Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan gelar jenderal kehormatan terhadap eks Wakapolri Komjen (Purn) Agus Andrianto.

Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa penghargaan bintang empat itu didapatkan oleh Agus lantaran dedikasinya selama menjadi anggota kepolisian.

"Ada acara pelepasan bapak Wakapolri yang lama, yaitu jendral Agus Andrianto, yang dapat promosi Jabatan sebagai Menteri, dan dapat pangkat penghargaan jenderal [kehormatan]," ujarnya di Mabes Polri, Selasa (12/11/2024).

Dia menambahkan, acara pelepasan itu bakal berlangsung di Mabes Polri pada Rabu (13/11/2024). Acara tersebut juga bakal dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Jadi sebagai pengantar Bapak Kapolri, insyaallah besok akan disampaikan secara langsung," tambahnya.

Sebagai informasi, Agus resmi menanggalkan jabatannya sebagai Wakapolri lantaran ditunjuk Prabowo Subianto menjadi Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan.

Hingga kini jabatan yang ditinggalkan oleh Agus masih kosong. Namun demikian, Sandi menegaskan bahwa Kapolri Listyo sudah mengantongi nama anggota Polri yang akan menjabat sebagai Wakapolri.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, nanti sudah ada keputusan yang bisa disampaikan oleh Bapak Kapolri," pungkas Sandi.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menunjuk Komisaris Jenderal Ahmad Dofiri sebagai Wakil Kapolri.

Ahmad Dofiri sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Dia menggantikan Agus Andrianto yang menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pengumuman tersebut disampaikan pada Selasa (12/11/2024) malam melalui surat telegram dengan nomor ST/2517/XI/KEP./2024.

Surat telegram tersebut berisi daftar mutasi pejabat tinggi (pati) dan pejabat menengah (pamen) Polri pada November 2024 yang ditandatangani oleh Kapolri.

"Terdapat 1 ST Mutasi pada tanggal 11-11-2024, *ST/2517/XI/KEP./2024 sebanyak 55 personel," bunyi petikan surat telegram tersebut.

Lima pejabat yang mendapatkan promosi jabatan adalah Komjen Ahmad Dofiri sebagai Wakapolri, Irjen Dedi Prasetyo sebagai Irwasum Polri, Irjen Chryshnanda Deilaksana sebagai Kemendiklat Polri, Brigjen Cahyono Wibowo sebagai Kakortastipidkor, dan Kombes Surya Kumara sebagai Kapuslitbang Polri.

Profil Singkat Komjen Ahmad Dofiri

Ahmad Dofiri merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1989.

Sepanjang kariernya, ia mengemban berbagai posisi strategis.

Memulai karier sebagai Kanit Resintel Polsekta Tangerang di Polda Metro Jaya pada 1990, ia kemudian menjabat sebagai Kanit Resmob Polres Tangerang pada 1991.

Pada 2005, Dofiri diangkat sebagai Kassubag Jabpamentil di Bagian SDM Polri.

Dua tahun kemudian, pada 2007, ia menjabat sebagai Kapolres Bandung, dan pada 2009, ia menjadi Wakapolwiltabes Bandung serta Kapoltabes Yogyakarta.

Kariernya berlanjut ketika ia bertugas sebagai Kabag Kermadagri Robangpers SDE SDM Polri pada 2010, dan selanjutnya dipercaya sebagai Koorspripim Polri.

Ia juga menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya bidang Binkar SSDM Polri pada 2012 dan diangkat sebagai Wakapolda DIY pada 2013.

Dari 2014 hingga 2016, Ahmad Dofiri berperan sebagai Karobinkar SSDM Polri, sebelum akhirnya menjabat sebagai Kapolda Banten dan Karosunluhkum Divkum Polri.

Pada 2016, ia diangkat sebagai Kapolda DIY, dan menjabat sebagai Asisten Logistik Kapolri pada 2019.

Denpasar -

Komjen Ahmad Dofiri resmi ditunjuk menjadi Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri). Dofiri menggantikan Agus Andrianto yang kini menjabat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Komjen Ahmad Dofiri ditunjuk menjadi Wakapolri dalam mutasi terbaru yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Komjen Ahmad Dofiri sebelumnya menjabat Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.

