JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengaku sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPR Fraksi Partai Gerindra sejak satu minggu lalu.

Hal ini ia sampaikan usai ditanya apakah sudah mengundurkan diri sebagai anggota DPR karena dirinya baru saja dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) hari ini, menggantikan Yasonna Laoly.

"Sudah, sudah lama kami ajukan, tapi kemungkinan karena hari ini dilantik, jadi otomatis hari ini mungkin ditandatangani oleh pimpinan DPR, tapi saya sudah mengajukannya itu sudah seminggu yang lalu," kata Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Meski begitu, ia mengaku baru dihubungi pihak Istana Kepresidenan terkait pelantikan menteri pada pukul 04.00 subuh.

"Bayangkan, subuh jam 4 baru saya tahu akan dilantik hari ini," ujar politikus Partai Gerindra ini.

Lebih jauh, Supratman mengatakan bahwa upacara serah terima jabatan Menkumham baru akan dilakukan pada esok. Kata dia, Menkumham sebelumnya Yasonna Laoly juga akan hadir.

"Besok akan kami serah terima dengan menteri yang lama, sertijabnya besok, di Kumham," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo resmi melantik Supratman Andi Atgas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) di Istana Negara, Senin.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode sisa masa jabatan 2019-2024.

Seusai pembacaan Keppres tersebut, Presiden Jokowi memimpin pembacaan sumpah jabatan yang ditirukan oleh Supratman.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945. Serta akan menjalankan segara peraturan perundangan-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," kata Supratman mengucapkan bunyi sumpah jabatan tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada Supratman Andi Agtas yang baru dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk melakukan reformasi di bidang hukum.

"Yang paling utama adalah melakukan reformasi di bidang hukum ya terutama yang berkaitan dengan banyaknya tumpang tindih aturan diantara satu Undang-Undang dengan yang lain," ujar Supratman usai acara Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Presiden, sebut Supratman, menginginkan agar dilakukan harmonisasi sehingga nantinya tidak ada lagi ego sektoral akibat tumpang tindih peraturan tersebut.

"Jadi, Bapak Presiden menginginkan supaya itu dilakukan harmonisasi dan kemudian itu bisa mengintegrasikan sehingga tidak ada lagi nanti ego sektoral yang diakibatkan oleh tumpang tindih di peraturan perundang-undangan," kata Supratman.

Ia juga mengaku telah berkomunikasi dengan Menkumham sebelumnya, yakni Yasonna Laoly. Ia memastikan program-program yang telah berjalan baik di bawah kepemimpinan Yasonna akan dilanjutkan.

"Saya berteman baik dengan Pak Yasonna dan semalam kami juga kontak dan saya sampaikan bahwa tentu tidak mungkin seketika semua kita ubah dan lain sebagainya. Intinya adalah semua program-program yang baik yang telah dilakukan oleh menteri sebelumnya menjadi kewajiban kami untuk menyempurnakan dan melanjutkan," ucap Supratman.

Presiden Jokowi melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham menggantikan Yasonna Laoly dalam acara pelantikan menteri dan kepala lembaga di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

Adapun Supratman Andi Agtas lahir di Soppeng, Sulawesi Selatan, 28 September 1969.

Ia merupakan anggota DPR RI Partai Gerindra dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah, yang menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi DPR RI.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah, Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) baru menggantikan kader PDIP Yasonna Laoly. Supratman Andi Agtas mengaku berkontak dengan Yasonna semalam sebelum pelantikan.

"Saya berteman baik dengan Pak Yasonna dan semalam kami juga kontak," kata Supratman usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Supratman menyebut dirinya memberi tahu Yasonna soal kebijakan yang tidak akan diubah seketika. Dia menyebut hal baik yang telah dilakukan Yasonna akan dilanjutkan dan disempurnakan.

"Dan saya sampaikan bahwa tentu tidak mungkin seketika semua kita ubah dan lain-lain, dan sebagainya. Intinya adalah semua program-program yang baik yang telah dilakukan menteri sebelumnya menjadi kewajiban kami untuk menyempurnakan itu dan melanjutkan," kata mantan Ketua Badan Legislasi DPR RI itu.

