JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memerintahkan Kepala Divisi (Kadiv) HAM Sumatra Utara untuk mengecek kondisi rumah seorang warga di Kabupaten Samosir yang terisolasi akibat penggalian parit di sekelilingnya.

"Saya langsung jawab, Bapak Ibu. Sekjen perintahkan Kadiv HAM Sumatra Utara turun besok juga, sudah selesai, Pak," kata Pigai dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Rabu (5/2).

Perintah itu disampaikan setelah anggota Komisi III DPR RI dari daerah pemilihan Sumatra Utara II, Rapidin Simbolon, mengungkapkan permasalahan yang dialami warga tersebut.

"Terima kasih, Pak Menteri. Luar biasa," ujar Rapidin.

Meski demikian, Pigai menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa turut campur dalam proses hukum jika kasus tersebut berkaitan dengan sengketa lahan.

Sebab, pihaknya hanya dapat memberikan pendampingan dalam aspek HAM.

"Karena itu, Pak Simbolon yang terhormat, kami tidak bisa jika sudah masuk ke pengadilan," ujar Pigai.

Pigai menambahkan bahwa pihaknya tidak ingin dianggap melakukan intervensi terhadap proses peradilan.

"Jadi kalau sudah di pengadilan, mohon kami jangan dipaksa, karena kami tidak mau dicurigai oleh civil society, tokoh-tokoh demokrasi, parlemen, maupun internasional bahwa pemerintah melakukan intervensi terhadap peradilan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, satu keluarga di tepi Danau Toba seakan terpenjara dan tak bisa keluar rumah lantaran area sekeliling rumahnya dikeruk orang lain menjadi parit.

Peristiwa yang terjadi di Desa Unjur, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, pada Senin (21/1/2025) diduga disebabkan oleh persoalan warisan.

Pemilik rumah, Darma Sari Ambarita (32) mengungkapkan bahwa awalnya tidak ada parit yang mengelilingi rumahnya, sampai akhirnya dia terlibat konflik dengan pria yang memiliki marga yang sama, berinisial TA.

Darma mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan darah dengan TA.

Namun, TA mengeklaim rumah dan tanah yang ditempati Darma adalah peninggalan ayahnya.

"Rumah yang saya tinggali adalah peninggalan dari orang tua. Di mana rumah ini didirikan pada tahun 1982 dan itu masih disaksikan, proses pembangunannya masih disaksikan oleh orang tua si pelaku (TA)," ujarnya.

"Dan, selama proses pembangunan sampai ke masa hidup orang tua saya dan orang tua si pelaku, itu tidak pernah terjadi yang namanya keributan," sambungnya.

Kepada Darma, TA mengaku mempunyai surat tanah.

Namun, TA hingga kini tidak bisa menunjukkannya.

Sementara itu, Darma juga mengakui bahwa keluarganya tidak memiliki surat atas tanah yang ditempatinya.

"Karena kebetulan ini tanah warisan, bang, surat tanahnya tidak ada. Iya, kalau untuk pengelolaan kita yang saya ketahui 4 generasi lah," kata Darma.

Pada 6 Januari 2025, TA tiba-tiba membuat parit sepanjang 80 meter yang mengelilingi rumah Darma.

“TA dan kawan-kawan beserta rombongannya, membawa satu unit alat berat, ekskavator, dan langsung melakukan penggalian parit yang dalamnya kurang lebih 5 meter," ujar Darma.

Melihat kejadian itu, Darma mengaku telah melapor ke aparat desa dan meminta TA menghentikan aksinya.

"Tapi si pelaku mengatakan, rasanya dia tidak bisa menghentikan kegiatan dan dia siap untuk diproses secara hukum," ujar Darma.

Darma akhirnya melaporkan kejadian itu ke Polres Samosir dengan nomor laporan STPL/21/1/2025/SPKT/RES SAMOSIR/SUMUT.

Menteri HAM Natalius Pigai dikritik anggota Komisi XIII DPR tak kelihatan kinerjanya di 100 hari pertama menjabat. Menteri Pigai menilai anggota DPR belum paham kerja-kerja Kementerian HAM.

Pigai dicecar saat rapat bersama Komisi XIII di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025). Anggota Komisi XIII DPR Siti Aisyah awalnya menyoroti banyaknya kasus pelanggaran HAM yang viral.

