Komisi XIII DPR akan memanggil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai dalam rangkaian agenda rapat yang akan mulai efektif pada pekan depan.

Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya mengatakan rapat salah satunya akan membahas usulan Pigai terkait anggaran Rp20 triliun untuk Kementerian HAM.

"Menteri HAM kita akan undang hari Senin. Nanti kita tanya sama Pak (Natalius). Ya bisa jadi kita tanya. Nanti titipan teman-teman kita tanya," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).

Willy menilai usulan tersebut bukan tidak mungkin untuk disetujui. Ia meyakini Menteri HAM punya pertimbangan dengan mengusulkan kenaikan anggaran dari sekitar Rp60 miliar menjadi Rp20 triliun.

Menurut Willy, HAM merupakan spirit fundamental dalam bernegara. Sebab, di dalamnya mencakup kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, termasuk di antaranya makan bergizi hingga memiliki tempat tinggal.

"Fundamental right itu yang harus kita lihat kan, bukan hanya masalah sipol (hak-hak sipil dan politik) ya, tapi juga ekosob (ekonomi, sosial, budaya). Kalau itu masuk sipol dan ekosob, itu sangat worth it, Rp20 triliun itu," katanya.

Namun, Willy mengatakan pihaknya belum dapat memastikan sikap DPR terkait usulan tersebut. Ia mengaku akan mengkaji terlebih dahulu, termasuk program kerja yang akan dilakukan dengan jumlah itu.

"Kita tunggu aja, dan kita husnuzon saja, apa yang akan menjadi kebutuhan beliau, toh kementeriannya sudah ada sendiri," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua DPR, Adies Kadir mengatakan pihaknya akan mengkaji usulan anggaran Rp20 triliun dari Menteri Hak Asasi Manusia (Menteri HAM) Natalius Pigai.

Menurut Adies, pihaknya belum bisa memutuskan usulan yang disampaikan Pigai karena belum melihat rinciannya, terutama apakah jumlah itu masuk akal atau tidak.

"Kita belum lihat apa-apa saja yang diajukan dari 60 ke 20 triliun, nanti kita akan lihat apakah masuk akal atau tidaknya. Kita akan lihat," kata Adies.

Adies menjelaskan bahwa usulan itu baru akan dikaji pada 2025 mendatang dan jika disetujui baru akan berlaku untuk 2026. Sebab, alokasi anggaran untuk 2025 telah disahkan DPR sebelumnya.

"Kalau anggaran 2024 untuk anggaran 2025 kan sudah selesai dibahas kemarin, jadi pembahasannya pasti 2025 dimulai, kalau enggak salah sekitar bulan April," ujarnya.

Nantinya, pembahasan tersebut akan melibatkan Kementerian Keuangan. Mereka, kata Adies, akan melihat apakah usulan tersebut bisa ditopang oleh APBN sesuai kebutuhan lembaga dan kementerian lain.

"Kementerian lama saja kemarin anggarannya kan masih ada yang kurang, ada yang minta penambahan. Nah belum lagi ada kementerian baru," katanya.

Namun, menurut Adies, semua usulan anggaran kementerian bisa saja disetujui selagi hal itu masuk akal tinggal disesuaikan dengan kemampuan APBN. Hanya saja, Adies turu menyoroti sejumlah lembaga yang permintaannya tak bisa dipenuhi karena beban APBN tak sanggup memenuhinya.

"Demikian juga tunjangan aparat hukum seperti kemarin Hakim. Hakim kan ada empat peradilan, militer, agama, umum, dan tata usaha negara. Mestinya kan itu juga diperhatikan. Kalau kita mau ikutin pasti kenaikannya akan tinggi juga," katanya.

Natalius Pigai mengaku punya segudang rencana program yang bakal dia kembangkan, termasuk di antaranya mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) di Indonesia yang menjadi pertama dan satu-satunya di dunia.

Menurutnya, Unham akan memberi kontribusi penting bagi penguatan HAM di Indonesia. Mantan Komisioner Komnas HAM itu mengaku ingin memperkuat perlindungan HAM. Menurutnya, dengan anggaran yang hanya mencapai Rp64 miliar menurutnya tidak cukup.

