Semarang -

Kuasa hukum tiga tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mahasiswa Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip), dokter Aulia, menyampaikan keberatan atas penahanan yang dilakukan Kejaksaan. Surat penangguhan penahanan pun telah diajukan.

Kuasa hukum para tersangka, Kaerul Anwar menyatakan tiga kliennya yaitu Kaprodi PPDS Anestesiologi dokter Taufik Eko Nugroho, staf administrasi Sri Maryani, dan senior dokter Aulia Zara Yupita Azra, telah bersikap kooperatif selama proses penyidikan.

"Prinsipnya kami menyesalkan penahanan (tersangka) di kejaksaan. Karena para tersangka ini sangat kooperatif di kepolisian. Bahkan berperan aktif, apapun permintaan kaitan dokumen kita open," kata Kaerul saat dihubungi awak media, Jumat (16/5/2025).

Kaerul mengaku sudah langsung mengajukan penangguhan penahanan tiga tersangka tersebut ke kejaksaan. Diketahui, ketiganya akan menjalani penahanan selama 20 hari.

"Kita langsung ajukan surat permohonan (penangguhan penahanan). Nanti kewenangan kejaksaan bagaimana memutuskan. Kami tidak bisa mengintervensi itu. Tapi secara formal sudah diajukan, kami tim hukum sebagai penjamin," ujar dia.

Kaerul juga menyoroti soal perubahan pasal yang dikenakan kepada ketiga tersangka sejak awal laporan masuk. Dia bilang awalnya tidak ada terlapor yang jelas dalam laporan dari pelapor. Kemudian, belakangan muncul penetapan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan serta Pasal 378 tentang penipuan.

"Menurut kami, ini (tersangka) juga bukan orang yang melakukan perundungan sebagaimana dituduhkan. Gimana ceitanya Bu Maryani staf administrasi melakukan perundungan?" ucap Kaerul.

"Kemudian dokter Taufik, termasuk si Zara, nanti semuanya kita buktikan di persidangan. Saya tidak mau kupas ini satu per satu ke media dulu. Saya berharap pengadilan objektif menangani perkara ini," imbuh dia.

Kaerul juga menyinggung soal dugaan adanya tekanan terhadap mahasiswa penerima beasiswa Kemenkes agar membuat laporan.

"Ada mahasiswa PPDS dikumpulkan, mereka ini mahasiswa yang dapat beasiswa dari Kemenkes. Dibilangin kalau nggak buat laporan, beasiswa dicabut. Tapi akhirnya anak-anak sadar setelah membuat pengaduan, itu tidak benar. Akhirnya mereka cabut," kata dia.

Mengenai posisi ketiga tersangka, Kaerul menjelaskan bahwa status mereka masih aktif di instansi masing-masing karena belum ada putusan pengadilan. Ia juga menegaskan, pihaknya siap menghadirkan saksi-saksi dan bukti yang selama ini belum diperiksa oleh penyidik.

"Sekarang kita lakukan konsolidasi internal, menyiapkan barang bukti dan mengenai penerapan pasal yang akan digunakan JPU untuk mendakwa klien kami. Kita counter dengan bukti dan saksi versi kami yang selama ini tidak pernah dipanggil sebagai saksi," ujar Kaerul.

"Doa kami, semoga Tuhan memberi kami hakim benar-benar objektif yang bisa menilai ini dari semua sisi. Semua akan dibuka terang-benderang di persidangan," lanjutnya.

Kaerul juga menyatakan siap menjalani proses hukum hingga ke persidangan dan memberikan argumen untuk ketiga tersangka.

"Biar pengadilan yang memutuskan perkara ini, bukan opini publik yang menghukum mereka. Mereka sudah terhukum oleh pengadilan publik yang dibuat pihak lain," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Kejari Kota Semarang, Candra Saptaji, mengatakan ketiga tersangka yakni Taufik Eko Nugroho yang merupakan Kaprodi PPDS Anestesiologi, Sri Maryani sebagai staf administrasi, dan Zara Yupita Azra sebagai senior dokter Aulia akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan.

