Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi yang disinyalir melibatkan perusahaan asal Eropa, Navayo International AG.

Yusril menyebut Navayo tidak melaksanakan kewajibannya atas kerja sama dengan Kementerian Pertahanan RI terkait proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur.

"Dan berdasarkan hasil audit dari BPKP sebenarnya pihak Navayo pun melakukan suatu wanprestasi, tidak memenuhi kewajibannya," kata Yusril usai rapat koordinasi bersama Kemhan di Kantornya, Jakarta, Kamis (20/3).

"Menurut perhitungan oleh pihak BPKP nilai yang sudah dilakukan, pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pihak Navayo itu hanya sejumlah Rp1,9 miliar. Jadi, jauh sekali daripada apa yang diperjanjikan oleh Kemhan dengan mereka," ujarnya.

Yusril menjelaskan dalam proses yang sedang berjalan sudah ada pihak-pihak terkait di dalam negeri yang dilakukan pemeriksaan, dan ada beberapa yang telah diproses hukum hingga divonis bersalah.

Namun, tutur Yusril, teruntuk Navayo selalu menghindari panggilan Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemeriksaan sebelum ditetapkan menjadi tersangka.

"Dalam rapat ini kita sepakati bahwa kalau memang sudah cukup alasan untuk menyatakan mereka sebagai tersangka berdasarkan pemeriksaan pendahuluan yang sudah ada sekarang ini, maka ya lebih baik dinyatakan sebagai tersangka dan kita minta kepada Interpol untuk mengejar yang bersangkutan agar ditangkap dan dibawa ke Indonesia untuk diadili dalam kasus korupsi," ungkap Yusril

"Sehingga masalah ini tidak menjadi beban bagi kita kalau memang ternyata di balik semua ini ada korupsi. Kenapa pemerintah Indonesia harus membayar kompensasi begitu besar kepada pihak Navayo?" imbuhnya.

Yusril menegaskan pemerintah RI menghormati putusan pengadilan arbitrase Singapura yang mengharuskan Indonesia membayar utang atau ganti rugi kepada Navayo. Aset milik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris terancam disita terkait kasus ini.

Namun, karena ada dugaan wanprestasi oleh Navayo, kata Yusril, pemerintah RI akan berupaya menghambat penyitaan aset di Prancis tersebut.

"Kita ingin melakukan upaya untuk menghambat proses pelaksanaan eksekusi atau penyitaan terhadap aset pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Prancis karena itu menyalahi Konvensi WINA untuk pelindungan terhadap aset diplomatik yang tidak boleh disita begitu saja dengan alasan apa pun," ungkap Yusril.

Yusril menambahkan dirinya pada 28 Maret mendatang akan menghadiri pertemuan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pertumbuhan Ekonomi (OECD) di Paris, sekaligus melakukan pembicaraan dengan Menteri Kehakiman Prancis.

"Masalah ini juga menjadi satu agenda agar menjadi perhatian bagi Pemerintah Prancis oleh karena bisa menjadi preseden di seluruh dunia ketika terjadi dispute dengan satu perusahaan swasta, lantas oleh pengadilan negara tertentu kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang sebetulnya dilindungi oleh Konvensi [Wina] tentang aset diplomatik," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Narendra Jatna menyatakan Kejaksaan Agung siap menindaklanjuti dugaan pidana Navayo tersebut.

"Kami di JAMDATUN tentu mengawal semua prosesnya termasuk dari pak Jaksa Agung Muda Bidang Militer untuk aspek pidananya akan kami tindaklanjuti," kata Narendra.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengancam menyeret perusahaan asal Eropa, Navayo International AG ke pengadilan Indonesia dalam kasus dugaan korupsi.

Yusril mengatakan berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pekerjaan yang dilakukan Navayo terkait penyewaan satelit untuk mengisi kekosongan di slot orbit 1230 BT baru Rp1,9 miliar dari total kontrak Rp306 miliar.

Hal tersebut disampaikan Yusril dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Pertahanan RI, Kamis (20/3), merespons ancaman penyitaan aset milik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris sebagai bentuk eksekusi putusan arbitrase oleh Navayo.

