Pembunuhan enam guru dan pembakaran empat sekolah oleh kelompok bersenjata di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, adalah serangan brutal terhadap masa depan Papua. Ini bukan sekadar soal nyawa yang hilang, tetapi penghancuran harapan dan penyerangan terhadap hak asasi manusia dan kehadiran negara di sektor paling mendasar: pendidikan.

Kelompok yang mengaku bagian dari TPNPB-OPM kerap menuduh korbannya sebagai mata-mata. Ini pola lama yang terus diulang-tuduhan yang digunakan untuk membenarkan kekerasan, menebar ketakutan, dan memperkuat posisi mereka di tengah masyarakat yang sudah lama dilanda krisis kepercayaan.

Dalam situasi seperti ini, siapa pun yang membawa layanan publik atau terhubung dengan negara bisa dijadikan sasaran. Tak peduli apakah mereka guru, tenaga kesehatan, atau pekerja infrastruktur.

Tapi tak ada pembenaran apa pun untuk membunuh warga sipil. Apalagi mereka yang bekerja di garis depan kemanusiaan. Tuduhan sepihak tak bisa dijadikan dasar untuk menghilangkan nyawa. Ini bukan perjuangan-ini terorisme.

Masalahnya, pandangan terhadap konflik Papua sering kali kurang proporsional. Negara dipandang sebagai pelaku utama kekerasan, sementara tindakan brutal kelompok bersenjata sebagai ekspresi perlawanan. Padahal bagaimanapun, kekerasan terhadap warga sipil tetaplah pelanggaran HAM, siapa pun pelakunya-baik negara maupun aktor bersenjata non-negara. Kelakuan biadab OPM jangan dinormalisasi hanya karena mereka mengklaim membawa misi perjuangan. Kekejaman tetaplah kekejaman, dan harus dikutuk tanpa syarat.

Di sisi lain, kita juga menghadapi kenyataan bahwa selama ini pemerintah sering tampak gamang dalam merespons kekerasan di Papua di tengah sorotan internasional. Kekhawatiran akan reaksi negatif dari dunia luar dan tudingan pelanggaran HAM, terutama bila terjadi ekses kekerasan oleh aparat keamanan, membuat respons negara sering kali terlihat terlalu hati-hati. Ini menciptakan kesan ambigu dan bahkan bisa memperlemah legitimasi negara di mata masyarakat lokal.

Sudah saatnya pendekatan keamanan di Papua dievaluasi secara serius. Polri perlu lebih fokus dalam melindungi masyarakat, memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum. Sementara TNI perlu diarahkan untuk menangani kelompok separatis bersenjata dengan pendekatan yang terukur, profesional, dan akuntabel sesuai ketentuan UU.

Namun upaya membangun kepercayaan bukan tugas aparat. Tanggung jawab utama terletak pada otoritas sipil. TNI dan Polri cukup memastikan agar perilaku personelnya di lapangan, tidak kontraproduktif dan mencederai upaya tersebut.

Pendekatan represif yang berlebihan hanya akan memperpanjang lingkaran kekerasan dan memperdalam jurang ketidakpercayaan. Karena itu, setiap pelanggaran atau ekses kekerasan juga harus ditindak secara tegas, fair dan terbuka, sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga hak asasi manusia.

Penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mehrtens, yang akhirnya berhasil diselesaikan setelah lebih dari setahun, menjadi pengingat bahwa konflik di Papua sangat kompleks. Negara perlu strategi jangka panjang yang konsisten dan berani menyentuh akar persoalan-ketimpangan, ketidakadilan historis, dan krisis kepercayaan-bukan sekadar memadamkan gejalanya. Karena dalam perang narasi, propaganda terbaik adalah yang paling mendekati realitas. Dan realitas hari ini menuntut negara untuk benar-benar hadir-adil, tegas, dan manusiawi.

Khairul Fahmi.Institute for Security and Strategic Studies (ISESS).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bisnis.com, JAKARTA--Kepolisian diminta jangan hanya menunggu laporan saja untuk mengusut kasus teror yang menimpa wartawati Tempo Francisca Christy Rosana alias Cica.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mengatakan bahwa Polisi sudah bisa bergerak untuk mengusut kasus teror itu, tanpa harus menunggu laporan dari korban. Terlebih, kata Pigai, kasus itu juga sudah viral di media sosial.

"Saya minta kepada Kepolisian untuk usut tuntas kasus ini. Jangan hanya bergerak berbasis laporan saja," sindir Pigai di sela-sela kunjungannya ke Kantor Tempo, Sabtu (22/3/2025).

Dia berpandangan bahwa media atau pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang harus dijaga untuk membuat demokrasi Indonesia tetap sehat.

"Pers itu tidak boleh mendapat intimidasi dalam menjalankan kerja jurnalistik," kata Pigai.

