Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menyebutkan terhitung sejak 2022 lalu hingga saat ini telah menyelesaikan 469 kasus secara adat melalui program keadilan restoratif atau restorative justice.

Ketua BMA Kabupaten Rejang Lebong Ahmad Faizir di Rejang Lebong, Selasa, mengatakan penyelesaian kasus di luar pengadilan ini berupa kasus-kasus ringan seperti perkelahian, asusila, perselingkuhan, kecelakaan lalu lintas, keributan dalam rumah tangga, pencemaran nama baik dan lainnya.

"Untuk kasus-kasus yang tidak berat bisa diselesaikan di luar pengadilan melalui restorative justice, di mana pelaksanaannya BMA bekerja sama dengan Kejari dan Polres Rejang Lebong. Terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan hari ini sudah ada 469 kasus yang berhasil kita selesaikan," kata dia.

Dia menjelaskan, penyelesaian perkara oleh BMA Rejang Lebong ini merupakan yang terbanyak di Sumatera, sehingga tidak heran jika BMA Rejang Lebong menjadi model percontohan program restorative justice (RJ) oleh Mahkamah Agung (MA) di Tanah Air.

Pada penyelesaian perkara atau kasus yang diselesaikan oleh BMA Rejang Lebong tersebut, kata dia, sebelum dilakukan RJ terlebih dahulu dilakukan mediasi antara kedua belah pihak yang berperkara, setelah adanya kesepakatan maka dilakukan perdamaian secara hukum dan adat.

Menurut dia, di Kabupaten Rejang Lebong sudah ada Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2007 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Istiadat Rejang dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Untuk penyelesaian kasus-kasus ringan yang terjadi di daerah itu sepenuhnya menggunakan hukum adat Kabupaten Rejang Lebong.

Salah satu perkara yang berhasil diselesaikan BMA Rejang Lebong ini ialah kasus penyebaran isu Suku, Agama, Ras dan Antar Agama (SARA) di wilayah itu oleh tiga orang pelakunya. Ketiga orang pelaku penyebar isu SARA di media sosial ini dijatuhi hukum cambuk masing-masing 100 kali.

Pelaksanaan hukum cambuk itu sendiri, tambah dia, dilaksanakan di Balai Desa Dusun Sawah, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Senin (12/5). Ketiga orang tersangka pelaku penyebar isu SARA yang ditangkap dan ditahan penyidik Polres Rejang Lebong sejak 10 Maret 2025 lalu akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah dilakukan RJ dan menjalani hukum adat.

Ponorogo -

Seorang penari jathil di Ponorogo mengalami pelecehan. Salah satu penonton sengaja memukul bagian pantat si penari perempuan. Sontak, kejadian yang sempat terekam itu pun viral di media sosial.

Diketahui, peristiwa tersebut terjadi di Desa Tugurejo, Kecamatan Sawoo, Ponorogo pada Senin (11/5/2025) malam. Saat itu, ada pentas seni Reog Obyok. Salah satu bentuk atraksi, selain penampilan Reog juga ada penampilan menari dari para penari Jathil.

Dalam video berdurasi 2 menit itu, tampak seorang penari jathil menari di depan pembarong. Lalu, tiba-tiba datang seorang pria berkaus hitam mendekati penari dan dengan sengaja memukul bagian pantat si penari.

Tak terima dengan perlakuan tak senonoh tersebut, sang penari langsung melabrak si pelaku. Dengan penuh emosi, si penari kesal tampak memarahi dan menampar pelaku.

Oleh pembarong, si penari jathil sempat ditahan agar tidak tersulut emosinya. Video itu pun viral di akun media sosial dan telah ditonton sebanyak 1,7 juta kali.

"Viral ... pemain jathil Reog obyog ponorogo di tampar bagian bawah tubuhnya hingga kaget. Kondisi yg menampar dalam keadaan mabuk, sontak ada sedikit keributan dan dilerai pemain seniman reog lainnya. Admin sudah menghubungi korban juga dan minta izin publikasi. Info terbaru akan di laporkan ke polsek setempat," tulis akun @ponorogo.update.

Kejadian itu pun mendapat berbagai respons warganet. Banyak yang menyayangkan kejadian tersebut. "Maaf banget knp semuanya seperti menganggap wajar...banyak laki laki disana knp diem aja," tulis akun arsyadinata_mams.

"Mbak jathil: "cuma penari bukan elsi"," terang akun el.vinaresa.

