REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan, tidak ada satu pun lampu dan listrik yang dipadamkan di Gedung Kementerian HAM karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Pigai menegaskan, Kementerian HAM tidak terpengaruh dengan kebijakan efisiensi itu sehingga kegiatan operasional berjalan dengan normal.

Kementerian HAM pun menyatakan siap menjalankan kebijakan efisiensi itu. "Satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja dari rumah, matikan listrik. Kita baru dialog dan diskusi, orang sudah ketakutan," kata Pigai saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

Dia memaparkan, Kementerian HAM mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 174,32 miliar pada 2025. Namun, anggaran itu terkena efisiensi dan dipangkas sebesar Rp 60,5 miliar menjadi Rp 113,82 miliar.

Di sisi lain, Pigai pun memastikan, gaji pegawai di kementeriannya itu tidak termasuk unsur yang dipangkas. Sehingga dengan anggaran yang tersisa, dia pun yakin, operasional kementeriannya akan terus berjalan.

Mengenai kebijakan efisiensi itu, dia meyakini, Presiden Prabowo Subianto selayaknya seorang kapten kapal yang sedang mengarungi samudera bergelombang. Maka seluruh pihak perlu memercayakan sepenuhnya kepada seorang kapten kapal yang akan mengantarkan rakyatnya.

"Tidak mungkin seorang patriotik negarawan bangsawan, presiden menjerumuskan bangsanya. Oleh karena itulah, saya menyatakan siap dan tidak terpengaruh," kata Pigai.

Anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dipotong sebesar Rp60 miliar dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 174 miliar imbas kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan anggaran efektif yang dipegang Kementerian HAM usai terkena efisiensi kini sebesar Rp113,8 miliar.

"Anggaran Rp174 miliar total efisiensi adalah Rp60 miliar, kami dapat Rp60 miliar dan setelah efisiensi anggaran yang ada di kantor saat ini Rp113 miliar," kata Pigai saat rapat dengan Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2).

Kendati demikian, Pigai mengklaim tidak akan melakukan pemotongan gaji serta tunjangan para pegawai Kementerian HAM meski terkena efisiensi anggaran.

"Saya tidak perlu menjelaskan efisiensi dimana saja. Tapi yang jelas gaji satupun kami tidak motong karena itu penting," jelas dia.

Lebih lanjut, Pigai berkelakar efisiensi tidak berdampak pada anggaran unit Pusat Data dan Informasi HAM serta program Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia HAM.

Sebab, kelakar Pigai, kedua unit tersebut adalah unit baru yang belum dianggarkan dalam pagu alokasi anggaran tahun 2025.

"Kemudian kami juga tidak lakukan efisiensi di Pusat Data dan Informasi HAM karena memang enggak ada anggaran karena ini unit baru," ujar dia.

"Terus pusat pengembangan SDM HAM juga unit baru tidak ada anggaran," sambungnya.

Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025.

Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.

Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.

Kementerian HAM jadi salah satu kementerian baru dalam Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Pada Oktober 2024, hanya beberapa hari setelah dilantik, Pigai secara terbuka menyuarakan harapan agar kementeriannya mendapat anggaran Rp20 triliun.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran," kata dia, 21 Oktober 2024.

Anggaran Rp20 triliun disebut Pigai dibutuhkan untuk merealisasikan segudang rencana program yang bakal dia kembangkan, salah satunya mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) di Indonesia yang menjadi pertama dan satu-satunya di dunia.

Menurutnya, Unham akan memberi kontribusi penting bagi penguatan HAM di Indonesia.

"Saya mau mendirikan Unham, Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, pusat laboratorium HAM di situ, pusat studi HAM di situ, itu anggarannya berapa itu yang saya butuh, itu akan satu-satunya di dunia lho," katanya kepada wartawan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terpangkas sebesar Rp 60,5 miliar dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp 174 miliar, karena efisiensi anggaran.

"Anggaran Rp 174 miliar total efisiensi Rp 60 miliar dan setelah efisiensi anggaran yang ada di kantor saat ini Rp 113 miliar," kata Menteri HAMNatalius Pigai dalam rapat bersama Komisi XIII di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

Meski anggaran terpotong, Pigai menjamin bahwa gaji para pegawai tidak akan ikut terdampak pemangkasan.

"Yang jelas, tidak satupun gaji kami potong karena itu penting," ujarnya.

