JAKARTA, KOMPAS.com – Pengemudi ojek online (ojol) kembali menegaskan tuntutannya agar pemerintah segera memberikan payung hukum yang jelas bagi profesi mereka.

Sejak 2017, mereka telah konsisten menyuarakan hal ini, namun hingga kini belum ada tindak lanjut nyata dari pemerintah maupun aplikator.

“Ya, kami konsisten dari semenjak awal, di tahun 2017-2018, hingga saat ini kami terus-terus menyuarakan agar ojol ini diberikan payung hukum," ujar Ketua Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia, Raden Igun Wicaksono, Senin (19/5/2025).

Igun menambahkan bahwa mereka sangat berharap pemerintah segera menegakkan keadilan dengan regulasi yang melindungi hak-hak pengemudi, termasuk pengaturan potongan tarif aplikasi agar tidak memberatkan.

“Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari perusahaan aplikasi atas tuntutan kami. Kondisi ini membuat kami merasa dianaktirikan,” kata Igun.

Pada Selasa (20/5/2025) siang, lebih dari 20.000 pengemudi ojek online dari berbagai daerah di Indonesia akan turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.

Massa akan berkumpul di tiga titik strategis di Jakarta di antaranya Istana Merdeka, Gedung Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR/MPR RI.

Aksi ini melibatkan pengemudi dari berbagai wilayah di Pulau Jawa, termasuk Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat, serta dari Sumatera seperti Palembang dan Lampung.

Selain demonstrasi, para pengemudi juga akan melakukan offbid massal, berpotensi mengganggu layanan ojek dan taksi online sepanjang hari.

Dengan aksi ini, para pengemudi berharap pemerintah dan aplikator segera memperhatikan dan mengakomodasi tuntutan mereka demi masa depan profesi yang lebih adil dan terjamin secara hukum.

JAKARTA - Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No.5 Tahun 2025 tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) untuk sumber energi terbarukan. Aturan ini dianggap memberikan payung hukum yang jelas dan mendorong percepatan investasi di sektor listrik hijau.

Penandatanganan perpanjangan PJBTL perdana di bawah payung Permen ESDM No 5/2025 berlangsung antara PLN UID Suluttenggo dengan PT Buminata Cita Banggai Energi untuk PLTM Kalumpang dan Hanga-Hanga II di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

"Penandatanganan PJBTL sejalan dengan program ketahanan energi yang selalu didorong Presiden Prabowo Subianto. Makin banyak swasta yang terlibat dalam pengembangan PLTM, maka listrik akan lebih mudah dijangkau oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar General Manager (GM) PLN UID Suluttenggo, Atmoko Basuki dalam penandatanganan di Jakarta, dikutip Senin (19/5).



Hengky juga menjelaskan, Kabupaten Banggai dipilih sebagai lokasi PLTM karena memiliki sejumlah air terjun yang airnya tidak pernah surut, sehingga layak dikembangkan untuk PLTM, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. PT Buminata Cita Banggai Energi juga sedang membangun PLTM lainnya di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, yang ditargetkan selesai pada 2026.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gelombang kemarahan pengemudi ojek online (ojol) akan tumpah ruah di Jakarta. Lebih dari 20.000 driver dijadwalkan turun ke jalan dalam unjuk rasa besar-besaran, Selasa (20/5/2025).

Inti dari tuntutan mereka jelas yakni mengenai potongan aplikasi yang selama ini mencekik bagi para driver dan tidak adanya payung hukum yang melindungi profesi mereka.

“Yang paling utama adalah potongan aplikasi. Kami menuntut agar maksimal hanya 10 persen,” kata Ketua Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia, Raden Igun Wicaksono, dalam program Obrolan Newsroom, Senin (19/5/2025).

Namun, masalah bukan cuma soal tarif. Ketiadaan regulasi yang melindungi nasib pengemudi menjadi bara lain yang terus menyala.

“Hingga saat ini ojek online tidak punya payung hukum. Perusahaan aplikasi semena-mena terhadap pengemudi,” tegas Igun.

Ia menyatakan bahwa pihaknya telah konsisten menyuarakan tuntutan sejak 2017, namun hingga kini belum ada tindak lanjut.

Karena itu, mereka mendorong agar keadilan bagi pengemudi ojek online ditegakkan melalui payung hukum dalam bentuk undang-undang.

"Kami ingin keadilan ditegakkan lewat undang-undang,” ujar Igun.

Lebih parahnya lagi, pihak aplikator hingga kini tidak merespons sedikit pun tuntutan dari para pengemudi.

Igun mengatakan, massa aksi dipastikan datang dari berbagai wilayah di Jawa Timur seperti Surabaya, Malang, Lamongan, hingga Jember. Sumatera pun ikut bergelora—dari Lampung hingga Palembang.

“Rencana besok pagi mereka sudah masuk Jakarta. Gabungan pengemudi ojol dan rekan-rekan roda empat. Estimasi kami, bisa lebih dari 20.000 yang ikut aksi,” kata Igun.

Aksi unjuk rasa besar-besaran akan digelar oleh ribuan pengemudi ojek online (ojol) pada Selasa siang.

