JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendr menyatakan bahwa kasus kekerasan yang terjadi pada 1998 tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Hal tersebut disampaikan Yusril saat menjawan pertanyaan wartawan di Istana Negara, Jakarta, sebelum acara pelantikan menteri Kabinet Merah Putih, Senin (21/10/2024).

"Enggak (pelanggaran HAM berat tragedi 1998)," tegas Yusril.

Ia menambahkan bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Yusril menjelaskan bahwa meskipun setiap kejahatan merupakan pelanggaran HAM, tidak semua kejahatan dapat dimasukkan dalam kategori pelanggaran HAM berat.

Ia memberikan contoh pelanggaran HAM berat, seperti genosida dan pembersihan etnis, yang menurutnya lebih sering terjadi pada masa kolonial dan awal kemerdekaan.

Pembentukan Kementerian Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan

Diketahui, Yusril akan memimpin menteri di bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan. Di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakaan, Yusril akan didampingi Otto Hasibuan.

Kemudian ada tiga kementerian di bawahnya, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian HAM.

Menteri Hukum diisi Supratman Andi Agtas bersama wakilnya, Omar Sharif Hiariej.

Lalu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah Agus Andrianto dan wakilnya, Silmy Karim.

Selanjutnya, Menteri HAM yang ditempati Natalius Pigai dan wakilnya, Mugianto.

Yusril mengatakan, keputusan Presiden RI Prabowo Subianto memecah Kemenkumham RI menjadi tiga kementerian patut disambut baik.

Ia mengatakan, tiga kementerian akan membuat pekerjaan di bidang hukum, HAM, Imigrasi, dan pemasyarakatan menjadi lebih fokus.

"Patut kita sambut dengan rasa syukur dan sekaligus juga merupakan tantangan bagi kita fokus menangani bidang-bidang yang mungkin kalau dipimpin oleh satu menteri akan kurang fokus terungkap," kata Yusril.

Fokus pada Penyelesaian Masalah HAM di Masa Depan

Menyinggung pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, Yusril mengungkapkan pengalamannya saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto membagi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) menjadi dua, yakni Kemenko Bidang Politik dan Keamanan; dan Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Prabowo lalu menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kemudian, mengangkat Budi Gunawan sebagai Menko Bidang Politik dan Keamanan.

Setelah Kemenko Polhukam dibagi dua, lantas kementerian apa saja yang berada di bawah koordinasi Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan?

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, ada tiga kementerian yang berada di bawah koordinasi Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Ketiga kementerian yang sudah pasti berada di bawah koordinasi Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia; serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Namun, dalam Pasal 25 Perpres 139/2024 diatur bahwa Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan bisa mengoordinasikan kementerian atau instansi lainnya jika dianggap perlu. Dengan catatan, masih terkait dengan isu hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Berikut bunyi Pasal 25 Perpres 139/2024, "Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 mengoordinasikan:

1. Kementerian Hukum;
2. Kementerian Hak Asasi Manusia;
3. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan
4. Instansi lain yang dianggap perlu.

(2) Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan”.

Sebagaimana diketahui, dalam Kabinet Merah Putih, Prabowo membagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi tiga kementerian, yakni Kementeriah Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM); serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sementara itu, dalam Perpres yang diteken Prabowo pada 21 Oktober 2024 tersebut, Menko Bidang Politik dan Keamanan mengoordinasikan tujuh kementerian/lembaga.

Antara lain, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kejaksaan Agung, TNI, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Namun, sama seperti Menko Hukum, Menko Politik dan Keamanan juga bisa mengoordinasikan instansi lain jika berkaitan dengan isu bidang politik dan keamanan.

Jakarta (ANTARA) - Harta kekayaan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mencapai Rp19.850.919.025 (Rp19,8 miliar), sebagaimana Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal 8 Juni 2023.

Berdasarkan dokumen LHKPN diunduh dari laman elhkpn.kpk.go.id di Jakarta, Selasa, harta kekayaan Agus Andrianto berasal dari sejumlah sumber, di antaranya adalah tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Bandung, Medan, dan Tangerang senilai Rp17.360.484.446.

Kemudian, ia juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp650.000.000, terdiri atas mobil Toyota Alphard 2.5 G AT Tahun 2019 (Rp500.000.000) dan mobil Toyota Kijang Innova G AT Tahun 2016 (Rp150.000.000).

Selain itu, Agus tercatat pula memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp685.000.000, surat berharga senilai Rp900.000.000, serta kas dan setara kas senilai Rp255.434.579.

Harta kekayaan tahun 2023 Agus meningkat pesat apabila dibandingkan dengan LHKPN tahun-tahun sebelumnya. Pada 30 November 2016 Agus tercatat memiliki total harta kekayaan Rp1.733.400.000, sementara pada 20 Desember 2011 harta kekayaannya berjumlah Rp1.203.400.000.