"Kok pakai nanya termasuk pelecehan apa bukan. Jelas-jelas pelecehan. Bahkan nyuit-nyuitin aja udah masuk ke pelecehan kok," tulis akun crearuna23.

Diselesaikan polisi secara damai

Kapolsek Sawoo, AKP Yudi Kristiawan membenarkan adanya laporan tersebut saat dikonfirmasi. Namun kasus telah diselesaikan dengan cara damai.

"Pada Senin sore (12/5/2025), kedua belah pihak kita pertemukan di Balai Desa Tugurejo bersama perangkat desa dan Bhabinkamtibmas. Dalam pertemuan itu, pelaku mengakui kesalahannya dan korban juga telah memaafkan," ujar Yudi.

Proses mediasi tersebut dihadiri oleh Bhabinkamtibmas Desa Tugurejo Aipda Suyanto, perangkat desa, korban serta pelaku. Yudi menjelaskan, pihak pelaku mengakui perbuatannya dilakukan dalam kondisi mabuk akibat pengaruh minuman keras.

"Pelaku juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan siap melakukan klarifikasi kepada Paguyuban Reog Ponorogo," tegas Yudi.

(abq/abq)

PADA Sidang Kabinet Paripurna, 5 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan yang menuai keprihatinan luas.

Menanggapi kasus keracunan sekitar 200 anak dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ia menyebut bahwa angka tersebut hanyalah 0,005 persen total penerima program, sehingga secara statistik menunjukkan keberhasilan 99,95 persen.

Dengan kata lain, keracunan massal ini dinormalisasi melalui pendekatan kalkulatif. Namun, dalam pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM), nyawa anak bukanlah sekadar angka, melainkan adalah subjek hak, bukan objek statistik.

Pernyataan ini tidak hanya problematik secara moral, tetapi juga bermasalah dalam kerangka hukum dan teori keadilan.

Dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945, negara menjamin "hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Ketentuan ini dikuatkan oleh Pasal 6 dan Pasal 24 Konvensi Hak-Hak Anak (CRC), yang secara eksplisit mewajibkan negara untuk menjamin hak hidup dan kesehatan anak-anak.

Dalam hal ini, negara bukan sekadar penyedia makanan, tetapi penjamin keamanan dan kualitasnya.

Artinya, ketika makanan yang diberikan justru menimbulkan ancaman kesehatan, maka negara gagal menjalankan kewajiban positifnya dalam kerangka obligation to fulfill hak-hak anak.

Logika "hanya sedikit" merupakan bentuk utilitarianisme sempit, yakni pembenaran kebijakan berdasarkan hasil agregat mayoritas.

Dalam teori keadilan distributif ala John Rawls, prinsip semacam ini ditolak. Rawls menekankan bahwa keadilan sejati hanya dapat terwujud jika kebijakan memberikan perlindungan maksimal kepada mereka yang paling rentan dalam masyarakat—dalam hal ini, anak-anak.

Mengorbankan minoritas demi klaim keberhasilan mayoritas, sekalipun dalam jumlah kecil, bukan hanya tidak etis, tetapi juga bertentangan dengan principle of fairness yang menjadi fondasi demokrasi konstitusional.

Kritik ini pun dapat dibaca melalui kerangka "moral responsibility" ala Iris Marion Young.

Dalam tulisannya "Responsibility and Global Justice: a Social Connection Model", Young menolak gagasan bahwa tanggung jawab hanya muncul ketika ada pelanggaran hukum formal. Ia menegaskan pentingnya tanggung jawab struktural dalam kebijakan publik.

Maka, ketika sistem distribusi MBG menyebabkan keracunan pada anak-anak, tanggung jawab tidak boleh berhenti pada kontraktor atau vendor lokal. Negara sebagai “penguasa” kebijakan publik memiliki tanggung jawab struktural yang melekat.

Dari sisi HAM internasional, respons negara atas kasus ini tidak bisa dibiarkan stagnan. Prinsip non-retrogression dalam hukum hak ekonomi, sosial, dan budaya menyatakan bahwa negara tidak boleh mundur dari capaian hak yang telah diberikan.

Dengan kata lain, program MBG yang didesain untuk meningkatkan gizi anak-anak justru tidak boleh mengakibatkan kemunduran kualitas hidup.

Keracunan anak-anak bukan hanya kegagalan administratif, tetapi merupakan indikasi regresi hak yang serius dan melanggar prinsip progresivitas pemenuhan hak-hak sosial.

