LAMPUNG, KOMPAS.com - Kantor Staf Ahli Presiden bakal memanggil PT KAI Divre IV Tanjung Karang untuk mengklarifikasi isu calo tiket KA Kuala Stabas.

Isu calo tiket ini berhembus setelah calon penumpang mengalami kesulitan mendapatkan tiket perjalanan kereta rute Tanjung Karang (Lampung) - Baturaja (Sumatera Selatan) tersebut.

Tenaga Ahli Madya Bidang Infrastruktur dan Perencanaan Wilayah di Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ilham Malik menginformasi ada sejumlah laporan yang masuk terkait hal tersebut.

"Ada keluhan ini di jalur KA penumpang Tanjung Karang - Baturaja," kata Ilham melalui pesan WhatsApp, Kamis (15/5/2025).

Laporan dari warga itu menyebutkan bahwa ada semacam fenomena calon penumpang harus "war ticket" pada pukul 00.00 WIB H-7 keberangkatan.

Para calon penumpang tersebut mengaku fenomena itu telah terjadi selama beberapa bulan terakhir. Sehingga, muncul kecurigaan ada permainan calo tiket.

Kecurigaan ini muncul karena ketika membeli secara daring selalu kehabisan, tetapi saat membeli offline melalui oknum calo, tiket tersedia.

"Laporan ini sudah masuk ke Kantor Staf Presiden. Dan ini akan dibahas saat PT KAI dipanggil, bukan hanya isu ini, tetapi akan menjadi salah satu yang akan ditanyakan," kata dia.

Terkait isu calo tiket dan pemanggilan dari Kantor Staf Presiden ini, Executive Vice President PT KAI Divre IV Tanjung Karang, Mohamad Ramdany mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu.

"Kami pelajari seperti apa mekanismenya, nanti kami kabari," kata Ramdany saat dikonfirmasi, Sabtu (17/5/2025).

Isu calo tiket ini sendiri ramai di media sosial oleh warganet yang membagikan pengalaman mereka saat kesulitan mendapatkan tiket KA Kuala Stabas.

Salah seorang warganet, Monika Damayanti mengatakan saat "war ticket" pukul 00.00 WIB pada H-7 keberangkatan, tiket habis dalam waktu 5 menit.

"Kalau sudah lewat 5 menit aja tiket sold out alias habis, tapi kalau kita tanya ke calo, mau berangkat 1 RT juga bisa menyediakan atas nama masing-masing KTP penumpang," katanya.

Warganet lain, Pongky mengatakan traffic pemesanan KA Kuala Stabas sangat tidak normal, khususnya keberangkatan pada Jumat dan Minggu sore.

"Pesan H-7 jam 00.00 WIB, jam 00.01 udah sold out 4 gerbong. Percuma pakai KAI Access kalau calo masih punya akses," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, isu adanya permainan calo tiket menghembus dari sejumlah calon penumpang dan warganet pengguna jasa kereta api rute Tanjung Karang (Lampung) - Baturaja (Sumatera Selatan).

Isu ini mencuat setelah seorang konten kreator menggugah video di akun Instagram-nya, @emak_jiehh.

Dalam video tersebut, sang konten kreator menyebut ada keanehan saat dia hendak membeli tiket KA Kuala Stabas dari Stasiun Martapura pada tanggal 22 April 2025.

Saat memesan tiket secara online di situs perjalanan, tiket kereta tersebut sudah habis terpesan.

"Di Traveloka nggak ada pemberangkatan. Tapi secara offline ada tiket," kata Adli Irawan, sang pemilik akun saat dihubungi, Kamis (15/5/2025).

LAMPUNG, KOMPAS.com - Kantor Staf Ahli Presiden bakal memanggil PT KAI Divre IV Tanjung Karang untuk mengklarifikasi isu calo tiket KA Kuala Stabas.

Isu calo tiket ini berhembus setelah calon penumpang mengalami kesulitan mendapatkan tiket perjalanan kereta rute Tanjung Karang (Lampung) - Baturaja (Sumatera Selatan) tersebut.

Tenaga Ahli Madya Bidang Infrastruktur dan Perencanaan Wilayah di Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ilham Malik menginformasi ada sejumlah laporan yang masuk terkait hal tersebut.

"Ada keluhan ini di jalur KA penumpang Tanjung Karang - Baturaja," kata Ilham melalui pesan WhatsApp, Kamis (15/5/2025).

Laporan dari warga itu menyebutkan bahwa ada semacam fenomena calon penumpang harus "war ticket" pada pukul 00.00 WIB H-7 keberangkatan.

Para calon penumpang tersebut mengaku fenomena itu telah terjadi selama beberapa bulan terakhir. Sehingga, muncul kecurigaan ada permainan calo tiket.

Kecurigaan ini muncul karena ketika membeli secara daring selalu kehabisan, tetapi saat membeli offline melalui oknum calo, tiket tersedia.

"Laporan ini sudah masuk ke Kantor Staf Presiden. Dan ini akan dibahas saat PT KAI dipanggil, bukan hanya isu ini, tetapi akan menjadi salah satu yang akan ditanyakan," kata dia.

Terkait isu calo tiket dan pemanggilan dari Kantor Staf Presiden ini, Executive Vice President PT KAI Divre IV Tanjung Karang, Mohamad Ramdany mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu.

"Kami pelajari seperti apa mekanismenya, nanti kami kabari," kata Ramdany saat dikonfirmasi, Sabtu (17/5/2025).

Isu calo tiket ini sendiri ramai di media sosial oleh warganet yang membagikan pengalaman mereka saat kesulitan mendapatkan tiket KA Kuala Stabas.

Salah seorang warganet, Monika Damayanti mengatakan saat "war ticket" pukul 00.00 WIB pada H-7 keberangkatan, tiket habis dalam waktu 5 menit.

"Kalau sudah lewat 5 menit aja tiket sold out alias habis, tapi kalau kita tanya ke calo, mau berangkat 1 RT juga bisa menyediakan atas nama masing-masing KTP penumpang," katanya.

Warganet lain, Pongky mengatakan traffic pemesanan KA Kuala Stabas sangat tidak normal, khususnya keberangkatan pada Jumat dan Minggu sore.