"Tetapi, setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini," kata Siti.

Anggota DPR Fraksi PDIP itu menilai yang terlihat hanya program amnesti narapidana, program yang berasal dari pemerintah. Selain itu, dia menanyakan banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang telah viral.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral. Sangat viral," ungkapnya.

Dia kemudian meminta Pigai menganggap jabatan menteri sekadar pakaian. Siti berharap Pigai dapat seaktif dulu ketika masih di Komnas HAM.

"Jadi, Pak, saya ingin, ke depan, ayo, Pak, ketika Bapak jadi menteri, anggap sajalah itu cuma pakaian. Tapi kami ingin Pak Pigai yang dulu," sebutnya.

Dihubungi terpisah, Pigai mengatakan tidak mungkin Kementerian HAM turun langsung seperti Komnas HAM. Dia mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan mengurus kasus di peradilan.

"DPR ingin Kementerian HAM hadir di kasus-kasus di lapangan, seperti Komnas HAM atau LSM. Nggak mungkin kan, kewenangan kami tidak urus kasus di peradilan. Itu kewenangan Komnas HAM RI," kata Pigai ketika dihubungi.

Pigai mengatakan tugas Kementerian HAM adalah membuat regulasi dan kebijakan di bidang HAM. Kementerian HAM, lanjut Pigai, bagian dari eksekutif yang lebih berurusan seputar regulasi dan kebijakan.

"Nggak mungkin kami kerja seperti LSM atau Komnas HAM, yang turun langsung lapangan. DPR belum paham bahwa kami Kementerian HAM ini eksekutif karena perlu kebijaksanaan terkait kasus-kasus," tambahnya.

Pigai Sebut Belum Ada yang Dipenjara karena Hina Pejabat

Dalam rapat itu, Pigai juga menyampaikan pemerintahan saat ini menjunjung kebebasan sipil. Dia menyebut belum ada satu orang yang dipenjara karena menghina pejabat negara dalam 100 hari terakhir.

"Yang bisa kita sumbangkan bagi bangsa ini oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk negeri ini adalah dalam 100 hari ini belum ada satu orang yang dipenjarakan, ditahan, diproses hukum karena menghina pejabat negara," ujar Pigai.

Pigai mengatakan kebebasan berekspresi telah berjalan baik. Dinamika demokrasi yang berlangsung juga aman dan damai.

"Kita memberikan kebebasan penuh untuk menyampaikan pendapat pikiran dan perasaan," sebutnya.

Pigai menuturkan demokrasi negara dianggap mengalami perbaikan. Dia mengatakan negara tidak pernah melakukan intervensi terhadap pemilihan pimpinan partai hingga kepala daerah.

"Pemerintah tidak masuk dalam urusan demokrasi yang terjadi dalam atau yang kita selesaikan dalam waktu-waktu kemarin. Apakah itu pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, maupun pemilihan kepala daerah, semua diberi kebebasan," jelasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Natalius Pigai, Menteri HAM dicecar anggota Komisi XIII DPR Siti Aisyah tentang maraknya kasus pelanggaran HAM yang viral. Siti mempertanyakan kinerja Pigai yang tidak terlalu terlihat selama 100 hari kerja pertama.

Siti mencecar sejumlah pertanyaan yang menohok kepada Pigai pada saat rapat bersama Menteri HAM di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

"Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini," kata Siti dilansir dari detikNews, Kamis (6/2/2025).

Anggota DPR Fraksi PDIP itu mengatakan yang terlihat adalah program amnesti narapidana yang berasal dari pemerintah. Selain itu, dia menanyakan banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang telah viral.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral. Sangat viral," ungkapnya.

Dia pun meminta Pigai tidak menganggap menteri sekadar pakaian. Namun, Siti berharap Pigai dapat seaktif dulu ketika masih di Komnas HAM.

"Jadi Pak, saya ingin ke depan ayo Pak ketika Bapak jadi menteri anggap sajalah itu cuma pakaian. Tapi kami ingin Pak Pigai yang dulu," sebutnya.

