JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Hukum Staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Kusnadi, berharap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025) besok.

Diketahui, gugatan terkait sah tidaknya penyitaan dengan teregister perkara 39/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL ini sedianya digelar pada Senin 24 Maret 2024 lalu ditunda lantaran Komisi Antirasuah tidak hadir.

“Kami berharap KPK bisa hadir dalam sidang praperadilan besok, karena ini menyangkut hak-hak konstitusional klien kami yang merasa dirugikan atas tindakan penyitaan tersebut,” kata tim hukum Kusnadi, Army Mulyanto kepada Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Army meminta, Komisi Antirasuah menghormati panggilan PN Jakarta Selatan setelah tidak hadir dalam sidang perdana.

Pasalnya, KPK kerap mengulur-ngulur waktu sidang sesuai kepentingan mereka.

“Kami melihat ketidakhadiran KPK sebagai bentuk tidak hormat terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ini menunjukkan adanya standar ganda dalam penegakan hukum,” kata Army.

Kader PDI-P ini berpandangan, KPK tidak adil terhadap proses penegakan hukum.

Menurutnya, ketika KPK memiliki kepentingan mereka buru-buru ingin sidang selesai.

Sementara, saat menghadapi pihak yang merasa dirugikan oleh KPK, mereka selalu menunda-nunda persidangan.

“Ketika mereka butuh, sidang bisa digelar cepat. Tapi saat ada warga negara yang menggugat, justru terkesan dihambat,” kata Army.

“Kami harap KPK hadir di sidang besok agar semua bisa diuji secara adil di hadapan hakim,” imbuhnya.

Lantaran KPK tidak hadir pada sidang perdana, Hakim tunggal PN Jakarta Selatan Samuel Ginting menunda sidang sampai dengan Selasa 8 April 2025.

Adapun gugatan ini merupakan rangkaian upaya hukum yang dilakukan pasca terjadinya penggeledahan terhadap staf Hasto di Gedung KPK pada Senin 10 Juni 2024.

Saat itu, Kusnadi digeledah ketika menemani Hasto menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku.

Dari penggeledahan ini, penyidik menyita tiga buah handphone, kartu ATM, hingga buku catatan Hasto.

Penyitaan barang-barang milik Hasto dan Kusnadi ini pun berbuntut panjang.

Tim hukum langsung melaporkan penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas (Dewas) pada 11 Juni.

Keesokan harinya, Rabu 12 Juni 2024, Kusnadi didampingi tim hukumnya melaporkan KPK ke Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Laporan ini dilayangkan lantaran Kusnadi merasa lembaga antirasuah itu telah melanggar HAM ketika menyita ponsel dan buku catatan Hasto.

Tidak berhenti sampai di situ, staf Hasto bersama tim hukumnya juga menyambangi Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta pada Kamis 13 Juni 2024 untuk membuat laporan terhadap penyidik KPK.

Kusnadi merasa Rossa Purbo Bekti telah bersikap sewenang-wenang dan merugikan dirinya saat peristiwa penyitaan dan penggeledahan.

Akan tetapi, laporan dugaan terjadinya perampasan kemerdekaan serta perampasan barang milik pribadi tersebut ditolak pihak Bareskrim.

Setelah pihak Kusnadi berkonsultasi dengan penyidik di Bareskrim, mereka justru disarankan membuat gugatan praperadilan di pengadilan.

Lebih lanjut, Rossa Purbo Bekti kembali dilaporkan ke Dewas KPK pada 20 Juni.

Kali ini, penyidik KPK itu dilaporkan atas tuduhan pemalsuan surat atau dokumen penyitaan ketika penyidik menyita sejumlah barang dari tangan Kusnadi saat Hasto diperiksa sebagai saksi.

Tidak berhenti sampai di situ, staf Hasto Kristiyanto itu juga telah meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jumat 28 Juni 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Hukum Staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Kusnadi, berharap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025) besok.

Diketahui, gugatan terkait sah tidaknya penyitaan dengan teregister perkara 39/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL ini sedianya digelar pada Senin 24 Maret 2024 lalu ditunda lantaran Komisi Antirasuah tidak hadir.

“Kami berharap KPK bisa hadir dalam sidang praperadilan besok, karena ini menyangkut hak-hak konstitusional klien kami yang merasa dirugikan atas tindakan penyitaan tersebut,” kata tim hukum Kusnadi, Army Mulyanto kepada Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Army meminta, Komisi Antirasuah menghormati panggilan PN Jakarta Selatan setelah tidak hadir dalam sidang perdana.

Pasalnya, KPK kerap mengulur-ngulur waktu sidang sesuai kepentingan mereka.

