KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) punya aturan untuk tinggal di rumah aman atau safe house.

Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, S.H., LL.M. menyebutkan, biasanya seorang saksi atau korban yang tinggal di rumah aman akan dievaluasi secara berkala per enam bulan. Namun begitu, Ia mengatakan jangka waktu diberikan berdasarkan kebutuhan perlindungan.

"Kalau kami (LPSK) di sini ada aturan pemberian perlindungannya itu per enam bulan, tapi selama enam bulan ada evaluasi, apakah dirasa masih dibutuhkan atau tidak," ujar Sri kepada Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Jika merujuk pada Peraturan LPSK nomor 1 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan LPSK, jangka waktu pelayanan perlindungan diberikan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Sri berujar, memang pada beberapa kasus disesuaikan. Jika dirasa masih dibutuhkan perlindungan, maka seorang saksi atau korban bisa tinggal di rumah aman lebih lama lagi.

"Biasanya kita berbasis pada perlindungan. Misal ada proses kasus-kasus yang sekarang ini dia diselidik, nah dia ada panggilan lagi, itu kita menyesuaikan juga," katanya.

Terlepas dari itu, Sri tidak memungkiri bahwa tidak semua orang betah tinggal di rumah aman. Pasalnya, ada beberapa kasus dimana seseorang terlindung minta dipulangkan sebelum enam bulan.

Untuk minta dipulangkan dari rumah aman LPSK juga tidak mudah, jika masih berada di bawah tanggung jawab LPSK.

"Kalau sudah enggak betah dia mau pulang, kita juga selektif, karena kita khawatir kalau pada saat masuk saja dia cukup terancam sementara pelaku di luar masih berkeliara,n maka LPSK kan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa sama dia, makanya kita biasanya tidak main-main," tuturnya.

KOMPAS.com - Belakangan ramai soal berita Lolly, anak Nikita Mirzani kabur dari rumah aman atau safe house.

Lantas apa itu rumah aman? Berikut penjelasannya.

Apa itu rumah aman?

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Sri Suparyati mengatakan rumah aman merupakan penyebutan sebuah tempat yang digunakan untuk melindungi para saksi dan korban dalam proses peradilan.

"Jadi safe house-nya LPSK itu posisinya itu untuk saksi, korban yang memang dia sudah jadi terlindungnya LPSK," katanya kepada Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Ia mengatakan, tujuan diadakannya rumah aman untuk memberikan tempat perlindungan bagi saksi dan korban yang memang memiliki tingkat ancaman yang tinggi. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman fisik.

"Beberapa kasus yang masuk ke LPSK itu KDRT, yang secara fisik memang dia terancam karena diintimidasi sama suaminya dan dia tinggal bersembunyi di tempat saudaranya, tapi kemudian dicari-cari, nah itu tingkat ancamannya tinggi, maka itu yang kemudian LPSK berikan rumah aman atau safe house," paparnya.

Untuk masuk ke dalam rumah aman juga tidak mudah. Menurutnya, para saksi dan korban yang mengajukan perlindungan di rumah aman ke LPSK, sudah pasti melewati sejumlah persyaratan yang ketat.

"Biasanya kita berikan kalau permohonannya sudah kita telaah dan kita melihat ada tingkat ancaman yang cukup membahayakan kepada si pemohon maka kemudian kita bisa berikan dia safe house tersebut," tuturnya.

Berdasarkan Pasal 28 UU nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut:

• sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
• tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
• hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
• rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

KOMPAS.com - Belakangan ramai soal berita Lolly, anak Nikita Mirzani kabur dari rumah aman atau safe house.

Lantas apa itu rumah aman? Berikut penjelasannya.

Apa itu rumah aman?

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Sri Suparyati mengatakan rumah aman merupakan penyebutan sebuah tempat yang digunakan untuk melindungi para saksi dan korban dalam proses peradilan.

"Jadi safe house-nya LPSK itu posisinya itu untuk saksi, korban yang memang dia sudah jadi terlindungnya LPSK," katanya kepada Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Ia mengatakan, tujuan diadakannya rumah aman untuk memberikan tempat perlindungan bagi saksi dan korban yang memang memiliki tingkat ancaman yang tinggi. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman fisik.

