Menteri Sekertaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan, ada kemungkinan Presiden Prabowo menolak pengunduran diri Hasan Nasbi dari jabatannya sebagai Presidential Communication Office - PCO atau Kepala Kantor Komunikasi Presiden.

Alasannya, karena hingga saat ini surat pengurunduran diri Hasan Nasbi - belum ditanda tangani Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo Hadi usai hadir dalam acara silaturahmi wakil ketua DPR bersama konfederasi serikat buruh di gedung Nusantara 4, Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu siang.

Prasetyo Hadi menegaskan, belum ada nama pengganti Hasan Nasbi karena status surat pengunduran diri masih dipelajari presiden.

Presiden Prabowo saat ini tengah mengatur jadwal untuk bertemu Hasan Nasbi.

Puluhan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Biaro Kelas II A Bukittinggi dilarikan ke rumah sakit karena keracunan. Satu orang dilaporkan meninggal dunia, dua kritis dan belasan lainnya masih dirawat.

Koordinator Humas Ditjen PAS Rika Aprianti memastikan saat ini 8 orang napi yang keracunan sudah pulih dan dipersiapkan untuk kembali ke Lapas.

"Saat ini 8 orang WBP sudah lebih pulih dan dipersiapkan untuk kembali ke Lapas," kata Rika kepada wartawan, Kamis (1/5).

Rika menambahkan saat ini warga binaan yang terdampak masih dalam perawatan intensif di rumah sakit Achmad Mochtar Bukittinggi. Pihak keluarga juga sudah dihubungi oleh petugas Lapas Bukittinggi.

Rika menegaskan saat ini masih dilakukan penyelidikan. Rika menambahkan adanya dugaan pelanggaran dari warga binaan yang menyalahgunakan salah satu material pembinaan kemandirian perseorangan pembuatan parfum.

"Pembuatan parfum yang dicampur dengan minuman sachet," kata Rika.

Sebelumnya puluhan warga binaan Lapas Kelas IIA Bukittinggi dilaporkan dilarikan ke RSUD Bukittinggi karena keracunan setelah menenggak minuman keras oplosan.

"Benar, ada satu pasien yang kami terima jam 14.00 WIB diantar oleh mobil operasional Lapas Bukittinggi. Meninggal jam 16.30 setelah dirawat di IGD. Diagnosa awal terjadi intoksikasi atau keracunan alkohol," kata Humas RSUD Bukittinggi Nugrahadi.

Senada dengan itu, Direktur Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) Busril menyebutkan sebanyak 22 narapidana dilarikan ke rumah sakit tersebut untuk mendapatkan perawatan intensif.

"Dua orang dalam status merah (kritis) dan dirawat di ICU dengan dipasang ventilator, 11 orang berstatus kuning. Pasien diantar dan dijaga ketat petugas Lapas," kata Busril.

Presiden Prabowo Subianto mengklaim mendukung upaya pemberantasan korupsi, salah satunya dengan mendukung Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset. Prabowo menyindir banyaknya koruptor yang tidak mau mengembalikan aset yang sudah dicuri dari negara.

"Saya dukung UU Perampasan Aset. enak saja, udah nyolong enggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu," kata Prabowo di depan massa aksi peringatan hari buruh sedunia atau May Day di Monas, Jakarta, Kamis (1/5).

Prabowo menambahkan akan teruskan perlawanan untuk koruptor. Lebih lanjut, Prabowo menyindir ada pihak-pihak yang menikmati uang dari koruptor, salah satunya dengan menggelar demonstrasi yang membela koruptor.

Kendati demikian, Prabowo tidak menyebut siapa koruptor yang dimaksud.

"Nanti dikasih duit lo demo dukung koruptor, gue heran di Indonesia ada demo dukung koruptor," sindir Prabowo.

RUU Perampasan Aset masuk dalam daftar tuntutan mahasiswa dalam gelombang aksi unjuk rasa 'Indonesia Gelap' baru-baru ini. Mereka mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.

Padahal pada 2023, RUU Perampasan Aset sempat masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2023. Presiden Jokowi kala itu bahkan telah mengirim surat presiden (surpres) RUU tersebut bernomor R 22-Pres-05-2023 yang dikirim tanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR.

Di dalamnya, RUU Perampasan Aset mengatur wewenang terkait perampasan aset minimal senilai Rp100 juta. RUU tersebut juga bisa menyita aset penyelenggara negara yang dinilai tak wajar tanpa harus melalui proses pidana.