"Untuk dua tersangka akan ditahan di Lapas Perempuan Kelas 2A Semarang dan satunya ditahan di Rutan Semarang," kata Candra di Kejari Kota Semarang, Kamis (15/5).

"Alasan objektif ancaman pidana di atas 5 tahun. Subjektifnya diduga melarikan diri, merusak barang bukti, dan mengulangi tindak pidana," imbuhnya.

Para tersangka didakwa melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan, Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan Pasal 335 ayat (1) tentang melawan hukum memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ancaman pidana penjara mencapai 9 tahun.

Seperti diketahui, Polda Jateng telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan bullying dan pemerasan yang mengakibatkan tewasnya mahasiswa PPDS Anestesi Universitas Diponegoro (Undip), dr Aulia Risma. Ketiga tersangka merupakan Kaprodi hingga senior Aulia.

"Ditreskrimum Polda Jawa Tengah telah menetapkan 3 tersangka kasus PPDS program pendidikan dokter spesialis, yaitu 1 saudara TE, kedua saudari SM, ketiga saudari Z," kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto di Mapolda Jateng, Kelurahan mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Selasa (24/12/2024).

(dil/apl)

Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung melaksanakan analisa dan evaluasi kerja untuk kinerja semester I 2025 setelah mengikuti rapat internal yang diselenggarakan secara virtual oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi dan juga diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Seluruh Indonesia.

"Setelah mengikuti rapat internal, evaluasi ini menjadi momen penting untuk meninjau kembali langkah-langkah yang telah diambil, sekaligus menyusun strategi ke depan agar kinerja pemasyarakatan semakin optimal dan berdampak positif bagi masyarakat," ujar Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring, Kamis (15/5).

Poin-poin hasil rapat kinerja dipahami Evan bersama Kasubsi Pelayanan Tahanan, Jonias B Pakpahan, Kasubsi Pengelolaan, Mian HR Simarmata, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, James Bond Naibaho, yang turut mengikuti rapat via zoom.

Disebutkan, tujuan kegiatan rapat adalah untuk membahas rencana kerja tahun 2025, capaian dan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sampai dengan awal bulan Mei 2025, capaian program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, isu permasalahan dan kendala yang dihadapi, dan langkah-langkah yang sudah dilakukan terhadap isu permasalahan.

Dalam sambutannya, Dirjen Pemasyarakatan Mashudi menekankan pentingnya evaluasi kinerja sebagai instrumen untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan pelayanan, serta memastikan kesesuaian program dengan arah kebijakan nasional pemasyarakatan.

Ia juga mengapresiasi seluruh jajaran atas kinerja yang telah dilakukan pada semester pertama tahun ini.

Kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi antarsatuan kerja dalam membahas tantangan yang dihadapi di lapangan serta solusi inovatif guna meningkatkan efisiensi dan profesionalisme layanan pemasyarakatan.

Mataram -

Mantan Bupati Lombok Barat periode 2009-2014 dan 2014-2015 Zaini Arony kembali meminta pengalihan penahanan. Dari tahanan rutan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah.

"Kami memohon untuk penahanannya dialihkan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah," ungkap kuasa hukum Zaini Arony, Hijrat Priyatno ditemui di Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Kamis (15/5/2025).

Zaini Arony merupakan tersangka dugaan korupsi kerja sama operasional (KSO) antara BUMD PT Tripat dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera pada Lombok City Center (LCC) bersama dua orang lainnya. Yakni, mantan Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera Isabel Tanihaha dan mantan Direktur PT Patut Patuh Patju (Tripat) Lalu Azril Sopiandi.