Mutasi itu tertuang dalam surat telegram bernomor: ST/2517/XI/KEP./2024 seperti dilihat detikcom, Selasa (12/11/2024).

Profil Komjen Ahmad Dofiri

Komjen Ahmad Dofiri adalah lulusan terbaik Akademi Polisi (Akpol) angkatan 1998 dengan predikat Adhi Makayasa. Kariernya di Polri terbilang gemilang, dengan berbagai jabatan strategis yang telah dijalani. Dofiri sempat memimpin sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk kasus mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo.

Karier perwira tinggi ini dimulai dengan menjabat sebagai Kapolres Bandung dan Kapolrestabes Yogyakarta. Kemudian, ia dipercaya sebagai Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang menandai lonjakan dalam kariernya. Setelah itu, ia dipromosikan menjadi Kapolda Banten, sebelum akhirnya dirotasi menjadi Karosunluhkum Divkum Polri.

Pada 2016, Dofiri kembali ditugaskan sebagai Kapolda DIY, di mana ia menangani sejumlah kasus besar, termasuk kasus penyebaran hoax yang melibatkan nama Gubernur DIY Sri Sultan HB X, serta serangan teroris di Gereja Katolik Santa Lidwina di Sleman, Yogyakarta.

Pada 2018, Dofiri dipromosikan menjadi Inspektur Jenderal (Irjen), seiring dengan peningkatan status Polda DIY menjadi tipe A. Setelah itu, ia kembali dipanggil ke Mabes Polri untuk menduduki posisi sebagai Aslog Kapolri.

Pada 2020, Dofiri dilantik sebagai Kapolda Jawa Barat (Jabar), dan kemudian menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri pada 2021. Terakhir, pada awal 2023, ia diangkat menjadi Inspektur Pengawasan Umum (Itwasum) Polri sebelum akhirnya kini dipercaya menjabat sebagai Wakapolri.

(dpw/dpw)

Pak Jenderal Agus Andrianto kebetulan mendapatkan promosi jabatan sebagai menteri dan juga pangkat jenderal penghargaan

Jakarta (ANTARA) - Polri akan menggelar acara pelepasan Wakapolri yang lama, Agus Andrianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) pada besok Rabu (13/11).

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Selasa, mengatakan, acara pelepasan itu sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Jenderal Agus selama mengabdi di Korps Bhayangkara.

Selain itu, acara tersebut juga digelar untuk menyambut gelar kehormatan anyar yang didapatkan oleh Agus Andrianto, yaitu dari Komisaris Jenderal Purnawirawan (Komjen), menjadi Jenderal Polisi Kehormatan (Hor) atau bintang empat.

"Pak Jenderal Agus Andrianto kebetulan mendapatkan promosi jabatan sebagai menteri dan juga pangkat jenderal penghargaan," ucapnya.

Nantinya, kata dia, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo akan memberikan penghormatan khusus tersebut.

"Beliau berdedikasi di kepolisian dengan karya-karya beliau. Kemudian, beliau juga mendapatkan kehormatan bisa menjadi menteri. Jadi, sebagai penghargaan dari Bapak Kapolri, insya Allah besok akan disampaikan secara langsung," ujarnya.

Adapun terkait sosok pengganti Agus Andrianto di kursi Wakapolri, Irjen Pol Sandi mengatakan bahwa proses pemilihan pendamping Kapolri saat ini sedang berlangsung dan diharapkan keputusan resmi akan segera diumumkan.

"Untuk calon Wakapolri, seperti yang kami sampaikan, nama-namanya sudah dikantongi oleh Bapak Kapolri," ujarnya.

Nama-nama tersebut, lanjut dia, memiliki kualifikasi yang seimbang dan berkualitas.

"Karena calonnya semuanya mempunyai bobot yang sama, yang kompeten di bidangnya, dan semuanya hebat-hebat," ucapnya.

Terkait jumlah dan identitas para kandidat, Irjen Pol Sandi belum bisa mengungkapkannya kepada publik dan meminta masyarakat menunggu.

