JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada tujuh saksi dan korban kasus penembakan bos rental mobil di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak.

Perlindungan yang diberikan termasuk ketika para saksi maupun korban hadir memberikan keterangan di persidangan.

"LPSK saat ini memberikan perlindungan secara fisik dalam persidangan," kata Wakil Ketua LPSK, Sri Nur Herawati, di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Adapun dalam sidang kedua yang digelar Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan terdakwa tiga anggota TNI Angkatan Laut (AL), Selasa (18/2/2025), hadir delapan orang saksi.

Dua di antaranya merupakan anak dari bos rental mobil, yaitu Agam Muhammad Nasrudin dan Rizky Agam Syahputra.

Selain pendampingan fisik, kata Sri, pihaknya juga memberikan perlindungan psikologis terhadap tujuh saksi.

"Memberikan bantuan psikologis karena ada yang trauma dan kita berharap ya persidangan ini terus memberikan penguatan terhadap saksi dan korban," kata dia.

Sri menyebut, LPSK juga memberikan edukasi kepada saksi mengenai proses hukum yang berlangsung.

"Memberikan edukasi proses hukum bahwa saksi dan korban menerangkan apa yang dilihat, didengar dan diketahui ataupun dialami sehingga bisa membantu perkara ini diungkap melalui kebenaran," tutur dia.

Adapun dari 17 saksi yang mengajukan perlindungan dalam kasus ini, LPSK hanya memberikan perlindungan kepada tujuh saksi.

"Kami memberikan perlindungan ini melalui layanan proaktif, layanan proaktif itu penjangkauan dan memberikan edukasi kepada para saksi dan korban agar mengajukan permohonan ke LPSK," ungkap Sri.

Sebelumnya diberitakan, bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman ditembak di rest area Tol Tangerang-Merak, 2 Januari 2025.

Penembakan itu diduga dilakukan anggota TNI AL, Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo dan Sersan Satu Akbar Adli.

Selain Ilyas, Ramli Abu Bakar (59), anggota Asosiasi Rental Mobil Indonesia (ARMI), juga ditembak dalam peristiwa ini.

Atas perbuatannya, Bambang Apri Atmojo dan Akbar Adli dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Tindakan Bambang Apri dan Sertu Akbar Adli melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

Sementara, Sersan Satu Rafsin Hermawan didakwa dengan Pasal 480 ke-1 KUHP tentang penadahan jo Pasal 55 tentang penyertaan tindak pidana ayat (1) ke-1 KUHP. Bambang dan Akbar juga didakwa pasal yang sama.

Kerugian ini tidak hanya berhenti pada meninggalnya korban tetapi juga berdampak pada pembiayaan pendidikan terhadap keluarga yang lain

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih melakukan penghitungan terhadap ganti rugi (restitusi) yang diajukan anak korban penembakan bos rental di Rest Area KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten.

"Restitusi sedang diproses dengan menghitung segala kerugian, komponen-komponen yang tentunya tadi mulai disampaikan," kata Wakil Ketua LPSK Sri Nur Herawati saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Menurut Sri, dalam kasus penembakan hingga korban tewas yang terdampak ini bukan hanya keluarga atau korban saja.

"Kerugian ini tidak hanya berhenti pada meninggalnya korban tetapi juga berdampak pada pembiayaan pendidikan terhadap keluarga yang lain," ujar Sri.

LPSK juga sudah berkomunikasi dengan Oditur Militer terkait restitusi yang diajukan oleh kedua anak korban yakni Agam Muhammad Nasrudin dan Rizky Agam Syahputra serta saksi Ramli.

"Saya tadi juga sudah berkomunikasi dengan auditor ya, bahwa kita akan mengajukan restitusi dan Pak Auditor menyampaikan, dipersilahkan untuk menyampaikan penghitungan restitusi tersebut," jelas Sri.

Adapun LPSK memberikan perlindungan secara fisik kepada tujuh saksi kasus penembakan bos penyewaan mobil di Rest Area KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (2/1) lalu.

Tujuh saksi tersebut antara lain Agam Muhammad Nasrudin, Rizky Agam Syahputra, Muhammad Isra, Syamsul Bachri alias Jenggot, Samsul Bahri alias Acung, Syamsul Bachri alias Agus, dan Ramli.

Tiga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) dari Oditurat Militer II-07 Jakarta didakwa melakukan penadahan pada kasus penembakan bos rental mobil yang terjadi di rest area KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (2/1).

