Jakarta -

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengecam keras aksi kelompok yang melakukan tindakan anarkis saat aksi damai Hari Buruh atau May Day 2025. Luthfi menyebut tindakan kelompok yang diduga terafiliasi jaringan Anarko itu menondai perjuangan buruh saat May Day.

"Kami sangat mengecam aksi kelompok anarko ini. Tindakan anarkis ini menodai perjuangan teman-teman buruh yang tengah memperingati May Day," kata Luthfi seperti dilansir detikJateng, Jumat (2/5/2025).

Luthfi menyebut, pihaknya didukung aparat Kepolisian dan TNI, telah melakukan sederet persiapan demi kelancaran May Day. Namun provokasi dan tindak kekerasan yang dilakukan kelompok itu merusak May Day yang seharusnya menjadi harinya para buruh.

"Kami sangat memahami bahwa aksi unjuk rasa dan penyampaian pendapat menjadi bagian penting dalam demokrasi. Untuk itulah aparat telah mempersiapkan sebaik-baiknya, agar May Day ini bisa digunakan sebaik-baiknya para buruh untuk menyuarakan aspirasinya," ujar Luthfi.

"Namun tiba-tiba muncul kelompok anarko yang melakukan aksi anarkis, bahkan menyerang dan melukai petugas, saya kira itu bukan cara berdemokrasi yang baik," imbuhnya.

Luthfi juga menyoroti rusaknya fasilitas umum di Semarang, akibat aksi anarkis kelompok tersebut.

"Fasilitas umum dirusak. Untuk memperbaiki juga menggunakan dana yang berasal dari rakyat. Artinya aksi anarkis itu juga merugikan masyarakat luas," terangnya.

Pihaknya meminta kelompok-kelompok yang terbukti melakukan perusakan agar diproses secara hukum.

"Hukum harus ditegakkan. Jika memang terbukti melakukan hal-hal yang melanggar hukum, kami mendorong pihak terkait untuk melakukan proses hukum," pungkasnya.

Untuk diketahui, Polda Jawa Tengah (Jateng) membubarkan kelompok diduga anarko yang mengganggu jalannya aksi damai Hari Buruh atau May Day 2025 di depan kantor Gubernur Jawa Tengah kemarin. Polda Jateng bertindak cepat untuk melindungi massa buruh dan mengendalikan situasi secara terukur.

Massa buruh dari aliansi KASBI, KSPIP, FSPMI dan KSPN telah menggelar aksi secara damai sejak pukul 14.30 WIB, Kamis (1/5) dengan menyampaikan sejumlah tuntutan melalui orasi dan sholawatan. Namun sekitar pukul 15.15 WIB, muncul kelompok berpakaian serba hitam mengganggu jalannya aksi.

Petugas polisi di lapangan lalu mengimbau para buruh dan mobil komando aliansi buruh untuk masuk ke halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah. Polisi juga melalui pengeras suara meminta pembubaran massa dengan tertib.

Setelah memastikan posisi aman bagi para buruh, pasukan Dalmas awal membentuk barisan di depan gerbang dan menyampaikan imbauan pembubaran massa secara tertib.

Kendati demikian imbauan tersebut tidak diindahkan. Sekelompok massa diduga anarko mengganggu aksi damai dengan merusak pagar pembatas jalan, melakukan vandalisme di aspal Jalan Pahlawan, dan terus melempari petugas dengan botol, batu, serta benda-benda berbahaya lainnya.

Petugas bertameng kemudian mengambil tindakan tegas dan terukur dengan menyemprotkan water canon untuk membubarkan massa. Namun, aksi tersebut dibalas dengan lemparan petasan dari arah kerumunan.

Untuk mengurai dan mengendalikan situasi, polisi melakukan pergantian pasukan dengan lintas ganti PHH Brimob Polda Jateng yang menghalau massa menggunakan gas air mata ke arah kerumunan. Imbauan untuk membubarkan diri terus disampaikan melalui pengeras suara.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyayangkan tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok diduga anarko yang mengganggu aksi peringatan Hari Buruh tersebut. Dia menegaskan pembubaran yang dilakukan polisi merupakan upaya melindungi keamanan dan keselamatan bagi rekan-rekan buruh yang melaksanakan aksi damai serta masyarakat dan pengguna jalan di sekitar lokasi.

"Polri mendukung penuh kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, namun harus dilakukan dengan tertib dan damai. Tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum serta membahayakan orang lain adalah pelanggaran hukum dan tidak dapat ditoleransi," kata Kombes Artanto dalam keterangan pers tertulisnya.

(knv/fjp)

Semarang -

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengecam aksi kelompok diduga anarko yang melakukan tindak anarkis di tengah aksi demonstrasi May Day di kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, kemarin. Luthfi menyebut tindakan kelompok itu menodai perjuangan buruh saat May Day dan meminta kelompok ini diproses secara hukum.

"Kami sangat mengecam aksi kelompok anarko ini. Tindakan anarkis ini menodai perjuangan teman-teman buruh yang tengah memperingati May Day," kata Luthfi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/5/2025).