Dirinya memastikan bahwa saat ini, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sedang mempertimbangkan dengan hati-hati para kandidat yang layak untuk menduduki posisi tersebut. Apabila ada perkembangan, ia berjanji akan menyampaikan-nya kepada masyarakat.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan pangkat Agus Andrianto menjadi Jenderal Polisi Purnawirawan melalui Keputusan Presiden Nomor 106/POLRI/Tahun 2024.

Kenaikan pangkat ini menandai pencapaian tertinggi dalam karier Agus di Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kini menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia sejak Oktober 2024.

Dalam petikan keputusan yang diterbitkan pada 5 November 2024, Presiden Prabowo menyatakan penghargaan ini sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian panjang Agus Andrianto di institusi Polri.
“Menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Komisaris Jenderal (Purn) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., menjadi Jenderal Polisi Kehormatan,” tulis keputusan tersebut yang dikutip, Selasa 12 November 2024.

Baca juga: 7 Fakta Isi Pembicaraan Prabowo dengan Donald Trump via Telepon

Istri Agus, Evi Agus, turut merayakan kenaikan pangkat suaminya ini melalui unggahan di Instagram, menyampaikan kebanggaannya atas pencapaian tertinggi Agus di institusi kepolisian.

“Alhamdulillah, berbagi kebahagiaan. Papi Agus mendapatkan pangkat kehormatan, kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto S.H., M.H. Ada rasa bangga dan terharu,” tulis Evi, Selasa 12 November 2024.

Dalam unggahan itu, Evi juga mengungkapkan rasa syukurnya atas perjalanan panjang mendampingi Agus sebagai Bhayangkari selama 32 tahun. Ia berharap agar Agus terus diberikan kesehatan dan keberkahan.

“Semoga Papi Agus diberi kesehatan, kesuksesan, barokah, dan selalu dalam lindungan Allah SWT,” tambahnya.

Agus Andrianto, yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1989, telah lama berkarier di kepolisian dengan berbagai jabatan penting. Kini, sebagai Jenderal Kehormatan, pangkat ini menjadi penutup yang penuh penghargaan atas dedikasi Agus selama puluhan tahun di Korps Bhayangkara.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) memindahkan 64 narapidana risiko tinggi di wilayah Sumatera Utara ke Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Keputusan itu diambil guna mewujudkan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang sejalan dengan program Astacita Presiden RI tentang pencegahan maupun pemberantasan korupsi dan narkoba.

"Berdasarkan hasil penindakan dan asesmen, narapidana tersebut terindikasi dan diduga masih mengendalikan peredaran narkoba, love scamming, serta penipuan online dari Lapas dan Rutan," ujar Ketua Kelompok Kerja Humas Ditjen PAS Deddy Eduar Eka Saputra melalui keterangan persnya, Kamis (7/11).

Eduar mengatakan pemindahan puluhan narapidana melibatkan TNI, Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dikoordinasikan langsung oleh Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas, serta didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.

"Kolaborasi ini menunjukkan komitmen lintas institusi dalam menciptakan lapas dan rutan yang terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta penipuan online," kata Eduar.

Narapidana yang dipindahkan ke Nusakambangan akan ditempatkan di Lapas Kelas IIA Karanganyar yang menggunakan sistem pengamanan Super Maximum Security.

Selain untuk menimbulkan efek jera, hal tersebut diharapkan juga dapat memutus jaringan peredaran narkoba serta penipuan online dari lapas dan rutan.

Eduar menambahkan langkah pemindahan tersebut menjadi bagian dari upaya mengatasi masalah kelebihan kapasitas atau overcrowded di Lapas dan Rutan di Sumatera Utara yang saat ini dihuni oleh 32.177 narapidana (data per 5 November 2024) dengan kapasitas ideal sejumlah 14.811 orang.

"Data tersebut menunjukkan lapas dan rutan di Sumatera Utara mengalami overcrowded mencapai 217 persen," ujarnya.

Ia menambahkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan berupaya mewujudkan program Astacita, satu di antaranya dengan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba.