Berikut daftar menteri, wakil menteri dan kepala badan yang dilantik Presiden Jokowi hari ini:

1.⁠ ⁠Supratman Andi Agtas jadi Menkumham RI
2.⁠ ⁠Bahlil Lahadalia jadi Menteri ESDM
3.⁠ ⁠Rosan Roeslani jadi Menteri Investasi
4.⁠ ⁠Angga Raka Prabowo Jadi Wamenkominfo
5. Prof Dadan Hindayana jadi Kepala Badan Gizi
6.⁠ ⁠Hasan Nasbi jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan
7.⁠ ⁠Taruna Ikrar jadiKepalaBPOM.

Simak Video 'Prabowo Tak Hadiri Pelantikan Menteri di Istana, Supratman: Ada Kunker':

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengatakan dia sudah mengajukan surat pengunduran diri dari anggota DPR RI seminggu yang lalu. Ia menyebutkan, setelah dilantik sebagai Menkumham, ada kemungkinan pimpinan DPR RI akan menandatangani persetujuannya.

"Sudah, sudah lama kami ajukan (mundur dari DPR), tapi kemungkinan karena hari ini dilantik, jadi otomatis hari ini mungkin ditandatangani oleh pimpinan DPR, tapi saya sudah mengajukannya itu sudah seminggu yang lalu," ujar Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Supratman mengatakan besok akan serah terima jabatan (sertijab) dengan eks Menkumham Yasonna Laoly. Agenda Sertijab diagendakan pagi hari.

"Besok akan kami serah terima dengan menteri yang lama, sertijabnya besok di Kumham. Saya belum tahu, saya belum tahu jam berapa, mungkin pagi," kata Supratman.

Adapun ia ingin melaksanakan sederet prioritas di dua bulan kepemimpinan di Kementerian Hukum dan HAM. Supratman mengaku bakal mengharmoniskan lembaga permasyarakatan hingga pembenahan di kontrol imigrasi.

"Pertama masih banyak tugas-tugas yang ditugaskan Kementerian Hukum dan HAM, terutama di pembahasan undang-undang. Kemudian, masih banyak harmonisasi yang kita lakukan, juga terkait dengan administrasi hukum di Dirjen AHU, juga pembenahan-pembenahan juga akan kita kontrol di imigrasi, dan juga di lembaga pemasyarakatan," imbuhnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang baru dilantik, Supratman Andi Agtas mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI sejak sepekan lalu.

"Sudah lama kami ajukan, tapi kemungkinan karena hari ini dilantik, jadi otomatis hari ini mungkin ditandatangani oleh pimpinan DPR," kata Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan baru akan berdinas normal sebagai Menkumham pada Selasa (20/8), yang didahului oleh kegiatan serah terima jabatan (sertijab) dari menteri lama ke menteri baru. Adapun mantan Ketua Badan Legislasi DPR RI itu dilantik menjadi Menkumham menggantikan Yasonna Laoly.

"Saya belum tahu jam berapa (sertijab), mungkin pagi," kata dia.

"Yang akan datang kita belum tahu," kata politisi dari Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menggantikan Yasonna Laoly, dalam acara pelantikan menteri dan kepala lembaga di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

Presiden juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo).

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan Yayasan Megabintang menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rp 100 juta, buntut dari anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 diminta lepas jilbab.

Gugatan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Solo dengan nomor perkara 172/Pdt.G/2024/PN Skt, pada Kamis (15/8) pukul 11.00 WIB. Dalam berkas gugatan itu, ada nama Boyamin sebagai penggugat II, dan Rus Utaryono sebagai penggugat III.

Ketua LP3HI sekaligus Penggugat I, Arif Sahudi, mengatakan gugatan itu berkaitan dengan polemik Paskibraka yang dilarang atau terpaksa atau dipaksa, tidak bisa memakai jilbab waktu pengukuhan.