Luthfi menyebut pihaknya didukung aparat Kepolisian, dan TNI, telah melakukan sederet persiapan demi kelancaran May Day. Dia menyesalkan akibat provokasi dan tindak kekerasan yang dilakukan kelompok itu merusak May Day yang seharusnya menjadi harinya para buruh.

"Kami sangat memahami bahwa aksi unjuk rasa dan penyampaian pendapat menjadi bagian penting dalam demokrasi. Untuk itulah aparat telah mempersiapkan sebaik-baiknya, agar May Day ini bisa digunakan sebaik-baiknya para buruh untuk menyuarakan aspirasinya," ujar Luthfi.

"Namun tiba-tiba muncul kelompok anarko yang melakukan aksi anarkis, bahkan menyerang dan melukai petugas. Saya kira itu bukan cara berdemokrasi yang baik," sesal Luthfi.

Luthfi juga menyoroti rusaknya fasilitas umum di Semarang, akibat aksi anarkis kelompok tersebut.

"Fasilitas umum dirusak. Untuk memperbaiki juga menggunakan dana yang berasal dari rakyat. Artinya aksi anarkis itu juga merugikan masyarakat luas," terangnya.

Pihaknya meminta kelompok-kelompok yang terbukti melakukan perusakan agar diproses secara hukum.

"Hukum harus ditegakkan. Jika memang terbukti melakukan hal-hal yang melanggar hukum, kami mendorong pihak terkait untuk melakukan proses hukum," ujar Luthfi.

Untuk diketahui, Polda Jawa Tengah (Jateng) membubarkan kelompok diduga anarko yang mengganggu jalannya aksi damai Hari Buruh atau May Day 2025 di depan kantor Gubernur Jawa Tengah kemarin. Polda Jateng bertindak cepat untuk melindungi massa buruh dan mengendalikan situasi secara terukur.

Massa buruh dari aliansi KASBI, KSPIP, FSPMI dan KSPN telah menggelar aksi secara damai pada Kamis (1/5) sejak pukul 14.30 WIB. Massa buruh menyampaikan sejumlah tuntutan melalui orasi dan selawatan. Namun pada pukul 15.15 WIB, tetiba muncul kelompok berpakaian serba hitam mengganggu jalannya aksi.

Petugas polisi di lapangan lalu mengimbau para buruh dan mobil komando aliansi buruh untuk masuk ke halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah. Polisi juga melalui pengeras suara meminta pembubaran massa dengan tertib.

Setelah memastikan posisi aman bagi para buruh, pasukan Dalmas awal membentuk barisan di depan gerbang dan menyampaikan imbauan pembubaran massa secara tertib.

Kendati demikian, imbauan tersebut tidak diindahkan. Sekelompok massa berbaju hitam yang diduga anarko itu mengganggu aksi damai dengan merusak pagar pembatas jalan, melakukan vandalisme di aspal Jalan Pahlawan, dan terus melempari petugas dengan botol, batu, serta benda-benda berbahaya lainnya.

Petugas bertameng kemudian mengambil tindakan tegas dan terukur dengan menyemprotkan water cannon untuk membubarkan massa. Namun, aksi tersebut dibalas dengan lemparan petasan dari arah kerumunan.

Untuk mengurai dan mengendalikan situasi, polisi melakukan pergantian pasukan dengan lintas ganti PHH Brimob Polda Jateng yang menghalau massa menggunakan gas air mata ke arah kerumunan. Imbauan untuk membubarkan diri terus disampaikan melalui pengeras suara.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyayangkan tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok diduga anarko yang mengganggu peringatan Hari Buruh tersebut. Dia menegaskan pembubaran yang dilakukan polisi merupakan upaya melindungi keamanan dan keselamatan bagi rekan-rekan buruh yang melaksanakan aksi damai serta masyarakat dan pengguna jalan di sekitar lokasi.

"Polri mendukung penuh kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, namun harus dilakukan dengan tertib dan damai. Tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum serta membahayakan orang lain adalah pelanggaran hukum dan tidak dapat ditoleransi," kata Kombes Artanto dalam keterangan pers tertulisnya.

(rih/ams)

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meluncurkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 14 tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak sebagai pedoman bagi pemerintah maupun pemberi kerja.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro saat peluncuran di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Jumat, mengatakan hak atas pekerjaan bukan sekadar hak untuk mendapatkan pekerjaan, melainkan juga hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

“Kalau bekerja, perbudakan itu juga pekerjaan, tetapi tidak layak. Perdagangan manusia, itu juga diberi kerja, tetapi eksploitatif. Namun, lebih memprihatinkan lagi kalau mau bekerja pun tidak ada lapangan pekerjaannya,” ucap Atnike.

Menurut dia, ketersediaan lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Komnas HAM, melalui SNP Nomor 14 itu, menggali dan merumuskan interpretasi, baik terhadap norma-norma HAM internasional maupun regulasi di tingkat nasional.

Atnike menyebut SNP tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan yang bertanggung jawab untuk memenuhi dan melindungi HAM.

Ditegaskannya, persoalan hak atas pekerjaan yang layak menjadi kepentingan bersama.