Sebelumnya, di rapat yang sama, Natalius Pigai mengatakan pihaknya mempunyai kewenangan melakukan audit dan memberikan sanksi bagi perusahaan berskala besar dan multinasional. Namun, jika ada perusahaan tersebut yang berkonflik di daerah, pihaknya tidak akan bersuara kencang.

"Oleh karena itulah, mohon dimaklumi kalau ada perusahaan-perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, kami tidak akan bersuara kencang," kata Pigai.

Pigai menjelaskan Kementerian HAM, jika bersuara atas konflik tersebut tanpa melakukan audit, akan memengaruhi saham perusahaan. Untuk itu, Pigai mengatakan kementeriannya menangani kasus aspek kasuistik.

"Kenapa, karena kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit itu nanti indeks sahamnya itu jeblok karena saya punya kewenangan dan otoritas penuh yang dikasih oleh internasional dan nasional," ungkap dia.

Artikel ini sudah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini.

Video Kala Legislator Cecar Pigai: Nggak Nampak Apa yang Bapak Kerjakan

Video Kala Legislator Cecar Pigai: Nggak Nampak Apa yang Bapak Kerjakan

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjelaskan alasan rencana pemerintah memberi amnesti atau pengampunan kepada narapidana kasus politik terkait Papua.

Pigai menuturkan pemberian amnesti itu didasarkan niat Presiden Prabowo Subianto untuk rekonsiliasi dan membangun perdamaian di Papua.

"Dalam rangka membangun perdamaian Papua secara abadi, menciptakan perdamaian Papua secara abadi, maka dilakukanlah kebijakan-kebijakan yang bermartabat, yaitu hak asasi manusia dan rekonsiliasi," kata Pigai saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (6/2).

Ia menekankan amnesti tak diberikan kepada narapidana yang terjerat hukum atas kasus serangan bersenjata di Papua.

Namun, amnesti diberikan kepada narapidana yang terjerat kasus seperti makar atau menggunakan simbol-simbol yang bertentangan dengan NKRI.

"Ada makar mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan negara. Kemudian ada mempunyai simbol-simbol pakaian, baju yang ada lambang-lambang simbol-simbol di sana. Kemudian juga pakaian menggunakan gelang dengan simbol yang melekat. Kemudian selama ini ditahan, ditangkap, dituntut, dan diadili, diproses hukum," ujar Pigai.

Pigai mengatakan secara total ada sekitar 44 ribu narapidana yang rencananya diberikan amnesti oleh pemerintah. Narapidana kasus politik di Papua termasuk di antaranya.

Namun, dia belum menjelaskan secara spesifik berapa orang narapidana kasus politik Papua karena pemerintah masih melaukan asesmen.

"Itu angka yang tahu setelah asesmen. Kalau saya tidak bisa secara detail karena hasil asesmen begitu keluar, itu juga bisa. Sampai pada presiden memberikan amnesti baru jumlahnya ketahuan. Kami 44 ribu saja, kami pakai kata kurang lebih," katanya.

Ia menjelaskan proses asesmen yang dilakukan dengan mengecek satu per satu narapidana yang berpotensi mendapat amnesti. Pigai mengatakan status para narapidana harus klir untuk mendapat amnesti.

"Misalnya atas nama si A, tapi ternyata dia satu minggu lagi dia keluar. Bebas bersyarat. Dia diusulkan untuk dapat, tapi satu minggu lagi bebas bersyarat, ya kan itu tidak dapat," ucap Pigai.

"Misalnya begitu atas nama ini, misalnya kita masukkan sebagai calon amnesti. Tapi ternyata dia punya kasus lebih dari satu. Satunya pantas dia amnesti, tapi satu kasusnya masih ada pidana lain juga. Bisa saja terjadi itu kan. Nah, itu yang dimaksud asesmennya itu," imbuhnya.

Ia mengatakan proses asesmen ditargetkan selesai dalam satu tahun. Kemudian, nama-nama narapidana diajukan kepada presiden untuk pemberian amnesti.

"Namanya pemerintah ini kan kerja itu satu tahun anggaran. Bisa lebih cepat, bisa tergantung salah satu bulan dalam tahun ini kan. Salah satu bulan, salah satu bulan dalam tahun ini," kata Pigai.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendapat kritik tajam dari anggota Komisi XIII DPR RI terkait kinerjanya selama lebih dari 100 hari menjabat saat mengikuti rapat kerja pada Rabu (5/2/2025).