"Pesan H-7 jam 00.00 WIB, jam 00.01 udah sold out 4 gerbong. Percuma pakai KAI Access kalau calo masih punya akses," kata dia.

NEW ORLEANS - Lubang persegi panjang di dinding sel itu cukup besar untuk dilewati satu orang. Tepat di sebelahnya, toilet dan wastafel logam telah dicabut dari dinding.

Di atas lubang itu, seseorang telah mencoret-coret gambar wajah dengan lidah menjulur dan pesan-pesan mengejek untuk pejabat Kantor Sheriff, dengan mengatakan, ?Terlalu mudah. LOL."

?Sepuluh narapidana, yang mungkin mendapat bantuan dari petugas penjara, berhasil kabur dari penjara New Orleans pada Jumat dini hari, melarikan diri melalui lubang di dinding sel,? ungkap pernyataan Kantor Sheriff Orleans Parish.

?Para narapidana itu kemudian terlihat dalam video pengawasan keluar melalui pintu di dermaga pemuatan, setelah menanggalkan seragam penjara oranye mereka dan mengenakan pakaian sipil, sebelum memanjat tembok dan berlari menyeberangi jalan tol,? ujar Sheriff Susan Hutson.

Polisi Negara Bagian Louisiana mengatakan pada hari Jumat (16/5/2025) bahwa salah satu narapidana yang kabur, Kendell Myles, 20 tahun, telah ditangkap di French Quarter, New Orleans.

Yang lainnya, Robert Moody, 21, ditangkap Jumat malam. Kantor Sheriff memperingatkan para tahanan yang melarikan diri lainnya, termasuk seorang pembunuh yang dihukum, harus dianggap "bersenjata dan berbahaya."

"Kami memiliki indikasi para tahanan ini menerima bantuan dalam pelarian mereka dari orang-orang di dalam departemen kami," ungkap Sheriff Hutson pada hari Jumat, menambahkan para pengawas dan anggota staf tingkat bawah sedang bekerja ketika para narapidana melarikan diri dari penjara, yang disebut Orleans Parish Justice Center, sekitar pukul 1 pagi.

?Seorang pegawai sipil kantor sheriff yang merupakan satu-satunya orang yang memantau sistem keamanan di bagian penjara tempat pelarian terjadi telah meninggalkan posnya pada saat itu untuk mendapatkan makanan,? papar seorang juru bicara kantor pada Jumat malam.

?Tiga karyawan Kantor Sheriff telah diskors tanpa gaji,? ujar dia.

Para pejabat mengatakan mereka sedang menyelidiki beberapa kegagalan keamanan. ?Meskipun penjara tersebut dikunci pada pukul 10:30 malam sebelum pelarian, para narapidana mulai mengutak-atik pintu sel yang terkunci pada pukul 12:23 dini hari, dan akhirnya mendobraknya,? ungkap Kantor Sheriff.

Kantor tersebut menyalahkan "kunci dan pintu yang rusak" atas pelanggaran tersebut, dan Sheriff Hutson mengatakan dia sebelumnya telah mengeluhkan kunci tersebut kepada hakim dan pejabat kota.

Jeworski Mallett, kepala pemasyarakatan di Kantor Sheriff, mengatakan para narapidana telah melarikan diri dari bagian penjara tempat pintu geser dapat dipaksa keluar dari jalurnya, sehingga orang dapat masuk dan keluar sesuka hati.

?Wastafel dan toilet logam telah dilepas dari dinding di dalam sel, dan bautnya telah dilepas,? ujar dia.

"Kami tahu bahwa ini tidak dapat dilepas dari dalam, jadi kami sedang menyelidikinya untuk mengetahui secara pasti siapa yang memasuki area ini, jenis pekerjaan apa yang dilakukan, apakah ada pekerjaan yang sedang dilakukan, dan apakah ini pekerjaan orang dalam," ungkap dia.

?Empat pengawas dan 36 anggota staf sedang bekerja pada saat itu,? papar dia.

?Sekitar sepertiga kamera keamanan di penjara tersebut saat ini tidak dapat dioperasikan," ujar Kantor Sheriff, termasuk tiga kamera di unit tempat pelarian itu terjadi.

?Pejabat menyadari selama penghitungan rutin pada pukul 8:30 pagi pada hari Jumat bahwa para tahanan itu hilang,? papar Sheriff Hutson.

Dia mengatakan kantor tersebut kemudian mengaktifkan "protokol darurat" dan mulai mencari para narapidana.

"Kami mengakui tidak ada cara orang dapat keluar dari fasilitas ini tanpa ada semacam celah keamanan," ujar Sheriff Hutson.

Dia menjelaskan, "Hampir mustahil, tidak sepenuhnya, tetapi hampir mustahil bagi siapa pun untuk keluar dari fasilitas ini tanpa bantuan dari luar."

Kantor Sheriff sebelumnya mengatakan 11 narapidana telah melarikan diri tetapi kemudian mengoreksi jumlahnya menjadi 10.

Dikatakan mereka secara keliru mencantumkan seorang narapidana sebagai pelarian yang sebenarnya masih dipenjara.

Sebagian besar pelarian berusia 20-an; yang termuda berusia 19 tahun, dan yang tertua berusia 42 tahun.

Derrick Groves, 27 tahun, sedang menunggu vonis, setelah ia dinyatakan bersalah tahun lalu atas tuduhan pembunuhan tingkat dua, menurut kantor kejaksaan distrik.

Pelarian itu memicu kritik tajam terhadap Kantor Sheriff dari para pejabat yang mempertanyakan bagaimana 10 narapidana berhasil melarikan diri dan mengapa kantor tersebut tidak segera memberi tahu publik.

"Seseorang jelas-jelas telah melakukan kesalahan, dan tidak ada alasan untuk ini," tegas jaksa agung Louisiana, Liz Murrill, dalam sebuah pernyataan di media sosial. Ia menyerukan penyelidikan untuk menentukan apa yang telah terjadi.

"Ini tidak dapat diterima, dan begitu para pelanggar ini kembali ditahan, harus ada akuntabilitas yang nyata," ungkap dia.

Jason Williams, jaksa distrik Orleans Parish, mengatakan dalam wawancara di WDSU, stasiun televisi lokal, bahwa pelarian itu adalah "kegagalan yang belum pernah terjadi sebelumnya."

