Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan bahwa kementeriannya terkena efisiensi anggaran sebesar Rp4,4 triliun. Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD.

"Berdasarkan arahan Kementerian Keuangan, Ditjen Anggaran, per 10 Februari 2025, telah ditetapkan nilai efisiensi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sejumlah Rp4,4 triliun," kata Agus saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis (13/2/2025).

Dia mengatakan bahwa pagu awal anggaran Kementerian Imipas untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp15,9 triliun. Namun, dengan adanya efisiensi yang telah direkonstruksi tersebut, maka kini anggaran Kementerian Imipas yang bisa digunakan menjadi Rp11,4 triliun.

Walaupun anggarannya dipangkas, mantan Wakapolri itu memastikan bahwa efisiensi tidak akan terjadi pada belanja pegawai dan hanya akan menyentuh pada belanja barang operasional dan non-operasional, serta belanja modal.

Selain itu, dia mengungkapkan efisiensi anggaran juga dilakukan pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Pemasyarakatan serta tiga unit eselon satu lainnya, yakni sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, dan badan pengembangan sumber daya manusia.

"Kami tetap berkomitmen dan berupaya melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal dalam memberikan pelayanan publik dan pelaksanaan penegakan hukum, melalui optimalisasi alokasi anggaran yang tersedia," jelasnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa anggaran yang tersedia digunakan untuk keperluan pembangunan lanjutan pada 32 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di 18 wilayah. Dirjen Imigrasi akan mempergunakan anggaran belanja modal untuk keperluan renovasi gedung dan perbaikan pos perbatasan.

"Kami mohon dukungan untuk menyetujui usulan efisiensi," kata Agus.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan bahwa kementeriannya terkena efisiensi anggaran sebesar Rp4,4 triliun. Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD.

"Berdasarkan arahan Kementerian Keuangan, Ditjen Anggaran, per 10 Februari 2025, telah ditetapkan nilai efisiensi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sejumlah Rp4,4 triliun," kata Agus saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis (13/2/2025).

Dia mengatakan bahwa pagu awal anggaran Kementerian Imipas untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp15,9 triliun. Namun, dengan adanya efisiensi yang telah direkonstruksi tersebut, maka kini anggaran Kementerian Imipas yang bisa digunakan menjadi Rp11,4 triliun.

Walaupun anggarannya dipangkas, mantan Wakapolri itu memastikan bahwa efisiensi tidak akan terjadi pada belanja pegawai dan hanya akan menyentuh pada belanja barang operasional dan non-operasional, serta belanja modal.

Selain itu, dia mengungkapkan efisiensi anggaran juga dilakukan pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Pemasyarakatan serta tiga unit eselon satu lainnya, yakni sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, dan badan pengembangan sumber daya manusia.

"Kami tetap berkomitmen dan berupaya melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal dalam memberikan pelayanan publik dan pelaksanaan penegakan hukum, melalui optimalisasi alokasi anggaran yang tersedia," jelasnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa anggaran yang tersedia digunakan untuk keperluan pembangunan lanjutan pada 32 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di 18 wilayah. Dirjen Imigrasi akan mempergunakan anggaran belanja modal untuk keperluan renovasi gedung dan perbaikan pos perbatasan.

"Kami mohon dukungan untuk menyetujui usulan efisiensi," kata Agus.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memamerkan pihaknya pada hari pertama Inpres No.1/2025 dikeluarkan, langsung menyatakan siap dan tak terpengaruh dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Bahkan, dirinya mengemukakan bila mengecek seluruh televisi dan media, hanya kementeriannya yang siap dan tak terpengaruh. Hal ini dia buktikan dari kantor Kementerian HAM masih berjalan normal sampai hari ini.

“Sampai dengan hari ini, yang mengucapkan siap dan tidak terpengaruh cuma kementerian HAM Saya buktikan kantor hari ini di Kementerian Hak Asasi Manusia berjalan normal. Satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja di rumah, matikan listrik. Kita baru dialog dan diskusi, orang sudah ketakutan,” ucapnya saat rapat kerja dengan Komisi XIII DPR dengan agenda penetapan hasil rekonstruksi anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

Eks anggota Komnas HAM ini meyakini langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut tak akan menjerumuskan bangsa. Bahkan dia menganalogikan Prabowo seperti kapten kapal yang mengarungi samudera bergelombang.

“Percaya saja kapten kapalnya, dia akan berlabuh mengantarkan rakyatnya di tepian samudera, tidak mungkin seorang patriotik, negarawan, bangsawan, presiden menjerumuskan bangsanya,” tuturnya.

Pigai melanjutkan, Kementerian HAM mendapatkan efisiensi anggaran 2025 sebesar Rp60 miliar. Sebelumnya, kementeriannya itu mendapatkan anggaran sebesar Rp174 miliar.

“Setelah efisiensi bapak pimpinan, anggaran [semula] Rp174 miliar total efisiensi adalah Rp60 miliar. Kami dapat [efisiensi] Rp60 miliar dan setelah efisiensi, anggaran yang ada di kantor saat ini Rp113 miliar,” pungkasnya.