Tiga terdakwa tersebut yakni terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo, terdakwa dua Sersan Satu Akbar Adli, dan terdakwa tiga Sersan Satu Rafsin Hermawan.

Selain pasal penadahan, dua dari tiga tersangka yakni terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo dan terdakwa dua Sersan Satu Akbar Adli didakwa melanggar pasal 340 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 338 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait pasal pembunuhan berencana.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

para saksi bisa menjalani sidang tanpa tekanan

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan secara fisik kepada tujuh saksi kasus penembakan bos penyewaan mobil di Rest Area KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis (2/1).

"LPSK saat ini memberikan pelindungan secara fisik dalam persidangan," kata Wakil Ketua LPSK Sri Nur Herawati saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Tujuh saksi tersebut antara lain Agam Muhammad Nasrudin, Rizky Agam Syahputra, Muhammad Isra, Syamsul Bachri alias Jenggot, Samsul Bahri alias Acung, Syamsul Bachri alias Agus, dan Ramli.

Pendampingan yang diberikan terhadap tujuh saksi ini sesuai dengan permohonan perlindungan yang diajukan ke LPSK.

"Kami memberikan pelindungan ini melalui layanan proaktif melalui penjangkauan dan memberikan edukasi kepada para saksi dan korban agar mengajukan permohonan ke LPSK," jelas Sri.

Selain itu, Sri menjelaskan, pendampingan kepada tujuh saksi ini bukan hanya perlindungan fisik ketika menjalani sidang saja, melainkan psikologi.

"Memberikan bantuan psikologis karena ada yang trauma dan kita berharap ya persidangan ini terus memberikan penguatan terhadap saksi dan korban," ujar Sri.

Menurut Sri, LPSK juga memberikan edukasi kepada saksi mengenai proses hukum yang sedang berlangsung. Adapun tujuh saksi ini merupakan orang yang benar-benar berada di tempat kejadian perkara (TKP).

"Memberikan edukasi proses hukum bahwa saksi dan korban menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan diketahui ataupun dialami sehingga bisa membantu perkara ini diungkap melalui kebenaran," jelas Sri.

Lebih lanjut, Sri menyebut pada sidang kedua yang berlangsung pada Selasa (18/2) tersebut pihaknya telah memberikan dukungan kepada saksi dan korban.

Hal ini menjadi penting karena sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan perkara sehingga para saksi bisa menjalani sidang tanpa tekanan.

"Ini sangat penting dan dibutuhkan di dalam pemeriksaan perkara sehingga kita lihat tadi bagaimana perlindungan saksi korban bisa dilaksanakan dan para saksi dan korban sudah menjelaskan tanpa tekanan, tanpa intimidasi," ucap Sri.

Tiga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) dari Oditurat Militer II-07 Jakarta didakwa melakukan penadahan pada kasus penembakan bos rental mobil yang terjadi di rest area KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (2/1).

Tiga terdakwa tersebut yakni terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo, terdakwa dua Sersan Satu Akbar Adli, dan terdakwa tiga Sersan Satu Rafsin Hermawan.

Selain pasal penadahan, dua dari tiga tersangka yakni terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo dan terdakwa dua Sersan Satu Akbar Adli didakwa melanggar pasal 340 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 338 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait pasal pembunuhan berencana.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih menghitung restitusi atau ganti rugi yang diajukan anak bos rental mobil Ilyas Abdurrahman dan saksi Ramli.

Proses ini dilakukan untuk menghitung semua kerugian yang dialami korban kasus penembakan di rest area Tol Tangerang-Merak.

"Restitusi sedang diproses dengan menghitung segala kerugian, komponen-komponen yang tentunya tadi mulai disampaikan ya," ungkap Wakil Ketua LPSK, Sri Nur Herawati di Pengadilan Militer II-08, Selasa (18/2/2025).

Sri Nur Herawati menambahkan bahwa dampak dari kasus penembakan ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga korban.

"Kerugian ini tidak hanya berhenti pada meninggalnya almarhum tetapi juga berdampak pada pembiayaan pendidikan terhadap keluarga yang lain," jelasnya.

LPSK juga telah berkomunikasi dengan Oditur Militer mengenai restitusi yang diajukan oleh anak korban dan saksi Ramli.

"Saya tadi juga sudah berkomunikasi dengan Oditur Militer, bahwa kita akan mengajukan restitusi dan Pak Oditur menyampaikan dipersilahkan untuk melakukan penghitungan restitusi tersebut," kata Sri Nur Herawati.