Dia menilai bahwa aksi teror berupa kepala babi yang dikirimkan orang tak dikenal ke Kantor Tempo merupakan salah satu bentuk intimidasi.

"Jelas ini ancaman kebebasan pers dan kebebasan berekspresi," ujarnya.

Teror Jurnalis Tempo

Sebelumnya, Kantor Redaksi Tempo kembali menerima teror dari orang tidak dikenal hari ini Sabtu 22 Maret 2025 sekitar pukul 08.00 WIB.

Pemimpin Redaksi Media Tempo, Setri Yasra mengemukakan bahwa teror yang dilakukan kali ini berupa enam ekor tikus mati dengan kepala terpisah dari badannya.

Teror tikus mati itu dikirimkan dalam bentuk kotak kardus yang dibungkus dengan kertas kado bermotif bunga mawar merah berisi mi instan.

"Kotak itu sedikit penyok dan ketika dibuka kotak kardus itu berisi kepala tikus," tutur Setri di Jakarta, Sabtu (22/3).

Setri menjelaskan dari hasil pemeriksaan sementara oleh pihak manajemen gedung, bungkusan berisi bangkai tikus itu dilempar orang tak dikenal pada pukul 02.11 WIB dari luar pagar kompleks kantor Tempo di Jalan Palmerah Barat Jakarta Selatan.

"Petugas keamanan menduga bahwa kotak bangkai tikus itu telah mengenai mobil yang sedang diparkir sebelum membentur aspal. Ada jejak baret pada mobil yang terkenal lemparan kotak tikus itu," katanya.

Setri mengatakan bahwa teror kedua dalam bentuk bangkai tikus yang dikirim ke media Tempo semakin memperjelas bahwa teror ini dilakukan seseorang terhadap redaksi Tempo.

"Ini adalah bentuk teror terhadap pekerja media dan kebebasan pers," ujarnya

Revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menuai kritik keras dari kelompok masyarakat sipil. Bukan sekadar soal perubahan hukum, polemik ini menghidupkan kembali perdebatan lama mengenai peran ganda TNI yang seharusnya telah dihapus pasca Reformasi. Bahkan, wacana yang berkembang saat ini menunjukkan kecenderungan ke arah multifungsi militer, di mana prajurit aktif memiliki peluang lebih luas untuk berkiprah dalam jabatan sipil.

Salah satu poin yang paling disorot adalah revisi Pasal 47 yang memperlonggar aturan bagi prajurit aktif untuk mengisi jabatan di institusi sipil. Lebih jauh lagi, perubahan ini memberikan kewenangan kepada presiden untuk menentukan lembaga mana saja yang dapat ditempati oleh personel TNI. Ketentuan ini dikhawatirkan semakin mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer, yang justru bertentangan dengan semangat reformasi. Ironisnya, proses revisi ini dilakukan secara tertutup, tanpa partisipasi publik yang bermakna, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya dominasi militer dalam kehidupan bernegara.

Pelebaran Peran Militer

Keterlibatan militer dalam sektor sipil sejatinya bukan hal baru. Sebelum revisi UU TNI ini diajukan, praktik serupa sudah terjadi melalui berbagai celah kebijakan, diskresi, hingga pengaruh politik anggaran. Berbagai mekanisme tersebut menjadi alat bagi militer untuk memperluas perannya dalam pemerintahan dan kehidupan sosial.

Sejak era pemerintahan Jokowi hingga Prabowo, penggunaan diskresi untuk menempatkan perwira aktif dalam jabatan strategis sipil terus meningkat. Data Ombudsman RI pada 2020 mencatat setidaknya 27 perwira aktif TNI menduduki jabatan komisaris di BUMN, termasuk posisi kunci seperti Direktur Utama Bulog. Pada 2025, jabatan tersebut kembali diisi oleh anggota aktif TNI, menegaskan pola yang terus berulang.

Tak hanya di sektor bisnis negara, TNI juga dilibatkan dalam berbagai program pemerintah. Contohnya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana ribuan personel TNI ditunjuk sebagai kepala unit program, didukung oleh infrastruktur dapur lapangan yang dikelola oleh tiga matra TNI. Selain itu, beberapa kali perwira aktif ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah melalui kebijakan Kementerian Dalam Negeri, seperti di Aceh (2016), Sulawesi Barat (2016), dan Seram Bagian Barat (2022).

Dari perspektif anggaran, prioritas negara terhadap sektor pertahanan semakin tampak. Dalam APBN 2025, Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran terbesar, yakni Rp 166,26 triliun, melampaui Polri yang menerima Rp 126,62 triliun. Salah satu dampak dari prioritas ini adalah keterlibatan militer dalam berbagai sektor yang sebelumnya menjadi domain sipil, seperti ketahanan pangan, distribusi logistik, hingga proyek infrastruktur. Dengan dalih memperkuat ketahanan nasional, TNI aktif ikut serta dalam pengelolaan lahan pertanian, distribusi pupuk, hingga pengawasan distribusi bahan pokok.

