Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku diminta aktif menjadi Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto.

"Kita semua diharapkan menjadi Juru Bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," ujarnya kepada wartawan, Kamis (17/4).

Prasetyo menegaskan kehadiran dirinya sebagai Juru Bicara juga tidak akan menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang dipimpin Hasan Nasbi.

Ia menyebut semuanya tetap berjalan seperti sebelumnya. Sementara dirinya hanya ikut membantu melakukan komunikasi ke publik ihwal kepresidenan.

"Enggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu," katanya.

Politikus Partai Gerindra itu juga membantah apabila kehadiran dirinya sebagai Juru Bicara sebagai bentuk evaluasi komunikasi terhadap PCO yang beberapa kali melakukan blunder.

"Ini hanya untuk memperkuat, itu kan kewajiban kita dan kalau ada yang dianggap kurang, itulah nanti kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," ujarnya.

"Bapak presiden sendiri secara terbuka menyampaikan kalau ada kekurangan ya kita sadari akan kita perbaiki. Kira-kira begitu," imbuhnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengakui komunikasi dari pemerintah di enam bulan awal masa kepemimpinannya masih kurang baik di masyarakat.

Oleh karenanya, Prabowo mengklaim akan melakukan evaluasi besar-besaran sehingga kedepannya bisa lebih proaktif dan komunikatif terhadap keadaan-keadaan ke depannya.

Ia lantas mencontohkan penyelenggaraan acara Sarasehan Ekonomi yang dihadirinya merupakan sebagai bentuk pemerintah proaktif untuk menyampaikan kondisi terkini.

"Sudah saatnya kita lebih komunikatif, lebih proaktif dalam memberi keterangan tentang keadaan yang berlaku," jelasnya.

Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan dan menandatangani revisi Undang-undang TNI (RUU TNI) menjadi undang-undang.

Penandatanganan itu dilakukan setelah DPR mengesahkan RUU TNI dalam rapat paripurna DPR, pada Kamis (20/3) kemarin.

"Sudah (disahkan), sudah. Sebelum lebaran," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan, Kamis (17/4).

Naskah UU tersebut sudah beredar di jejaring pesan singkat. Namun, naskah itu belum dapat ditemukan di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pemerintah.

Sebelumnya, pengesahan RUU TNI oleh DPR pada Kamis (20/3) lalu menuai kritik keras dari publik. Draf RUU itu dinilai berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Sejumlah pasal yang disorot dalam revisi itu ialah pasal yang mengatur perluasan kementerian/lembaga sipil yang bisa diduduki prajurit aktif TNI dan penambahan masa pensiun prajurit.

Gelombang demonstrasi penolakan UU TNI pun bergulir di berbagai daerah. Represi aparat terhadap massa aksi juga tercatat terjadi di sejumlah wilayah yang melakukan penolakan.

Kini penolakan atas UU TNI bergeser ke ranah hukum, hanya berselang beberapa hari usai disahkan, UU itu telah digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Permasyarakatan Provinsi Riau membebastugaskan Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Kelas I Pekanbaru atau Sialang Bungkuk serta kepala pengamanan rutan (KPR) terkait video dugaan narapidana dugem dan pesta narkoba di dalam sel tahanan.

Kepala Kanwil Ditjen PAS Riau, Maizar di Pekanbaru, Kamis mengatakan yang bersangkutan dibebastugaskan untuk diperiksa. Selanjutnya pelaksana harian (Plh) yang ditunjuk menggantikan yakni Kepala Bidang Pengamanan Kanwil Kemenkumham Riau, Nimrot Sihotang.

"Kami sudah tarik sementara kepala rutan dan KPR-nya untuk diperiksa lebih lanjut di kantor wilayah," katanya.

Ia mengatakan pihaknya juga telah melakukan razia ke sejumlah sel sebagai tindak lanjut dari peristiwa yang diduga terjadi pada Senin malam (14/4) tersebut. Narapidana yang terbukti bersalah akan diberi sanksi tegas mulai dari tidak mendapat remisi hingga pidana tambahan.

"Petugas pun akan diberi sanksi sesuai ketentuan jika terbukti terlibat," tegas Maizar.

Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan sejumlah pria diduga tahanan asyik dugem diiringi musik keras viral di media sosial dan diduga terjadi di Rutan Kelas I Pekanbaru.

Dalam video berdurasi singkat itu, terlihat beberapa orang berjoget sambil berdiri maupun duduk. Itu dengan latar suara musik keras dan beberapa botol minuman di depan mereka.

Tampak pula sebuah botol bekas yang dipasangi sedotan berwarna putih, menyerupai bong atau alat hisap sabu. Ada juga seorang pria yang duduk di sudut ruangan sambil memegang handphone di telinganya.

Sebanyak 14 narapidana telah diperiksa terkait video tersebut, sementara penyelidikan masih terus berlanjut.

Seorang tahanan kasus narkoba, MR (50) di Polres Parepare, Sulawesi Selatan tewas diduga mengalami tindak kekerasan. Dua personel polisi pun menjalani pemeriksaan Propam.

"Lagi saya periksa," ujar Kapolres Parepare AKBP Arman Muis kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/4).

Kasus tersebut terjadi pada Jumat (4/4) kemarin, korban diduga mengalami tindak penganiayaan. Namun, Kapolres Parepare berkilah jika tahanan kasus narkoba tersebut meninggal dunia akibat mengalami sakit.

"Sudah jelas-jelas itu meninggal karena sakit dan ada keterangan penjelasan dari rumah sakit. Meninggal karena ada riwayat penyakit," ungkapnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara dua anggota Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polres Parepare tersebut diketahui telah terjadi tindakan perlawanan yang dilakukan korban saat ditangkap.

"Hasil BAP ada perlawanan dari tersangka, sehingga anggota refleks melakukan tindakan untuk pembelaan (diri)," jelasnya.

Meski demikian, sambung Arman, perbuatan dua anggotanya tersebut menyalahi prosedur dalam mengamankan tersangka sehingga diduga terjadi kelalaian.

"Jadi memang tindakan itu ada kelalaian di anggota saya," ujarnya.

Proses pemeriksaan terhadap kedua anggota Satnarkoba Polres Parepare pun hingga saat ini masih berjalan di propam dan akan segera menjalani proses sidang etik.

"Jadwal sidangnya, insyaallah pekan ini. Kami akan menangani kasus ini secara profesional," pungkasnya.

Kementerian Hukum mencatat sejumlah capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan kementerian ini mempunyai enam bidang layanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Di antaranya layanan administrasi hukum umum (AHU), kekayaan intelektual (KI), peraturan perundang-undangan (PP), dan pembinaan hukum nasional.

Di bidang AHU, Supratman menuturkan Kemenkum telah menyelesaikan 2.900.948 permohonan (99,57 persen) dari total 2.913.595 permohonan yang masuk.

Permohonan-permohonan tersebut terkait layanan hukum perdata, hukum pidana, badan usaha, hukum tata negara dan otoritas pusat dan hukum internasional.

"Dari keseluruhan layanan ini, Kemenkum telah mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp311.313.889.586," kata Supratman dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (15/4).

Supratman menambahkan kementeriannya juga berhasil menyelesaikan proses naturalisasi enam atlet sepak bola untuk melengkapi kekuatan tim nasional di berbagai laga internasional.

Mereka ialah Dion Markx, Tim Geypens, Ole Romeny, Dean James, Emil Audero, serta Joey Pelupessy.

"Bertambahnya pemain berkualitas akan membuat Timnas tampil maksimal dalam kompetisi skala internasional," kata Supratman.

"Beberapa agenda besar yang menjadi target utama di antaranya adalah FIFA World Cup 2026, Asian Qualifiers Round 3, AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027, Peringkat 100 besar FIFA, dan 10 besar Asia dalam FIFA Matchday," imbuhnya.

Selanjutnya di bidang KI, Kemenkum menyelesaikan 116.126 permohonan, termasuk permohonan tahun sebelumnya, yang didominasi oleh sektor merek sebanyak 66.995 permohonan dan hak cipta sebanyak 36.296 permohonan.

Dengan demikian, Kemenkum tidak lagi memiliki tunggakan pelayanan di sektor merek dari tahun sebelumnya.

