Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap pemerintah akan segera mengusulkan revisi UU Ketenagakerjaan ke DPR.

Hal ini dilakukan untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Supratman mengatakan usulan revisi tersebut seiring dengan komitmen pemerintah untuk menaati putusan MK.

"Jadi ini sudah clear. Nantinya revisi UU Ketenagakerjaan yang diusulkan harus dipisahkan dari UU Ciptaker," ujar dia saat ditemui usai konferensi pers Peresmian Layanan Pencatatan Social Enterprise dalam Sistem AHU Online Jakarta, Rabu (13/11), melansir Antara.

Di samping itu, terkait dengan aturan besaran atau rumus upah minimum provinsi (UMP) yang akan berlaku per Januari 2024, Supratman mengatakan menteri ketenagakerjaan nantinya akan mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terlebih dahulu dikarenakan situasi yang mendesak.

Dengan begitu, menurutnya, aturan UMP pada tahun depan tak akan menunggu revisi UU Ketenagakerjaan yang akan diusulkan.

"Nanti bisa ditanyakan kepada menaker lebih lengkapnya," ujar Supratman.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyebut DPR siap membentuk UU Ketenagakerjaan baru dalam 2 tahun. Ia menjelaskan pembentukan UU baru itu bisa saja dilakukan dalam 2 tahun jika memang putusan MK atas gugatan yang diajukan Partai Buruh dan enam pemohon lainnya menyatakan demikian.

"Kita kan harus selalu siap ya, mau 2 tahun, 3 tahun, setahun, mau 6 bulan, mau 2 bulan, mau sebulan juga kalau memang harus itu ya," kata Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (1/11).

Kendati demikian, Adies menjelaskan pembentukan UU Ketenagakerjaan baru itu harus dilakukan berdasarkan kajian mendalam oleh DPR. Ia juga menyebut UU Ketenagakerjaan baru itu harus sesuai dengan visi-misi Presiden Prabowo Subianto jika kelak diputuskan dibuat DPR.

"Jadi harus ada pembicaraan dulu antar pemerintah dan DPR, ada kajian-kajian akademis dan lain sebagainya, nanti kita akan lihat," tutur dia.

MK sebelumnya memandang pemerintah dan DPR perlu membuat UU Ketenagakerjaan baru dalam kurun waktu dua tahun. Hal itu termuat dalam sidang pembacaan putusan perkara nomor: 168/PUU-XXI/2023 tentang uji materi UU Ciptaker yang diajukan oleh Partai Buruh dan enam pemohon lainnya, Kamis (31/10).

"Menurut Mahkamah, pembentuk Undang-undang segera membentuk Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023," ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

"Dengan Undang-undang baru tersebut, masalah adanya ancaman ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan materi/substansi Undang-undang Ketenagakerjaan dapat diurai, ditata ulang dan segera diselesaikan," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri HukumSupratman Andi Agtas mendorong entitas badan hukum social enterprise atau kewirausahaan sosial untuk mendaftar ke dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online.

Ia menilai, pencatatan badan usaha yang bergerak di bidang sosial ini merupakan momen penting dalam membangun ekonomi berkeadilan.

Pasalnya, dengan pencatatan tersebut, pelaku kewirausahaan sosial akan mendapatkan untung sekaligus memberantas masalah sosial, dengan kontribusi terhadap aspek pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Saya berharap pelaku usaha melihat ini sebagai sebuah wadah untuk berkarya di negeri ini untuk mencapai 17 tujuan di program pembangunan berkelanjutan dari PBB," kata Supratman dalam konferensi pers Peresmian Layanan Pencatatan Social Enterprise dalam Sistem AHU Online di Jakarta, Rabu (14/11/2024), dilansir Antara.

Menkum menyebutkan, kewirausahaan sosial berbeda dengan jenis badan usaha lainnya yang tercatat di Direktorat Jenderal (Ditjen) AHU Kementerian Hukum.

Perbedaannya, yakni kewirausahaan sosial wajib mencantumkan satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), misalnya pengentasan kemiskinan, kelaparan, atau masalah kesehatan.