"Beberapa kasus yang masuk ke LPSK itu KDRT, yang secara fisik memang dia terancam karena diintimidasi sama suaminya dan dia tinggal bersembunyi di tempat saudaranya, tapi kemudian dicari-cari, nah itu tingkat ancamannya tinggi, maka itu yang kemudian LPSK berikan rumah aman atau safe house," paparnya.

Untuk masuk ke dalam rumah aman juga tidak mudah. Menurutnya, para saksi dan korban yang mengajukan perlindungan di rumah aman ke LPSK, sudah pasti melewati sejumlah persyaratan yang ketat.

"Biasanya kita berikan kalau permohonannya sudah kita telaah dan kita melihat ada tingkat ancaman yang cukup membahayakan kepada si pemohon maka kemudian kita bisa berikan dia safe house tersebut," tuturnya.

Berdasarkan Pasal 28 UU nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut:

• sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
• tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
• hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
• rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemohon pendampingan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada 2024 paling banyak diajukan oleh pihak-pihak yang terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ketua LPSK, Achmadi mengatakan, lembaganya pada 2024 LPSK menerima 10.217 permohonan perlindungan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.035 orang meminta permohonan pendampingan terkait kasus TPPU. Jumlah tersebut naik hingga 117,56 persen dibanding 2023 sebanyak 2.774 pemohon.

“Mendominasi permohonan yang diajukan ke LPSK selama tahun 2024, yaitu sebanyak 6.035 permohonan atau 59,07 persen,” kata Achmadi dalam keterangan tertulis, Selasa (14/1/2025).

Menurut dia, permohonan perlindungan kasus TPPU meliputi kasus investasi ilegal berbagai platform, modus asuransi, dan koperasi simpan pinjam.

Dalam persoalan TPPU, Achmadi menjelaskan bahwa LPSK mendampingi pemohon dalam bentuk fasilitasi penilaian ganti rugi.

“Korban mengajukan fasilitasi restitusi,” ujar Achmadi.

Permohonan terbanyak kedua diajukan terkait kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) sebanyak 1.296 pemohon atau 12,68 persen.

Menurut dia, data ini menunjukkan pentingnya sinergi aparat dengan pemerintah dalam memberikan pelayanan terpadu.

“Tindak pidana kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual terhadap anak, juga terus meningkat secara signifikan,” kata Achmadi.

Adapun permohonan terbanyak ketiga menyangkut tindak pidana lainnya dengan angka 1.089 pemohon, diikuti kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat 852 pemohon, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 576 pemohon.

Kemudian, 103 terkat terorisme, 73 menyangkut kasus penyiksaan, 68 korupsi, 58 bukan tindak pidana, 44 penganiayaan berat, dan 23 narkotika-psikotropika.

“Jumlah tersebut mengalami kenaikan 33,64 persen dibandingkan tahun 2023,” ujar Achmadi.

Sementara itu, berdasarkan status hukumnya, pemohon paling banyak adalah korban dengan jumlah 9.192 orang.

Kemudian, 438 saksi, 105 pelapor, 166 tidak diketahui, 70 tidak ada status hukum, 59 saksi korban, 47 tersangka, 21 ahli, 11 terlapor, delapan terdakwa, enam terpidana, dan empat saksi pelaku.

“Terjadi penurunan jumlah pemohon berstatus saksi pelaku, yaitu dari enam pemohon pada 2023, menjadi empat pemohon saja,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemohon pendampingan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada 2024 paling banyak diajukan oleh pihak-pihak yang terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ketua LPSK, Achmadi mengatakan, lembaganya pada 2024 LPSK menerima 10.217 permohonan perlindungan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.035 orang meminta permohonan pendampingan terkait kasus TPPU. Jumlah tersebut naik hingga 117,56 persen dibanding 2023 sebanyak 2.774 pemohon.

“Mendominasi permohonan yang diajukan ke LPSK selama tahun 2024, yaitu sebanyak 6.035 permohonan atau 59,07 persen,” kata Achmadi dalam keterangan tertulis, Selasa (14/1/2025).

Menurut dia, permohonan perlindungan kasus TPPU meliputi kasus investasi ilegal berbagai platform, modus asuransi, dan koperasi simpan pinjam.