Dari keseluruhan layanan KI, Kemenkum berhasil menerima PNBP sebesar Rp220.903.378.668.

"Program percepatan pemeriksaan substansi merek berdampak secara langsung pada penyelesaian penerbitan sertifikat merek sebanyak 66.995. Penerbitan sertifikat merek adalah wujud kepastian hukum bagi para pelaku usaha untuk menggunakan merek secara legal dan eksklusif dalam kegiatan berbisnis," tutur dia.

Pada level internasional, Indonesia berada pada posisi pertama permohonan paten dengan 715 permohonan, pun begitu dengan permohonan desain industri sebanyak 1.186 permohonan. Posisi Indonesia melampaui Jepang, Cina, Amerika, dan Korea.

Kemudian, di bidang PP, Kemenkum tengah menyiapkan Rancangan Undang-undang (RUU) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksanaan KUHP baru yang masuk dalam prioritas nasional.

"Kami menyiapkan delapan RUU yang masuk prolegnas, antara lain RUU Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi, serta RUU Narkotika dan Psikotropika. Juga tiga RPP terkait pelaksanaan KUHP yang akan berlaku tahun 2026 mendatang," ucap Supratman.

Dia menambahkan hingga Maret 2025 Kemenkum telah menyelesaikan 2.179 proses harmonisasi PP di bidang polhukhankam, pemimipas, komdigi, kesejahteraan masyarakat, perekonomian, serta peraturan daerah.

Capaian harmonisasi itu ditargetkan akan meningkat setelah dilakukannya peluncuran aplikasi e-Harmonisasi pada Februari lalu. Inovasi ini meningkatkan kecepatan dan transparansi proses harmonisasi PP.

"e-Harmonisasi memiliki beberapa keunggulan, yaitu instansi pengusul dapat mengajukan permohonan secara daring, dengan jangka waktu hanya 5 hari kerja, dan prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel," ucap Supratman.

Kemenkum berupaya meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (JDIHN). Sampai dengan bulan Maret tahun ini, terdapat 658.361 dokumen hukum yang telah terintegrasi pada jdihn.go.id, dengan jumlah anggota JDIHN sebanyak 1.679 anggota.

Supratman menyebut semua tren positif capaian kinerja Kemenkum tidak terlepas dari program transformasi digital yang telah diterapkan sejak pertama kali ia menjabat.

Ia menargetkan di tahun 2026 semua layanan Kemenkum dapat dinikmati masyarakat secara digital.

"Transformasi digital akan membangun budaya kerja berbasis teknologi untuk memberikan pelayanan hukum yang cepat, efisien, kolaboratif dan inklusif bagi masyarakat. Program ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional pada ekosistem hukum di Indonesia," pungkasnya.

Sejumlah mantan pekerja sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari Indonesia (TSI) mengadukan dugaan eksploitasi yang dialami ke Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM).

Pengaduan itu diterima langsung oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto di kantornya, pada Selasa (15/4) kemarin. Dalam audiensi tersebut, mantan pekerja menyebut aksi kekerasan hingga eksploitasi terhadap anak telah terjadi sejak tahun 1970-an oleh para pemilik OCI dan Taman Safari Indonesia.

Mugiyanto menyebut berdasarkan keterangan para korban apa yang mereka alami tidak hanya tindakan kekerasan semata melainkan juga bentuk pelanggaran HAM.

Pasalnya, kata dia, terdapat sejumlah korban yang bahkan mengaku tidak mengetahui asal-usul dan keluarga mereka karena direkrut sejak anak-anak dan dibawa keliling dunia tanpa dokumen resmi.

"Ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana. Banyak kekerasannya. Ada aspek penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Padahal identitas seseorang itu adalah hak dasar. Mereka tidak tahu asal-usulnya," ujarnya dalam audiensi.

Mugiyanto mengaku pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Komnas HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta lembaga terkait lainnya untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Ia menegaskan Taman Safari sebagai tempat bisnis harus tunduk pada prinsip-prinsip HAM sesuai dengan Guiding Principles on Business and Human Rights yang telah diadopsi pemerintah melalui Strategi Nasional Bisnis dan HAM sejak 2022.