Salah satu kritik datang dari anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P, Siti Aisyah, yang mempertanyakan minimnya gebrakan Pigai.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR, Siti Aisyah mengaku awalnya memiliki harapan besar terhadap Pigai, mengingat rekam jejaknya sebagai pegiat HAM.

Namun, ia mengaku kecewa karena belum melihat tindakan konkret dari kementerian yang dipimpin Pigai.

"Ketika Bapak dipilih sebagai Menteri HAM, sebenarnya saya pribadi punya harapan besar karena Bapak adalah pemerhati HAM dan bergerak di sana. Tetapi, setelah 105 hari bekerja, kami tidak melihat sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan," ujar Siti Aisyah dalam rapat kerja, Rabu (5/2/2025).

Politikus PDI-P itu juga menyinggung pernyataan Pigai yang pernah ingin mengajukan anggaran Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM.

Menurut dia, jumlah tersebut sangat besar tetapi masih masuk akal jika digunakan untuk rehabilitasi dan pemulihan hak asasi manusia.

Namun, dia mempertanyakan bagaimana anggaran itu akan digunakan mengingat minimnya gebrakan sejauh ini.

"Tetapi saya tidak melihat apa yang Bapak kerjakan dalam 100 hari ini. Amnesti yang dilakukan itu adalah program pemerintah. Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran yang sedang dirancang juga seharusnya mendapat masukan dari Kementerian HAM agar undang-undangnya benar-benar melindungi," kata Siti.

Selain itu, Siti juga menyoroti sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM, termasuk konflik di Rempang serta pembangunan pagar laut di Tangerang dan Bekasi.

Ia mempertanyakan ketidakhadiran Pigai dalam isu-isu tersebut.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, seperti di Rempang dan soal pagar laut. Saya tidak melihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Bapak Menteri, Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM?" tanya Siti.

Senada dengan Siti, anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKB, Mafirion, juga mengkritik Pigai karena belum terlihat turun langsung ke lapangan dalam menyelesaikan konflik di Rempang.

"Coba pergi ke sana, lihat sendiri dan dengarkan apa yang mereka katakan. Kementerian HAM ini harusnya menjadi penengah, bukan membela salah satu pihak. Menjadi penengah, supaya ada solusinya," ujar Mafirion.

Dalam rapat tersebut, Mafirion juga menyoroti data pelanggaran HAM dalam pembangunan selama lima tahun terakhir.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mobil dinas RI 24-15 viral di lini masa X lantaran diduga melanggar lalu lintas menerobos jalur Transjakarta. Video tersebut viral di media sosial X, pada Selasa (4/2). Hanya saja, tidak disebutkan kapan tepatnya kejadian itu berlangsung.

Dalam video tersebut, terlihat mobil Toyota Alphard putih melaju di busway Transjakarta dengan pengawalan motor polisi. Sejumlah warganet pun dalam komentarnya di X mengaitkan jika mobil dinas RI 24-15 adalah milik Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai.

Pun ada juga media daring yang memberitakan mobil RI 24 dengan kode 15 angka kecil di pojok bawah dikendarai Pigai. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta membantah bahwa mobil Toyota Alphard berwarna putih berplat nomor RI 24-15 milik Menteri Pigai. Menurut dia, Menteri Pigai menggunakan mobil dinas RI 23-5.

"Meluruskan berita yang beredar, baik melalui media online, maupun media sosial yang disebar secara masif, kami tegaskan bahwa tidak benar mobil Aplhard Putih dengan Nomor Polisi RI 24 yang masuk ke jalur busway adalah mobil yang digunakan oleh Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai," kata Thomas kepada Republika.co.id di Jakarta, Kamis (5/2/2025).

Thomas menegaskan, mobil dinas yang digunakan Menteri Pigai adalah Toyota Alphard berwarna hitam, bukan putih sebagaimana melanggar masuk busway. "Adapun mobil dinas yang digunakan oleh Menteri Hak Asasi Manusia adalah Mobil Alphard berwarna hitam dengan nomor polisi RI 23.5," ucap Thomas.