"Saya mau mendirikan Unham, Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, pusat laboratorium HAM di situ, pusat studi HAM di situ, itu anggarannya berapa itu yang saya butuh, itu akan satu-satunya di dunia lho," katanya kepada wartawan, seperti dikutip detikcom, Selasa (22/10).

Menteri HAM Natalius Pigai berharap agar anggaran kementerian yang baru dibentuk di rezim Prabowo Subianto itu bisa mencapai Rp20 triliun.

Alasannya, Pigai punya segudang rencana program yang bakal dia kembangkan, termasuk di antaranya mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) di Indonesia yang menjadi pertama dan satu-satunya di dunia.

Menurutnya, Unham akan memberi kontribusi penting bagi penguatan HAM di Indonesia.

"Saya mau mendirikan Unham, Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, pusat laboratorium HAM di situ, pusat studi HAM di situ, itu anggarannya berapa itu yang saya butuh, itu akan satu-satunya di dunia lho," katanya kepada wartawan, seperti dikutip detikcom, Selasa (22/10).

Mantan Komisioner Komnas HAM itu mengatakan akan memperkuat perlindungan HAM. Dia ingin kebutuhan HAM warga terpenuhi. Namun dengan anggaran yang hanya mencapai Rp64 miliar menurutnya tidak cukup.

"Anggaran yang ada kan Rp 64 miliar ya, anggaran yang dikasih ini, mereka berpikir Kementerian HAM hanya mengawasi pekerjaan-pekerjaan pemerintah, tidak," kata Pigai.

"Kementerian HAM itu pembangunan hak asasi manusia. Sesuai dengan amanat konstitusi salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan HAM, kebutuhan akan sandang, pangan dan papan," tambahnya.

Piga juga menjamin Kementerian HAM terlibat langsung dalam eksekusi program-program pemerintah. Dia mengatakan pihaknya ingin memastikan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat bisa dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai HAM.

"Pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah, nanti kita memberikan dukungan dari sisi hak asasi manusianya, supaya apa? Kalau kami tidak mantau program ini belum tentu bisa jalan, karena ini hak rakyat untuk mendapatkan perumahan, karena kami bagian dari pemerintah kita ikut mendorong," jelas dia.

"Kami menjalankan audit hak asasi manusia, kabupaten kota, provinsi dan pusat dan kementerian lembaga. Kita meminta semua membuat, misalnya, ketika memasukkan program itu harus berdasarkan nilai-nilai HAM, bagaimana implementasinya udah dimasukkan atau belum kan kami harus audit," sambungnya.

Pigai menyadari Kementerian HAM merupakan institusi baru. Namun ia mengklaim sudah mempelajari program yang sebelumnya ada di bawah Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM. Dia menyebut sudah ada rancangan program selama setahun ke depan untuk dieksekusi.

"Saya rancang program untuk satu tahun ke depan, contoh tentang penghormatan. Saya melihat instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional yang perlu diperkuat, mana yang perlu diadopsi, mana yang perlu ditindaklanjuti dan lain sebagainya, itu dari sisi instrumen hukum," kata Natalius.

Baca berita lengkapnya di sini.

Menteri HAM Natalius Pigai sempat menyampaikan harapan agar anggaran kementeriannya mencapai Rp 20 triliun. Pigai punya alasan sendiri mengapa anggaran besar dibutuhkan oleh pihaknya.

Pigai awalnya menjelaskan dirinya sudah punya pengalaman bekerja di bidang HAM. Dia pun mengaku tak punya persiapan khusus menjelang sidang kabinet paripurna perdana bersama Presiden Prabowo Subianto hari ini.

"Persiapan saya ini kan orang yang kerja di HAM, jadi nggak sesuatu, sebenarnya, hal baru bagi saya, itu normal aja semuanya. Dari pribadi saya pemahaman secara utuh boleh dikatakan sangat sempurna memahami HAM saya ya, artinya dalam konteks klaster HAM saya paham itu," kata Natalius kepada wartawan, Selasa (22/10/2024).