Demonstrasi ini dipusatkan di tiga lokasi strategis di Jakarta yakni Istana Merdeka, Gedung Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR/MPR RI.

Tak hanya turun ke jalan, para pengemudi juga akan melakukan offbid massal, berhenti menerima order seharian.

Artinya, masyarakat kemungkinan besar akan kesulitan mendapatkan layanan ojol maupun taksi online sepanjang hari.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengatakan penegakan hukum terkait lingkungan hidup tidak akan pandang bulu, baik menyangkut organisasi masyarakat (ormas) sampai dengan pemerintah daerah.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq usai kunjungan ke Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan di Jakarta Utara, Senin, menyampaikan bahwa pihaknya masih memeriksa tempat pembuangan akhir (TPA) ilegal di Cilincing yang diduga dijalankan ormas.

"Jangankan ormas, pemerintah kabupaten dan provinsi saja kita kenakan sanksi hukum, apalagi yang lain," jelasnya.

"Tidak ada pengecualian di mata hukum, jadi semua sama," tambah Hanif.

Dia merujuk kepada sanksi administratif paksaan pemerintah yang diberikan kepada pengelola 343 TPA yang masih menjalankan praktik open dumping atau menumpuk sampah secara terbuka. Sejumlah TPA tersebut sudah ditutup permanen karena melanggar ketentuan lingkungan, termasuk berada di dekat badan air.

Selain sanksi administratif dilakukan pula penegakan hukum pidana, termasuk baru-baru ini menyasar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tangerang, Fachrul Rozi atas kelalaian dalam kebakaran sampah di TPA Jatiwaringin.

Dalam kesempatan tersebut dia juga mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, langkah serupa dapat diambil jika TPST Bantargebang mengalami kebakaran atau terbukti menyebabkan pencemaran karena air dari limbah B3.

Sebelumnya, sejumlah warga di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara sempat mengeluhkan tumpukan sampah yang berada di lokasi yang diduga menjadi TPA ilegal yang berada di dekat rumah mereka.

Menurut keterangan masyarakat, tempat sampah ilegal itu sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir dengan tumpukan yang melebihi tinggi sejumlah bangunan di wilayah tersebut.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

SURABAYA, KOMPAS.com - Gerai es krim beralkohol di Surabaya yang sempat viral dan disegel Satpol PP, kini kembali beroperasi di pusat perbelanjaan Surabaya Barat.

Usaha tersebut, dibentuk Dino Wijaya dan Hariyanto, kini melalui kuasa hukumnya, Feldo Daniel Keppy menjelaskan es krim yang dijual bukan mengandung alkohol berkadar tinggi.

"Es krim yang kami jual, sudah kami cek ke laboratorium, kandungan alkoholnya ada yang hanya 1 persen, 2,2 persen. Pokoknya tidak ada yang sampai 4 persen. Jadi kalau di luar ada yang menyebut sampai 40 persen itu salah besar," tegas Feldo, Senin (19/5/2025).

Feldo menuturkan, kehebohan soal es krim mengandung alkohol di Surabaya itu, bermula saat kliennya bermaksud melakukan strategi marketing dengan mengundang food vlogger ketika mengikuti pameran kuliner.

Namun, yang meladeni food vlooger itu karyawan berhijab.

Walhasil, saat video tersebut di media sosial banyak netizen yang menghujat.

Komentar-komentar miring pun tak bisa dibendung.

Satpol PP Surabay pun langsung turun tangan dan melakukan penyegelan.

Anggota Dewan juga ikut berkomentar. Usaha itu dituding tidak memiliki izin.

"Padahal memang gak ada aturannya. Yang ada aturan izin alkohol produk minuman, waktu kami buka juga sempat ingin mengurus izin tapi ditolak, sebab es krim termasuk makanan," terang Feldo.

Ia memastikan, gerai es krim beralkohol kliennya diizinkan beroperasi kembali, karena sudah melewati semua peninjauan. Termasuk sidang tindak pidana ringan.

Meskipun demikian, gerai tersebut tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan. Dilarang melakukan iklan di media apapun.

Di tenant mereka juga diharuskan tulisan non halal dan 21+.

Selain itu, harus melengkapi izin Cara Produksi Olahan Pangan yang Baik (CPOPB).

Keputusan ini sedang dipenuhi oleh pemilik usaha. Dino dan Hariyanto sedang berusaha bisnis mereka bergeliat kembali.

Sebab, saat viral usaha mereka sempat harus tutup selama 20 hari. Bahkan pegawai mereka terpaksa sempat harus dirumahkan.

"Klien kami kan berusaha, tapi tolong jangan dibuat gaduh, jangan dipersulit. Kalau pun memang ada kekurangan pasti akan kami benahi, tapi tolong jangan dimatikan usahanya," kata Feldo.

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Gerai Es Krim Beralkohol di Surabaya Beroperasi Kembali, Kuasa Hukum : Tolong Jangan Dibuat Gaduh.

JAKARTA - Nama Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi muncul dalam dakwaan kasus judi online (judol) yang menyeret pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Diketahui, Budi Arie kala itu menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi menegaskan menghormati proses hukum.