"Kita mendaftarkan gugatan ini, dengan tergugat I adalah Presiden Jokowi (Joko Widodo), sebagai penanggung jawab pelaksanaan upacara ini, dan yang kedua adalah BPIP," kata Arif Sahudi saat konferensi pers di Warung Soto Veteran, Kecamatan Serengan, Solo, Kamis (15/8/2024) lalu.

Menurut Arif, gugatan ini diajukan karena tindakan tersebut melanggar Undang-undang (UU) Hak Asasi Manusia (HAM). Sejak era reformasi, Dia bilang, polemik tersebut baru terjadi tahun ini.

"Memang aturan dari BPIP tidak jelas melarang. Tapi dari format gambar itu jelas, tidak ada gambar orang berjilbab, makanya dilaksanakan tanpa jilbab," ujar Arif.

"Kita sengaja membuat gugatan ini tergesa-ges, dan hari ini harus terdaftar. Karena ingin upacara 17-an nanti sama seperti 17-an kemarin, yang berhijab pakai hijab," sambung dia.

Arif mengakui dalam pengajuan gugatan ini pihaknya belum berkomunikasi dengan korban. Sebab, pihaknya melakukan gugatan sosial.

"Tidak ada (koordinasi), ini gugatan sosial. Tidak ada hubungan dengan korban. Ini murni penegakan hukum, kita ingin yang melanggar ketentuan HAM, ya diluruskan, dan ini jadi pembelajaran, katanya kita ingin toleransi," ucapnya.

Salah seorang kuasa hukum penggugat, Dwi Nurdiansya Santoso, menambahkan petitum gugatan adalah terkait perbuatan melawan hukum pihak tergugat karena dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI itu anggota Paskibraka diduga dipaksa atau terpaksa melepas jilbabnya karena adanya aturan dari BPIP.

"Yang menjadi tuntutan kami, atas kerugian tersebut, pertama adalah meminta uang ganti rugi sejumlah Rp 100 juta untuk biaya pemulihan anggota Paskibraka. Lalu kedua kaitannya dengan ganti rugi karena melepas hijab atau jilbab tersebut dalam upacara pengukuhan tersebut juga Rp 100 juta, kemudian di materialnya kita nol (0) rupiah," kata Dwi saat itu.

Dwi menambahkan, penggugat meminta Presiden Jokowi dan BPIP selaku pihak tergugat untuk menyampaikan permintaan maaf dalam bentuk iklan di 10 media massa baik televisi dan online. Pihaknya juga meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Presiden Jokowi memberhentikan Kepala BPIP.

Video: Truk Trailer Ringsek Tergencet Besi 52 Ton di Pantura Rembang

Video: Truk Trailer Ringsek Tergencet Besi 52 Ton di Pantura Rembang

SERANG, iNewsCilegon.id- Polda Banten menggelar upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju yang dilaksanakan di Lapangan Apel Polda Banten pada Sabtu (17/08).

Wakapolda Banten Brigjen Pol. Hengki memimpin langsung kegiatan Upacara tersebut sekaligus bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup) dan diikuti Pejabat Utama (PJU) serta personel Polda Banten.

Upacara diawali dengan pengibaran bendera merah putih di lanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang dalam Kemerdekaan Republik Indonesia, pembacaan teks Pancasila, pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pembacaan teks Proklamasi dan di akhiri dengan pembacaan doa.

Dalam kesempatannya Wakapolda Banten Brigjen Pol. Hengki menyampaikan bahwa tema kali ini menggambarkan semangat untuk terus bergerak maju dalam upaya memajukan Indonesia.

 “Dengan maksud pentingnya upaya berkelanjutan, inovasi dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa untuk mencapai tujuan kemajuan serta perkembangan yang lebih baik,” kata Hengki saat membacakan amanat Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto. 

Selanjutnya Hengki menyampaikan momentum hari kemerdekaan selalu mengingatkan kita akan perjuangan para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. 

