JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyambangi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di kantornya, Jakarta pada Rabu (15/1/2025).

Pigai menjelaskan bahwa pertemuan tersebut salah satunya membahas mengenai sertifikasi tanah hak komunal.

Hak komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.

Pigai menyoroti bahwa sertifikasi hak komunal sulit dijalankan karena rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Belum lagi adanya oknum masyarakat adat yang mematok tanah kawasan menjadi milik pribadi.

"Justru di kawasan masyarakat adat masyarakat komunal, setiap orang mengaku punya dia padahal itu sesungguhnya itu punya kawasan adat. Supaya dia (oknum) memiliki sertifikat dan dia simpan dan dia bisa jual," ujar Pigai.

Selain itu, Pigai juga menyoroti konversi lahan yang menyebabkan ketersediaan pangan menipis.

"Perlu kami kerja sama agar space untuk produksi pangannya tetap dalam koridor dan kontrol sesuai dengan program prioritas pemerintah," lanjut Pigai.

Pada kesempatan yang sama, Nusron mengaku bahwa sertifikasi hak komunal masih jauh di bawah target.

Nusron memaparkan, masyarakat mengklaim memiliki 10 juta hektar tanah adat, namun 70 persen dari angka tersebut merupakan kawasan hutan.

Sementara Area Penggunaan Lain (APL) atau lahan di luar kawasan hutan negara yang digunakan untuk pembangunan non-kehutanan hanya 3 juta hektar.

"Kita akan data di mana hak adat dan hak ulayat itu sudah terpetakan dan sudah tersertifikasi, sehingga nanti kalau ada investor mau masuk sudah jelas kepemilikan tanahnya," jelas Nusron.

Nusron menargetkan pendataan hak komunal tersebut bisa rampung dalam 5 tahun mendatang.

Menteri HAM Natalius Pigai (kiri) melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (14/1/2024). Pertemuan tersebut di antaranya membahas kolaborasi dalam penguatan kesadaran soal Hak Asasi Manusia (HAM) di berbagai aspek seperti di lingkungan pendidikan naungan NU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan keyakinannya terhadap kemampuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam mengelola sektor pertambangan.

Menurut Pigai, PBNU memiliki keunggulan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keagamaan, spiritual, dan kemanusiaan.

"Mengenai NU, dalam tambang, menurut saya, saya tidak ragu. Karena mereka punya dasar agama," ujar Pigai dalam pertemuan dengan PBNU, di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Pigai mengatakan, NU berpegang teguh pada dasar agama yang nilainya memuliakan manusia, memuliakan alam semesta, dan memuliakan Tuhan.

"Memuliakan Tuhan, karena itu saya tidak meragukan. Mereka memahami prinsip dan standar HAM Internasional," kata Pigai.

Pigai justru ragu apabila sektor pertambangan dikelola oleh perusahaan asing.

"Saya justru ragu kepada perusahaan internasional yang ada di Indonesia," tambah dia.

Pigai meyakini PBNU akan menjalankan pengelolaan tambang dengan mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia.

Sebab, kata Pigai, PBNU juga punya standar dan cara pandang human rights serta memiliki nilai-nilai spiritualitas yang menghormati HAM.

"Mereka berpedoman pada prinsip dasar yang sudah ada. Mereka sangat paham berbagai deklarasi human rights internasional," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, PBNU menyebutkan pihaknya membentuk PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara (BUMN) untuk mengelola sebanyak 25 ribu hingga 26 ribu hektar tambang di Kalimantan Timur.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan bahwa saham usaha tersebut dimiliki oleh koperasi NU yang dikelola oleh pengurus dan warga.

PBNU saat ini tengah berupaya memenuhi berbagai persyaratan untuk memulai eksplorasi. "Nah soal potensi batu baranya, tentu kita harus menunggu hasil eksplorasinya nanti, karena belum. Sekarang izin untuk eksplorasi itu saja masih baru diproses," katanya di Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu (4/1/2025).

Gus Yahya menambahkan, terkait reklamasi, pihaknya juga sedang mencari investor untuk membantu pendanaannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berencana menggelar audit yang menyasar perusahaan pada 2026. Audit ini guna memastikan perusahaan patuh atau tidak terhadap pedoman HAM yang ditetapkan pemerintah.

Untuk saat ini, Pigai mendorong perusahaan melakukan perbaikan dan pendidikan, membangun iklim usaha berbasis nilai HAM.