Sebelumnya, bos rental mobil Ilyas Abdurrahman tewas ditembak di rest area Tol Tangerang-Merak pada 2 Januari 2025. Penembakan tersebut dilakukan oleh anggota TNI AL, Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo dan Sersan Satu Akbar Adli.

Dalam peristiwa yang sama, Ramli Abu Bakar (59), anggota Asosiasi Rental Mobil Indonesia (ARMI), juga menjadi korban.

Atas tindakan mereka, Bambang Apri Atmojo dan Akbar Adli dijerat dengan pasal pembunuhan berencana.

Mereka dikenakan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

Sementara itu, Rafsin Hermawan didakwa dengan Pasal 480 ke-1 KUHP tentang penadahan jo Pasal 55 tentang penyertaan tindak pidana ayat (1) ke-1 KUHP, yang juga dikenakan kepada Bambang dan Akbar.

Oleh: Andreas Lucky Lukwira dan Fatimah Nuryani*

LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

UU Perlindungan Saksi dan Korban diamanatkan oleh Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001.

Kemudian Rancangan UU Perlindungan Saksi dan Korban diajukan oleh Badan Legislasi DPR RI pada Juni 2002 dan lahirlah LPSK pada 8 Agustus 2008.

Dilihat dari latar belakang pembentukannya, LPSK bisa disebut sebagai salah satu “anak kandung” Reformasi selain KPK.

LPSK merupakan lembaga negara yang mandiri dan bertanggungjawab langsung kepada presiden.

Dalam sistem hukum tata negara di Indonesia, LPSK tidak termasuk dalam kategori lembaga eksekutif, legislatif, atau yudikatif, melainkan auxiliary state atau "lembaga negara pembantu", yaitu lembaga yang tidak termasuk dalam struktur pemerintahan utama, tapi memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung dan melengkapi fungsi pemerintahan.

Dalam hal ini fungsi penegakan hukum dengan menjaga supremasi hukum dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif.

Dengan kata lain, peran LPSK adalah memastikan kekuasaan yudikatif di Indonesia berjalan dengan adil dan tidak dipengaruhi kekuasaan politik atau salah satu pihak yang berkepentingan.

Tugas dan fungsi LPSK, yaitu melindungi saksi dan korban dalam proses peradilan, memberikan bantuan pemulihan fisik, psikis, psikososial, serta dukungan perhitungan ganti kerugian yang lebih dikenal dengan istilah restitusi (ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban) dan kompensasi (ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban).

Tujuan dari pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban agar keterangan/kesaksian yang diberikan pada saat persidangan menjadi terang dan terungkap sebagaimana kronologis peristiwa/fakta hukum yang terjadi, bukan cerita yang dikarang oleh oknum untuk menguntungkan salah satu pihak atau organisasi tertentu.

Untuk keperluan tersebut, LPSK diberikan kewenangan untuk memastikan saksi dan korban tidak dalam keadaan takut, tertekan, terintimidasi, atau terancam saat memberikan keterangannya, baik pada tahap pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, hingga bersaksi di pengadilan.

Lebih jauh lagi, LPSK dapat mengamankan saksi dan korban dengan merelokasi ke suatu tempat yang dirahasiakan serta dapat memberikan identitas baru kepada saksi dan korban jika terdapat ancaman yang sangat membahayakan jiwanya atau sudah tidak memungkinkan lagi saksi dan korban dapat melanjutkan hidupnya setelah proses hukum selesai dengan memakai identitas aslinya.

Menurut Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK dapat memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, ahli, serta orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Tidak sampai di situ, LPSK juga dapat memberikan perlindungan atas keamanan keluarganya dan harta bendanya. Sehingga subyek perlindungan LPSK tidak hanya terbatas saksi dan korban, melainkan juga ke saksi pelaku, pelapor, dan ahli.

Oleh: Andreas Lucky Lukwira dan Fatimah Nuryani*

LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

UU Perlindungan Saksi dan Korban diamanatkan oleh Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001.

Kemudian Rancangan UU Perlindungan Saksi dan Korban diajukan oleh Badan Legislasi DPR RI pada Juni 2002 dan lahirlah LPSK pada 8 Agustus 2008.

Dilihat dari latar belakang pembentukannya, LPSK bisa disebut sebagai salah satu “anak kandung” Reformasi selain KPK.

LPSK merupakan lembaga negara yang mandiri dan bertanggungjawab langsung kepada presiden.