"Dalam rapat ini kita sepakati bahwa kalau memang sudah cukup alasan untuk menyatakan mereka sebagai tersangka berdasarkan pemeriksaan pendahuluan yang sudah ada sekarang ini, maka ya lebih baik dinyatakan sebagai tersangka dan kita minta kepada Interpol untuk mengejar yang bersangkutan agar ditangkap dan dibawa ke Indonesia untuk diadili dalam kasus korupsi," ujar Yusril.

Yusril mengatakan pemerintah RI menghormati putusan pengadilan yang mengharuskan Indonesia membayar utang atau ganti rugi kepada Navayo.

Namun, karena ada dugaan wanprestasi oleh Navayo, kata Yusril, pemerintah RI akan berupaya menghambat penyitaan aset di Prancis tersebut.

"Kita ingin melakukan upaya untuk menghambat proses pelaksanaan eksekusi atau penyitaan terhadap aset pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Prancis karena itu menyalahi Konvensi WINA untuk pelindungan terhadap aset diplomatik yang tidak boleh disita begitu saja dengan alasan apa pun," ujarnya.

"Walaupun hal ini sudah dikabulkan oleh Pengadilan Prancis, tapi pihak kita tetap akan melakukan satu upaya-upaya perlawanan untuk menghambat eksekusi ini terjadi," kata Yusril melanjutkan.

Navayo International AG adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Liechtenstein dan berkedudukan di Eschen, Liechtenstein. Pada tahun 2015, Kemhan RI berencana membangun Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) untuk mengisi slot orbit 123 derajat bujur timur yang kosong setelah Satelit Garuda-1 tidak berfungsi.

Untuk itu, Kemhan menandatangani kontrak dengan beberapa perusahaan, termasuk Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel dan Telesat, dalam kurun waktu 2015-2016.

Akibat anggaran tidak tersedia, proyek Satkomhan tidak dapat dilanjutkan, dan Kemhan tidak memenuhi kewajibannya kepada Navayo sesuai kontrak.

Pada 22 November 2018, Navayo mengajukan gugatan di ICC Singapura senilai US$23,4 juta. Pada 22 April 2021, ICC Singapura memutuskan bahwa Kemhan RI wajib membayar US$16 juta kepada Navayo beserta biaya arbitrase. Jika tidak dipenuhi, aset Indonesia di Prancis berpotensi disita sebagai bentuk eksekusi putusan arbitrase.

Guna mencegah dampak lebih luas, terang Yusril, pemerintah menyiapkan strategi mitigasi risiko untuk menghindari kasus serupa di masa depan.

Dia pun mengimbau seluruh kementerian dan lembaga untuk lebih berhati-hati dalam menyusun kontrak internasional dengan memastikan konsultasi terlebih dahulu dengan Kemenko Kumham Imipas dan Kementerian Hukum guna menghindari kasus serupa hingga melibatkan Pengadilan Internasional.

Selain itu, untuk memastikan penyelesaian kasus ini berjalan efektif, pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Nofli.

"Penyelesaian yang transparan, adil, serta berlandaskan prinsip hukum yang kuat menjadi prioritas utama dalam menghadapi kasus Navayo," ucap Yusril.

Jay-Z dan Beyonce disebut merasa kaget anak kembar mereka diserang oleh Kanye West dan kini mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum menghadapi tingkah rapper tersebut.

Seorang sumber mengatakan kepada Page Six bahwa pasangan itu menilai kelakuan Kanye West sangat mengejutkan dan "sama sekali tidak akan menoleransi hal tersebut".

"Jay-Z dan Beyonce mengetahui soal unggahan Kanye yang sudah dihapus tersebut dan sedang mendiskusikan bagaimana mereka ingin menangani situasi ini," kata sumber tersebut.

"Baik secara pribadi dan/atau dalam masalah hukum," lanjutnya seperti diberitakan Page Six pada Kamis (20/3).

Pasangan yang menikah sejak April 2008 itu juga "tidak berencana untuk menanggapi unggahan Kanye di X soal anak-anak mereka di depan umum."