"Social enterprise akan menggunakan minimal 51 persen devidennya untuk diinvestasikan kembali dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut," ucapnya.

Menurut dia, peresmian layanan pencatatan kewirausahaan sosial dalam sistem AHU Online merupakan pengakuan pemerintah bagi para pelaku usaha yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga fokus menyelesaikan permasalahan sosial.

Peresmian layanan pencatatan kewirausahaan sosial juga membuka peluang bagi pemerintah untuk terus memperbaiki regulasi dan dukungan bagi kewirausahaan sosial, dengan melibatkan masukan dari para pelaku usaha, lembaga sosial, dan komunitas masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Pada tanggal 20 Oktober 2024 lalu, Supratman Andi Agtas resmi dilantik sebagai Menteri Hukum dalam Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029, yang merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya, Supratman juga menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dalam Kabinet Indonesia Maju pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Sebagai bagian dari kewajibannya selaku pejabat negara, Supratman Andi Agtas telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 15 Maret 2024.

LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya.

Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi atara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Berdasarkan laporan LHKPN yang dapat diakses di situs elhkpn.kpk.go.id Supratman Andi Agtas memiliki kekayaan yang didominasi dari tanah dan bangunan serta surat berharga dan kas. Berikut adalah rincian harta kekayaan Supratman Andi Agtas Menteri Hukum menurut LHKPN:

1. Tanah dan bangunan: Rp9.328.248.326

• Tanah dan Bangunan seluas 267 m²/145 m² di Kota Palu, hasil sendiri - Rp1.334.581.248
• Tanah dan Bangunan seluas 118 m²/36 m² di Kota Palu, hasil sendiri - Rp59.097.292
• Tanah dan Bangunan seluas 26 m²/30 m² di Jakarta Utara, hasil sendiri - Rp1.283.811.760
• Tanah seluas 170 m² di Kota Palu, hasil sendiri - Rp23.417.760
• Tanah dan Bangunan seluas 26 m²/30 m² di Jakarta Utara, hasil sendiri - Rp1.283.811.760
• Tanah seluas 136 m² di Tolitoli, hasil sendiri - Rp95.054.400
• Tanah seluas 103 m² di Tolitoli, hasil sendiri - Rp82.656.000
• Tanah dan Bangunan seluas 90 m²/39 m² di Kota Bogor, hasil sendiri - Rp1.207.715.548
• Tanah dan Bangunan seluas 90 m²/39 m² di Kota Bogor, hasil sendiri - Rp1.207.715.548
• Tanah dan Bangunan seluas 67 m²/300 m² di Kota Bekasi, hasil sendiri - Rp2.016.000.000
• Tanah seluas 773 m² di Kota Palu, hasil sendiri - Rp734.387.010.

2. Alat transportasi dan mesin: Rp 425.680.000

• Mobil Toyota Alphard S 2.4 AT / Micro/Minibus, Tahun 2012, hasil sendiri Rp170.000.000
• Mobil Toyota Innova Venturer 2-4AT / Mobil Penumpang / Micro Mini Bus, Tahun 2020, hasil sendiri Rp255.680.000

4. Kas dan setara kas: Rp2.132.056.180

Sub total: Rp23.384.840.099

Hutang: Rp485.000.000

Dengan demikian, total kekayaan yang dilaporkan oleh Supratman Andi Agtas setelah dikurangi dengan hutang (harta - hutang) adalah sebesar Rp 22.899.840.099 yang mencakup berbagai jenis aset mulai dari tanah dan bangunan hingga kendaraan, surat berharga dan kas.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menggelar pertemuan dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yusril dan para Pimpinan KPK membahas sejumlah hal dalam pertemuan itu.

Pertemuan dilakukan di Kantor Menko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta, Kamis (7/11). Menko Yusril menjelaskan pemerintah sudah menyampaikan surat presiden (Surpres) kepada DPR dan menunggu kapan pembahasan RUU Perampasan Aset akan dilaksanakan.