Dalam sistem hukum tata negara di Indonesia, LPSK tidak termasuk dalam kategori lembaga eksekutif, legislatif, atau yudikatif, melainkan auxiliary state atau "lembaga negara pembantu", yaitu lembaga yang tidak termasuk dalam struktur pemerintahan utama, tapi memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung dan melengkapi fungsi pemerintahan.

Dalam hal ini fungsi penegakan hukum dengan menjaga supremasi hukum dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif.

Dengan kata lain, peran LPSK adalah memastikan kekuasaan yudikatif di Indonesia berjalan dengan adil dan tidak dipengaruhi kekuasaan politik atau salah satu pihak yang berkepentingan.

Tugas dan fungsi LPSK, yaitu melindungi saksi dan korban dalam proses peradilan, memberikan bantuan pemulihan fisik, psikis, psikososial, serta dukungan perhitungan ganti kerugian yang lebih dikenal dengan istilah restitusi (ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban) dan kompensasi (ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban).

Tujuan dari pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban agar keterangan/kesaksian yang diberikan pada saat persidangan menjadi terang dan terungkap sebagaimana kronologis peristiwa/fakta hukum yang terjadi, bukan cerita yang dikarang oleh oknum untuk menguntungkan salah satu pihak atau organisasi tertentu.

Untuk keperluan tersebut, LPSK diberikan kewenangan untuk memastikan saksi dan korban tidak dalam keadaan takut, tertekan, terintimidasi, atau terancam saat memberikan keterangannya, baik pada tahap pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, hingga bersaksi di pengadilan.

Lebih jauh lagi, LPSK dapat mengamankan saksi dan korban dengan merelokasi ke suatu tempat yang dirahasiakan serta dapat memberikan identitas baru kepada saksi dan korban jika terdapat ancaman yang sangat membahayakan jiwanya atau sudah tidak memungkinkan lagi saksi dan korban dapat melanjutkan hidupnya setelah proses hukum selesai dengan memakai identitas aslinya.

Menurut Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK dapat memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, ahli, serta orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Tidak sampai di situ, LPSK juga dapat memberikan perlindungan atas keamanan keluarganya dan harta bendanya. Sehingga subyek perlindungan LPSK tidak hanya terbatas saksi dan korban, melainkan juga ke saksi pelaku, pelapor, dan ahli.

Dengan demikian, keberadaan LPSK di Indonesia menjadi sangat penting dalam memenuhi prinsip-prinsip kekuasaan yudikatif di dalam sistem negara hukum demokrasi.

Harapannya, masyarakat dapat merasa aman dan percaya diri untuk mengadu/melapor dan bersaksi terhadap kejahatan tindak pidana yang terjadi pada dirinya, keluarganya, atau lingkungannya; mencegah praktik korupsi dan kolusi dalam proses peradilan; menghindari kekerasan fisik dan psikis, intimidasi, dan ancaman saat proses pengambilan keterangan/kesaksian, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kasus yang ditangani LPSK

Sepanjang menjelang 17 tahun keberadaan LPSK, sudah sejumlah kasus besar yang mereka tangani.

Kasus korupsi Wisma Atlet contohnya, bagaimana keberadaan LPSK turut membantu pengungkapan perkara melalui perlindungan terhadap salah satu saksi pelaku yang kemudian menjadi kunci pengungkapan perkara.

Kemudian pada perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Benjina di mana LPSK turut membantu menghadirkan puluhan saksi korban WN Myanmar ke Maluku guna memberikan kesaksian.

Pada 2015, kita mungkin masih ingat kasus Salim Kancil dan Tosan yang dianiaya oleh pelaku tambang pasir liar di desa Selo Awar-Awar Lumajang. Peristiwa itu membuat Salim Kancil meninggal dunia dan Tosan terluka parah.

LPSK hadir, baik dalam perlindungan kepada Tosan sebagai saksi kunci dalam bentuk perlindungan fisik dan pendampingan selama proses peradilan, maupun hadir di sekitar pascakejadian dengan menawarkan bantuan medis untuk Tosan yang dirawat di RS.

Kita tentu belum lupa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat pada 2022 lalu. Kasus yang nyaris tidak terungkap dengan tepat karena adanya narasi, bahkan upaya rekayasa perkara oleh segelintir anggota kepolisian, yang kemudian turut terjerat perkara perintangan penyidikan.

LPSK yang awalnya diharapkan memberikan perlindungan untuk Putri Chandrawati, yang kemudian justru menjadi salah satu terdakwa kasus yang sama, menjadi pembeda dengan memberikan perlindungan kepada Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu.