Namun mereka memastikan Kanye West "sudah berbicara soal anak-anak mereka dengan cara yang sangat vulgar dan menyinggung."

Pada Rabu (19/3), Kanye West meracau di X dan menghina anak kembar Jay-Z dan Beyonce, Rumi dan Sir, yang baru berusia tujuh tahun. Unggahan itu kemudian dihapus oleh Kanye, tapi sudah sudah tersebar di media sosial.

"Tunggu, apa ada orang yang melihat anak-anak bungsu Jay-Z dan Beyonce, mereka terbelakang," kata Kanye West. "Sungguh, dan inilah akibat dari inseminasi buatan. Punya anak keterbelakangan itu sebuah pilihan,"

"Saya perlu semua orang tahu bahwa saya menghapus unggahan soal keluarga Jay-Z dan Beyonce dan Jerry Lorenzo karena ada peluang twitter saya dicekal karena saya orang yang baik," kata Kanye West tak lama kemudian.

Page Six menyebut perwakilan Kanye West, Beyonce, dan Jay-Z tidak segera membalas permintaan tanggapan soal kabar tersebut.

[Gambas:Twitter]

Sementara itu, Kim Kardashian sudah muak dengan kelakuan Kanye West beberapa hari terakhir, terutama karena tantrum tak jelas sampai menyeret anak-anak di media sosial.

"Kim kaget mantan suaminya akan menggunakan bahasa seperti itu untuk siapa pun, apalahi ini terkait anak-anak," kata sumber dekat Kim Kardashian kepada Page Six.

"Kim sudah muak dan dia jengah mencoba bersikap rasional dengan Kanye West dalam hal komunikasi," lanjut si sumber seperti diberitakan Rabu (19/3).

Kim Kardashian disebut menilai unggahan rapper tersebut "mengejutkan dan sangat menyinggung" dan menilai "tak peduli pertengkaran apa yang terjadi antara Kanye dengan Jay dan Beyonce, tapi bawa-bawa anak itu sudah kelewatan."

Pendukung terdakwa kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang merupakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berbondong-bondong mendatangi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (21/3).

Dengan kostum seragam, mereka memakai rompi oranye khas tahanan KPK, namun ditambahi tulisan 'Hasto Tahanan Politik'.

Sidang hari ini adalah pembacaan nota keberatan atau eksepsi terdakwa dan tim penasihat hukum atas dakwaan jaksa KPK.

Sementara itu, di luar pengadilan, ada sejumlah orang yang menggelar unjuk rasa. Apa yang disuarakan sama yakni Hasto merupakan tahanan politik.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto diadili atas dakwaan telah menyuap mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan (sempat menjadi kader PDIP) terkait dengan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 untuk kepentingan Harun Masiku (buron).

Selain itu, ia juga didakwa merintangi proses penyidikan yang membuat Harun berhasil melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini.

Ia didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Juga dengan Pasal 21 UU Tipikor jo Pasal 65 ayat 1 KUHP yang mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) melakukan pencucian uang satu di antaranya untuk membayar jasa hukum dari kantor Visi Law Office.

Dugaan itu yang membuat penyidik menggeledah Visi Law Office, kantor hukum yang didirikan oleh aktivis antikorupsi Febri Diansyah dan Donal Fariz pada Oktober 2020 silam.

Sedangkan mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang yang diperiksa sebagai saksi Rabu (19/ 3) merupakan advokat di Visi Law Office.

"Kami sedang menangani perkara TPPU-nya SYL. Di perkara TPPU itu tentu kita akan melacak ke mana saja uang yang dicurigai hasil tindak-tindak korupsi itu mengalir," ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Kantornya, Jakarta, Kamis (20/3) petang.

"Nah, salah satunya karena Visi Law Office ini di-hire oleh SYL sebagai konsultan hukumnya, waktu itu ya penasihat hukumnya, nah kami menduga bahwa uang hasil tindak korupsi SYL itu digunakan untuk membayar, jadi kita cek ke situ," imbuhnya.

Febri dan Rasamala sempat menjadi penasihat hukum SYL dalam tahap penyidikan kasus pemerasan dan gratifikasi. Kasus ini sudah inkrah di mana SYL dihukum dengan pidana 12 tahun penjara.