“Dalam mengenang perjuangan mereka, mari kita renungkan nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi bangsa ini yaitu persatuan, keragaman dan semangat gotong royong. Melalui semangat tersebut, kita telah berhasil mengatasi berbagai rintangan dan tantangan dalam perjalanan pembangunan bangsa," ucap Hengki. 

Lebih lanjut Hengki menyampaikan sebagai generasi penerus bangsa, kita patut waspada terhadap penyebaran paham radikal dan ideologi anti pancasila yang telah menyebabkan munculnya aksi terorisme, berkembangnya sikap intoleransi, ujaran kebencian, hoax, meningkatnya potensi konflik sosial dan terkikisnya nilai-nilai bhinneka tunggal ika. Berbagai rongrongan tersebut, merupakan ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa yang berpotensi meluluh lantakkan buah perjuangan pendahulu kita dan hilangnya nilai keberagaman indonesia.

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai keragaman, mari kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan pemisah. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, adil dan harmoni," ujarnya. 

Diakhir, Wakapolda Banten mengajak kepada para peserta upacara untuk bersatu dalam semangat perjuangan. “Saya mengajak kepada seluruh personel untuk bersatu dalam semangat perjuangan menjaga kebhinekaan dan bekerja bersama menuju masa depan yang lebih baik mari kita terus mengibarkan bendera kebangsan dengan kebanggaan dan mengukir prestasi untuk indonesia yang lebih gemilang,” tutupnya. 

Editor : M Mahfud

Polemik Paskibraka putri 2024 yang diduga dilarang mengenakan jilbab berbuntut panjang. Selain dihujani kritik, sejumlah pihak kini mendesak Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, dipecat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan catatan detikcom, Kamis (15/8/2024), Yudian Wahyudi sebetulnya sudah memberikan penjelasan dan meminta maaf terkait polemik Paskibraka wanita melepas jilbabnya.

"BPIP juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita pelepasan jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat Tahun 2024 yang menghiasi pemberitaan," kata Yudian dalam keterangannya, Kamis (15/8).

Meski sudah meminta maaf, sejumlah pihak tetap menuntut pertanggungjawaban. Mereka meminta Presiden Jokowi memecat Yudian Wahyudi.

Andre Rosiade Minta Jokowi Pecat Kepala BPIP

Anggota DPR RI Andre Rosiade salah satu yang bereaksi keras dengan polemik jilbab Paskibraka tersebut. Satu hari sebelum Kepala BPIP meminta maaf, Andre Rosiade lebih dulu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Yudian lantaran tak memahami esensi dari Bhinneka Tunggal Ika.

"Anda (Yudian) paham Bhinneka Tunggal Ika, nggak? Itu semboyan NKRI, semboyan yang menghargai keberagaman di negara kita. Dalih Anda mencerminkan tidak paham Bhinneka Tunggal Ika. Lebih baik dipecat, saya usulin dipecat aja, Pak Jokowi. Bikin gaduh negara. Puluhan tahun kita nggak ada masalah, kok tiba-tiba Anda jadi Kepala BPIP Anda bikin susah, bikin sulit negara. Apalagi kita negara penuh keberagaman, kita negara yang saling menghormati keberagaman dan pandangan agama masing-masing," kata Andre kepada wartawan, Rabu (14/8).

Andre heran dengan jawaban Yudian yang mengklaim tak ada paksaan terkait Paskibraka putri melepas jilbab. Menurut Andre, surat keputusan (SK) standar pakaian Paskibraka yang diteken Yudian-lah yang membuat para anggota Paskibraka mau tak mau menandatangani surat tanpa paksaan.

"Kalau orang diskriminatif gini, pecat aja gitu loh, bikin rusuh, bikin susah negara, bikin susah pemerintah. Ada fitnah terhadap Presiden sama pemerintah jadinya," ujar legislator asal Sumbar itu.