Agus Andrianto dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Istana Negara, Jakarta, Senin siang. Sebelumnya, Agus merupakan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri).

Sebagai menteri, Agus dibantu oleh Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim yang juga dilantik pada hari yang sama. Silmy sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

Pada saat acara penyambutan di Gerha Pengayoman, Jakarta, Senin, Agus Andrianto merasa terhormat diberi kepercayaan oleh Presiden untuk bergabung di kementerian yang merupakan nomenklatur baru hasil pemekaran dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Suatu kehormatan bagi kami bisa bergabung bersama sama keluarga besar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang akan mengemban tugas imigrasi sebagai penjaga gerbong nusantara dan sebagai pembina warga binaan agar bisa diterima kembali di dalam kehidupan sosial masyarakat," kata Agus.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan menjalankan tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hanya saja, dibatasi terkait urusan imigrasi dan pemasyarakatan.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto membagi tiga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM); dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kemudian menunjuk dan melantik Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lalu, Natalius Pigai sebagai Menteri HAM dan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum.

Lantaran Kemenkumham dibagi menjadi tiga kementerian, pembagian tugasnya juga terbagi tiga.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas Kemenkumham yang terkait Imigrasi dan Pemasyatakatan.

Aturan itu termaktub dalam Pasal 7 Perpres 139/2024 yang diteken Prabowo pada 21 Oktober 2024 yang berbunyi, "Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan sub urusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang hukum yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

Sementara itu, berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2023, Kemenkumham mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kemudian, Pasal 5 Perpres 18/2023 disebutkan bahwa Kemenkumham memiliki 11 fungsi di bidang hukum, HAM, keimigrasian, pemasyarakatan hingga kekayaan intelektual.

Berikut bunyi Pasal 5 Perpres 18/2023, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
6. pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
9. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden".

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya Kemenkumham memiliki enam Direktorat Jenderal (Ditjen), yakni Ditjen Peraturan Perundang-undangan (PP), Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi, Ditjen Kekayaan Intelektual (KI), dan Ditjen Hak Asasi Manusia (HAM).

Kemudian, ada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut bahwa ada tiga Direktorat Jenderal (Ditjen) yang bakal berada di bawah kementeriannya, yakni Ditjen AHU, Ditjen PP, dan Ditjen KI.

Oleh karenanya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bakal mengoordinasi Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan.

Yusril Ihza Mahendra telah dilantik sebagai Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Yusril segera mengesahkan RUU Perampasan Aset demi pemberantasan korupsi yang maksimal.

"Pernah saya ketemu satu forum dengan Pak Yusril di hadapan Komisi III (DPR), waktu itu acara peluncuran buku akhir tahun salah satu yang saya minta ke Pak Yusril kalau nanti hadir mau menteri yang membidangi hukum untuk berjuang mengesahkan RUU Perampasan Aset, karena hanya satu-satunya cara itu lah memberantas korupsi baik dari sisi penegakan hukum maupun pencegahan," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Senin (21/10/2024).

Boyamin mengatakan UU Perampasan Aset penting untuk mencegah seseorang untuk melakukan korupsi. Dia menyebut undang-undang itu akan memaksimalkan upaya pencegahan.

"Kalau perampasan aset ini disahkan kan orang lebih harus transparan memberikan laporan harta kekayaan dan ada sanksi yang lebih tegas. Termasuk nanti pembatasan uang kartal untuk transaksi, jadi nanti semua akan by system, sehingga nanti semua orang akan susah untuk korupsi karena susah untuk menyembunyikan uangnya," katanya.

"Jadi sebenarnya hilirnya itu adalah pemberantasan korupsi itu di pencegahan, bagaimana pemerintah tata kelolanya baik, uang yang masuk tidak bocor, uang yang keluar tidak bocor," tambahnya.

Lebih lanjut, jika Yusril nantinya tidak kunjung mengesahkan, Boyamin menyebut MAKI akan membuat tindakan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jika Pak Yusril tidak mampu satu tahun mengesahkan RUU Perampasan Aset maka saya terpaksa maju ke Mahkamah Konstitusi untuk membuat deadline maksimal dua tahun UU itu harus disahkan oleh DPR dan pemerintah," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pejabat di kabinet pemerintahannya. Prabowo menunjuk eks Kepala BIN Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan serta Yusril Ihza Mahendra sebagai Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

"Profesor Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan," kata Prabowo dalam acara pengumuman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10).

"Profesor Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan," ujar Prabowo.

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra serta Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menghadap Presiden Prabowo Subianto. Apa yang dibahas?

Diketahui, Yusril terpantau masuk Istana sekitar pukul 15.03 WIB. Dia baru keluar Istana sekitar pukul 15.43 WIB.