Sementara dari penggeledahan di kantor Visi Law Office di Pondok Indah, Jakarta Selatan, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE).

Berdasarkan sumber CNNIndonesia.com, penyidik turut menyita dokumen-dokumen perkara yang ditangani KPK.

Satu di antaranya dokumen kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang disebut merugikan keuangan negara sejumlah Rp319 miliar.

Penyidik KPK nantinya akan mengonfirmasi temuan dokumen dan BBE kepada saksi-saksi yang akan diperiksa dalam proses penyidikan berjalan.

Sebelumnya, KPK menyatakan sedang mendalami kepemilikan aset SYL diduga bersumber dari hasil korupsi lewat pemeriksaan sejumlah saksi.

Para saksi dimaksud di antaranya ialah putri SYL yang merupakan anggota DPR RI Fraksi NasDem, Indira Chunda Thita dan cucu SYL bernama Andi Tenri Bilang Radisyah Melati alias Bibie serta Pegawai Negeri Sipil pada Badan Karantina Indonesia Fardianto Eko Saputro.

Pada Jumat, 28 Februari 2025, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi SYL dengan perbaikan mengenai redaksi pembebanan uang pengganti.

Majelis hakim kasasi menghukum SYL untuk membayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204 (Rp44 miliar) ditambah US$30.000 dikurangi dengan jumlah uang yang disita dalam perkara ini yang selanjutnya dinyatakan dirampas untuk negara.

Apabila tidak mampu membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana lima tahun penjara.

Sementara untuk pidana badan, SYL tetap divonis dengan 12 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan.

Perkara nomor: 1081 K/PID.SUS/2025 ini diperiksa dan diadili oleh ketua majelis Yohanes Priyana dengan hakim anggota Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono. Panitera Pengganti Setia Sri Mariana.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) sudah melayangkan somasi ke perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco, untuk mengosongkan Hotel Sultan.

Nusron menyebut somasi dilayangkan sekitar Desember 2024. Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) menembuskan surat itu ke Kementerian ATR/BPN.

"Sudah ada somasi dari Setneg kepada sana, somasi dari Setneg untuk mengosongkan," kata Nusron di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (19/3).

Langkah selanjutnya, sambung Nusron, adalah eksekusi. Kendati demikian, politikus Partai Golkar itu tak tahu kapan rencana istana melakukan eksekusi.

"Biasanya kalau sudah somasi, ya nanti lagi eksekusi kalau enggak diindahkan," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Nusron menyebut kepemilikan Hotel Sultan bukan hak guna usaha (HGU), melainkan hak guna bangunan (HGB). Sementara itu, hak pengelolaan (HPL) hotel tersebut dimiliki Kementerian Sekretaris Negara.

Sengketa kepemilikan Hotel Sultan berlangsung bertahun-tahun antara PT Indobuildco dengan Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK).

Perselisihan bermula saat pemerintah menilai hak guna bangunan (HGB) Indobuildco atas Hotel Sultan sudah habis. Dengan begitu, lahan itu harus dikembalikan kepada PPKGBK yang berada di bawah Setneg.

Indobuildco tak terima dengan hal itu dan menggugat PPKGBK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Selain itu, gugatan juga dilayangkan kepada Pusat lMenteri Sekretaris Negara, Menteri ATR/BPN, dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Pada 24 Juni 2024, PN Jakpus menolak gugatan itu melalui putusan perkara nomor 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Perusahaan Ponco Sutowo itu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tetapi ditolak. Pada 20 September 2024, mereka melayangkan kasasi.

Sedikitnya 5 mobil Tesla terbakar di Las Vegas Selasa waktu setempat, 2 diantaranya ludes dilahap api. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump turut berkomentar atas aksi pembakaran itu, dan menyebutnya sebagai aksi terorisme.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas telah berupaya memenuhi janjinya menemui lagi para mahasiswa yang mendemo penolakan RUU TNI di Gedung DPR pada Rabu (19/3) malam tetapi ternyata mereka tak sudah tak ada di lokasi.