Permohonan penangguhan tahanan sudah dilayangkan ke kejaksaan. Hijrat mengungkap alasan permintaan penangguhan tahanan. Mulai faktor usia Zaini Arony yang sudah menginjak 72 tahun dan segi kesehatan.

"Pertimbangannya dari segi usia, beliau juga punya riwayat penyakit diabetes dan rekam medisnya sudah ada. Itu menjadi bahan pertimbangan," katanya.

Pertimbangan tersebut sudah diserahkan ke kejaksaan. Pihaknya tinggal menunggu permohonan penangguhan penahanan tersebut disetujui atau tidak.

"Itu semua kami serahkan kepada kejaksaan untuk menilai, karena itu kewenangan dari kejaksaan. Apa pun itu kami hormati," ujar Hijrat.

Pengajuan pengalihan penahanan Zainy Arony sudah dilakukan beberapa kali. Mulai dari kasus dengan kerugian Rp 39 miliar itu masih berjalan di penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, dan saat pelaksanaan tahap dua ke jaksa penuntut Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram.

"Kami tim kuasa hukum dari Pak Zaini Arony tidak henti-hentinya memohon kepada kejaksaan, baik di Kejati NTB maupun dilimpahkan ke Kejari Mataram ini, tetap kita memohon untuk diperhatikan untuk penahanannya bisa dialihkan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah," pintanya.

Waktu permohonan pengalihan penahanan di Kejati NTB, Hijrat melanjutkan, sejumlah tokoh agama dijadikan sebagai penjamin. Akan tetapi, para tokoh agama itu kini dihilangkan sebagai penjamin saat mengajukan permohonan ke jaksa penuntut.

"Hari ini (Kamis, 15/5/2025) kami menjaminkan dari kuasa hukumnya. (Tokoh agama) Kali ini belum ada, mungkin ke depan bisa disusul," ujarnya.

Sementara, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Mataram, Mardiyono, mengatakan tidak ada penangguhan tahanan terhadap Zaini Arony. Alih-alih adanya penangguhan penahanan, permohonan saja tidak ada yang diterima.

"Tidak ada permohonan penangguhan penahanan, tidak ada. Baik dari tersangka maupun kuasa hukum tersangka. Tidak ada permohonan penangguhan," tegasnya.

Kalau pun ada permohonan penangguhan penahanan, akan disampaikan ke atasannya. " Akan kami laporkan ke pimpinan, kemudian akan dipertimbangkan oleh pimpinan," tutur Mardiyono.

Kasus dugaan korupsi itu terjadi saat Zaini menjabat sebagai bupati pada 2013. Saat itu, Zaini juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Tripat yang mengenalkan tersangka Lalu Azril Sopiandi dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera.

Mantan narapidana pemerasan terkait proses permohonan izin dan pengembangan kawasan wisata di wilayah Lobar tahun 2010-2012 ini disebut berperan aktif dalam sejumlah pertemuan membahas rencana KSO bersama pihak PT Tripat dan PT Bliss Pembangunan Sejahtera.

Ia juga menerbitkan surat KSO antara PT Tripat selaku BUMD Lobar, dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera. KSO tersebut tanpa persetujuan dari DPRD setempat.

Sementara, peran tersangka Lalu Azril Sopiandi dan Isabel Tanihaha melakukan KSO yang menjabat sebagai diretur di masing-masing perusahaan. Wujud KSO itu adalah LCC.

Salah satu poin krusial KSO diantara mereka itu melegalkan atau mengesahkan atau dapat mengagunkan sertifikat HGB (hak guna bangunan) atas tanah eks penyertaan modal Pemda Lobar.

Luas tanah pusat pembelanjaan itu 8,4 hektare, yang terdiri dari dua sertifikat. Salah satu sertifikat tanah dengan luas 4,8 hektare diagunkan ke Bank Sinarmas.