Pigai menyadari Kementerian HAM merupakan institusi baru. Pigai mengatakan sudah menggelar rapat dengan jajaran Kementerian HAM setelah dilantik.

"Kalaupun ada sidang kabinet perdana, saya sudah persiapkan juga sudah. Saya begitu masuk kemarin itu langsung melanjutkan dengan rapat. Ini kan kantor baru dan saya punya pengalaman," tutur dia.

Pigai mengatakan sudah mempelajari program yang sebelumnya ada di bawah Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM. Dia menyebut sudah ada rancangan program selama setahun ke depan untuk dieksekusi oleh pihaknya.

"Saya rancang program untuk satu tahun ke depan, contoh tentang penghormatan. Saya melihat instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional yang perlu diperkuat, mana yang perlu diadopsi, mana yang perlu ditindaklanjuti dan lain sebagainya, itu dari sisi instrumen hukum," kata Natalius.

Pigai juga mengatakan pihaknya akan memperkuat perlindungan HAM. Dia ingin kebutuhan HAM warga terpenuhi.

"Anggaran yang ada kan Rp 64 miliar ya, anggaran yang dikasih ini mereka berpikir Kementerian HAM hanya mengawasi pekerjaan-pekerjaan pemerintah, tidak, Kementerian HAM itu pembangunan hak asasi manusia. Sesuai dengan amanat konstitusi salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan HAM, kebutuhan akan sandang, pangan dan papan," kata Natalius.

Mantan Komisioner Komnas HAM itu juga menyampaikan ide pendirian Universitas Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, Unham akan memberi kontribusi penting bagi penguatan HAM di Indonesia.

"Saya mau mendirikan Unham, Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, pusat laboratorium HAM di situ, pusat studi HAM di situ, itu anggarannya berapa itu yang saya butuh, itu akan satu-satunya di dunia lho," katanya.

Piga juga menjamin Kementerian HAM terlibat langsung dalam eksekusi program-program pemerintah. Dia mengatakan pihaknya ingin memastikan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat bisa dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai HAM.

"Bagaimana Kementerian HAM itu berpartisipasi di dalam memberikan spirit nilai-nilai hak asasi manusia dalam program pemerintah, makan siang bergizi, kan kita yang nanti ikut itu. Terus pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah, nanti kita memberikan dukungan dari sisi hak asasi manusianya, supaya apa? Kalau kami tidak mantau program ini belum tentu bisa jalan, karena ini hak rakyat untuk mendapatkan perumahan, karena kami bagian dari pemerintah kita ikut mendorong," jelas dia.

"Kami menjalankan audit hak asasi manusia, kabupaten kota, provinsi dan pusat dan kementerian lembaga. Kita meminta semua membuat, misalnya, ketika memasukkan program itu harus berdasarkan nilai-nilai HAM, bagaimana implementasinya udah dimasukkan atau belum kan kami harus audit," sambungnya.

Simak Video: Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Kementerian Rp 20 Triliun

[Gambas:Video 20detik]

Pigai juga akan membuat program sosialisasi dan kesadaran HAM di tingkat desa. Menurutnya, ada 79 ribu desa yang akan membuat program sadar HAM dengan personel 20 orang.

"Saya punya program salah satunya adalah sadar HAM, programnya itu langsung kita turunkan program sosialisasi dan kesadaran HAM di 79 ribu desa di seluruh Indonesia, yang kita targetkan adalah bagaimana membangun manusia dijiwai oleh nilai hak asasi manusia, keadilan perdamaian. Target kami diutamakan usia 15 tahun ke bawah," tutur Natalius.

Atas dasar itu, Pigai berharap Kementerian HAM mendapat anggaran Rp 20 triliun. Dia ingin membumikan hak asasi di Indonesia sehingga bisa dilihat langsung oleh dunia.

"Oleh karena itu saya meminta 20 triliun itu sebenarnya untuk saya membumikan hak asasi manusia di seluruh Indonesia dengan program-program yang sebenarnya kita bisa berdiri tegak lurus di dunia internasional," kata dia.