Pemindahan 64 orang narapidana risiko tinggi (high risk) dari Lapas dan Rutan di Sumatera Utara ke Nusakambangan disebut menjadi langkah awal dari komitmen yang diwujudkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Ke depannya akan dilakukan pemindahan narapidana risiko tinggi (high risk) secara bertahap ke lapas wilayah Nusakambangan sebagai upaya mencegah dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta penipuan online, khususnya di lapas dan rutan," kata Eduar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan PemasyarakatanAgus Andrianto menyebutkan bahwa tidak ada target 100 hari kerja di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Agus hanya menegaskan bahwa kementerian yang ia pimpin bakal mengerjakan 13 program yang seusai dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita tidak ada 100 hari," kata Agus selepas rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Selasa (5/11/2024).

"Pokoknya kita akan kerjakan 13 program itu yang mengacu pada arah kebijakan Bapak Presiden," ujar dia.

Eks Wakapolri itu menambahkan, kementeriannya akan mencoba untuk menerjemahkan visi besar Presiden Prabowo Subianto, termasuk soal orientasi kemasyarakatannya, ke lingkungan kementerian.

"Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat kepada warga di sekeliling kantor imigrasi dan pemasyarakatan," kata Agus.

Dalam rapat dengan Komisi XIII, Agus memaparkan 13 program prioritasnya sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yakni

1. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan.

2. Memberdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan.

3. Penguatan dan peningkatan pendayagunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM.

4. Bantuan sosial kepada keluarga warga binaan yang kurang mampu dan masyarakat di sekitar UPT Pemasyarakatan.

5. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif.

6.Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital.

7. Pengembangan Autogate pada seluruh bandara dengan penerbangan internasional.

8. Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengaku tidak memiliki program 100 hari kerja pertama setelah dilantik menjadi bagian di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut Ia sampaikan usai rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11).

"Kita tidak ada (fokus program kerja dalam) 100 hari," kata Agus.

Agus menjelaskan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya akan langsung mengebut 13 program prioritas yang telah dicanangkan. 

Agus kemudian mengungkapkan salah satu strategi yang akan diterapkan untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di sejumlah daerah rawan. Agus mengaku ingin memperketat syarat keimigrasian di daerah rawan TPPO dengan calon imigran harus melampirkan mutasi rekening dalam jangka satu tahun.

"Kita tambahkan persyaratan dalam pengajuan dokumen keimigrasian, kalau bisa syaratnya ditambah aja, dengan melampirkan rekening satu tahun," kata Agus.

Agus menilai pelampiran mutasi rekening tersebut dapat menyaring antara para calon imigran yang hendak berwisata dengan mereka yang ingin menjadi calon migran illegal. Ia menyebut pihak keimigrasian akan mengecek jumlah dana para calon imigran untuk memberikan izin keberangkatan.

"Kalau rekeningnya cuman 100-500 ribu, enggak mungkin dia liburan kan," tutur dia.

Di sisi lain, Agus mengaku sudah membekali sejumlah petugas imigrasi di daerah rawan TPPO terkait upaya pencegahan TPPO. Ia juga mengaku akan berkolaborasi dengan seluruh aparat penegak hukum untuk mengurangi TPPO di seluruh Indonesia.

"Kita sampaikan informasi kepada masyarakat di sana, tentang modus-modus para pelaku dalam mengelabui korbannya," tutur dia.

JAKARTA - TERDAPAT tiga Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi paling senior yang berpeluang menjabat sebagai Wakil Kapolri (Wakapolri) untuk menggantikan Komjen Pol. Agus Andrianto yang ditunjuk menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Agus Andrianto merupakan salah satu Perwira Tinggi (Pati) senior di Polri. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1989. Sebelum jadi Wakapolri, Agus sempat menjabat sebagai Kabareskrim.

Belum lama ini, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memperoleh kandidat wakapolri yang baru. Namun nama-nama tersebut belum dipublikasikan.



Meski begitu Irjen Sandi Nugroho menyebutkan jika posisi wakapolri terbuka tidak hanya untuk jenderal bintang tiga saja, namun juga bintang dua.

Meski begitu, kemungkinan besar yang akan mengisi posisi nomor dua di Polri itu adalah perwira senior.