Dalam persoalan TPPU, Achmadi menjelaskan bahwa LPSK mendampingi pemohon dalam bentuk fasilitasi penilaian ganti rugi.

“Korban mengajukan fasilitasi restitusi,” ujar Achmadi.

Permohonan terbanyak kedua diajukan terkait kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) sebanyak 1.296 pemohon atau 12,68 persen.

Menurut dia, data ini menunjukkan pentingnya sinergi aparat dengan pemerintah dalam memberikan pelayanan terpadu.

“Tindak pidana kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual terhadap anak, juga terus meningkat secara signifikan,” kata Achmadi.

Adapun permohonan terbanyak ketiga menyangkut tindak pidana lainnya dengan angka 1.089 pemohon, diikuti kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat 852 pemohon, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 576 pemohon.

Kemudian, 103 terkat terorisme, 73 menyangkut kasus penyiksaan, 68 korupsi, 58 bukan tindak pidana, 44 penganiayaan berat, dan 23 narkotika-psikotropika.

“Jumlah tersebut mengalami kenaikan 33,64 persen dibandingkan tahun 2023,” ujar Achmadi.

Sementara itu, berdasarkan status hukumnya, pemohon paling banyak adalah korban dengan jumlah 9.192 orang.

Kemudian, 438 saksi, 105 pelapor, 166 tidak diketahui, 70 tidak ada status hukum, 59 saksi korban, 47 tersangka, 21 ahli, 11 terlapor, delapan terdakwa, enam terpidana, dan empat saksi pelaku.

“Terjadi penurunan jumlah pemohon berstatus saksi pelaku, yaitu dari enam pemohon pada 2023, menjadi empat pemohon saja,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli dalam sidang kasus korupsi timah Guru Besar IPB Prof. Bambang Hero Saharjo dilaporkan ke polisi atas tuduhan memberikan keterangan palsu. Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan memberikan pelindungan hukum.

"Tentu (akan melindungi) karena yang meminta itu, kan, negara. Yang meminta untuk melakukan kajian, perhitungan itu kan negara melalui kita,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Harli mengatakan, bahwa dalam undang-undang yang mengatur mengenai pelindungan saksi dan korban, disebutkan bahwa ahli dalam memberikan keterangannya adalah bersifat mandiri dan harus dilindungi.

"Oleh karenanya, tentu kami sebagai institusi negara yang meminta bantuan dari ahli untuk melakukan perhitungan, tentu kami akan melakukan langkah-langkah juga. Akan tetapi, kami lihat lagi perkembangannya seperti apa," ujar Harli.

Harli juga menekankan bahwa jumlah kerugian negara akibat kerusakan lingkungan yang sebesar Rp271 triliun sudah dinyatakan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, kata Harli, hasil perhitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan yang dihitung oleh Bambang Hero sudah diadopsi oleh pengadilan.

"Lalu, kenapa kita ragu terhadap pandangannya sementara pengadilan sudah menyatakan itu adalah kerugian uang negara? Artinya, perhitungan yang dilakukan oleh ahli itu sudah capable," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah saksi maupun pencari keadilan yang meminta pendampingan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada 2024 melonjak 33,64 persen dibanding 2023.

Ketua LPSK, Achmadi, mengatakan, pada 2023 pihaknya mendampingi 7.645 pemohon, sementara 2024 sebanyak 10.217 pemohon.

"Jumlah tersebut mengalami kenaikan 33,64 persen dibandingkan tahun 2023," ujar Achmadi, dalam keterangan resminya, Selasa (14/1/2025).

Berdasarkan data rekap LPSK, jumlah pemohon perlindungan yang naik paling signifikan menyangkut kasus penyiksaan, dari 24 orang pada 2023 menjadi 73 pada 2024 atau melonjak tajam hingga 204,17 persen.

“Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak,” ujar dia.

Selain itu, lonjakan permohonan juga terjadi pada kasus terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU), dari 2.774 orang pada 2023 menjadi 6.035 pada 2024.

Kemudian, pemohon terkait kasus narkotika dan psikotropika juga naik tajam dari 12 menjadi 23 atau 91,67 persen.

Selain itu, pendampingan yang menjadi perhatian adalah kasus kekerasan seksual, yang mencakup perbuatan asusila terhadap anak.

