Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan dan menandatangani revisi Undang-undang TNI (RUU TNI) menjadi undang-undang.

Penandatanganan itu dilakukan setelah DPR mengesahkan RUU TNI dalam rapat paripurna DPR, pada Kamis (20/3) kemarin.

"Sudah (disahkan), sudah. Sebelum lebaran," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan, Kamis (17/4).

Naskah UU tersebut sudah beredar di jejaring pesan singkat. Namun, naskah itu belum dapat ditemukan di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pemerintah.

Sebelumnya, pengesahan RUU TNI oleh DPR pada Kamis (20/3) lalu menuai kritik keras dari publik. Draf RUU itu dinilai berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Sejumlah pasal yang disorot dalam revisi itu ialah pasal yang mengatur perluasan kementerian/lembaga sipil yang bisa diduduki prajurit aktif TNI dan penambahan masa pensiun prajurit.

Gelombang demonstrasi penolakan UU TNI pun bergulir di berbagai daerah. Represi aparat terhadap massa aksi juga tercatat terjadi di sejumlah wilayah yang melakukan penolakan.

Kini penolakan atas UU TNI bergeser ke ranah hukum, hanya berselang beberapa hari usai disahkan, UU itu telah digugat ke Mahkamah Konstitusi.

SALATIGA, iNews.id - DPRD Kota Salatiga menyulap ruang lobi kantor menjadi tempat literasi hukum melalui jaringan dokumentasi dan informasi (JDIH). Langkah ini untuk menunjang sosialiasi produk hukum dan peraturan di Kota Salatiga, Jawa Tengah maupun nasional kepada masyarakat.

Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit mengatakan, JDIH ini sebenarnya sudah lama ada. Bahkan tahun ini DPRD Salatiga mendapat penghargaan sebagai kota terbaik untuk wilayah tengah pelaksanaan JDIH.

"JDIH ini agar masyarakat tahu tentang peraturan yang ada di kota ini. Partisipasi dan kesadaran masyarakat diperlukan agar mereka tahu tentang hukum dan aturan yang sedang diberlakukan," ujarnya, Jumat (6/12/2024).

Menurutnya selama ini masyarakat menjadi subjek hukum namun tidak tahu persis apa yang dilaksanakan. Apakah telah sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku atau belum. Diharapkan melalui JDIH ini masyarakat sadar dan paham tentang hukum.

"Diharapkan ruang JDIH di Aula DPRD Kota Salatiga menjadi bagian dari pembudayaan hukum," katanya.

Dance mengungkapkan Gedung DPRD Salatiga bukan hanya milik anggota dewan dan staf, namun punya masyarakat luas. Ada juga ruangan lobi ramah anak. Sehingga apabila ada orang tua datang ke sini bersama anaknya, sang anak bisa bermain," ucapnya.

Sementara Jessy salah satu mahasiswa mengaku terkesan dengan dengan ruang JDIH di Aula DPRD Kota Salatiga.

"Tempatnya juga adem dan nyaman. Di tempat ini kita juga bisa banyak mendapat informasi produk hukum," katanya.

Editor: Donald Karouw