"Aset tindak pidana yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas aset yang bernilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)," demikian bunyi Pasal 6 Ayat 1 huruf a.

Sementara itu, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas angkat suara soal nasib RUU Perampasan Aset yang hingga saat ini tak kunjung masuk dalam daftar agenda program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas.

Supratman mengungkap bahwa RUU Perampasan Aset masih memerlukan waktu yang cukup sebelum bisa dibahas. Utamanya, kata dia, kesepakatan dari pimpinan dan fraksi partai di DPR.

"Sekali lagi butuh waktu yang cukup untuk kami mengkonsolidasi semua kekuatan partai politik maupun fraksi-fraksi yang ada di DPR," kata Supratman di kompleks parlemen, Selasa (18/2).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut pemerintah akan memenuhi sejumlah tuntutan yang dibawa massa aksi buruh pada peringatan May Day di Monas, Jakarta, Kamis (1/5).

Pras, sapaan akrabnya, menyebut pemerintah sedang mengerjakan sejumlah tuntutan buruh. Salah satunya terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk mencegah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

"Beberapa dari tuntutan sesungguhnya sedang kita kerjakan ya, salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK," kata Pras di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).

Dalam beberapa minggu terakhir, pemerintah menurut dia, tengah intensif merumuskan kebijakan tersebut. Pras mengaku pemerintah tak ingin bertindak setelah PHK dialami para buruh.

"Penginnya sejak hulu kita rancang sedemikian rupa, nah maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah kita kerjakan," katanya.

Sementara sisanya, Pras menyebut pemerintah akan menindaklanjuti. Dia meminta waktu agar pemerintah terlebih dulu mempelajarinya.

"Tapi kalaupun ada di antara 6 tuntutan itu yang belum kita kerjakan oleh kita bersama-sama pasti akan ditindaklanjuti, pasti akan kita pelajari," ujar dia

1. Lindungi buruh dalam UU Ketenagakerjaan yang baru

2. Cegah PHK massal dengan membentuk Satgas PHK

3. Tolak outsourcing

4. Wujudkan upah layak

5. Desak pengesahan RUU Perampasan Aset

6. Desak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Puluhan narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIA Bukittinggi, Sumatera Barat, diduga mengalami keracunan setelah menenggak minuman keras atau miras oplosan.

Bahkan, salah satu napi meninggal dunia akibat keracunan miras oplosan tersebut."Benar, ada satu pasien yang kami terima jam 14.00 WIB diantar oleh mobil operasional Lapas Bukittinggi. Meninggal jam 16.30 setelah dirawat di IGD. Diagnosa awal terjadi intoksikasi atau keracunan alkohol," ujar Humas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bukittinggi Nugrahadi pada Rabu (30/4), seperti dilansir Antara.

Sementara itu, 22 orang napi lainnya harus dilarikan ke Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) untuk mendapatkan penanganan usai keracunan miras oplosan.

Direktur RSAM Bukittinggi Busril menyebut dua orang napi dalam keadaan kritis akibat menenggak miras oplosan.

"Dua orang dalam status merah (kritis) dan dirawat di ICU dengan dipasang ventilator, 11 orang berstatus kuning. Pasien diantar dan dijaga ketat petugas Lapas," ungkap Busril.Busril menjelaskan hasil pemeriksaan sementara para korban keracunan minuman yang bercampur dengan jenis bahan baku pembuatan parfum.

Sementara itu, petugas kepolisian dan Tim Inafis dari Polresta Bukittinggi langsung bergerak ke Lapas Bukittinggi untuk melakukan olah tempat kejadian peristiwa.

Kepala Lapas Bukittinggi Herdianto hanya membenarkan puluhan WBP dilarikan ke rumah sakit. Ia belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut.

"Benar ada warga binaan dirawat di rumah sakit. Namun untuk detail data selanjutnya. Saya minta rekan wartawan bersabar menunggu keterangan resmi bersama Kanwil Kemenkumham Sumbar yang menuju ke Bukittinggi," kata Herdianto.

Puluhan warga binaan Lapas Biaro atau Lapas Kelas II Bukittinggi diduga mengalami keracunan minuman keras oplosan. Satu di antaranya meninggal dunia.

"Benar, ada satu pasien yang kami terima jam 14.00 WIB diantar oleh mobil operasional Lapas Bukittinggi. Meninggal jam 16.30 setelah dirawat di IGD. Diagnosa awal terjadi intoksikasi atau keracunan alkohol," kata Humas RSUD Bukittinggi, Nugrahadi, Rabu (30/4) malam, dikutip dari Antara.