Langkah lain yang mempertegas normalisasi peran militer dalam pemerintahan adalah inisiatif Retret Kementerian serta pelatihan bagi ratusan kepala daerah di Akademi Militer. Kegiatan ini mencerminkan upaya pelembagaan pendekatan militer dalam birokrasi sipil, di mana praktik kepemimpinan berbasis hierarki dan komando mulai diterapkan dalam struktur pemerintahan daerah.

Reformasi yang Mandek

Reformasi TNI yang dimulai sejak 1998 ternyata masih jauh dari kata selesai. Perubahan yang telah terjadi selama ini seharusnya tidak dipandang sebagai akhir dari proses, melainkan sebagai tahapan menuju transformasi yang lebih substansial. Reformasi yang hanya bersandar pada perubahan regulasi tanpa diiringi perombakan struktural dan kultural akan selalu menghadapi tantangan.

Dari sisi eksternal, reformasi seharusnya tidak hanya berfokus pada militer, tetapi juga pada institusi sipil yang masih memiliki pola pikir hierarkis dan komando. Budaya kepatuhan tanpa kritik yang diwarisi dari model kepemimpinan militeristik masih banyak ditemui dalam birokrasi sipil. Fenomena ini menciptakan ekosistem pemerintahan yang minim partisipasi publik dan rentan terhadap pengabaian prinsip hak asasi manusia.

Dari sisi internal, reformasi di tubuh TNI tidak bisa berhenti pada kepatuhan terhadap peraturan hukum semata. Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap praktik diskresi yang selama ini menjadi celah untuk memperluas keterlibatan TNI dalam urusan sipil. Komitmen terhadap supremasi sipil harus diperkuat dengan pembatasan peran politik TNI serta penghentian pola patronase yang menjadikan institusi militer sebagai alat politik eksekutif.

Selama relasi antara eksekutif dan militer masih mempertahankan praktik lama, reformasi akan sulit mencapai tujuannya. Jika tidak ada langkah konkret untuk membatasi ekspansi militer dalam ranah sipil, maka reformasi TNI hanya akan menjadi slogan tanpa makna.

Muhamad Salehpeneliti hukum Center of Economic and Law Studies (CELIOS)

Simak juga Video: Menhan Tegaskan Tak Ada Wajib Militer-Dwifungsi Seusai RUU TNI Disahkan

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bergerak menanggapi permasalahan yang terjadi di industri jasa kurir yang tengah dihadapkan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh sebagian kecil platform e-commerce.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan dan telah menerima aspirasi dari para pelaku usaha di sektor ini.

“Kami sudah dengarkan aspirasinya, kami memantau terus melalui media. Kemarin juga kami terima teman-teman dari asosiasi terkait. Mudah-mudahan sebelum Lebaran kita bisa keluarkan aturan yang lebih berpihak terhadap kurir lokal asli Indonesia. Mohon doanya,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (21/3/2025) malam.

Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya menekankan pentingnya komunikasi langsung antara platform jasa kurir dengan pemerintah.

Hingga saat ini belum ada pembicaraan substantif dengan Kementerian Ekonomi Kreatif terkait permasalahan yang dihadapi.

“Kami berharap bisa mendengar aspirasi secara langsung agar dapat mendukung kendala-kendala yang dihadapi. Sejauh ini memang komunikasi dilakukan secara parsial, per perusahaan, tapi akan lebih baik jika pendekatannya lebih komprehensif,” katanya.

Kemenekraf siap mendukung penyelesaian masalah ini, mengingat jasa kurir memiliki peran penting dalam distribusi produk ekonomi kreatif di Indonesia.

“Ini kaitannya kan juga ada dengan pegiat-pegiat yang terdistribusi dengan baik selama ini melalui platform tersebut. Jadi kami siap mendukung mencari solusinya,” ucap Teuku.

Terpisah, Pengamat Transportasi dan Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna menilai pemerintahan harus memikirkan dan memberikan jalan keluar nyata bagi nasib para kurir yang berada di titik nadir akibat perilaku persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh sebagian kecil platform e-commerce.

“Pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto yang memiliki visi besar dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera harusnya bersikap Merah Putih memperjuangkan nasib para kurir, Komdigi harusnya mengatur platform e-commerce karena membuat bisnis kurir tak sehat,” tuturnya.

Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum terjadi oligopsoni di industri pos, kurir dan logistik nasional akibat dominasi oleh platform ecommerce asing bermodal besar antara lain Shopee (SEA Group), TikTok-Tokopedia (Bytedance) dan Lazada (Alibaba).

Di sisi lain, platform e-commerce dalam negeri seperti BliBli (Grup Djarum) sudah hampir tidak terdengar, kondisi ini diperparah ketika Bukalapak (EMTEK) baru saja menutup layanan marketplace barang fisiknya.