Sebenarnya, kasus korupsi di LCC ini pernah diusut Kejati NTB. Waktu itu, mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopiandi dan mantan Manager Keuangan PT Tripat Abdurrazak ditetapkan tersangka dan telah diadili. Di pengadilan, keduanya dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama sehingga menimbulkan kerugian negara.

Lalu Azril Sopandi dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Selain itu juga ia juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 891 juta subsider 2 tahun penjara.

Sementara, Abdurrazak divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Abdurrazak juga turut dibebankan membayar uang pengganti senilai Rp 235 juta subsider satu tahun penjara.

Jaksa Lanjutkan Penahanan Para Tersangka

Jaksa Kejari Mataram melanjutkan penahanan Zaini. Dia kembali ditahan di Rutan Kelas IIB Praya, Lombok Tengah. "Pak Zaini Arony kami tahan di Rutan Praya, Lombok Tengah," ujar Kasipidsus Kejari Mataram Mardiyono, Kamis.

Jaksa turut melanjutkan penahan terhadap tersangka lainnya, yaitu mantan Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera Isabel Tanihaha. Untuk Isabel Tanihaha, Mardiyono berujar, penahanannya dilanjutkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Mataram.

"Untuk dua orang (tersangka) Isabel Tanihaha dan Zaini Arony pada tahap penuntutan ini kita tahan selama 20 hari ke depan," katanya.

Satu tersangka lagi dalam kasus ini Lalu Azril Sopiandi, selaku mantan Direktur PT PT Patut Patuh Patju (Tripat). Untuk Azril sendiri, jaksa tidak melanjutkan penahanannya karena masih berstatus terpidana.

"Sedangkan untuk Pak Azril tidak kita lakukan penahanan, karena yang bersangkutan masih berstatus narapidana. Masih tetap di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat," ucap dia.

Disebutkan, penahanan terpisah para tersangka dilakukan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. "Untuk kepentingan pembuktian, seperti itu," sebutnya.

Penahanan yang dilakukan, lanjutnya, setelah jaksa penuntut menerima pelimpahan para tersangka dan barang bukti dari penyidik Kejati NTB. "Iya, hari ini pelaksanaan tahap dua (penyerahan tersangka dan barang bukti) atas tiga tersangka, yaitu tersangka Isabel Tanihaha, Zaini Arony dan Lalu Azil Sopiandi," tandas Mardiyono.

(hsa/gsp)

Jakarta -

Muh Sukriaka, pecatan anggota polisi yang kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda NTB, ditangkap kembali. Ia dibekuk di rumah salah satu istrinya di wilayah Lombok Tengah setelah buron selama 20 hari.

Dirresnarkoba Polda NTB Kombe Roman Smaradhana Alhaj mengatakan, Sukriaka ditangkap Tim Puma Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB pada 5 Mei 2025.

"Ditangkap di wilayah Lombok Tengah, rumah istri kesekiannya," kata Roman, Kamis (14/5/2025).

Sukriaka (46), warga Dusun Lingkung Daye, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, itu sebelumnya kabur dari Rutan Polda NTB pada 16 April 2025.

"Sebulan setelah ditangkap, dia kabur. Ditangkap kembali 5 Mei 2025 setelah kurang lebih 20 hari kabur. Ditangkap Tim Puma Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB," ujarnya.

Lompat Tembok Saat Bersih-bersih

Sukriaka melarikan diri saat diberi tugas membersihkan lingkungan tahanan. "Saat itu disampaikan Dittahti Polda NTB yang bersangkutan (Muh Sukriaka) di sore (16 Mei 2025) lagi bersih-bersih. Kemudian ada kesempatan untuk melarikan diri. Singkatnya seperti itu," jelas Roman.

Ia kabur dengan cara melompati tembok tahanan ketika petugas lengah.

Sukriaka merupakan tersangka kasus narkoba yang ditangkap Ditresnarkoba Polda NTB pada Sabtu, 15 Maret 2025. Dari penangkapan itu, polisi menyita 15 bungkus sabu dengan berat total 3,463 gram.