?Pemerintah itu menghormati proses hukum. Jadi, biarkan saja proses hukum ini berjalan. Dan kita yakin proses hukum ini akan membuka semuanya dengan terang benderang,? tegas Hasan di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/5/2025).



Sementara itu, saat ditanya apakah sudah ada komunikasi langsung dari Istana kepada Budi Arie menyusul namanya yang muncul dalam dakwaan, Hasan mengaku tidak memiliki informasi perihal tersebut.

?Tapi kan kalau komunikasi tidak sulit, ya. Bisa telepon, bisa ketemu kapan saja. Jadi komunikasi itu bukan sesuatu hal yang sulit. Cuma, saya belum punya informasi apakah sudah bicara langsung terkait soal ini,? kata Hasan.

?Walaupun ini kan juga masih penyebutan saja di dalam proses hukum. Jadi artinya beliau sendiri juga belum ada proses hukum apa-apa. Jadi kita pantau saja,? ujar Hasan.

Hasan kembali menegaskan proses hukum harus diikuti. Penegasan ini disampaikan jika Budi Arie dipanggil buntut namanya muncul di dakwaan kasus judol.

?Ya, ikuti saja prosedur hukum. Kita kan enggak mengintervensi proses hukum. Makanya saya bilang, yang salah akan kelihatan salah ketika proses hukum ini berjalan. Yang tidak salah juga jangan dipaksain bersalah. Yang tidak salah juga akan kelihatan tidak bersalah kalau dalam proses hukum, kan gitu,? tegasnya.

Jakarta (ANTARA) - Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang BUMN, media massa di Indonesia penuh dengan berita dan opini yang pada intinya mengungkapkan kekhawatiran bahwa UU tersebut mengakibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa memproses direksi atau komisaris yang melakukan korupsi.

Kekhawatiran itu dikaitkan dengan ketentuan dalam UU yang merupakan Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tersebut tentang status direksi BUMN dan ketentuan tentang status kekayaan/aset BUMN.

UU BUMN 2025 memang menyebutkan bahwa modal negara pada BUMN merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN (Pasal 4A ayat (5)) dan bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN (Pasal 4B).

UU tersebut juga mengatur bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara (Pasal 9G). Diyakini bahwa karena direktur/komisaris tidak lagi dianggap sebagai penyelenggara negara, maka KPK tidak berwenang menindak direksi BUMN saat terjadi korupsi.

Hal yang sama diyakini diakibatkan juga karena UU BUMN 2025 menyebut modal negara pada BUMN merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN dan bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN. Kekuatiran yang disampaikan termasuk juga bahwa direksi BUMN menjadi tidak wajib membuat LHKPN atau laporan harta kekayaan.

Penulis mencoba mendekati isu tentang status penyelenggara negara dari perspektif yang berbeda dari yang digunakan oleh pihak-pihak yang kuatir dengan UU BUMN.

Status sebagai penyelenggara negara sudah disematkan pada direksi dan komisaris BUMN setidak-tidaknya sejak UU 28/1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

UU ini mendefinisikan “Penyelenggara Negara” sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU ini pun menyebutkan secara elaboratif siapa saja yang merupakan penyelenggara negara tersebut, yakni pejabat negara pada lembaga tertinggi negara (karena pada saat itu lembaga MPR masih diberi status sebagai lembaga tertinggi negara); pejabat negara pada lembaga tinggi negara; menteri; gubernur; hakim; pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan penjabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2).

Nah, dalam penguraian tentang “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” itulah tersebutkan direktur BUMN, bersama dengan komisaris dan pejabat struktural lainnya BUMN sebagai penyelenggara negara (Penjelasan angka 7 dari Pasal 2).

Selengkapnya, UU 28/1999 menyebutkan bahwa “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (karena pada waktu itu masih ada BPPN yang sekarang diteruskan oleh PPA); Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa; Penyidik; Panitera Pengadilan; dan Pemimpin dan bendaharawan proyek.

Dengan demikian secara total ada empat belas jabatan yang diberi status sebagai penyelenggara negara di Indonesia dalam konteks membangun sistem penyelenggaraan negara berdasarkan asas-asas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini adalah salah satu produk hukum dari gerakan reformasi Indonesia pada waktu itu.

Penulis sengaja menyajikan daftar ini secara terurai dengan maksud agar kita dapat melakukan kategorisasi subyek atas jabatan-jabatan yang diberi status penyelenggara negara dan mencerna naturnya. Sangat menarik menemukan bahwa di antara 14 jabatan itu, semuanya adalah jabatan-jabatan atau fungsi-fungsi yang bukan merupakan penyelenggara bisnis, kecuali para eksekutif BUMN.

Jika kita jujur melihat, nampaknya memang eksekutif BUMN nyempil sendiri dalam daftar pejabat yang disebut sebagai penyelenggara negara. Bukankah yang lain-lain semua,- selain BUMN,- merupakan institusi pemerintahan dan negara yang bila dikategorikan lanjut terdiri dari pejabat negara dan pemerintah daerah, aparatur sipil negara pada eselon tertentu, aparat penegak hukum (APH) termasuk Polri dan pejabat terkait, TNI, pejabat lembaga pendidikan dan bank sentral dan sejenisnya?