Ia mengungkapkan rasa frustrasinya karena ia, publik, dan media berita tidak segera diberi tahu ketika para narapidana melarikan diri.

Dia mengemukakan kemungkinan penyelidikan oleh dewan juri agung untuk memeriksa siapa yang terlibat.

Dia mengatakan kantornya juga telah menghubungi para saksi yang terlibat dalam kasus narapidana tersebut untuk memberi tahu mereka bahwa para pria itu telah melarikan diri.

?Saya punya pertanyaan yang mendalam saat ini, kami merasa takut terhadap orang-orang yang cukup berani untuk maju dan memberikan kesaksian dalam kasus-kasus ini," ujar dia.

Dia menjelaskan, "Ini adalah situasi yang sangat berbahaya dan menjadi semakin berbahaya karena kepemimpinan yang buruk dan kurangnya transparansi."

Mayor Silas Phipps Jr., pemimpin biro investigasi Kantor Sheriff, mengatakan para pejabat "bekerja di setiap sudut" untuk menemukan para narapidana. Siapa pun yang membantu mereka, menurut dia, juga akan dituntut.

Kantor Sheriff menepis kritik mereka tidak segera memberi tahu orang lain tentang pelarian tersebut.

United States Marshals, Kepolisian Negara Bagian Louisiana, dan Divisi Percobaan dan Pembebasan Bersyarat Louisiana telah diberitahu pada pukul 9:30 pagi, dan Departemen Kepolisian New Orleans diberitahu segera setelah itu.

Sheriff Hutson memberi tahu Dewan Kota New Orleans pada bulan Oktober bahwa penjara tersebut memiliki sekitar 1.500 narapidana, jauh di atas batas 1.250 narapidana yang ditetapkan Dewan dan jauh lebih banyak daripada 900 narapidana yang dapat ditangani oleh stafnya, NOLA.com melaporkan tahun lalu.

Sementara kejahatan kekerasan di New Orleans menurun, Sheriff Hutson mengatakan dalam artikel tersebut, telah terjadi gelombang orang yang didakwa hanya dengan pelanggaran ringan seperti pelanggaran, pencurian di toko, dan penyerangan sederhana.

"Kami masih harus menahan mereka," papar dia kepada Dewan selama sidang anggaran tahunannya, NOLA.com melaporkan. "Itu membebani fasilitas kami."

F.B.I. menawarkan hadiah USD5.000 untuk informasi yang mengarah pada penangkapan seorang pelarian, dan Crimestoppers GNO menawarkan hadiah USD2.000.

Gubernur Jeff Landry dari Louisiana memposting di Facebook, "Anda bisa lari, tetapi Anda TIDAK BISA BERLINDUNG. Kami akan memburu Anda masing-masing."

NASIB Farel Mahardika Putra seharusnya tidak perlu dibanding-bandingkan dengan Farel Prayoga, yang terkenal karena menyanyikan lagu “Ojo Dibandingke”.

Ironisnya, nama Farel yang disebut pertama justru populer saat hendak menjual ginjalnya guna membebaskan ibunya yang ditahan penegak hukum, karena diduga menggelapkan uang kerabatnya.

Setelah mendapat atensi dari Komisi III DPR, penahanan ibunda Farel ditangguhkan dan kasusnya diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Namun dihentikannya kasus itu belum menyelesaikan masalah struktural dari penegakan hukum pidana, khususnya berkaitan dengan aturan penahanan sebagai salah satu upaya paksa.

Fenomena yang kerap dijumpai dalam penegakan hukum yang sepi dari pemberitaan dan kurang menarik perhatian publik adalah penahanan yang dapat dilakukan kepada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih dan tindak pidana tertentu yang secara objektif dapat dilakukan penahanan.

Subjektifitas aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) dalam menerjemahkan kata “dapat” ketika melakukan penahanan terbilang cukup tinggi.

Pasal 21 ayat (1) KUHAP mensyaratkan keadaan yang menimbulkan “kekhawatiran” tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.

Ikhtiar DPR dan Pemerintah untuk memperbarui hukum acara pidana melalui RUU KUHAP perlu disambut dengan semangat menjunjung hak asasi yang bertanggungjawab, mencegah penyalahgunaan wewenang aparat, serta meminimalkan terjadinya praktik suap dan pemerasan, sebagaimana postulat, “leges bonae ex malis moribus procreantur”, artinya hukum yang baik lahir dari praktik yang buruk.

Rekonstruksi Penahanan

Pasal 9 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No.12/2005 tidak serta-merta menjadi self executing treaty.

Namun, ICCPR bisa menjadi panduan untuk merekonstruksi aturan penahanan, tentunya dengan memperhatikan keseimbangan pengendalian kejahatan (crime control model) dan proses hukum yang adil (due process of law), yang paling cocok penerapannya untuk Indonesia.

Pertama, setiap orang yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan.

Kedua, bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan. Pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.

Kita juga dapat menggali beberapa pemikiran legenda advokat dan pejuang HAM, Yap Thiam Hien dalam tiga tulisan klasiknya di Harian Kompas tanggal 2 Maret 1966, 10 Maret 1966, dan 18 Juni 1968.

Pertama, penahanan merupakan upaya paksa berupa perampasan kemerdekaan sementara yang bersifat terbatas dan seminimal mungkin.

Kedua, tersangka atau advokatnya dapat menguji atau mempersoalkan alasan dari aparat penegak hukum dalam melakukan penahanan di hadapan hakim.

Ketiga, hak untuk penangguhan penahanan dengan penyetoran jaminan uang atau jaminan orang, kecuali untuk kejahatan terhadap keamanan negara dan pembunuhan berencana.

Menurut penulis, beberapa pemikiran Yap tersebut dapat meminimalkan praktik transaksional dalam penahanan, sebagaimana postulat, “Accipere quid ut justitiam facias non est tam accipere quam extorquere”, artinya menerima sesuatu sebagai imbalan untuk menegakkan keadilan justru lebih condong pada tindakan pemerasan.