Untuk diketahui, ketiga platform e-commerce asing tersebut tidak hanya berbisnis dalam bidang e-commerce, tetapi beberapa tahun terakhir juga sudah melakukan ekspansi vertikal dalam kegiatan pos, kurir dan logistik melalui anak usaha dan affiliasinya.

Menurut Yayat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menemukan dan menginvestigasi beberapa platform ecommerce besar tersebut dimana telah dinyatakan melakukan monopoli pada pasar jasa pos, kurir dan logistik melalui intervensi algoritmanya baik kepada penjual ataupun pembeli

Dia menilai persaingan tidak sehat dan tekanan harga dari platform e-commerce ini juga diperkeruh oleh adanya perusahaan pos, kurir dan logistik asing yang melakukan predatory pricing di pasar industri pos, kurir dan logistik nasional.

Salah satunya, J&T Ekspres yang terafiliasi dengan J&T Global Ekspress, perusahaan China yang berdomisili di Cayman Island dan pada 2023 melakukan penawaran saham perdana kepada publik (IPO) di Hong Kong.

“Dominasi asing tidak bisa dibantah dan terjadi eksploitasi terhadap kurir. Mereka para kurir tidak punya pilihan. Akibatnya mereka dibayar fluktuatif karena besaran pendapatan mereka adalah volume yang bisa diantarkan,” tutur Yayat.

Hal ini terjadi karena perang harga di segment ecommerce yang cenderung berkembang disebabkan perubahan gaya hidup membuat pelaku pos, kurir dan logistik nasional melakukan efisiensi secara ekstrem.

Menurut Yayat, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang bertanggungjawab terhadap platform digital seharusnya berkolaborasi dengan kementerian lain seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan merumuskan aturan yang mengatur platform ecommerce yang bergerak di industri pos, kurir dan logistik nasional.

“Kalau perlu gandeng Pemda, sehingga industri pos, kurir dan logistik bisa lebih mensejahterakan masyarakat. Potensi 15 juta pengiriman per hari dan lebih dari US$2.400 juta per tahun bukan hal kecil dan harusnya disadari Menteri Komdigi,” tuturnya.

KOMPAS.com - Kuasa hukum aktor Kim Soo Hyun, pengacara Kim Jong Bok dari LKB & Partners, menjawab pertanyaan CBS NoCut News tentang apakah akan ada gugatan tambahan untuk pencemaran nama baik terkait klaim hubungan di bawah umur.

Sebelumnya, pada 20 Maret 2025, pihak Kim Soo Hyun mengajukan gugatan pidana terhadap keluarga mendiang Kim Sae Ron dan Garo Sero Research Institute.

Alasannya karena adanya dugaan pelecehan atau penghinaan seksual karena Garo Sero merilis foto Kim Soo Hyun dengan hanya mengenakan celana dalam dan baju kaus.

"Kami sedang meninjau potensi tindakan hukum, sesuai dengan pernyataan resmi pertama," ujar kuasa hukum Kim Soo Hyun, dilansir Koreaboo, Jumat (21/5/2025).

"Untuk saat ini, kami sebisa mungkin menahan diri untuk tidak melakukan tindakan hukum lebih lanjut. Kami tidak punya pilihan selain mengajukan keluhan kali ini karena ada risiko bahwa foto-foto eksplisit yang bersifat ekstrem akan terus dirilis," tambahnya.

Keputusan tidak mengajukan gugatan pidana lain diambil dengan pertimbangan bahwa Kim Sae Ron baru saja meninggal dunia dan keluarga serta mantan agensinya masih dalam suasana berduka.

Sementara media Korea menyimpulkan bahwa tindakan hukum langsung tidak mungkin dilakukan.

Di sisi lain, keluarga Kim Sae Ron belum mengambil tindakan hukum langsung terhadap Kim Soo Hyun.

Mereka hanya mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap YouTuber Lee Jin Ho, yang telah mengungkapkan masalah pribadi Kim Sae Ron semasa hidupnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru akan menjamin hak asasi manusia.

“Saya berkeyakinan bahwa KUHAP baru kita ini akan mengekspresikan amandemen UUD NRI Tahun 1945 tentang hak asasi manusia,” ucap Yusril saat ditemui di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan, salah satu bentuk penjaminan hak asasi manusia dalam KUHAP baru ialah penegasan mengenai batas waktu status tersangka. Dia menyebut draf KUHAP baru mengatur status tersangka paling lama untuk dua tahun.

“Jadi kalau penyidik menyatakan orang itu melakukan kejahatan, dua tahun dia kumpulkan alat bukti tidak kunjung dapat, ya, sudah orang itu harus dilepaskan,” ucap Yusril.

Menurut dia, penetapan status tersangka terhadap seseorang dapat menciptakan beban morel. Namun, KUHAP yang lama belum mengatur batas waktu yang jelas kapan status tersangka berakhir jika tidak kunjung diadili di pengadilan.