"Pemerintah Indonesia sudah punya strategi nasionalnya terkait bisnis dan HAM tahun 2022 yang lalu. Jadi itu harus patuh," tuturnya.

Mugiyanto menambahkan pihaknya juga akan segera memanggil manajemen Taman Safari Indonesia untuk meminta klarifikasi terkait dugaan eksploitasi dan penyiksaan terhadap para mantan pekerja OCI.

"Kami akan lakukan secepatnya. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ke depan kita sudah bisa lakukan itu," pungkasnya.

Menyikapi hal itu, Taman Safari Indonesia menyatakan konteks permasalahan tersebut melibatkan individu tertentu. TSI juga menyampaikan klarifikasi terkait permasalahan itu.

"Taman Safari Indonesia Group sebagai perusahaan ingin menegaskan bahwa kami tidak memiliki keterkaitan, hubungan bisnis, maupun keterlibatan hukum dengan ex pemain sirkus yang disebutkan dalam forum tersebut," bunyi pernyataan manajemen Taman Safari Indonesia dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (16/4).

"Perlu kami sampaikan bahwa Taman Safari Indonesia Group adalah badan usaha berbadan hukum yang berdiri secara independen dan tidak terafiliasi dengan pihak yang dimaksud. Kami memahami bahwa dalam forum tersebut terdapat penyebutan nama-nama individu," lanjut pernyataan itu.

"Namun, kami menilai bahwa permasalahan tersebut bersifat pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Taman Safari Indonesia Group secara kelembagaan. Adalah hak setiap individu untuk menyampaikan pengalaman pribadinya, namun kami berharap agar nama dan reputasi Taman Safari Indonesia Group tidak disangkutpautkan dalam permasalahan yang bukan menjadi bagian dari tanggung jawab kami, terutama tanpa bukti yang jelas karena dapat berimplikasi kepada pertanggungjawaban hukum," jelas pernyataan TSI berikutnya.

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Provinsi Riau menyelidiki dugaan pesta narkotika dan obat-obatan terlarang serta minuman keras oleh narapidana yang diduga digelar di dalam sel rumah tahanan.

Selain penyelidikan polisi juga menggelar razia untuk mengetahui kebenaran video tahanan dugem di penjara Pekanbaru tersebut.

"Saya sudah instruksikan Kepala Satuan Narkoba untuk segera melakukan operasi gabungan, melakukan razia dan pengecekan peredaran narkoba di dalam lembaga permasyarakatan maupun rutan," kata Kepala Polresta Pekanbaru Kombes Jeki Rahmat Mustika di Pekanbaru, Selasa (16/4).

Dikatakan Jeki bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk respons cepat terhadap keresahan masyarakat. Selain juga untuk memastikan tidak ada peredaran narkoba maupun aktivitas tak wajar di dalam lembaga pemasyarakatan.

Razia akan dilakukan dalam waktu dekat bersama pihak rutan, lapas, dan instansi terkait untuk memastikan kebersihan lapas dari narkotika dan barang-barang terlarang lainnya.

Kombes Jeki menekankan pihaknya akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum. Termasuk jika terbukti ada oknum yang terlibat dalam membiarkan atau memfasilitasi aktivitas ilegal di dalam tahanan.

"Tidak boleh ada ruang untuk narkoba, apalagi di dalam tempat yang seharusnya menjadi tempat pembinaan," tambahnya.

Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan sejumlah pria diduga tahanan asyik joget diiringi musik keras (dugem), viral di media sosial. Aksi tahanan dugem itu diduga terjadi di Rutan Kelas I Pekanbaru.

Dalam video berdurasi singkat itu, terlihat beberapa orang berjoget sambil berdiri maupun duduk dengan latar suara musik menghentak keras dan beberapa botol minuman di depan mereka.

Tampak pula sebuah botol bekas yang dipasangi sedotan berwarna putih, menyerupai bong atau alat isap sabu. Ada juga seorang pria yang duduk di sudut ruangan sambil memegang handphone di telinganya.