“Kami melihat ketidakhadiran KPK sebagai bentuk tidak hormat terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ini menunjukkan adanya standar ganda dalam penegakan hukum,” kata Army.

Kader PDI-P ini berpandangan, KPK tidak adil terhadap proses penegakan hukum.

Menurutnya, ketika KPK memiliki kepentingan mereka buru-buru ingin sidang selesai.

Sementara, saat menghadapi pihak yang merasa dirugikan oleh KPK, mereka selalu menunda-nunda persidangan.

“Ketika mereka butuh, sidang bisa digelar cepat. Tapi saat ada warga negara yang menggugat, justru terkesan dihambat,” kata Army.

“Kami harap KPK hadir di sidang besok agar semua bisa diuji secara adil di hadapan hakim,” imbuhnya.

Lantaran KPK tidak hadir pada sidang perdana, Hakim tunggal PN Jakarta Selatan Samuel Ginting menunda sidang sampai dengan Selasa 8 April 2025.

Adapun gugatan ini merupakan rangkaian upaya hukum yang dilakukan pasca terjadinya penggeledahan terhadap staf Hasto di Gedung KPK pada Senin 10 Juni 2024.

Saat itu, Kusnadi digeledah ketika menemani Hasto menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku.

Dari penggeledahan ini, penyidik menyita tiga buah handphone, kartu ATM, hingga buku catatan Hasto.

Penyitaan barang-barang milik Hasto dan Kusnadi ini pun berbuntut panjang.

Tim hukum langsung melaporkan penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas (Dewas) pada 11 Juni.

Keesokan harinya, Rabu 12 Juni 2024, Kusnadi didampingi tim hukumnya melaporkan KPK ke Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Laporan ini dilayangkan lantaran Kusnadi merasa lembaga antirasuah itu telah melanggar HAM ketika menyita ponsel dan buku catatan Hasto.

Tidak berhenti sampai di situ, staf Hasto bersama tim hukumnya juga menyambangi Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta pada Kamis 13 Juni 2024 untuk membuat laporan terhadap penyidik KPK.

Kusnadi merasa Rossa Purbo Bekti telah bersikap sewenang-wenang dan merugikan dirinya saat peristiwa penyitaan dan penggeledahan.

Akan tetapi, laporan dugaan terjadinya perampasan kemerdekaan serta perampasan barang milik pribadi tersebut ditolak pihak Bareskrim.

Setelah pihak Kusnadi berkonsultasi dengan penyidik di Bareskrim, mereka justru disarankan membuat gugatan praperadilan di pengadilan.

Lebih lanjut, Rossa Purbo Bekti kembali dilaporkan ke Dewas KPK pada 20 Juni.

Kali ini, penyidik KPK itu dilaporkan atas tuduhan pemalsuan surat atau dokumen penyitaan ketika penyidik menyita sejumlah barang dari tangan Kusnadi saat Hasto diperiksa sebagai saksi.

Tidak berhenti sampai di situ, staf Hasto Kristiyanto itu juga telah meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jumat 28 Juni 2024.

Jakarta -

Prajurit TNI AL, Jumran, membunuh jurnalis Banjarbaru bernama Juwita. Komnas HAM meminta kasus pembunuhan itu ditangani secara adil dan transparan.

"Komnas HAM sedang mendalami kasus pembunuhan jurnalis perempuan di Banjarbaru, Kalsel. Komnas HAM meminta penegakan hukum yang adil, dan transparan," kata Komisioner Komnas HAM Uli Parulian kepada wartawan, Senin (7/4/2025).

Uli juga meminta penyelidikan dan penyidikan kasus ini harus berbasis ilmiah atau scientific crime investigation, seperti digital forensik, hingga forensik kedokteran. Dia menilai perlu ada perlindungan kepada saksi hingga pemulihan keluarga korban.

"Perlunya perlindungan saksi dan korban, serta upaya pemulihan keluarga korban. Menghormati penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Denpomal Banjarmasin," ucapnya.

Seperti diketahui, peristiwa pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025. Korban yang berprofesi sebagai jurnalis itu ditemukan meninggal dunia di Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sekitar pukul 15.00 Wita.

Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motor miliknya yang kemudian muncul dugaan menjadi korban kecelakaan tunggal. Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas.

Di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel korban tidak ditemukan di lokasi.

(fas/knv)

JAKARTA, KOMPAS.com - Teror kepala babi dan bangkai tikus ke kantor redaksi Tempo mendapat kritik keras Komnas Hak Asasi Manusia (HAM).

Diketahui, Tempo mendapat kiriman paket berisi kepala babi pada Kamis (20/3/2025) sore.

Paket itu ditujukan untuk wartawan Tempo Francisca Christy alias Cica dengan terbungkus kardus, styrofoam, hingga plastik.