Bukan hanya gaji, Pigai juga tidak akan memotong anggaran untuk unit di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) HAM.

"Kami juga tidak lakukan efisiensi di pusat data dan informasi HAM karena memang nggak ada anggarannya karena ini unit baru," kata Pigai.

Natalius Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM akan mengikuti kebijakan efisiensi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya menyatakan siap dan boleh cek di semua media, sampai hari ini yang mengucapkan siap dan tidak terpengaruh cuma Kementerian HAM," ujarnya.

Sebelumnya, Pigai diketahui sempat menjadi perbincangan karena meminta anggaran mencapai Rp 20 triliun.

Sebagai informasi, kebijakan efisiensi anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian atau Lembaga.

Kementerian HAM terkena efisiensi anggaran Rp 60 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 174 miliar. Menteri HAM Natalius Pigai menjamin tidak ada pegawai yang terkena potongan gaji imbas efisiensi tersebut.

"Anggaran Rp 174 miliar total efisiensi adalah 60 miliar kami dapat Rp 60 miliar dan setelah efisiensi anggaran yang ada di kantor saat ini Rp 113 miliar," kata Pigai dalam paparannya saat rapat bersama Komisi XIII DPR RI, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Pigai menegaskan tak ada gaji pegawai yang dipotong usai terkena efisiensi anggaran. Dia juga mengatakan tidak melakukan efisiensi di unit pusat data dan informasi HAM.

"Tapi yang jelas gaji satu pun kami tidak potong karena itu penting kemudian kami juga tidak lakukan efisiensi di pusat data dan informasi HAM karena memang nggak ada anggarannya karena ini unit baru," kata dia.

"Pusat pengembangan SDM HAM juga unit baru tidak ada anggaran," tambahnya.

Diketahui, Prabowo meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah mengurangi kegiatan seremonial hingga perjalanan dinas. Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

Pada salah satu poin, Prabowo menginstruksikan adanya efisiensi anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran di kementeriannya tidak akan mempengaruhi kinerja maupun operasional.

Eks Komisioner Komnas HAM itu menjelaskan, anggaran Kementerian HAM untuk 2025 awalnya sebesar Rp 174 miliar.

Anggaran ini disusun berdasarkan kebutuhan Ditjen HAM sebelum Kementerian HAM berdiri.

Dalam rangka efisiensi, Kementerian HAM melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp 60 miliar, sehingga anggaran yang tersisa sebesar Rp 113 miliar.

“Saya tidak perlu menjelaskan efisiensi di mana saja, tapi yang jelas gaji satupun kami tidak potong, karena itu penting,” ujar Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Kamis (13/2/2025).

“Kami juga tidak melakukan efisiensi di Pusat Data dan Informasi HAM maupun Pusat Pengembangan SDM HAM, karena ini unit baru yang memang belum memiliki anggaran. Pusat Pengembangan SDM HAM juga unit baru tidak ada anggaran," sambungnya.

Di hadapan anggota Komisi XIII DPR RI, Pigai menyatakan bahwa sejak hari pertama kebijakan efisiensi diumumkan oleh Presiden, Kementerian HAM langsung menyatakan kesiapan tanpa merasa terbebani.

Dia pun mengeklaim bahwa kementerian yang dipimpinnya tetap bisa beroperasi secara normal tanpa ada pengurangan fasilitas maupun layanan.

“Dan itu saya buktikan. Kantor hari ini di Kementerian HAM berjalan normal, satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja dari rumah (Work From Home). Kita baru dialog dan diskusi orang sudah ketakutan,” kata Pigai.

Pigai pun meyakini bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan Presiden Prabowo demi kebaikan dan kepentingan masyarakat.

“Saya meyakini Presiden adalah kapten kapal yang mengarungi samudra bergelombang. Percaya saja kapten kapal ini akan berlabuh, mengantarkan rakyatnya di tepian samudra dengan selamat,” pungkas Pigai.

Menanggapi pemaparan tersebut, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengapresiasi langkah Natalius dalam mengelola anggaran kementerian yang terbatas tanpa mengorbankan kinerja.

Dia bahkan menilai Presiden Prabowo tidak salah memilih menteri dan wakil menteri HAM untuk pemerintahannya.