Perlu ditegaskan bahwa statistik tidak dapat digunakan sebagai tameng atas kegagalan negara. Dalam kerangka Human Rights-Based Approach (HRBA), keberhasilan program sosial tidak hanya diukur dari capaian kuantitatif, tetapi dari pemenuhan prinsip partisipasi, akuntabilitas, non-diskriminasi, dan keberlanjutan.

Ketika negara memilih untuk mengabaikan sekitar 200 anak yang menjadi korban, maka negara telah melanggar prinsip non-diskriminasi terhadap kelompok kecil dan gagal menjamin akuntabilitas.

Program MBG seharusnya tidak hanya dievaluasi dari distribusi logistik, tetapi dari efektivitas sistem pengawasan mutu, mekanisme pengaduan, serta kecepatan dan transparansi tanggapan terhadap insiden.

Jika tidak, maka program ini bukan hanya “cacat” secara teknis, tetapi juga secara etik dan yuridis.

Karena dalam hak asasi manusia, kegagalan mencegah satu kasus keracunan pun, apalagi dalam skala ratusan, bukan kegagalan kecil—melainkan kegagalan sistemik yang mengabaikan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam layanan publik.

Dalam sistem hukum HAM, tidak ada nyawa yang boleh dihitung sebagai "kerugian kecil." Nyawa seorang anak bukanlah margin of error.

Maka dari itu, pernyataan Presiden Prabowo yang menekankan angka 0,005 persen adalah bentuk banalitas terhadap tragedi.

Ia memindahkan diskursus dari moralitas publik ke dalam hitung-hitungan teknokratik—seolah-olah penderitaan ratusan anak dapat dikompensasi oleh statistik.

Ketika negara gagal mengakui nilai intrinsik dari satu nyawa anak, maka yang hancur bukan hanya kredibilitas program MBG, tetapi juga kepercayaan konstitusional rakyat terhadap negara sebagai pelindung hak-hak dasar.

Maka pertanyaan mendasarnya bukan lagi: “berapa persen anak yang terkena dampak?”, tetapi “mengapa satu pun bisa menjadi korban?”

Penanganan tragedi ini seharusnya menjadi momentum korektif, bukan sekadar defensif. Negara harus berpaling dari sekadar logika persentase dan kembali menegaskan komitmen terhadap nilai dasar Konstitusi dan hak asasi manusia: bahwa setiap anak adalah pribadi yang utuh, bukan angka di dalam laporan.

Dalam demokrasi yang sehat, empati tidak boleh dikorbankan demi efisiensi, dan keselamatan manusia tidak boleh ditawar atas nama pencapaian administratif.

Satu anak yang menjadi korban sejatinya sudah terlalu banyak. Karena dalam kerangka hak asasi manusia, tidak ada ambang batas toleransi untuk penderitaan. Tidak ada angka sekecil apa pun yang bisa membenarkan pembiaran.

Jika satu nyawa anak saja bisa jatuh karena kelalaian sistemik, maka reformasi total bukanlah opsi—melainkan keharusan.

Pun, sebelum kita bicara soal keberhasilan program, kita harus terlebih dahulu memastikan bahwa tidak satu pun anak menjadi korban dari sistem yang seharusnya melindunginya.

PADA Sidang Kabinet Paripurna, 5 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan yang menuai keprihatinan luas.

Menanggapi kasus keracunan sekitar 200 anak dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ia menyebut bahwa angka tersebut hanyalah 0,005 persen total penerima program, sehingga secara statistik menunjukkan keberhasilan 99,95 persen.

Dengan kata lain, keracunan massal ini dinormalisasi melalui pendekatan kalkulatif. Namun, dalam pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM), nyawa anak bukanlah sekadar angka, melainkan adalah subjek hak, bukan objek statistik.

Pernyataan ini tidak hanya problematik secara moral, tetapi juga bermasalah dalam kerangka hukum dan teori keadilan.

Dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945, negara menjamin "hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Ketentuan ini dikuatkan oleh Pasal 6 dan Pasal 24 Konvensi Hak-Hak Anak (CRC), yang secara eksplisit mewajibkan negara untuk menjamin hak hidup dan kesehatan anak-anak.

Dalam hal ini, negara bukan sekadar penyedia makanan, tetapi penjamin keamanan dan kualitasnya.

Artinya, ketika makanan yang diberikan justru menimbulkan ancaman kesehatan, maka negara gagal menjalankan kewajiban positifnya dalam kerangka obligation to fulfill hak-hak anak.

Logika "hanya sedikit" merupakan bentuk utilitarianisme sempit, yakni pembenaran kebijakan berdasarkan hasil agregat mayoritas.