Tak ada surat ancaman kepada Cica. Namun, saat diterima, kondisi kedua telinga babi itu terpotong dan mengeluarkan bau busuk.

Dua hari setelahnya atau Sabtu (22/3/2025) pagi, kantor redaksi Tempo kembali mendapat paket teror. Isinya berupa enam bangkai tikus dengan kepala terpisah.

Paket itu dibungkus kardus yang dilapisi kertas kado bermotif bunga mawar merah dan ditemukan dalam kondisi sedikit penyok.

Simbol ancaman

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Samendawai menilai, teror enam bangkai tikus itu merupakan simbol ancaman terhadap enam pembawa acara siniar Bocor Alus Politik Tempo.

“Setelah berdiskusi dengan rekan Tempo, kami menduga, mereka yang di podcast Bocor Alus, artinya yang tampil dan mengelola itu ada enam orang. Jadi, bangkai tikus itu dianggap merupakan simbol dari yang mengelola podcast Bocor Alus,” kata Haris saat konferensi pers, Kamis (27/3/2025).

Haris pun menilai, teror ini membuktikan bahwa perempuan rentan menjadi korban. Apalagi, paket teror ditujukan untuk jurnalis perempuan Tempo, Francisca Christy alias Cica.

"Sepertinya memang mengarahkan serangan itu kepada jurnalis perempuan. Apakah karena menjadi jurnalis perempuan sehingga dianggap paling rentan dan dijadikan sasaran?" ujar dia.

Serangan pembela HAM

Sementara, Koordinator Sub Komisi Pemajuan Komnas HAM Anis Hidayah berpandangan, teror ini adalah bentuk serangan kepada pembela HAM.

“Tindakan teror terhadap Tempo juga merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human rights defender atau pembela HAM,” ujar Anis.

Menurut Anis, jurnalis seharusnya mendapat perlindungan dari negara atas peran mereka memperjuangkan hak asasi manusia.

Dia menilai, teror terhadap jurnalis dapat mengganggu pemenuhan hak atas informasi publik yang dijamin dalam Undang-Undang HAM.

Anis menekankan pentingnya hak atas keadilan bagi semua orang, termasuk jurnalis.

“Jika penegakan hukum dalam kasus ini tidak berjalan baik dan memberikan keputusan tak adil bagi Tempo, maka potensi hak atas keadilan dilanggar,” tuturnya.

Minta polisi usut tuntas

Menyikapi teror tersebut, Komnas HAM meminta polisi segera menuntaskan penyelidikan dan penyidikan kasus ini dengan cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

“Kami mendorong pihak kepolisian agar dapat secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tersebut,” ujar Anis.

Ia juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban dan keluarga mereka dalam proses penanganan yang dilakukan oleh kepolisian.

“Kami mendorong pihak kepolisian untuk kasus ini bisa dibongkar segera,” tegas Abdul Haris.

Pemerintah diminta serius

Komnas HAM juga mendorong semua pihak, termasuk pemerintah, merespons teror ini secara serius.

Ia menyoroti pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi yang sempat merespons teror ini dengan pernyataan "dimasak saja".

“Kami mendorong sebenarnya semua pihak untuk merespons kasus ini dengan serius, terutama yang berkaitan dengan statement kantor komunikasi presiden,” kata Anis.

Komnas HAM meminta pemerintah dan semua pihak tidak menjadikan teror ini sebagai lelucon.

Menurut Anis, jika pemerintah tidak empati dalam kasus ini, artinya tidak ada keseriusan menyikapi ancaman HAM dan serangan terhadap demokrasi.

“Sikap itu menunjukkan adanya ketidakseriusan dan empati yang kurang kepada korban yang mengalami intimidasi dan ancaman,” tutur Anis.

LPSK beri perlindungan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pun akan memberikan perlindungan kepada jurnalis Tempo yang menjadi korban teror kepala babi dan bangkai tikus ini.

Program perlindungan tersebut diberikan usai Komnas HAM menggelar audiensi dengan redaksi Tempo dan Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia.

“Kami menilai bahwa yang bersangkutan membutuhkan pelindungan dari LPSK, maka kami pun berkoordinasi datang langsung ke LPSK. Dan, permintaan (perlindungan) itu diterima oleh pembinaan LPSK,” kata Abdul Haris.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin mengatakan, perlindungan yang akan diberikan ke korban bukan hanya meliputi fisik, tetapi juga psikologi.

"Kalau nanti kemungkinan ada kebutuhan untuk memberikan perlindungan, baik itu untuk rehabilitasi psikologis apa pun itu bentuknya, kemudian pendampingan dalam bentuk pengamanan fisik, itu kita akan siap," ujar Wawan.