Dengan begitu, selain menjamin hak asasi manusia, Yusril meyakini bahwa KUHAP baru juga menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Menko Yusril menambahkan bahwa KUHAP baru mengakomodasi perkembangan zaman di bidang hukum acara. Bersamaan dengan itu, KUHAP baru turut menyempurnakan aturan-aturan sebelumnya.

“Saya sendiri juga pernah dulu beberapa kali menguji pasal-pasal KUHAP itu ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi,” kata dia.

Diketahui bahwa Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

RUU KUHAP juga masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 yang diusulkan oleh Komisi III DPR RI. RUU KUHAP dinilai penting untuk segera dibahas karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan berlaku mulai tahun 2026.

SIKKA, KOMPAS.com – Dosen Hukum Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere, Gregorius Cristison Bertholomeus, menanggapi kasus dugaan pencabulan yang dilakukan anggota Polres Sikka Aipda II terhadap seorang pelajar sekolah menengah pertama (SMP) berinisial KJN (15).

Kasus ini dilaporkan oleh korban ke Mapolres Sikka pada Selasa (12/03/2025).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku melakukan panggilan video serta menunjukkan alat kelamin kepada korban.

Selain itu melalui messenger, pelaku mengajak korban untuk berhubungan badan.

Ia juga mengiming-imingi akan memberikan uang senilai Rp 1 juta asalkan korban menuruti permintaannya.

Menurut Gregorius kasus ini termasuk kategori delik biasa bukan delik aduan.

“Ini masuk delik biasa, bukan delik aduan. Jadi siapa pun masyarakat atau keluarga bisa melaporkan ke kepolisian atau Komnas Perlindungan Anak,” ujar Gregorius saat dihubungi, Kamis (20/3/2025).

Menurutnya, perbuatan pelaku bisa dikenakan Pasal 76 E Juncto 82 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Gregorius menyebut pada pasal 82 hukuman pidana penjara paling ringan 5 tahun, dan paling lama 15 tahun.

Selain itu, kata Gregorius, pelaku juga bisa dikenakan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) jika melakukan penyebaran video.

“Ini juga termasuk kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak dengan mengajak melakukan videocall seks dengan iming-iming uang Rp 1 juta. Dan ini bisa dikategorikan perbuatan cabul,” pungkasnya.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem Asep Wahyuwijaya mendesak seluruh kerja sama operasi (KSO) mitra PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di kawasan resapan air di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat harus dibatalkan demi hukum.

Asep di Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis, menjelaskan bahwa beberapa KSO tersebut tidak hanya melanggar aturan tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi juga menjadi penyebab besar terjadinya bencana lingkungan.

Ia memaparkan, terjadi perubahan dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat tahun 2022. Kebijakan tata ruang yang berubah secara sistematis justru membuka jalan bagi eksploitasi kawasan yang seharusnya dilindungi.

Menurut dia, perubahan Perda RTRW ini menjadi celah masuknya berbagai kepentingan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta. Salah satu yang ia soroti adalah perubahan status Gunung Mas yang kini bisa dijadikan kawasan permukiman.

"Saya menangkapnya seperti by design. Perda RTRWnya diubah, BUMDnya masuk menjalin KSO dengan PTPN, kemudian mereka bekerja sama dengan pihak yang ada kaitannya dengan Urbane Indonesia, bekas kantor konsultannya RK, Gubernur Jabar dulu, nyambung semuanya itu," papar wakil rakyat asal Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor) itu.

Asep bahkan mendapat laporan bahwa ada aliran hulu sungai Ciliwung yang seharusnya berkelok-kelok namun diluruskan demi kepentingan bisnis.

"Ketika pihak kabupaten pun memberikan fasilitas dan kemudahan izin di atas kawasan resapan mestinya PTPN sebagai prinsipal mestinya jangan sampai terbawa arus juga. Jadi, sikap saya jelas, batalkan seluruh KSO para mitra dengan PTPN di kawasan Puncak," katanya.

Selain itu, Asep juga mengkritisi dugaan praktik korupsi dalam proyek-proyek tersebut. Ia menyebut bahwa direksi perusahaan yang terlibat diduga melakukan penggelapan dana dari berbagai KSO, sementara para pekerja justru mengalami kesulitan ekonomi.

"Saya dapat informasi bahwa dari terbitnya KSO kemarin pun ada potensi korupsi juga di level elit PTPN Puncak kemarin. Menjadi ironi saat para pekerjanya termegap-megap kesulitan," kata Asep, mengungkap aspirasi yang disampaikan sejumlah pihak kepadanya.

Maka, ia mendesak adanya tindakan nyata untuk mengatasi dampak buruk proyek-proyek tersebut, termasuk pemulihan kembali fungsi resapan air melalui penghijauan.

Menurutnya, keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama demi mencegah bencana yang lebih besar di masa depan.