Dalam teori keadilan distributif ala John Rawls, prinsip semacam ini ditolak. Rawls menekankan bahwa keadilan sejati hanya dapat terwujud jika kebijakan memberikan perlindungan maksimal kepada mereka yang paling rentan dalam masyarakat—dalam hal ini, anak-anak.

Mengorbankan minoritas demi klaim keberhasilan mayoritas, sekalipun dalam jumlah kecil, bukan hanya tidak etis, tetapi juga bertentangan dengan principle of fairness yang menjadi fondasi demokrasi konstitusional.

Kritik ini pun dapat dibaca melalui kerangka "moral responsibility" ala Iris Marion Young.

Dalam tulisannya "Responsibility and Global Justice: a Social Connection Model", Young menolak gagasan bahwa tanggung jawab hanya muncul ketika ada pelanggaran hukum formal. Ia menegaskan pentingnya tanggung jawab struktural dalam kebijakan publik.

Maka, ketika sistem distribusi MBG menyebabkan keracunan pada anak-anak, tanggung jawab tidak boleh berhenti pada kontraktor atau vendor lokal. Negara sebagai “penguasa” kebijakan publik memiliki tanggung jawab struktural yang melekat.

Dari sisi HAM internasional, respons negara atas kasus ini tidak bisa dibiarkan stagnan. Prinsip non-retrogression dalam hukum hak ekonomi, sosial, dan budaya menyatakan bahwa negara tidak boleh mundur dari capaian hak yang telah diberikan.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum telah terjadi pada Selasa (13/5), dan berikut lima berita pilihan yang dapat Anda baca pada pagi ini, yakni mulai dari perkiraan transaksi belanja narkoba ilegal di Indonesia hingga MA menolak permohonan peninjauan kembali (PK) mantan Menkominfo Johnny Gerard Plate.

1. Jenazah Kolonel Antonius Hermawan siang ini dibawa ke Yogyakarta

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana mengatakan bahwa jenazah Kolonel Antonius Hermawan yang tewas akibat ledakan pada pemusnahan amunisi afkir di Garut, Jawa Barat, akan dibawa ke kampung halaman korban di Desa Kaliwungu, Desa Harjobinangun, Provinsi Yogyakarta, Selasa (13/5) pukul 12.45 WIB.

Selengkapnya baca di sini.

2. BNN: Potensi transaksi belanja narkoba ilegal Rp524 triliun per tahun

Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkirakan potensi nilai transaksi belanja narkoba ilegal di Indonesia mencapai Rp524 triliun per tahun.

Selengkapnya baca di sini.

3. MA tolak peninjauan kembali mantan Menkominfo Johnny Plate

Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate dalam kasus korupsi pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo pada tahun 2020—2022.

Selengkapnya baca di sini.

4. Komisi III DPR apresiasi Polri tangguhkan penahanan mahasiswi ITB

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang memberikan penangguhan penahanan terhadap mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial SSS.

Selengkapnya baca di sini.

5. Polisi selidiki penyebab kecelakaan tunggal jip wisata di jalur Bromo

Kepolisian Resor (Polres) Malang, Jawa Timur, melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab kecelakaan tunggal jip yang mengangkut delapan wisatawan di jalur wisata arah Gunung Bromo.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelarian tahanan bernama Januar Murdianto alias Jawir yang kabur usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara berakhir, Senin (12/5/2025).

Januar melarikan diri bersama tahanan lain bernama Dio Adhy Setya usai menjalani sidang dengan dakwaan melanggar Pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP di PN Jakarta Utara, Selasa (26/4/2025) sekitar pukul 19.00 WIB.

Mereka melarikan diri melalui celah pagar dekat tangga PN Jakarta Utara. Bahkan, keduanya langsung melompat ke atap gedung sebelah.

Namun, upaya pelarian Dio gagal. Tulang kakinya retak setelah menginjak atap bangunan yang rapuh saat mencoba melarikan diri.

Sedangkan Jawir, berhasil melarikan diri dan buron selama enam hari.

Ditangkap saat temui kekasih

Setelah enam hari buron, Jawir ditangkap saat menemui kekasihnya bernama Novita Sari yang sedang bekerja di Gedung Cikarang Groove, Jalan MH Thamrin No Kav 117, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Pada Hari Senin 12 Mei 2025, sekira pukul 13.15 WIB, tim gabungan mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan menemui pacarnya di tempat kerjanya di Gedung Cikarang Groove," ucap Kepala Kejari Jakarta Utara Dandeni Herdiana dalam keterangannya, Senin (12/5/2025) malam.