"Saya sudah mempelajari RUU itu dan menyadari ini merupakan hal baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam perundangan kita. Selama ini, kita hanya mengenal penyitaan dalam proses penyidikan dan perampasan atas harta benda/barang bukti yang dituangkan dalam putusan pengadilan. Perampasan ini di luar kategori itu, sehingga harus dirumuskan dengan cermat agar menjamin keadilan, kepastian hukum dan HAM," ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Yusril mengatakan dirinya bakal berkoordinasi dengan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, terkait RUU tersebut. Dia mengatakan jajarannya akan mengkaji detail RUU tersebut.

"Kemenko yang mengkoordinir Kementerian Hukum merupakan rumah untuk menggodok undang-undang. Akan kami koordinasikan demi terwujudnya kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi," sebut Yusril.

Dia mengatakan pertemuan itu juga membahas soal calon pimpinan (Capim) KPK hasil pansel yang dibentuk oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Yusril mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak bermaksud untuk menarik nama-nama hasil seleksi Pansel yang telah disampaikan Jokowi ke DPR.

Pemerintah, katanya, menyadari Pasal 30 UU KPK membuat butuh waktu sekitar 6 bulan untuk proses pemilihan Pimpinan KPK yang masa jabatannya akan berakhir pada Desember 2024. Sementara, pertimbangan dalam putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan menyebut Presiden diberi kesempatan satu kali mengajukan nama-nama calon Pimpinan KPK ke DPR.

Yusril mengatakan pimpinan DPR telah bersurat ke Presiden Prabowo menanyakan apakah nama capim yang diajukan di era Jokowi akan dicabut atau tidak. Presiden Prabowo, menurut Yusril, telah menjawab surat DPR dan menyatakan setuju dengan nama-nama yang telah diusulkan.

"Ini merupakan jalan tengah agar Pasal 30 UU KPK dipatuhi dan Putusan MK juga dipatuhi. Jalan tengah ini insyaallah dapat mengatasi kemungkinan terjadinya kevakuman Pimpinan KPK yang akan segera berakhir di pengujung Desember yang akan datang," ujarnya.

Pimpinan KPK yang hadir ialah Nawawi Pomolango, Johanis Tanak dan Nurul Ghufron. Pembahasan lain dalam pertemuan itu terkait keluhan warga negara asing yang diadukan melalui Kedutaan Besar mereka soal pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) di Indonesia yang berbelit-belit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa pemerintah tidak akan menarik Rancangan Undang (RUU) Perampasan Aset dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dia menyebut bahwa pemerintah sudah menyampaikan surat presiden (surpres) kepada DPR dan kini menunggu kapan pembahasan RUU Perampasan Aset tersebut akan dilaksanakan.

"Kalau sudah disampaikan, maka pemerintah tidak akan menarik," ujar Yusril dikutip dari keterangan resminya saat menerima kunjungan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (7/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Kemudian, sebagai Menko, Yusril akan mengoordinasikan dengan Menteri Hukum terkait beberapa isu dalam RUU Perampasan Aset.

Demikian juga dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan perubahan atau penggantian, khususnya untuk penegakan hukum.

"Akan kami koordinasikan demi terwujudnya kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi," katanya.

Diketahui, RUU Perampasan Aset merupakan usulan dari pemerintah. Oleh karenanya, RUU tersebut tidak ada di dalam daftar usulan DPR yang masuk ke Program Legislasi nasional (Prolegnas) 2025-2029 yang dibacakan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) pada Senin (28/10/2024).

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut bahwa dia sedang menunggu undangan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ke Kementerian Hukum untuk membahas terkait sejumlah RUU yang akan masuk ke dalam Prolegnas.

Pasalnya sejauh ini, dia mengatakan Kementerian Hukum belum ada pembahasan mengenai Prolegnas.

"Justru saya mau ke Baleg ini, untuk mendiskusikan terkait itu,” ujar Supratman.