"Terima kasih, Kakak. Pak Prabowo tidak salah menempatkan Pak Natalius Pigai dan Mugianto sebagai human rights defender. Anggaran kecil tapi tetap bisa berjuang," ujar Willy sambil tersenyum.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan bahwa tidak ada satu pun lampu dan listrik yang dipadamkan di Gedung Kementerian HAM karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM tidak terpengaruh dengan kebijakan efisiensi itu sehingga kegiatan operasional berjalan dengan normal. Kementerian HAM pun menyatakan siap menjalankan kebijakan efisiensi itu.

"Satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja dari rumah, matikan listrik. Kita baru dialog dan diskusi, orang sudah ketakutan," kata Pigai saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia memaparkan bahwa Kementerian HAM mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp174,32 miliar pada tahun 2025. Namun, anggaran itu terkena efisiensi dan dipangkas sebesar Rp60,5 miliar menjadi Rp113,82 miliar.

Di sisi lain, Pigai pun memastikan bahwa gaji pegawai di kementeriannya itu tidak termasuk unsur yang dipangkas. Sehingga dengan anggaran yang tersisa, dia pun yakin operasional kementeriannya akan terus berjalan.

Mengenai kebijakan efisiensi itu, dia meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto selayaknya seorang kapten kapal yang sedang mengarungi samudera bergelombang. Maka seluruh pihak perlu memercayakan sepenuhnya kepada seorang kapten kapal yang akan mengantarkan rakyatnya.

"Tidak mungkin seorang patriotik negarawan bangsawan, presiden menjerumuskan bangsanya. Oleh karena itulah, saya menyatakan siap dan tidak terpengaruh," katanya.

Efisiensi itu pun, kata dia, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi belanja negara dalam menghadapi tantangan fiskal dan memastikan alokasi anggaran yang lebih efektif.

Dengan target efisiensi yang signifikan diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan APBN 2025 untuk mendukung program-program prioritas nasional.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian HAM terkena potongan anggaran Rp 60 miliar karena adanya efisiensi anggaran. Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan kementeriannya tidak terganggu usai adanya potongan anggaran.

"Intinya saja bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia di hari pertama kebijakan efisiensi oleh presiden saya menyatakan siap dan boleh cek di semua media," kata Pigai dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2025).

Pigai mengatakan di kementeriannya tidak ada satu pun lampu yang mati karena efisiensi. Dia mengatakan mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo.

"Di Kementerian Hak Asasi Manusia berjalan normal satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja dari rumah," kata dia.

Meski begitu, Pigai mengatakan kementeriannya memiliki beban besar dengan anggaran yang tersisa. Yaitu hari menggaji 1.130 pegawainya yang tersebar di 20 kantor wilayah.

"Setelah melakukan efisiensi sekalipun kami memegang beban besar yaitu kurang lebih 4 eselon satu, 20 kantor wilayah dua pusat yang baru muncul, staf kami sekarang, dulu cuma 188, sekarang 1.300 lebih, tunggu saya baca supaya saya tidak salah 1.134 pegawai," kata Pigai.

Sebelumnya, Kementerian HAM terkena efisiensi anggaran Rp 60 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 174 miliar. Menteri HAM Natalius Pigai menjamin tidak ada pegawai yang terkena potongan gaji imbas efisiensi tersebut.

"Anggaran Rp 174 miliar total efisiensi adalah 60 miliar kami dapat Rp 60 miliar dan setelah efisiensi anggaran yang ada di kantor saat ini Rp 113 miliar," kata Pigai.

Adapun Prabowo meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah mengurangi kegiatan seremonial hingga perjalanan dinas. Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

Pada salah satu poin, Prabowo menginstruksikan adanya efisiensi anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Simak juga Video 'Menteri Pigai Sambangi PBNU, Bahas Penguatan HAM di Sekolah':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan bahwa tidak ada satu pun lampu dan listrik yang dipadamkan di Gedung Kementerian HAM karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM tidak terpengaruh dengan kebijakan efisiensi itu sehingga kegiatan operasional berjalan dengan normal. Kementerian HAM pun menyatakan siap menjalankan kebijakan efisiensi itu.

"Satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja dari rumah, matikan listrik. Kita baru dialog dan diskusi, orang sudah ketakutan," kata Pigai saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia memaparkan bahwa Kementerian HAM mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp174,32 miliar pada tahun 2025. Namun, anggaran itu terkena efisiensi dan dipangkas sebesar Rp60,5 miliar menjadi Rp113,82 miliar.