"Dengan Pak Supratman tadi ketemu Presiden, ada masalah sedikit teknis, masalah hukum," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Yusril tak menjelaskan lebih jauh masalah hukum apa yang dibahas. Dia mengatakan pertemuannya berlangsung cepat.

"Saya cuma sebentar saja," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Harta kekayaan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mencapai Rp19.850.919.025 (Rp19,8 miliar), sebagaimana Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal 8 Juni 2023.

Berdasarkan dokumen LHKPN diunduh dari laman elhkpn.kpk.go.id di Jakarta, Selasa, harta kekayaan Agus Andrianto berasal dari sejumlah sumber, di antaranya adalah tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Bandung, Medan, dan Tangerang senilai Rp17.360.484.446.

Kemudian, ia juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp650.000.000, terdiri atas mobil Toyota Alphard 2.5 G AT Tahun 2019 (Rp500.000.000) dan mobil Toyota Kijang Innova G AT Tahun 2016 (Rp150.000.000).

Selain itu, Agus tercatat pula memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp685.000.000, surat berharga senilai Rp900.000.000, serta kas dan setara kas senilai Rp255.434.579.

Harta kekayaan tahun 2023 Agus meningkat pesat apabila dibandingkan dengan LHKPN tahun-tahun sebelumnya. Pada 30 November 2016 Agus tercatat memiliki total harta kekayaan Rp1.733.400.000, sementara pada 20 Desember 2011 harta kekayaannya berjumlah Rp1.203.400.000.

Agus Andrianto dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Istana Negara, Jakarta, Senin siang. Sebelumnya, Agus merupakan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri).

Sebagai menteri, Agus dibantu oleh Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim yang juga dilantik pada hari yang sama. Silmy sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

Pada saat acara penyambutan di Gerha Pengayoman, Jakarta, Senin, Agus Andrianto merasa terhormat diberi kepercayaan oleh Presiden untuk bergabung di kementerian yang merupakan nomenklatur baru hasil pemekaran dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Suatu kehormatan bagi kami bisa bergabung bersama sama keluarga besar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang akan mengemban tugas imigrasi sebagai penjaga gerbong nusantara dan sebagai pembina warga binaan agar bisa diterima kembali di dalam kehidupan sosial masyarakat," kata Agus.

Jakarta (ANTARA) - Natalius Pigai resmi diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai salah seorang menteri dalam Kabinet Merah Putih pada Minggu (20/10) malam. Sehari kemudian, pada Senin (21/10), Pigai resmi dilantik menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) pertama di Indonesia.

Pigai merupakan sosok yang tidak asing di dunia aktivisme HAM. Pria yang lahir di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 28 Juni 1975 ini pernah menjadi aktivis di berbagai lembaga. Pada tahun 1999–2002, ia pernah menjadi aktivis di Yayasan Sejati yang menaruh perhatian pada hak-hak masyarakat terpinggirkan di Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh.

Peraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP.) dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta ini juga pernah bergabung dengan Yayasan Cindelaras (Yacitra) yang fokus pada perjuangan hak-hak petani. Ia bekerja sebagai staf di Yacitra pada tahun 1998.

Sebagai putra asli Bumi Cendrawasih, Pigai juga pernah aktif dalam kegiatan pengembangan budaya Papua di Lembaga Studi Renaissance. Ia menjabat posisi ketua di lembaga itu pada tahun 1998 hingga 2000. Pigai pun pernah mengemban amanah sebagai sebagai ketua di Asosiasi Mahasiswa Papua (AMP) Internasional (1997--2000).

Dia turut aktif terlibat dalam kerja-kerja masyarakat sipil, mulai dari melakukan kegiatan diskusi, seminar, hingga aksi yang berorientasi pada perubahan. Pigai tercatat pernah bergabung di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Kontras Rumah Perubahan, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Partai Rakyat Demokratik (PRD), dan Petisi 28.

Pria yang pernah mengenyam pendidikan non-formal, yakni pendidikan statistika di Universitas Indonesia ini tidak hanya aktif dalam denyut nadi lembaga swadaya masyarakat di Indonesia.

Pasalnya, Pigai pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 1999–2004. Ketika itu, ia bekerja untuk Menteri Alhilal Hamdi dan Yacob Nuwa Wea. Dia juga menjabat sebagai Konsultan Deputi Pengawasan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Tim Asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2010 hingga 2012 di bawah Djohermansyah Johan.

Di sisi lain, Pigai pernah pula dipercaya untuk memandu dialog interaktif di Televisi Republik Indonesia yang membahas isu-isu politik dan pemerintahan dari tahun 2006 hingga 2008.

Menukil majalah Wacana HAM Edisi VI/Tahun X/2012, Pigai termasuk aktif menuangkan pemikirannya melalui tulisan. Di dalam buah karyanya, Pigai banyak menulis tentang kondisi HAM di Papua.