"Beberapa undang-undang yang tadi ditanyakan, karena ini kan tidak hanya pemerintah, tidak hanya Presiden, justru kami akan bicara dengan DPR,” katanya lagi.

Selain itu, Supratman mengaku akan mengkaji terkait adanya usulan diksi "perampasan" diganti dengan "pemulihan" dalam RUU Perampasan Aset. Dia pun belum mendapat informasi terkait pertimbangan usulan perubahan diksi tersebut.

"Kami belum dapat kajiannya, apa yang menjadi pertimbangannya. Nanti akan kita kaji kalau kemudian mereka sudah memberikan kita menyangkut soal kepastian dan diksi terkait dengan itu," ujar politikus Gerindra itu.

Diketahui, pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana itu sudah 18 tahun tak kunjung selesai dibahas di DPR RI.

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sudah mulai disusun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang atau tepatnya tahun 2008.
Bahkan, di tahun 2012, RUU ini diajukan masuk legislasi nasional. Namun, belasan tahun berlalu usulan itu tak kunjung diundangkan.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertandang menemui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, Kamis (7/11).

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Eks Sentra Mulia, Jakarta Selatan, itu turut membahas beberapa isu seperti Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset, penegakan hukum, hingga keluhan warga negara asing yang diadukan melalui Kedutaan Besar mereka soal pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) di Indonesia yang berbelit-belit.

Terkait RUU Perampasan Aset, Yusril mengatakan pemerintah sudah menyampaikan surat presiden (Surpres) kepada DPR dan menunggu waktu pembahasan akan dilaksanakan.

"Kalau sudah disampaikan maka pemerintah tidak akan menarik," kata Yusril melalui siaran persnya, Kamis (7/11).

Yusril menyatakan akan mengoordinasikan dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas terkait beberapa isu dalam RUU Perampasan Aset. Demikian juga dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan perubahan atau penggantian, khususnya untuk penegakan hukum.

"Kemenko yang mengoordinasi Kementerian Hukum merupakan rumah untuk menggodok Undang-undang, akan kami koordinasikan demi terwujudnya kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi," ucap Yusril.

Sementara terkait KITAS, Yusril menjelaskan proses pemberian izin untuk pekerja asing di Indonesia harus mendapat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari Kementerian Tenaga Kerja.

Setelah mendapat RPTKA, Disnaker mengeluarkan notifikasi untuk diproses mendapat visa bekerja dari Imigrasi, baru kemudian bisa masuk ke Indonesia untuk mengurus visa. Yusril berjanji akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

"Jika perlu adanya pelayanan satu pintu dan lebih ditingkatkan layanan digital atau online agar masyarakat dapat dilayani secara cepat, tepat, akurat dan dapat menumbuhkan perekonomian bangsa," kata Yusril.

Hadir dari KPK yaitu Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron dan Johanis Tanak.

Sedangkan Yusril didampingi Staf Khusus Bidang Administrasi Rildo Ananda Anwar, Staf Khusus Bidang Isu Strategis Karjono Atmoharsono, Plt. Deputi Bidang Hukum Nofli, Plt. Deputi Bidang HAM R Andika Dwi Prasetya, serta Plt. Deputi Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan Surya Mataram.

Mensesneg, Prasetyo Hadi, menyebut Presiden Prabowo Subianto tak akan mengkaji ulang nama-nama capim dan cadewas KPK yang sebelumnya telah diusulkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke DPR. Prabowo akan mengikuti usulan nama-nama tersebut.

"Saya rasa tidak ya," kata Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024). Prasteyo menjawab akankah pemerintah mengkaji ulang nama-nama capim dan cadewas KPK. Sebab, DPR sudah mengirim surat ke Presiden terkait nama-nama capim dan cadewas KPK.

Prasetyo mengatakan proses itu sudah berjalan. Pihaknya tak ingin lagi buang-buang energi untuk memproses ulang capim dan cadewas KPK. Menurutnya, pilihan sebelumnya sudah yang terbaik.