Simak Video: Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Kementerian Rp 20 Triliun

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta anggaran kementeriannya dirombak, dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun. Dengan begitu, pembangunan HAM bisa maksimal sesuai visi Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pidato penyambutan di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024), Pigai yang didampingi Wamen HAM Mugiyanto Sipin menceritakan dirinya pernah jadi tukang parkir, pegawai honorer, dan PNS, staf khusus menteri hingga pimpinan Komnas HAM.

"Dan hari ini menjadi menteri," kata Pigai disambut tepuk tangan hadirin.

Pigai lalu bicara urgensi kementerian HAM dan aspek-aspeknya. Menurut dia, pembangunan HAM meliputi fisik dan non fisik. Karena itu tidak bisa diberikan anggaran kecil.

"Kenapa presiden mau bikin kementerian HAM. Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi, rombak itu anggaran. Rombak itu, dari 20 triliun cuma 40 miliar nggak bisa. Tidak tercapai cita-cita dan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sekian dan terima kasih," katanya disambut tepuk tangan.

Dalam wawancara usai pidato, Pigai menegaskan kementeriannya akan melakukan pembangunan HAM, baik fisik dan non fisik.

"Saya sudah sampaikan ya, tolong tulis tidak boleh edit-edit supaya Ibu Menteri bisa membaca dan Kepala Bappenas bisa baca. Sudah ngomong saya, karena saya pegawai negeri jadi tahu teknik untuk masuk-masuk," jelasnya.

Kira-kira butuh anggaran berapa, Pak?

"Kalau negara punya kemampuan, saya maunya di atas 20 triliun. Dan Pigai bisa bangun. Jangan anggap saya remeh, saya ini orang pekerja lapangan di HAM," kata Pigai dilansir detikNews.

"Bisa kalau negara punya anggaran, saya maunya 20 triliun," tambahnya.

Video: Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Kementerian Rp 20 Triliun

Video: Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Kementerian Rp 20 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengoreksi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra yang menyebut peristiwa 1998 yang disebut bukan pelanggaran HAM berat.

Yusril menyebut tragedi 1998 bukan pelanggaran HAM berat karena tak ada genosida yang terjadi pada tahun Presiden Soeharto lengser itu.

Namun, Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan, pelanggaran HAM berat tak hanya meliputi genosida.

Sebab, hal yang dapat dikategorikan pelanggaran HAM berat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Dalam pasal 7, tertera dengan jelas, pelanggaran HAM berat dibagi menjadi dua kategori.

"Satu genosida, satunya kejahatan kemanusiaan," ujar Anis kepada Kompas.com melalui pesan suara, Rabu (23/10/2024).

Anis menjelaskan, kejahatan genosida ditafsirkan sebagai penghilangan satu kelompok yang biasanya terjadi alam situasi perang.

Sedangkan kategori kedua yakni kejahatan kemanusiaan juga telah dijelaskan pada pasal 9 UU 26/2000.

"Minimal ada tiga unsur, satu adanya serangan yang sistematis atau meluas gitu ya, yang kedua terhadap penduduk sipil, yang ketiga itu berupa pembunuhan perkosaan, perbudakan seksual penghilangan paksa penderitaan fisik dan lain-lain," imbuhnya.

Anis pun memastikan, tiga unsur tersebut terjadi pada peristiwa Mei 1998 berdasarkan penyelidikan Komnas HAM yang dilakukan 2003.

Komnas HAM juga telah menyimpulkan peristiwa Mei 98 sebagai pelanggaran HAM berat dan sudah disampaikan kepada Kejaksaan Agung.

"Tetapi kan Kejaksaan Agung belum menindaklanjuti," kata Anis.

Jadi hingga saat ini, kata dia, peristiwa Mei 1998 masih disebut sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat berdasarkan penyelidikan Komnas HAM.

Anis mengatakan, jika ingin menyebut peristiwa Mei 98 bukan pelanggaran HAM berat, hal itu harus dibuktikan di pengadilan HAM.