Beberapa tulisan Pigai yang dipublikasikan dalam bentuk buku, yaitu Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Papua, Anak Indonesia Teraniaya: Status Kewarganegaraan Anak TKI di Malaysia, Migrasi Tenaga Kerja Internasional, dan Tenaga Kerja Penyandang Cacat. Tak hanya itu, Pigai juga menulis artikel dan opini terkait HAM di media massa, seperti Kematian Theys Eluay dan Masa Depan Papua, Aksi Premanisme terhadap Pers, dan Papua Mati di Lumbung Padi.​​​

​​​
Dari komisioner menjadi menteri

Keseriusan Pigai berkecimpung di dunia HAM membawanya duduk di kursi anggota Komisi Nasional HAM masa bakti 2012–2017. Pigai ditugaskan sebagai Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan. Selaku komisioner, Pigai memiliki tugas pokok memantau pengamatan pelaksanaan HAM serta menyelidiki dan memeriksa peristiwa yang diduga melanggar nilai-nilai HAM.

Kewenangan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan juga termasuk memanggil pihak pengadu, teradu, korban, pihak terkait, maupun saksi dalam laporan yang masuk ke Komnas HAM; peninjauan lokasi kejadian; hingga pemberian pendapat HAM di pengadilan terhadap perkara tertentu.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Pigai dipercaya oleh Presiden RI 2024–2029 Prabowo Subianto menjadi Menteri HAM. Dapat dikatakan, Natalius Pigai merupakan Menteri HAM pertama di Indonesia karena nomenklatur kementerian ini baru ada dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo.

Kementerian HAM merupakan pemekaran dari Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian HAM ini berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra.

Sebagai Menteri HAM, pria yang menamatkan kursus kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara pada tahun 2011 ini nantinya bakal fokus mengomandoi jalannya nilai-nilai HAM di tanah air, termasuk terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM). Pigai nantinya akan dibantu oleh seorang Wakil Menteri, yakni Mugiyanto yang juga dekat dengan dunia aktivisme HAM.

Natalius Pigai dilantik Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10) pagi. Bersama dengan 53 menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih lainnya, Pigai bersumpah akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, serta menjalankan tugas jabatan dengan menjunjung tinggi etika dan bekerja sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Harta kekayaan

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhirnya tahun 2019, Natalius Pigai memiliki total harta kekayaan sebesar Rp4.370.000.000. Harta tersebut terdiri atas alat transportasi dan mesin, yaitu mobil CRV Jeep Tahun 2011 hasil sendiri senilai Rp300.000.000, harta bergerak lainnya Rp70.000.000, surat berharga Rp2.000.000.000, serta kas dan setara kas Rp2.000.000.000.

Editor: Achmad Zaenal M

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Agus Andrianto yang kini menjadi salah satu menteri dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan merupakan nama tokoh polisi yang baru-baru ini muncul di hadapan publik, setelah kiprah panjangnya selama 35 tahun berkarir di Korps Bhayangkara.

Jenderal bintang tiga kepolisian itu kini telah resmi dilantik oleh Prabowo menjadi menteri bersama puluhan menteri lainnya pada Senin (21/10) pagi. Pria yang mengemban jabatan terakhir sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), otomatis kini telah menjadi seorang purnawirawan.

Saat ini, Agus mengemban tugas yang masih tidak terlalu jauh dengan bidang hukum, yakni menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kementerian yang dipimpin oleh Agus merupakan pecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada era Presiden Ke-7 Joko Widodo.

Pada era lalu, imigrasi dan pemasyarakatan masih berada pada tingkat eselon satu, yakni direktorat jenderal di bawah Kemenkumham. Terlepas dari statusnya yang lalu, Kemenkumham memang sejauh ini lebih disibukkan dengan urusan imigrasi dan pemasyarakatan.

Pemisahan imigrasi yang menangani urusan keimigrasian dan pemasyarakatan yang mengurusi masalah "penjara" memang seyogyanya perlu dilakukan, karena dua bidang strategis itu memiliki kompleksitas permasalahannya masing-masing.

Agus Andrianto yang pernah menangani segudang kasus ketika menjadi polisi, semestinya sudah tak asing dengan kedua urusan tersebut. Terlebih lagi sosoknya yang berlatar belakang reserse, kerap bersinggungan dengan kasus kriminalitas lintas negara maupun di dalam penjara.

Profil Agus

Pria kelahiran Blora, Jawa Tengah, pada 16 Februari 1967 itu merupakan polisi lulusan tahun 1989 dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) atau yang kini dipecah menjadi Akademi Kepolisian (Akpol).

