Makassar (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turut mendukung langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan mengirim siswa yang sering berbuat onar dan tawuran ke barak militer untuk dibina karakter, mental, dan disiplinnya.

"Begini, bukan pendidikan militer. Siswa didik di barak, barak pendidikan. Artinya apa? Itu dalam rangka peningkatan yang pertama disiplin, kedua mental, ketiga tanggung jawab, dan keempat moral," ujar Menteri Natalius di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

Upaya Gubernur Jawa Barat yang akan mengirim siswa nakal ke barak militer, kata dia, bukan merupakan pelanggaran HAM sebab tidak ada perlakuan fisik, justru mereka mendapatkan ilmu tentang kedisiplinan yang dilatih tentara.

"Apabila ada perubahan kompetensi pada bidang pendidikan dan itu dibutuhkan," kata dia, "kenapa tidak? Bahkan, pendidikan akan makin bagus sehingga di mana letak pelanggaran HAM-nya?"

Natalius melanjutkan, "Saya sudah kroscek, Pak Gubernur sudah datang ke kantor. Saya tanya ada fisik enggak, dia bilang tidak ada."

Menteri HAM menjelaskan bahwa pendidikan yang memiliki sentuhan fisiknya itu disebut corporal punishment (hukuman fisik) seperti pada masa sekolah dahulu, cubit telinga, pukul pakai rotan, dan perlakuan lainnya.

Dalam istilah ini, kata Natalius, pemberian hukuman yang menimbulkan rasa sakit fisik pada tubuh seperti memukul, menampar, hingga mencambuk, bahkan sampai melukai seseorang.

"Itu corporal punishment, mungkin itu yang kami tidak setuju. Akan tetapi, saya sudah cek, Pak Dedi Mulyadi sudah sampaikan bahwa itu tidak ada. Lebih pada peningkatan satu kemampuan, keterampilan, dan produktivitasnya," kata Natalius.

Tujuan utama dari upaya Deni Mulyadi, kata mantan anggota Komnas HAM ini, dititikberatkan pada disiplin, pembentukan karakter, pembentukan mental, dan pembentukan tanggung jawab bagi anak atau siswa tersebut.

Merespons soal program Dedi Mulyadi bahwa siswa masuk barak adalah bentuk pelanggaran HAM, bahkan telah dilaporkan ke Komnas HAM, Natalius menekankan bahwa Komnas HAM tidak memahami konteks program tersebut.

"Kalau mereka mengerti dengan Deklarasi Beijing atau Deklarasi Riyadh tentang juvenile justice system atau sistem peradilan anak, ini bukan peradilan anak," ucapnya.

Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sumatera Utara menyatakan sebanyak 347 warga binaan pemasyarakatan menerima remisi khusus atau pengurangan masa hukuman pada Waisak 2569 Buddhist Era/2025 Masehi.

"Remisi itu diberikan sebagai bentuk penghargaan negara kepada narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif dan memenuhi syarat administratif maupun substantif," ujar Kepala Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara Yudi Suseno di Medan, Senin.

Yudi mengatakan dari total ratusan warga binaan yang menerima remisi tersebut, sebanyak 204 orang narapidana kasus kriminal umum, narapidana berdasarkan PP 28 Tahun 2006 yakni satu orang dan narapidana berdasarkan PP 99 Tahun 2012 yakni 142 orang.

Lebih lanjut, adapun jenis remisi yang diberikan seluruhnya merupakan remisi khusus I (RK I) yaitu pengurangan masa pidana sebagian dengan yakni RK I selama 15 hari 33 orang.

Kemudian, RK I selama 1 bulan 126 orang, RK I selama 1 bulan 15 hari 38 orang dan RK I selama 2 bulan 7 orang.

"Pemberian remisi itu merupakan salah satu wujud komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mendorong reintegrasi sosial bagi narapidana," ucap Yudi.