"Apakah ini terbukti pelanggaran HAM berat atau tidak ada tahun jawab komando dibuktikan perbuatannya dan lain sebagainya, jadi kalau Komnas HAM sudah menetapkan ya artinya itu adalah pelanggaran HAM berat berdasarkan penyelidikan," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai kementerian yang merupakan pemecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) juga menjalankan tugas yang selama ini dijalankan oleh Kemenkumham.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto membagi tiga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM); dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kemudian, Prabowo menunjuk dan melantik Natalius Pigai sebagai Menteri HAM. Lalu, Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum, dan Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Lantaran Kemenkumham dibagi menjadi tiga kementerian, pembagian tugasnya juga terbagi tiga.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri HAM menjalankan segala urusan di bidang HAM yang dijalankan Kemenkumham.

Hal itu termaktub dalam Pasal 6 Perpres 139/2024 yang berbunyi, "Menteri Hak Asasi Manusia pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 memimpin dan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

Sementara itu, berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2023, Kemenkumham mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kemudian, Pasal 5 Perpres 18/2023 disebutkan bahwa Kemenkumham memiliki 11 fungsi di bidang hukum, HAM, keimigrasian, pemasyarakatan hingga kekayaan intelektual.

Berikut bunyi Pasal 5 Perpres 18/2023, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
6. pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
9. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden".

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya Kemenkumham memiliki enam Direktorat Jenderal (Ditjen), yakni Ditjen Peraturan Perundang-undangan (PP), Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi, Ditjen Kekayaan Intelektual (KI), dan Ditjen Hak Asasi Manusia (HAM).

Kemudian, ada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

Jika berdasarkan Perpres 18/2023, maka Kementerian HAM dipastikan akan membawahi Ditjen HAM.

Berbeda dengan Komnas HAM

Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dari Komisi Nasional (Komnas) HAM.
Dia mengatakan, Kementerian HAM bertugas untuk membangun dan membuat kebijakan terkait HAM.

"Kementerian HAM adalah Kementerian yang melaksanakan pembangunan hak asasi manusia. Ya, ini agak berbeda, lain dengan Komnas HAM, Komnas HAM mengawasi pembangunan HAM," kata Pigai dalam Serah Terima Jabatan (Sertijab) pada Senin (21/10/2024).

Pigai lantas menyebut, ada tiga tugas pemerintah terkait HAM berdasarkan konstitusi. Pertama, penyelamatan HAM melalui regulasi. Kedua, melindungi warga negara. Ketiga, memenuhi kebutuhan warga negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto membagi tiga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM); dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kemudian menunjuk dan melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum. Lalu, Natalius Pigai sebagai Menteri HAM, dan Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Oleh karenanya terbagi menjadi tiga kementerian, maka tugas dan fungsi Kemenkumham juga dibagi kepada ketiga kementerian tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri Hukum akan menjalankan segala urusan di bidang hukum yang dijalankan Kemenkumham.

Hanya saja, dalam Pasal 5 Perpres 139/2024 disebutkan bahwa Menteri Hukum tidak menangani urusan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan.

Berikut bunyi Pasal 5 Perpres 139/2024 yang diteken Prabowo pada 21 Oktober 2024, "Menteri Hukum pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 13 memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kecuali suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarajatan yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang hukum”.

Sementara itu, berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2023, Kemenkumham mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kemudian, Pasal 5 Perpres 18/2023 disebutkan bahwa Kemenkumham memiliki 11 fungsi di bidang hukum, HAM, keimigrasian, pemasyarakatan hingga kekayaan intelektual.

Berikut bunyi Pasal 5 Perpres 18/2023, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
6. pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
9. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden".

Membawahi 3 Ditjen

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sudah mengatakan bahwa kementeriannya hanya akan membawahi tiga Direktorat Jenderal (Ditjen) yang dulunya berada di bawah Kemenkumham.

Ketiganya adalah Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Ditjen Peraturan Perundang-undangan (PP), dan Ditjen Kekayaan Intelektual (KI).

"Kementerian Hukum akan lebih fokus kepada tiga Direktorat Jenderal, yakni Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Perundang-undangan, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2024).