Dia pun mengimbau masyarakat atau warganet untuk tidak gegabah dan berhati-hati menggunakan media sosial. "Kami minta masyarakat untuk tidak gegabah dan lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial apalagi menyebarkan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya," kata Thomas.

JAKARTA - Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan paparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025). Rapat kerja tersebut membahas masalah kebijakan strategis Kementerian HAM terkait pemberian amnesti, perlindungan HAM terhadap WNI dan pekerja migran di dalam dan luar negeri dan rencana kerja serta anggaran 2025.

Menteri HAM Natalius Pigai dikritik anggota Komisi XIII DPR tak kelihatan kinerjanya di 100 hari pertama menjabat. Menteri Pigai menilai anggota DPR belum paham kerja-kerja Kementerian HAM.

Pigai dicecar saat rapat bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025). Anggota Komisi XIII DPR Siti Aisyah awalnya menyoroti banyaknya kasus pelanggaran HAM yang viral.

"Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini," kata Siti.

Anggota DPR Fraksi PDIP itu menilai yang terlihat hanya program amnesti narapidana, di mana program tersebut berasal dari pemerintah. Selain itu, dia menanyakan banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang telah viral.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral. Sangat viral," ungkapnya.

Dia kemudian meminta Pigai tidak menganggap menteri sekadar pakaian. Siti berharap Pigai dapat seaktif dulu ketika masih di Komnas HAM.

"Jadi Pak, saya ingin ke depan ayo Pak ketika Bapak jadi menteri anggap sajalah itu cuma pakaian. Tapi kami ingin Pak Pigai yang dulu," sebutnya.

Dihubungi terpisah, Pigai mengatakan tidak mungkin Kementerian HAM turun langsung seperti Komnas HAM. Dia mengatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengurus kasus di peradilan.

"DPR ingin Kementerian HAM hadir di kasus-kasus di lapangan seperti Komnas HAM atau LSM. Nggak mungkin kan kewenangan kami tidak urus kasus di peradilan. Itu kewenangan Komnas HAM RI," kata Pigai ketika dihubungi.

Pigai mengatakan tugas Kementerian HAM adalah membuat regulasi dan kebijakan di bidang HAM. Kementerian HAM, lanjut Pigai, bagian dari eksekutif yang lebih berurusan seputar regulasi dan kebijakan.

"Nggak mungkin kami kerja seperti LSM atau Komnas HAM yang turun langsung lapangan. DPR belum paham bahwa kami Kementerian HAM ini eksekutif karena perlu kebijaksanaan terkait kasus-kasus," tambahnya.

Pigai Sebut Belum Ada yang Dipenjara karena Hina Pejabat

Dalam rapat itu, Pigai juga menyampaikan pemerintahan saat ini menjunjung kebebasan sipil. Dia menyebut belum ada 1 orang yang dipenjara karena menghina pejabat negara dalam 100 hari terakhir.

"Yang bisa kita sumbangan bagi bangsa ini oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk negeri ini adalah dalam 100 hari ini belum ada satu orang yang dipenjarakan, ditahan, diproses hukum karena menghina pejabat negara," ujar Pigai.

Pigai mengatakan kebebasan berekspresi telah berjalan baik. Dinamika demokrasi yang berlangsung juga aman dan damai.

"Kita memberikan kebebasan penuh untuk menyampaikan pendapat pikiran dan perasaan," sebutnya.

Pigai menuturkan demokrasi negara dianggap mengalami perbaikan. Dia mengatakan negara tidak pernah melakukan intervensi terhadap pemilihan pimpinan partai hingga kepala daerah.

"Pemerintah tidak masuk dalam urusan demokrasi yang terjadi dalam atau yang kita selesaikan dalam waktu-waktu kemarin. Apakah itu pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, maupun pemilihan kepala daerah, semua diberi kebebasan," jelasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendapat kritik tajam dari anggota Komisi XIII DPR RI terkait kinerjanya selama lebih dari 100 hari menjabat saat mengikuti rapat kerja pada Rabu (5/2/2025).

Salah satu kritik datang dari anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P, Siti Aisyah, yang mempertanyakan minimnya gebrakan Pigai.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR, Siti Aisyah mengaku awalnya memiliki harapan besar terhadap Pigai, mengingat rekam jejaknya sebagai pegiat HAM.