Wawan menambahkan, pihaknya telah melakukan asesmen terhadap dua korban teror. Kemungkinan, total ada enam orang yang mendapat perlindungan.

"Tim LPSK sudah turun lakukan asesmen terhadap dua korban, dan kita masih menunggu ada kemungkinan enam korban dari keseluruhan itu," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Sub Komisi Pemajuan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Anis Hidayah mengungkapkan sejumlah rekomendasi terkait penanganan teror pengiriman yang ditujukan kepada media Tempo.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (27/3/2025), Anis mendesak pihak kepolisian untuk segera menyelesaikan penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut dengan cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

“Kami mendorong pihak kepolisian agar dapat secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tersebut,” ujar Anis dalam keterangannya, Kamis.

Ia juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban dan keluarga mereka dalam proses penanganan yang dilakukan oleh kepolisian.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Samendawai. Ia meminta agar kasus teror pengiriman ke Tempo dapat diproses dengan segera.

“Kami mendorong pihak kepolisian untuk kasus ini bisa dibongkar segera,” tegas Abdul Haris.

Selain itu, Komnas HAM memberikan rekomendasi untuk melibatkan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungan kepada mereka yang terlibat dalam peristiwa teror tersebut.

Anis menambahkan, pemulihan bagi korban dan keluarga korban, baik secara fisik maupun psikis, juga menjadi salah satu fokus dari rekomendasi tersebut.

“Rekomendasi yang terakhir adalah pemerintah menghormati dan menjamin kebebasan pers sebagai salah satu esensi dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sekaligus pilar keempat demokrasi,” tuturnya.

Anis menegaskan, rekomendasi Komnas HAM ini disampaikan dengan harapan agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang.

Sebelumnya kantor redaksi Tempo mendapatkan kiriman paket berisi kepala babi pada Kamis (20/3/2025) sore.

Kepala babi itu diterima oleh wartawan Tempo Francisca Christy alias Cica dengan terbungkus kardus, styrofoam, hingga plastik.

Paket itu diterima oleh sekuriti kantor dengan nama Cica sebagai penerima, tertulis di kardus itu.

Ketika dibuka, tidak ada surat ancaman yang ditujukan kepada Cica. Hanya saja, kondisi kedua telinga babi itu tampak terpotong.

Tak berselang lama, Lalu, pada Sabtu (22/3/2025) pagi, kantor redaksi Tempo kembali menerima paket berisi enam bangkai tikus dengan kepala terpisah.

Paket berbentuk kardus itu dibungkus kertas kado bermotif bunga mawar merah dan ditemukan dalam kondisi sedikit penyok.

JAKARTA, investor.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan lima dugaan pelanggaran HAM dalam kasus teror kepala babi dan bangkai tikus ke wartawan dan kantor Tempo. Hal tersebut berdasarakan penelusuran yang dilakukan Komnas HAM.

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menjelaskan, peristiwa teror dan intimidasi terhadap Tempo dapat dikategorikan sebagai bagian dari pelanggaran HAM. Sebab hal terebut sudah mengganggu rasa aman.

“Setiap orang layak merasa terlindungi secara fisik maupun psikis baik atas diri sendiri, keluarga, dan kehormatan martabat yang dimiliknya,” kata Anis saat konferensi pers di kantor Komnas HAM Jakarta, Kamis (27/3/2025).

Menurut Anis, setiap manusia wajib memiliki perlindungan dari segala bentuk ancaman, kekerasan, penyiksaan, penghilangan paksa dan sebagainya. Hal itu sesuai dengan Pasal 28B Undang-undang Dasar (UUD) NRI 1945 dan Pasal 28 hingga Pasal 35 Undang-undang hak asasi manusia (HAM)

Pelanggaran HAM kedua, kata Anis, adalah tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo merupakan salah satu pelanggaran HAM terhadap kebebasan pers yang merupakan salah satu esensi hak asasi manusia, yaitu hak berpendapat dan berekspresi bagaimana dijamin di dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

“Dalam konteks ini termasuk juga hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani melalui lisan dan tulisan melalui media cetak dan elektronik sebagaimana juga diatur dan dijamin di dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang HAM yang juga terdapat dalam kovenan hak sipil dan politik yang sudah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia ke dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 dan diatur dan dijamin di dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Kebebasan Pers," jelas Anis.

Pelanggaran HAM ketiga, kata Anis, teror terhadap Tempo juga merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human rights defender atau pembela HAM. Pasalnya, jurnalis juga merupakan bagian dari pembela HAM yang harus diakui oleh negara. 