Ketika itu kesaksian Eliezer yang berperan besar mengungkap perkara pembunuhan tersebut, termasuk peran dari masing-masing terdakwa.

Andaikan Eliezer tidak diberikan perlindungan, potensi tidak terungkapnya kasus pembunuhan Brigadir Yosua sangat besar mengingat yang dihadapi saksi merupakan atasan dengan jarak kepangkatan begitu jauh.

Begitupun pada kasus Kanjuruhan, Malang. Pada kasus yang menewaskan 43 perempuan, termasuk 32 korban usia anak tersebut, LPSK merupakan lembaga negara yang sampai sekarang masih mendampingi para korban.

Tidak hanya kasus yang baru terjadi, pada kasus Pelanggaran HAM Berat (PHB) masa lalu, LPSK turut memberikan layanan berupa layanan medis, layanan psikososial, dan layanan psikologis untuk korban, baik korban langsung maupun anak korban.

Tercatat korban peristiwa seputar 1965, Talangsari, Priok, dan beberapa peristiwa PHB di Aceh turut dilayani oleh LPSK.

Begitupun terkait kasus terorisme, baik dalam bentuk tanggap darurat medis seperti pada kasus bom Thamrin, Kampung Melayu, Sibolga hingga terakhir kasus terorisme bom Mapolsek Astana Anyar Bandung di mana LPSK turut hadir.

Termasuk juga untuk korban terorisme masa lalu seperti bom Bali I dan II, bom Marriot, dan bom Kedubes Australia.

Jumlah pemohon perlindungan ke LPSK juga terus meningkat, dari 7.645 orang pemohon perlindungan pada 2023 menjadi 10.217 orang pemohon.

Kebijakan anggaran

Dari berbagai upaya perlindungan dan meningkatnya pemohon perlindungan ke LPSK, tidak sebanding dengan kebijakan anggaran untuk LPSK, termasuk dalam situasi efisiensi saat ini.

Dengan cakupan wilayah penugasan se-Indonesia, anggaran LPSK 2025 pada awalnya sebesar Rp 229 miliar.

Namun, karena adanya efisiensi sesuai yang diinstruksikan pada Inpres 1/2025, anggaran LPSK dipangkas sebesar 62 persen menjadi tersisa Rp 85 miliar.

Adanya pemangkasan sebesar tersebut tentunya sedikit banyak memengaruhi kualitas, apalagi kuantitas layanan LPSK.

Hal ini disadari beberapa kelompok korban. Di antaranya kelompok korban Tragedi Kanjuruhan yang pada 9 Februari 2025, meminta Presiden dan Komisi XIII untuk mempertimbangkan kembali besaran pemangkasan anggaran LPSK agar layanan kepada korban tidak terdampak.

Pada 10 Februari 2025, Kelompok Penyintas Terorisme mengirimkan surat terbuka ke Presiden dan Komisi XIII dengan kekhawatiran yang sama, yakni terdampaknya layanan ke korban akibat pemangkasan anggaran.

Sama seperti korban Kanjuruhan, para penyintas terorisme juga berharap pemangkasan anggaran ke LPSK ditinjau kembali dan agar besaran pemangkasan dikurangi.

Sebagai lembaga yang fungsi utamanya pelayanan dan perlindungan kepada saksi dan korban, kehadiran secara fisik petugas LPSK menjadi penting.

Apalagi beberapa layanan memang tidak bisa dilakukan secara virtual, seperti perlindungan fisik maupun pendampingan saat persidangan.

Penelaahan permohonan akan lebih optimal jika dilakukan secara langsung ketimbang virtual.

Petugas penelaah LPSK tentunya akan lebih bisa mengorek informasi jika berhadapan langsung dengan saksi, korban, maupun pihak terkait lainnya seperti aparat penegak hukum maupun dinas-dinas terkait.

Pada 13 Februari 2025, Komisi XIII melakukan RDP dengan agenda rekonstruksi efisiensi anggaran dengan mitra kerja, termasuk LPSK.

Akhirnya pemotongan anggaran LPSK dikurangi dari awalnya dipotong Rp 144 miliar menjadi dipotong Rp 122 miliar dengan jumlah anggaran LPSK pada 2025 menjadi Rp 107 miliar.

Tambahan Rp 22 miliar ini tentunya menjadi napas tambahan LPSK pada 2025, meski tentunya masih jauh dari ideal.

Harapannya pada tahun anggaran berikutnya, ada keberpihakan lebih dari pemerintah kepada saksi dan korban, melalui peningkatan anggaran LPSK. Tentunya dengan mempertimbangkan beban kerja dan kebutuhan saksi dan korban.