Menurut Achmadi, data ini menunjukkan agar aparat penegak hukum meningkatkan sinergi dan koordinasi bersama pemerintah daerah, kementerian, maupun lembaga melalui Penyelenggaraan Pelayanan/Penanganan Terpadu.

“Terus meningkat secara signifikan dan menempati peringkat kedua dalam jumlah permohonan perlindungan yang diajukan ke LPSK selama tahun 2024, yaitu sebanyak 1.296 permohonan atau 12,68 persen,” kata Achmadi.

Ia menyebut, lonjakan permohonan perlindungan ke LPSK pada 2024 menunjukkan besarnya harapan publik terhadap perlindungan dan pemenuhan hak saksi maupun korban.

“Karena itu, akses keadilan harus dibuka seluas-luasnya, antara lain melalui perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban,” tutur Achmadi.

JAKARTA - Kejaksaan Agung ( Kejagung ) menyatakan akan memberikan perlindungan hukum kepada Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero, ahli yang menghitung kerugian negara akibat kerusakan lingkungan dalam kasus korupsi tata niaga timah yang menyeret Harvey Moeis Cs. Bambang Hero sebelumnya dilaporkan ke Polda Bangka Belitung.

"Tentu memberikan perlindungan, karena yang meminta itu negara, yang meminta untuk melakukan kajian, perhitungan itu negara, melalui kita," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar di sela-sela acara Rakernas Kejagung, di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Harli menjelaskan, pemberian perlindungan hukum itu juga telah diatur dalam KUHAP. Dia menjelaskan, Kejagung memiliki kewajiban untuk melindungi para saksi dan korban yang bersaksi di hadapan hukum.



"Disebutkan bahwa ahli dalam memberikan keterangannya itu adalah bersifat mandiri dan harus dilindungi. Oleh sebab itu kami sebagai institusi negara yang meminta bantuan ahli untuk melakukan perhitungan, tentu akan melakukan langkah-langkah," ujarnya.

Di sisi lain, ia menyebut nilai kerugian negara dari hasil perhitungan Bambang juga dipakai oleh PN Jakarta Pusat dalam putusannya terhadap para terdakwa. Artinya, kata dia, Majelis Hakim mengamini adanya kerugian kerusakan lingkungan sebesar Rp271 triliun dalam kasus tersebut.

"Artinya kerugian kerusakan lingkungan yang dilakukan kajian dan perhitungan oleh ahli yang kita minta itu, berarti sudah diadopsi oleh pengadilan," tuturnya.

"Lalu kenapa kita ragu terhadap pandangannya sementara pengadilan sudah menyatakan itu adalah kerugian uang negara. Artinya sudah perhitungan yang dilakukan oleh ahli itu sudah capable," kata dia melanjutkan.

Diberitakan sebelumnya, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo dilaporkan ke Polda Bangka Belitung. Sebelumnya, Bambang memberikan keterangan terkait kerugian negara Rp271 triliun di kasus korupsi timah yang menyeret nama Harvey Moeis cs.

Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 6,5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar kepada Harvey Moeis. Vonis itu, lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang meminta hukuman 12 tahun.

Selain itu, Harvey Moeis diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar. Jika tidak dibayar, hukuman penjara akan ditambah dua tahun.

"Sesuai dengan penerapan Pasal 242 Ayat 1 barang siapa yang dalam keadaannya dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan yang demikian dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah baik secara lisan maupun tertulis secara pribadi ataupun ditunjuk oleh kuasanya dituntut maksimal penjara 7 tahun," kata Ketua Ketua Umum DPP Putra Putri Tempatan (Perpat) Bangka Belitung Andi Kusuma Rabu (8/1/2025).

TANGERANG, KOMPAS.com – Keluarga Ilyas Abdurahman (48), korban penembakan di Tol Tangerang-Merak, meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna mengantisipasi potensi bahaya selama proses perjuangan keadilan untuk almarhum ayahnya.

Anak sulung korban, Agam Muhammad Nasrudin (26), menyampaikan bahwa upaya ini penting untuk melindungi keluarga dari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan.