Dia menilai Yudian hanya bersilat lidah untuk membela kebijakan BPIP yang kini menuai kritik dari masyarakat luas. Andre mengatakan Yudian tidak memahami nilai yang terkandung dalam Pasal 29 UUD 1945.

"Jawabannya terlihat bersilat lidah dan merangkai kata-kata aliasomon-omon. Ini orang kalau bacajawabannya merangkai kata-kata aliasomon-omon untuk mencari 1.001 alasan, kalau bicara keseragaman. Berarti orang ini nggak paham Bhinneka TunggalIka," tutur Andre.

Imbas kebijakan BPIP itu, kata Andre, ada anggapan negatif yang muncul terhadap pemerintah. Padahal, lanjut Andre, Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Kemenpora tidak tahu-menahu perihal aturan pakaian Paskibraka 2024.

"Jadi ini orang bikin gaduh, bahkan orang ini seakan-akan bekerjanya untuk siapa ini? Kok seakan-akan ingin mendiskreditkan pemerintah. Akhirnya yang dapat nilai negatif, cap negatif, kan Presiden sama Kemenpora, padahal Presiden dan Kemenpora tidak tahu-menahu dan tidak terlibat. Ini orang ini nggak layak jadi Kepala BPIP," imbuh Andre.

Simak juga Video 'Kontroversi Paskibraka Lepas Jilbab hingga Dikecam Sejumlah Pihak':

[Gambas:Video 20detik]

Cak Imin Minta Kepala BPIP Dicopot

Tak cuma Andre Rosiade, Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga bereaksi serupa. Cak Imin meminta Yudian Wahyudi dipecat.

"Saya menuntut kepala BPIP harus turun dan diganti atas perilaku. Atas perilaku yang tidak benar dan mengganggu rasa keadilan dan persatuan," tegas Cak Imin di kantor DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (15/8).

Cak Imin mengaku heran soal aturan larangan hijab terhadap Paskibraka. Dia lantas menyoroti jawaban Kepala BPIP yang menyebutkan aturan ini merupakan unsur kesukarelaan.

"Setelah dikomplain seluruh Indonesia, jawabannya kesukarelaan. Kalau ada atasan dan bawahan, kesukarelaan itu pasti tidak terjadi. Semua dihinggapi rasa ketakutan atas yang di bawah terhadap yang di atas," terang Cak Imin.

"Ya anak-anak kita pasti sudah lama ingin jadi Paskibraka kan. Jadi untuk kerelaan ya tentu kerelaan yang terpaksa. Oleh karena itu saya menghimbau dari tempat ini. Mari kita tegak lurus dalam Bhinneka Tunggal Ika dan konstitusi. Seberbeda apa pun kita dalam berpakaian, dalam berprinsip agama, dalam bertata sosial," sambungnya.

Cak Imin menyebutkan, kalau diperlukan, kader PKB siap untuk memimpin BPIP. Dia menekankan keutamaan dari kisruhnya ini adalah BPIP tidak lagi boleh memaksakan atas praktik kehidupan dan kebangsaan.

"Kalau perlu PKB kader-kadernya siap memimpin BPIP dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu. Tapi bukan itu tujuannya. Kita ingin seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini, terutama BPIP jangan pernah ada pemaksaan kehendak atas tafsir kebenaran ke-Bhinneka-an Tunggal Ika dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Konstitusi dan keadilan," tuturnya.

Legislator Gerindra Minta Kepala BPIP Dipecat

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra dapil DKI Jakarta II Himmatul Aliyah juga bereaksi keras. Dia pun mendesak agar Yudian Wahyudi diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya meminta Presiden Jokowi memberhentikan Kepala BPIP karena sudah membuat gaduh masyarakat Indonesia perihal Paskibraka diminta untuk melepas hijab pada saat pengukuhan dan pengibaran bendera upacara HUT RI di IKN," kata Himma dalam keterangannya, Kamis (15/8).