Setelah lulus dan berpangkat perwira pertama, dia pun tercatat langsung ditugaskan di Kepolisian Resor (Polres) Dairi di bawah Kepolisian Daerahnya (Polda) Sumatera Utara. Selama enam tahun pertamanya sebagai polisi muda, dia pun bertugas di Sumatera Utara dengan menjadi Kapolsek Sumbul, Kapolsek Parapat, hingga Kapolsek Percut Seituan.

Pada tahun 1995, dia pun memantapkan keahliannya di bidang kepolisian dengan mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Setelahnya, dia dimutasikan ke Polres Lampung Selatan pada tahun 1997, namun dikembalikan lagi ke daerah Sumatera Utara dengan menjadi Kasat Serse Polrestabes Medan pada tahun 1999.

Setelah mendapat jabatan strategis di salah satu kota besar di Pulau Sumatera itu, ia kemudian memulai karir kepolisiannya dengan ditugaskan di Pulau Jawa, yakni di Polda Jawa Timur.

Karirnya pun terus melesat setelah bertugas di Pulau Jawa, mulai dari menjabat sebagai Wakapolres Tanjung Perak pada tahun 2003 hingga menjadi Kapolres Metro Tangerang pada tahun 2008.

Pada tahun 2011, dia pun mulai ditugaskan di lingkungan Mabes Polri, yakni di Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri), hingga sempat mengemban jabatan strategis dengan menjadi Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri pada 2016.

Namun dengan kiprahnya di Sumatera Utara, dia pada tahun 2017, dikembalikan lagi ke Sumatera Utara dengan menjadi Wakapolda Sumatera Utara sebelum menjadi Kapolda Sumatera Utara setahun setelahnya.

Selama menjadi Kapolda Sumatera Utara, dia pun menangani sejumlah kasus yang menonjol dan menyita perhatian publik. Dari kepemimpinannya itu, dia kemudian dipercaya menjadi Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri pada tahun 2019 dan menjadi Kepala Baresrkim Polri pada tahun 2021.

Kiprah kepolisian

Kinerja Agus sebagai perwira polisi yang menangani kasus-kasus kriminal pun tak luput dari pemberitaan ANTARA. Ketika berkarir di lingkungan Polda Metro Jaya, Agus yang masih berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), menggerebek pabrik penggandaan DVD bajakan berisi film dan lagu di Jakarta Utara, Selasa, 12 Juni 2007.

Pengungkapan kasus pembajakan tersebut menjadi yang terbesar sepanjang tahun 2007. Pasalnya, Agus saat itu mengungkapkan bahwa polisi menyita sekitar 100 ribu keping DVD bajakan, 30 unit mesin pengganda, dan 2.000 master DVD.

"Kasus ini merupakan yang terbesar di Jakarta sepanjang tahun ini. Ini kelas kakap karena omzetnya ratusan juta rupiah sehari," kata Agus saat itu.

Bertahun-tahun setelahnya, Agus lantas menangani kasus besar ketika menjabat sebagai Dirtipidum Bareskim Polri pada tahun 2016. Saat itu, Agus Andrianto duduk di belakang Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto ketika konferensi pers penetapan Gubernur Petahana DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka kasus penistaan agama.

Saat itu, Agus pun menyatakan bahwa Polri memeriksa Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab sebagai ahli agama dalam penyidikan kasus dugaan penistaan agama tersebut. Dia pun menjadi tokoh yang beberapa kali muncul dalam proses kasus hukum Ahok.

Dua tahun setelahnya ketika menjadi Kapolda Sumatera Utara, dia pun mengungkap kasus jaringan jaringan narkoba internasional dari Malaysia ke Indonesia, dan mengamankan enam orang pelaku dengan barang bukti sembilan kilogram narkoba jenis sabu. Dari enam tersangka itu, tiga orang ditembak mati karena mencoba melarikan diri dan melawan petugas.

Dia pun kemudian memperketat pengamanan di jalur laut untuk mencegah penyelundupan narkotika ke wilayah Sumatera Utara, dengan berkoordinasi bersama sejumlah instansi untuk melakukan hal tersebut.

Namun, Agus juga saat itu menangani skandal yang menerpa lingkungan Polda Sumatera Utara. Saat itu, ada perwira polisi Kompol Fah (41) yang menjadi pelaku penembakan terhadap adik iparnya Jumingan, warga Kota Medan, Sumatera Utara.

Lalu kasus yang menjadi salah satu puncak karirnya, ialah menangani kasus pembunuhan Brigadir J dengan tersangka mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo pada tahun 2022. Saat itu, Agus mengatakan kegigihan dari penyidiknya telah berhasil membuat Bharada E mengaku seterang-terangnya terkait kasus yang akhirnya menyeret Sambo sebagai tersangka.