“Sebagai sebuah pedoman, dokumen ini bertujuan untuk terus mendorong bahwa pekerjaan yang layak adalah hak yang harus dijamin bagi setiap orang tanpa diskriminasi, tanpa kekerasan, dan tanpa eksploitasi,” kata Ketua Komnas HAM.

Hak atas pekerjaan yang layak erat kaitannya dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya serta tidak pula bisa dipisahkan dari hak sipil dan politik. Maka dari itu, hak atas pekerjaan yang layak turut disertai dengan hak untuk berorganisasi, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pada acara peluncuran itu, Atnike menyerahkan langsung berkas SNP Nomor 14 tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak kepada Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Bagi Atnike, kualitas dari hak atas pekerjaan yang layak tidak bisa hanya dibebankan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, setelah peluncuran SNP ini, Komnas HAM akan beraudiensi dengan kementerian/lembaga maupun pihak terkait lainnya.

“Kami akan bertemu juga dengan kementerian lembaga yang lain dan mengarusutamakan bahwa ada prinsip-prinsip hak atas pekerjaan layak yang menjadi tanggung jawab negara dan juga sektor bisnis,” ucap dia.

Sementara itu, Yassierli mengatakan bahwa hak atas pekerjaan yang layak merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dia memastikan negara hadir untuk melaksanakan mandat konstitusi tersebut.

“Ini pekerjaan rumah besar. Artinya, ada tugas pemerintah dan itu tentu Kementerian Ketenagakerjaan hanya menjadi salah satu dari orkestrasi yang besar untuk creating decent jobs (menciptakan lapangan kerja yang layak), creating better jobs (menciptakan lapangan kerja yang lebih baik). Ini yang sedang kami push (dorong),” ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

PEKANBARU, KOMPAS.com – Kasus dugaan penahanan ijazah mantan karyawan oleh perusahaan di Pekanbaru, Riau, terus menjadi sorotan publik. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru, M Rawa El Amady, menilai tindakan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum.

"Pihak yang menahan ijazah bisa terkena tuntutan perdata. Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum," ujar Rawa saat diwawancarai Kompas.com di Pekanbaru, Jumat (2/5/2025).

Menurut Rawa, penahanan ijazah menghambat hak dasar pemiliknya, termasuk akses terhadap pekerjaan, dan dapat menimbulkan kerugian baik secara material maupun immaterial.

"Pasal ini memperkuat posisi pemilik ijazah yang kehilangan hak perlindungan harta pribadinya. Sesuai dengan Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 36 ayat (2) UU HAM, tentang perampasan hak milik pribadi secara sewenang-wenang. Begitu juga pada Pasal 9 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang perlakuan diskriminatif dan tidak adil," jelasnya.

Meski demikian, ia menyebut belum ada aturan hukum secara eksplisit yang melarang penahanan ijazah oleh perusahaan, sehingga regulasi daerah diperlukan untuk mengisi kekosongan tersebut.

"Seharusnya diisi kekosongan Undang-Undang tersebut oleh peraturan daerah kota dan kabupaten. Seperti di Jawa Timur, yang mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 42, tentang pelarangan menahan ijazah bagi pekerja," katanya.

Rawa mendesak Pemerintah Provinsi Riau agar segera membuat atau merevisi peraturan daerah terkait ketenagakerjaan.

"Pemerintah provinsi harus segera membuat atau merevisi perda tenagakerja, yang salah satu pasalnya berisi larangan jaminan ijazah bagi tenaga kerja, dan larangan menahan ijazah bagi perusahaan dengan sanksi pidana dan perdata," tegas Rawa.

Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah 12 mantan karyawan perusahaan ekspedisi Sanel Tour and Travel Pekanbaru melapor ke Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Zulkardi, karena ijazah mereka ditahan perusahaan.

Mereka juga telah membuat pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, lantaran kesulitan mencari pekerjaan.

Kasus ini turut menjadi perhatian Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan, namun sejauh ini belum membuahkan hasil. Para mantan karyawan akhirnya melaporkan perusahaan ke Polda Riau atas dugaan penggelapan ijazah.

Jakarta -

Ketaatan negara dalam menjunjung hukum dinilai melalui World Justice Project (WJP) Rule of Law Index atau Indeks Negara Hukum WJP. Dalam indeks ini, mayoritas negara-negara di Eropa Utara menjadi yang paling taat hukum.

WJP mencatat tren otoriter telah mendorong negara-negara di dunia masuk ke dalam resesi supremasi hukum sejak 2016. Kemerosotan global terhadap hukum ini telah berdampak pada 78% negara.

Supremasi hukum sendiri merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi, demikian dilansir Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan indeks WJP, lebih dari 6 miliar orang tinggal di negara yang supremasi hukumnya melemah antara tahun 2022 dan 2023.

"Dunia masih dicengkeram oleh resesi supremasi hukum yang ditandai dengan penjangkauan eksekutif yang berlebihan, pembatasan hak asasi manusia, dan sistem peradilan yang gagal memenuhi kebutuhan masyarakat," ucap salah satu pendiri dan presiden WJP, William H Neukom, dikutip dari World Justice Project, Rabu (30/4/2025).