Menurut Himma, Kepala BPIP Yudian Wahyudi tidak paham makna sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Apalagi, kata Himma, Pasal 29 UUD 1945 telah menjamin setiap warga negaranya memeluk agama masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

"Jadi kita juga harus menghormati keyakinan beragama warga negara Indonesia termasuk Paskibraka ini, di antaranya menjalan ajaran agamanya, salah satunya dengan berhijab menutup aurat, dengan menyuruh dibuka, sama saja masuk dalam pelecehan terhadap perempuan dan penistaan agama," ujar Himma, yang juga merupakan Purna-Paskibraka Indonesia.

Lebih lanjut, anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra ini meminta agar pemerintah mengembalikan proses seleksi Paskibraka di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebab, menurutnya, sejak diambil alih oleh BPIP, banyak sekali persoalan yang menimbulkan kegaduhan terkait proses seleksi Paskibraka dari tahun ke tahun di tingkat daerah.

"Saya berharap pemerintah bisa mengembalikan kewenangan seleksi Paskibraka ke Kemenpora. Karena sejak dibawah BPIP ini menimbulkan masalah terus. Dan saya juga mengusulkan lebih baik BPIP ini dibubarkan dan pemerintahan ke depan bisa menggantinya dengan lembaga yang lebih kredibel dalam hal pembinaan Pancasila," tutur Himma.

Simak juga Video 'Kontroversi Paskibraka Lepas Jilbab hingga Dikecam Sejumlah Pihak':

[Gambas:Video 20detik]

IKN (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) mengeluarkan pernyataan sikap guna merespons tuduhan-tuduhan yang menyebut Presiden Joko Widodo membuat skenario tiga periode dan ingin merebut partai politik lain.

"Kami nyatakan tuduhan tersebut tidak benar dan tidak berdasar," ujar Tenaga Ahli Madya KSP Asep Cuwantoro dalam keterangan video di Jakarta, Kamis.

Pernyataan sikap KSP ini merespons dinamika perpolitikan nasional khususnya tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi.

Menurutnya, Jokowi dituduh membuat skenario tiga periode, dan ingin merebut sebuah partai politik.

Asep menekankan para pengkritik tidak bisa menyampaikan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta lain untuk membuktikan tuduhan tersebut.

KSP melihat adanya upaya sistematis untuk menjatuhkan dan men-downgrade Presiden Jokowi yang sampai hari ini masih memiliki approvalrating tinggi.

Menurut Asep, Presiden Jokowi sampai hari ini tetap fokus untuk menyelesaikan kerja-kerja yang telah ditetapkan sampai 20 Oktober yang akan datang.

"Kami pun sebagai staf yang ada di Istana selalu diingatkan untuk tetap fokus bekerja mencapai program yang telah ditetapkan," ujarnya.

Dia menekankan sebagai orang Jawa, Presiden memahami betul etika berkomunikasi dengan partai politik.

Asep juga memastikan Jokowi sangat menghormati independensi internal parpol.

"Adapun kedekatan beliau dengan partai politik semata hanya untuk kelancaran dan kesuksesan program kerja pemerintahan," jelasnya.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai GerindraSupratman Andi Agtas menyatakan bakal mengikuti perintah partai terkait kemungkinan masuk Kabinet Indonesia Maju.

Hal ini disampaikan Supratman merespons kesiapannya apabila menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menggantikan Yasonna Laoly.

"Bukan soal siap atau enggak siap, tergantung perintah partai mau ditugaskan di mana. Itu soal lain," kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Supratman pun mengaku baru tahu ia diisukan menjadi Menkumham berdasarkan pemberitaan media massa.

Ia mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maupun Presiden Joko Widodo belum memintanya untuk menjadi Menkumham di Kabinet Indonesia Maju.

"Kalau ada ya pasti saya bilang. Karena saya belum tahu, apanya yang harus saya kasih tahu," ujar Supratman.

Mantan ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini pun menepis anggapan yang menyebut dirinya masuk bursa Menkumham karena kerap meloloskan undang-undang usulan pemerintah selama memimpin Baleg.