Jaminan penangguhan

Upaya RUU KUHAP untuk meminimalkan subjektifitas penahanan dengan “memperbanyak” alasan-alasan penahanan dalam Pasal 93 ayat (5) RUU KUHAP patut diapresiasi.

Namun, penulis merasa perlu memberikan catatan kritis atas rancangan tersebut.

Pertama, mengenai alasan “memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan”. Hal ini bertentangan dengan hak ingkar yang dimiliki tersangka/terdakwa.

Kedua, mengenai alasan “tidak bekerja sama dalam pemeriksaan”, hal ini terlalu terlalu sumir karena prinsipnya tidak ada seorangpun yang sebenarnya mau menjalani proses hukum secara sukarela.

Ketiga, “menghambat proses pemeriksaan”, ketentuan ini terlalu elastis dan subjektif, apalagi sudah ada pasal tindak pidana mengganggu dan merintangi proses peradilan dalam KUHP Baru.

Selain itu, mengenai ketentuan penangguhan penahanan dalam Pasal 103 RUU KUHAP yang dapat dilakukan dengan atau tanpa Jaminan Uang atau Jaminan Orang, berdasarkan syarat yang ditentukan perlu diatur secara expressis verbis dan lebih rinci dalam RUU KUHAP, serta jangan didelegasikan ke Peraturan Pemerintah sebagaimana KUHAP saat ini.

Menurut penulis, Jaminan Orang seharusnya lebih diperuntukan bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu secara ekonomi dalam kasus probono, karena merupakan suatu contradictio in terminis bagi mereka yang tergolong tidak mampu dan bahkan tidak bisa menunjuk advokatnya sendiri, justru “memperoleh” Jaminan Uang dari pihak ketiga.

Selanjutnya mengenai Jaminan Uang, perlu diatur mekanisme besaran jumlah uang jaminan berdasarkan beberapa kategori.

Misalnya, tingkat kerugian materiil dan imateriil yang ditimbulkan akibat tindak pidana, kualifikasi korban (individu, korporasi, pemerintah), tingkat ketercelaan tindak pidana, dan kepentingan hukum apa yang hendak dilindungi.

Namun demikian, Jaminan Uang untuk penangguhan penahanan masih dapat dikesampingkan penerapannya untuk Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, tindak pidana serius yang diancam dengan pidana 9 tahun penjara, dan 5 (lima) tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud dalam Bab XXXV KUHP Baru, yaitu Pelanggaran HAM Berat, Korupsi, Narkotika (Pengedar), Pencucian Uang, dan Terorisme.

Selain itu, yang terpenting perlu adanya perubahan paradigma lama dari aparat penegak hukum bahwa penahanan merupakan upaya paksa terakhir yang dapat dilakukan melalui perampasan kemerdekaan dari tersangka/terdakwa, apabila memang tidak ada upaya lain dapat ditempuh.

Mengingat setiap orang, termasuk pula aparat sewaktu-waktu juga bisa berhadapan dengan hukum dan mengalami ketidakadilan.

Paradigma baru

Dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan penahanan, memang belum tentu ada indikasi pemerasan dari aparat maupun pemberian suap dari tersangka atau terdakwa agar tidak ditahan.

Namun, saat ini masih terdapat kecenderungan seolah-olah tersangka atau terdakwa sedapat mungkin ditahan, sebagai suatu “SOP tidak tertulis”, yaitu agar mudah dihadirkan dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Kemungkinan tidak dipilihnya model hakim komisaris/hakim pemeriksaan pendahuluan untuk menjalankan fungsi pengawasan yudisial (judicial scrutiny), maka satu-satunya fungsi kontrol eksternal terhadap kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penahanan hanyalah melalui praperadilan sebagai habeas corpus ad subjiciendum, tempat mengadukan pelanggaran hak asasi dalam proses pidana.

Untuk itu, perlu ada penegasan bahwa kewenangan praperadilan dalam Pasal 149 RUU KUHAP dapat menguji keabsahan dan alasan dari aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan, tentunya dengan memperhatikan pengecualian-pengecualian yang penulis uraikan sebelumnya.

Rekonstruksi aturan penahanan ini diharapkan dapat mengosongkan ruang tahanan dari penahanan yang sebenarnya tidak perlu, mengurangi kemungkinan terjadinya praktik suap / pemerasan dan penyalahgunaan wewenang dari penegak hukum, serta menghargai insan manusia sebagai pribadi yang berharga di mata Sang Pencipta.

JAKARTA - Bupati Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) Lanosin atau akrab disapa Enos menemui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di Jakarta pada Rabu, 14 Mei 2025. Pertemuan itu membahas dua isu penting.

Langkah Enos menemui Yusril dalam rangka upaya Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Dalam audiensi yang berlangsung hangat dan penuh makna tersebut, Bupati Enos menyerahkan cendera mata khas OKU Timur sebagai simbol silaturahmi dan komitmen daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat.

Pertemuan ini mengangkat dua isu penting, yakni permohonan layanan paspor di wilayah OKU Timur dan percepatan pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) baru.

Bupati Enos mengatakan sejak 2015 Pemerintah Kabupaten OKU Timur telah menghibahkan lahan untuk pembangunan lapas baru.

Pada 2023, sertifikat tanah resmi telah diterbitkan sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah. Namun, kendala keterbatasan anggaran menjadi penghambat utama sehingga pembangunan fisik lapas belum dapat dimulai.

?Kami sadar anggaran daerah sangat terbatas, karena itu kami mohon dukungan dan perhatian dari pemerintah pusat agar pembangunan lapas ini bisa segera terealisasi. Pembangunan ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang peningkatan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan layak,? ujar Enos.

Kondisi lapas saat ini dinilai sudah sangat padat dan tidak representatif, terutama dalam hal keamanan dan pelayanan rehabilitasi bagi warga binaan. Bupati Enos menegaskan bahwa fasilitas baru sangat dibutuhkan demi menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih baik.

Selain itu, Bupati Enos juga menyoroti pentingnya peningkatan layanan keimigrasian di OKU Timur. Masyarakat di daerahnya selama ini harus menempuh perjalanan jauh untuk mengurus paspor, termasuk calon jemaah haji dan umrah.

?Kami mengusulkan agar layanan paspor bisa dihadirkan di Mall Pelayanan Publik (MPP) OKU Timur. Dengan adanya layanan ini, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan imigrasi tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu yang banyak,? katanya.