Keadilan Semakin Sulit Diakses oleh Masyarakat

Pada 2023, WJP mencatat, penurunan fungsi sistem peradilan semakin meluas, dengan semakin banyak negara yang kesulitan memberikan keadilan yang tepat waktu, terjangkau, dan dapat diakses oleh masyarakat.

Melalui Indeks Negara Hukum WJP, data negara hukum dinilai berdasarkan berbagai faktor, yaitu mencakup:

- Batasan kekuasaan pemerintah

- Ada dan tidaknya korupsi

- Pemerintahan terbuka

- Hak-hak dasar

- Ketertiban dan keamanan

- Penegakan peraturan

- Peradilan perdata

- Peradilan pidana.

Survei ini menilai bagaimana konstitusi berjalan di sebuah negara dan bagaimana pemerintahnya bertanggung jawab secara hukum. Di sisi lain, survei juga menilai bagaimana negara hadir memenuhi hak-hak warganya, termasuk menghormati hak asasi manusia.

Metodologi indeks WJP ini mengacu pada survei para ahli dan rumah tangga untuk mengukur supremasi hukum di 142 negara dan yurisdiksi, yang mencakup 95% populasi dunia.

Lantas bagaimana hasilnya?

Negara-negara Nordik Jadi yang Paling Taat Hukum

Menurut WJP Rule of Law Index 2023, negara paling taat hukum mayoritas berada di wilayah Eropa Utara. Sebagian besarnya termasuk negara-negara Nordik.

Denmark berada di peringkat pertama dengan skor indeks 0,9. Menyusul Norwegia di peringkat kedua dengan skor 0,89, Finlandia dengan skor 0,87, dan Swedia dengan skor 0,86.

Peringkat kelima ada negara dari Eropa Tengah yakni Jerman dengan skor 0,83. Di luar negara Eropa, hanya ada Selandia Baru yang berhasil masuk ke top 10 negara paling taat hukum, dengan menempati peringkat keenam.

Daftar 10 Negara Paling Taat Hukum di Dunia Menurut WJP Rule of Law Index 2023

1. Denmark

Skor: 0,90 (skor 0 terburuk, skor 1 terbaik)

2. Norwegia

Skor: 0,89

3. Finlandia

Skor: 0,87

4. Swedia

Skor: 0,86

5. Jerman

Skor: 0,83

6. Selandia Baru

Skor: 0,83

7. Luksemburg

Skor: 0,83

8. Belanda

Skor: 0,82

9. Irlandia

Skor: 0,82

10. Estonia

Skor: 0,82

Bagaimana dengan Indonesia dan Negara di Asia Tenggara?

Dalam pemeringkatan WJP Rule of Law Index 2023, negara Asia Tenggara yang paling taat hukum yakni Singapura. Negara ini menempati peringkat ke-16 teratas di dunia dengan skor 0,78.

Kedua ada Malaysia yang menempati peringkat ke-55 dunia dengan skor 0,57. Sementara Indonesia berada di peringkat 68 dengan skor 0,53.

Indonesia memiliki skor buruk soal korupsi, peradilan pidana, dan peradilan perdata menurut indeks WJP tersebut.

(faz/pal)

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis, untuk menemui langsung ratusan ribuan buruh dari beberapa konfederasi serikat buruh di Indonesia.

Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB, didampingi menteri-menteri Kabinet Merah Putih, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Saat tiba, Presiden langsung menyalami satu per satu pekerja yang berada di barisan depan panggung utama.

Dalam peringatan May Day 2025 di Monas, Presiden akan berpidato di hadapan ratusan ribu buruh.

"Bapak Presiden langsung merespons dan Insyaallah besok beliau akan hadir besok dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (30/4).

Mensesneg mengatakan bahwa Presiden Prabowo menganggap para pekerja atau buruh merupakan pilar ekonomi sehingga pemerintah, sektor swasta, industri, dan seluruh pemangku kebijakan harus bekerja sama dengan elemen buruh.

Berdasarkan keterangan resmi dari salah satu serikat pekerja, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), para buruh mengusung enam tuntutan dalam peringatan Hari Buruh tahun ini, yakni meminta pemerintah untuk menghapus sistem kerja outsourcing, membentuk Satgas PHK.

Kemudian, mewujudkan upah layak, melindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru, melindungi pekerja rumah tangga melalui pengesahan RUU PPRT, sera memberantas korupsi dengan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden hadiri May Day di Monas, temui langsung ratusan ribu buruh

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan sebagian dari total enam tuntutan yang diajukan buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day sedang dikerjakan oleh pemerintah

"Beberapa dari tuntutan sesungguhnya sedang kita kerjakan ya, salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK. Kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK," kata Mensesneg saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis.

Berdasarkan keterangan resmi dari salah satu serikat pekerja, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), para buruh mengusung enam tuntutan dalam peringatan Hari Buruh tahun ini, yakni meminta pemerintah untuk menghapus sistem kerja "outsourcing", membentuk Satgas PHK.