Pihak Kejari mendapatkan informasi tentang keberadaan Jawir dari kekasihnya.

Pasalnya, sebelum datang ke tempat kerjanya, Jawir sempat menghubungi Novita untuk meminta uang agar bisa pulang ke Banjarnegara, Jawa Tengah.

Novita kemudian menyuruh Jawir datang ke tempat kerjanya untuk mengambil uang itu.

Ketika tiba di tempat kerja Novita, polisi dengan sigap langsung menangkap pelaku. Namun, Jawir sempat melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri lagi.

"Tim langsung melakukan upaya penangkapan, namun saat ditangkap tersangka melakukan perlawanan dengan coba melarikan diri," ucap Dandeni.

Namun, percobaan melarikan diri Jawir untuk kedua kalinya berhasil digagalkan. Jawir langsung dibawa ke kantor Kejari Jakarta Utara.

Otak pelarian

Setelah ditangkap dan diperiksa, Jawir terbukti menjadi dalang dalam kasus melarikan diri tersebut.

"Tetapi, informasi awal yang bersangkutan memang yang punya ide untuk melarikan diri dan melarikan dirinya dengan melalui celah di pagar yang di tangga menuju sel tempat terdakwa ditahan," jelas Dandeni.

Jawir yang mengajak kabur Dio usai menjalani proses sidang.

Sampai saat ini, Dandeni juga masih mendalami bagaimana cara dua tahanan tersebut berhasil lolos dari para petugas.

Hukuman diperberat

Aksi melarikan diri Jawir dan Dio membuat hukuman keduanya terancam diperberat.

"Tentunya dalam tuntutan nanti akan kita masukan perbuatan para terdakwa ini sebagai hal-hal memberatkan sehingga pasti akan lebih berat dari biasanya atau perkara sejenis," kata Dandeni.

Sejauh ini, kejaksaan masih mendalami motif sebenarnya keduanya sampai nekat kabur usai menjalani persidangan.

"Belum, kita belum sampai motif tersangka karena masih mau didalami karena baru ditangkap dan baru datang juga," ucap Dandeni.

Evaluasi

PN Jakarta Utara langsung melakukan evaluasi usai kaburnya dua tahanan tersebut.

"Setelah kejadian, kita melakukan evaluasi dan kita juga melakukan pendalaman kejadian tersebut sebab akibat dan langsung dilakukan evaluasi pada saat sidang setelahnya," jelas Dandeni.

Dandeni juga sudah berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara untuk menembok celah pagar yang menjadi jalan kabur kedua tahanan.

Sejauh ini, celah pagar tersebut pun sudah ditembok dengan batu bata.

"Ditutup dengan tembok batu bata sehingga celah tersebut sudah tertutupi sehingga mudah-mudahan di kemudian hari tidak ada lagi kejadian tersebut," kata Dandeni.

Banjarmasin (ANTARA) - Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan pemeriksaan kesehatan guna mendeteksi dini penyakit menular bagi 105 warga binaan pemasyarakatan yang baru saja menjalani hukuman.

“Kami melakukan penyuluhan dan pemeriksaan penyakit menular serta Voluntary Counseling and Testing (VCT) yang meliputi skrining HIV, sifilis, dan NAPZA,” kata Tim Pemeriksa Kesehatan Yayuk Ruwaidah di Banjarmasin, Selasa.

Ia menyebutkan, pemeriksaan ini merupakan langkah penting untuk mengetahui status kesehatan para tahanan baru sejak pertama kali masuk ke lapas.

“Dengan deteksi dini, kami bisa memberikan penanganan yang tepat dan mencegah penyebaran penyakit menular di dalam lapas,” ujar Yayuk.

Surabaya -

Kebebasan berpendapat hingga unjuk rasa di muka umum merupakan hak yang dijamin oleh negara. Namun, pakar menilai pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketertiban dan tanggung jawab sosial.

Guru Besar UNISMA Malang Prof. Dr. H. Maskuri mengatakan hal tersebut tertuang dalam aturan hukum di Indonesia. Namun, tak boleh mengganggu masyarakat yang tak ikut dalam kepentingan yang disampaikan.

"Saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat menjaga ketertiban umum kita ingat ada Undang-undang nomor 6 tahun 1998. Di sana pada pasal 6 bahwa masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum menjaga masyarakat dan menjaga negara," kata Maskuri dalam keterangannya, Rabu (14/5/2025).