Supratman sempat menemui para pendemo pada sore di area Gerbang Pancasila. Dia bersama anggota Komisi XIII DPR Vita Ervina duduk dikelilingi mahasiswa dan melakukan dialog sekitar 15 menit.

Kemudian Supratman berjanji akan menemui mereka lagi setelah melakukan rapat mengenai RUU TNI. Dia juga bilang akan menyampaikan semua tuntutan mahasiswa yang demo.

"Pokoknya prinsipnya semua saya sudah dengar tuntutan kawan-kawan, tugas saya sekarang adalah untuk menyampaikan. Nanti akan saya temui kembali untuk sampaikan hasilnya," ujar Supratman pada sore, diberitakan detik.

Massa mahasiswa disebut juga berjanji menunggu Supratman sampai malam hari. Bahkan mereka bilang Supratman tak akan bisa pulang sebelum menemui mereka setelah rapat.

"Kami akan tunggu di sini sampai malam. Bapak nggak akan bisa pulang, saya pastikan Bapak nggak akan bisa pulang, Bapak akan nginep di Gedung Parlemen ini," ucap salah satu mahasiswa.

Pada malam hari usai rapat Supratman memenuhi janjinya menemui para mahasiswa, tetapi ternyata mereka sudah membubarkan diri. Supratman menyayangkan hal itu lantaran sudah berjanji bertemu perwakilan mahasiswa.

"Sudah bubar ya? Waduh saya kan janji mau ketemu lagi. Iya sudah, yang penting kita sudah penuhi tuntutan mereka, untuk datang menemui kembali ya," kata Supratman.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengimbau pemerintah dan DPR memperpanjang masa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI).

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan usul perpanjangan masa pembahasan tersebut demi mengakomodasi lebih banyak aspirasi dan perhatian publik.

"Kalau kita melihat pada proses pembahasan yang mendapatkan atensi publik, kritik, dan juga kekhawatiran tertentu, menurut kami, memang seharusnya proses pembahasan ini diperpanjang sehingga apa yang menjadi aspirasi dan perhatian publik dapat didiskusikan lebih lanjut," kata Atnike dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (19/3).

Menurut dia, Komnas HAM telah memberikan rekomendasi kepada pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR, demi memitigasi timbulnya dampak yang tidak diinginkan dari revisi UU TNI.

Ke depannya, imbuh Atnike, Komnas HAM berkomitmen untuk tetap mengamati implikasi setelah revisi UU TNI disahkan menjadi undang-undang.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Bidang Eksternal Abdul Haris Semendawai mengatakan Komnas HAM telah melakukan kajian terkait revisi UU TNI sejak tahun lalu. Kajian itu menyoroti isu-isu fundamental yang berkaitan dengan HAM, supremasi sipil, dan prinsip demokrasi.

Dalam kajian tersebut, Komnas HAM memberikan catatan terhadap penyusunan RUU TNI.

Menurut Komnas HAM, penyusunan RUU TNI perlu diawali dengan evaluasi komprehensif terhadap implementasi UU TNI sebelumnya.

Selain itu, tambah Semendawai, Komnas HAM juga menekankan pentingnya perluasan ruang partisipasi masyarakat sipil dan transparansi dalam penyusunan RUU TNI.

"Kajian ini menegaskan bahwa revisi UU TNI harus didasarkan pada prinsip HAM, supremasi sipil, dan tata kelola yang demokratis," ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Komnas HAM mengungkapkan perubahan Pasal 47 ayat 2 dalam RUU TNI mengenai perluasan jabatan sipil untuk prajurit aktif berisiko menghidupkan kembali dwifungsi militer yang sudah dihapus pascareformasi 1998.

"Perubahan Pasal 47 ayat 2 berisiko menghidupkan kembali praktik dwifungsi TNI yang bertentangan dengan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dan prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi," ujar Koordinator Sub-Komisi Pemajuan HAM Anis Hidayah.

Komnas HAM, tutur Anis, mencatat ada perubahan yang memungkinkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan pada belasan lembaga sipil. Dia mengatakan presiden juga berpotensi menambah ruang penempatan prajurit TNI aktif di lembaga atau kementerian lainnya.