"Tiga gram lebih sabu itu sudah dalam beberapa poket, sudah dibagi-bagi," jelas Roman.

Dari hasil pemeriksaan, tersangka membeli sabu dari seseorang berinisial T di Lombok Tengah sebanyak 10 gram dengan harga Rp 1 juta per gram. Barang itu kemudian dijual kembali dengan harga Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu per poket.

"Tersangka mendapatkan keuntungan hingga Rp 500 ribu per gramnya," ujar Roman.

(dpw/iws)

Solo -

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Kejari Jakut) menangkap buron bernama Januar Murdianto alias Jawir. Jawir kabur usai menjalani sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri (PN) Jakut.

"Melakukan penangkapan Terdakwa atas nama Januar Murdianto alias Jawir bin Moh Rianto," kata Kepala Kejari Jakut, Dandeni Herdiana, dalam keterangannya, dikutip dari detikNews, Selasa (13/5/2025).

Jawir dibekuk Tim Gabungan Seksi Intelijen dan Tindak Pidana Umum Kejari Jakut pada Senin, 12 Mei pukul 14.50 WIB. Terdakwa kasus prostitusi atau perbuatan cabul ini diciduk saat apel kekasihnya di kantor.

Jawir ditangkap di salah satu gedung di Jalan MH Thamrin, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar).

"Tim melakukan upaya penangkapan. Namun, pada saat hendak diamankan, Terdakwa melakukan upaya perlawanan dengan cara mencoba melarikan diri, akan tetapi upaya melarikan diri tersebut berhasil digagalkan," katanya.

Dia lalu dibawa ke kantor Kejari Jakut untuk diserahkan lagi ke rutan tempatnya ditahan sebelumnya, yakni Rutan Kelas I Cipinang Jakarta Timur. Disebutkan Jawir kabur dari PN Jakut usai sidang tahap pemeriksaan saksi pada Selasa, 6 Mei 2025 sekitar pukul 19.00 WIB.

Jawir didakwa atas pelanggaran Pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP.

Sebagia informasi, Jawir kabur saat akan diadili di PN Jakut pada Selasa (6/5). Agenda sidang adalah pembacaan surat dakwaan dan pemeriksaan saksi-saksi dengan jaksa penuntut Erni Pramonti.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Seksi Intel Kejari Jakut, Rico, mengatakan para tahanan yang akan diadili tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dari Rutan Cipinang sekira pukul 13.00 WIB. Kemudian, pada pukul 14.00 WIB dibawa dari sel yang ada di basemen pengadilan menuju ruang sidang 7 yang dijaga oleh petugas pengawalan dan anggota kepolisian.

Lalu, pada pukul 17.00 WIB, tahanan ini masuk ruang sidang Cakra di lantai dua untuk mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dan pemeriksaan saksi dan selesai pada pukul 17.30 WIB.

(ams/ams)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahanan bernama Januar Murdianto alias Jawir yang kabur usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, sempat melakukan perlawanan saat hendak ditangkap.

Jawir ditangkap ketika menemui kekasihnya yang sedang bekerja di Gedung Cikarang Groove, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (12/4/2025) sekitar pukul 14.50 WIB.

"Tim langsung melakukan upaya penangkapan, namun saat ditangkap tersangka melakukan perlawanan dengan coba melarikan diri," ucap Kepala Kejari Jakarta Utara Dandeni Herdiana dalam keterangannya, Senin (12/5/2025) malam.

Namun, Dandeni tidak menjelaskan secara rinci bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Jawir.

"Tapi, aksi tersebut berhasil digagalkan oleh tim gabungan, sehingga terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kejari Jakarta Utara," kata Dandeni.

Setibanya di Kejari Jakarta Utara, Jawir langsung menjalani berbagai pemeriksaan.

Setelahnya, dia akan diserahkan kembali ke Rutan Cipinang, Jakarta Timur, tempat di mana ditahan selama ini.