Seluruh kategori ini adalah benar-benar entitas negara yang notabene bukan lembaga yang mencari keuntungan, dan bahwa hanya BUMN satu-satunya yang memiliki nature bisnis alias untuk mencari keuntungan. Tidak dapat disangkal bahwa dari nature masing-masing 14 jenis jabatan yang oleh UU 28/1999 diberi status sebagai penyelenggara negara, hanya BUMN yang berbeda sendiri.

Mungkin ini salah satu reasoning yang ada dalam pikiran pemerintah dan pejabat legislasi pada saat merumuskan UU BUMN 2025 dan menelorkan konsep tentang status direktur BUMN yang bukan sebagai penyelenggara negara.

Bukan berarti bahwa pandangan orang-orang yang mengkuatirkan UU BUMN 2025 sebagaimana digambarkan di atas salah, namun bahwa dilepaskannya status “penyelenggara negara” dari direktur dan komisaris BUMN adalah wajar, bahkan sangat wajar.

Kewajaran ini tentunya semakin ter-justified oleh kenyataan bahwa BUMN kini dalam rezim UU 1/2025 memang diposisikan sebagai aset yang diperlakukan terpisah dari aset negara dalam konteks pemerintahan. Artinya, jika UU 1/2025 tidak memperkenalkan konsep baru dimana BUMN diperlakukan sebagai aset yang terpisah dari aset negara melainkan tetap pada konsep lama sebagai aset negara secara langsung maka sangat wajarlah jika penghilangan status “penyelenggara negara” dari para direktur/komisaris BUMN dikuatirkan.

Bagaimana dengan kekuatiran soal LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara)? Walaupun direksi/komisaris BUMN, by norm, terlepas dari kewajiban untuk membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dalam konteks sistem LHKPN KPK (Perkom KPK 07/2016 dan perubahannya), tidak berarti bahwa mereka tidak dapat diwajibkan untuk membuat laporan yang substansinya merupakan laporan pengungkapan harta kekayaan. Pada kenyataannya, rezim hukum BUMN sangat ketat terhadap para direktur dan komisaris BUMN sehingga pemberian kewajiban untuk membuat laporan harta kekayaan sangat mungkin dan tidak mungkin akan terlewat.

LHKP BUMN (jika dapat disebut demikian) dapat dimasukkan sebagai bagian dari Kontrak Manajemen yang memang wajib ditandatangani oleh calon anggota direksi BUMN di Indonesia sebelum menjabat.

Di dalam Kontrak Manajemen yang berlaku saat ini (Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-3/MBU/03/2003) komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) terdapat pada urutan pertama dari janji/komitmen direktur terhadap Menteri BUMN yang notabene adalah wakil negara.

Bukankah landasan konseptual dan teori hukum korporasi dari praktek LHKPN para penyelenggara negara selama ini adalah prinsip GCG ini, khususnya prinsip transparency (keterbukaan) dan juga prinsip accountability? Jadi, tidak ada dasar untuk mengkuatirkan bahwa konsep ‘direksi BUMN bukan penyelenggara negara’ yang diperkenalkan oleh UU BUMN 2025 menjadikan direksi BUMN terlepas dari kewajiban membuat laporan harta kekayaan.

Bahkan, dengan semangat BPI Danantara dan pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, penegakan soal transparansi dalam hal harta kekayaan direktur BUMN akan sangat keras dengan konsekuensi langsung dilengserkan dari jabatan sebagai direktur BUMN jika tidak patuh, selain konsekuensi pertanggung-jawaban secara hukum.

LHKP BUMN ini tentunya dapat tetap di-linked-kan pada sistem LHPKN KPK. Ini tentu akan menjadi perhatian para petinggi dalam Dewan Pengawas Danantara, yang tidak akan melewatkannya.

Selanjutnya, apakah benar bahwa konsep ‘direksi BUMN bukan penyelenggara negara’ mengakibatkan KPK tidak berwenang menindak direksi BUMN saat terjadi korupsi?

Jika diamati secara lebih dalam, konsep-konsep baru tentang BUMN --bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN, dan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara-- dimaksudkan untuk menegaskan bahwa walaupun terdapat uang negara dalam permodalan dan aset BUMN, namun BUMN tetap harus menjalankan aset itu secara mandiri menurut cara kerja bisnis murni (business-wise), bukan menurut tata kelola pemerintahan atau tata kelola negara yang memang cenderung berkarakter lamban dan lack of sound ownership.

Konsep-konsep ini dan tujuannya sangat baik, sebab tentu saja, BUMN harus menolak intervensi oleh pemerintah dan menolak penerapan cara kerja dan sistem pemerintah terhadap BUMN, agar BUMN dapat gesit beroperasi dan menghasilkan laba maksimal yang ujung-ujungnya adalah demi kesejahteraan rakyat.

Poin penting dan maksud dari konsep-konsep baru tentang BUMN berdasarkan UU BUMN 2025 adalah kemandirian atau keterpisahan BUMN dari manajemen administrasi pemerintahan dan negara sehingga BUMN benar-benar dapat bergerak sebagaimana layaknya entitas bisnis, bukan dengan maksud untuk membuat direksi BUMN kebal hukum.