"Namun, dalam perkembangan pembahasan RUU TNI saat ini, Komnas HAM mencatat adanya perubahan yang memungkinkan prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada 16 kementerian atau lembaga sipil. Selain itu, adanya pengaturan bahwa Presiden ke depan bisa saja membuka ruang penempatan prajurit TNI aktif di sejumlah kementerian lainnya," kata dia yang sebelumnya dikenal sebagai aktivis untuk buruh migran.

Dari kajian yang dilakukan sejak tahun 2024, lanjut Anis, Komnas HAM juga menyoroti perpanjangan usia pensiun prajurit TNI. Menurut dia, ketentuan tersebut berpotensi mengakibatkan pengelolaan jabatan di lingkungan organisasi TNI menjadi politis.

"Usulan perubahan Pasal 53 yang menaikkan batas usia pensiun prajurit aktif berisiko menyebabkan stagnasi regenerasi kepemimpinan, inefisiensi anggaran serta penumpukan personel tanpa kejelasan penempatan tugas," ungkap Anis.

"Pengaturan Pasal 53 ayat 2 dan ayat 4 usulan perubahan ini akan menjadikan pengelolaan jabatan di lingkungan organisasi TNI menjadi politis dan memperlambat generasi di tubuh TNI," imbuhnya.

Anis lantas menyinggung jaminan kesejahteraan prajurit yang tidak bisa serta merta dipenuhi dengan perpanjangan masa usia pensiun prajurit TNI.

"Selain itu, alasan jaminan kesejahteraan prajurit tidak dapat dijawab semata-mata dengan perpanjangan usia pensiun prajurit aktif tetapi melalui penguatan jaminan kesejahteraan yang lebih komprehensif mulai dari penggajian dan tunjangan lainnya," kata dia.

Terlepas dari substansi, Anis mengkritik proses legislasi di DPR yang bertentangan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan karena tidak membuka ruang partisipasi yang bermakna.

Komnas HAM memberikan empat rekomendasi terkait RUU TNI ke pemerintah dan DPR:

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada tingkat I, untuk dibawa ke tingkat selanjutnya di Rapat Paripurna DPR RI.

RUU TNI disetujui untuk dibahas ke Rapat Paripurna setelah seluruh fraksi partai politik di DPR RI menyampaikan pendapat akhir dari fraksi-fraksi. Seluruh fraksi pun menyetujui RUU tersebut dibahas ke tingkat lanjut.

Berdasarkan jadwal sidang paripurna yang diterima, rapat paripurna dengan agenda pengesahan RUU TNI dan sejumlah RUU lain akan digelar pada Kamis pagi ini mulai pukul 09.30 WIB.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan perubahan Pasal 47 ayat 2 dalam Revisi Undang-undang (RUU) TNI mengenai perluasan jabatan sipil untuk prajurit aktif berisiko menghidupkan kembali dwifungsi.

"Perubahan Pasal 47 ayat 2 berisiko menghidupkan kembali praktik dwifungsi TNI yang bertentangan dengan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dan prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi," ujar Koordinator Sub-Komisi Pemajuan HAM Anis Hidayah dalam konferensi pers, Rabu (19/3).

Komnas HAM, tutur Anis, mencatat ada perubahan yang memungkinkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan pada belasan lembaga sipil. Dia mengatakan presiden juga berpotensi menambah ruang penempatan prajurit TNI aktif di lembaga atau kementerian lainnya.

"Namun, dalam perkembangan pembahasan RUU TNI saat ini, Komnas HAM mencatat adanya perubahan yang memungkinkan prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada 16 kementerian atau lembaga sipil. Selain itu, adanya pengaturan bahwa Presiden ke depan bisa saja membuka ruang penempatan prajurit TNI aktif di sejumlah kementerian lainnya," kata dia.

Dari kajian yang dilakukan sejak tahun 2024, lanjut Anis, Komnas HAM juga menyoroti perpanjangan usia pensiun prajurit TNI. Menurut dia, ketentuan tersebut berpotensi mengakibatkan pengelolaan jabatan di lingkungan organisasi TNI menjadi politis.