"Yang harus dilakukan oleh PTPN ke depan adalah bagaimana upaya penghijauan kembali dapat dilakukan secara masif. Mudah-mudahan duka tidak lagi ada di Bogor hingga Bekasi. Malu sekali kita," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru akan menjamin hak asasi manusia.

“Saya berkeyakinan bahwa KUHAP baru kita ini akan mengekspresikan amandemen UUD NRI Tahun 1945 tentang hak asasi manusia,” ucap Yusril saat ditemui di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan, salah satu bentuk penjaminan hak asasi manusia dalam KUHAP baru ialah penegasan mengenai batas waktu status tersangka. Dia menyebut draf KUHAP baru mengatur status tersangka paling lama untuk dua tahun.

“Jadi kalau penyidik menyatakan orang itu melakukan kejahatan, dua tahun dia kumpulkan alat bukti tidak kunjung dapat, ya, sudah orang itu harus dilepaskan,” ucap Yusril.

Menurut dia, penetapan status tersangka terhadap seseorang dapat menciptakan beban morel. Namun, KUHAP yang lama belum mengatur batas waktu yang jelas kapan status tersangka berakhir jika tidak kunjung diadili di pengadilan.

Dengan begitu, selain menjamin hak asasi manusia, Yusril meyakini bahwa KUHAP baru juga menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Menko Yusril menambahkan bahwa KUHAP baru mengakomodasi perkembangan zaman di bidang hukum acara. Bersamaan dengan itu, KUHAP baru turut menyempurnakan aturan-aturan sebelumnya.

“Saya sendiri juga pernah dulu beberapa kali menguji pasal-pasal KUHAP itu ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi,” kata dia.

Diketahui bahwa Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

RUU KUHAP juga masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 yang diusulkan oleh Komisi III DPR RI. RUU KUHAP dinilai penting untuk segera dibahas karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan berlaku mulai tahun 2026.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuai sorotan di tengah masyarakat.

Kekhawatiran akan meningkatnya militerisme di ranah sipil menjadi isu utama yang dibahas oleh berbagai kalangan.

Akademisi Universitas Palangka Raya, Hilyatul Asfia, menilai bahwa RUU tersebut melanggar prinsip demokrasi dan amanat reformasi yang telah dicita-citakan.

“Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Revisi UU TNI yang memberikan peran lebih luas bagi militer dalam kehidupan sipil bertentangan dengan amanat reformasi yang bertujuan menjaga netralitas militer dalam pemerintahan,” ujar Asfia kepada Kompas.com melalui aplikasi perpesanan, Kamis (20/3/2025).

Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya ini menganggap RUU TNI yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada hari ini, Kamis (20/3/2025) sebagai langkah kontroversial dalam konteks perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

“RUU ini memicu polemik bagi banyak kalangan sebagai sebuah langkah mundur dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan kontrol sipil terhadap militer,” tambahnya.

Asfia menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara kekuasaan sipil dan militer dalam sistem demokrasi.

Berbahaya bagi prinsip demokrasi dan kebebasan pers

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat paripurna pengesahan RUU TNI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Ia mengkhawatirkan bahwa RUU ini dapat melemahkan batasan tersebut.

“Salah satu kekhawatiran terbesar adalah bahwa RUU ini membuka potensi bagi TNI untuk terlibat lebih jauh dalam politik dan administrasi sipil, yang bisa berbahaya bagi prinsip-prinsip demokrasi,” tuturnya.

Dalam beberapa pasal, RUU ini memberikan wewenang yang lebih luas kepada TNI dalam pengambilan keputusan politik dan bidang-bidang yang seharusnya dikuasai oleh lembaga sipil.

Asfia juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait kebebasan pers.

“Satu ketentuan dalam RUU ini memberikan wewenang lebih besar kepada TNI dalam hal pengawasan terhadap media, yang bisa berisiko membatasi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi,” ujarnya.

Dia menambahkan, potensi sensor atau intimidasi terhadap jurnalis dan pegiat media menjadi ancaman serius.

Mengusulkan agar direvisi

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Suasana ruang rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Selain itu, RUU ini juga berpotensi memberi wewenang kepada TNI untuk melakukan intervensi dalam masalah hak asasi manusia tanpa pengawasan yang cukup dari lembaga sipil yang independen.

“Kekhawatiran ini muncul karena pengalaman sejarah Indonesia terkait dengan pelanggaran HAM yang melibatkan TNI,” tuturnya.

Asfia memperingatkan bahwa jika RUU ini disahkan, beberapa konsekuensi negatif dapat terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Pertama, penguatan peran militer dalam ranah politik dan sipil berpotensi mengurangi ruang bagi demokrasi dan kontrol sipil terhadap militer.

“Ini akan menjadi langkah mundur dalam perjuangan untuk menjaga Indonesia tetap sebagai negara demokratis,” kata dia.