Jadi, secara konsep, kita dapat mempercayai bahwa intensi UU BUMN 2025 dengan mengajukan konsep-konsep baru tentang BUMN bukan untuk membuat aparat penegak hukum tidak dapat menyentuh direksi BUMN yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian pada BUMN. Tidak ada ketentuan dalam UU BUMN 2025 yang dapat dimaknai sebagai putusnya hubungan pertanggungjawaban antara BUMN di satu pihak dan negara/pemerintah sebagai pemilik asali modal; bukankah namanya adalah BUMN yang kepanjangannya adalah badan usaha milik “Negara”?

Hubungan pertanggungjawaban BUMN terhadap negara sama sekali tidak hapus. BUMN dan Danantara adalah subyek hukum di dalam wilayah dan sistem negara Indonesia yang wajib taat terhadap hukum yang berlaku, dan exposure-nya terhadap penegakan dan penindakan hukum tidak lebih kecil dibandingkan dengan subyek hukum lain manapun.

*) Faoso F. Telaumbanua adalah advokat yang saat ini memimpin Fungsi Hukum & Kepatuhan dan menjadi koordinator sistem manajemen anti-penyuapan pada sebuah perusahaan dalam grup sebuah BUMN.

Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Ahli psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel, menilai kasus grup media sosial yang diduga menyebarkan konten inses dan perilaku seksual menyimpang menjadi alarm serius bagi sistem hukum di Indonesia.

Ia menilai, regulasi yang ada saat ini belum mampu menjaga nilai-nilai moralitas seksual dalam masyarakat.

Kasus ini, kata dia, menjadi bukti betapa sejumlah pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bersifat amoral.

"Saya sebut amoral karena pasal-pasal itu tidak menjiwai nilai-nilai moralitas, etik, dan kesakralan seks yang ada di masyarakat kita,” ujar Reza saat dihubungi, Senin (19/5/2025).

Pernyataan ini muncul setelah Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya membuka penyelidikan terhadap sebuah grup Facebook yang diduga menjadi wadah berbagi konten inses dan menyimpang secara seksual.

Dugaan tersebut juga mengarah pada perilaku pedofilia dan pelecehan terhadap anak-anak di bawah umur.

Menurut Reza, inses—terutama jika dilakukan terhadap anak-anak atau dalam relasi kuasa yang timpang—jelas merupakan tindak kejahatan yang dapat dijerat pidana.

Namun, jika dilakukan secara sukarela oleh dua orang dewasa dan tidak melibatkan unsur kekerasan, celah hukum masih terbuka.

“Bayangkan jika inses dilakukan oleh ibu dan anak laki-lakinya yang belum menikah dan mereka sama-sama setuju. Dalam situasi seperti itu, hukum kita tidak bisa memidanakan mereka. Inilah yang saya sebut kekosongan hukum,” tegasnya.

Reza menyayangkan, meskipun masyarakat mengecam keras praktik seperti itu, hukum justru tertinggal dalam melindungi masyarakat dari perilaku yang dianggap amoral.

Ia mendorong agar DPR RI merevisi UU TPKS dan memperluas cakupan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

“Beragam orientasi dan perilaku seksual belum sepenuhnya dijangkau hukum. Akibatnya, masyarakat menjadi tidak terlindungi dari tindakan amoral dan bejat,” kata dia.

Lebih lanjut, Reza menjelaskan, meskipun hukum belum mengatur inses secara spesifik, konten bermuatan seksual menyimpang yang disebar di media sosial tetap bisa dijerat dengan sejumlah aturan lain.

“Para pelakunya bisa dijerat dengan UU Perlindungan Anak, UU Pornografi, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik,” ujar dia.

“Tinggal lagi seberapa jauh otoritas penegakan hukum, dalam hal ini kepolisian, akan memproses pidana anggota Facebook tersebut yang jumlahnya puluhan ribu itu,” tambahnya.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menanggapi vonis delapan tahun penjara terhadap Muhammad Haryono (MH), saksi pelaku atau justice collaborator (JC) dalam kasus penembakan warga oleh oknum polisi di Kalimantan Tengah.

Putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, Senin (19/5/2025).

Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati, menyatakan bahwa vonis tersebut sudah sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap JC, yakni harus lebih ringan daripada hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku utama.

“Yang jelas, hukuman 8 tahun penjara terhadap MH ini sesuai, bahwa dia harus lebih rendah dari pelaku utama (Brigadir Anton),” ujar Sri usai menghadiri sidang vonis di Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Sri menambahkan, LPSK mengapresiasi majelis hakim yang mempertimbangkan status MH sebagai JC dalam putusannya.

Menurutnya, peran JC seperti Haryono sangat penting dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap suatu perkara secara terang.

“Itu perannya LPSK dan saya kira menjadi penting di situ, kami memastikan bahwa memang ada anggota masyarakat yang bersedia untuk menjadi saksi sekalipun dia terlibat dalam suatu tindak pidana,” jelasnya.

Haryono diketahui merupakan sopir taksi daring yang turut serta dalam kasus bersama Brigadir Anton, namun berstatus sebagai JC karena memberikan informasi penting kepada penyidik.