Sebelumnya diberitakan, Jawir melarikan diri bersama satu rekannya usai menjalani persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP di PN Jakarta Utara, Selasa (26/4/2025) sekitar pukul 19.00 WIB.

Ia melarikan diri melalui celah pagar dekat tangga PN Jakarta Utara.

Jawir berhasil ditangkap usai kekasihnya Novita Sari memberitahukan kepada tim gabungan Kejari Jakarta Utara bahwa terdakwa akan menemuinya di tempat kerja.

Mendapat informasi itu, tim gabungan langsung mendatangi tempat kerja Novita dan menangkap Jawir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Kejari Jakut) telah menangkap terdakwa Januar Murdianto alias Jawir, salah satu tahanan yang kabur dari sel tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut), pada Senin (12/5/2025) siang.

"Jawir Bin Moh Rianto ditangkap di Gedung Cikarang Groove Jalan MH Thamrin Kavling 117, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sekitar pukul 14.50 WIB," kata Kepala Kejari Jakarta Utara, Dandeni Herdiana dilansir dari Antara, Senin.

Dandeni menjelaskan, Jawir melarikan diri dari PN Jakut setelah menjalani persidangan tahap pemeriksaan saksi pada Selasa lalu sekitar pukul 19.00 WIB dengan dakwaan melanggar Pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP.

Setelah pelarian tersebut, Kejari Jakut segera membentuk Tim Gabungan yang terdiri dari Seksi Intelijen dan Tindak Pidana Umum untuk melakukan pencarian dan pengejaran terhadap terdakwa.

Tim Gabungan juga melakukan pemetaan dan memantau kemungkinan pihak-pihak yang dapat membantu terdakwa melarikan diri.

“Kami juga terus melakukan pemantauan terhadap tempat-tempat dan orang tersebut,” ujar Dandeni.

Pada Senin tadi sekitar pukul 13.15 WIB, Tim Gabungan mendapatkan informasi bahwa Jawir berencana menemui kekasihnya, Novita Sari, di Gedung Cikarang Groove, Jalan MH Thamrin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Usai mendapatkan informasi tersebut, Tim Gabungan Intelijen dan Tindak Pidana Umum Kejari Jakut segera merapat ke lokasi kejadian untuk melakukan pemetaan wilayah dan pemantauan.

Sekitar pukul 14.50 WIB, tim melihat seorang laki-laki yang teridentifikasi sebagai Jawir di lokasi tersebut dan segera melakukan penangkapan.

Namun, saat hendak diamankan, terdakwa melakukan perlawanan dengan berusaha melarikan diri. Upaya tersebut berhasil digagalkan sehingga Jawir ditangkap dan dibawa ke Kantor Kejari Jakut.

“Selanjutnya terdakwa akan diserahkan kembali ke Rutan tempat ditahan, yakni Rutan Kelas I Cipinang Jakarta Timur," tutur Dandeni.

Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sumatera Utara menyatakan sebanyak 347 warga binaan pemasyarakatan menerima remisi khusus atau pengurangan masa hukuman pada Waisak 2569 Buddhist Era/2025 Masehi.

"Remisi itu diberikan sebagai bentuk penghargaan negara kepada narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif dan memenuhi syarat administratif maupun substantif," ujar Kepala Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara Yudi Suseno di Medan, Senin.

Yudi mengatakan dari total ratusan warga binaan yang menerima remisi tersebut, sebanyak 204 orang narapidana kasus kriminal umum, narapidana berdasarkan PP 28 Tahun 2006 yakni satu orang dan narapidana berdasarkan PP 99 Tahun 2012 yakni 142 orang.

Lebih lanjut, adapun jenis remisi yang diberikan seluruhnya merupakan remisi khusus I (RK I) yaitu pengurangan masa pidana sebagian dengan yakni RK I selama 15 hari 33 orang.