Kemudian, mewujudkan upah layak, melindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru, melindungi pekerja rumah tangga melalui pengesahan RUU PPRT, sera memberantas korupsi dengan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Dari enam tuntutan tersebut, Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah terus menggodok substansi dalam payung hukum berkenaan dengan mitigasi PHK melalui pembentukan Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK.

Prasetyo memaparkan lebih lanjut bahwa pemerintah ingin Satgas Mitigasi PHK tidak hanya menangani kasus di hilir, tetapi secara menyeluruh, baik dari sektor industri, usaha, hingga para pekerja.

"Inginnya sejak hulu kita rancang sedemikian rupa, di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah kita kerjakan. Tapi kalaupun ada di antara enam tuntutan itu yang belum kita kerjakan oleh kita bersama-sama, pasti akan ditindaklanjuti, pasti akan kita pelajari," kata Prasetyo.

Adapun Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK merupakan satu dari tiga satgas baru yang disetujui oleh Presiden Prabowo untuk dibentuk setelah Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi kebijakan tarif resiprokal bersama para pejabat tinggi Amerika Serikat.

Dalam peringatan May Day tahun ini, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berpidato di hadapan ratusan ribu pekerja yang hadir di area Monas, Jakarta Pusat, Kamis.

"Bapak Presiden langsung merespons dan Insyaallah besok beliau akan hadir besok dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional," kata Prasetyo usai acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (30/4).

Mensesneg mengatakan bahwa Presiden Prabowo menganggap para pekerja atau buruh merupakan pilar ekonomi sehingga pemerintah, sektor swasta, industri, dan seluruh pemangku kebijakan harus bekerja sama dengan elemen buruh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah bakal menindaklanjuti tuntutan buruh.

Diketahui, ada enam isu yang menjadi tuntutan buruh yang dibawa dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia hari ini, Kamis (1/5/2025).

“Bicara tuntutan, beberapa sudah kita kerjakan, tapi kalaupun ada di antara enam tuntutan itu yang memang belum dikerjakan oleh kita bersama, pasti akan ditindaklanjuti, pasti akan kita pelajari,” kata Prasetyo saat menghadiri acara Hari Buruh di Monas, Kamis.

Prasetyo mengeklaim pemerintah telah mengerjakan tuntutan yang disuarakan buruh dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia, termasuk soal pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya sudah kami kerjakan, ya, salah satunya berkenaan dengan masalah mitigasi PHK,” kata Mensesneg.

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah sangat intensif membahas nasib buruh.

Juru bicara Presiden Prabowo Subianto ini bilang, pemerintah juga melakukan pemetaan untuk memitigasi masalah PHK.

“Kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK karena kita inginnya komprehensif. Kita tidak ingin hanya bermain di ujung menangani yang di PHK, kita tidak,” kata Prasetyo.

“Kita pinginnya sejak hulu, kita rancang sedemikian rupa. Nah, maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan, beberapa sudah kita kerjakan,” ucapnya.

Massa buruh yang merapat di Monas, Jakarta Pusat, akan meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghapus outsourcing.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan, tuntutan itu menjadi satu dari enam isu yang dibawa dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia hari ini.

"Yang pertama (buruh suarakan) adalah hapus outsourcing," ujar Said dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Selain itu, buruh juga meminta pemerintah menetapkan standar upah yang layak dan membentuk satuan tugas (Satgas) pemutusan hubungan kerja (PHK).

Keempat, kata Said, buruh meminta pemerintah menyusun Revisi Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

Tidak seperti Omnibus Law, produk hukum itu diharapkan bisa melindungi buruh.

"Dan yang keenam adalah berantas korupsi, sahkan RUU Perampasan Aset," tambah Said Iqbal.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu berharap, enam tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah akan ditanggapi Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan menghadiri peringatan Hari Buruh.

Said menyebut, pihaknya berharap bukan tanpa alasan.

Sebanyak 95 persen buruh yang merayakan peringatan May Day 2025 mendukung kebijakan Prabowo.

"Bentuk sebuah pengharapan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar bisa meningkatkan kesejahteraan buruh," tutur Said.

Adapun peringatan Hari Buruh Internasional di Monas akan dihadiri sekitar 200.000 massa aksi.

Mereka berasal dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta seluruh daerah di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengeklaim pemerintah telah mengerjakan tuntutan yang disuarakan buruh dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia.

Diketahui, ada enam isu menjadi tuntutan buruh yang dibawa dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia hari ini, Kamis (1/5/2025).

“Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya sudah kami kerjakan, ya, salah satunya berkenaan dengan masalah mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK),” kata Prasetyo saat menghadiri acara Hari Buruh di Monas, Kamis.

Prasetyo menegaskan, pemerintah sangat intensif membahas nasib buruh.

Juru bicara Presiden Prabowo Subianto ini mengatakan, pemerintah juga melakukan pemetaan untuk memitigasi masalah PHK.

“Kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK karena kita inginnya komprehensif. Kita tidak ingin hanya bermain di ujung menangani yang di PHK, kita tidak,” kata Prasetyo.