Belum diketahui kapan dan di mana video tersebut direkam, serta siapa yang merekam dan menyebarkannya.

Video itu turut diunggah di akun Instagram @manangsoebeti_stori, yang merupakan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jambi, Kombes Pol Manang Soebeti.

"Ada yang tahu di mana ini? Sepertinya saya kenal sama yang nyender di tembok pakai kacamata itu," tulis Manang dalam unggahannya, disertai cuplikan video berdurasi singkat.

Insiden seorang anggota DPRD Sumut, MZ diduga mendorong dan mencekik pramugari pesawat Wings Air berbuntut panjang. Manajemen Wings Air menempuh menempuh langkah hukum sebagai upaya melindungi awak pesawat.

"Wings Air saat ini menempuh langkah hukum sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi awak pesawat dan menciptakan penerbangan yang aman dan profesional bagi semua pihak," kata Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, Selasa (15/4).

Menurutnya, Wings Air mengedepankan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pelanggan serta awak pesawat prioritas utama. Setiap bentuk pelanggaran dan tindakan yang mengganggu keselamatan penerbangan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

"Kami mengimbau dan mewajibkan seluruh pelanggan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di area bandar udara dan di dalam kabin pesawat, termasuk aturan bagasi, keselamatan, dan instruksi dari awak kabin," ucapnya.

Danang menambahkan insiden itu terjadi saat proses naik pesawat (boarding) di Bandara Kualanamu Internasional sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan pada 13 April 2025.

"Seorang pelanggan dengan nomor kursi 19F berinisial MZ membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat," jelas Danang.

Danang menyebutkan sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang.

"Namun, pelanggan menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif," urainya.

Saat dilakukan pendekatan lanjutan, tambahnya, MZ justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari. Akibat keributan itu, pihak ramp segera berkoordinasi dengan AVSEC (Aviation Security). Kemudian MZ diturunkan dari pesawat untuk penanganan lebih lanjut.

"Tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command (PIC) dan selanjutnya kepada petugas ramp tim operasional darat yang menangani kesiapan pesawat dan keselamatan penumpang di bandar udara," sebutnya.

Diketahui, sebuah video anggota DPRD Sumut mendorong dan mencekik pramugari di dalam pesawat viral di media sosial, Senin (14/4). Keributan terjadi diduga karena masalah koper.

Dalam video tersebut tampak MZ yang mengenakan kaos putih terlibat cekcok dengan pramugari berbaju merah. Dia menuding bahwa pramugari tersebut sengaja memperpanjang keributan itu.

"Awas kau, aku mau duduk, udah selesai. Kau yang memperpanjang," ujar MZ marah.

Tak sampai di situ, MZ juga tampak mendorong dan nyaris mencekik leher pramugari itu. Melihat keributan itu, pria berbaju hitam yang ada di belakang pramugari mencoba melerai. Setelah itu MZ tampak menelpon seseorang.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom beserta jajaran menyambangi Kementerian Hak Asasi Manusia di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/4), guna membahas penegakan hukum berbasis HAM.

Legalisasi ganja hingga kratom turut menjadi topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

"Yang kedua juga kami berbicara tentang bagaimana isu-isu contohnya yang krusial hari ini seperti legalisasi ganja dan legalisasi kratom," ujar Marthinus di Kantor Kementerian HAM.

Ia menjelaskan pembahasan itu penting dilakukan karena ada beberapa kelompok yang menghubungkan legalisasi ganja dan juga tanaman kratom dengan hak asasi manusia. Terlebih, negara lain sudah melegalisasi kedua tanaman tersebut untuk kepentingan medis.

"Jadi, secara hukum dan secara hak asasi manusia, saya ingin mendengar apa pendapat pak menteri bagaimana melihat isu-isu yang kita bicarakan tentang hak asasi," kata Marthinus.

Pria kelahiran Maluku yang kerap bertugas di Densus 88 Antiteror Polri selama berkarier di Kepolisian ini menyatakan penelitian terhadap kedua tanaman tersebut penting untuk terus dilakukan.