Menurutnya, remisi bukan sekadar pemotongan masa pidana, tapi juga menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri selama menjalani masa pembinaan.

Yudi berpesan kepada seluruh warga binaan agar momentum Hari Raya Waisak itu dijadikan sebagai refleksi diri untuk semakin mendekatkan diri pada nilai-nilai spiritual dan moral.

"Saya berharap seluruh warga binaan dapat menjadikan momen keagamaan ini sebagai titik balik dalam perjalanan hidup mereka. Teruslah berbenah dan berbuat baik, karena masih terbuka kesempatan untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik," ucapnya.

Pemberian remisi ini berlangsung secara serentak di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di wilayah Sumatera Utara dan disampaikan secara langsung maupun virtual oleh masing-masing Kepala UPT Pemasyarakatan di wilayah Sumatera Utara.

Denpasar -

Sebanyak 34 narapidana (napi) beragama Buddha di Bali mendapat remisi dalam rangka Hari Raya Waisak 2025. Puluhan warga binaan yang mendapat diskon hukuman itu tersebar di lembaga pemasyarakatan (Lapas) maupun rumah tahanan (Rutan) di seluruh Bali.

"Remisi Hari Raya Waisak diberikan dikarenakan telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai dengan undang-undang pemasyarakatan," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Bali, Decky Nurmansyah, melalui keterangan resmi yang diterima detikBali, Senin (15/5/2025).

Decky menjelaskan pemberian remisi merupakan penghargaan atas upaya warga binaan yang memperbaiki diri selama menempuh masa hukuman. Dia berharap para narapidana dapat termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Berdasarkan data dari Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bali, remisi dalam rangka Waisak terbanyak diterima oleh narapidana dari Lapastik Bangli, yakni 13 orang. Disusul napi dari Lapas Kerobokan sebanyak 10 orang.

Kemudian napi dari LP Perempuan Kerobokan sebanyak 3 orang, Lapas Tabanan (1), Lapas Singaraja (2), Rutan Bangli (3), dan Rutan Gianyar (1). Seluruhnya merupakan penerima remisi khusus (RK) I, yakni mendapat pengurangan masa pidana sebagai penghargaan atas perilaku baik.

Artinya, tidak ada napi yang mendapat RK II dalam rangka memperingati Waisak tahun ini. RK II merupakan jenis remisi yang memungkinkan narapidana bebas langsung setelah menerima remisi.

(iws/iws)

BEKASI - Adhel Setiawan, Wali Murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi melaporkan program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ke Komnas Hak Asasi Manusia (HAM). Laporan itu ia layangkan karena menganggap program Siswa nakal di Barak Militer diduga melanggar HAM.

"Nah, ini menurut saya selaku orang tua, saya merasa ini melanggar hak anak, hak asasi manusia sebagai anak yang dijadikan sebagai objek," kata Adhel saat ditemui di kediamannya di Babelan, kabupaten Bekasi, Senin (12/5/2025).

Adhel menegaskan, setiap anak yang lahir di muka bumi ini milik bakat dan minat yang berbeda. Maka tidak semua anak harus dipukul rata untuk bisa mengikuti program di barak militer.



Sejauh ini dirinya bahkan tak mengetahui kurikulum, metode pembinaan dan tenaga pendidik yang barak militer. Maka dari itu, dirinya menyoroti jaminan setelah sang anak selesai menjalani pembinaan.

"Padahal nggak ada satupun jaminan bahwa dengan dimasukkan ke barak, perilaku anak itu akan menjadi baik setelah keluar dari barak," tuturnya.

Sekadar informasi, Adhel melaporkan program Dedi Mulyadi ke Komnas HAM pada Kamis, 8 Mei 2024. Adhel melapor didampingi oleh LBH Pendidikan Indonesia.