"Usulan perubahan Pasal 53 yang menaikkan batas usia pensiun prajurit aktif berisiko menyebabkan stagnansi regenerasi kepemimpinan, inefisiensi anggaran serta penumpukan personel tanpa kejelasan penempatan tugas," ungkap Anis.

"Pengaturan Pasal 53 ayat 2 dan ayat 4 usulan perubahan ini akan menjadikan pengelolaan jabatan di lingkungan organisasi TNI menjadi politis dan memperlambat generasi di tubuh TNI," imbuhnya.

Anis lantas menyinggung jaminan kesejahteraan prajurit yang tidak bisa serta merta dipenuhi dengan perpanjangan masa usia pensiun prajurit TNI.

"Selain itu, alasan jaminan kesejahteraan prajurit tidak dapat dijawab semata-mata dengan perpanjangan usia pensiun prajurit aktif tetapi melalui penguatan jaminan kesejahteraan yang lebih komprehensif mulai dari penggajian dan tunjangan lainnya," kata dia.

Terlepas dari substansi, Anis mengkritik proses legislasi di DPR yang bertentangan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan karena tidak membuka ruang partisipasi yang bermakna.

Atas dasar itu, Komnas HAM memberi empat rekomendasi. Melakukan evaluasi implementasi UU 34/2004 tentang TNI secara menyeluruh. Pemerintah perlu melakukan audit komprehensif terhadap implementasi UU TNI dan efektivitas peran TNI dalam sistem pertahanan negara sebelum mengusulkan perubahan regulasi.

Menjamin paritsipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi. Penyusunan RUU harus dilakukan secara transparan dan inklusif dengan melibatkan akademisi, masyarakat sipil, serta komunitas yang berdampak langsung dari kebijakan ini.

Mencegah kembalinya dwifungsi TNI. Revisi UU TNI dikatakan harus memperkuat peran TNI yang profesional dalam sektor keamanan serta memperkuat supremasi sipil.

Mengkaji ulang perpanjangan usia pensiun. Usulan perpanjangan masa dinas prajurit harus mempertimbangkan struktur organisasi TNI, regenerasi kepemimpinan, demi kesejahteraan dan profesionalisme TNI dan efisiensi anggaran pertahanan.

Dibawa ke paripurna besok

Komisi I DPR RI bersama pemerintah menyepakati RUU TNI dibawa ke rapat paripurna DPR besok, Kamis (20/3).

"Hasil rapat kemarin, itu sudah diputuskan di tahap I, jadi RUU TNI sudah rampung, tinggal dibawa di tahap II, yaitu akan dibacakan di paripurna yang insyaallah dijadwalkan besok," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Rabu (19/3).

Dave mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu undangan dan keputusan dari Badan Musyawarah (Bamus) mengenai kegiatan rapat paripurna besok. Sebab, menurut dia, paripurna penutupan masa reses akan digelar pada Selasa (25/3).

"Tapi sementara undangannya saya belum terima, tinggal tunggu keputusan Bamus untuk memutuskan rapat apakah besok dan jam berapa," kata dia.

"Akan tetapi, jadwal yang terkini itu adalah paripurna akan dilaksanakan besok untuk putusan tahap II," tandasnya.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, usai bertemu pimpinan DPR di Gedung DPR Jakarta, pada Rabu (19/3), mendatangi para mahasiswa yang melakukan demo tolak Revisi Undang-Undang (RUU) TNI di lokasi.

Supratman menemui mahasiswa yang sudah beraksi sejak siang hari itu di area Gerbang Pancasila. Dia, bersama anggota Komisi XIII DPR Vita Ervina yang juga berada di lokasi, duduk dikelilingi mahasiswa dan melakukan dialog sekitar 15 menit.

Para mahasiswa tersebut, yang berasal dari Universitas Trisakti, mengatakan menolak RUU TNI dan menegaskan amanat reformasi untuk memperkuat supremasi sipil.

Supratman menjelaskan akan menjembatani komunikasi antara mahasiswa dengan pemerintah dan pimpinan DPR.