3 Komjen Polisi Paling Senior yang Berpeluang jadi Wakapolri

1. Komjen Pol. Agung Setya Imam Effendi

Foto/Wikipedia

Komjen Pol. Agung Setya Imam Effendi yang merupakan lulusan Akpol 1988 ini menjadi salah satu Pati Polri yang paling senior, mengingat hampir seluruh jabatan Komjen Polisi saat ini diduduki oleh lulusan Akpol 1989, 1990, dan 1991.

Meski begitu, pria kelahiran 8 Maret 1967 tersebut kemungkinan kecil bisa menjadi wakapolri karena baru saja mendapat jabatan baru pada 18 Oktober 2024. Dirinya kini tengah bertugas sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (Waka BIN).

Dalam riwayat kariernya sendiri, pria asal Wonosobo ini dianggap cukup berpengalaman dengan pernah menduduki posisi Kapolda Riau tahun 2019, Asops Kapolri pada 2021, dan Kapolda Sumatera Utara di 2023.

Sebelum menjabat sebagai Waka BIN, Agung Setya sempay diberi tugas untuk menjadi Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) pada 26 Juni 2024.

2. Komjen Pol. Verdianto Iskandar Bitticaca

Foto/Ist

Komjen Pol. Verdianto Iskandar Bitticaca juga merupakan salah satu dari dua lulusan Akpol 1988 yang masih aktif di Polri sebagai Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi.

Komjen Pol. Verdianto yang lahir pada 4 Januari 1967, kini tengah bertugas sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi. Jabatan tersebut telah diemban olehnya sejak 20 September 2024.

Sebelumnya, Verdianto sempat diberi amanah untuk menjabat sebagai Asops Kapolri di tahun 2023, dan Kapolda Sulawesi Barat pada tahun 2022.

Pria asal Makassar itu juga sempat mengisi posisi Karo Ops Polda Metro Jaya tahun 2016, Danpaspelopor Korbrimob Polri di 2018, dan Kakorpolairud Baharkam Polri pada 2020.

3. Komjen Pol. Ahmad Dofiri

Foto/Wikipedia

Terakhir ada nama Komjen Pol. Ahmad Dofiri yang satu angkatan dengan Komjen Pol. Agus Andrianto, dimana mereka lulus dari Akpol tahun 1989. Saat ini pria asal Indramayu itu tengah menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum Polri.

Bisa dibilang jika jenderal bintang tiga kelahiran 4 Juni 1967 ini menjadi kandidat kuat Wakapolri mengingat pengalamannya yang cukup banyak mengisi jabatan strategis.

Sebut saja seperti Kabaintelkam Polri di tahun 2021, dan Kapolda Jawa Barat pada 2020.

Dirinya juga pernah menjabat sebagai Kapolda Banten, Karosunluhkum Divkum Polri, dan Kapolda DIY di tahun 2016, serta menjadi Asisten Logistik Kapolri pada 2019.

Itulah tiga Komjen Polisi paling senior yang berpeluang menjadi Wakapolri. Meski begitu, selain mereka ada beberapa nama yang cukup potensial seperti Komjen Pol. Fadil Imran, Komjen Pol. Wahyu Widada, dan Komjen Pol. Marthinus Hukom.

JAKARTA - Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyebut Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah mengantongi nama calon Wakapolri pengganti Agus Andrianto yang kini menjadi Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sandi mengatakan, nama yang sudah ada itu pun juga untuk mengisi posisi Kepala Lemdiklat Polri yang ditinggalkan Purwadi Arianto yang diangkat menjadi Wamen PAN-RB.

?Untuk namanya sudah ada, namanya sudah ada. Cuma nanti yang ditunjuk Pak Kapolri siapa yang belum tahu,? kata Sandi Nugroho di Gedung The Tribrata, Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024).

Sandi menuturkan, tidak menutup kemungkinan perwira tinggi (Pati) bintang dua dan tiga bisa menjabat sebagai Wakapolri. Dia menambahkan, yang nantinya ditunjuk sebagai Wakapolri merupakan Pati terbaik. ?Nama sudah ada, bintang dua, bintang tiga itu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Wakapolri atau pun pejabat di Kalemdiklat,? ujar dia.