SURABAYA - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur memberikan Remisi Khusus (RK) Waisak kepada 24 orang narapidana beragama Buddha yang tersebar di berbagai Lapas dan Rutan se-Jawa Timur (Jatim)

Remisi ini diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor: PAS-708.PK.05.04, PAS-709.PK.05.04, dan PAS-710.PK.05.04 Tahun 2025. Seluruh narapidana penerima remisi mendapatkan Remisi Khusus I (RK I), yaitu pengurangan masa pidana sebagian. Tidak terdapat narapidana yang memperoleh Remisi Khusus II (RK II) atau langsung bebas pada momen Waisak tahun ini.

"Remisi ini adalah bentuk penghormatan negara terhadap hak beragama narapidana, serta apresiasi atas perilaku baik dan kesungguhan mereka dalam menjalani pembinaan," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jatim, Kadiyono, Senin (12/5/2025).

Para penerima remisi tersebar di sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan, antara lain, Lapas Kelas I Surabaya (5 orang), Lapas Kelas I Malang (4 orang), Rutan Kelas I Surabaya (3 orang), Lapas Perempuan Kelas IIA Malang (3 orang), Lapas Banyuwangi (3 orang) Lapas Pemuda Madiun (2 orang) dan beberapa UPT lainnya masing-masing 1 orang

Remisi Keagamaan diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif, seperti berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin. ?Pemberian remisi ini juga mencerminkan komitmen kami dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif dan sistem pemasyarakatan yang humanis,? tambah Kadiyono.

Pemberian Remisi Khusus Hari Raya Keagamaan merupakan salah satu hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Remisi ini rutin diberikan dalam peringatan hari besar keagamaan seperti Idulfitri, Natal, Nyepi, dan Waisak.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian menetapkan lima mahasiswa sebagai tersangka setelah unjuk rasa di Gerbang Pancasila DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025), berujung ricuh.

Salah satu alasan mahasiswa tersebut jadi tersangka adalah karena pembakaran ban dengan bensin yang disiram secara sembarangan dan hampir mengenai petugas yang berjaga.

Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Danny Yulianto mengatakan, unjuk rasa awalnya berlangsung tertib, namun di tengah aksi, sebagian peserta mulai melakukan perusakan dan tindakan vandalisme.

"Pada saat kejadian, pelaku menyiramkan cairan yang diduga bensin secara acak. Cipratannya sempat mengenai petugas dan bahkan temannya sendiri. Ini yang kami nilai sudah membahayakan," ujar Danny dalam konferensi pers, Senin (12/5/2025).

Lima mahasiswa yang ditangkap berinisial AIK (21), JK (22), SS alias M (19), SBR (25), dan MWS (20).

AIK diduga sebagai pelaku pembakaran ban, sementara JK yang juga merupakan koordinator lapangan melakukan aksi mencoret gerbang DPR dengan tulisan bernada provokatif. Tiga lainnya terlibat dalam pelemparan batu dan pencoretan dengan cat semprot.

Danny menyatakan, penyidik menetapkan kelimanya sebagai tersangka karena ada cukup bukti dari rekaman CCTV, keterangan saksi, dan barang bukti di lokasi.

Mereka dijerat dengan Pasal 160, 170, dan/atau 406 KUHP tentang penghasutan, kekerasan terhadap benda, dan perusakan, dengan ancaman pidana di atas lima tahun.

Polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya ban bekas, botol berisi sisa bensin, pilok, dan pakaian yang dikenakan saat demo.

Sementara itu, tujuh mahasiswa lainnya yang sempat ditangkap telah dipulangkan dengan status sebagai saksi.

Menurut Danny, tindakan tegas perlu diambil karena aksi unjuk rasa tersebut bertepatan dengan persiapan Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar di DPR pada 12–15 Mei 2025.

Ia menegaskan, polisi tidak mempersoalkan substansi tuntutan demo, tetapi tidak akan menoleransi tindakan anarkistis.

"Kalau perbuatannya membahayakan, seperti menyiram bensin sembarangan hingga hampir membakar orang, itu tidak bisa dibiarkan. Kami bertindak demi keselamatan semua pihak," ucapnya.

