Polemik Paskibraka Lepas Jilbab, Muhammadiyah Minta Jokowi Evaluasi Kepala BPIP
Haedar meminta Presiden Jokowi mengevaluasi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, buntut kejadian tersebut. Halaman all
(Kompas.com) 16/08/24 14:00 5514
MAGELANG, KOMPAS.com - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.
Permintaan itu buntut polemik pelepasan jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat 2024.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir usai acara groundbreaking gedung kuliah di Universitas Muhammadiyah Magelang, Jawa Tengah, Jumat (16/8/2024).
Semula, Haedar menyatakan, BPIP seharusnya menjadi teladan, terutama yang tercermin dari sila 1 dan 2 Pancasila, terkait toleransi menjalankan praktik beragama.
“BPIP justru jangan mempelopori sekularisasi di Indonesia,” kata dia.
Saat ditanyakan perihal tuntutan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) agar Yudian Wahyudi dicopot dari Ketua BPIP, Haedar bilang, ini kewenangan ‘atasannya’.
“Kalau menimbulkan kegaduhan, bahkan bertentangan dengan Pancasila, ya, pimpinan di atasnya kami harapkan melakukan tindakan,” ujar dia.
Dikutip dari laman resminya, BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP).
Sehingga, BPIP menjadi lembaga yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
Minta maaf
Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi telah meminta maaf soal adanya 18 anggota Paskibraka putri yang biasa menggunakan jilbab tiba-tiba tidak mengenakan jilbab saat upacara pengukuhan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.
“BPIP juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang. BPIP mengapresiasi seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang tersebut," ujar Yudian, Rabu (14/8/2024).
Yudian pun membantah BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab.
"Penampilan Paskibraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada," ujar dia.
Ia memastikan, paskibraka putri hanya melepas hijab saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Dalam kesempatan lain, paskibraka yang berhijab bisa mengenakan jilbabnya.
Yudian menambahkan, BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut.
#magelang #muhammadiyah #jokowi #paskibraka #paskibraka-lepas-jilbab