Sehingga kehadiran negara kepada saksi dan korban, melalui LPSK, akan semakin nyata, tidak hanya seadanya, apalagi hanya sekadar kata-kata di mulut pejabat atau slogan di baliho-baliho iklan layanan masyarakat.

*Fatimah Nuryani, Analis Hukum Ahli Muda LPSK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan menerima tujuh permohonan perlindungan dari para saksi, saksi korban dan pelapor dalam perkara penembakan pengusaha rental mobil di Tangerang. Keputusan Perlindungan LPSK berupa perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural dan fasilitasi restitusi.

LPSK memutuskan memberikan perlindungan berdasar Sidang Mahakamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada 10 Februari 2025. Keputusan Perlindungan yang diberikan berupa perlindungan fisik, pengamanan saat memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana, pemenuhan hak prosedural seperti pendampingan dalam proses hukum, serta fasilitasi restitusi bagi keluarga korban. Sedangkan untuk korban selamat yang menderita luka akan diberikan bantuan medis dan psikologis.

“LPSK saat ini juga sedang menyiapkan teknis perlindungan terhadap para saksi dan korban yang akan menyampaikan keterangannya di muka persidangan dalam waktu dekat," kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias saat dikonfirmasi pada Sabtu (15/2/2025).

Dalam proses hukum kasus tersebut, Susilaningtias menekankan pentingnya memberikan perlindungan menyeluruh bagi para pemohon dalam bentuk fisik maupun prosedural.

"Ini untuk memastikan keamanan dan kenyamanan mereka selama proses hukum berlangsung," ujar Susi.

Komisi XIII DPR telah menyepakati anggaran usai efisiensi sejumlah kementerian dan lembaga mitra kerjanya. Anggaran BNPT dipangkas Rp 153 miliar, anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan dipotong Rp 59 miliar.

Hal tersebut diumumkan dalam rapat di ruang Komisi XIII DPR RI, Jakarta, Kamis (13/2/2025). Angka pemotongan tersebut dibacakan oleh ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya.

"Komisi XIII DPR RI menyetujui perubahan pagu alokasi anggaran APBN 2025 terhadap kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi XII DPR RI," kata Willy membacakan kesimpulan rapat.

Berikut ini rinciannya:

- Efisiensi anggaran Kementerian Sekretariat Negara RI sebesar Rp 517.583.722.000, dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp2.901.862.847.000, menjadi sebesar Rp 2.384.279.125.000.

- Efisiensi anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komnas Perempuan sebesar Rp. 59.950.000.000, dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 160.523.737.000, menjadi sebesar Rp. 100.573.737.000.

- Efisiensi anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebesar Rp 144.500.000.000, dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 229.919.355.000, menjadi sebesar Rp 122.220.952.000.

- Efisiensi anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebesar Rp 153.415.712.000 dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 428.563.750.000 menjadi sebesar Rp 275.148.038.000.

- Efisiensi anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebelum rekonstruksi sebesar Rp 191.600.000.000 dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp.374.428.347.000 menjadi sebesar Rp 182.828.347.000.

Simak Video Prabowo Minta Anggaran Perdinas Menteri Dipotong: Bisa Hemat Rp 20 T

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berharap tidak ada pengurangan hak pegawai imbas kebijakan efisiensi anggaran.

"Harapannya tidak ada pengurangan terhadap hak-hak kepegawaian para staf LPSK," kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas saat dikonfirmasi, Kamis (13/2/2025).

Sementara itu, LPSK belum menentukan nasib 40 pegawai honorer yang terancam diberhentikan imbas efisiensi anggaran.

"Intinya bahwa kami sedang membahas soal efisiensi anggaran yang terbaru (secara lebih teknis ya)," kata dia.

Sebelumnya, Sebanyak 40 pegawai honorer Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terancam diberhentikan imbas efisiensi anggaran.

"Dari 60 (pegawai honorer), 40 akan hilang, ya karena itu dampak dari efisiensi, dampak dari pemotongan anggaran terhadap LPSK sebesar 62 persen," kata Ketua Ikatan Pegawai LPSK Tomy Permana saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (12/2/2025).

Pegawai honorer yang terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan tenaga profesional yang sedang menjalankan program perlindungan berbasis komunitas.

"Sudah tiga tahun berjalan. Nah sekarang ini sebenarnya masuk pada tahap transisi yang mana nanti di program itu akan dilebur pada Biro AKH atau Hukum, Kerja Sama, dan Humas," ungkap Tomy.