Kehadiran layanan paspor di MPP berdampak positif tidak hanya bagi pelaksanaan ibadah, tetapi juga untuk pendidikan, pekerjaan, serta perjalanan luar negeri lainnya yang membutuhkan dokumen resmi. Melalui pertemuan strategis ini, Bupati Enos berharap kedua agenda besar tersebut bisa menjadi prioritas nasional yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Intan Jaya -

Aparat TNI terlibat kontak tembak dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Aparat TNI dan Komnas HAM Perwakilan Papua memiliki data berbeda terkait jumlah anggota OPM yang tewas dalam baku tembak tersebut.

Kontak tembak antara satuan tugas (Satgas) Habema TNI dengan OPM terjadi di Distrik Hitadipa dan Distrik Sugapa, Intan Jaya. Kontak tembak itu berlangsung selama dua hari yakni Selasa (13/5) pagi dan Rabu (14/5) sekitar pukul 04.00 WIT.

"Kontak tembak antara aparat keamanan dari satuan tugas (Satgas) TNI dengan gerombolan OPM berlangsung sejak Selasa pagi terjadi di beberapa kampung di Distrik Sugapa," kata Dansatgas Media Koops Habema Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono dalam keterangannya, Kamis (15/5/2025).

Iwan menuturkan peristiwa itu terjadi saat TNI memasuki Distrik Sugapa, tepatnya Kampung Titigi, Ndugusiga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Zanamba. Kelompok OPM tersebut dipimpin oleh Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Josua Waker

"TNI berhasil mensterilkan wilayah Kampung Sugapa Lama dan Kampung Bambu Kuning dari aktivitas kelompok bersenjata yang dipimpin oleh tokoh separatis Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Josua Waker," bebernya.

"Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota kelompok bersenjata tewas, dan sejumlah barang bukti berhasil diamankan," lanjutnya.

Barang bukti yang diamankan aparat TNI di antaranya 1 pucuk senjata organik AK-47, 1 pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber. Kemudian busur dan anak panah, bendera bintang kejora, serta alat komunikasi.

Iwan menuturkan operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Pihaknya juga memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan.

"Seluruh personel TNI yang terlibat dilaporkan dalam kondisi aman dan lengkap. Saat ini pasukan masih bersiaga di beberapa sektor guna mengantisipasi kemungkinan pergerakan kelompok yang tersisa," bebernya.

Iwan mengungkapkan aparat TNI menjalankan misi damai dengan memasuk sejumlah kampung di Distrik Sugapa. Misi itu terkait pelayanan kesehatan, edukasi dan pengamanan rencana pembangunan jalan ke Hitadipa.

"Namun, kedatangan mereka justru dimanipulasi oleh kelompok bersenjata OPM dengan menjadikan warga sipil sebagai tameng hidup, dan menyebarkan informasi bahwa kedatangan TNI akan mengancam nyawa masyarakat," ungkap Iwan.

Komnas HAM Sebut 4 Anggota OPM Tewas

Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey menanggapi kontak tembak antara Satgas Habema TNI dan OPM di Intan Jaya. Komnas HAM mengatakan data yang dirilis TNI belum tervalidasi.

"Begini, kami sendiri belum dapat validasi korban yang jelas karena kalau kita lihat data yang dirilis oleh TNI Satgas Habema ada 18 OPM yang meninggal. Tapi kemudian oleh tim yang dibentuk Pemda yang dipimpin oleh Joakim itu datanya 6 yang meninggal," kata Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey kepada detikcom, Jumat (16/5).

Frits mengungkapkan berdasarkan data dari Pemda Intan Jaya anggota OPM yang tewas hanya 4 orang dan dua orang lainnya merupakan warga sipil. Selain korban tewas, ada pula korban luka.

"Berdasarkan data 3 orang dari OPM juga mengalami luka. Selain itu juga ada 1 anggota TNI terluka di tangan saat kontak tembak terjadi. Sehingga kita belum bisa memvalidasi jumlah korban," bebernya.

Di sisi lain, Frits mengingatkan potensi serangan balasan dari OPM pascakontak tembak tersebut. Menurutnya, OPM akan menyerang aparat TNI/Polri dan warga sipil yang merupakan pendatang.

"Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh kami itu pasti ada respons balasan cepat atau lambat yang dilakukan oleh OPM. Sasarannya balasan adalah aparat keamanan TNI-Polri atau warga non-pribumi," katanya.

Frits mengatakan wilayah Intan Jaya memang masuk wilayah rawan konflik. Menurutnya, perlu pendekatan khusus dalam meredam konflik di sejumlah wilayah di Papua.

"Wilayah Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, Yahukimo, Lanin Jaya, Pegunungan Bintang, dan Paniai, itu daerah-daerah rawan konflik. Karena itu butuh pendekatan untuk meredam," katanya.

Dia menegaskan konflik di wilayah tersebut tidak bisa dibiarkan dengan penyelesaian menggunakan senjata. Dia ingin negara hadir untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak jatuh korban jiwa.

"Kelompok OPM itu punya jaringan dengan masyarakat sipil, dia punya keluarga dengan masyarakat sipil. Mereka membaur dengan masyarakat sipil ketika terjadi insiden, dalam situasi itu pasti kelompok rentan menjadi korban," bebernya.

Frits mengatakan kelompok-kelompok rentan itu adalah lansia, perempuan, dan anak-anak. Dia berharap dilakukan dialog kemanusian untuk menghentikan konflik kekerasan yang terjadi di Papua.

"Negara sudah hadir. Tetapi kemudian kehadiran negara itu harus bisa menyelesaikan dan kalau kita lihat anatomi kekerasan, terutama yang terdiri dari kelompok OPM, itu akan berkelanjutan di wilayah-wilayah lain," imbuhnya.

(hsr/hsr)

Solo -

Umat Islam di seluruh dunia selalu berpatokan dengan tanggalan Hijriah dalam rangka menjalankan ibadah, seperti puasa sunnah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tanggalnya dengan tepat. Nah, berikut konversi kalender Hijriah hari ini, 17 Mei 2025.