Sri menegaskan bahwa vonis terhadap Haryono telah memenuhi prinsip bahwa hukuman bagi JC harus lebih ringan dari terdakwa utama yang telah divonis penjara seumur hidup.

Mengenai apakah vonis 8 tahun masih dianggap berat, Sri menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada tim penasihat hukum terdakwa.

Meski demikian, LPSK membuka kemungkinan untuk memberikan pendampingan kepada Haryono jika pihaknya memutuskan menempuh upaya banding atau kasasi.

“Saudara MH berhak mengajukan banding atau kasasi, silakan dipertimbangkan, dan itu bukan kewenangan dari LPSK,” tutup Sri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa istana tidak bisa mengintervensi proses hukum terkait disebutnya nama Menteri Koperasi Budi Arie dalam dakwaan kasus judi online.

Menurut Hasan, proses hukum yang berjalan pasti akan mengungkap kebenaran secara terang benderang.

"Ya, ikuti saja prosedur hukum. Ya kita kan tidak mengintervensi proses hukum. Makanya saya bilang, yang salah akan kelihatan salah ketika proses hukum ini berjalan. Yang tidak salah juga jangan dipaksain bersalah,” kata Hasan dikutip dari Kompas TV, Senin (19/5/2025).

Di lain sisi, Hasan mengaku, belum mendapat informasi apakah sudah ada komunikasi yang dilakukan ke Budi Arie terkait kasus tersebut.

Oleh karena itu, dia meminta semua pihak menunggu proses hukum yang berjalan.

“Cuma, saya belum punya informasi apakah sudah bicara langsung terkait soal ini. Walaupun ini kan juga masih penyebutan saja di dalam proses hukum. Jadi, artinya beliau sendiri juga belum ada proses hukum apa-apa. Jadi, kita pantau saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Hasan mengatakan, istana menghormati proses hukum yang berjalan terkait persidangan kasus suap pengamanan situs judi online (judol).

Sebelumnya, nama Budi Arie muncul dalam surat dakwaan kasus suap pengamanan situs judi online yang dibacakan pada sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 14 Mei 2025.

Surat dakwaan itu ditujukan untuk Zulkarnaen Apriliantony, satu dari 24 tersangka kasus judol yang menyeret sejumlah nama pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika, kini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Diketahui, Zulkarnaen merupakan orang terdekat Budi Arie.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Reza Prasetyo Handono mengonfirmasi bahwa dakwaan tersebut dibacakan oleh jaksa penuntut umum Pompy Polansky Alanda pada sidang 14 Mei 2025.

"Semua yang ada di surat dakwaan itu dibacakan jaksa penuntut umum," kata dia, dilansir dari Kompas.id, Sabtu (17/5/2025).

Peran Budi Arie

Mengacu dalam surat dakwaan itu, keterlibatan Budi Arie dalam perlindungan situs judol bermula pada Oktober 2023, ketika menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Saat itu, Budi Arie meminta Zulkarnaen untuk mencarikan orang yang bisa mengumpulkan data situs judi online.

Zulkarnaen lalu mempertemukannya dengan Adhi Kismanto, orang yang memperkenalkan alat crawling data untuk mengumpulkan situs judol.

Budi Arie kemudian meminta Adhi untuk mengikuti seleksi sebagai tenaga ahli di kementeriannya.

Namun, Adhi gagal dalam proses seleksi karena tidak memiliki gelar sarjana.

Meski demikian, Adhi tetap diterima bekerja di Kemenkominfo atas atensi dari Budi Arie.

Dia bertugas mencari situs judi online untuk dilaporkan ke Riko Rasota Rahmada yang kala itu menjabat sebagai Kepala Tim Take Down.

Pada Januari 2024, ada banyak situs judi online yang dikoordinasikan oleh Alwin Jabarti Kiemas dan Denden Imadudin Soleh, dua terdakwa lain dalam kasus ini.

Denden mengatakan, ada tim Menkominfo yang tengah melakukan patroli mandiri.

Atas hal tersebut, Alwin tak bersedia membayar uang penjagaan, tetapi hanya memberikan uang koordinasi Rp 280 juta kepada Denden.

Selanjutnya, Muhrijan alias Agus mengetahui soal praktik penjagaan laman judol agar tidak diblokir di Kemenkominfo karena mendengar adiknya, Muchlis Nasution sedang berkoordinasi melalui telepon dengan Denden.

Muhrijan kemudian bilang kepada Denden bahwa dia mengetahui adanya praktik penjagaan situs judol sekitar Februari atau Maret 2024 dan mengancam akan melaporkannya kepada Menkominfo.

Melalui pertemuan dengan Denden, Muhrijan meminta uang Rp 1,5 miliar yang akhirnya dipenuhi oleh Denden.

Pada Maret 2024, Muhrijan kembali bertemu dengan Denden untuk meminta uang. Namun, Denden bilang bahwa praktik penjagaan judol saat itu sudah berhenti.

Muhrijan lalu menghubungi Adhi dan mengaku sebagai utusan dari direktur Kemenkominfo untuk meminta bertemu.

Dalam pertemuan itu, Muhrijan meminta agar praktik penjagaan situs judol dilanjutkan karena ada orang Kemenkominfo yang ingin melanjutkan praktik tersebut, yaitu Denden.