"Saya meminta perlindungan, untuk jaga-jaga karena yang kami hadapi ini bukan masalah kecil," ujar Agam di rumahnya di Rajeg, Kabupaten Tangerang, Jumat (10/1/2025).

Agam menyebutkan bahwa ia sudah mengajukan surat permohonan perlindungan kepada LPSK dan telah mendapatkan respons. Selain itu, Agam juga menerima dukungan dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Agam baru-baru ini menjalani pemeriksaan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal) di Jakarta. Dalam pemeriksaan tersebut, Agam menjelaskan kronologi kejadian, termasuk penyangkalannya terhadap narasi pengeroyokan yang beredar.

"Saya menyangkal (pengeroyokan) itu, karena kalau diurutkan dari awal kejadian dan di KM 45 pun tidak ada pengeroyokan, yang ada dia menodongkan senjata di Saketi," jelas Agam.

Sebelumnya, Panglima Komando Armada TNI AL, Laksamana Madya Denih Hendrata, dalam konferensi pers pada Senin (6/1/2025), mengungkapkan laporan awal yang diterima pihaknya mengenai insiden tersebut.

Denih menyebutkan bahwa insiden penembakan berawal dari informasi pengeroyokan terhadap tiga anggota TNI AL oleh sekitar 15 orang tak dikenal di Rest Area KM 45 Tol Merak-Tangerang.

"Di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di Rest Area KM 45 Tol Merak-Tangerang," kata Denih.

Denih juga menduga bahwa senjata yang digunakan dalam kejadian tersebut adalah untuk membela diri dalam situasi terdesak.

"Kalau seandainya dihadapkan pada pengeroyokan, berarti kan sebetulnya sama-sama tidak tahu siapa yang akan mati. Jadi, kita saja kalau terdesak ya pasti akan mencari, akan bela diri, akan mencari benda untuk membela diri, mengamankan," ujarnya.

Insiden penembakan terjadi pada Kamis (2/1/2025) di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak arah Jakarta, mengakibatkan Ilyas Abdurahman tewas dan seorang lainnya, R (59), mengalami luka serius.

Kasus ini bermula dari penyewaan mobil yang diduga hendak dibawa kabur oleh pelaku. Pemilik mobil, yang juga menjadi korban, mencurigai bahwa mobilnya hendak dibawa kabur setelah GPS yang terpasang dicopot pelaku.

Korban kemudian mengejar mobil yang terdeteksi berada di Pandeglang, yang berujung pada aksi kejar-kejaran dan insiden penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak.

KOMPAS.com - Penahanan terhadap I Wayan Agus Suartama, alias Agus, di Lapas Kelas II A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, menuai kritik dari kuasa hukumnya, Kurniadi.

Agus, seorang penyandang disabilitas tuna daksa, sempat menunjukkan resistensi dan tantrum saat proses penahanan pada Kamis (9/1/2025).

Kurniadi menyoroti dampak psikologis yang dialami Agus akibat penahanan ini, terutama karena harus berpisah dengan keluarganya.

"Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya," ujar Kurniadi.

Menurutnya, sebelum penahanan resmi dilakukan, Agus seharusnya diberikan kesempatan untuk melihat kondisi ruang tahanan yang akan ditempati.

Ia juga mengajukan permohonan agar Agus menjadi tahanan rumah, namun usulan tersebut tidak dikabulkan pihak Kejaksaan Tinggi NTB.

"Pelaku ini penyandang disabilitas, harus dilakukan perhatian khusus. Jangan ujug-ujug tanpa dasar yang jelas melakukan penahanan di rutan," tegasnya.

Kejaksaan: penahanan sudah sesuai prosedur

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Ivan Jaka, menegaskan bahwa penahanan Agus sudah sesuai prosedur hukum.

"Yang bersangkutan terpenuhi syarat objektif dan perbuatannya," jelas Ivan.

Ivan juga mengungkapkan bahwa ruang tahanan Agus telah disiapkan khusus untuk penyandang disabilitas dan akan dilengkapi dengan pendamping.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat, menjelaskan bahwa penyerahan tersangka Agus kepada Kejaksaan dilakukan setelah proses penyelidikan rampung dan dinyatakan lengkap.

"Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kejaksaan, pada 9 Januari 2025 kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2)," kata Syarif di Mapolda NTB.