Sementara 22 narapidana lainnya dilarikan ke Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) Bukittinggi.

Direktur RSAM, Busril menyebut dua orang dalam keadaan kritis. Ia mengatakan mereka berdatangan sejak pukul 16.00 WIB sampai malam ini.

"Memang benar, ada 22 orang yang saat ini kita tangani, dengan status saat ini 2 orang kondisinya kritis. Sangat kritis. Penanganan intensif sudah dilakukan, dengan memasang ventilator," kata Busri kepada wartawan, Rabu (30/4), dikutip dari Detik.com.

Busri mengatakan informasi sementara yang diperoleh dari penanganan medis, para narapidana tersebut mengkonsumsi miras yang dioplos bahan baku untuk pembuatan parfum.

"Informasi yang kita dapatkan, mereka ini orang-orang yang mengkonsumsi bahan baku untuk pembuatan parfum. Katanya ada (miras) yang dioplos," jelas Busri.

Busri mengaku sudah mengerahkan semua potensi tim dokter yang ada di rumah sakit tersebut. Hal itu untuk memberikan penangan terbaik kepada seluruh pasien tersebut.

"Upaya penanganan intensif sudah kita lakukan, terutama untuk pasien yang dalam status merah dan kuning. Dua orang sudah dibawa ke ruangan ICU, kemudian yang status kuning masih ada 11 orang lagi itu potensi akan terjadi fluktuasi semakin memburuk itu semakin besar," katanya.

"Ada yang datangnya sudah berat, ada yang stabil. Karena ini keracunan, apalagi penyebabnya oleh bahan kimia berbahaya, tentu akan terjadi kecenderungan penurunan (kondisi)," ujarnya menambahkan.

Kalapas Bukittinggi, Herdianto hanya membenarkan puluhan warga binannya dilarikan ke rumah sakit. Ia belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut.

"Benar ada warga binaan dirawat di rumah sakit. Namun untuk detail data selanjutnya. Saya minta rekan wartawan bersabar menunggu keterangan resmi bersama Kanwil Kemenkumham Sumbar yang menuju ke Bukittinggi," kata Herdianto, dikutip dari Antara.

Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti juga belum merespons konfirmasi terkait kabar tersebut.

Baca berita selengkapnya di sini.

Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto akan hadir ke peringatan hari buruh internasional pada 1 Mei 2025 di Monas, Jakarta.

"Presiden memutuskan Insya Allah beliau berkenan hadir di dalam acara peringatan May Day tersebut," kata Pras lewat pesan singkat, Rabu (30/4).

Pras menyampaikan Prabowo melihat buruh merupakan elemen kunci dan tak bisa terpisahkan dalam perekonomian Indonesia.

Ia pun menyebut bahwa Prabowo menaruh perhatian yang sangat besar, sekaligus menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dengan sektor swasta yang meliputi pengusaha dan buruh.

"Ini merupakan tiga unsur yang saling bekerja bersama sama di dalam menjalankan semua usaha dan menjalankan ekonomi bangsa kita,"

Pras juga menyatakan bahwa Prabowo menaruh perhatian besar atas tuntutan buruh yang menyoroti soal maraknya badai PHK.

Ia menekankan pemerintah akan terus berkoordinasi dengan para pihak terkait dalam mengambil langkah mitigasi menangani persoalan itu.

"Bagaimana cara menangani dan memenuhi hak-hak teman-teman pekerja dan kemudian juga sesegera mungkin bagaimana kita atasi dengan menciptakan lapangan kerja baru," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk tiga jajarannya di Kabinet Merah Putih sebagai Juru Bicara sebelum Hasan Nasbi mundur sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

Hasan mengaku telah mengundurkan diri dari jabatannya sejak Senin (21/4) kemarin. Ia menyebut alasan mundur diri dikarenakan adanya persoalan yang tidak lagi mampu diatasi kemampuannya.

Ia mengatakan surat pengunduran diri itu telah diserahkan kepada Prabowo melalui dua orang sahabatnya yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Lewat pengunduran dirinya itu, Hasan mengaku memberi kesempatan bagi figur lain yang dirasa lebih pantas menggantikan posisinya itu. Hal itu, kata dia, merupakan jalan terbaik demi kelancaran komunikasi pemerintahan di masa yang akan datang.