"Saya sedang persiapkan, nanti September kita akan keluarkan peraturan presiden, kita tidak hanya sekadar berhenti pada Stranas bisnis dan HAM, tapi kita akan meningkatkan lebih daripada strategi, yaitu aksi. Aksi dalam konteks ini adalah melakukan pantauan dan audit," kata Menteri HAM Natalius Pigai seusai pertemuan dengan pengurus PBNU pada Selasa (14/1/2025).

Pigai menyebut audit akan dilakukan di semua perusahaan tak terkecuali perusahaan internasional. Aturan ini hanya tak berlaku pada perusahaan skala menengah hingga kecil.

"Saya akan masuk itu koorporasi internasional dan koorporasi nasional yang berstandar internasional," ujar Pigai.

Tapi Pigai mengatakan audit itu tak bisa dilakukan dalam waktu dekat karena perlu penelaahan. Oleh karena itu, audit tersebut baru bisa dilakukan setidaknya pada 2026.

"Nanti tahun 2026 baru saya akan lakukan audit dan mungkin akan menerapkan sanksi, tapi tidak bisa sekarang ini tidak bisa terapkan sanksi kepada industri dan korporasi," ujar Pigai.

Selain itu, Pigai menyoroti peristiwa kecelakaan kerja di Fukushima, Jepang dan Chernobyl, Uni Soviet yang menyebabkan kerusakan alam dan manusia. Pigai berharap audit ini dapat mencegah insiden semacam itu.

"Maka berpedoman kepada standar inilah sebenarnya yang nanti kita akan menerapkan di 2026 ke atas. Tapi kalau semua perusahaan tidak sanggup juga, ya nanti kita lihat," ujar Pigai.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai berwacana membangun Pusat Studi HAM di universitas yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU). Hal itu ia sampaikan seusai berkunjung ke Kantor PBNU , Jakarta, Selasa (14/1/2025).

"Khusus pada dunia pendidikan, kemungkinan, tapi saya tidak janji, ya. Kemungkinan kita akan gagas salah satu program untuk meningkatkan Pusat Studi HAM di universitas di bawah naungan NU," kata Pigai di Kantor PBNU.

Namun, Pigai belum bisa memastikan jumlah Pusat Studi HAM yang akan dibangun di universitas di bawah naungan NU. "Tapi tidak semua, ya. Kita akan lihat satu atau dua mungkin," ujarnya.


Mantan Komisioner Komnas HAM itu melanjutkan, pihaknya juga melatih tenaga pengajar sosialisasi HAM di sejumlah lembaga pendidikan.



"Lalu yang kedua kita mendidik ToT (training of trainer), tenaga trainer untuk sosialisasi pendidikan penyuluhan HAM, apakah di perguruan tinggi atau di pesantren," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) bakal menjalin kerja sama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam bidang pendidikan hingga kesadaran HAM.

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan, Kementerian HAM membutuhkan mitra strategis untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya hak asasi manusia di masyarakat.

"Tentu yang paling kami butuhkan adalah NU yang akan menjadi mitra strategis untuk membumikan kesadaran HAM. Kedua, khusus dunia pendidikan," ucap Pigai usai pertemuan dengan PBNU di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Pigai menuturkan, salah satu yang bakal digagas Kementerian HAM dengan PBNU yakni program pusat studi HAM di universitas di bawah naungan NU.

"Tapi saya tidak janji ya, tidak semua (universitas). Kami akan lihat satu atau dua mungkin," kata dia.

Nantinya, Kementerian HAM akan mengajak pengurus NU untuk ikut program mempelajari tentang hak-hak asasi manusia.

"Kami mendidik Training of Trainer (ToT), tenaga trainer untuk sosialisasi pendidikan penyuluhan HAM," tuturnya.

Ketua PBNU Ahmad Suaedy menuturkan bahwa Kementerian HAM memiliki program ToT yang menjadi pusat pelatihan untuk meningkatkan kesadaran HAM.

"Beliau kan punya program peningkatan ToT, ada pelatihan. Jadi beliau minta agar NU yang ikut ToT supaya menjadi pelatih baik di luar maupun NU," ujar Ahmad.

Jakarta -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyambangi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pigai mengenang kedekatannya dengan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga merupakan tokoh NU.

"Hidup saya hidup di lingkaran NU, saya dari Papua dibawa oleh Gus Dur. Saya menjadi menteri karena dibawa oleh Gus Dur, saya satu-satunya menteri yang dibawa Gus Dur dari Papua," kata Pigai kepada wartawan di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Pigai datang ke PBNU juga untuk membahas sejumlah kerja sama terkait dengan HAM. Menurut Pigai, NU telah menjadi pedoman hidupnya.