Kasus ini bermula dari laporan dugaan pelecehan seksual pada 7 Oktober 2024. Penyidik telah memeriksa 14 saksi, termasuk 7 korban yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"Kami melibatkan Komisi Disabilitas Daerah NTB dan ahli psikologi untuk penilaian personal terhadap tersangka dan korban," tambah Syarif.

Polda NTB juga bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menghitung restitusi kerugian para korban.

Agus kini terancam hukuman 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp 300 juta berdasarkan Pasal 6 Huruf A dan Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Karnia Septia | Editor: Icha Rastika)

Semarang -

Keluarga salah satu korban penembakan oleh Aipda Robig Zaenudin mengaku dapat intimidasi dari pihak kepolisian. Hal itu membuat mereka mengajukan pendampingan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Diketahui, tersangka Robig telah melepas tembakan yang mengenai beberapa siswa SMKN 4 Semarang pada 24 Desember 2024 silam. Tembakan itu menewaskan satu siswa, Gamma (17), dan melukai dua korban lainnya yakni A (18) dan S (17).

Rupanya, beberapa hari setelah penembakan, beberapa orang tak dikenal mengintai dan memotret aktivitas di rumah para korban. Orang-orang yang berlalu-lalang di sekitar rumah para korban itu sempat mengaku dirinya merupakan polisi.

Pengacara keluarga korban dari LBH Semarang, Fajar Muhammad Andhika, menyebut hal itu dikeluhkan oleh keluarga. Menurutnya, tindakan tersebut membuat pihak korban tidak nyaman.

"Itu terkonfirmasi dari pernyataan keluarga korban bahwa beberapa hari itu di sekitar rumah korban yang di Semarang, beberapa kali keluarga melihat beberapa orang tak dikenal lalu lalang," kata Dhika saat dihubungi awak media, Rabu (8/1/2025) malam.

"Dugaan itu dari aparat kepolisian, kami sangat menyayangkan karena hak atas kenyamanan adalah hak asasi manusia yang mana tidak diperbolehkan aparat kepolisian di luar prosedur hukum, melakukan tindakan-tindakan lain yang membuat keluarga korban merasa tidak nyaman," tutur Dhika.

Informasi mengenai itu didapat pihaknya usai terus berkomunikasi dengan keluarga korban. Dhika mengatakan, dugaan intimidasi itu menjadi salah satu faktor yang membuat keluarga korban mengajukan permohonan pendampingan kepada LPSK.

"Pelaporan ke LPSK sudah sejak dua mingguan yang lalu. Selain karena intimidasi, keluarga korban masih gigih untuk mendorong pelaku dihukum berat," tuturnya.

"Perjuangan inilah yang dikhawatirkan oleh keluarga menjadi salah satu potensi munculnya dugaan tindakan-tindakan tekanan yang mengganggu hak atas rasa aman," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas mengatakan, ada salah satu korban dalam kasus penembakan Gamma yang meminta pendampingan kepada LPSK. Pihaknya telah menghubungi saksi dan korban lainnya, tetapi mereka belum bersedia mengajukan permohonan pendampingan.

"Kami sudah berkali-kali menelpon dan mencoba bertemu tapi mereka ini belum menyatakan mau mengajukan permohonan ke LPSK," kata Susi saat dihubungi awak media, Rabu (8/1/2025).

"(Apakah karena intervensi polisi?) Ya bisa jadi seperti itu, karena keluarga ragu-ragu terus ketika mau mengajukan permohonan. Kami tidak tahu persisnya seperti apa karena memang kan mereka tidak menyampaikan ke LPSK. Belum diketahui apakah ada intervensi," lanjutnya.

Kasus penembakan Gamma oleh anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang ini disebut telah mendapat perhatian khusus, sehingga sudah ada tim yang diterjunkan ke Semarang untuk melakukan pendampingan. Jika benar ditemukan adanya ancaman, kasus itu akan mendapat atensi berat.

"Kalau memang ada ancaman nyata terhadap para korban atau para saksinya, maka ini menurut saya atensi berat, kalau ada ancamannya," tegasnya.

Selain itu, kasus bisa mendapat atensi berat jika ada perlawanan dari pihak pelaku. Hal itu menjadi satu tantangan tersendiri dalam pemberian perlindungan.