"Ya, bukan membuka peluang, memang kita terus melakukan penelitian ya, terutama karena isu legalisasi ganja ini cukup menarik untuk diperbincangkan hari ini, dan juga kratom, sehingga tetap kita terus melakukan penelitian," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan sikap kementeriannya terhadap tanaman ganja dan kratom.

"Posisi kami terhadap khususnya yang dua jenis barang tadi, yang jelas hal yang mengancam integritas nasional, moralitas bangsa, mentalitas bangsa, Kementerian HAM menolak tegas. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Ini sejalan dengan hukum konstitusi hak asasi manusia internasional," kata Pigai.

Saat ini, terang Pigai, ganja termasuk narkotika golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Seperti ganja, kalau sudah ada Undang-undang atau tindak lanjut dari Undang-undang Narkotika yang memasukkan ganja sebagai salah satu opium, candu yang mengancam, narkotika golongan satu, berarti ya kami harus juga ikut melarang," imbuhnya.

Kendati demikian, Pigai memastikan nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia akan menjadi poin penting yang diperhatikan dalam Revisi UU Narkotika.

"Kemudian kratom, sikap kami yang penting pemerintah harus secara tegas mengeluarkan peraturan terkait dengan kratom itu dia masuk jenis opium golongan berapa? Kami tunggu karena yang kami dapatkan itu adalah berbasis sains, hasil penelitian menyatakan ada kandungan narkotika di kratom," tutur Pigai.

"Kalau itu sudah jelas, tegas, maka Kementerian HAM tidak ragu-ragu menyatakan larang," tandasnya.

Istri dari mahasiswa Indonesia Aditya Harsono yang ditangkap oleh agen Imigrasi Amerika Serikat pada akhir Maret lalu, membuka penggalangan dana bagi sang suami yang masih ditahan pihak berwenang.

Melalui laman gofundme, penggalangan dana yang diprakarsai oleh Peyton Harsono (istri Aditya) dan Madison Widner itu menargetkan donasi sebesar US$10.000 (setara Rp167 juta).

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, hingga kini dana yang terkumpul adalah sebesar US$3.803 atau sekitar Rp63 juta, atau 38 persen dari target.

Dalam keterangan di laman penggalangan dana tersebut, Peyton menyebut sang suami ditahan sejak 27 Maret oleh ICE di Marshall, Minnesota, hanya beberapa hari setelah visa pelajarnya tiba-tiba dicabut tanpa pemberitahuan.

"Aditya bukan sekadar pemegang visa pelajar, dia adalah seorang suami, seorang ayah, dan bagian penting dari keluarga kami," tulis Peyton di gofundme.

"Saat ditahan, suami saya dipecat. Sebagai seorang ibu, saya berjuang keras untuk menafkahinya sambil menanggung beban emosional dan finansial yang sangat berat ini sendirian," imbuhnya.

Peyton menyebut dirinya kini terancam kehilangan apartemen, tidak memiliki asuransi kesehatan, serta tagihan dan kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk merawat bayi mereka yang baru berusia delapan bulan.

Menurut Peyton, pencabutan visa pelajar Aditya didasarkan pada vonis pelanggaran ringan tahun 2022 lalu, serta penangkapannya karena melanggar jam malam selama aksi protes George Floyd.

"Kami khawatir aktivisme politiknya berperan dalam upaya menyasarnya Kasus tersebut, yang melibatkan penangkapannya karena perkumpulan yang melanggar hukum, kemudian dibatalkan demi kepentingan keadilan," ungkapnya.

Peyton mengatakan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS kini menggugat jaminan imigrasi, sehingga sang suami masih dalam tahanan ICE.

"Kami mohon dukungan Anda. Jika Anda dapat memberikan kontribusi, itu akan sangat berarti bagi kami. Lebih dari apa pun, kami ingin Aditya pulang ke tempat yang seharusnya, bersama keluarganya," kata dia.

Saat ini, Aditya Harsono masih ditahan di Kandiyohi County Jail, Marshall, Minnesota.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, mengatakan KJRI Chicago sedang mendampingi kasus ini.

"KJRI Chicago telah berkomunikasi dengan AWH (Aditya Harsono) dan istri yang bersangkutan yang berwarganegara AS. Selama proses hukum, yang bersangkutan telah didampingi pengacara," kata Judha melalui pernyataannya pada Selasa (15/4).