Surabaya (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur memberikan Remisi Khusus (RK) Waisak kepada 24 orang narapidana beragama Buddha yang tersebar di berbagai Lapas dan Rutan se-Jawa Timur dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak Tahun 2025.

"Remisi ini diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor: PAS-708.PK.05.04, PAS-709.PK.05.04, dan PAS-710.PK.05.04 Tahun 2025," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Kadiyono di Surabaya, Senin.

Ia mengatakan, seluruh narapidana penerima remisi mendapatkan Remisi Khusus I (RK I), yaitu pengurangan masa pidana sebagian. Tidak terdapat narapidana yang memperoleh Remisi Khusus II (RK II) atau langsung bebas pada momen Waisak tahun ini.

"Remisi ini adalah bentuk penghormatan negara terhadap hak beragama narapidana, serta apresiasi atas perilaku baik dan kesungguhan mereka dalam menjalani pembinaan," ujarnya.

Para penerima remisi tersebar di sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan, antara lain:

Lapas Kelas I Surabaya (5 orang)

Lapas Kelas I Malang (4 orang)

Rutan Kelas I Surabaya (3 orang)

Lapas Perempuan Kelas IIA Malang (3 orang)

Lapas Banyuwangi (3 orang)

Lapas Pemuda Madiun (2 orang) dan beberapa UPT lainnya masing-masing 1 orang

Remisi Keagamaan diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif, seperti berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

"Pemberian remisi ini juga mencerminkan komitmen kami dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif dan sistem pemasyarakatan yang humanis," kata Kadiyono.

Pemberian Remisi Khusus Hari Raya Keagamaan merupakan salah satu hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Remisi ini rutin diberikan dalam peringatan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi, dan Waisak.

"Melalui pemberian remisi ini, diharapkan para narapidana semakin termotivasi untuk menjalani masa pidana dengan baik, serta siap kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan taat hukum," ucapnya.

Itu dalam rangka peningkatan yang pertama disiplin, kedua mental, ketiga tanggung jawab, dan keempat moral.

Makassar (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turut mendukung langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan mengirim siswa yang sering berbuat onar dan tawuran ke barak militer untuk dibina karakter, mental, dan disiplinnya.

"Begini, bukan pendidikan militer. Siswa didik di barak, barak pendidikan. Artinya apa? Itu dalam rangka peningkatan yang pertama disiplin, kedua mental, ketiga tanggung jawab, dan keempat moral," ujar Menteri Natalius di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

Upaya Gubernur Jawa Barat yang akan mengirim siswa nakal ke barak militer, kata dia, bukan merupakan pelanggaran HAM sebab tidak ada perlakuan fisik, justru mereka mendapatkan ilmu tentang kedisiplinan yang dilatih tentara.

"Apabila ada perubahan kompetensi pada bidang pendidikan dan itu dibutuhkan," kata dia, "kenapa tidak? Bahkan, pendidikan akan makin bagus sehingga di mana letak pelanggaran HAM-nya?"

Natalius melanjutkan, "Saya sudah kroscek, Pak Gubernur sudah datang ke kantor. Saya tanya ada fisik enggak, dia bilang tidak ada."

Menteri HAM menjelaskan bahwa pendidikan yang memiliki sentuhan fisiknya itu disebut corporal punishment (hukuman fisik) seperti pada masa sekolah dahulu, cubit telinga, pukul pakai rotan, dan perlakuan lainnya.

Dalam istilah ini, kata Natalius, pemberian hukuman yang menimbulkan rasa sakit fisik pada tubuh seperti memukul, menampar, hingga mencambuk, bahkan sampai melukai seseorang.

"Itu corporal punishment, mungkin itu yang kami tidak setuju. Akan tetapi, saya sudah cek, Pak Dedi Mulyadi sudah sampaikan bahwa itu tidak ada. Lebih pada peningkatan satu kemampuan, keterampilan, dan produktivitasnya," kata Natalius.