Disadur dari NU Online, kalender Hijriah didasarkan atas peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Sistem ini mengikuti siklus sinodik Bulan yang berlangsung sekitar 29 hari 12 jam 44 menit atau dibulatkan menjadi 29,5 hari. Dengan demikian, lama 1 tahun Hijriah minimal 354 hari.

Lain halnya dengan kalender Masehi yang mematok hitungannya berdasar peredaran Bumi mengelilingi Matahari. Kalender yang juga dikenal dengan nama Gregorian ini memakai siklus tropis Matahari. Setiap siklusnya berdurasi sekitar 365 hari 5 jam 48 menit.

Perbedaan lain dari kalender Hijriah dan Masehi adalah waktu pergantian hari. Disadur dari laman Djuanda University, pergantian hari kalender Hijriah terjadi saat Matahari terbenam/waktu maghrib. Sementara itu, kalender Masehi berganti hari setiap pukul 00.00 malam.

Waktu pergantian hari yang berbeda antara kalender Hijriah dan Masehi kadang kala mengecoh. Alasan inilah yang melatarbelakangi pentingnya pengetahuan seputar kalender Hijriah hari ini. Langsung saja, simak kalender Hijriah 17 Mei 2025 menurut NU-Muhammadiyah via uraian berikut!

Tanggal Hijriah Hari Ini 17 Mei 2025

Tanggal Hijriah Hari Ini 17 Mei 2025 Menurut NU

Tanggal Hijriah versi Nahdlatul Ulama (NU) bisa ditemukan dalam Almanak Tahun 2025 yang dirilis Lembaga Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bojonegoro. Dalam kalender tersebut, dijelaskan bahwa ijtimak akhir Syawal 1446 H terjadi pada Senin Kliwon, 28 April 2025 M pukul 02:31:04 WIB.

Pada waktu itu, posisi hilal sudah memenuhi kriteria imkanur rukyah. Dengan demikian, NU memutuskan 1 Zulkaidah 1446 H jatuh pada Selasa Legi, 29 April 2025. Keterangan senada juga ditemukan dalam Surat Keputusan Nomor 62/PB.08/A.II.01.13/13/04/2025 tentang Pengumuman Awal Bulan Dzulqo'dah 1446 H Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

"Sebagai tindak lanjutnya, maka awal bulan Dzulqo'dah 1446 H bertepatan dengan Selasa Legi 29 April 2025 M (mulai malam Selasa) atas dasar rukyah," bunyi keterangan dalam surat tersebut.

Berdasar acuan tersebut, maka menurut NU, Sabtu, 17 Mei 2025, bertepatan dengan 19 Zulkaidah 1446 H.

Tanggal Hijriah Hari Ini 17 Mei 2025 Menurut Muhammadiyah

Disadur dari laman resmi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Muhammadiyah bakal mulai menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) per 1 Muharam 1447 H atau 26 Juni 2025. Dalam kalender tersebut, tertera juga tanggalan Hijriah hari ini.

Berdasar penelusuran detikJateng dalam KHGT 1446 H, April 2025 bertepatan dengan dua bulan, yakni Syawal dan Zulkaidah. Khusus bagian akhir April, sudah terhitung masuk awal Zulkaidah, tepatnya mulai tanggal 29.

"Ijtima': Ahad, 27 April 2025 M pukul 19:31:03 GMT. Awal Imkan Rukyat Dunia: Senin, 28 April 2025 M pukul 07:17:08 GMT. Lintang: 40° 00' 00" LU. Bujur: 173° 41' 30" BT. Tinggi Bulan: 07° 01' 05". Elongasi: 08° 00' 00". 1 Zulkaidah 1446 H: Selasa, 29 April 2025 M," bunyi keterangan dalam kalender tersebut.

Dengan demikian, menurut Muhammadiyah, 17 Mei 2025 bertepatan dengan 19 Zulkaidah 1446 H. Sebagai catatan, 19 Zulkaidah sejatinya sudah dimulai sejak Jumat bakda maghrib sesuai dengan waktu pergantian hari kalender Hijriah.

Tanggal Hijriah Hari Ini 17 Mei 2025 Menurut Pemerintah

Sumber untuk mengetahui tanggal Hijriah hari ini dari pemerintah adalah Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2025 rilisan Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. Dalam kalender tersebut, tertera informasi bahwasanya Zulkaidah 1446 H dimulai pada Selasa, 29 April 2025.

Dengan demikian, 17 Mei 2025 bertepatan dengan 19 Zulkaidah 1446 H menurut pemerintah. Akhir kata, baik NU, Muhammadiyah, maupun pemerintah sama-sama mengonversi Sabtu, 17 Mei 2025 menjadi 19 Zulkaidah 1446 H.

Hukum Haji

Saat ini, jemaah haji Indonesia sedang diberangkatkan dari tempat-tempat embarkasi di seluruh Nusantara. Sebenarnya, haji itu hukumnya apa? Dirujuk dari buku Fikih Muyassar terjemahan Fathul Mujib, para ulama sepakat haji hukumnya wajib satu kali seumur hidup bagi orang yang mampu.

Dalil yang dipakai adalah firman Allah:

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ەۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

Artinya: "Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam." (QS Ali Imran: 97)

Hukum ini juga diperkuat oleh Nabi Muhammad SAW dalam salah satu haditsnya. Diambil dari buku Panduan Ibadah Haji Sesuai Sunnah Nabi SAW tulisan Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi, hadits yang dimaksud adalah:

بني الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَلاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَقِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: "Islam dibangun atas lima perkara; Syahadat Laa Ilaaha Illa Allah wa Anna Muhammadan Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, menunaikan haji, dan puasa Ramadan." (HR Bukhari no 8 dan Muslim no 16)

Perlu ditekankan sekali lagi, haji hanya diwajibkan sekali saja. Itu pun untuk orang yang mampu. Bila detikers memiliki harta berlebih dan bisa melakukan haji untuk kali ke-2 hingga seterusnya, ibadah tersebut dihukumi sunnah. Nabi Muhammad SAW bersabda:

الْحَجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعُ

Artinya: "Haji itu hanya sekali, barang siapa yang menunaikan lebih dari itu maka menjadi amalan sunnah." (HR Abu Dawud no 1721, Ibnu Majah no 2886, dan Ahmad 5/331. Hadits ini shahih)

Demikian informasi ringkas mengenai kalender hijriah hari ini 17 Mei 2025 dan hukum menunaikan ibadah haji yang perlu detikers ketahui. Semoga bermanfaat!