Kemudian, RK I selama 1 bulan 126 orang, RK I selama 1 bulan 15 hari 38 orang dan RK I selama 2 bulan 7 orang.

"Pemberian remisi itu merupakan salah satu wujud komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mendorong reintegrasi sosial bagi narapidana," ucap Yudi.

Menurutnya, remisi bukan sekadar pemotongan masa pidana, tapi juga menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri selama menjalani masa pembinaan.

Yudi berpesan kepada seluruh warga binaan agar momentum Hari Raya Waisak itu dijadikan sebagai refleksi diri untuk semakin mendekatkan diri pada nilai-nilai spiritual dan moral.

"Saya berharap seluruh warga binaan dapat menjadikan momen keagamaan ini sebagai titik balik dalam perjalanan hidup mereka. Teruslah berbenah dan berbuat baik, karena masih terbuka kesempatan untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik," ucapnya.

Pemberian remisi ini berlangsung secara serentak di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di wilayah Sumatera Utara dan disampaikan secara langsung maupun virtual oleh masing-masing Kepala UPT Pemasyarakatan di wilayah Sumatera Utara.

Denpasar -

Sebanyak 34 narapidana (napi) beragama Buddha di Bali mendapat remisi dalam rangka Hari Raya Waisak 2025. Puluhan warga binaan yang mendapat diskon hukuman itu tersebar di lembaga pemasyarakatan (Lapas) maupun rumah tahanan (Rutan) di seluruh Bali.

"Remisi Hari Raya Waisak diberikan dikarenakan telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai dengan undang-undang pemasyarakatan," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Bali, Decky Nurmansyah, melalui keterangan resmi yang diterima detikBali, Senin (15/5/2025).

Decky menjelaskan pemberian remisi merupakan penghargaan atas upaya warga binaan yang memperbaiki diri selama menempuh masa hukuman. Dia berharap para narapidana dapat termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Berdasarkan data dari Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bali, remisi dalam rangka Waisak terbanyak diterima oleh narapidana dari Lapastik Bangli, yakni 13 orang. Disusul napi dari Lapas Kerobokan sebanyak 10 orang.

Kemudian napi dari LP Perempuan Kerobokan sebanyak 3 orang, Lapas Tabanan (1), Lapas Singaraja (2), Rutan Bangli (3), dan Rutan Gianyar (1). Seluruhnya merupakan penerima remisi khusus (RK) I, yakni mendapat pengurangan masa pidana sebagai penghargaan atas perilaku baik.

Artinya, tidak ada napi yang mendapat RK II dalam rangka memperingati Waisak tahun ini. RK II merupakan jenis remisi yang memungkinkan narapidana bebas langsung setelah menerima remisi.

(iws/iws)

SURABAYA - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur memberikan Remisi Khusus (RK) Waisak kepada 24 orang narapidana beragama Buddha yang tersebar di berbagai Lapas dan Rutan se-Jawa Timur (Jatim)

Remisi ini diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor: PAS-708.PK.05.04, PAS-709.PK.05.04, dan PAS-710.PK.05.04 Tahun 2025. Seluruh narapidana penerima remisi mendapatkan Remisi Khusus I (RK I), yaitu pengurangan masa pidana sebagian. Tidak terdapat narapidana yang memperoleh Remisi Khusus II (RK II) atau langsung bebas pada momen Waisak tahun ini.

"Remisi ini adalah bentuk penghormatan negara terhadap hak beragama narapidana, serta apresiasi atas perilaku baik dan kesungguhan mereka dalam menjalani pembinaan," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jatim, Kadiyono, Senin (12/5/2025).