Kendati demikian, LPSK masih berdiskusi terkait pegawai honorer yang terancam di PHK akibat efisiensi anggaran.

"Masih dalam diskusi ya karena kan kita sekarang juga mengupayakan, setidaknya jangan 62 persenlah pemotongannya (anggaran)," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah lembaga negara, yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melaporkan pemangkasan anggaran signifikan untuk tahun 2025.

Oleh karenanya, masing-masing lembaga harus menyesuaikan pola kerja dan program kerjanya agar tetap bisa menjalankan tugasnya secara optimal.

Ketua LPSK Achmadi mengungkapkan bahwa lembaganya harus melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 122,22 miliar dari total pagu Rp 229,91 miliar. Dengan demikian, anggaran efektif yang dapat digunakan pada 2025 hanya sebesar Rp 107,69 miliar.

"LPSK mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran dan terus melakukan langkah-langkah peningkatan efektivitas layanan perlindungan saksi dan korban," kata Achmadi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (13/2/2025).

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, LPSK akan melakukan berbagai upaya penghematan, termasuk penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, kementerian/lembaga, maupun organisasi masyarakat sipil.

Achmadi juga menyebut bahwa LPSK memiliki 1.500 Sahabat Saksi Korban (SSK) yang tersebar di berbagai daerah, yang akan dioptimalkan dalam mendukung tugas lembaga.

Selain itu, LPSK akan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFA) pada hari tertentu guna menekan biaya operasional.

"Kami tetap fokus memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dengan sepenuh hati, meskipun anggaran terbatas," ujar Achmadi.

Sementara itu, BNPT mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 153,41 miliar dari pagu awal Rp 626,39 miliar.

Kepala BNPT Eddy Hartono menyampaikan bahwa setelah rekonstruksi, anggaran efektif lembaganya menjadi Rp 472,98 miliar.

Anggaran BNPT bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 428,56 miliar dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 197,83 miliar.

Meski demikian, BNPT tetap berkomitmen menjalankan tugas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Kami mohon dukungan Komisi III agar tetap bisa melaksanakan tugas dalam kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, deradikalisasi, koordinasi penegakan hukum, pemulihan korban, kerja sama internasional, serta analisis dan pengendalian krisis," kata Eddy.

Kemudian, BPIP mengalami pemangkasan anggaran yang lebih besar, yakni Rp 191,6 miliar atau 51,17 persen dari pagu awal Rp 374,42 miliar. Dengan demikian, anggaran efektif BPIP pada 2025 menjadi Rp 182,82 miliar.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan, lembaganya sempat mengajukan relaksasi anggaran sebesar Rp 210 miliar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III pada 4 Februari 2025.

Namun, yang disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya Rp 26,29 miliar atau 12,52 persen dari usulan awal.

"Kelonggaran efisiensi ini akan kami gunakan untuk dua program utama, yakni pembinaan relawan Gerakan Kebajikan Pancasila sebesar Rp 20 miliar dan penyusunan rancangan undang-undang BPIP sebesar Rp 6,29 miliar," kata Yudian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Setelah rekonstruksi efisiensi pagu anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tahun 2025 menjadi Rp 107 miliar. Anggaran tersebut dipangkas dari penetapan sebesar Rp 122,22 miliar dari pemberitahuan semula sebesar Rp 144,5 miliar.

“Total pagu anggaran LPSK tahun 2025 setelah rekonstruksi efisiensi menjadi Rp107,69 miliar,” kata Ketua LPSK Achmadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Achmadi menjelaskan pagu efektif LPSK tahun anggaran 2025 sebesar Rp107,69 miliar akan dialokasikan untuk dua program utama. Diantaranya Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp 32,78 miliar dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 74,91 miliar.

Lebih detail, Achmadi mengatakan bahwa anggaran program penegakan dan pelayanan hukum sebesar Rp 32,78 miliar, kegiatan penerimaan, penelaahan, dan investigasi permohonan dengan anggaran Rp 9,59 miliar, serta pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban sebesar Rp 23,18 miliar.

Sementara itu, anggaran Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 74,91 miliar dialokasikan untuk penyelenggaraan pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, sarana dan prasarana, tata usaha, serta pengawasan internal sebesar Rp 73,66 miliar.