(sto/apl)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) menjelaskan pergerakan fluktuatif saham perusahaan sepanjang tahun berjalan disebabkan oleh kondisi makro dan global yang penuh tantangan. Tidak terdapat korelasi dengan proses hukum yang sedang berjalan.

Sebelumnya, Kejati DKI menjerat 9 tersangka kasus dugaan korupsi proyek fiktif di Telkom dengan nilai total mencapai Rp431 miliar. Perkara bermula saat Telkom bekerja sama dengan 9 perusahaan berbeda pada periode 2016-2018. Sementara itu saham Telkom bertengger Rp2.740.

Senior Vice President Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Indonesia Ahmad Reza menjelaskan saat ini share publik di Telkom mencapai 47%. Dari jumlah tersebut sekitar 80% berasal dari investor asing.

Kondisi yang terjadi di global berpengaruh terhadap kinerja saham Telkom. Perang dagang Amerika Serikat dan China hingga langkah The Fed yang mempertahankan suku bunga 4,25%-4,5% pada Mei 2025.

“Hubungan AS-China kurang kondusif, The Fed juga kemarin juga tetap suku bunganya. Ini menunjukan investor asing belum melihat ke ranah lokal dan fokus ke global. Jadi kami simpulkan [kasus hukum] tidak berdampak langsung terhadap harga saham, tetapi lebih ke arah image korporasi,” kata Reza, Jumat (16/5/2025).

Reza menambahkan meski demikian, Telkom melihat kondisi global mulai membaik. Dengan meredanya ketegangan perdagangan AS - China yang menurunkan biaya tarif impor, memberikan harapan untuk negara lain, termasuk Indonesia. Hal ini berpeluang mendorong investor untuk berinvestasi di pasar saham Indonesia.

Dia juga mengatakan kinerja saham Telkom sebenarnya tidak terlalu buruk. Jika dikaitkan dengan emiten telekomunikasi lainnya, penurunan saham Telkom tidak terlalu dalam secara tahunan.

“Kalau dikaitkan dengan YoY dengan lainnya, rasanya penurunan saham kami paling rendah dibandingkan dengan yang lain. Artinya, ada tekanan dari makro tetapi kami bisa jalan dengan baik,” kata Reza.

Diketahui secara tahunan, saham Telkom mengalami koreksi 8,97%. Adapun secara year to date (Ytd) masih tumbuh tipis 1,48%. Sementara itu jika dibandingkan emiten telekomunikasi lainnya, secara tahunan pergerakan saham Telkom masih relatif lebih rendah.

PT Indosat Tbk. (ISAT) mengalami koreksi 25,53% YoY. Sementara itu EXCL terkoreksi 8,4% YoY.

Sementara itu dari sisi pendapatan, anak usaha Telkom, Telkomsel, masih mendominasi pasar Indonesia. Pada 2024, Telkom mencatatkan pertumbuhan pendapatan 0,5% year on year/YoY dengan total pendapatan Rp150 triliun. Telkom mampu mempertahankan dominansi di industri dengan pangsa pasar terbesar mencapai 51,8%.

Sementara itu PT Indosat Tbk. (ISAT) menempati urutan kedua dengan porsi kontribusi pendapatan sebesar 28,1%. Pendapatan Indosat tumbuh 9% YoY dengan nilai pendapatan Rp55,9 triliun dan PT XL Axiata Tbk. menempati urutan ketiga dengan pendapatan Rp34,39 triliun.

KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengatakan, setelah kelompok Jamaah Islamiyah (JI) menyatakan dirinya bubar, kini terdapat 8.000 mantan anggotanya yang perlu dibina.

“8.000 mantan anggota JI menjadi tanggung jawab negara untuk pembinaan,” ujar Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono dalam bedah buku berjudul JI The Untold Story-Perjalanan Kisah Jemaah Islamiyah di Bandung, Jumat (16/5/2025).

Eddy mengungkapkan, tiga hal yang dilakukan pemerintah dalam pembinaan, yakni wawasan kebangsaan, agama, kewirausahaan.

Ia mencontohkan pembinaan mantan narapidana teroris di Jawa Barat dan Makassar, dilakukan dengan Perusahaan BUMN.

Mereka dilatih wirausaha sebagai bekal untuk perekonomian mantan anggota JI. Sebab, faktor stimulus mereka menjadi radikal, salah satunya ekonomi.

Untuk itu, ia meminta Muhammadiyah sebagai organisasi besar ikut membantu proses pembinaan tersebut.

Pembebasan Bersyarat Amir JI

Eddy juga menjelaskan proses hukum mantan amir atau pimpinan JI. Saat ini mereka sedang dalam proses pembebasan bersyarat. Salah satunya Abu Rusdan.

Pemerintah memberikan pembebasan bersyarat, karena para amir ini yang menginisiasi JI membubarkan diri dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

JI The Untold Story

Mengenai Buku JI The Untold Story, Eddy mengungkapkan, sejarah perkembangan kelompok teroris, seperti Jamaah Islamiyah (JI), perlu diketahui publik, khususnya oleh generasi penerus bangsa.

“Supaya generasi ke depan itu bisa tercerahkan dengan adanya buku ini. Karena bila buku ini tidak ditulis, nanti generasi seperti Gen Z, Gen Alpha, dan lainnya tidak akan mengetahui sejarah perkembangan terorisme di Indonesia," beber Eddy dikutip dari Antara.

Eddy menyebutkan bahwa Jamaah Islamiyah telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2008.

Untuk itu, buku tersebut, menurutnya, merupakan langkah strategis dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB), Prof Herry Suhardiyanto mengatakan, kegiatan tersebut dapat memberikan pencerahan kepada mahasiswa agar tidak terjebak dalam pemahaman yang menyimpang tentang perjuangan bangsa.

“Kami berharap para mahasiswa akan dapat memperoleh pencerahan dan tidak salah dalam memahami bagaimana negara bangsa ini kita harus perjuangkan, tegaknya, dan kemakmurannya bersama-sama,” tutur Herry.