Di sisi lain, Pigai pun memastikan bahwa gaji pegawai di kementeriannya itu tidak termasuk unsur yang dipangkas. Sehingga dengan anggaran yang tersisa, dia pun yakin operasional kementeriannya akan terus berjalan.

Mengenai kebijakan efisiensi itu, dia meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto selayaknya seorang kapten kapal yang sedang mengarungi samudera bergelombang. Maka seluruh pihak perlu memercayakan sepenuhnya kepada seorang kapten kapal yang akan mengantarkan rakyatnya.

"Tidak mungkin seorang patriotik negarawan bangsawan, presiden menjerumuskan bangsanya. Oleh karena itulah, saya menyatakan siap dan tidak terpengaruh," katanya.

Efisiensi itu pun, kata dia, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi belanja negara dalam menghadapi tantangan fiskal dan memastikan alokasi anggaran yang lebih efektif.

Dengan target efisiensi yang signifikan diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan APBN 2025 untuk mendukung program-program prioritas nasional.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan bahwa tidak ada satu pun lampu dan listrik yang dipadamkan di Gedung Kementerian HAM karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM tidak terpengaruh dengan kebijakan efisiensi itu sehingga kegiatan operasional berjalan dengan normal. Kementerian HAM pun menyatakan siap menjalankan kebijakan efisiensi itu.

"Satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja dari rumah, matikan listrik. Kita baru dialog dan diskusi, orang sudah ketakutan," kata Pigai saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia memaparkan bahwa Kementerian HAM mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp174,32 miliar pada tahun 2025. Namun, anggaran itu terkena efisiensi dan dipangkas sebesar Rp60,5 miliar menjadi Rp113,82 miliar.

Di sisi lain, Pigai pun memastikan bahwa gaji pegawai di kementeriannya itu tidak termasuk unsur yang dipangkas. Sehingga dengan anggaran yang tersisa, dia pun yakin operasional kementeriannya akan terus berjalan.

Mengenai kebijakan efisiensi itu, dia meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto selayaknya seorang kapten kapal yang sedang mengarungi samudera bergelombang. Maka seluruh pihak perlu memercayakan sepenuhnya kepada seorang kapten kapal yang akan mengantarkan rakyatnya.

"Tidak mungkin seorang patriotik negarawan bangsawan, presiden menjerumuskan bangsanya. Oleh karena itulah, saya menyatakan siap dan tidak terpengaruh," katanya.

Efisiensi itu pun, kata dia, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi belanja negara dalam menghadapi tantangan fiskal dan memastikan alokasi anggaran yang lebih efektif.

Dengan target efisiensi yang signifikan diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan APBN 2025 untuk mendukung program-program prioritas nasional.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan bahwa tidak ada satu pun lampu dan listrik yang dipadamkan di Gedung Kementerian HAM karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM tidak terpengaruh dengan kebijakan efisiensi itu sehingga kegiatan operasional berjalan dengan normal. Kementerian HAM pun menyatakan siap menjalankan kebijakan efisiensi itu.

"Satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja dari rumah, matikan listrik. Kita baru dialog dan diskusi, orang sudah ketakutan," kata Pigai saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia memaparkan bahwa Kementerian HAM mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp174,32 miliar pada tahun 2025. Namun, anggaran itu terkena efisiensi dan dipangkas sebesar Rp60,5 miliar menjadi Rp113,82 miliar.

Di sisi lain, Pigai pun memastikan bahwa gaji pegawai di kementeriannya itu tidak termasuk unsur yang dipangkas. Sehingga dengan anggaran yang tersisa, dia pun yakin operasional kementeriannya akan terus berjalan.

Mengenai kebijakan efisiensi itu, dia meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto selayaknya seorang kapten kapal yang sedang mengarungi samudera bergelombang. Maka seluruh pihak perlu memercayakan sepenuhnya kepada seorang kapten kapal yang akan mengantarkan rakyatnya.

"Tidak mungkin seorang patriotik negarawan bangsawan, presiden menjerumuskan bangsanya. Oleh karena itulah, saya menyatakan siap dan tidak terpengaruh," katanya.