Namun, ia mengaku kecewa karena belum melihat tindakan konkret dari kementerian yang dipimpin Pigai.

"Ketika Bapak dipilih sebagai Menteri HAM, sebenarnya saya pribadi punya harapan besar karena Bapak adalah pemerhati HAM dan bergerak di sana. Tetapi, setelah 105 hari bekerja, kami tidak melihat sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan," ujar Siti Aisyah dalam rapat kerja, Rabu (5/2/2025).

Politikus PDI-P itu juga menyinggung pernyataan Pigai yang pernah ingin mengajukan anggaran Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM.

Menurut dia, jumlah tersebut sangat besar tetapi masih masuk akal jika digunakan untuk rehabilitasi dan pemulihan hak asasi manusia.

Namun, dia mempertanyakan bagaimana anggaran itu akan digunakan mengingat minimnya gebrakan sejauh ini.

"Tetapi saya tidak melihat apa yang Bapak kerjakan dalam 100 hari ini. Amnesti yang dilakukan itu adalah program pemerintah. Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran yang sedang dirancang juga seharusnya mendapat masukan dari Kementerian HAM agar undang-undangnya benar-benar melindungi," kata Siti.

Selain itu, Siti juga menyoroti sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM, termasuk konflik di Rempang serta pembangunan pagar laut di Tangerang dan Bekasi.

Ia mempertanyakan ketidakhadiran Pigai dalam isu-isu tersebut.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, seperti di Rempang dan soal pagar laut. Saya tidak melihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Bapak Menteri, Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM?" tanya Siti.

Senada dengan Siti, anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKB, Mafirion, juga mengkritik Pigai karena belum terlihat turun langsung ke lapangan dalam menyelesaikan konflik di Rempang.

"Coba pergi ke sana, lihat sendiri dan dengarkan apa yang mereka katakan. Kementerian HAM ini harusnya menjadi penengah, bukan membela salah satu pihak. Menjadi penengah, supaya ada solusinya," ujar Mafirion.

Dalam rapat tersebut, Mafirion juga menyoroti data pelanggaran HAM dalam pembangunan selama lima tahun terakhir.

Menurutnya, ada 101 orang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 orang mengalami trauma psikologis akibat proyek strategis nasional (PSN).

Namun, Pigai tak merespons semua kritik dan pernyataan para anggota Komisi XIII dalam rapat kerja tersebut.

Dia pun menawarkan agar jawaban lebih lengkap disampaikan secara tertulis.

"Mohon izin, apakah selebihnya bisa saya berikan jawaban tertulis agar tidak membosankan?" kata Pigai.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Dewi Asmara pun mengizinkan Pigai untuk memberikan jawaban secara tertulis.

Menurut Dewi, hal tersebut memungkinkan jajaran Kementerian HAM untuk ikut berpikir dalam menyusun solusi atas berbagai permasalahan yang dibahas.

Pigai pun menegaskan bahwa kebijakan yang dibuatnya merupakan hasil diskusi dan pemikiran bersama di internal kementerian.

"Jadi apa yang kami sampaikan sebenarnya pergumulan pikiran bersama yang kita sampaikan, kebetulan disampaikan melalui saya," jelas Pigai.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendapat kritik tajam dari anggota Komisi XIII DPR RI terkait kinerjanya selama lebih dari 100 hari menjabat saat mengikuti rapat kerja pada Rabu (5/2/2025).

Salah satu kritik datang dari anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P, Siti Aisyah, yang mempertanyakan minimnya gebrakan Pigai.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR, Siti Aisyah mengaku awalnya memiliki harapan besar terhadap Pigai, mengingat rekam jejaknya sebagai pegiat HAM.

Namun, ia mengaku kecewa karena belum melihat tindakan konkret dari kementerian yang dipimpin Pigai.

"Ketika Bapak dipilih sebagai Menteri HAM, sebenarnya saya pribadi punya harapan besar karena Bapak adalah pemerhati HAM dan bergerak di sana. Tetapi, setelah 105 hari bekerja, kami tidak melihat sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan," ujar Siti Aisyah dalam rapat kerja, Rabu (5/2/2025).

Politikus PDI-P itu juga menyinggung pernyataan Pigai yang pernah ingin mengajukan anggaran Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM.