Gaza -

Serangan Israel ke Gaza semakin brutal dari hari ke hari hingga terbaru, ada 100 orang yang tewas. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyebut apa yang dilakukan Israel sama saja dengan pembersihan etnis.

"Serangan bom terbaru ini... dan penolakan bantuan kemanusiaan menggarisbawahi bahwa tampaknya ada dorongan untuk perubahan demografis permanen di Gaza yang bertentangan dengan hukum internasional dan sama saja dengan pembersihan etnis," kata Kepala hak asasi manusia PBB, Volker Turk dilansir AFP, Sabtu (17/5/2025).

Gencatan senjata yang sudah berlangsung selama dua bulan antara Israel dan Hamas berhenti pada awal Maret. Hal ini karena ulah Israel yang tiba-tiba memblokade total Gaza.

Aksi Israel ini memicu kurangnya pasokan pangan. Warga Gaza pun terancam kelaparan.

Media Israel melaporkan militer Israel meningkatkan serangan di Gaza. Turk mengingatkan bahwa serangan Israel menimbulkan kekhawatiran akan ada serangan lain yang lebih brutal dan lebih luas cakupannya.

"Kita harus menghentikan waktu atas kegilaan ini," katanya seraya mendesak semua pihak, termasuk negara ketiga yang memiliki pengaruh langsung, untuk menghentikan serangan.

(isa/isa)

Tarakan -

Sengketa lahan antara Santung dan Yesar Tinus di Kelurahan Karang Harapan, Kota Tarakan, Kalimantan Utara semakin memanas. Upaya mediasi yang difasilitasi DPRD Tarakan gagal mencapai kesepakatan, dan mendorong pihak Santung untuk menempuh jalur hukum.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Tarakan pada Kamis (15/5) hingga pukul 17.00 WITA berlangsung alot. Meski di akhir, kedua pihak sepakat untuk mediasi. Namun pertemuan malam harinya di sebuah rumah makan di Tarakan Barat berakhir buntu.

Perwakilan Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tanah Kota Tarakan, Abdullah mengungkapkan pihak Yesar Tinus yang mewakili Edi Supianto alias Apiuw menawarkan 'tali asih' sebesar Rp 200 juta sebagai pengganti, bukan ganti rugi sesuai nilai tanah. Tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh pihak Santung.

"Kami menolak karena itu tidak masuk akal. Mereka seolah menganggap kami menduduki lahan mereka. Kami balik menawarkan Rp 200 juta agar mereka lepaskan lahan 4,8 hektare milik kami, tapi ditolak," ujar Abdullah kepada detikKalimantan, Jumat (16/5/2025).

Negosiasi terhenti setelah pihak Apiuw meminta waktu untuk berkoordinasi dengan anaknya. Namun, Abdullah menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam.

"Kami sedang merumuskan langkah hukum, baik pidana maupun perdata," katanya.

Pihak Santung, yang awalnya ragu terhadap jalur peradilan karena dugaan permainan, kini mengubah strategi. "Kami temukan unsur pidana dari penelitian beberapa pihak. Untuk mengungkap keabsahan dokumen mereka, perlu perintah pengadilan. Makanya, kami terpaksa ke ranah hukum," jelas Abdullah.

Langkah hukum itu juga dimaksudkan sebagai efek jera terhadap praktik penguasaan lahan yang dianggap tidak sah. Abdullah telah melaporkan hasil mediasi yang buntu ini ke Komisi I DPRD Tarakan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tarakan.

"Kami juga mencari solusi lain, termasuk melibatkan pemerintah agar sengketa ini tidak berlarut," tambahnya.

Meski menghadapi banyak kendala, pihak Santung optimistis. "Kami yakin tanah itu hak kami. Fisik, mental, dan finansial sudah kami siapkan untuk berjuang sampai lahan kembali," tegas Abdullah.

Sementara itu, Yesar Tinus enggan berkomentar banyak. "Sama mereka saja, lagi pusing," ujarnya singkat usai RDP.

Sebelumnya, RDP yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Tarakan, Herman Hamid, dan didampingi Ketua Komisi I, Adyansa merekomendasikan mediasi sebagai solusi utama.

"Kami usulkan kedua pihak bertukar nomor telepon untuk mediasi dan mencapai akta perdamaian di BPN, lalu diserahkan ke pengadilan," ujar Adyansa.

(sun/des)

GOWA, iNewsCelebes.id — Ada yang berbeda di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Gowa pada Jumat siang (16/5). Usai salat Jumat, personel Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polres Gowa menggelar aksi sosial bertajuk "Jumat Berkah", dengan membagikan nasi kotak kepada para tahanan kasus penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas, namun wujud nyata kepedulian Satnarkoba Polres Gowa terhadap warga binaan yang tengah menjalani proses hukum. Kasat Narkoba Polres Gowa, IPTU Syarifuddin, menegaskan bahwa aksi berbagi ini bertujuan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan dan membangun hubungan emosional antara aparat kepolisian dan para tahanan.

" Mereka memang sedang menjalani proses hukum, tapi jangan lupa, mereka tetap manusia yang layak mendapatkan perhatian dan kepedulian. Lewat kegiatan sederhana ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri tidak hanya soal penegakan hukum, tapi juga memiliki sisi humanis,” ujar IPTU Syarifuddin.

Puluhan nasi kotak dibagikan langsung oleh personel Satnarkoba ke masing-masing tahanan, tentunya dengan tetap mematuhi prosedur keamanan dan protokol yang berlaku di dalam rutan.

Respons positif datang dari para tahanan. Mereka mengaku senang dan mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh aparat. Tak sedikit yang berharap kegiatan serupa bisa terus berlanjut sebagai penyemangat mereka untuk menjalani proses hukum dan pembinaan.

Lebih dari sekadar membagikan makanan, Satnarkoba Polres Gowa ingin menghadirkan pendekatan yang lebih humanis dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.

“Kami berkomitmen untuk terus menjalin kedekatan dengan masyarakat dan warga binaan, agar tercipta rasa saling menghargai dan membangun motivasi untuk berubah menjadi lebih baik,” tutup IPTU Syarifuddin.

Editor : Thamrin Hamid