"Pelanggaran HAM keempat adalah terkait dengan hak atas keadilan di mana setiap orang juga berhak atas kepastian dan keadilan, untuk itu kami mengapresiasi penegakkan hukum yang sedang berlangsung tetapi jika penegakan hukum dalam kasus ini tidak berjalan secara fair dan memberikan keputusan yang adil bagi Tempo maka potensi hak atas keadilan bisa dilanggar," tutur Anis.

Terakhir, lanjut Anis, tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo memiliki resiko terhadap terjadinya gangguan dalam pemenuhan hak atas informasi publik masyarakat yang juga merupakan hak asasi manusia di mana hal itu dijamin di dalam konstitusi dan Undang-Undang HAM.

Rekomendasi Komnas HAM

  

arena adanya 5 potensi pelanggaran HAM tersebut, Komnas HAM memberikan sejumlah rekomendasi. Pertama, Komnas HAM mendorong pihak kepolisian agar dapat secara cepat, tepat, transparan akuntabel menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tersebut termasuk memberikan perlindungan kepada korban dan keluarga.

"Kedua, mendorong lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi yang berkaitan dengan peristiwa teror," imbuh dia.

Ketiga, Komnas HAM mendorong adanya pemulihan bagi korban dan keluarga korban baik secara fisik dan psikis. Keempat, pemerintah harus menghormati dan menjamin kebebasan pers sebagai salah satu esensi dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan sekaligus sebagai pilar keempat demokrasi agar peristiwa serupa tidak berulang di kemudian hari

Kelima, Komnas HAM berharap masyarakat tetap memberi dukungan kepada rekan-rekan jurnalistik dan mencegah agar jangan sampai peristiwa kekerasan serupa terluang kembali. Terakhir, Komnas HAM mendorong pihak polisi agar secara tepat dan cepat transparan saat melakukan pengusutan kasusnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menurut dia, aksi teror itu juga bentuk pelanggaran terhadap pembela HAM. Ia mengatakan kerja-kerja jurnalistik adalah kerja pembela HAM

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah memberikan empat rekomendasi terkait teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor media Tempo.

Pertama, kata Anis dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis, adalah mendorong pihak kepolisian agar dapat secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tersebut termasuk memberikan perlindungan kepada korban dan keluarga.

"Yang kedua, mendorong lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi yang berkaitan dengan peristiwa teror tersebut," kata Anis.

Ketiga, mendorong adanya pemulihan bagi korban dan keluarga korban, baik secara fisik maupun psikis.

"Keempat, pemerintah menghormati dan menjamin kebebasan pers sebagai salah satu esensi dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan sekaligus sebagai pilar keempat demokrasi agar peristiwa serupa tidak berulang di kemudian hari," sambungnya.

Dia menyebutkan setidaknya ada lima pelanggaran HAM dari peristiwa teror di kantor Tempo. Pertama adalah peristiwa teror dan intimidasi kepada Tempo dapat dikategorikan sebagai bagian dari pelanggaran asasi manusia.

"Terutama yang pertama atas perasaan aman, di mana setiap orang dilindungi secara fisik maupun psikis baik atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan miliknya," ujar Anis.

Kedua, tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo tersebut merupakan salah satu pelanggaran HAM terhadap kebebasan pers, yang merupakan salah satu esensi asasi manusia, yaitu hak berpendapat dan berekspresi.

Menurut dia, aksi teror itu juga bentuk pelanggaran terhadap pembela HAM. Ia mengatakan kerja-kerja jurnalistik adalah kerja pembela HAM.

"Yang ketiga, tindakan teror terhadap Tempo juga merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human rights defender atau pembela HAM, karena jurnalis juga merupakan pembela HAM, yang seharusnya diakui dan dilindungi oleh negara," tambahnya.

Anis juga menilai jika tidak diusut secara serius, kasus itu berpotensi melanggar hak untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, teror kepada media Tempo yang berdampak pada gangguan informasi publik juga berpotensi melanggar hak atas informasi publik.

"Yang keempat adalah terkait dengan hak atas keadilan di mana setiap orang juga berhak atas kepastian dan keadilan secara hukum, jika penegakan hukum dalam kasus ini tidak berjalan secara sebaik dan memberikan keputusan yang adil bagi Tempo, maka potensi hak atas keadilan bisa dilanggar," jelas Anis.

"Yang kelima, tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo ini memiliki risiko terhadap terjadinya gangguan dalam pemenuhan hak atas informasi publik masyarakat, yang merupakan hak asasi manusia, di mana itu juga dijamin di dalam konstitusi dan Undang-Undang HAM," lanjutnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong kepolisian untuk menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan teror terhadap jurnalis Tempo secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah mengatakan, hal itu merupakan salah satu dari lima rekomendasi yang diberikan Komnas HAM atas insiden teror tersebut.

