JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara ( Mensesneg ) Prasetyo Hadi mengaku belum mendapat kabar terkait rencana Presiden Prabowo Subianto merombak atau reshuffle kabinet Merah Putih. Sebelumnya, Prabowo menyatakan akan menyingkirkan menteri yang tidak bekerja.

Pernyataan Prabowo itu dinilai banyak sebagai tanda Prabowo akan melakukan refhuffle kabinet setelah 100 hari kerja.

"Reshuffle apa, nggak ada Reshuffle," kata Prasetyo Hadi usai menghadiri perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Menteri yang berasal dari Partai Gerindra itu menegaskan dirinya belum mendengar ada rencana reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

"Tidak ada, belum, belum. Masih lagi kerja," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merespons isu reshuffle kabinet di periode 100 hari Kabinet Merah Putih. Apalagi, beberapa kali Prabowo mengingatkan jajarannya berbenah untuk bekerja demi kepentingan rakyat.

"Bahasa Indonesi jelas kan?" kata Prabowo saat ditanya awak media usai menghadiri acara Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 5 Februari 2025.

Lebih lanjut, Prabowo kembali menegaskan bahwa rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Sehingga, seluruh jajarannya diharapkan bisa bekerja dengan benar.

"Jadi, begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu," tegasnya.

Prabowo sekali lagi menegaskan bahwa seluruh jajarannya harus bekerja demi kepentingan rakyat. Ia pun mengancam akan mencopot menterinya jika tak bekerja untuk rakyat.

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," kata Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai GerindraSupratman Andi Agtas menyatakan bakal mengikuti perintah partai terkait kemungkinan masuk Kabinet Indonesia Maju.

Hal ini disampaikan Supratman merespons kesiapannya apabila menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menggantikan Yasonna Laoly.

"Bukan soal siap atau enggak siap, tergantung perintah partai mau ditugaskan di mana. Itu soal lain," kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Supratman pun mengaku baru tahu ia diisukan menjadi Menkumham berdasarkan pemberitaan media massa.

Ia mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maupun Presiden Joko Widodo belum memintanya untuk menjadi Menkumham di Kabinet Indonesia Maju.

"Kalau ada ya pasti saya bilang. Karena saya belum tahu, apanya yang harus saya kasih tahu," ujar Supratman.

Mantan ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini pun menepis anggapan yang menyebut dirinya masuk bursa Menkumham karena kerap meloloskan undang-undang usulan pemerintah selama memimpin Baleg.

"Enggak ada, kita prinsipnya kalau bisa kita percepat ya kita percepat. Dan tidak melanggar prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya kan? Jadi buat saya seperti itu saja," kata dia.

Sebelumnya, muncul pesan berantai yang menyebutkan Supratman bakal menjadi Menkumham menggantikan Yasonna Laoly dalam reshuffle atau perombakan kabinet mendatang.

Sementara itu, Jokowi menyebutkan bahwa perombakan kabinet dapat ia lakukan sewaktu-waktu apabila dirasa perlu.

"Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan (bisa terjadi)," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Training Center PSSI Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024), dikutip dari YouTube Kompas TV.

"Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif," kata Jokowi menambahkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai GerindraSupratman Andi Agtas mengaku tidak tahu-menahu soal isu yang menyebutnya akan menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menggantikan Yasonna Laoly.

Supratman mengatakan, kabar soal potensi perombakan kabinet tersebut baru ia dengar dari pemberitaan media massa.

"Saya belum tahu, saya bukan enggak tahu, maksudnya, hanya dengar dari media. Tapi menyangkut diri saya, saya belum tahu apa apa," kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Supratman pun mengaku belum pernah membahas kemungkinan menjadi Menkumham bersama Presiden Joko Widodo maupun presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Namun, ia menegaskan bahwa akan mengikuti perintah partai apabila diminta untuk masuk kabinet.

"Bukan soal siap atau enggak siap, tergantung perintah partai mau ditugaskan di mana. Itu soal lain," kata Supratman.

Mantan ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini pun menepis anggapan yang menyebut dirinya masuk bursa Menkumham karena kerap meloloskan undang-undang usulan pemerintah selama memimpin Baleg.

"Enggak ada, kita prinsipnya kalau bisa kita percepat ya kita percepat. Dan tidak melanggar prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya kan? Jadi buat saya seperti itu saja," kata dia.

Sebelumnya, muncul pesan berantai yang menyebutkan Supratman bakal menjadi Menkumham menggantikan Yasonna Laoly dalam reshuffle atau perombakan kabinet mendatang.

Sementara itu, Jokowi menyebutkan bahwa perombakan kabinet dapat ia lakukan sewaktu-waktu apabila dirasa perlu.

"Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan (bisa terjadi)," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Training Center PSSI Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024), dikutip dari YouTube Kompas TV.

"Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif," kata Jokowi menambahkan.