"Saya akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman presiden mahasiswa dan seluruh anggota mahasiswa Universitas Trisakti," kata Supratman, dikutip dari keterangan resminya.

"Semua tuntutan terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang tentara nasional Indonesia saya sudah dengar. Karena itu beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dengan anggota Komisi I," lanjutnya.

RUU TNI Nomor 34 Tahun 2004 ini menuai banyak protes sebab dirasa bakal menghidupkan kembali dwifungsi angkatan bersenjata. Pembahasan yang dilakukan pemerintah dan DPR juga dianggap terburu-buru dan tak transparan.

Dalam RUU TNI itu ada ketentuan penambahan jumlah kementerian/lembaga pemerintah yang bisa diisi TNI aktif. Selain itu ada sejumlah hal lain yang jadi sorotan publik, termasuk penambahan batas usia pensiun berdasarkan kepangkatan.

Meski diprotes pembahasan RUU TNI tetap dilanjutkan, bahkan seluruh fraksi sudah menyetujui disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna terdekat pada Kamis (20/3).

Supratman usai bertemu para mahasiswa mengatakan aspirasi RUU TNI tidak dilanjutkan mungkin saja terpenuhi karena adanya kekhawatiran tentang dwifungsi TNI.

"Tuntutan (mahasiswa) supaya (RUU TNI) tidak dilanjutkan, kelihatannya mungkin karena belum melihat materi perubahan, khawatirnya ada dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, soalnya kan jauh," ujar Supratman di halaman Gedung Nusantara II, usai menemui mahasiswa.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyarankan polisi untuk tidak menindaklanjuti laporan sekuriti Hotel Fairmont terhadap aktivis yang menginterupsi jalannya konsinyering pembahasan Revisi Undang-undang TNI (RUU TNI) pada Sabtu (15/3).

"Polisi cari solusi mediasi saja, tidak usah proses hukum," ujar Pigai saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (18/3).

"Kalau enggak salah ada Peraturan Kapolri yang lebih kepada restoratif dari pada retributif," sambungnya.

Aturan yang dimaksud Pigai adalah Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pigai menambahkan Kementerian HAM memastikan pemerintahan Prabowo Subianto tidak mengekang kebebasan sipil, memberi ruang partisipasi publik dan terbuka terhadap kritik.

"Oleh karena itu, atas upaya hukum melaporkan kelompok masyarakat sipil, Menteri HAM meminta kepolisian agar tidak melanjutkan proses hukum tersebut dan menempuh jalan mediasi," sebagaimana dilansir dari postingan Instagram @kementerian_ham.

Pada hari ini, Selasa (18/3), aktivis Andrie Yunus dan Javier Maramba yang tergabung dalam Koalisi Reformasi Sektor Keamanan dijadwalkan untuk diklarifikasi polisi mengenai peristiwa penggerudukan rapat tertutup RUU TNI yang dilakukan pemerintah dan DPR di Hotel Fairmont. Namun, mereka menolak undangan klarifikasi tersebut.

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) Arif Maulana mendesak kepolisian untuk menghentikan laporan sekuriti hotel Fairmont berinisial RYR. Mereka keberatan dan menolak undangan klarifikasi dimaksud.

"Kami juga mengajukan keberatan dengan harapan kepolisian Polda Metro Jaya tidak memproses lebih lanjut laporan dari sekuriti atau menghentikan," kata Arif di Polda Metro Jaya, Selasa (18/3).

Arif menyebut tindakan yang dilakukan Andrie Yunus dan Javier Maramba merupakan bagian dari hak warga negara untuk mengawasi proses legislasi yang dianggap menyimpang.

Dalam peristiwa di hotel Fairmont itu, tegas Arif, juga tidak ada ancaman maupun aksi kekerasan yang dilakukan oleh keduanya sebagaimana ditudingkan RYR.

"Oleh karena itu, kami juga mempertanyakan, yang kemudian harus kita garisbawahi, bukan kah justru yang melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi adalah DPR dan pemerintah yang menyusun Undang-undang secara sembunyi-sembunyi, tidak partisipatif dan tidak demokratis? Bukankah itu kejahatan legislasi?" kata Arif.