"Proses itu kan sudah berjalan, sesuai dengan prosedur, dan cara berpikir kita tidak mau buang-buang energi tentu yang dihasilkan pada masa itu juga orang yang terbaik yang diajukan, secara prinsip Presiden Prabowo mengikuti apa yang menjadi usulan Presiden sebelumnya," kata Prasetyo.

Meski begitu, Prasetyo belum bisa memastikan apakah proses penetapan pimpinan lembaga antirasuah itu rampung sebelum Prabowo memulai lawatan ke luar negeri.

"Nanti kami cek ya. Kalau secara administrasi nampaknya sebenarnya sudah berjalan, sudah selesai juga jawaban dari Bapak Presiden juga sudah ada, tinggal proses dilanjutkan oleh teman-teman di DPR," ujarnya.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, sebelumnya mengatakan pimpinan DPR telah mengirim surat kepada Prabowo Subianto terkait kelanjutan seleksi capim KPK. Supratman mengatakan daftar nama capim yang akan dikirimkan oleh Prabowo bisa sama dengan yang telah dikirimkan oleh Jokowi atau bisa berbeda.

"Setahu saya, pimpinan DPR sudah mengirim surat kepada presiden. Presiden juga nanti dalam waktu dekat pasti akan menjawab terkait dengan surat dari pimpinan DPR," kata Supratman kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11).

Tonton juga Video Jokowi Tunggu Administrasi Setneg Sebelum Kirim Nama Capim KPK ke DPR

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pemerintah saat ini menunggu undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Yusril menjelaskan, RUU ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat pemberantasan korupsi yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ketujuh Joko Widodo dan akan dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini.

"Pemerintahan Pak Prabowo meneruskan apa yang telah dirintis dan dilakukan oleh Presiden Jokowi, termasuk hal-hal yang belum terselesaikan pada masa pemerintahan beliau. Salah satunya adalah RUU Perampasan Aset ini," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan bahwa RUU Perampasan Aset bertujuan untuk memperluas ruang lingkup perampasan aset, tidak hanya terbatas pada hasil kejahatan korupsi, tetapi juga mencakup tindak pidana lainnya.

Salah satu pembaruan signifikan dalam RUU ini adalah perampasan aset yang dapat dilakukan bahkan sebelum adanya putusan pengadilan pidana, berbeda dengan aturan yang berlaku dalam hukum pidana konvensional.

Namun demikian, Yusril mengakui bahwa aturan baru dalam RUU ini berpotensi menimbulkan perdebatan.

Ia mempersilakan seluruh pihak, baik dari kalangan ahli hukum, tokoh masyarakat, maupun lembaga lainnya, untuk memberikan masukan atau kritik yang konstruktif.

"Ini adalah sebuah langkah besar yang perlu mendapatkan perhatian publik. Kami siap mendengarkan berbagai kritik dan saran untuk memastikan bahwa RUU ini benar-benar bermanfaat dan dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat," ujarnya.

Yusril menambahkan, meskipun RUU Perampasan Aset telah disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada DPR melalui surat Presiden dan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), pemerintah masih menunggu DPR untuk memulai pembahasan.

RUU tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam Prolegnas 2024-2029, dan Badan Legislasi DPR telah mengundang berbagai lembaga serta organisasi untuk menyerap aspirasi terkait RUU Perampasan Aset.

"Pemerintah tidak memiliki niat untuk menarik kembali RUU ini. Kami menunggu DPR untuk segera membahasnya dan melanjutkan proses legislasi sesuai dengan prosedur yang berlaku," tuturnya.

Sebagai langkah lanjut, Yusril menyatakan bahwa pemerintah akan segera membentuk tim khusus yang akan diketuai oleh Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas untuk mewakili pemerintah dalam diskusi dan negosiasi terkait RUU tersebut.

"Pemerintah berharap, dengan adanya RUU Perampasan Aset, langkah pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya akan semakin efektif, dan sistem hukum Indonesia dapat semakin kuat dalam menanggulangi kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat," ucapnya.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan jajarannya sempat bertemu dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas terkait program legislasi nasional (Prolegnas) 2025 yang tengah disusun oleh pihaknya. Baleg DPR RI meminta pemerintah untuk mendeskripsikan tujuan yang krusial untuk lima tahun ke depan.