"Mendorong pihak kepolisian agar dapat secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tersebut, termasuk memberikan perlindungan lebih kepada korban dan keluarga korban," kata Anis dalam konferensi pers di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Adapun rekomendasi lainnya, Komnas mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan akses perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi yang berkaitan dengan peristiwa teror tersebut.

Lalu, mendorong adanya pemulihan bagi korban dan keluarga korban, baik secara fisik maupun psikis.

Di sisi lain, pemerintah juga harus menjamin kebebasan pers agar kejadian yang sama dapat diminimalisasi.

"Pemerintah menghormati dan menjamin kebebasan pers sebagai salah satu esensi dari hak atas berpendapat dan berekspresi serta sebagai pilar keempat demokrasi agar peristiwa serupa tidak berulang kembali di kemudian hari," ucap Anis.

Setidaknya, kata Anis, ada lima pelanggaran HAM dalam kasus tersebut.

Pertama, peristiwa teror dan intimidasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak atas rasa aman di mana setiap orang dilindungi secara fisik dan psikis, baik atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, maupun hak miliknya.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G UUD 1945, Pasal 28-35 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Kedua, tindakan teror terhadap jurnalis dan Tempo juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kebebasan pers yang merupakan salah satu esensi dari hak atas berpendapat dan berekspresi, yang dijamin dalam ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945.

Dalam konteks ini, kata Anis, termasuk juga hak untuk menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya baik secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 Ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Kemudian, tindakan teror merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human rights defender (HRD), ketika jurnalis menjadi salah satu kelompok atau entitas yang diakui sebagai pembela HAM.

Lalu, setiap orang juga berhak atas kepastian dan keadilan secara hukum (access to justice).

Penegakan hukum merupakan bagian dari upaya pemenuhan terhadap hak asasi, terutama bagi korban.

Hal tersebut telah dimandatkan dalam Pasal 28 D UUD 1945 dan Pasal 5, 6, dan 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Terakhir, tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo dapat memiliki risiko terhadap terjadinya gangguan dalam pemenuhan hak atas informasi publik masyarakat yang merupakan hak asasi manusia.

Padahal, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan dengan menggunakan segala saluran yang tersedia.

"Kerja-kerja jurnalis juga selaras dengan tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, utamanya Pasal 3 yang menyatakan adalah hak warga negara untuk mengetahui rencana, program, proses pengambilan, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik," tandas Anis.

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) meminta aparat kepolisian untuk mengusut secara transparan dalam menuntaskan penanganan perkara teror kepala babi dan bangkai tikus terhadap Tempo. Permintaan itu dituangkan dalam rekomendasi Komnas HAM terhadap kasus tersebut.

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, teror terhadap Tempo termasuk kategori pelanggaran HAM. Ia menjelaskan, kebebasan pers merupakan salah satu esensi asasi manusia.

"Tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo tersebut merupakan salah satu pelanggaran HAM terhadap kebebasan pers," ujar Anis saat jumpa pers dari kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).



Kendati demikian, Anis menuturkan, tindakan teror terhada Tempo merupakan bagian serangan terhadap HAM. "Tindakan teror terhadap Tempo juga merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human rights defender atau pembelahan karena jurnalis juga merupakan pembelahan yang seharusnya diakui dan dilindungi oleh negara," tuturnya.

Anis mengatakan, potensi keadilan bisa terlanggar apabila penegakan hukum tam berjalan dengan baik. Ia pun menilai, tindakan teror terhadap jurnalis bisa mengganggu pemenuhan hak atas informasi publik.

"Tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo ini memiliki risiko terhadap terjadinya gangguan dalam pemenuhan hak atas informasi publik masyarakat yang merupakan hak asasi manusia dimana itu juga dijamin di dalam konstitusi dan Undang-Undang HAM," terang Anis.

Kendati demikian, Anis menyampaikan, pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi dalam merespon kasus tersebut. Pertama, Komnas HAM meminta aparat kepolisian untuk mengusut secara transparan dalam menuntaskan penanganan perkara teror terhadap Tempo.

"Pertama adalah mendorong pihak kepolisian agar dapat secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tersebut termasuk memberikan perlindungan kepada korban dan keluarga," ujar Anis.

Selain itu, ia juga mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi yang berkaitan dengan peristiwa teror tersebut. Anis juga mendorong pemulihan bagi korban dan keluarga korban baik secara fisik dan psikis

"Terakhir, pemerintah menghormati dan menjamin kebebasan pers sebagai salah satu esensi dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan sekaligus sebagai pilar keempat demokrasi agar peristiwa serupa tidak berulang di kemudian hari," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan memberikan perlindungan kepada jurnalis Tempo yang menjadi korban teror kepala babi dan bangkai tikus.