Menurut dia, jumlah tersebut sangat besar tetapi masih masuk akal jika digunakan untuk rehabilitasi dan pemulihan hak asasi manusia.

Namun, dia mempertanyakan bagaimana anggaran itu akan digunakan mengingat minimnya gebrakan sejauh ini.

"Tetapi saya tidak melihat apa yang Bapak kerjakan dalam 100 hari ini. Amnesti yang dilakukan itu adalah program pemerintah. Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran yang sedang dirancang juga seharusnya mendapat masukan dari Kementerian HAM agar undang-undangnya benar-benar melindungi," kata Siti.

Selain itu, Siti juga menyoroti sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM, termasuk konflik di Rempang serta pembangunan pagar laut di Tangerang dan Bekasi.

Ia mempertanyakan ketidakhadiran Pigai dalam isu-isu tersebut.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, seperti di Rempang dan soal pagar laut. Saya tidak melihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Bapak Menteri, Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM?" tanya Siti.

Senada dengan Siti, anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKB, Mafirion, juga mengkritik Pigai karena belum terlihat turun langsung ke lapangan dalam menyelesaikan konflik di Rempang.

"Coba pergi ke sana, lihat sendiri dan dengarkan apa yang mereka katakan. Kementerian HAM ini harusnya menjadi penengah, bukan membela salah satu pihak. Menjadi penengah, supaya ada solusinya," ujar Mafirion.

Dalam rapat tersebut, Mafirion juga menyoroti data pelanggaran HAM dalam pembangunan selama lima tahun terakhir.

Menurutnya, ada 101 orang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 orang mengalami trauma psikologis akibat proyek strategis nasional (PSN).

Namun, Pigai tak merespons semua kritik dan pernyataan para anggota Komisi XIII dalam rapat kerja tersebut.

Dia pun menawarkan agar jawaban lebih lengkap disampaikan secara tertulis.

"Mohon izin, apakah selebihnya bisa saya berikan jawaban tertulis agar tidak membosankan?" kata Pigai.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Dewi Asmara pun mengizinkan Pigai untuk memberikan jawaban secara tertulis.

Menurut Dewi, hal tersebut memungkinkan jajaran Kementerian HAM untuk ikut berpikir dalam menyusun solusi atas berbagai permasalahan yang dibahas.

Pigai pun menegaskan bahwa kebijakan yang dibuatnya merupakan hasil diskusi dan pemikiran bersama di internal kementerian.

"Jadi apa yang kami sampaikan sebenarnya pergumulan pikiran bersama yang kita sampaikan, kebetulan disampaikan melalui saya," jelas Pigai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memerintahkan Kepala Divisi (Kadiv) HAM Sumatra Utara untuk mengecek kondisi rumah seorang warga di Kabupaten Samosir yang terisolasi akibat penggalian parit di sekelilingnya.

"Saya langsung jawab, Bapak Ibu. Sekjen perintahkan Kadiv HAM Sumatra Utara turun besok juga, sudah selesai, Pak," kata Pigai dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Rabu (5/2).

Perintah itu disampaikan setelah anggota Komisi III DPR RI dari daerah pemilihan Sumatra Utara II, Rapidin Simbolon, mengungkapkan permasalahan yang dialami warga tersebut.

"Terima kasih, Pak Menteri. Luar biasa," ujar Rapidin.

Meski demikian, Pigai menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa turut campur dalam proses hukum jika kasus tersebut berkaitan dengan sengketa lahan.

Sebab, pihaknya hanya dapat memberikan pendampingan dalam aspek HAM.

"Karena itu, Pak Simbolon yang terhormat, kami tidak bisa jika sudah masuk ke pengadilan," ujar Pigai.

Pigai menambahkan bahwa pihaknya tidak ingin dianggap melakukan intervensi terhadap proses peradilan.

"Jadi kalau sudah di pengadilan, mohon kami jangan dipaksa, karena kami tidak mau dicurigai oleh civil society, tokoh-tokoh demokrasi, parlemen, maupun internasional bahwa pemerintah melakukan intervensi terhadap peradilan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, satu keluarga di tepi Danau Toba seakan terpenjara dan tak bisa keluar rumah lantaran area sekeliling rumahnya dikeruk orang lain menjadi parit.