Tujuan utama dari upaya Deni Mulyadi, kata mantan anggota Komnas HAM ini, dititikberatkan pada disiplin, pembentukan karakter, pembentukan mental, dan pembentukan tanggung jawab bagi anak atau siswa tersebut.

Merespons soal program Dedi Mulyadi bahwa siswa masuk barak adalah bentuk pelanggaran HAM, bahkan telah dilaporkan ke Komnas HAM, Natalius menekankan bahwa Komnas HAM tidak memahami konteks program tersebut.

"Kalau mereka mengerti dengan Deklarasi Beijing atau Deklarasi Riyadh tentang juvenile justice system atau sistem peradilan anak, ini bukan peradilan anak," ucapnya.

Pewarta: M. Darwin Fatir
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menangkap 11 mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Peduli Akan Sosial saat berdemonstrasi di Gerbang Pancasila DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Danny Yulianto menjelaskan, awalnya kesebelas peserta aksi itu berunjuk rasa dengan tertib, tetapi mulai menunjukkan aksi anarkis menjelang sore hari dengan mencoret Gerbang Pancasila dan membakar ban.

Oleh karena itu, petugas kepolisian yang tengah mengawal aksi demonstrasi itu pun memperingati peserta aksi.

“Sudah dilakukan peringatan terhadap yang bersangkutan untuk menghentikan perbuatannya karena dari pihak DPR sendiri sudah menyampaikan meminta untuk tidak dilakukan aksi,” kata Danny dalam jumpa pers di kantornya, Senin (12/5/2025).

“Pada hari itu juga sedang ada kegiatan rapat dan dalam waktu untuk mempersiapkan kegiatan yang sedang berjalan saat ini yaitu pertemuan parlemen negara OKI,” tambah dia.

Untuk diketahui, DPR RI menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen Negara-Negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI).

PUIC ke-19 digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada 12–15 Mei 2025 dengan tema "Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience".

Danny menyebut, mahasiswa tidak mengindahkan peringatan dari polisi. Berdasarkan rekaman alat bukti berupa rekaman video CCTV, mereka justru membakar ban dan melakukan aksi vandalisme.

“Sehingga apabila aksi itu terus dibiarkan, khawatir akan dapat mengganggu persiapan untuk melakukan konvensi tingkat internasional,” ungkap dia.

Dengan begitu, petugas pun menangkap para peserta aksi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menurut hasil penyelidikan, dari 11 mahasiswa, polisi menetapkan 5 orang sebagai tersangka karena diduga melanggar Pasal 160 dan/atau Pasal 170, dan/atau Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kelima mahasiswa yang ditetapkan sebagai tersangka adalah AIK (21), JK (22), SS alias M (19), SBR (25), dan MWS (20). Sementara itu, enam mahasiswa lainnya dipulangkan dengan status sebagai saksi.

AIK berperan sebagai orang yang membakar ban di Gerbang Pancasila DPR/MPR RI. Saat itu, tersangka menyiram bensin secara tidak beraturan sehingga mengenai petugas yang sedang memberi peringatan kepada peserta aksi.

"Sempat mengenai petugas dan juga bahkan teman-temannya yang ikut berunjuk rasa,” ungkap Danny.

JK dituduh melakukan aksi vandalisme dengan mencoret Gerbang Pancasila dengan tulisan bernada provokatif.

Sementara itu, SS alias M terlibat dalam pelemparan batu dan pencoretan pada gerbang tersebut.

“SBR ini juga mengambil batu dan melemparkan ke Gerbang Pancasila DPR RI. Dan terakhir saudara dengan inisial MWS juga melakukan pelemparan ke pintu gerbang Pancasila di belakang DPR RI,” urai Danny.