Selain itu, RUU ini berpotensi menjadi alat untuk menekan kebebasan pers, yang sangat penting bagi terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Pengawasan yang ketat dari militer terhadap media bisa mengarah pada kontrol informasi yang merugikan masyarakat,” tuturnya.

Asfia juga mengingatkan bahwa jika militer diberi lebih banyak kekuasaan, hal ini bisa memperburuk ketegangan antara pemerintah dan masyarakat, serta memicu protes dari kelompok-kelompok yang menuntut perlindungan terhadap kebebasan dan hak-hak dasar.

“Sebagai seorang akademisi, saya mendesak agar proses pengesahan RUU TNI dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi, hak asasi manusia, dan pemisahan kekuasaan,” katanya.

Dia mengusulkan agar RUU ini direvisi untuk menegaskan batasan yang jelas antara peran militer dan sipil dalam sistem pemerintahan Indonesia, serta mengurangi ruang bagi TNI untuk mengintervensi urusan sipil dan politik.

“Penting untuk melibatkan lebih banyak pihak, seperti masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga-lembaga independen lainnya, dalam proses pembahasan RUU ini, agar dapat menghasilkan regulasi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini. RUU ini harus mencerminkan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan kekuasaan politik atau militer semata,” pungkasnya.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuai sorotan di tengah masyarakat.

Kekhawatiran akan meningkatnya militerisme di ranah sipil menjadi isu utama yang dibahas oleh berbagai kalangan.

Akademisi Universitas Palangka Raya, Hilyatul Asfia, menilai bahwa RUU tersebut melanggar prinsip demokrasi dan amanat reformasi yang telah dicita-citakan.

“Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Revisi UU TNI yang memberikan peran lebih luas bagi militer dalam kehidupan sipil bertentangan dengan amanat reformasi yang bertujuan menjaga netralitas militer dalam pemerintahan,” ujar Asfia kepada Kompas.com melalui aplikasi perpesanan, Kamis (20/3/2025).

Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya ini menganggap RUU TNI yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada hari ini, Kamis (20/3/2025) sebagai langkah kontroversial dalam konteks perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

“RUU ini memicu polemik bagi banyak kalangan sebagai sebuah langkah mundur dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan kontrol sipil terhadap militer,” tambahnya.

Asfia menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara kekuasaan sipil dan militer dalam sistem demokrasi.

Berbahaya bagi prinsip demokrasi dan kebebasan pers

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat paripurna pengesahan RUU TNI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Ia mengkhawatirkan bahwa RUU ini dapat melemahkan batasan tersebut.

“Salah satu kekhawatiran terbesar adalah bahwa RUU ini membuka potensi bagi TNI untuk terlibat lebih jauh dalam politik dan administrasi sipil, yang bisa berbahaya bagi prinsip-prinsip demokrasi,” tuturnya.

Dalam beberapa pasal, RUU ini memberikan wewenang yang lebih luas kepada TNI dalam pengambilan keputusan politik dan bidang-bidang yang seharusnya dikuasai oleh lembaga sipil.

Asfia juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait kebebasan pers.

“Satu ketentuan dalam RUU ini memberikan wewenang lebih besar kepada TNI dalam hal pengawasan terhadap media, yang bisa berisiko membatasi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi,” ujarnya.

Dia menambahkan, potensi sensor atau intimidasi terhadap jurnalis dan pegiat media menjadi ancaman serius.

Mengusulkan agar direvisi

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Suasana ruang rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Selain itu, RUU ini juga berpotensi memberi wewenang kepada TNI untuk melakukan intervensi dalam masalah hak asasi manusia tanpa pengawasan yang cukup dari lembaga sipil yang independen.

“Kekhawatiran ini muncul karena pengalaman sejarah Indonesia terkait dengan pelanggaran HAM yang melibatkan TNI,” tuturnya.

Asfia memperingatkan bahwa jika RUU ini disahkan, beberapa konsekuensi negatif dapat terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Pertama, penguatan peran militer dalam ranah politik dan sipil berpotensi mengurangi ruang bagi demokrasi dan kontrol sipil terhadap militer.

“Ini akan menjadi langkah mundur dalam perjuangan untuk menjaga Indonesia tetap sebagai negara demokratis,” kata dia.

Selain itu, RUU ini berpotensi menjadi alat untuk menekan kebebasan pers, yang sangat penting bagi terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Pengawasan yang ketat dari militer terhadap media bisa mengarah pada kontrol informasi yang merugikan masyarakat,” tuturnya.

Asfia juga mengingatkan bahwa jika militer diberi lebih banyak kekuasaan, hal ini bisa memperburuk ketegangan antara pemerintah dan masyarakat, serta memicu protes dari kelompok-kelompok yang menuntut perlindungan terhadap kebebasan dan hak-hak dasar.

“Sebagai seorang akademisi, saya mendesak agar proses pengesahan RUU TNI dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi, hak asasi manusia, dan pemisahan kekuasaan,” katanya.