Efisiensi itu pun, kata dia, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi belanja negara dalam menghadapi tantangan fiskal dan memastikan alokasi anggaran yang lebih efektif.

Dengan target efisiensi yang signifikan diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan APBN 2025 untuk mendukung program-program prioritas nasional.

Anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dipotong sebesar Rp60 miliar dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 174 miliar imbas kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan anggaran efektif yang dipegang Kementerian HAM usai terkena efisiensi kini sebesar Rp113,8 miliar.

"Anggaran Rp174 miliar total efisiensi adalah Rp60 miliar, kami dapat Rp60 miliar dan setelah efisiensi anggaran yang ada di kantor saat ini Rp113 miliar," kata Pigai saat rapat dengan Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2).

Kendati demikian, Pigai mengklaim tidak akan melakukan pemotongan gaji serta tunjangan para pegawai Kementerian HAM meski terkena efisiensi anggaran.

"Saya tidak perlu menjelaskan efisiensi dimana saja. Tapi yang jelas gaji satupun kami tidak motong karena itu penting," jelas dia.

Lebih lanjut, Pigai berkelakar efisiensi tidak berdampak pada anggaran unit Pusat Data dan Informasi HAM serta program Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia HAM.

Sebab, kelakar Pigai, kedua unit tersebut adalah unit baru yang belum dianggarkan dalam pagu alokasi anggaran tahun 2025.

"Kemudian kami juga tidak lakukan efisiensi di Pusat Data dan Informasi HAM karena memang enggak ada anggaran karena ini unit baru," ujar dia.

"Terus pusat pengembangan SDM HAM juga unit baru tidak ada anggaran," sambungnya.

Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025.

Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.

Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.

Kementerian HAM jadi salah satu kementerian baru dalam Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Pada Oktober 2024, hanya beberapa hari setelah dilantik, Pigai secara terbuka menyuarakan harapan agar kementeriannya mendapat anggaran Rp20 triliun.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran," kata dia, 21 Oktober 2024.

Anggaran Rp20 triliun disebut Pigai dibutuhkan untuk merealisasikan segudang rencana program yang bakal dia kembangkan, salah satunya mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) di Indonesia yang menjadi pertama dan satu-satunya di dunia.

Menurutnya, Unham akan memberi kontribusi penting bagi penguatan HAM di Indonesia.

"Saya mau mendirikan Unham, Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, pusat laboratorium HAM di situ, pusat studi HAM di situ, itu anggarannya berapa itu yang saya butuh, itu akan satu-satunya di dunia lho," katanya kepada wartawan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memamerkan pihaknya pada hari pertama Inpres No.1/2025 dikeluarkan, langsung menyatakan siap dan tak terpengaruh dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Bahkan, dirinya mengemukakan bila mengecek seluruh televisi dan media, hanya kementeriannya yang siap dan tak terpengaruh. Hal ini dia buktikan dari kantor Kementerian HAM masih berjalan normal sampai hari ini.

“Sampai dengan hari ini, yang mengucapkan siap dan tidak terpengaruh cuma kementerian HAM Saya buktikan kantor hari ini di Kementerian Hak Asasi Manusia berjalan normal. Satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja di rumah, matikan listrik. Kita baru dialog dan diskusi, orang sudah ketakutan,” ucapnya saat rapat kerja dengan Komisi XIII DPR dengan agenda penetapan hasil rekonstruksi anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

Eks anggota Komnas HAM ini meyakini langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut tak akan menjerumuskan bangsa. Bahkan dia menganalogikan Prabowo seperti kapten kapal yang mengarungi samudera bergelombang.

“Percaya saja kapten kapalnya, dia akan berlabuh mengantarkan rakyatnya di tepian samudera, tidak mungkin seorang patriotik, negarawan, bangsawan, presiden menjerumuskan bangsanya,” tuturnya.

Pigai melanjutkan, Kementerian HAM mendapatkan efisiensi anggaran 2025 sebesar Rp60 miliar. Sebelumnya, kementeriannya itu mendapatkan anggaran sebesar Rp174 miliar.

“Setelah efisiensi bapak pimpinan, anggaran [semula] Rp174 miliar total efisiensi adalah Rp60 miliar. Kami dapat [efisiensi] Rp60 miliar dan setelah efisiensi, anggaran yang ada di kantor saat ini Rp113 miliar,” pungkasnya.