Peristiwa yang terjadi di Desa Unjur, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, pada Senin (21/1/2025) diduga disebabkan oleh persoalan warisan.

Pemilik rumah, Darma Sari Ambarita (32) mengungkapkan bahwa awalnya tidak ada parit yang mengelilingi rumahnya, sampai akhirnya dia terlibat konflik dengan pria yang memiliki marga yang sama, berinisial TA.

Darma mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan darah dengan TA.

Namun, TA mengeklaim rumah dan tanah yang ditempati Darma adalah peninggalan ayahnya.

"Rumah yang saya tinggali adalah peninggalan dari orang tua. Di mana rumah ini didirikan pada tahun 1982 dan itu masih disaksikan, proses pembangunannya masih disaksikan oleh orang tua si pelaku (TA)," ujarnya.

"Dan, selama proses pembangunan sampai ke masa hidup orang tua saya dan orang tua si pelaku, itu tidak pernah terjadi yang namanya keributan," sambungnya.

Kepada Darma, TA mengaku mempunyai surat tanah.

Namun, TA hingga kini tidak bisa menunjukkannya.

Sementara itu, Darma juga mengakui bahwa keluarganya tidak memiliki surat atas tanah yang ditempatinya.

"Karena kebetulan ini tanah warisan, bang, surat tanahnya tidak ada. Iya, kalau untuk pengelolaan kita yang saya ketahui 4 generasi lah," kata Darma.

Pada 6 Januari 2025, TA tiba-tiba membuat parit sepanjang 80 meter yang mengelilingi rumah Darma.

“TA dan kawan-kawan beserta rombongannya, membawa satu unit alat berat, ekskavator, dan langsung melakukan penggalian parit yang dalamnya kurang lebih 5 meter," ujar Darma.

Melihat kejadian itu, Darma mengaku telah melapor ke aparat desa dan meminta TA menghentikan aksinya.

"Tapi si pelaku mengatakan, rasanya dia tidak bisa menghentikan kegiatan dan dia siap untuk diproses secara hukum," ujar Darma.

Darma akhirnya melaporkan kejadian itu ke Polres Samosir dengan nomor laporan STPL/21/1/2025/SPKT/RES SAMOSIR/SUMUT.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengucapkan terima kasih kepada Komisi XIII DPR RI usai rapat kerja di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Menurut Pigai, Komisi XIII DPR bekerja sangat baik lantaran ikut mendorong kemajuan perlindungan, penegakan, dan pembangunan peradaban HAM di Indonesia.

“Secara baik, profesional, dan bermartabat. Sesuai dengan cita-cita visi Presiden Prabowo Subianto Asta Cita nomor 1. Jadi bahas intinya adalah saya ucapkan terima kasih Komisi XIII,” katanya kepada wartawan, Rabu (5/2/2025).

Diketahui, dalam rapat kerja tersebut banyak membahas hal terkait HAM di Indonesia seperti mencakup soal pemberian amnesti, perlindungan HAM, hingga dampak penetepan PSN terhadap HAM masyarakat sekitar.

Seusai Pigai memaparkan materinya, tibalah saatnya fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya. Di momen inilah Pigai dicecar oleh anggota dewan.

Salah satunya anggota dari Fraksi PKB, Mafirion yang menyebut Pigai tak tampak bekerja di 105 hari Pemerintahan Prabowo Subianto. Dia merasa saat Pigai menjadi menteri tak sebegitu aktif pada saat masih berada di Komnas HAM.

“Saya senang Pak Menteri waktu jadi di Komnas HAM. Tapi dalam 105 hari Pak Menteri menjadi Menteri ini, saya tidak melihat apa yang pernah Pak Menteri lakukan ketika di Komnas HAM,” katanya dalam rapat.

Senada, anggota dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Siti Aisyah juga berpendapat hal yang sama. Dia merasa tidak melihat apa yang telah dikerjakan oleh Pigai dalam 100 hari pertamanya.

Padahal, Siti mulanya memiliki harapan yang besar kepada Pigai saat terpilih jadi Menteri HAM. Karena dia melihat Pigai adalah pemerhati HAM dan juga aktif menyuarakan hal tentang HAM.

“Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami gak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini,” tuturnya dalam kesempatan yang sama pula.