Maka dari itu, apabila memiliki berbagai macam aspirasi yang positif untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik, ia menganjurkan untuk menyalurkan melalui saluran yang ada. Di antaranya melalui DPRD, DPR RI, hingga sejumlah pihak terkait.

"Supaya bisa bersama-sama mencari sebuah solusi timbang kita berada di jalanan yang tentu akan mengganggu ketertiban masyarakat umum, mengganggu perekonomian, mengganggu keamanan, dan mengganggu kenyamanan masyarakat," ujarnya.

Mantan Rektor UNISMA 2015-2024 itu mengungkapkan menyampaikan pendapat di muka umum itu disertai dengan kewajiban tentang tanggung jawab untuk menghormati hak-hak warga negara yang lain. Menurutnya, menyampaikan pendapat di muka umum juga harus memperhatikan hak orang lain supaya tidak mengganggu dan tidak melanggar hak orang lain.

"Insya Allah, dengan kita saling memahami dan saling mengerti satu sama lain semuanya akan bisa tertib dan bisa saling menghormati serta menghargai satu sama lain demi tegaknya dan demi keamanan serta kemajuan bangsa dan negara," tutup dia.

(auh/abq)

JAKARTA - Pengerahan Anggota TNI untuk mengamankan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia memunculkan dugaan perseteruan antarlembaga penegak hukum. Presiden Prabowo Subianto harus segera mengambil sikap atas situasi tersebut.

Hal ini disampaikan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso dalam program Sindo Sore yang ditayangkan SindoNews TV, Selasa (13/5/2025) sore. Menurutnya, tidak ada dokumen atau data pasti yang menyatakan konflik muncul antarlembaga hukum tapi ada beberapa fakta terbuka yang mengarah pada dugaan tersebut.

Pertama, adanya penguntitan terhadap Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah oleh anggota Densus 88 Antiteror Polri yang sebenarnya sudah dinyatakan selesai. Kedua, setelah adanya revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, TNI masuk dalam ranah penegakan hukum, seperti menangkap pelaku narkoba dan melakukan penggeledahan bersama Kejaksaan terkait dugaan minyak ilegal di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.



"Konflik Kejaksaan dan Kepolisian juga muncul, selain tadi penguntitan, dalam pembahasan RUU KUHAP. Ada pertentangan antara asas dominus litis dan juga tentang diferensiasi fungsional yang telah ditetapkan. Mereka rebutan," kata Sugeng dikutip, Selasa (13/5/2025).

Berdasarkan pengamatan IPW, perseteruan nyata yang terlihat adalah adanya kasus-kasus tambang dan lingkungan hidup yang kemudian diambil alih proses penegakan hukumnya oleh Kejaksaan. Padahal dalam kasus hukum tambang, ada pasal-pasal di dalam UU Minerba yang menjadi kewenangan polisi. Selain itu, kasus pagar laut ketika sudah dituntaskan dalam penyidikan tindak pidana umum, Kejaksaan tidak mau menerima perkara tersebut, meminta ditetapkan pasal korupsi.

"Ini adalah tanda-tanda yang memang ada perseteruan dalam pandangan saya. Di satu sisi Kejaksaan dengan Polri, di satu sisi TNI mengambil alih juga," katanya.

Sugeng menegaskan, bahwa situasi ini merupakan tanggung jawab Presiden Prabowo Subianto. Rakyat sebaiknya tidak dipertontonkan perseteruan-perseteruan tersebut.

"Presiden harus mengambil sikap politik dalam politik hukumnya seperti apa," katanya.



Sementara itu, pandangan berbeda disampaikan Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rahman Thaha dalam program Sindo Sore yang tayang di Sindonews TV. Menurutnya, keterlibatan TNI menjaga Kantor Kejaksaan sesuai dengan UU 34 Tahun 2024 tentang TNI.

"Ini tentu membantu tugas kepolisian, yang di mana menjaga stabilitas nasional. Ketika Kejaksaan adalah bagian dari sistem hukum negara, maka melindunginya adalah bagian dari stabilitas negara," ujarnya.

Menurutnya, ada tiga alasan mengapa TNI perlu dikerahkan menjaga kantor Kejaksaan. Pertama, perlawanan para koruptor akibat diburu Kejaksaan. Kedua, adanya penegak hukum yang menjadi musuh dalam selimut. Ketiga, adanya pengacau yang menggunakan ruang kebebasan berpendapat untuk merusak penegak hukum.

"Kehadiran TNI terpanggil sebagai anak bangsa untuk menjaga. Apa salahnya menjaga negeri ini?" katanya.