“Rinciannya, belanja gaji sebesar Rp 41,04 miliar, operasional dan pemeliharaan kantor Rp 29,07 miliar, pemeliharaan data center dan lisensi server LPSK Rp 2,37 miliar, serta dukungan manajemen dan administrasi Rp 1,18 miliar,” jelas Achmadi.

Sisa anggaran Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 1,25 miliar dialokasikan untuk kegiatan penyelenggaraan layanan hukum, kehumasan, protokol, dan penyusunan peraturan.

Sementara itu, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyatakan bahwa DPR RI mendukung rekonstruksi efisiensi anggaran sebagai bagian dari upaya optimalisasi tanpa mengurangi kualitas layanan publik. DPR menyetujui hasil rekonstruksi efisiensi anggaran yang telah disusun, termasuk efisiensi anggaran LPSK.

Willy berharap efisiensi ini tetap menjamin perlindungan saksi dan korban yang optimal serta tidak mengurangi pelayanan yang menjadi mandat utama LPSK.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Komisi XIII DPR RI telah menyetujui perubahan pagu alokasi anggaran APBN 2025 untuk kementerian dan lembaga mitra kerja mereka, termasuk LPSK.

Meskipun mengalami efisiensi anggaran, Achmadi menegaskan bahwa LPSK mendukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dan telah menyusun langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas perlindungan saksi dan korban. Beberapa langkah yang akan dilakukan LPSK meliputi penyederhanaan prosedur permohonan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban, pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi layanan, serta penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Selain itu, LPSK juga akan melakukan penghematan perjalanan dinas dengan mengurangi jumlah personel dan durasi perjalanan, menerapkan sistem paperless untuk mengurangi penggunaan alat tulis kantor, serta mengoptimalkan efisiensi sarana dan prasarana perkantoran, seperti penggunaan air, listrik, dan bandwidth internet.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah lembaga negara, yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melaporkan pemangkasan anggaran signifikan untuk tahun 2025.

Oleh karenanya, masing-masing lembaga harus menyesuaikan pola kerja dan program kerjanya agar tetap bisa menjalankan tugasnya secara optimal.

Ketua LPSK Achmadi mengungkapkan bahwa lembaganya harus melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 122,22 miliar dari total pagu Rp 229,91 miliar. Dengan demikian, anggaran efektif yang dapat digunakan pada 2025 hanya sebesar Rp 107,69 miliar.

"LPSK mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran dan terus melakukan langkah-langkah peningkatan efektivitas layanan perlindungan saksi dan korban," kata Achmadi dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Kamis (13/2/2025).

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, LPSK akan melakukan berbagai upaya penghematan, termasuk penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, kementerian/lembaga, maupun organisasi masyarakat sipil.

Achmadi juga menyebut bahwa LPSK memiliki 1.500 Sahabat Saksi Korban (SSK) yang tersebar di berbagai daerah, yang akan dioptimalkan dalam mendukung tugas lembaga.

Selain itu, LPSK akan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFA) pada hari tertentu guna menekan biaya operasional.

"Kami tetap fokus memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dengan sepenuh hati, meskipun anggaran terbatas," ujar Achmadi.

Sementara itu, BNPT mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 153,41 miliar dari pagu awal Rp 626,39 miliar.

Kepala BNPT Eddy Hartono menyampaikan bahwa setelah rekonstruksi, anggaran efektif lembaganya menjadi Rp 472,98 miliar.

Anggaran BNPT bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 428,56 miliar dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 197,83 miliar.

Meski demikian, BNPT tetap berkomitmen menjalankan tugas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Kami mohon dukungan Komisi III agar tetap bisa melaksanakan tugas dalam kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, deradikalisasi, koordinasi penegakan hukum, pemulihan korban, kerja sama internasional, serta analisis dan pengendalian krisis," kata Eddy.

Kemudian, BPIP mengalami pemangkasan anggaran yang lebih besar, yakni Rp 191,6 miliar atau 51,17 persen dari pagu awal Rp 374,42 miliar. Dengan demikian, anggaran efektif BPIP pada 2025 menjadi Rp 182,82 miliar.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan, lembaganya sempat mengajukan relaksasi anggaran sebesar Rp 210 miliar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III pada 4 Februari 2025.

Namun, yang disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya Rp 26,29 miliar atau 12,52 persen dari usulan awal.

"Kelonggaran efisiensi ini akan kami gunakan untuk dua program utama, yakni pembinaan relawan Gerakan Kebajikan Pancasila sebesar Rp 20 miliar dan penyusunan rancangan undang-undang BPIP sebesar Rp 6,29 miliar," kata Yudian.