Program perlindungan tersebut diberikan usai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menggelar audiensi dengan redaksi Tempo dan Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia.

“Kami menilai bahwa yang bersangkutan membutuhkan pelindungan dari LPSK, maka kami pun berkoordinasi datang langsung ke LPSK. Dan, permintaan (perlindungan) itu diterima oleh pembinaan LPSK,” kata Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Semendawai saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM Jakarta, Kamis (27/3/2025).

Abdul menerangkan, pihaknya telah meminta keterangan dari berbagai pihak yang diduga mengetahui aksi teror tersebut serta meninjau tempat kejadian perkara (TKP) di kantor Tempo.

Komnas HAM juga telah bertemu dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk membahas perihal ini.

Setelahnya, barulah Komnas HAM meminta LPSK memberikan program perlindungan ke korban.

“Hasil diskusi tersebut adalah pemberian pelindungan kepada Francisca (korban teror) beserta keluarganya yang membutuhkan,” ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin mengatakan, perlindungan yang akan diberikan ke korban bukan hanya meliputi fisik, tetapi juga psikologi.

"Kalau nanti kemungkinan ada kebutuhan untuk memberikan perlindungan, baik itu untuk rehabilitasi psikologis apa pun itu bentuknya, kemudian pendampingan dalam bentuk pengamanan fisik, itu kita akan siap," ujar Wawan.

Wawan menambahkan, pihaknya telah melakukan asesmen terhadap dua korban teror. Kemungkinan, total ada enam orang yang mendapat perlindungan.

"Tim LPSK sudah turun lakukan asesmen terhadap dua korban, dan kita masih menunggu ada kemungkinan enam korban dari keseluruhan itu," kata dia.

Teror bangkai hewan

Sebelumnya, kantor Tempo mendapatkan kirim paket berisikan kepala babi, Kamis (20/3/2025) sore.

Wakil Pemimpin Redaksi Tempo Bagja Hidayat menjelaskan, kepala babi itu diterima oleh wartawan Tempo Francisca Christy alias Cica dengan terbungkus kardus, styrofoam, hingga plastik.

“Diterimanya kemarin (Rabu) jam 16.15 WIB, dibukanya jam 16.00 WIB hari ini. Jadi kardus, di dalamnya itu ada styrofoam di dalamnya dibungkus plastik lagi kepalanya (babi)," kata Bagja saat dihubungi, Kamis (20/3/2025).

Bagja mengatakan, paket itu diterima oleh sekuriti kantor dengan nama Cica sebagai penerima, tertulis di kardus itu. Ketika menerima paket tersebut, Cica segera membawa paket itu ke lantai atas kantor untuk dibuka.

Namun, karena berbau busuk, paket itu segera dibawa turun kembali oleh rekan kantornya.

Ketika dibuka, Bagja mengatakan, tidak ada surat ancaman yang ditujukan kepada Cica. Hanya saja, kondisi kedua telinga babi itu tampak terpotong.

“Enggak ada sih (kalimat ancaman). Jadi telinganya terpotong, tulisan sih nama Cica aja," kata dia.

Lalu, pada Sabtu (22/3/2025) pagi, kantor redaksi Tempo kembali menerima paket berisi enam bangkai tikus dengan kepala terpisah.

Paket berbentuk kardus itu dibungkus kertas kado bermotif bunga mawar merah dan ditemukan dalam kondisi sedikit penyok.

Petugas kebersihan yang menemukan paket tersebut langsung melapor kepada petugas keamanan.

Berdasarkan pemeriksaan sementara dari manajemen gedung, paket bangkai tikus itu dilempar oleh orang tak dikenal pada pukul 02.11 WIB dari luar pagar kompleks kantor Tempo.

Petugas keamanan menduga bahwa kotak tersebut sempat mengenai sebuah mobil yang terparkir sebelum jatuh ke aspal. Akibatnya, mobil tersebut mengalami baret.

Jakarta -

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyiapkan program perlindungan bagi jurnalis media Tempo yang mendapatkan teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus. LPSK menyampaikan perlindungan yang diberikan berupa konseling psikologi hingga perlindungan fisik.

Menurut Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati, pihaknya melakukan asesmen untuk menentukan tingkat ancaman yang diterima oleh jurnalis Tempo. Dia mengatakan ancaman yang diterima oleh media Tempo cukup intens dalam beberapa waktu terakhir.