Dia menambahkan, saat ini Kapolri tengah melihat rekam jejak dari sejumlah pejabat yang nantinya akan menjadi Wakapolri. ?Yang pasti proses sedang berjalan, Bapak Kapolri juga sedang melihat rekam jejak dari masing masing pejabat tersebut dan tentunya yang terpilih adalah pati terbaik polri untuk memegang jabatan tersebut,? jelas dia.

Tentu ini semua harus bekerja sama, agar betul-betul yang dihukum adalah yang terlibat dalam jaringan dan yang jadi korban harus diberikan rehabilitasi sesuai dengan undang-undang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan bahwa korban penyalahgunaan narkoba harus mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan undang-undang (UU), sehingga permasalahan kelebihan penghuni di lembaga pemasyarakatan (lapas) bisa dihindari.

"Tentu ini semua harus bekerja sama, agar betul-betul yang dihukum adalah yang terlibat dalam jaringan dan yang jadi korban harus diberikan rehabilitasi sesuai dengan undang-undang," kata Agus saat kunjungan kerja dengan agenda pengecekan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Jakarta, Selasa.

Menurut Agus, semua pihak harus bekerja sama agar yang dihukum benar-benar orang yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, sehingga yang murni menjadi korban penyalahgunaan bisa diberikan rehabilitasi sesuai peraturan yang berlaku.

Sebab, aktivitas gelap itu merusak dan mengancam kelangsungan hidup generasi penerus bangsa, sehingga penguatan kerja sama harus dilakukan semua pemangku kepentingan, khusus Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri.

"Presiden memiliki perhatian yang besar terhadap keselamatan dan pelindungan kepada warga negara Indonesia. Beliau menghendaki jangan sampai banyak warga negara yang menjadi korban kejahatan narkotika," ujar mantan Wakapolri tersebut.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai kementerian yang merupakan pemecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) juga menjalankan tugas yang selama ini dijalankan oleh Kemenkumham.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto membagi tiga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM); dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kemudian, Prabowo menunjuk dan melantik Natalius Pigai sebagai Menteri HAM. Lalu, Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum, dan Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Lantaran Kemenkumham dibagi menjadi tiga kementerian, pembagian tugasnya juga terbagi tiga.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri HAM menjalankan segala urusan di bidang HAM yang dijalankan Kemenkumham.

Hal itu termaktub dalam Pasal 6 Perpres 139/2024 yang berbunyi, "Menteri Hak Asasi Manusia pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 memimpin dan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

Sementara itu, berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2023, Kemenkumham mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kemudian, Pasal 5 Perpres 18/2023 disebutkan bahwa Kemenkumham memiliki 11 fungsi di bidang hukum, HAM, keimigrasian, pemasyarakatan hingga kekayaan intelektual.

Berikut bunyi Pasal 5 Perpres 18/2023, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
6. pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
9. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden".

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya Kemenkumham memiliki enam Direktorat Jenderal (Ditjen), yakni Ditjen Peraturan Perundang-undangan (PP), Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi, Ditjen Kekayaan Intelektual (KI), dan Ditjen Hak Asasi Manusia (HAM).

Kemudian, ada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

Jika berdasarkan Perpres 18/2023, maka Kementerian HAM dipastikan akan membawahi Ditjen HAM.

Berbeda dengan Komnas HAM

Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dari Komisi Nasional (Komnas) HAM.
Dia mengatakan, Kementerian HAM bertugas untuk membangun dan membuat kebijakan terkait HAM.

"Kementerian HAM adalah Kementerian yang melaksanakan pembangunan hak asasi manusia. Ya, ini agak berbeda, lain dengan Komnas HAM, Komnas HAM mengawasi pembangunan HAM," kata Pigai dalam Serah Terima Jabatan (Sertijab) pada Senin (21/10/2024).

Pigai lantas menyebut, ada tiga tugas pemerintah terkait HAM berdasarkan konstitusi. Pertama, penyelamatan HAM melalui regulasi. Kedua, melindungi warga negara. Ketiga, memenuhi kebutuhan warga negara.