Untuk diketahui, berdasarkan Perpres 18/2023, ada enam Ditjen di bawah Kemenkumham. Antara lain, Ditjen PP, Ditjen AHU, Ditjen KI, Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi, dan Ditjen HAM.

Selain itu, ada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri HAM Natalius Pigai viral dengan pernyataannya yang meminta anggaran di kementeriannya jadi Rp20 Triliun.

Video Natalius Pigai yang mengatakan jika kemerintannya butuh Rp20 Triliun tersebut viral dan jadi perbincangan di media sosial.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 Triliun," kata Natalius ketika ditanya soal anggaran oleh wartawan.

Menurutnya, Rp20 Triliun menjadi angka yang pas agar pembangunan di bidang HAM dapat maksimal.

Sementara saat ini, Kementerian HAM mendapatkan anggaran Rp64 Miliar dan jauh dari apa yang diharapkan Natalius Pigai.

Profil Natalius Pigai

Dilansir dari Antaranews, Natalius Pigai erasal dari Papua Tengah. Ia merupakan sosok yang dikenal kritis dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Natalius pernah menjabat sebagai anggota Komnas HAM pada periode 2012-2017, di mana dia aktif menyuarakan isu-isu penting terkait hak-hak masyarakat Papua.

Lahir dan dibesarkan di daerah Paniai, Papua Tengah, Natalius memiliki dua saudara laki-laki yang bernama Yulius Pigai dan Hengky Pigai.

Natalius menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pemerintah Masyarakat Desa di Yogyakarta, di mana dia berhasil meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintah (S.I.P.).

Selain pendidikan formal, dia juga memperkaya pengetahuannya melalui berbagai pendidikan non-formal.

Pada tahun 2003, dia mengikuti pendidikan statistika di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2005 dan menyelesaikan pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara periode 2010 hingga 2011.

Natalius mengawali karir profesionalnya sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Ir Alhilal Hamdi dan Yacob Nuwa Wea) dari tahun 1999 hingga 2004.

Selama periode tersebut dia dipercaya untuk menjadi moderator dialog interaktif di TVRI yang membahas isu-isu politik dan pemerintahan dari tahun 2006 hingga 2008.

Dia juga pernah menjabat sebagai Konsultan Deputi Pengawasan BRR Aceh-Nias dan tim asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di bawah Prof. Dr. Djohermansyah Johan tahun 2010 hingga 2012.

Sebagai Putra Papua, Natalius Pigai juga diketahui sangat aktif di berbagai lembaga swadaya masyarakat, di antaranya Yayasan Sejati yang fokus pada hak-hak kelompok terpinggir di Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh antara tahun 1999 hingga 2002.

Dia juga pernah menjadi staf peneliti di Graha Budaya Indonesia-Jepang (1998-2001) dan staf Yayasan Cindelaras yang berkomitmen dalam pengembangan kearifan lokal serta perjuangan hak-hak petani.

Konten Premium

Kepemilikan Terbaru BlackRock, Goldman Sachs Cs di Saham ADRO Usai IPO Adaro Andalan (AADI)

Lo Kheng Hong Jadi Investor Individu Terbesar Ketiga Saham Bank CIMB Niaga (BNGA)

Harga Buyback Naik Rp329.000 hingga Minggu (8/12), Pembeli Emas Antam Lebaran & 10 Tahun Cuan

Dapatkan konten-konten eksklusif dari Bisnis.com dengan cara bergabung di BisnisID.Masuk / DaftarLihat lainnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai kementerian yang merupakan pemecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) juga menjalankan tugas yang selama ini dijalankan oleh Kemenkumham.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto membagi tiga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM); dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kemudian, Prabowo menunjuk dan melantik Natalius Pigai sebagai Menteri HAM. Lalu, Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum, dan Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Lantaran Kemenkumham dibagi menjadi tiga kementerian, pembagian tugasnya juga terbagi tiga.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri HAM menjalankan segala urusan di bidang HAM yang dijalankan Kemenkumham.

Hal itu termaktub dalam Pasal 6 Perpres 139/2024 yang berbunyi, "Menteri Hak Asasi Manusia pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 memimpin dan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

Sementara itu, berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2023, Kemenkumham mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kemudian, Pasal 5 Perpres 18/2023 disebutkan bahwa Kemenkumham memiliki 11 fungsi di bidang hukum, HAM, keimigrasian, pemasyarakatan hingga kekayaan intelektual.

Berikut bunyi Pasal 5 Perpres 18/2023, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
6. pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
9. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden".

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya Kemenkumham memiliki enam Direktorat Jenderal (Ditjen), yakni Ditjen Peraturan Perundang-undangan (PP), Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi, Ditjen Kekayaan Intelektual (KI), dan Ditjen Hak Asasi Manusia (HAM).

Kemudian, ada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

Jika berdasarkan Perpres 18/2023, maka Kementerian HAM dipastikan akan membawahi Ditjen HAM.

Berbeda dengan Komnas HAM

Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dari Komisi Nasional (Komnas) HAM.
Dia mengatakan, Kementerian HAM bertugas untuk membangun dan membuat kebijakan terkait HAM.

"Kementerian HAM adalah Kementerian yang melaksanakan pembangunan hak asasi manusia. Ya, ini agak berbeda, lain dengan Komnas HAM, Komnas HAM mengawasi pembangunan HAM," kata Pigai dalam Serah Terima Jabatan (Sertijab) pada Senin (21/10/2024).

Pigai lantas menyebut, ada tiga tugas pemerintah terkait HAM berdasarkan konstitusi. Pertama, penyelamatan HAM melalui regulasi. Kedua, melindungi warga negara. Ketiga, memenuhi kebutuhan warga negara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meyakini bahwa akan ada penambahan anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya dalam rangka pembangunan HAM di Indonesia, secara fisik maupun nonfisik.

Pigai yang ditemui usai acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, Senin mengaku telah berbicara dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan terkait penambahan anggaran tersebut.

“Pasti akan ada penambahan. Dan saya sudah bicara langsung dengan Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan bahwa kami akan melaksanakan pembangunan HAM, baik fisik dan nonfisik,” ucap Pigai.

Ketika ditanya estimasi dana yang dibutuhkan Kementerian HAM, mantan Komisioner Komnas HAM itu menjawab bahwa kementerian yang ia pimpin ingin anggarannya lebih dari Rp20 triliun.

“Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran,” kata dia.

Saat menyampaikan sambutan dalam acara penyambutan di Gerha Pengayoman, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Pigai sempat menyoroti alokasi anggaran yang diberikan kepada Kementerian HAM.

“Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka, Tim Transisi rombak itu anggaran,” ucap dia.

Kementerian HAM berfokus pada pembangunan HAM di Indonesia. Menurut Pigai, pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terdiri dari fisik dan non-fisik, seperti pembuatan regulasi, pelindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat.

Pembangunan HAM menurut dia, tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil.

“Bagaimana kalau saya bilang, saya mau bangun 10 pusat studi HAM, bangun tiga jurusan HAM, gencarkan kesadaran HAM di seluruh Indonesia setiap desa, 80 ribu desa, tapi saya tidak bisa, saya tidak dikasih fasilitas yang cukup?” ucap Menteri HAM.

Menurut dia, pagu anggaran Kementerian HAM tahun 2024 yang sebesar Rp64,855 miliar tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, ia meminta agar anggaran tersebut dirumuskan kembali.

Diketahui bahwa Kementerian HAM merupakan pengembangan dari Kemenkumham. Selain Kementerian HAM, ada dua kementerian pecahan lainnya, yakni Kementerian Hukum serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pada acara penyambutan itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Nico Afinta menjelaskan bahwa pagu anggaran Kementerian HAM tahun 2024 adalah sebesar Rp64,855 miliar. Angka tersebut merupakan 0,31 persen dari pagu anggaran Kemenkumham.

“Kementerian HAM Rp64,855 miliar yang dialokasikan untuk program pelindungan dan penegakan HAM, edukasi publik tentang HAM, serta pelaksanaan kerja sama internasional dalam rangka memperkuat posisi Indonesia di bidang HAM global,” kata Nico.

Adapun pagu anggaran Kementerian Hukum adalah 35,14 persen dari pagu anggaran Kemenkumham, yakni sebesar Rp7,294 triliun. Sementara itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapat pagu anggaran Rp13,397 triliun atau setara 64,64 persen dari pagu anggaran Kemenkumham.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memisahkan urusan Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan membentuk kementerian sendiri, yakni Kementerian HAM.

Tidak hanya Kementerian HAM, ada dua kementerian lain yang merupakan pecahan dari Kemenkumham, yakni Kementerian Hukum, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kemudian, Prabowo menunjuk seorang menteri dibantu satu orang wakil menteri (wamen) untuk memimpin Kementerian HAM.

Berikut susunan kepemimpinan di Kementerian HAM dalam Kabinet Merah Putih:

• Menteri HAM: Natalius Pigai
• Wamen HAM: Mugiyanto Sipin.

Keduanya diketahui telah resmi dilantik oleh Prabowo bersama 48 menteri dan 56 wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Hanya saja dalam waktu yang berbeda.

Pelantikan 48 menteri dilakukan pada pagi hari. Sedangkan, 56 wamen dilantik pada siang hari.

Kebijakan berbasis HAM

Dipercaya menjadi Menteri HAM, Natalius Pigai menegaskan bahwa setiap pembangunan harus berpijak pada nilai-nilai HAM dan demokrasi.

"Pembangunan berbasis HAM itu sangat penting. Mau ingin melakukan kebijakan di bidang A, B, C, D, E, F tentu harus berpijak kepada nilai-nilai hak asasi manusia, nilai demokrasi, nilai keadilan, dan nilai perdamaian," kata Natalius di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Kemudian, dalam momen Serah Terima Jabatan (Sertijab), dia mengatakan bahwa Kementerian HAM memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dari Komisi Nasional (Komnas) HAM.

"Kementerian HAM adalah Kementerian yang melaksanakan pembangunan hak asasi manusia. Ya, ini agak berbeda, lain dengan Komnas HAM, Komnas HAM mengawasi pembangunan HAM," kata Pigai dalam pada Senin (21/10/2024).

Pigai lantas menyebut, ada tiga tugas pemerintah terkait HAM berdasarkan konstitusi. Pertama, penyelamatan HAM melalui regulasi. Kedua, melindungi warga negara. Ketiga, memenuhi kebutuhan warga negara.

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya tentang peristiwa 98 bukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Yusril merasa pernyataannya disalahpahami. Dia menjelaskan ulang pernyataan tersebut.

"Kemarin tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya apakah terkait masalah genocide atau kah ethnic cleansing? Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10).

Yusril menegaskan pemerintahan Prabowo akan mengkaji seluruh rekomendasi dan temuan pemerintah-pemerintah terdahulu soal peristiwa 98. Begitu pula dengan pernyataan pemerintahan Presiden Jokowi yang mengakui pelanggaran HAM berat pada tahun 1998.

Dia berkata akan berkoordinasi dengan Menteri HAM Natalius Pigai. Ia juga akan mendengar kembali pernyataan Komnas HAM.

"Percayalah bahwa pemerintah punya komitmen menegakkan masalah-masalah HAM itu sendiri," ujarnya.

Yusril mengaku paham betul Undang-undang Pengadilan HAM karena ikut merumuskan. Dia juga mengaku paham betul soal peristiwa 98 karena menjadi bagian dalam pemerintahan saat itu.

"Jadi cukup mengerti tentang persoalan ini dan itu menjadi concern kita bersama-sama ya. Jadi jangan ada anggapan bahwa kita enggak peduli apa yang terjadi di masa lalu," ucapnya.

Sebelumnya, publik menyoroti pernyataan Yusril tentang peristiwa 98. Dia menyebut tidak ada pelanggaran HAM berat.

"Dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat," ucap Yusril kemarin.

"Enggak," ujarnya saat ditanya apakah peristiwa 98 termasuk pelanggaran HAM berat.