Dia mengusulkan agar RUU ini direvisi untuk menegaskan batasan yang jelas antara peran militer dan sipil dalam sistem pemerintahan Indonesia, serta mengurangi ruang bagi TNI untuk mengintervensi urusan sipil dan politik.

“Penting untuk melibatkan lebih banyak pihak, seperti masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga-lembaga independen lainnya, dalam proses pembahasan RUU ini, agar dapat menghasilkan regulasi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini. RUU ini harus mencerminkan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan kekuasaan politik atau militer semata,” pungkasnya.

Gowa (ANTARA) - Penyidik Kejaksaan Negeri Gowa akhirnya menahan 11 orang tersangka kasus uang palsu (Upal) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Makassar, setelah menerima pelimpahan delapan berkas perkara yang dinyatakan lengkap atau P21 dari Polres Gowa.

"Setelah tahap dua ini, 11 tersangka dilakukan penahanan di Rutan Makassar selama 20 hari terhitung 19 Maret-7 April 2025. Selama masa penahanan setiap orang yang ingin menemui tersangka wajib mendapat izin dari Jaksa Penuntut Umum (JPU)," kata Kejari Gowa Muhammad Ihsan di Gowa, Sulawesi Selatan, Rabu.

Setelah menerima pelimpahan berkas perkara serta para tersangkanya ini, kata Ihsan, maka JPU segera mempersiapkan surat dakwaan untuk selanjutnya di bawa ke Pengadilan Negeri Gowa guna menunggu jadwal persidangan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Soetarmi menjelaskan, delapan berkas perkara dari 11 orang tersangka ini sudah P21 oleh jaksa. Sedangkan sisanya masih ada tujuh berkas dengan tujuh tersangka sedang diproses. Total ada 18 tersangka Upal

"Dari 11 tersangka ini memiliki peranan yang berbeda-beda. Sisanya tujuh berkas dengan tujuh tersangka masih dalam tahap koordinasi dengan penyidik Polres Gowa," paparnya.

Peranan 11 tersangka yang menjalani tahap 2 ini, kata dia, terbagi tiga klaster. Klaster pertama, tersangka yang memproduksi atau membuat uang rupiah palsu. Klaster kedua, tersangka yang mengedarkan uang rupiah palsu. Dan klaster ketiga, tersangka menerima uang rupiah palsu.

Peran 11 tersangka masing-masing inisial tersangka AI (54) sebagai Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, berperan memproduksi atau membuat rupiah palsu. Tersangka AK (50) pegawai bank, mengedarkan uang rupiah palsu. Tersangka SY (52) berprofesi ASN dan IM (42) wiraswasta berperan mengedarkan uang rupiah palsu.

Selanjutnya, tersangka SW (55) ASN Guru berperan mengedarkan uang rupiah palsu. Tersangka MN (40) honorer berperan turut mengedarkan uang rupiah palsu. Tersangka KG (48) sebagai juru masak dan IY (37) sebagai karyawan swasta berperan mengedarkan uang rupiah palsu.

Tersangka SW (35) sebagai wiraswasta juga berperan menerima uang rupiah palsu dan tersangka MM (40) berprofesi ASN berperan menerima uang rupiah palsu.

Barang bukti yang diserahkan penyidik Polres Gowa ke Kejari Gowa yakni 4.467 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000 dengan jumlah Rp446,7 dari tersangka AI. Sebanyak 234 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000 dengan jumlah Rp23,4 juta dari tersangka SY.

Sebanyak 78 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000 dengan jumlah Rp7,8 juta dari tersangka IY. Lima uang rupiah palsu pecahan Rp100.000 dengan jumlah Rp.500.000 dari tersangka KG. Sejumlah rekening koran dari berbagai bank, satu unit motor, serta lima ponsel berbagai merek.

Guna memastikan uang rupiah palsu tersebut pecahan Rp100.000 telah disimpulkan tidak asli dan kualitas jauh di bawah uang asli setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium.

Selanjutnya, warna uang buram, benang hasil dari cetakan yang tidak tertanam, pengaman memiliki Colour Shifting dan Laten Image namun tidak berubah warna Ketika dilihat dari sudut pandang tertentu, Rectoverso tidak saling isi dan tidak terdapat Electrotype.

Untuk pelaku yang membuat atau memproduksi, mengedarkan maupun menerima uang rupiah palsu, disangkakan pasal 36 ayat (3) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, juncto pasal 55 (1) Ke-1 KUHP. Ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp50 miliar.

Sebelumnya, kasus pembuatan dan peredaran uang palsu tersebut terbongkar setelah polisi mengendus adanya peredaran uang palsu di Gowa. Dalam proses pengembangannya, terungkap pembuatan upal tersebut di dalam Kampus UIN Alauddin Makassar, Samata Kabupaten Gowa.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025