"Kalau NU sudah menjadi pedoman hidup kami selama ini," ujar Pigai.

Dia mengatakan kerja sama tersebut juga dilakukan atas kepercayaannya pada kiprah PBNU memahami isu HAM selama ini. Menurutnya, PBNU telah memahami prinsip dan standar HAM internasional.

"Menurut saya, saya tidak ragu, karena mereka punya dasar agama yang nilainya memuliakan manusia, memuliakan alam semesta, memuliakan Tuhan, karena itu saya tidak meragukan, dan mereka memahami prinsip dan standar HAM internasional," ujar Pigai.

Kepercayaan Pigai pada PBNU semakin diperkuat karena PBNU memiliki nilai spiritual yang menghormati HAM. Pigai mengatakan PBNU memiliki nilai menghormati HAM, punya standar dan cara HAM, serta paham deklarasi HAM.

"Kalau kami sangat percaya dengan NU, karena dia dipayungi tiga, yang pertama adalah nilai-nilai spiritualitas yang ada, yang tentu menghormati human rights. Yang kedua PBNU punya standar dan cara pandang human rights, berpedoman pada prinsip dasar yang sudah ada," kata Pigai.

"Ketiga, PBNU sangat paham berbagai deklarasi human rights internasional," tambahnya.

(jbr/jbr)

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkap sejumlah rencana kerja sama dengan PBNU setelah bertemu dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (14/1) hari ini.

Pigai menyebut salah satu rencana kerja sama di bidang pendidikan antara Kementerian HAM dengan PBNU adalah mendirikan sejumlah pusat studi HAM di kampus milik NU.

"Khusus pada dunia pendidikan, kemungkinan, tapi saya tidak janji ya, kemungkinan kita akan gagas salah satu program untuk mendirikan pusat studi HAM di universitas di bawah naungan NU," kata Pigai dalam konferensi pers.

Pigai mengaku belum memiliki rencana pasti berapa pusat studi HAM yang akan dibangun di kampus milik NU. Ia mengaku akan mengkaji rencana itu terlebih dahulu.

"Tapi tidak semua ya, kita akan lihat satu atau dua mungkin kita akan bangun," sambungnya.

Lebih lanjut, Pigai menjelaskan salah satu rencana kerja sama Kementerian HAM dengan PBNU di bidang pendidikan yaitu menggelar pelatihan HAM di sejumlah lembaga pendidikan.

"Training of trainer untuk sosialisasi pendidikan penyuluhan HAM di sekolah-sekolah apakah di perguruan tinggi atau di pesantren, dan itu semua disambut baik oleh ketua umum PBNU," ujar dia.

Di sisi lain, Pigai mengatakan Kementerian HAM akan menjadikan PBNU sebagai mitra strategis untuk mengarusutamakan HAM di masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bersilaturahmi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Natalius Pigai tiba di Gedung PBNU pada pukul 11.07 WIB.

Ia tampak mengenakan kemeja putih dan celana hitam.

Kedatangannya disambut perwakilan PBNU yang langsung menjabat tangan Natalius.

"Silaturahmi dulu ya, nanti setelah itu baru saya beri tahu," ujar Natalius setibanya di Kantor PBNU, Selasa.

Pigai dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf untuk membicarakan sejumlah hal.

Namun, pertemuan itu berlangsung tertutup, sedangkan awak media menunggu di lobi Gedung PBNU untuk melakukan sesi wawancara setelah pertemuan berakhir.

Sampai berita ini dibuat, pertemuan Natalius dan PBNU masih berlangsung di lantai 3 Kantor PBNU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) bakal menjalin kerja sama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam bidang pendidikan hingga kesadaran HAM.

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan, Kementerian HAM membutuhkan mitra strategis untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya hak asasi manusia di masyarakat.

"Tentu yang paling kami butuhkan adalah NU yang akan menjadi mitra strategis untuk membumikan kesadaran HAM. Kedua, khusus dunia pendidikan," ucap Pigai usai pertemuan dengan PBNU di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Pigai menuturkan, salah satu yang bakal digagas Kementerian HAM dengan PBNU yakni program pusat studi HAM di universitas di bawah naungan NU.

"Tapi saya tidak janji ya, tidak semua (universitas). Kami akan lihat satu atau dua mungkin," kata dia.