“Kita pinginnya sejak hulu, kita rancang sedemikian rupa. Nah, maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan, beberapa sudah kita kerjakan,” ucapnya.

Ratusan ribu buruh yang merapat di Monas, Jakarta Pusat, akan meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghapus outsourcing.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan bahwa tuntutan itu menjadi satu dari enam isu yang dibawa dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia hari ini.

"Yang pertama (buruh suarakan) adalah hapus outsourcing," ujar Said dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Selain itu, buruh juga meminta pemerintah menetapkan standar upah yang layak dan membentuk satuan tugas (Satgas) pemutusan hubungan kerja (PHK).

Keempat, kata Said, buruh meminta pemerintah menyusun Revisi Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

Tidak seperti Omnibus Law, produk hukum itu diharapkan bisa melindungi buruh.

"Dan yang keenam adalah berantas korupsi, sahkan RUU Perampasan Aset," tambah Said Iqbal.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu berharap enam tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah akan ditanggapi Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan menghadiri peringatan Hari Buruh.

Said menyebut pihaknya berharap bukan tanpa alasan.

Sebanyak 95 persen buruh yang merayakan peringatan May Day 2025 mendukung kebijakan Prabowo.

"Bentuk sebuah pengharapan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar bisa meningkatkan kesejahteraan buruh," tutur Said.

Adapun peringatan Hari Buruh Internasional di Monas akan dihadiri sekitar 200.000 massa aksi.

Mereka berasal dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta seluruh daerah di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (30/4) menjadi sorotan, mulai dari Korlantas Polri koordinasikan pengamanan jelang Hari Buruh hingga Kejagung resmi terima pengalihan pengelolaan Rupbasan dari Imipas.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Korlantas Polri koordinasikan pengamanan jelang Hari Buruh

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengoordinasikan persiapan pengamanan menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang diselenggarakan gabungan serikat pekerja Indonesia pada Kamis (1/5).

Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Polisi Agus Suryonugroho di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pengamanan jalur lalu lintas menjadi prioritas utama saat peringatan Hari Buruh, baik melalui sistem pusat maupun pengawalan langsung di lapangan.

"Semua dipastikan pengawalan, apakah secara terpusat atau yang melekat di kendaraan. Korlantas bertugas sebagai pendukung dan mempertebal pengamanan yang sudah ada. Selain itu, harus mampu menjabarkan teknis pengamanan di tiap kompartemen," kata Agus dalam keterangannya.

Baca selengkapnya di sini

2. Pengamat dorong peninjauan UU ITE dan KUHP usai berbagai putusan MK

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendorong peninjauan ulang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana usai berbagai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kebebasan berekspresi.

Peneliti ICJR Nur Ansar dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada hari Selasa (29/4) telah menegaskan bahwa Pasal 27A UU ITE terkait dengan penyerangan kehormatan atau nama baik tidak berlaku untuk lembaga pemerintah.

Putusan tersebut, menurut dia, secara langsung menimbulkan kebutuhan untuk meninjau kembali pengaturan mengenai tindak pidana penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, pemerintah, dan lembaga negara dalam ​​Pasal 218, 219, 240, dan 241 KUHP 2023 yang akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Baca selengkapnya di sini

3. KPK panggil pegawai KPU RI terkait kasus Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil seorang pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019–2024 dengan tersangka Harun Masiku.

"Atas nama S," ujar Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto kepada jurnalis di Jakarta, Rabu.

S adalah Sagiyo yang merupakan Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Biro Teknis dan Masyarakat KPU RI.

Baca selengkapnya di sini

4. KPK panggil Wakil Ketua Komisi XI DPR RI terkait kasus CSR BI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia.

“Atas nama FA, anggota DPR RI,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada jurnalis di Jakarta, Rabu.

Selain Fauzi Amro, Tessa mengatakan bahwa KPK pada Rabu ini turut memanggil anggota DPR RI Charles Meikyansyah terkait penyidikan kasus CSR BI.

Baca selengkapnya di sini

5. Kejagung resmi terima pengalihan pengelolaan rupbasan dari Imipas

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menerima pengalihan pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (rupbasan) yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

Hal tersebut ditandai dengan serah terima rupbasan tahap pertama dan penandatanganan kesepakatan bersama antara kedua institusi tersebut yang digelar di Rupbasan Jakarta Timur, Rabu.

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejagung, Bambang Sugeng Rukmono, mengatakan peralihan ini merupakan implementasi Pasal 76 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 155 Tahun 2024.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Ketua Umum Ormas Mathla?ul Anwar, KH Embay Mulya Syarif menegaskan pentingnya menjaga eksistensi organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai instrumen demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Menurutnya, ormas merupakan wadah ekspresi warga negara yang memiliki kesamaan gagasan dan harus tetap berada dalam koridor hukum serta nilai-nilai kebangsaan.

Menanggapi munculnya stigma negatif terhadap sejumlah ormas, Kiai Embay menekankan tidak semua ormas patut disamaratakan. Fungsi utama ormas, khususnya ormas keagamaan, adalah memperkuat kesatuan masyarakat dan menjadi agen perdamaian. Ia juga mendorong kaderisasi dalam tubuh ormas agar anggotanya menjadi motor penggerak persatuan bangsa.