Namun sebelum menangani kasus Sambo, nama Agus Andrianto pun sempat santer diisukan bakal menjadi Kapolri pada tahun 2020 menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis yang kala itu menjelang masa pensiun. Di tahun itu, Agus sedang menjabat sebagai Kabaharkan Polri dengan pangkat bintang tiga.

Namun Presiden Ke-7 Joko Widodo akhirnya melantik Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri menggantikan Idham Azis. Ketika Agus dilantik menjadi Menteri, Listyo pun kini masih menjabat sebagai Kapolri.

Dengan kiprahnya yang kaya dengan pengalaman menangani berbagai kasus signifikan, Agus diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja kementeriannya dalam menangani isu-isu imigrasi dan pemasyarakatan, serta berkontribusi dalam menciptakan sistem yang lebih aman dan efektif bagi masyarakat Indonesia.

Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Yusril Ihza Mahendra ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Ini merupakan kementerian baru yang dipecah sebelumnya dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Yusril Ihza Mahendra merupakan pria asal Kepulauan Bangka Belitung. Berikut detikSumbagsel telah merangkum profil dan Riwayat karier Yusril Ihza Mahendra.

Profil Singkat Yusril Ihza Mahendra

Dilansir dari IHZA&IHZA Law Firm yang merupakan firma hukum yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra, Yusril Ihza Mahendra lahir pada tanggal 5 Februari 1956 di Lalang, Manggar, Belitung Timur. pria kelahiran Belitung Timur ini mendapat gelar Datuak Maharajo Palindung.

Anak ke 6 dari 11 bersaudara dari pasangan Idris bin Haji Zainal Abidin dan Nursiha Binti Jama Sandon. Pada 17 Juli 1998 di Jakarta ia bersama koleganya mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril ditunjuk menjadi Ketua Umum.

Yusril terpilih kembali sebagai Ketua Umum PBB di Muktamar IV pada 26 April 2015, serta Mukmatamar ke-V di Tanjungpandan, Belitung tahun 2020.

Istana Presiden bukanlah tempat yang baru untuk Yusril Ihza Mahendra. Ia telah tiga kali menempati jabatan menteri dalam kabinet pemerintahan Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada Kabinet Persatuan Nasional (Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarno Putri), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Gotong Royong (Megawati Soekarno Putri-Hamzah Haz) dan terakhir sebagai Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu (Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla).

Selain bidang politik Yusril juga aktif dalam berbagai kegiatan di tingkat Internasional seperti ASEAN, sidang AALCO, Konferensi Internasional tentang tsunami, Koferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika, pernah memimpin beberapa kali delegasi Indonesia dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lain sebagainya.

Ia juga pernah menjabat sebagai Presiden dari Asian-African Legal Consultative Organization yang bermarkas di New Delhi, India. Yusril Ihza Mahendra bukan hanya aktif dan banyak organisasi dan pergerakan nasional dan internasional, ia juga merupakan seorang akademisi.

Dilansir dari laman UI, Yusril Ihza Mahendra merupakan seorang advokat dan akademisi di bidang tata negara. Ia juga mengemban amanah menjadi pengajar di Fakultas Hukum UI.

Riwayat Pendidikan

Sebagai seorang yang pernah menteri tentunya riwayat pendidikan Yusril Ihza Mahendra tidak perlu dipertanyakan. Yusril sendiri adalah alumni dari Universitas Indonesia tempatnya kini mengajar.

• SMA Perguruan Islam Belitung
• Sarjana Hukum Tata Negara Universitas Indonesia
• Sarjana Filsafat Universitas Indonesia
• S2 dan S3 Program Pascasarjana Filsafat FIB UI
• Program Pascasarjana Filsafat di University of The Punjab Lahore, Pakistan
• Doctor of Philosophy dalam Ilmu Politik Universiti Sains Malaysia di Penang, Malaysia
• Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia

Riwayat Karier

• Ketua Umum PBB
• Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia
• Menteri Sekretaris Negara
• Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada Kabinet Persatuan Nasional
• Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Gotong Royong

Itulah profil Yusril Ihza Mahendra, pria yang berasal dari Bangka Belitung yang ditugaskan menjadi Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Artikel ini ditulis oleh Muhammad Febrianputra Jastin, peserta program Magang Merdeka Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Video: Bukan Bebas, Menko Yusril Tegaskan Mary Jane Dipindahkan ke Filipina

Video: Bukan Bebas, Menko Yusril Tegaskan Mary Jane Dipindahkan ke Filipina

Jakarta (ANTARA) - Perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2024 yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi menjadi panggung sempurna bagi Yusril Ihza Mahendra untuk mendemonstrasikan kebolehannya selaku seorang pakar hukum.

Kala itu, Yusril mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum 02 yang bertugas untuk mempertahankan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Yusril menghadapi permohonan yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Kedua pasangan tersebut menggugat keabsahan kemenangan Prabowo-Gibran.