Untuk diketahui, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan perintah pengerahan pengamanan terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia. Adapun perintah terkait penguatan pengamanan kejaksaan ini tertuang dalam Surat Telegram Panglima TNI No TR/422/2025 tertanggal 5 Mei 2025.

Dalam Telegram tersebut, Panglima TNI memerintahkan pengerahan personel dan alat perlengkapan dalam rangka dukungan pengamanan terhadap Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia. Dalam Surat Telegram itu, tertuliskan personel yang akan diturunkan dalam pengamanan di Kejati sebanyak 30 orang dan 10 personel untuk pengamanan di Kejari.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar membenarkan adanya pengerahan anggota TNI dalam pengamanan di seluruh Kejaksaan.

Harli menerangkan, pengamanan ini dilakukan terhadap Kejaksaan seluruh Indonesia. Saat ini masih tengah berproses. ?Iya benar ada pengamanan yang dilakukan oleh TNI terhadap Kejaksaan hingga ke daerah (di daerah sedang berproses),? kata Harli saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (11/5/2025).

Harli menambahkan, pengamanan tersebut merupakan bentuk kerja sama antara TNI dan mendukung kerja dari Kejaksaan. "Pengamanan itu bentuk kerja sama antara TNI dengan Kejaksaan. Itu bentuk dukungan TNI ke Kejaksaan dalam menjalankan tugas-tugasnya," katanya.

JAKARTA - Tim Advokat Penegak Hukum Anti-Premanisme (Tumpas) Daniel Tonapa Masiku menilai premanisme tidak akan laku apabila penegakan hukum berjalan baik. Itu diungkapkan Daniel dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Preman Berkedok Ormas, Bisa Diberantas?' yang ditayangkan iNews, Selasa (13/5/2025).

"Kalau penegakan hukum baik, masyarakat percaya terhadap penegakan hukum, premanisme tidak akan laku," ujar Daniel.

Hal sebaliknya apabila mekanisme hukum tidak dijalankan dengan baik, maka justru menyuburkan aksi premanisme di Tanah Air. Banyak pihak akan memanfaatkan jasa preman untuk menyelesaikan persoalannya.

"Orang punya sertifikat yang tidak bisa memiliki tanahnya, dia akan menggunakan jasa preman. Orang punya putusan pengadilan tapi tidak bisa mendapatkan haknya, dia akan mencari jasa preman. Jadi, sangat terkait soal penegakan hukum," katanya.

Fenomena ini harus dijadikan pemerintahan Prabowo Subianto sebagai momentum untuk membenahi atau memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya berkaitan dengan aksi premanisme.

Menurut dia, jika ada kepastian hukum maka iklim investasi di Indonesia akan semakin baik. Dengan begitu, lapangan pekerjaan makin terbuka luas.

Namun, dia kembali menegaskan bahwa syarat mutlaknya adalah penegakan hukum. "Penegakan hukum yang baik akan mencegah premanisme. Penegakan hukum yang buruk akan mempersubur premanisme," ujar Daniel.

Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil menilai bantuan pengamanan dari prajurit TNI untuk pengamanan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri keliru.

⁠Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pengerahan bantuan TNI untuk Kejaksaan itu dikhawatirkan dapat mempengaruhi hukum di Tanah Air.

"Surat perintah ini berpotensi mempengaruhi independensi penegakan hukum di Indonesia, karena kewenangan penegakan hukum tidak sepatutnya dicampuradukkan dengan tugas fungsi pertahanan yang dimiliki oleh TNI," ujar Usman saat dihubungi, Selasa (13/5/2025).

Dia menambahkan, tugas dan fungsi TNI seharusnya berfokus pada pertahanan dan tidak patut masuk ke ranah hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan RI.

Terlebih, kata Usman, hingga saat ini belum ada regulasi tentang perbantuan TNI dalam rangka operasi militer selain perang (OMSP).

"Kami menilai bahwa kerangka kerja sama bilateral antara TNI dan Kejaksaan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjadi dasar pengerahan pasukan perbantuan kepada Kejaksaan," tambahnya.

Di samping itu, koalisi masyarakat sipil juga memandang bahwa sejauh ini belum ada urgensi untuk mengamankan jajaran korps Adhyaksa oleh prajurit TNI.

"Pengamanan institusi sipil penegak hukum kejaksaan tidak memerlukan dukungan berupa pengerahan personel TNI karena tidak ada ancaman yang bisa menjustifikasi mengharuskan pengerahan satuan TNI," tuturnya.