"Ormas di Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Kalau ada ormas yang melanggar nilai-nilai Pancasila, pemerintah harus berani bertindak tegas, termasuk membubarkannya," kata ulama senior asal Banten itu, Rabu (30/4/2025).



Kiai Embay juga mengapresiasi langkah pemerintah yang telah membubarkan ormas-ormas yang dinilai bertentangan dengan dasar negara, seperti HTI dan FPI. Namun, ia mengingatkan pembubaran semata tidak cukup. Pemerintah juga harus membatasi ruang gerak mantan anggotanya, terutama yang masih aktif menyebarkan ideologi radikal melalui media sosial dan kegiatan keagamaan.

"Kalau perlu, tokoh-tokoh eks HTI itu ditangkap, media mereka diblokir. Jangan sampai mereka tetap bebas menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila," ujarnya.

Kiai Embay mengungkapkan bahwa Mathla'ul Anwar telah menerima beberapa mantan anggota kelompok radikal yang telah menjalani hukuman dan berikrar setia kepada NKRI. Dengan pendekatan tegas namun membina, mereka kini aktif dalam kegiatan positif ormas.

"Di Mathla'ul Anwar, kalau ada anggota yang melanggar dasar negara, langsung kami pecat. Tidak ada kompromi soal hukum dan konstitusi," ujarnya.

Dalam pandangannya, Pancasila dan UUD 1945 merupakan hasil kompromi para pendiri bangsa yang harus dihormati oleh seluruh elemen masyarakat. Ia juga mengecam pihak-pihak yang masih berupaya merusak kesepakatan tersebut dengan dalih agama atau ideologi tertentu.

"Islam mengajarkan untuk menepati janji. Kalau ada yang mengaku membawa nama Islam tapi justru melanggar kesepakatan berbangsa, itu justru bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri," ujarnya.

Kiai Embay berharap pemerintah terus menjaga nilai-nilai kebangsaan, termasuk Bhinneka Tunggal Ika, dengan ketegasan dan tanpa tebang pilih. Menurutnya, supremasi hukum harus ditegakkan demi menjaga keutuhan dan stabilitas nasional.

KOMPAS.com - Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (FH UPH) menggelar Seminar Hukum Nasional "Reformasi Hukum Acara Penyidikan" pada 17 April 2025, di UPH Kampus Lippo Village, Tangerang.

Seminar nasional menyorot pentingnya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi fondasi utama dalam mengatur jalannya proses peradilan pidana di Indonesia, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga proses persidangan.

Sebagai informasi, saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tengah melakukan revisi terhadap KUHAP untuk memperkuat sistem peradilan pidana nasional.

Melalui Komisi III, DPR RI menargetkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP ini pada akhir tahun 2025.

Seminar ini menjadi wadah penting bagi akademisi, praktisi, mahasiswa, dan aparat penegak hukum untuk membahas kebutuhan dalam revisi KUHAP.

Seminar juga bertujuan mengevaluasi tugas Kepolisian dan Kejaksaan sudah sesuai dengan prinsip negara hukum, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia.

Seminar menghadirkan empat narasumber yaitu Prof. Topo Santoso (Guru Besar Hukum Universitas Indonesia), Prof. Jamin Ginting (Dosen Fakultas Hukum UPH), Fachrizal Afandi (Akademisi Universitas Brawijaya), dan Arif Maulana (Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta).

Seminar memberikan gambaran jelas mengenai urgensi reformasi sistem hukum acara penyidikan di Indonesia, yang sangat relevan bagi mahasiswa dan dosen dalam memahami perkembangan hukum terkini.

Dengan beragam usulan dipaparkan, diharapkan revisi KUHAP dapat menciptakan sistem peradilan lebih efisien, adil, dan transparan.

Selain itu, seminar juga diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman tentang negara hukum yang menjunjung tinggi hak-hak individu, serta membuka wawasan baru bagi sivitas akademika dalam mengembangkan perspektif hukum yang lebih holistik.

Mengutamakan Hak Asasi Manusia dalam Penyidikan

Dalam paparan berjudul "Urgensi Memperkuat Pengawasan dan Akuntabilitas Penyidikan dalam Revisi KUHAP", Arif Maulana membahas pentingnya penguatan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses penyidikan.

Dia mengangkat data dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang mencatat adanya 46 kasus kekerasan dan penyiksaan dalam proses penyidikan oleh aparat penegak hukum sepanjang 2022 hingga 2024, dengan total 294 korban.

Beberapa di antaranya bahkan dilaporkan meninggal dunia.

Arif juga menyampaikan pandangannya terkait perlunya peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi revisi KUHAP.

Dia menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dengan perlindungan hak-hak dasar semua pihak yang terlibat, termasuk tersangka, terdakwa, korban, dan saksi.

Menurutnya, penyediaan bantuan hukum sejak awal proses penyidikan merupakan aspek krusial dalam mewujudkan proses peradilan yang adil dan menghormati prinsip-prinsip HAM.