Muhrijan menawarkan bagian Rp 1 miliar sampai dengan Rp 5 miliar atau 20 persen dari total keseluruhan dari situs perjudian yang diminta dijaga kepada Adhi.

Tawaran disetujui dan Adhi mempertemukan Muhrijan dengan Zulkarnaen.

Dalam pertemuan itu, Zulkarnaen menyatakan kepada Muhrijan bahwa dirinya adalah teman baik Budi Arie.

Setelah kesepakatan tercapai, praktik penjagaan situs judi online berlanjut hingga 2024. Selama itu, ada ratusan hingga ribuan laman yang dijaga.

Menurut jaksa, ada 3.900 laman yang dijaga pada Mei 2024. Dari penjagaan itu, mereka meraup uang sebesar Rp 48,7 miliar.

Dalam surat dakwaan yang sama, terungkap pula kode pembagian setoran penjagaan situs judi online kepada Budi Arie.

Pembagian itu diberikan melalui perantara Alwin yang bertugas sebagai bendahara untuk mengatur pembagian uang hasil penjagaan situs perjudian yang memberikan kode tersebut.

Jakarta -

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengakui kesulitan dalam mencegah warga negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke Kamboja untuk bekerja secara ilegal. Salah satu pekerjaan ilegal yang kerap dijalani WNI di sana adalah menjadi admin situs judi online (judol).

"(Orang) Indonesia banyak yang berangkat ke Kamboja kemudian bekerja di tempat yang menurut (hukum) di Indonesia tidak diperbolehkan. Contoh, di tempat judi online," kata Plt Dirjen Imigrasi, Brigjen Yuldi Yusman, seusai pertemuan dengan delegasi Kamboja di Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (19/5/2025).

Yuldi menjelaskan, kesulitan utama terletak pada tidak adanya penerbangan langsung dari Indonesia ke Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Akibatnya, banyak WNI yang memilih transit terlebih dahulu ke negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Singapura, atau Filipina sebelum melanjutkan perjalanan darat ke Kamboja.

"Kita itu tidak ada direct flight ke Kamboja. Sehingga, mereka yang berangkat ke Kamboja itu, ada yang ke Thailand dulu, ada yang ke Filipina, ada juga yang ke Malaysia dulu. Karenanya, kami sulit mendeteksi (sejak) awal. Ujung-ujungnya, tujuannya ke Kamboja," jelas Yuldi.

Yuldi menyebut para WNI yang terlibat sindikat judi online umumnya tergiur tawaran gaji besar. Pada 2025, tercatat sudah ada 80 permohonan paspor yang ditolak karena diduga akan digunakan untuk bekerja secara ilegal di Kamboja.

"Tidak ada konfirmasi dari sana (pemerintah Kamboja), tapi dari kami ada 80 pekerja (yang permohonan paspornya) ditolak," ujarnya.

Meski demikian, Yuldi menegaskan tidak semua WNI yang berangkat ke Kamboja terlibat dalam industri perjudian. Ada pula WNI yang bekerja secara legal.

Untuk mencegah lebih banyak WNI terlibat pekerjaan ilegal di luar negeri, Ditjen Imigrasi juga menjalankan program desa binaan. Melalui program ini, warga diberi pemahaman serta pelatihan kerja sebelum berangkat ke luar negeri.

"Dengan desa binaan itu kami memberikan pemahaman dan bekal ataupun pelatihan. Sehingga pada saat mereka berangkat (ke luar negeri) sudah dibekali dengan kemampuan dan ilmu yang bermanfaat untuk (diterapkan) di negara tujuan," jelas Yuldi.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi Indonesia dan delegasi Imigrasi Kamboja menggelar pertemuan bilateral di Nusa Dua. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu keimigrasian seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kerja sama berbagi informasi, hingga pengadaan atase imigrasi.

Yuldi mengatakan, Kamboja merespons positif usulan tersebut. Keberadaan atase dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan TPPO dan persoalan keimigrasian lainnya.

(dpw/dpw)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menghormati proses hukum yang berjalan terkait persidangan kasus suap pengamanan situs judi online (judol).

Sebab, dalam dakwaan kasus itu, nama Menteri Komunikasi dan Informatika 2023-2024 yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi disebut.

“Pemerintah itu menghormati proses hukum. Jadi, biarkan saja proses hukum ini berjalan,” kata Hasan dikutip dari Kompas TV, Senin (19/5/2025).

Hasan meyakini dengan proses hukum yang berjalan. Menurutnya, proses hukum akan mengungkap kebenaran secara terang.

Dia pun meminta publik menunggu proses hukum yang masih berjalan.

“Kita yakin proses hukum ini akan membuka semuanya dengan terang benderang. Jadi, yang salah akan dibilang salah di situ. Yang tidak bersalah juga jangan dipaksakan jadi salah, ya,” ucap Hasan.

“Yang tidak bersalah juga nanti tentu akan terbukti tidak bersalah. Jadi, kita tunggu saja proses-proses seperti ini,” sambungnya.

Di lain sisi, Hasan belum mendapat informasi apakah sudah ada komunikasi yang dilakukan ke Budi Arie terkait kasus tersebut.