Ketika ditanya tentang isu yang menjadi tuntutan mereka dalam demonstrasi, Danny tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Namun, ia menyebutkan bahwa para mahasiswa meminta agar kebijakan pemerintah segera dievaluasi oleh DPR RI.

“Bahwasannya Polres Jakarta Pusat tidak masuk ke dalam ranah apa yang menjadi substansi dari unjuk rasa itu,” tegas dia.

Jambi (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jambi berikan remisi kepada 10 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Provinsi Jambi dalam rangka peringatan Hari Raya Waisak 2569 BE.

"Melalui momentum peringatan Hari Raya Waisak 2569 BE tahun 2025 kita (Ditjenpas Jambi) memberikan remisi untuk 10 warga binaan yang beragama Budha," kata Kakanwil Ditjenpas Jambi Hidayat di Jambi, Senin.

Ia mengatakan, pemberian remisi itu tersebar di lima Lapas yang ada di bawah naungan Kantor Wilayah Jambi. Rinciannya lima orang di Lapas Kelas II Jambi, dua orang di lapas khusus perempuan Kabupaten Muaro Jambi, dan masing-masing satu orang di lapas Sabak, Sarolangun dan Tebo. Total ada 10 orang yang mendapat pengurangan masa tahanan.

Rata-rata warga binaan mendapat pemotongan masa tahanan selama satu bulan.

Remisi khusus itu diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang memiliki perilaku baik selama menjalani masa pembinaan di dalam lapas.

Hidayat mengatakan, pada prinsipnya pengurangan masa tahanan tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan toleransi keberagaman antar umat beragama di dalam lembaga pemasyarakatan.

Pemberian remisi bertujuan meningkatkan motivasi, agar warga WBP bisa berbuat lebih baik selama menjalani program pembinaan.

Setelah keluar dari masa pembinaan selama di lapas, diharapkan warga binaan tersebut bisa kembali hidup normal di tengah-tengah keluarga dan masyarakat luas.

"Tidak ada yang langsung bebas, kita berikan remisi khusus ini bagi mereka yang memiliki prilaku baik selama menjalani mas pembinaan, ini merupakan bentuk toleransi kita," katanya.

Langkah ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalisme, transparansi, dan supremasi sipil.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono berharap dukungan pengamanan personel TNI Angkatan Darat kepada jajaran kejaksaan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

"Saya berharap langkah ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalisme, transparansi, dan supremasi sipil," kata Dave Laksono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Dave memandang kebijakan pengamanan oleh TNI di tingkat kejaksaan tinggi (kejati) dan kejaksaan negeri (Kejari) itu bagian dari implementasi kerja sama resmi antara TNI dan Kejaksaan RI.

"Implementasi MoU (memorandum of understanding) antara TNI dan Kejaksaan Agung, yang bertujuan memperkuat sinergi antarlembaga dalam menjaga stabilitas dan kelancaran proses hukum," ujarnya.

Ia mengemukakan bahwa Komisi I DPR RI yang membidangi urusan pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen itu akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kerja sama kedua institusi tersebut.

"Komisi I DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan kebijakan ini berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku serta selaras dengan kepentingan nasional," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/1192/2025 tertanggal 6 Mei 2025 tentang perintah kepada jajaran untuk mendukung pengamanan kejati dan kejari di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan bahwa substansi dari surat tersebut berkaitan dengan kerja sama pengamanan di lingkungan institusi kejaksaan. Surat itu ditujukan kepada jajaran Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) TNI AD.

"Yang akan dilaksanakan ke depan adalah adanya kerja sama pengamanan secara institusi, sejalan dengan adanya struktur Jampidmil (Jaksa Agung Muda Pidana Militer) di kejaksaan," kata Wahyu.

Dalam surat tersebut, jajaran TNI AD diminta agar menyiapkan satu peleton atau 30 personel untuk pengamanan di tingkat kejati, dan satu regu atau 10 personel di tingkat kejari.