Oleh karena itu, koalisi masyarakat sipil mendesak agar Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mencabut Surat Perintah tersebut dan mengembalikan peran TNI di ranah pertahanan.

Di samping itu, Usman mengatakan bahwa pihaknya juga mendesak kepada Jajaran Pimpinan DPR RI yang telah berjanji untuk menjamin tidak adanya dwifungsi TNI.

"Kami juga mendesak DPR RI untuk mendesak Presiden sebagai Kepala Pemerintah dan juga Menteri Pertahanan untuk memastikan pembatalan Surat Perintah tersebut, sebagai upaya menjaga tegaknya supremasi sipil dalam penegakan hukum di Indonesia yang menganut negara demokrasi konstitusional," pungkasnya.

Sekadar informasi, kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi ini yaitu Imparsial, YLBHI, KontraS, PBHI, Amnesty International Indonesia, ELSAM, Human Right Working Group (HRWG), WALHI, YLBHI hingga SETARA Institute.

JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU), aplikasi crypto all-in-one di Indonesia meraih penghargaan Notable Enterprise In Regulatory Compliance (Gold) untuk sektor Financial Services Non-Bank pada Indonesia Regulatory Compliance Awards 2025 yang dipersembahkan oleh Hukumonline.

Penghargaan ini menjadikan PINTU sebagai perusahaan crypto pertama di Indonesia yang berhasil meraih penghargaan bergengsi tersebut. Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh CEO Hukumonline, Arkka Dhiratara dan diterima oleh General Counsel PINTU Malikulkusno Utomo (Dimas), serta Head of Legal PINTU R. Wisnu Renansyah Jenie.

General Counsel PINTU Malikulkusno Utomo (Dimas) mengungkapkan, ?Penghargaan ini menegaskan keseriusan kami dalam menjalankan operasional perusahaan secara resmi di bawah payung hukum yang telah diregulasi dengan baik oleh para pemangku kepentingan dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), dan bursa kripto CFX,?

, dan dilanjutkan dengan mendapatkan predikat sebagai perusahaan crypto pertama yang berlisensi penuh sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD).

"Kami meyakini kepatuhan terhadap hukum yang maksimal dan menyeluruh menjadikan PINTU sebagai perusahaan crypto terdepan dan tepercaya, serta memberikan rasa aman bagi seluruh pengguna dalam bertransaksi di platform kami,? ungkap Dimas.

CEO Hukumonline Arkka Dhiratara mengapresiasi PINTU yang menjadi pionir dalam kepatuhan hukum khususnya di industri crypto, ?Secara prinsip ada dua hal yang kami lihat pertama komitmen dan konsistensi dari kepatuhan yang didorong oleh PINTU dalam melaksanakan beberapa regulasi dan peraturan yang ada di Indonesia. Kami melihat kombinasi dari persiapan people, proses, dan penerapan teknologi terkini untuk memastikan PINTU dapat comply dalam aturan yang berlaku. Semoga melalui awards ini, PINTU dapat menjadi referensi bagi pemain industri crypto di Indonesia,?

Hukumonline kembali menyelenggarakan Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) di tahun 2025. Pada IRCA 2025 kali ini, terdapat sekitar 107 perusahaan yang diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya masing-masing yang kemudian melewati proses penilaian dari dewan juri profesional.

Kelima dewan juri IRCA terdiri dari, Anggota Badan Pengawas Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) Anika Faisal, Senior Lawyer dan Akademisi Arief T. Surowidjojo, Ketua Asosiasi Praktisi Hukum Minyak Gas Bumi & Energi Terbarukan (APHMET) Didik Sasono Setyadi, Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan Indonesia (PERKHAPPI) Prof. Faisal Santiago, dan CEO Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Mas Achmad Santosa.

Dari segi mekanisme penjurian IRCA 2025 dilakukan berdasarkan proses seleksi dan penilaian dilakukan oleh Dewan Juri independen yang terdiri dari lima profesional dengan latar belakang beragam dengan melihat tiga aspek penting yakni, penilaian berbasis dokumen self-assessment, narasi strategi, inovasi, dan sistem pengawasan kepatuhan hukum,?

?Regulasi menjadi spektrum yang penting bagi sebuah perusahaan menjalankan operasionalnya. Di samping itu, penghargaan ini tidak hanya meningkatkan reputasi kami sebagai perusahaan crypto yang patuh pada hukum, namun memperlihatkan komitmen kami untuk mendorong ekosistem crypto di Indonesia lebih aman bagi seluruh investor dan trader crypto di Indonesia,? tutup Dimas.