Judha membenarkan bahwa Aditya tercatat pernah mendapat gugatan hukum karena melakukan tindak perusakan properti yang masuk dalam fourth degree offense saat melakukan aksi demonstrasi terkait kematian George Floyd yang memicu gerakan Black Lives Matter.

"Kemlu dan KJRI Chicago akan terus melakukan pendampingan hukum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak AWH dalam proses hukum di AS," ucap Judha.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah sedang menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait dengan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Kata dia, Kementerian Hukum akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait dalam melakukan pekerjaan tersebut.

"KUHAP Surpres-nya sudah, sementara kami lagi menyusun Daftar Inventarisasi Masalah-nya dulu. Itu di Kementerian Hukum, kami akan melakukan rapat koordinasi dengan Mahkamah Agung, kemudian Mensesneg, Kejaksaan Agung, Kepolisian untuk meminta masukkan dalam rangka penyusunan," ujar Supratman usai konferensi pers capaian kinerja triwulan I di Kantornya, Jakarta, Selasa (15/4).

Politikus Partai Gerindra ini menyatakan RUU KUHAP tidak mengubah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari lembaga penegak hukum.

Ia menuturkan perubahan lebih banyak terjadi seputar pemberian perlindungan kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana (tersangka).

Termasuk di dalamnya akan dibahas juga mengenai keadilan restoratif atau restorative justice- pendekatan penyelesaian yang berfokus pada pemulihan bukan pembalasan.

"Terkait dengan tupoksi di antara Kepolisian, Kejaksaan dan juga Pengadilan, saya rasa tidak banyak berubah, hampir enggak ada," kata Supratman.

"Kalau saya lihat ya, dari aturan yang, draf yang dari DPR terkait KUHAP itu lebih banyak terkait dengan perlindungan kepada orang yang diduga melakukan dalam hal ini adalah tersangka. Ini menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia yang lebih banyak," katanya.

Sebelumnya, DPR resmi menerima Surat Presiden (Surpres) terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi KUHAP.

Penerimaan Surpres bernomor R-19/pres/03/2025 itu diumumkan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-6 penutupan masa persidangan II tahun 2024-2025.

"Pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia yaitu R-19/pres/03/2025 hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana," ucap Puan.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan RUU KUHAP tersebut akan menggantikan Undang-undang yang sudah berjalan selama 44 tahun.

Tak hanya itu, kata dia, RUU KUHAP juga akan menyesuaikan KUHP baru yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026 mendatang.

"Kalau hukum materielnya baru, logikanya hukum formil, hukum acaranya juga harus baru menyesuaikan nilai-nilainya," ucap Habiburokhman.

Mahasiswa Indonesia yang ditangkap oleh petugas imigrasi Amerika Serikat bernama Aditya Harsono masih ditahan di Kandiyohi County Jail, Marshall, Minnesota.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, mengatakan KJRI Chicago sedang mendampingi kasus ini.

"KJRI Chicago telah berkomunikasi dengan AWH (Aditya Harsono) dan istri yang bersangkutan yang berwarganegara AS. Selama proses hukum, yang bersangkutan telah didampingi pengacara," kata Judha melalui pernyataannya pada Selasa (15/4).

"Saat ini AWH ditahan di Kandiyohi County Jail, Marshall, Minnesota," paparnya menambahkan.

Judha menuturkan Aditya ditangkap oleh Homeland Security dan ICE (Immigration and Customs Enforment) pada 27 Maret 2025.

Aditya juga telah menjalani persidangan pada 10 April lalu dengan putusan dapat dibebaskan dengan jaminan.

Judha membenarkan bahwa Aditya tercatat pernah mendapat gugatan hukum karena melakukan tindak perusakan properti yang masuk dalam fourth degree offense saat melakukan aksi demonstrasi terkait kematian George Floyd yang memicu gerakan Black Lives Matter.

"Kemlu dan KJRI Chicago akan terus melakukan pendampingan hukum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak AWH dalam proses hukum di AS," ucap Judha.