Selain itu, dalam surat telegram itu dijelaskan juga bahwa pelaksanaan penugasan pengamanan dimulai pada bulan Mei 2025 sampai dengan selesai.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa reformasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tengah disusun pemerintah tidak dilatarbelakangi oleh tekanan dari negara lain.

Agus menyebut, pembahasan reformasi TKDN telah dimulai sejak Februari 2025, jauh sebelum munculnya dinamika global seperti kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal April.

"Kami ingin tegaskan bahwa reformasi TKDN bukan karena latah, tidak reaktif, dan bukan karena tekanan. Ini sudah kami mulai sejak Februari 2025, jauh sebelum adanya dinamika yang berkembang belakangan ini," ujar Agus di Jakarta, dikutip Senin (12/5/2025).

Menurut Agus, reformasi ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang pemerintah untuk memperkuat industri nasional melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Ia menambahkan, langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperdalam struktur industri dan meningkatkan daya saing nasional.

“Kementerian Perindustrian telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi TKDN selama ini. Reformasi ini bertujuan agar kebijakan lebih adaptif, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi pelaku industri dalam negeri,” kata Agus.

Pemerintah juga memastikan akan melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses reformasi ini agar implementasinya berjalan efektif dan tepat sasaran.

Aturan Baru Soal TKDN

Sebagai bagian dari reformasi tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Regulasi ini menggantikan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan menekankan kewajiban belanja pemerintah terhadap produk dalam negeri, khususnya yang memiliki sertifikat TKDN.

Agus menyebut, Perpres ini menjadi dasar hukum penguatan kebijakan TKDN, termasuk perbaikan mekanisme verifikasi, pemberian insentif, serta pengawasan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah dan BUMN/BUMD.

Dalam Pasal 66 Perpres tersebut, pemerintah menetapkan empat tingkatan prioritas dalam pembelian produk berdasarkan skor gabungan TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP):

• Jika skor gabungan TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) melebihi 40 persen, maka pemerintah hanya bisa membeli produk dengan TKDN di atas 25 persen.
• Jika tidak ada produk dengan skor gabungan di atas 40 persen, tetapi ada produk dengan TKDN di atas 25 persen, maka produk itu bisa dibeli.
• Jika tidak tersedia produk dengan TKDN di atas 25 persen, maka pemerintah bisa membeli produk dengan TKDN di bawah 25 persen.
• Jika tidak tersedia produk bersertifikat TKDN, pemerintah bisa membeli PDN yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

Aturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang memperbolehkan pembelian langsung produk impor jika produk dalam negeri belum memenuhi skor gabungan TKDN dan BMP di atas 40 persen.

Sertifikasi TKDN Akan Dipermudah

Agus juga menjanjikan bahwa pengurusan sertifikat TKDN akan dibuat lebih mudah, murah, dan cepat. Menurut dia, proses sertifikasi selama ini dinilai masih menyulitkan pelaku industri.

“Bagi pelaku-pelaku usaha, pelaku-pelaku industri yang ingin mengurus Sertifikat TKDN, dia akan lebih mudah, murah, cepat,” kata Agus.

Reformasi TKDN, kata dia, juga akan menyederhanakan tata cara perhitungan, memperpendek waktu proses, dan menekan biaya sertifikasi. Langkah ini diharapkan mendorong lebih banyak produk industri dalam negeri untuk mendapatkan sertifikat TKDN dan masuk dalam prioritas belanja pemerintah.

Reformasi ini kini telah memasuki tahap akhir dan disusun berdasarkan kebutuhan sektor industri dalam negeri serta masukan dari uji publik.

“Saya berharap reformasi TKDN ke depan semakin meningkatkan minat usaha dan investasi di Tanah Air, serta meningkatkan kontribusi sektor manufaktur pada perekonomian nasional,” ujar Agus.

(Tim Redaksi: Dian Erika Nugraheny, Teuku Muhammad Valdy Arief)