"Kami akan lakukan asesmen dan dari asesmen itu kami akan melihat tingkat ancamannya seperti apa, dan seberapa besar yang dibutuhkan jurnalis, apalagi kasus yang Tempo ini, karena kami melihat keempat orang redaksi di Bocor Alus, kami melihat memang penting diidentifikasi tingkat ancamannya," kata Sri Suparyati dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

"Terornya cukup intens dari mulai Agustus, September, kemudian belakangan ini sudah terjadi dengan adanya pengiriman bangkai babi dan tikus dan dilanjutkan beberapa ancaman yang lain," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin mengatakan pihaknya telah melakukan asesmen terhadap dua korban. Terhadap dua korban itu, LPSK menyediakan perlindungan berupa konseling untuk pemulihan psikis korban.

"Hari ini tim LPSK sudah turun lakukan asesmen terhadap dua korban, dan kita masih menunggu ada kemungkinan enam korban dari keseluruhan itu, jadi dua yang baru kita lakukan dalam bentuk asesmen dan langsung menurunkan tim psikolog untuk menemui para korban," kata Wawan.

Dia mengatakan, tidak hanya kepada korban, LPSK juga menyiapkan perlindungan bagi keluarga korban. Menurutnya perlindungan yang dapat diberikan berupa pendampingan hingga pengamanan fisik.

"Demikian juga dengan keluarganya, kalau nanti kemungkinan ada kebutuhan untuk memberikan perlindungan baik itu untuk rehabilitasi psikologis apapun itu bentuknya, kemudian pendampingan dalam bentuk pengamanan fisik, itu kita akan siap untuk melakukan upaya perlindungan terhadap para korban maupun saksi," katanya.

Simak Video 'Kabareskrim Bakal Usut Tuntas Kasus Teror ke Kantor Tempo!':

(dhn/fjp)

Jakarta -

Komnas HAM menilai adanya pelanggaran HAM dari teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor media Tempo. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan setidaknya ada lima pelanggaran HAM dari peristiwa teror itu.

"Yang pertama adalah peristiwa teror dan intimidasi kepada Tempo dapat dikategorisasi sebagai bagian dari pelanggaran asasi manusia. Terutama yang pertama atas perasaan aman, di mana setiap orang dilindungi secara fisik maupun psikis baik atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan miliknya," kata Anis di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

"Yang kedua, tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo tersebut merupakan salah satu pelanggaran HAM terhadap kebebasan pers, yang merupakan salah satu esensi asasi manusia, yaitu hak berpendapat dan berekspresi," imbuhnya.

Anis juga menyampaikan aksi teror itu juga bentuk pelanggaran terhadap pembela HAM. Dia mengatakan kerja-kerja jurnalistik adalah kerja pembela HAM.

"Yang ketiga, tindakan teror terhadap Tempo juga merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human rights defender atau pembela HAM, karena jurnalis juga merupakan pembela HAM, yang seharusnya diakui dan dilindungi oleh negara," katanya.

Dia juga menyampaikan, jika tidak diusut secara serius, kasus itu berpotensi melanggar hak untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, teror kepada media Tempo yang berdampak pada gangguan informasi publik juga berpotensi melanggar hak atas informasi publik.

"Yang keempat adalah terkait dengan hak atas keadilan di mana setiap orang juga berhak atas kepastian dan keadilan secara hukum, jika penegakan hukum dalam kasus ini tidak berjalan secara sebaik dan memberikan keputusan yang adil bagi Tempo, maka potensi hak atas keadilan bisa dilanggar," katanya.

"Yang kelima, tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo ini memiliki risiko terhadap terjadinya gangguan dalam pemenuhan hak atas informasi publik masyarakat, yang merupakan hak asasi manusia, di mana itu juga dijamin di dalam konstitusi dan Undang-Undang HAM," ujarnya.

Lebih lanjut Anis menjelaskan pihaknya memberikan empat rekomendasi atas kasus teror kepada media Tempo. Rekomendasi itu meliputi percepatan penyidikan dan proses hukum hingga pemulihan terhadap saksi dan korban.

Berikut ini rekomendasi Komnas HAM atas kasus teror kepada media Tempo:

1. Mendorong pihak kepolisian agar dapat secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tersebut termasuk memberikan perlindungan kepada korban dan keluarga.

2. Mendorong lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi yang berkaitan dengan peristiwa teror tersebut.

3. Mendorong adanya pemulihan bagi korban dan keluarga korban baik secara fisik dan psikis.

4. Mendorong pemerintah menghormati dan menjamin kebebasan pers sebagai salah satu esensi dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan sekaligus sebagai pilar keempat demokrasi agar peristiwa serupa tidak berulang di kemudian hari.

Simak Video 'Kabareskrim Bakal Usut Tuntas Kasus Teror ke Kantor Tempo!':

(dhn/fjp)