Arif menutup paparannya dengan menyerukan perlunya revisi KUHAP yang benar-benar berpihak pada keadilan, bukan sekadar memperkuat kekuasaan negara atas rakyat.

“Kita butuh KUHAP baru yang sungguh-sungguh menjamin proses peradilan yang jujur, adil, dan menghormati hak asasi manusia,” tegasnya.

Menghormati Martabat Manusia dalam Proses Penyidikan

Dalam pemaparannya, Fachrizal menekankan bahwa penerapan hukum pidana harus tetap menghormati martabat manusia. Dia mengingatkan pentingnya menjaga proses penyidikan dari perlakuan tidak manusiawi, termasuk membatasi eksposur tersangka di media.

"Penerapan upaya paksa, seperti penahanan, harus dilakukan secara proporsional dan bertujuan untuk memastikan kehadiran terdakwa di persidangan, bukan sebagai penghukuman sebelum adanya putusan pengadilan," ujar Fachrizal.

Fachrizal juga menyampaikan, reformasi hukum acara pidana perlu mempertimbangkan sejumlah prinsip penting, termasuk exclusionary rules, yaitu ketentuan bahwa bukti yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat digunakan di persidangan.

Dia juga menyoroti prinsip fruit of the poisonous tree, yang menyatakan bahwa bukti lanjutan yang berasal dari bukti tidak sah turut dianggap tidak sah.

Di akhir paparannya, Fachrizal menekankan pentingnya memperkuat peran hakim sejak tahap awal penyidikan.

Dia mengusulkan penguatan mekanisme praperadilan, bahkan mempertimbangkan model hakim komisaris seperti yang diterapkan di beberapa negara, untuk memastikan proses penyidikan berjalan sesuai prinsip keadilan.

Restorative Justice: Solusi Alternatif dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan

Selanjutnya Prof. Topo memberikan paparan yang berjudul "Restorative Justice dan Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan: Filosofi, Syarat, dan Konteksnya".

Menurutnya, keadilan restoratif adalah cara untuk menyelesaikan masalah dengan melibatkan pelaku, korban, dan keluarga dari kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk mencari solusi bersama, bukan hanya mengandalkan negara atau aparat penegak hukum.

“Salah satu tujuan utama dari keadilan restoratif adalah memperbaiki kerugian yang dialami korban, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menunjukkan penyesalannya," jelas Prof. Topo.

"Dalam proses ini, pelaku tidak hanya memberikan ganti rugi kepada korban, tetapi juga melalui pemulihan psikologis, sehingga mereka bisa kembali ke masyarakat dengan lebih baik,” lanjutnya.

Namun, tidak semua kasus kejahatan dapat diselesaikan dengan pendekatan ini. Kasus-kasus besar, seperti korupsi, memerlukan langkah lebih kompleks daripada mediasi.

Prof. Topo menegaskan, keadilan restoratif bukanlah pengganti sistem peradilan pidana yang ada, melainkan pendekatan tambahan yang dapat diterapkan pada kejahatan ringan atau yang memungkinkan penyelesaian melalui musyawarah.

Meskipun keadilan restoratif memiliki potensi besar meningkatkan sistem hukum, Prof. Topo mengingatkan tidak semua negara atau sistem hukum siap mengadopsinya.

Dia menilai perlu adanya penyesuaian dengan hukum berlaku, seperti tercantum dalam KUHAP. Untuk itu, Prof. Topo mengusulkan evaluasi sistem hukum Indonesia agar dapat mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Pemisahan Peran Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan

Dalam paparannya berjudul "Peran Penegak Hukum dalam RUU KUHAP", Prof. Jamin Ginting menyoroti pentingnya pemisahan fungsi yang lebih jelas antara penyidik dari Kepolisian dan Kejaksaan.

Di banyak negara, penyidik dari Kepolisian dan Kejaksaan memiliki tugas terpisah.

“Jaksa bertugas untuk melakukan penuntutan, sementara polisi memiliki peran dalam mengumpulkan bukti. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, terdapat beberapa tantangan terkait pemisahan tugas antara kedua lembaga ini," ungkap Prof. Ginting.

"Jaksa sebagai penuntut umum sebaiknya fokus pada tugas penuntutan, sementara fungsi penyidikan dapat diserahkan kepada Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)," lanjutnya.

"Dalam beberapa kasus, kurangnya koordinasi yang efektif antara jaksa dan penyidik kepolisian dapat menghambat kelancaran penyidikan dan berujung pada ketidakpastian hukum,” ujar Prof. Ginting.

Prof. Ginting juga menyarankan, sistem hukum memberikan wewenang kepada hakim untuk melakukan pemeriksaan awal sebelum melanjutkan proses hukum.

Langkah ini penting untuk memastikan bahwa bukti yang tersedia cukup untuk mendasari keputusan penahanan. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan yang baik dalam setiap tahap proses hukum, guna menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Oleh karena itu, Prof. Ginting mendorong agar seluruh lembaga penegak hukum dapat meningkatkan koordinasi dan kerja sama, agar proses penyidikan berjalan dengan lebih adil dan efektif.