Prasetyo membenarkan apabila Prabowo telah menerima surat pengunduran diri itu. Hanya saja, ia mengatakan Prabowo masih mempelajari terlebih dahulu dan belum meneken keputusan mundurnya Hasan.

"Bapak Presiden sudah kami laporkan dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya. Jadi, belum sampai kepada tahap sudah diteken apalagi sampai tahap mencari penggantinya," jelasnya.

Beberapa hari sebelum mundurnya Hasan, Prabowo juga sudah menunjuk Prasetyo sebagai Juru Bicara baru. Ketika itu Prasetyo mengaku diminta untuk ikut berperan aktif sebagai Juru Bicara.

Ia juga menyebut kehadiran dirinya sebagai Juru Bicara juga tidak akan menghilangkan peran PCO yang kala itu masih dipimpin Hasan. Menurutnya semuanya tetap berjalan seperti sebelumnya. Sementara dirinya hanya ikut membantu melakukan komunikasi ke publik ihwal kepresidenan.

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan bakal ada tambahan dua Juru Bicara baru yang akan bertugas bersama dirinya. Keduanya yakni Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo.

Meski begitu, ia membantah adanya kocok ulang atau reshuffle kabinet terhadap posisi Kepala PCO buntut adanya penambahan tiga Juru Bicara Istana itu.

"Enggak (reshuffle), sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan, saya ini diminta untuk ikut aktif membantu. Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa," ujarnya kepada wartawan, Senin (21/4).

Tim kuasa hukum Paula Verhoeven mengaku tak tahu siapa yang menyebarkan draft putusan cerai Paula dan Baim Wong yang kemudian viral di media sosial dan menyebabkan rumor soal kliennya.

Maka dari itu, Erwin Natosmal Oemar selaku kuasa hukum Paula Verhoeven telah membawa perihal tersebut ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung RI.

"Itu kami tidak tahu, makanya kami kemarin membawa ke Bawas, biarkan Bawas menginvestigasi dan biar kemudian menemukan siapa aktor di balik ini," kata Erwin seperti diberitakan pada Selasa (29/4).

"Kami sedang akan mencoba tentang langkah hukumnya," beber Erwin soal rencana mereka selanjutnya menyikapi bocor draft putusan cerai Paula dan Baim tersebut.

Erwin juga menyebut proses analisis masih berlangsung untuk mendalami dan menentukan ranah yang akan mereka tempuh melalui jalur hukum pidana.

Sebelumnya sebuah unggahan di media sosial menyebar dan diklaim berisikan draft putusan cerai Paula dan Baim. Dalam unggahan itu, disebutkan soal informasi pribadi Paula Verhoeven yang disebut menjadi salah satu alasan Baim menceraikan Paula.

Bukan hanya itu, kontroversi soal putusan cerai untuk Paula dan Baim juga muncul setelah pihak pengadilan justru membeberkan alasan perceraian kepada media, termasuk soal perselingkuhan dan menyebut Paula sebagai "istri durhaka".

Padahal, putusan cerai tersebut tidak ditampilkan kepada publik di laman resmi pengadilan yang berarti bersifat pribadi.

Diberitakan detikHot pada Selasa (29/4), Paula Verhoeven merasa difitnah dan nama baiknya sudah dicemari atas aksi tersebut.

Ia membantah keras tudingan tersebut dan menyebut tidak ada bukti konkret perselingkuhan atau pun perzinahan dalam proses pengadilan.

Paula Verhoeven dan timnya kemudian mengadukan juru bicara pengadilan ke Komisi Yudisial karena dianggap melanggar kode etik.

Paula juga melapor ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) terkait dugaan pelanggaran administratif atas menyebarnya draft putusan cerai Paula dan Baim tersebut.

Tim kuasa hukum Paula Verhoeven turut melakukan audiensi di Dewan Pers atas pemberitaan sejumlah media yang dianggap telah melanggar privasi klien mereka, termasuk mencantumkan data pribadi secara tidak etis.

Dewan Pers juga memberikan arahan untuk menempuh jalur pengaduan agar proses klarifikasi bisa berlangsung sesuai prosedur.

Selain itu, Paula Verhoeven mengajukan banding atas putusan cerai dari Baim Wong, yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Melalui kuasa hukum Paula, Alvon Kurnia Palma, banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin (28/4) lewat sistem elektronik.