Hasan kembali meminta semua pihak menunggu proses yang berjalan.

“Cuma, saya belum punya informasi apakah sudah bicara langsung terkait soal ini. Walaupun ini kan juga masih penyebutan saja di dalam proses hukum. Jadi, artinya beliau sendiri juga belum ada proses hukum apa-apa. Jadi, kita pantau saja,” ujar dia.

Menurut dia, pihak Istana juga tidak bisa mengintervensi proses hukum.

“Ya, ikuti saja prosedur hukum. Ya kita kan tidak mengintervensi proses hukum. Makanya saya bilang, yang salah akan kelihatan salah ketika proses hukum ini berjalan. Yang tidak salah juga jangan dipaksain bersalah,” ucap Hasan.

Sebelumnya, nama Budi Arie muncul dalam surat dakwaan kasus suap pengamanan situs judi online (judol) yang dibacakan pada sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Surat dakwaan itu ditujukan untuk Zulkarnaen Apriliantony, satu dari 24 tersangka kasus judol yang menyeret sejumlah nama pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika, kini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Diketahui, Zulkarnaen merupakan orang terdekat Budi Arie.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Reza Prasetyo Handono mengonfirmasi, dakwaan tersebut dibacakan oleh jaksa penuntut umum Pompy Polansky Alanda pada sidang 14 Mei.

"Semua yang ada di surat dakwaan itu dibacakan jaksa penuntut umum," kata dia, dilansir dari Kompas.id, Sabtu (17/5/2025).

Peran Budi Arie

Mengacu dalam surat dakwaan itu, keterlibatan Budi Arie dalam perlindungan situs judol bermula pada Oktober 2023, ketika menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Saat itu, Budi Arie meminta Zulkarnaen untuk mencarikan orang yang bisa mengumpulkan data situs judi online.

Zulkarnaen lalu mempertemukannya dengan Adhi Kismanto, orang yang memperkenalkan alat crawling data untuk mengumpulkan situs judol.

Budi Arie kemudian meminta Adhi untuk mengikuti seleksi sebagai tenaga ahli di kementeriannya.

Namun, Adhi gagal dalam proses seleksi karena tidak memiliki gelar sarjana.

Meski demikian, Adhi tetap diterima bekerja di Kemenkominfo atas atensi dari Budi Arie.

Dia bertugas mencari situs judi online untuk dilaporkan ke Riko Rasota Rahmada yang kala itu menjabat sebagai Kepala Tim Take Down.

Pada Januari 2024, ada banyak situs judi online yang dikoordinasikan oleh Alwin Jabarti Kiemas dan Denden Imadudin Soleh, dua terdakwa lain dalam kasus ini.

Denden mengatakan, ada tim Menkominfo yang tengah melakukan patroli mandiri.

Atas hal tersebut, Alwin tak bersedia membayar uang penjagaan, tetapi hanya memberikan uang koordinasi Rp 280 juta kepada Denden.

Selanjutnya, Muhrijan alias Agus mengetahui soal praktik penjagaan laman judol agar tidak diblokir di Kemenkominfo karena mendengar adiknya, Muchlis Nasution sedang berkoordinasi melalui telepon dengan Denden.

Muhrijan kemudian bilang kepada Denden bahwa dia mengetahui adanya praktik penjagaan situs judol sekitar Februari atau Maret 2024 dan mengancam akan melaporkannya kepada Menkominfo.

Melalui pertemuan dengan Denden, Muhrijan meminta uang Rp 1,5 miliar yang akhirnya dipenuhi oleh Denden.

Pada Maret 2024, Muhrijan kembali bertemu dengan Denden untuk meminta uang. Namun, Denden bilang bahwa praktik penjagaan judol saat itu sudah berhenti.

Muhrijan lalu menghubungi Adhi dan mengaku sebagai utusan dari direktur Kemenkominfo untuk meminta bertemu.

Dalam pertemuan itu, Muhrijan meminta agar praktik penjagaan situs judol dilanjutkan karena ada orang Kemenkominfo yang ingin melanjutkan praktik tersebut, yaitu Denden.

Muhrijan menawarkan bagian Rp 1 miliar sampai dengan Rp 5 miliar atau 20 persen dari total keseluruhan dari situs perjudian yang diminta dijaga kepada Adhi.

Tawaran disetujui dan Adhi mempertemukan Muhrijan dengan Zulkarnaen.

Dalam pertemuan itu, Zulkarnaen menyatakan kepada Muhrijan bahwa dirinya adalah teman baik Budi Arie.

Setelah kesepakatan tercapai, praktik penjagaan situs judi online berlanjut hingga 2024.

Selama itu, ada ratusan hingga ribuan laman yang dijaga.

Menurut jaksa, ada 3.900 laman yang dijaga pada Mei 2024. Dari penjagaan itu, mereka meraup uang sebesar Rp 48,7 miliar.

Dalam surat dakwaan yang sama, terungkap pula kode pembagian setoran penjagaan situs judi online kepada Budi Arie.

Pembagian itu diberikan melalui perantara Alwin yang bertugas sebagai bendahara untuk mengatur pembagian uang hasil penjagaan situs perjudian yang memberikan kode tersebut.