"Perlawanan hukum misalnya tidak mengakui atau kemudian ada obstruction of juctice. Itu kita juga harus aware. Karena bisa jadi karena pelakunya mengetahui sebelum penyidikan, kemudian menghilangkan barang bukti, merubah TKP," paparnya.

"Ada lagi perlawanan misal malah saksi atau korban dilaporkan balik ke polisi atas pencemaran nama baik. Cuma kasus ini kami belum mendalami apakah ada perlawanan atau tidak sejauh ini. kalau dari yang nampak sih belum ada," lanjutnya.

Dimintai konfirmasi, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengaku belum mengetahui adanya orang tak dikenal yang mengaku polisi mengintai rumah keluarga korban.

"Harus diselidiki dahulu, siapa orang dimaksud tersebut," kata Artanto melalui pesan singkat kepada detikJateng, Kamis (9/1/2025).

Ia juga mempersilakan keluarga korban yang mendapat intimidasi untuk melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Dengan melakukan pelaporan, kata Artanto, baru bisa dipastikan siapa yang melakukan intimidasi.

"Silakan melapor ke pihak kepolisian bila merasa ada yang mengganggu. Sebagai dasar dilakukan penyelidikan siapa yang dimaksud," tuturnya.

(afn/apu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menunjukkan respons cepat terhadap permohonan keluarga korban penembakan di Tol Tangerang-Merak.

LPSK langsung melakukan langkah jemput bola dengan menemui keluarga korban setelah kesulitan untuk berkomunikasi sebelumnya.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, menjelaskan bahwa meskipun awalnya keluarga korban menyatakan ingin datang langsung ke LPSK, kendala membuat hal itu terhalang.

"Kami sudah kontak-kontakan dengan keluarga korban dan berencana untuk janjian. Namun, karena terkendala, kami memutuskan untuk jemput bola dan pergi menemui mereka langsung," ujar Susilaningtias, dikutip dari tayangan Kompas TV, Kamis (9/1/2024).

LPSK telah menerima enam permohonan terkait kasus ini, yang diajukan oleh keluarga korban.

Dalam permohonan tersebut, keluarga korban meminta pendampingan serta restitusi atas kematian Ilyas Abdurrahman, yang menjadi korban penembakan.

“Kami telah menerima permohonan dari keluarga korban, termasuk permohonan untuk pendampingan dan restitusi bagi almarhum,” tambah Susilaningtias.

LPSK kini tengah memproses permohonan tersebut untuk memastikan hak-hak keluarga korban terlindungi.

Langkah LPSK ini bertujuan untuk memberi rasa aman dan keadilan kepada keluarga korban selama proses hukum yang sedang berjalan.

Awal mula perkara

Peristiwa itu bermula ketika Agam, anak Ilyas, melaporkan dugaan penggelapan mobil Honda Brio milik ayahnya ke Polsek Cinangka, Banten, pada pukul 02.30 WIB. Ia membawa dokumen pendukung, seperti BPKB, STNK, dan kunci cadangan.

Namun, anggota piket yang berjaga, Brigadir Deri dan Bripka Dedi, justru meminta Agam membawa surat resmi dari pihak leasing, meskipun dokumen sudah lengkap.

Alih-alih mendampingi pelapor, kedua anggota polisi itu tidak melakukan tindakan yang semestinya dan membiarkan laporan berlalu.

Padahal, anggota Polri memiliki kewenangan untuk meminta bantuan tambahan dari Polres atau tim reserse jika kekuatan dianggap kurang memadai.

Setelah laporan diabaikan, Agam bersama beberapa orang tergabung dalam tim komunitas rental melanjutkan pencarian menggunakan GPS hingga ke Rest Area Km 45.

Di lokasi tersebut, pelaku yang merupakan prajurit TNI Angkatan Laut (AL) membawa mobil menahan kendaraan dan melawan menggunakan senjata api.

Dalam penembakan itu, Ilyas mengalami luka tembak fatal, sementara Ramli terluka parah di tangan dan perut.

Ilyas dinyatakan meninggal dunia di RSUD Balaraja, sementara Ramli masih menjalani perawatan intensif.