Nantinya, Kementerian HAM akan mengajak pengurus NU untuk ikut program mempelajari tentang hak-hak asasi manusia.

"Kami mendidik Training of Trainer (ToT), tenaga trainer untuk sosialisasi pendidikan penyuluhan HAM," tuturnya.

Ketua PBNU Ahmad Suaedy menuturkan bahwa Kementerian HAM memiliki program ToT yang menjadi pusat pelatihan untuk meningkatkan kesadaran HAM.

"Beliau kan punya program peningkatan ToT, ada pelatihan. Jadi beliau minta agar NU yang ikut ToT supaya menjadi pelatih baik di luar maupun NU," ujar Ahmad.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklaim, cukup dekat dengan Presiden ke-4 RI sekaligus tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Menurutnya, Gus Dur merupakan sosok yang berharga membawa dirinya hingga menjadi menteri di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya dari Papua dibawa oleh Gus Dur, saya menjadi menteri karena dibawa oleh Gus Dur, saya satu-satunya menteri yang dibawa Gus Dur dari Papua," kata Pigai usai pertemuan dengan PBNU di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Dalam kesempatan itu, ia mengenang kehidupannya selama berada di Papua yang dekat dengan lingkungan NU.

"Kalau NU sudah menjadi pedoman hidup kami selama ini, jadi harapan gimana, saya hidup di lingkaran NU," ujarnya.

Pigai bertandang ke PBNU untuk membahas sejumlah kerja sama terkait dengan hak asasi manusia (HAM). Kerja sama dengan PBNU dilakukan atas kepercayaannya.

Menurut Pigai, PBNU telah memahami prinsip dan standar HAM internasional.

"Saya tidak ragu karena mereka punya dasar agama yang nilainya memuliakan manusia, memuliakan alam semesta, memuliakan Tuhan, karena itu saya tidak meragukan, dan mereka memahami prinsip dan standar HAM internasional," ujar Pigai.

Pigai mengatakan, PBNU juga punya standar menilai setiap hak manusia dan memiliki nilai-nilai spiritualitas yang menghormati HAM.

"PBNU punya standar dan cara pandang human rights, berpedoman pada prinsip dasar yang sudah ada. Mereka sangat paham berbagai deklarasi human rights internasional," tambahnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan akan mengaudit perusahaan industri hingga korporasi untuk memedomani prinsip-prinsip HAM kepada para pekerja dan lingkungannya.

Pigai mengatakan pemerintah sudah memiliki Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) untuk memastikan dunia usaha mengelola bisnis dengan standar prinsip-prinsip HAM. Namun, audit kemungkinan baru bisa terlaksana pada tahun 2026.

"Saya sedang persiapkan, nanti September kita akan keluarkan peraturan presiden, kita tidak hanya sekadar berhenti pada Stranas Bisnis dan HAM, tetapi kita akan meningkatkan lebih daripada strategi, yaitu aksi," kata Natalius Pigai saat kunjungan ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Selasa.

Untuk tahun 2025 ini, dia memberikan kesempatan kepada para pengelola perusahaan untuk melakukan perbaikan, pendidikan, hingga membangun iklim usaha yang berbasis dan berpedoman pada nilai HAM.

Berdasarkan prinsip HAM internasional, pemerintah harus melindungi masyarakat dengan prinsip HAM. Sedangkan perusahaan harus menghormati HAM dengan cara mengelola usaha dengan prinsip-prinsip HAM.

Pada tahun ini, Pigai mengatakan perusahaan-perusahaan harus melaporkan kondisi terkini lingkungan perusahaannya terkait penerapan nilai HAM. Kondisi itu, dilaporkan secara daring lewat sistem yang disiapkan Kementerian HAM.

Contohnya, perusahaan perlu menerapkan prinsip 101, yaitu setiap 100 orang pekerja harus ada satu orang pekerja disabilitas. Jika tidak diterapkan, maka hal itu akan mengurangi penilaian dari Kementerian HAM terhadap perusahaan tersebut.

"Ternyata kami cek di perusahaan itu tidak ada satu orang pun disabilitas yang dipekerjakan maka nilainya akan berkurang pada tahun-tahun yang akan datang, tetapi itu 2026 ke atas ya, saya tidak mau gegabah," katanya.

Stranas BHAM adalah dokumen strategis yang memuat arah kebijakan dan strategi nasional dalam mendorong terciptanya bisnis yang ramah HAM.

Dokumen ini disusun dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, partisipasi, akuntabilitas, dan keterbukaan.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025