Berbagai argumen, bantahan, dan strategi yang diorkestrasi oleh Yusril berbuah manis, yakni keberhasilan timnya mempertahankan keabsahan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024.

Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata kepiawaian Yusril. Sukses besar ini ikut mengantar pakar hukum ini menempati singgasana baru, yakni Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Sebuah kementerian yang baru tercipta pada Kabinet Merah Putih—nama kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Kalau ditanya kepada saya apakah siap melaksanakan tugas-tugas yang mungkin akan diserahkan, yaitu menangani masalah-masalah hukum, pembangunan hukum, penegakan hukum, insya Allah saya akan menjalankan tugas-tugas itu,” ucap Yusril.

Penulis pidato Soeharto

Sosok kelahiran Belitung Timur, Bangka Belitung, ini memiliki karier politik yang pasang surut. Berangkat dari kariernya sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yusril yang aktif berorganisasi itu berhasil membangun jembatan yang membawanya ke kancah perpolitikan nasional.

Yusril mendapat panggilan untuk bekerja di Sekretariat Negara, yang kala itu dinakhodai oleh Moerdiono, dan bertugas untuk menyiapkan naskah-naskah Kepresidenan. Naskah-naskah tersebut meliputi surat-menyurat hingga pidato Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto.

Sebagaimana yang Yusril tuangkan dalam blog pribadinya, salah satu naskah yang ia tulis merupakan naskah pernyataan berhenti Presiden Soeharto dari jabatannya, tanggal 21 Mei 1998.

“(Naskah itu) dibacakan oleh Presiden Soeharto di hadapan umum, di Istana Negara, pada tanggal 21 Mei 1998. Saya sendiri ada di situ, sebagai saksi sejarah dari peristiwa ketatanegaraan yang langka terjadi di negara kita,” demikian Yusril tuangkan dalam tulisannya.

Sejak saat itu, karier politiknya pun menanjak. Yusril mendirikan partai politik, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), bersama para reformis muslim. Pada 1998–2005, Yusril menjabat sebagai Ketua Umum PBB dan berhasil mengantar partai tersebut untuk mendulang suara sebesar 2,84 persen dan menempatkan 13 wakilnya di parlemen.

Lebih lanjut, dalam pemilihan presiden di Sidang MPR RI pada Oktober 1999, Yusril memperhitungkan bahwa ia bisa mendulang 232 suara di MPR, sementara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendapatkan 306 suara dan Ketua Dewan Penasihat PKB Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 185 suara.

Meski peluang Yusril terbuka untuk menggantikan Presiden Ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie, koalisi Poros Tengah yang terdiri atas PBB, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Golkar mengusung Abdurrahman Wahid dari PKB. Gus Dur pun terpilih menjadi Presiden Ke-4 Republik Indonesia.

Dalam periode kepresidenan Gus Dur, Yusril dipercaya untuk mengemban jabatan sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan Indonesia. Sepak terjangnya sebagai menteri berlanjut pada masa kepresidenan Megawati Soekarnoputri, yakni selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.

Yusril sempat menjadi Menteri Sekretaris Negara Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu—nama kabinet pemerintahan Presiden Ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono—meski hanya seumur jagung, yakni 21 Oktober 2004–9 Mei 2007, akibat terjadi perombakan kabinet.

Kembali ke pemerintahan

Setelah nyaris dua dekade tak menjadi bagian langsung dari pembuat regulasi, kini Yusril memperoleh kepercayaan untuk mengemban tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Dengan demikian, Yusril bertanggung jawab untuk mewujudkan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 dengan menjalankan delapan misi yang disebut Astacita.

Sesuai dengan namanya, Astacita terdiri atas delapan pokok haluan yang akan dijalankan oleh Prabowo-Gibran bersama kabinetnya selama periode kepemimpinannya.

Sejumlah misi Astacita memuat ambisi Prabowo-Gibran untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia; memperkuat kesetaraan gender, penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; serta memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Berbagai misi tersebut begitu lekat dengan bidang-bidang yang menjadi cakupan Yusril sebagai seorang menteri koordinator, terutama permasalahan hak asasi manusia.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa sedikitnya terdapat empat RUU yang harus diperjuangkan, yakni RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), RUU Masyarakat Adat, revisi UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan ratifikasi protokol opsional konvensi menentang penyiksaan (OPCAT).

Penuntasan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi juga merupakan salah satu RUU yang dinanti-nanti oleh para pejuang HAM. Adapun kendala utama yang dihadapi oleh RUU KKR adalah belum adanya urgensi dan dukungan politik bagi keberadaan UU KKR dan pembentukan KKR.