Anggota Komisi XIII Fraksi PDIP Marinus Gea mengkritik kinerja Kementerian HAM yang dinilai lamban menangani dugaan pelanggaran HAM dalam kasus dugaan eksploitasi pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari.

Marinus mempertanyakan apa yang telah dilakukan KemenHAM setelah ditemukannya pelanggaran HAM dalam kasus tersebut.

"Inilah yang terjadi di OCI kemarin. Kita sudah mulai mengungkap fakta bahwa ada pelanggaran HAM. Tapi Kementerian HAM, apa tindakannya? Apa yang sudah dilakukan?" kata Marinus, dalam keterangannya (29/4).

Ia mendorong Kementerian HAM agar tak hanya menonjolkan popularitas dalam bekerja tapi tak mampu mendorong kesadaran masyarakat soal perlindungan HAM.

Marinus mendorong Kementerian HAM terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait akses perlindungan dan pengaduan pelanggaran HAM.

"Kementerian HAM ini populer karena figurnya. Tapi masyarakat belum paham, perlindungan HAM apa yang sebenarnya bisa mereka dapatkan," jelas Marinus.

Lebih lanjut ia turut mengkritik pagu anggaran 2025 Kementerian HAM yang baru terrealisasi sebesar Rp51 miliar dari total pagu Rp113 miliar.

"Apakah realisasi Rp51 miliar ini hanya untuk kegiatan rutin, atau ada program-program nyata yang berjalan? Ini harus jelas," tutur dia.

Sebelumnya, Komisi XIII menyimpulkan kasus eksploitasi ini termasuk dalam pelanggaran HAM berat merujuk pada hasil investigasi Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan keterangan para korban dalam rapat audiensi dengan Komisi XIII DPR, Rabu (23/4).

"Kalau dari temuan, saya pikir tadi sudah dijelaskan oleh kuasa hukum dan para korban dan dikuatkan oleh temuan investigasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan, ini pelanggaran berat," kata Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat usai audiensi.

Pihak OCI Taman Safari telah membantah hal itu. Founder OCI sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau menduga ada aktor atau provokator di balik tuduhan itu. Dia pun mengaku akan menempuh jalur hukum atas tuduhan itu. Dia mengaku mengetahui pihak yang melakukan provokator di balik tudingan dugaan tersebut.

"Di belakang semua ini memang ada sosok provokator yang memprovokasi mereka. Kita sudah tahu siapa, karena sebelumnya juga dia sempat minta sesuatu kepada kami," ujar Tony, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (17/4).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden RI Prabowo Subianto belum meneken surat pengunduran diri Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

Ia menyebut Prabowo masih akan mempelajari terlebih dulu isi surat yang disampaikan Hasan tersebut.

"Berkenaan dengan permohonan mundurnya Pak Hasan, Bapak Presiden sudah kami laporkan dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya. Jadi, belum sampai kepada tahap sudah diteken, apalagi sampai tahap mencari penggantinya," kata Pras lewat pesan singkat, Selasa (29/4).

Pada hari ini, Selasa (29/4) Hasan mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala PCO.

Dalam video pengumumannya, ia menyatakan telah menyerahkan surat pengunduran dirinya pada 21 April 2025 lalu.

Hasan menyebut surat pengunduran diri itu diserahkan ke Presiden Prabowo melalui Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Letkol Teddy Indrawijaya.

Hasan menyampaikan keputusan itu bukanlah sesuatu yang diambil secara mendadak serta emosional. Ia merasa keputusan itu merupakan yang terbaik.

Ia juga menyatakan bahwa keputusan itu diambil secara matang.

Hasan menyebut alasannya ia mundur ialah karena ada persoalan yang sudah tak bisa lagi teratasi ataupun adanya persoalan yang di luar kemampuannya.

Ia pun memberikan kesempatan bagi figur lain yang dirasa lebih pantas menggantikan posisinya itu.

Hasan menyebut keputusan ini merupakan jalan terbaik demi kelancaran komunikasi pemerintahan di masa yang akan datang.

Ia pun mengucapkan terima kasih ke Presiden RI Prabowo Subianto yang sudah memberikan kepercayaan kepadanya.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi UU ITE yang diajukan jaksa Jovi Andrea Bachtiar.

Jovi adalah jaksa yang menjadi terdakwa kasus pencemaran nama baik yang divonis enam bulan percobaan.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan perkara nomor: 115/PUU-XXII/2024 di Gedung MK, Selasa (29/4).

Dalam putusan itu, MK menyatakan kata 'kerusuhan' dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber'.