Para penerima remisi tersebar di sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan, antara lain, Lapas Kelas I Surabaya (5 orang), Lapas Kelas I Malang (4 orang), Rutan Kelas I Surabaya (3 orang), Lapas Perempuan Kelas IIA Malang (3 orang), Lapas Banyuwangi (3 orang) Lapas Pemuda Madiun (2 orang) dan beberapa UPT lainnya masing-masing 1 orang

Remisi Keagamaan diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif, seperti berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin. ?Pemberian remisi ini juga mencerminkan komitmen kami dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif dan sistem pemasyarakatan yang humanis,? tambah Kadiyono.

Pemberian Remisi Khusus Hari Raya Keagamaan merupakan salah satu hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Remisi ini rutin diberikan dalam peringatan hari besar keagamaan seperti Idulfitri, Natal, Nyepi, dan Waisak.

Surabaya (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur memberikan Remisi Khusus (RK) Waisak kepada 24 orang narapidana beragama Buddha yang tersebar di berbagai Lapas dan Rutan se-Jawa Timur dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak Tahun 2025.

"Remisi ini diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor: PAS-708.PK.05.04, PAS-709.PK.05.04, dan PAS-710.PK.05.04 Tahun 2025," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Kadiyono di Surabaya, Senin.

Ia mengatakan, seluruh narapidana penerima remisi mendapatkan Remisi Khusus I (RK I), yaitu pengurangan masa pidana sebagian. Tidak terdapat narapidana yang memperoleh Remisi Khusus II (RK II) atau langsung bebas pada momen Waisak tahun ini.

"Remisi ini adalah bentuk penghormatan negara terhadap hak beragama narapidana, serta apresiasi atas perilaku baik dan kesungguhan mereka dalam menjalani pembinaan," ujarnya.

Para penerima remisi tersebar di sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan, antara lain:

Lapas Kelas I Surabaya (5 orang)

Lapas Kelas I Malang (4 orang)

Rutan Kelas I Surabaya (3 orang)

Lapas Perempuan Kelas IIA Malang (3 orang)

Lapas Banyuwangi (3 orang)

Lapas Pemuda Madiun (2 orang) dan beberapa UPT lainnya masing-masing 1 orang

Remisi Keagamaan diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif, seperti berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

"Pemberian remisi ini juga mencerminkan komitmen kami dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif dan sistem pemasyarakatan yang humanis," kata Kadiyono.

Pemberian Remisi Khusus Hari Raya Keagamaan merupakan salah satu hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Remisi ini rutin diberikan dalam peringatan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi, dan Waisak.

"Melalui pemberian remisi ini, diharapkan para narapidana semakin termotivasi untuk menjalani masa pidana dengan baik, serta siap kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan taat hukum," ucapnya.

MEDAN, iNewsMedan.id- Sebanyak 347 narapidana di Sumatera Utara memperoleh remisi dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak tahun 2025. Informasi ini disampaikan oleh Yudi Suseno, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut, pada Minggu, 12 Mei 2025. 

Dari total tersebut, 204 orang merupakan napi kasus pidana umum, sedangkan 143 lainnya terlibat dalam perkara-perkara khusus yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2006 dan PP Nomor 99 Tahun 2012. Kasus narkotika menjadi yang paling dominan, dengan 138 napi di antaranya mendapat pengurangan hukuman. 

Yudi menjelaskan bahwa seluruh penerima remisi hanya mendapatkan Remisi Khusus I (RK I), yaitu pengurangan sebagian masa pidana. "Tidak ada penerima Remisi Khusus II (RK II) atau remisi yang langsung diikuti dengan bebasnya narapidana," ujarnya dalam keterangan tertulis. 

Selain itu, seorang anak binaan juga menerima remisi RK I selama 15 hari, namun tidak ada anak yang menerima remisi untuk tindak pidana khusus seperti narkoba atau korupsi.

"Per 8 Mei 2025, jumlah penghuni lapas dan rutan di wilayah Sumut mencapai 32.287 orang, yang terdiri dari 23.485 narapidana dan 8.802 tahanan, "tutup Yudi.

Editor : Ismail