"Kami kebetulan kemarin sudah ketemu juga dengan Menkum secara informal, waktu Pak Menkum datang ke acara di Komisi XIII karena beliau mantan pimpinan di Baleg mampir ke tempat kami, pimpinan waktu itu," kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Doli merinci permintaan Baleg kepada pemerintah terkait dengan tujuan bangsa selama 5 tahun ke depan. Ia menyinggung soal Prabowo yang ingin menjadikan Indonesia negara swasembada pangan.

"Kami diskusi, nah saya waktu itu bilang bisa nggak pemerintah itu memberikan deskripsi tentang Indonesia ini mau dibuat seperti apa 2029 menguat isu kuatnya apa saja. Misalnya ya, yang sekarang ke depan itu kan pemerintah Pak Prabowo Gibran ini kan ingin Ina menjadi negara yang swasembada pangan," tutur politikus Partai Golkar ini.

"Kemudian pemberantasan korupsi, kemudian adalah hilirisasi kemudian misalnya ingin membuat manusia Indonesia cerdas dengan makan bergizi, apalagi misalnya kemandirian energi, lima inilah. Kita nggak tahu lagi, itu yang kita minta sama pemerintah," tambahnya.

Ia berharap, dengan adanya daftar tersebut, DPR bisa memberikan regulasi yang menunjang. Ia ingin undang-undang nantinya dibuat berdasarkan kebutuhan bukan keinginan.

"Kalau belum regulasi apa yang kita buat, kalau misalnya sudah ada tapi tidak relevan, harus kita up to date. Kalau sudah up to date UU apa yang kemudian harus ditiadakan. Nah jadi memang berdasarkan kebutuhan Indonesia 5, 10, 15 tahun yang akan datang. Kalau keinginan semuanya juga pengin ada ini, ada itu, segala macam," kata Doli.

Ia menyebutkan respons Menkum Supratman dalam kasus ini positif. Ia menyebut antara DPR RI dan pemerintah akan berdiskusi lagi secara formal.

"Nah ini yang kemarin hasil diskusi kita dan Alhamdulillah Pak Menkum waktu itu apa memberikan respons positif. Rencananya mungkin tanggal 10 ke atas akan dicari," ujar Doli.

"Waktu kita akan minta perwakilan pemerintah melalui Pak Menkum apakah, Pak. Menkum-nya sendiri yang datang karena pada penetapan Prolegnas antara pemerintah DPR, wakil pemerintah biasanya memang Menkum," imbuhnya.

Simak juga Video 'Respons Menkum soal Yasonna Minta Pembahasan UU Tak Kejar Tayang':

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengikuti rapat kerja perdana dengan Komisi XIII DPR RI hari ini. Supratman menjelaskan soal kinerja Kementerian Hukum beberapa waktu ke depan.

Rapat terselenggara di ruang Komisi XIII, gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya.

"Rapat pagi ini kita nyatakan terbuka untuk umum. Agenda kita hari ini, seperti bisa, ini rapat pertama ini taaruf saja, Pak Menteri, sama Pak Menteri nanti menyampaikan beberapa hal yang dikira penting sebagai sebuah gambaran untuk kemitraan kita," kata Willy dalam rapat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menggelar rapat kerja perdana dengan Komisi XIII DPR RI pada Senin (4/11/2024). (Dwi/detikcom)

Willy menyebut hal ini juga menindaklanjuti Komisi XIII yang menjadi alat kelengkapan Dewan (AKD) baru di DPR RI. Willy juga menyinggung soal pecahan dari Kementerian Hukum dan HAM pada periode ini.

"Yang paling penting ini komisi baru, Komisi XIII, yang kemitraannya itu kan pecahannya dari Kemenkumham sebelumnya," ucap Willy.

Pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR RI kemudian memperkenalkan diri satu per satu kepada Menteri Hukum. Supratman juga menyampaikan pemaparannya, menegaskan bahwa Kementerian Hukum yang dipimpin akan transparan.

Kami menargetkan paling lambat bulan Juni 2025 itu bisa selesai untuk masa transisi baik personel regulasi dan lainnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, meskipun saat ini Kementerian Hukum sedang menjalankan transisi setelah adanya nomenklatur baru, namun semua layanan kepada publik tetap berjalan seperti biasanya.

"Kami menargetkan paling lambat bulan Juni 2025 itu bisa selesai untuk masa transisi baik personel regulasi dan lainnya," kata Supratman di Jakarta, Senin, saat Rapat Kerja Komisi XIII dengan Kementerian Hukum.

Menurut dia, tim transisi terus bekerja untuk membagi tugas, personel atau sumber budaya manusia (SDM), aset, dan lainnya yang sebelumnya berada pada satu kementerian yaitu Kementerian Hukum dan HAM akibat adanya nomenklatur baru.

Supratman mengatakan bahwa pada nomenklatur baru Presiden Prabowo Subianto telah membagi Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Menteri Supratman memastikan bahwa meski saat ini sedang dalam transisi, namun pelayanan terhadap publik masih bisa terus dilakukan dengan baik.

"Meski ada masa transisi, namun semua layanan publik tetap berjalan seperti biasanya," tuturnya.

Ia menambahkan bahwa sebelum dipecah menjadi tiga kementerian, Kementerian Hukum dan HAM menjadi kementerian dengan SDM terbanyak kedua setelah Kementerian Keuangan.

"Kementerian yang sangat gemuk, kementerian terbanyak dari sisi sumber daya manusia nomor dua setelah kementerian keuangan sebelum kami dipisahkan ada 65 ribu jumlah pegawai," paparnya.

Menteri Supratman optimistis pada masa transisi ini bisa berjalan dengan baik, dan diharapkan dapat menjadi percontohan oleh kementerian lainnya.

"Sekarang kami telah membentuk tim transisi agar menjadi percontohan kementerian lain," ujarnya.

Saat ini Komisi XIII DPR RI sedang melaksanakan Rapat Kerja dengan Kementerian Hukum, dan ini merupakan raker pertama setelah kementerian itu dipecah.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan regulasi seluruh pecahan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) rampung maksimal Juni 2025. Diketahui, kementerian tersebut kini dipecah menjadi tiga kementerian.

Pernyataan Supratman disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Senin (4/11/2024).

"Alhamdulillah sekarang kami telah membentuk tim transisi dan diketuai oleh Pak Ambeg ya, untuk bagaimana memuluskan dan menjadi percontohan bagi kementerian-kementerian yang lain agar secepat mungkin seluruh kementerian yang akibat kebijakan Presiden dalam membentuk nomenklatur baru itu sesegera mungkin bisa berjalan secara efektif dan efisien," kata Supratman dalam paparannya.

Supratman menyebut seluruh regulasi di pecahan kementerian Hukum dan HAM ditargetkan rampung paling lama Juni 2025. Adapun Kemenkumham kini dipecah menjadi Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian HAM.

"Bapak-Ibu sekalian, kami menargetkan dan tim transisi sudah menyampaikan programnya bahwa paling lambat bulan Juni tahun 2025, seluruh kementerian akibat pemecahan ataupun lahirnya nomenklatur baru itu, itu bisa segera mungkin bisa bekerja dan selesai semua. Baik dari sisi personel, regulasi, dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama," ujar Supratman.

Supratman mengatakan Kementerian Hukum dan HAM di periode sebelumnya terlalu gemuk. Ia tak menampik jika dikatakan kementerian ini memiliki sumber daya manusia terbesar kedua setelah Kementerian Keuangan.

"Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, dulu Kementerian Hukum dan HAM ini adalah sebuah kementerian yang sangat gemuk ya. Mungkin kementerian nomor dua terbanyak dari sisi sumber daya manusia setelah Kementerian Keuangan," kata dia.