Pasal 28 ayat 3 UU ITE sebelumnya berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat."

Sedangkan Pasal 45A ayat 3 UU ITE berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00."

MK juga menyatakan permohonan pemohon sepanjang frasa 'dilakukan demi kepentingan umum' dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a UU 1/2024 serta frasa 'melanggar kesusilaan' dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024 tidak dapat diterima.

Pasal 45 ayat (2) huruf a UU ITE berbunyi: "Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana dalam hal: a. dilakukan demi kepentingan umum;"

Pasal 27 ayat (1) berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

Sedangkan Pasal 45 ayat (1) berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00."

Sebelumnya diberitakan, Jaksa Jovi diproses hukum atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Dia mulanya dilaporkan ke kantor Kepolisian Resor Tapanuli Selatan dengan dugaan pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan/atau mendistribusikan Informasi Elektronik mengandung kesusilaan.

Dia diseret kasus pidana hanya karena mengkritik seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) formasi jabatan Pengawal Tahanan pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan agar tidak menggunakan mobil dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan tanpa disertai adanya Surat Perintah dan Akta Pengawasan Melekat apalagi untuk kepentingan pribadi.

Atas perbuatannya itu, Jaksa Jovi divonis dengan pidana percobaan selama enam bulan.

Dalam perkara tersebut, pada pertimbangannya, MK pada pokoknya telah menegaskan berkenaan dengan unsur "berita atau pemberitahuan bohong" dan "kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan" dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 merupakan norma yang hakikatnya ditempatkan untuk pembatasan dalam mengeluarkan pendapat secara merdeka di ruang publik.

Dalam penilaian MK, unsur "berita atau pemberitahuan bohong" dan "kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan" yang termuat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 menjadikan norma dalam Pasal-pasal a quo sebagai "pasal karet" (mulur mungkret) yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum.

Selanjutnya, berkenaan dengan unsur "onar atau keonaran" yang termuat dalam Pasal 14 UU 1/1946, penggunaan kata "keonaran" dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 berpotensi menimbulkan multitafsir. MK menilai antara kegemparan, kerusuhan, dan keributan memiliki gradasi yang berbeda-beda, demikian pula akibat yang ditimbulkan.

Dengan demikian, mahkamah menilai terciptanya ruang ketidakpastian karena multitafsir tersebut akan berdampak pada tidak jelasnya unsur-unsur yang menjadi parameter atau ukuran patut atau tidaknya pelaku dijerat dengan tindak pidana.

Kemudian unsur "onar atau keonaran" yang termuat dalam Pasal 14 UU 1/1946, juga sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi yang saat ini berkembang dengan pesat saat ini. Menurut mahkamah masyarakat sudah memiliki akses yang luas dan mudah terhadap informasi melalui berbagai media, khususnya media sosial.

Dengan demikian, dinamika yang terjadi dalam mengeluarkan pendapat dan kritik berkenaan dengan kebijakan pemerintah di ruang publik, harus disikapi sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang merupakan pengejawantahan dari partisipasi publik. Itu menurut mahkamah jangan serta merta dianggap sebagai unsur yang menjadi penyebab keonaran yang dapat dikenakan proses pidana oleh aparat penegak hukum.

MK menyatakan UU 1/1946 menitikberatkan tindakan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Namun, sambungnya, hal itu dilakukan tanpa memastikan apakah berita bohong yang menimbulkan keonaran tersebut terjadi di masyarakat dalam ruang fisik atau bukan ruang fisik.

Akibatnya menurut MK, keonaran yang terjadi tidak di ruang fisik juga dapat dikenakan UU 1/1946.

Di sisi lain, hal itu berbeda dengan yang diatur dalam UU 1/2024 yang hanya meliputi akibat pemberitahuan bohong berupa kerusuhan yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik.

Menurut MK, pengaturan tindakan menyebarkan berita/pemberitahuan bohong dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang menyebabkan terjadinya kerusuhan di masyarakat sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 telah ternyata menciptakan ketidakpastian hukum ketika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024.

MK menyatakan penjelasan pasal itu menyatakan yang dimaksud dengan "kerusuhan" adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital atau siber.

"Artinya, penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 telah memberikan pembatasan yang jelas bahwa penyebaran pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan yang secara fisik terjadi di masyarakat, tidak termasuk keributan atau kerusuhan yang terjadi di ruang digital atau siber," ucap hakim MK.