Padahal, RUU KKR dapat memberi landasan hukum dan kebijakan yang lebih substantif bagi upaya-upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Atnike juga meyakini UU KKR dapat memperkuat kelembagaan dan dukungan sumber daya bagi upaya-upaya pemenuhan hak-hak korban.

Di sisi lain, Yusril juga harus menemukan jalan keluar untuk menuntaskan permasalahan keimigrasian guna menyaring warga negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia.

Berbagai Kantor Imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, acapkali berhadapan dengan WNA bermasalah. Permasalahan yang dihadapi pun bervariasi, baik keterlibatan WNA dalam praktik prostitusi, WNA yang mendirikan perusahaan fiktif, WNA yang melebihi izin tinggal, hingga WNA yang berjualan obat-obatan terlarang.

Tantangan di bidang Pemasyarakatan pun tak kalah pelik. Dengung RUU Narkotika begitu jarang terdengar, padahal sempat menjadi sorotan publik setelah kebakaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, Banten pada September 2021. Sebanyak 49 warga binaan pemasyarakatan (WBP) menjadi korban dari tragedi tersebut.

Sebagaimana hasil penelitian Institute for Criminal Justice Reform, jumlah WBP yang melebihi kapasitas lapas akan berdampak pada upaya pengawasan, perawatan, dan juga evakuasi cepat apabila lapas mengalami kondisi darurat, sebagaimana yang terjadi di Lapas Tangerang.

Oleh karena itu, penting bagi Yusril untuk melakukan evaluasi hukum pidana guna mengatasi permasalahan yang terjadi di lapas.

Mengemban tugas sebagai orkestrator teranyar di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan, Yusril dihadapi oleh berbagai tantangan dan pekerjaan rumah yang harus ia tuntaskan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Yusril harus gesit, lantaran 5 tahun bukan waktu yang lama untuk menuntaskan berbagai permasalahan tersebut dan mewujudkan reformasi hukum sebagaimana yang dicita-citakan oleh Prabowo dan Gibran.

Selamat bekerja, Yusril Ihza Mahendra.

Editor: Achmad Zaenal M

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Supratman Andi Atgas menjadi Menteri Hukum dalam Kabinet Merah Putih bentukannya pada Minggu (20/10/2024) malam.

Jabatan baru Supratman secara nomenklatur akan lebih sempit cakupannya. Hal tersebut karena Kementerian Hukum merupakan pecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Supratman adalah Menkumham pada era pemerintahan Jokowi. Posisi tersebut dia jabat pada Agustus - Oktober 2024, atau jelang Jokowi lengser.

Supratman Andi Agtas bukanlah orang baru di lingkungan Prabowo. Dia mengawali karier politiknya dengan bergabung bersama Partai Gerindra dan menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024).

Mengutip dari beragam sumber, pria kelahiran Soppeng, Sulawesi Selatan pada 28 September 1969 ini merupakan akademisi, advokat, dan politikus Indonesia. Supratman mengawali jenjang pendidikan di SDN 1 Soppeng pada 1976-1982. Selanjutnya SMP Don Bosco Tolitoli pada 1982-1985 dan SMAN 1 Tolitoli tahun 1985-1988.

Supratman kemudian melanjutkan studinya ke jenjang strata satu (S1) Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar pada 1988-1993. Selanjutnya, dia menempuh jenjang magister atau S2 pada bidang Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar tahun 1993-1996, dan S3 Ilmu Hukum di UMI Makassar pada 2010-2016.

Supratman kemudian mengawali kariernya sebagai pengacara di Sulawesi Tengah. Kemudian, dia beralih menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Tadulako (Untad), Palu, Sulawesi Tengah dan mengabdi selama 14 tahun pada 1998-2012.

Selama mengabdi di Untad, Supratman juga merangkap menjadi Komisaris di Citra Nuansa Elok (2004-2012). Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Palu pada 2005-2012.

Di bidang politik, Supratman mengawali sepak terjangnya dengan menjadi Anggota Komisi III bidang Hukum, HAM, dan Keamanan DPR RI pada 2014-2018. Dirinya kemudian beralih ke Komisi VI bidang Industri, Investasi, dan Persaingan Usaha DPR RI pada 2018-2019 dan 2019-2024.

Selain itu, Supratman juga pernah menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI selama dua periode yakni 2016-2019 dan 2019-2024.

Beberapa kontribusinya selama menjadi anggota DPR mencakup keterlibatannya dalam panitia kerja dan panitia khusus yang membahas berbagai undang-undang penting, seperti Revisi UU MD3, RUU Pemilu, Pansus Hak Angket KPK, Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara, dan RUU Siber.

Jelang berakhirnya masa jabatan sebagai wakil rakyat, Supratman kemudian dilantik menjadi Menkumham pada 19 Agustus 2024. Dirinya menggantikan Yasonna Laoly yang terkena reshuffle kabinet jilid terakhir Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.