"Enggak ada, kita prinsipnya kalau bisa kita percepat ya kita percepat. Dan tidak melanggar prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya kan? Jadi buat saya seperti itu saja," kata dia.

Sebelumnya, muncul pesan berantai yang menyebutkan Supratman bakal menjadi Menkumham menggantikan Yasonna Laoly dalam reshuffle atau perombakan kabinet mendatang.

Sementara itu, Jokowi menyebutkan bahwa perombakan kabinet dapat ia lakukan sewaktu-waktu apabila dirasa perlu.

"Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan (bisa terjadi)," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Training Center PSSI Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024), dikutip dari YouTube Kompas TV.

"Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif," kata Jokowi menambahkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai GerindraSupratman Andi Agtas mengaku tidak tahu-menahu soal isu yang menyebutnya akan menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menggantikan Yasonna Laoly.

Supratman mengatakan, kabar soal potensi perombakan kabinet tersebut baru ia dengar dari pemberitaan media massa.

"Saya belum tahu, saya bukan enggak tahu, maksudnya, hanya dengar dari media. Tapi menyangkut diri saya, saya belum tahu apa apa," kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Supratman pun mengaku belum pernah membahas kemungkinan menjadi Menkumham bersama Presiden Joko Widodo maupun presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Namun, ia menegaskan bahwa akan mengikuti perintah partai apabila diminta untuk masuk kabinet.

"Bukan soal siap atau enggak siap, tergantung perintah partai mau ditugaskan di mana. Itu soal lain," kata Supratman.

Mantan ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini pun menepis anggapan yang menyebut dirinya masuk bursa Menkumham karena kerap meloloskan undang-undang usulan pemerintah selama memimpin Baleg.

"Enggak ada, kita prinsipnya kalau bisa kita percepat ya kita percepat. Dan tidak melanggar prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya kan? Jadi buat saya seperti itu saja," kata dia.

Sebelumnya, muncul pesan berantai yang menyebutkan Supratman bakal menjadi Menkumham menggantikan Yasonna Laoly dalam reshuffle atau perombakan kabinet mendatang.

Sementara itu, Jokowi menyebutkan bahwa perombakan kabinet dapat ia lakukan sewaktu-waktu apabila dirasa perlu.

"Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan (bisa terjadi)," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Training Center PSSI Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024), dikutip dari YouTube Kompas TV.

"Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif," kata Jokowi menambahkan.

MAGELANG, KOMPAS.com - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.

Permintaan itu buntut polemik pelepasan jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat 2024.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir usai acara groundbreaking gedung kuliah di Universitas Muhammadiyah Magelang, Jawa Tengah, Jumat (16/8/2024).

Semula, Haedar menyatakan, BPIP seharusnya menjadi teladan, terutama yang tercermin dari sila 1 dan 2 Pancasila, terkait toleransi menjalankan praktik beragama.

“BPIP justru jangan mempelopori sekularisasi di Indonesia,” kata dia.

Saat ditanyakan perihal tuntutan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) agar Yudian Wahyudi dicopot dari Ketua BPIP, Haedar bilang, ini kewenangan ‘atasannya’.

“Kalau menimbulkan kegaduhan, bahkan bertentangan dengan Pancasila, ya, pimpinan di atasnya kami harapkan melakukan tindakan,” ujar dia.

Dikutip dari laman resminya, BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP).

Sehingga, BPIP menjadi lembaga yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Minta maaf

Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi telah meminta maaf soal adanya 18 anggota Paskibraka putri yang biasa menggunakan jilbab tiba-tiba tidak mengenakan jilbab saat upacara pengukuhan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.

“BPIP juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang. BPIP mengapresiasi seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang tersebut," ujar Yudian, Rabu (14/8/2024).

Yudian pun membantah BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab.

"Penampilan Paskibraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada," ujar dia.

Ia memastikan, paskibraka putri hanya melepas hijab saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Dalam kesempatan lain, paskibraka yang berhijab bisa mengenakan jilbabnya.

Yudian menambahkan, BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut.