Moskow (ANTARA) - Rusia pada Rabu (27/11) menawari Ukraina untuk segera bertukar 630 tahanan perang dan mulai berunding mengenai pertukaran berikutnya, sementara Moskow saat ini sedang mempersiapkan pertukaran pada masa depan.

"Kami siap menukar 630 tentara saat ini dan juga mempersiapkan pertukaran di masa mendatang," ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova dalam konferensi pers di Moskow.

Zakharova pada kesempatan itu menekankan keinginan Moskow mengadakan dialog konstruktif dengan Kiev mengenai tahanan perang.

Rusia dan Ukraina telah melakukan banyak pertukaran tahanan sejak perang antara kedua negara mulai berlangsung pada 24 Februari 2022.

Pertukaran terakhir dilakukan pada pertengahan Oktober dengan jumlah tahanan dari kubu masing-masing sebanyak 95 orang.

Sementara itu, kantor Ombudsman Anak-anak Rusia mengatakan bahwa Qatar memfasilitasi pengembalian dua anak warga Rusia yang diambil dari zona pertempuran di Ukraina.

Anak-anak tersebut sudah berkumpul kembali dengan keluarga mereka di Kedutaan Qatar di Moskow, dengan disaksikan Duta Besar Qatar Ahmed bin Nasser Al Thani serta seorang perwakilan dari Komisaris Presiden Rusia untuk Hak Anak.

"Saya sangat senang menerima dua anak dan keluarga mereka di kedutaan hari ini. Qatar selalu menaruh perhatian besar pada pekerjaan kemanusiaan, memastikan hak asasi manusia, dan memastikan hak-hak anak," kata Al Thani.

Para diplomat Qatar, kata sang duta besar, telah diinstruksikan oleh pimpinan negara untuk terus membantu Rusia dan Ukraina dalam menyatukan kembali anak-anak dengan keluarga mereka.

"Kami berharap setiap anak dapat kembali ke rumah baik di Rusia maupun di Ukraina," katanya.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa di ranah hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Rabu (27/11), mulai dari Polri mewaspadai gangguan kamtibmas usai pelaksanaan Pilkada 2024 hingga informasi mutakhir terkait kasus penembakan siswa oleh oknum polisi di Semarang, Jawa Tengah.

Berikut sejumlah berita hukum kemarin untuk kembali Anda simak.

1. Polri waspadai gangguan kamtibmas pasca-Pilkada 2024

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Polri tetap mewaspadai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca-Pilkada 2024.

“Berdasarkan pantauan bersama dari posko pengamanan dengan Bapak Panglima TNI dan menteri-menteri terkait, semuanya (Pilkada 2024, red.) masih terpantau relatif aman. Kami tetap waspada untuk pasca dari hasil penghitungan nanti,” kata dia.

Baca selengkapnya di sini.

2. Bawaslu lakukan kajian awal atas 130 dugaan politik uang Pilkada 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan kajian awal terhadap 130 laporan dan informasi awal hasil pengawasan mengenai dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi selama masa tenang dan pemungutan suara Pilkada 2024.

Baca selengkapnya di sini.

3. Menteri HAM turunkan tim pantau kasus penembakan siswa di Semarang

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai telah memerintahkan tim untuk turun langsung memantau perkembangan kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, berinisial GRO.

Baca selengkapnya di sini.

4. Polisi pelaku penembakan siswa SMK di Semarang sudah ditahan

Oknum polisi berinisial R, pelaku penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang, sudah ditahan dan menjalani penempatan khusus selama 20 hari dalam penyelidikan perkara tersebut.

"Yang bersangkutan akan menjalani sidang etik atas tindakan eksesif yang dilakukan," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto di Semarang, Rabu (27/11).

Baca selengkapnya di sini.

Tersangka kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015–2016 Thomas Trikasih Lembong menyatakan menerima putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan praperadilan yang ia ajukan.

"Tentunya kami kecewa atas keputusan PN Jakarta Selatan, menolak gugatan praperadilan kita. Tuhan Allah memutuskan agar proses ini sebaiknya berlanjut dan saya menerima tugas ini dengan hati yang lapang," katanya.

Baca selengkapnya di sini.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Hukum kemarin, waspada gangguan kamtibmas hingga penembakan siswa

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa di ranah hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Rabu (27/11), mulai dari Polri mewaspadai gangguan kamtibmas usai pelaksanaan Pilkada 2024 hingga informasi mutakhir terkait kasus penembakan siswa oleh oknum polisi di Semarang, Jawa Tengah.

Berikut sejumlah berita hukum kemarin untuk kembali Anda simak.

1. Polri waspadai gangguan kamtibmas pasca-Pilkada 2024

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Polri tetap mewaspadai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca-Pilkada 2024.

“Berdasarkan pantauan bersama dari posko pengamanan dengan Bapak Panglima TNI dan menteri-menteri terkait, semuanya (Pilkada 2024, red.) masih terpantau relatif aman. Kami tetap waspada untuk pasca dari hasil penghitungan nanti,” kata dia.

Baca selengkapnya di sini.

2. Bawaslu lakukan kajian awal atas 130 dugaan politik uang Pilkada 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan kajian awal terhadap 130 laporan dan informasi awal hasil pengawasan mengenai dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi selama masa tenang dan pemungutan suara Pilkada 2024.

Sebanyak 130 laporan dan informasi awal tersebut merupakan data yang dikumpulkan Bawaslu hingga hari Rabu (27/11) pukul 16.00 WIB. Jika kajian awal menunjukkan dugaan tersebut memenuhi syarat formil dan materil, Bawaslu akan melakukan kajian hukum dalam lima hari kalender.

Baca selengkapnya di sini.

3. Menteri HAM turunkan tim pantau kasus penembakan siswa di Semarang

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai telah memerintahkan tim untuk turun langsung memantau perkembangan kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, berinisial GRO.

"Kami punya kantor wilayah di Jawa tengah. Sudah diperintahkan," kata Pigai saat dihubungi ANTARA via pesan singkat di Jakarta, Rabu (27/11).

Baca selengkapnya di sini.

4. Polisi pelaku penembakan siswa SMK di Semarang sudah ditahan

Oknum polisi berinisial R, pelaku penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang, sudah ditahan dan menjalani penempatan khusus selama 20 hari dalam penyelidikan perkara tersebut.

"Yang bersangkutan akan menjalani sidang etik atas tindakan eksesif yang dilakukan," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto di Semarang, Rabu (27/11).

Baca selengkapnya di sini.

5. Tom Lembong nyatakan terima putusan praperadilan

Tersangka kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015–2016 Thomas Trikasih Lembong menyatakan menerima putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan praperadilan yang ia ajukan.

"Tentunya kami kecewa atas keputusan PN Jakarta Selatan, menolak gugatan praperadilan kita. Tuhan Allah memutuskan agar proses ini sebaiknya berlanjut dan saya menerima tugas ini dengan hati yang lapang," katanya.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Pangkalpinang (ANTARA) - Sebanyak 503 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pangkalpinang dengan antusias menyalurkan hak pilih mereka dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pemungutan suara digelar di TPS Khusus 901 Lapas Pangkalpinang, dengan agenda pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang. Rabu.

Dalam rilis yang diterima di Pangkalpinang, menyebutkan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pelaksanaannya didukung oleh pengamanan dari aparat TNI dan Polri, serta pengawasan ketat dari pengawas TPS. Selain itu, hadir pula saksi dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi dari pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, guna memastikan transparansi dalam proses pemungutan suara.

Kepala Lapas (Kalapas) Pangkalpinang Hidayat, menyampaikan apresiasinya terhadap partisipasi aktif warga binaan. “Kami sangat bangga melihat antusiasme warga binaan dalam memanfaatkan hak pilih mereka. Ini adalah bukti nyata bahwa meskipun menjalani masa pidana, mereka tetap memiliki kesadaran akan pentingnya demokrasi,” ujar Hidayat.

Lapas Pangkalpinang bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Pangkalpinang untuk memastikan warga binaan yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi. Dukungan seperti perekaman data kependudukan dan penyediaan fasilitas TPS Khusus diberikan agar pemilu berjalan lancar.

Proses pemungutan suara di TPS Khusus 901 berlangsung sesuai alur yang ditetapkan, mulai dari registrasi, pencoblosan, hingga penghitungan suara. Warga binaan mengikuti setiap tahapan dengan tertib, menunjukkan semangat tinggi dalam menggunakan hak politik mereka.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait, mulai dari KPU, Bawaslu, aparat keamanan, hingga para petugas KPPS yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu di Lapas Pangkalpinang. Semoga partisipasi ini menjadi pembelajaran penting bagi warga binaan dalam memahami demokrasi,” tambah Hidayat.

Pilkada di TPS Khusus 901 Lapas Pangkalpinang merupakan wujud komitmen terhadap penghormatan hak asasi manusia dan inklusivitas dalam proses demokrasi di Indonesia.

Pangkalpinang (ANTARA) - Pj. Bupati Bangka M. Haris meninjau pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di TPS 901 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat (Lapas Sungailiat), Rabu.

Dalam kunjungan tersebut, Pj. Bupati Bangka memastikan bahwa seluruh warga binaan yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya.

“Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia, termasuk bagi warga binaan. Kami ingin memastikan mereka dapat berpartisipasi dalam Pilkada," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang.

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kunrat Kasmiri didampingi Kepala Lapas Sungailiat, Ary Nirwanto, juga melihat langsung proses pelaksanaan Pilkada agar berjalan tertib dan aman.

"Sebagai warga negara, warga binaan juga memiliki hak untuk ikut serta dalam pilkada, untuk itu kita upayakan agar mereka juga memperoleh hak tersebut,” ujar Kunrat.

Pada Pilkada 2024 ini, tercatat 391 warga binaan masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta 58 warga binaan dan 5 pegawai merupakan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

356 warga binaan dan 5 pegawai sudah menyalurkan hak suaranya, sedangkan 91 warga binaan sudah bebas dan 2 orang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengapresiasi pelaksanaan pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta di Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat. Pasalnya, berdasarkan hasil peninjauan, tidak ada kendala dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS khusus Lapas dan Rutan Salemba.

"Tadi kami melihat ya di menit-menit terakhir proses pencoblosan tadi sudah di atas 70 persen dengan target menjelang jam 1 (siang) itu 100 persen (pemilih menggunakan hak suaranya), secara kuantitas sangat baik, secara kualitas juga baik ya," jelas Bima, dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Hal itu ia sampaikan setelah melihat langsung proses pemungutan suara di lokasi tersebut, Rabu (27/11).

Selain itu, petugas juga aktif melakukan jemput bola kepada tahanan maupun warga binaannya yang tengah sakit, dengan mendatangi langsung kamarnya. Dia menekankan, memfasilitasi masyarakat agar menggunakan hak pilihnya merupakan hal penting dalam pelaksanaan Pilkada.

"Jadi saya apresiasi teman-teman di sini, di rumah tahanan, di Lapas, Kakanwil dan semua jajaran yang secara sigap telah memberikan hak pilih dengan sangat baik untuk para pemilih di sini," ujarnya.

Bima menegaskan, jangan sampai karena mereka berada di Rutan dan Lapas hak pilihnya dilupakan.

"Kecuali yang domisilinya bukan di Jakarta, yang dokumen kependudukannya bukan Jakarta ya itu tidak bisa menggunakan hak pilih (di Pilkada DKI Jakarta)," tegasnya.

Lebih lanjut, Bima meyakini KPU sebelumnya aktif melakukan sosialisasi kepada tahanan dan warga binaan mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, termasuk di Rutan dan Lapas Salemba. Upaya ini penting untuk meningkatkan pemahaman tahanan dan warga binaan terhadap pasangan calon kepala daerah yang akan dipilih.

"Jadi ada kegiatan-kegiatannya, ada aktivitasnya, karena kan terbatas mereka enggak bisa mengakses sumber informasi dengan gawai, jadi langsung sosialisasi dari KPU," jelasnya.

Sebagai informasi, dalam kesempatan itu, Bima didampingi oleh Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta R. Andika Dwi Prasetya, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari, serta pejabat terkait lainnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai telah memerintahkan tim untuk turun langsung memantau perkembangan kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, berinisial GRO.

"Kami punya kantor wilayah di Jawa tengah. Sudah diperintahkan," kata Pigai saat dihubungi ANTARA via pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Di sisi lain, Pigai menjelaskan bahwa penyelidikan atas kasus yang melibatkan oknum aparat kepolisian itu merupakan kewenangan Komisi Nasional (Komnas) HAM, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

"Komnas HAM RI sebagai institusi pemantauan dan penyelidikan kasus HAM dan lembaga kuasi yudisial memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan atas tewasnya siswa di Semarang," ujarnya.

Sebelumnya, seorang siswa kelas XI SMK Negeri 4 Semarang berinisial GRO meninggal dunia diduga akibat luka tembak senjata api di tubuhnya. Warga Kembangarum, Kota Semarang, tersebut telah dimakamkan oleh keluarganya di Sragen, Minggu (24/11) siang.

Polisi menduga korban merupakan pelaku tawuran antargangster yang terjadi di sekitar wilayah Simongan, Semarang Barat, Minggu (24/11) dini hari. Polisi yang berusaha melerai peristiwa tawuran antargangster itu disebut terpaksa membela diri dengan menembakkan senjata api.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol. Irwan Anwar menjelaskan bahwa peristiwa tersebut bermula ketika anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang melintas di lokasi tawuran. Polisi yang berusaha melerai peristiwa tawuran antargangster tersebut terpaksa membela diri dengan menembakkan senjata api.

"Anggota berusaha melerai tawuran dari dua kelompok berbeda tersebut," kata Irwan di Semarang, Senin (25/11).

Menurut kepolisian, ada upaya untuk menyerang anggota polisi yang akan melerai tawuran tersebut sehingga dilakukan tindakan tegas dengan melepaskan tembakan. Korban mengalami luka tembak di bagian pinggul.

Irwan mengatakan bahwa anggota yang menembak tersebut langsung memberikan pertolongan bersama beberapa lawan tawuran korban dengan membawanya ke rumah sakit. Dalam penanganan tawuran antargangster tersebut, polisi mengamankan 12 pelaku, empat orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto di Semarang, Rabu, mengatakan bahwa oknum polisi berinisial R yang menembak korban dipolisikan atas pelanggaran Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Oknum polisi itu saat ini telah ditahan untuk jalani penyelidikan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyelidiki dugaan pelanggaran HAM terkait dengan penembakan anggota kepolisian dari Polres Semarang Bripka R terhadap siswa SMKN 4 Semarang berinisial GRO.

"Langkah-langkah Komnas HAM: Melakukan pemantauan oleh Tim Kerja Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM dengan meminta keterangan atas peristiwa tersebut kepada Kapolri, Irwasum, Polda Jateng, dan Polrestabes Semarang," ujar Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu (27/11).

Uli mengatakan tim juga meminta keterangan dari sejumlah saksi lain yang mengetahui peristiwa tersebut. Hanya saja, ia tidak gamblang menyampaikan siapa saja saksi dimaksud.

Komnas HAM melalui Atnike Nova Sigiro selaku ketua menyesalkan peristiwa tersebut dan menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. Ia meminta kepolisian untuk melakukan penegakan hukum secara adil dan transparan.

"Meminta adanya perlindungan saksi dan korban. Memastikan penanganan tawuran dilakukan secara humanis," tambah Atnike.

Siswa SMKN 4 Semarang GRO dinyatakan tewas usai mengalami luka tembak di bagian pinggul. Meski sempat mendapat pertolongan dari Bripka R dan dibawa ke RSUP dr. Kariadi, namun Gamma tak tertolong.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengklaim peristiwa tersebut bermula saat Bripka R pulang dinas. Di tengah perjalanan sekitar pukul 01.00 waktu setempat, tutur Irwan, Bripka R melihat tawuran antara geng Seroja dan Tanggul Pojok di wilayah Semarang Barat.

Bripka R disebut berinisiatif untuk membubarkan. Namun, saat hendak melerai, Bripka R yang bertugas di Satres Narkoba justru diserang oleh beberapa pelaku tawuran yang membawa senjata tajam.

Menurut Irwan, ada tiga anggota geng yang menaiki satu sepeda motor hendak menabrak Bripka R. Di antara tiga orang itu, satu di antaranya ialah GRO.

"Tapi yang terjadi malah ada satu motor berboncengan tiga anggota gangster mau nabrak Bripka R dengan bawa senjata tajam. Merasa terancam, Bripka R coba melumpuhkan tapi kena pinggul salah satu anggota gangster yakni GRO yang kemudian meninggal," kata Irwan.

Sementara itu, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMKN 4 Semarang Agus Riswantini menyebut GRO merupakan anggota Paskibra. Belakangan, sekolah juga mengungkap dua rekan GRO juga mengalami luka tembak.

"Kebetulan mereka anak terpilih, karena kebetulan mengikuti ekstra paskibra, itu pilihan. Tiga anak itu enggak pernah (tercatat terlibat) tawuran," kata Agus seperti dikutip dari detikJateng, Selasa (26/11).

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI merespons tewasnya GRO, siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, akibat luka tembak senjata api dengan mendorong aparat kepolisian untuk melakukan penanganan tawuran secara humanis.

“Komnas HAM menyampaikan sikap sebagai berikut, memastikan penanganan tawuran dilakukan secara humanis,” kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.

Atnike mengatakan bahwa Komnas HAM menyesalkan terjadinya penembakan tersebut. Komnas HAM juga menyampaikan duka cita yang mendalam.

Lebih lanjut, Komnas HAM meminta kepolisian memastikan adanya penegakan hukum yang adil serta perlindungan bagi saksi dan korban.

“Meminta kepolisian untuk melakukan penegakan hukum atas peristiwa tersebut secara adil, dan transparan,” kata Atnike.

Sebelumnya, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol. Irwan Anwar menyebut GRO diduga merupakan pelaku tawuran antargangster yang terjadi di sekitar wilayah Simongan, Semarang Barat pada Minggu (24/11) dini hari.

Ia menjelaskan peristiwa tersebut bermula ketika anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang yang pulang melintas di lokasi tawuran itu. Polisi tersebut berusaha melerai peristiwa tawuran antargangster tersebut terpaksa membela diri dengan menembakkan senjata api.

"Anggota berusaha melerai tawuran dari dua kelompok berbeda tersebut," kata Irwan di Semarang, Senin (25/11).

Menurut kepolisian, ada upaya untuk menyerang anggota polisi yang akan melerai tawuran tersebut, sehingga dilakukan tindakan tegas dengan melepaskan tembakan. Korban mengalami luka tembak di bagian pinggul.

Aparat yang menembak tersebut langsung memberikan pertolongan bersama beberapa lawan tawuran korban dengan membawanya ke rumah sakit. Saat berada di rumah sakit, identitas korban belum diketahui karena kelompok lawan tawuran yang memberi pertolongan tidak ada yang mengenal.

“Baru Minggu pagi sekitar jam 10 identitas korban diketahui dan diberitahukan ke keluarganya,” katanya.

Dalam penanganan tawuran antargangster di Semarang Barat tersebut, polisi mengamankan 12 pelaku. Adapun empat orang, di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, sementara aparat yang diduga menembak korban sedang dalam tahap pengembangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Uswatun Hasanah mengatakan tiga siswa SMK Negeri 4 Semarang yang diduga menjadi korban penembakan polisi tercatat sebagai siswa yang aktif di sekolah.

"Berdasarkan hasil penelusuran kegiatan siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah, ketiga siswa dimaksud tidak menunjukkan tanda-tanda atau indikasi bahwa mereka mengalami hambatan belajar. Bahkan, siswa tersebut aktif mengikuti kegiatan sekolah, antara lain sebagai anggota tim paskibra,” kata dia dalam pernyataannya di Semarang, Selasa (26/11).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengutus tim untuk mendalami peristiwa penembakan siswa SMKN 4 Semarang Gamma Rizkynata Oktafandy oleh anggota Polres Semarang Bripka R.

"Saya sudah perintahkan staf untuk monitoring kasus ini secara serius," ujar Pigai lewat akun X @NataliusPigai2 dikutip Rabu (27/11).

Pigai lantas menyerahkan penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM kepada Komnas HAM. Hal itu sebagaimana mandat yang diberikan oleh Undang-undang.

"Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki UU 39 Tahun 1999 maka Komnas HAM RI sebagai institusi pemantauan dan penyelidikan kasus HAM dan lembaga kuasi judisial memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan atas tewasnya siswa di Semarang," kata Pigai.

Gamma dinyatakan tewas usai mengalami luka tembak di bagian pinggul. Meski sempat mendapat pertolongan dari Bripka R dan dibawa ke RSUP dr. Kariadi, namun Gamma tak tertolong.

Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar menuturkan peristiwa tersebut bermula saat Bripka R pulang dinas.

Di tengah perjalanan sekitar pukul 01.00 waktu setempat, Bripka R melihat tawuran antara geng Seroja dan Tanggul Pojok di wilayah Semarang Barat.

Bripka R disebut berinisiatif untuk membubarkan. Namun, saat hendak melerai, Bripka R yang bertugas di Satres Narkoba justru diserang oleh beberapa pelaku tawuran yang membawa senjata tajam.

Menurut Irwan, ada tiga anggota geng yang menaiki satu sepeda motor hendak menabrak Bripka R. Di antara tiga orang itu, satu di antaranya ialah Gamma.

"Tapi yang terjadi malah ada satu motor berboncengan tiga anggota gangster mau nabrak Bripka R dengan bawa senjata tajam. Merasa terancam, Bripka R coba melumpuhkan tapi kena pinggul salah satu anggota gangster yakni GRO yang kemudian meninggal," kata Irwan.

Sementara itu, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMKN 4 Semarang Agus Riswantini menyebut GRO merupakan anggota Paskibra. Belakangan, sekolah juga mengungkap dua rekan GRO juga mengalami luka tembak.

"Kebetulan mereka anak terpilih, karena kebetulan mengikuti ekstra paskibra, itu pilihan. Tiga anak itu enggak pernah (tercatat terlibat) tawuran," kata Agus seperti dikutip dari detikJateng, Selasa (26/11).

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) - Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Y. Ambeg Paramarta menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh memenuhi hak demokrasi para narapidana dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di seluruh Indonesia.

"Hak yang dihapus dari narapidana dan WBP hanya hak kemerdekaan bergerak, hak-hak mendasar lain seperti kesehatan dan hak demokrasi dalam Pilkada kali ini kami dukung sepenuhnya," tegas Ambeg di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu.

Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di seluruh wilayah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia, Ambeg menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk mengamankan serta menjamin kelancaran pada saat pemilihan suara.

Menurut Ambeg, ada sekitar 640 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di yang tersebar di seluruh Lapas di Indonesia di mana 60 di antaranya berada di wilayah Jawa Timur.

Dalam kunjungan ke Lapas Kelas I Surabaya di Porong, Sidoarjo tersebut, Ambeg menjelaskan ada empat TPS yang disiapkan untuk memenuhi hak memilih 1.244 narapidana dan WBP di wilayah tersebut.

Ambeg juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak di Lapas Kelas I Surabaya berjalan dengan baik dengan tingkat partisipasi yang tinggi.

"Tingkat partisipasi cukup tinggi, sekitar 70-80 persen dari total DPT yang terdaftar," ujar Ambeg.

Dalam kunjungan tersebut, Ambeg juga meresmikan Klinik Pratama Latubaya sebagai komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi keluarga terpidana.

Menurut Ambeg, melalui Klinik Pratama Latubaya yang telah bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pemerintah dapat memberikan pelayanan secara gratis bagi para keluarga terpidana dan WBP yang kurang mampu.

"Kami juga memberikan jalan untuk pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga narapidana dan WBP yang berkunjung sehingga keluarga yang kurang mampu dapat dilayani secara baik," ujar Ambeg.

Selain itu Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Kemenkumham bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur turut mendukung program ketahanan pangan pemerintah dengan penanaman jagung di wilayah Lapas Kelas I Surabaya.

Hal ini merupakan bentuk dukungan dan komitmen Kemenkumham untuk mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai swasembada pangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak kerap diwarnai oleh maraknya disinformasi dan hoaks yang beredar di tengah masyarakat.

Konsultan Kebijakan dan Politik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Arya Rifqi Waradana menekankan pentingnya literasi digital sebagai upaya menangkal disinformasi.

Dia menjelaskan bahwa literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif serta aman dari potensi ancaman atau kejahatan siber untuk menghindari hoaks yang beredar, terutama di masa-masa Pilkada.

“Hoaks adalah sebuah kebohongan informasi yang dikarang sedemikian rupa oleh seseorang untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari kebenaran yang digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu secara intrinsik maupun ekstrinsik,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Senada, Pegiat Literasi Digital yang juga mantan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 2010-2015 Rosarita Niken Widiastuti menegaskan bahwa literasi digital yang baik dapat membantu masyarakat menangkal hoaks maupun kebohongan informasi, yang banyak beredar pada suasana Pilkada seperti sekarang ini.

“Literasi digital dapat membantu masyarakat mengenali hoaks, disinformasi, maupun manipulasi informasi dalam dunia digital, sehingga mereka dapat menghindari pengaruh negatif terhadap keputusan politik mereka,” ujarnya.

Salah satu hal yang turut ia soroti yakni mengenai peran media sosial dalam Pilkada yang juga menjadi tantangan tersendiri dalam demokrasi Tanah Air. Pasalnya, selain menjadi alat kampanye, mobilisasi massa, maupun sarana informasi dan edukasi. Media sosial juga dapat memfasilitasi diskusi hingga debat publik tentang isu-isu Pilkada.

Untuk itu, Rosarita menyebut perlu pemahaman tentang etika bermedia sosial di masa Pilkada, di antaranya dengan menghindari ujaran kebencian, hoaks, dan fitnah.

“Pastikan saat bermedia sosial, masyarakat dapat menjaga kesopanan dan menghormati perbedaan pendapat,” ucapnya.

Dirinya juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi yang beredar di berbagai platform. Ia menekankan pentingnya meneliti sumber informasi, memverifikasi kebenarannya, dan hanya menyebarkannya jika informasi tersebut telah terbukti valid.

“Berdiskusi dengan santun. Berikan argumen yang logis dan berimbang. Hindari serangan pribadi dan perdebatan yang tidak produktif. Tak lupa kita melakukan evaluasi informasi yang diterima dengan kritis, hindari bias dan pengaruh algoritma. Gunakan media sosial dengan bijak,” ujarnya.