JAKARTA, KOMPAS.com - Memperingati Hari Anak Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) merilis jumlah permohonan perlindungan dengan perkara kekerasan seksual pada anak.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati mengatakan, LPSK mencatat adanya peningkatan permohonan perlindungan sebesar 81 persen dalam kasus kekerasan seksual pada anak dibandingkan tahun 2022.

"Kenaikan jumlah permohonan perlindungan ke LPSK ini menunjukkan urgensi penanganan yang diperlukan pada anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum," kata Nurherwati dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7/2024).

Dia menjabarkan, Permohonan perlindungan dalam tindak pidana seksual terhadap anak ke LPSK pada 2023 berjumlah 973 permohonan dan pada 2022 sebanyak 537 permohonan. Sedangkan pada 2024 (Januari-Juni) terdapat 421 permohonan perlindungan, ungkap Nurherwati.

Begitu pula kekerasan seksual terhadap perempuan juga meningkat menjadi 214 permohonan pada 2023 dari 99 permohonan pada 2022. Sedangkan pada 2024 (Januari-Juni) terdapat 135 permohonan.

Adapun asal wilayah permohonanAsal wilayah permohonan tindak pidana seksual terhadap anak tertinggi pada 2023 dari wilayah Jawa Barat (117), Lampung (79), Jawa Tengah (77), Sulawesi Selatan (77), Banten (72) dan DKI Jakarta (6).

Nurherwati menjelaskan, anak-anak sangat rentan dan membutuhkan dukungan khusus agar mendapatkan pemenuhan hak dan bantuan.

Karena menurut dia, saat ini semakin marak penyelesaian perkara kekerasan seksual anak di luar jalur hukum.

Dia menjelaskan, LPSK sering menerima permohonan, namun di tengah jalan keluarga korban mencabut laporan sehingga LPSK tidak bisa memberikan perlindungan karena kasusnya sudah SP3 atau dilakukan “perdamaian” dengan pelaku.

"Saya sudah berkomunikasi dengan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terkait sejumlah masalah tersebut. Beliau menjelaskan bahwa terdapat Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dapat dimaksimalkan." ucapnya.

Dia berharap, alokasi khusus ini bisa mengatasi sejumlah perkara perempuan dan anak yang terkendala upaya penyelesaian hukum dan pemulihannya, termasuk bantuan operasional perlindungan di level daerah.

Jakarta -

Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyinggung bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saat ini belum dikelola secara cerdas. Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Mukernas PKB di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menilai Cak Imin tidak fair dalam memberikan pandangannya.

Hendrawan mulanya merespons positif kritik dari Cak Imin yang pastinya menjadi masukan bagi BPIP. Dia juga menyebutkan BPIP selalu melakukan otokritik.

"Tentu penilaian tersebut akan menjadi masukan bagi BPIP. BPIP sendiri dalam beberapa kesempatan sudah melakukan otokritik terhadap kendala yang dihadapi dalam menjalankan perannya dalam konteks semangat zaman (zeitgeist) yang sangat individualistik, liberalistik, pragmatis seperti sekarang," kata Hendrawan saat dihubungi, Selasa (23/7/2024).

Meski begitu, Hendrawan menilai Cak Imin tidak fair dalam menyampaikan kritiknya. Dia beralasan BPIP tidak difasilitasi dengan payung hukum yang kuat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

"Namun, tidak fair juga menyatakan semua ini merupakan tanggung jawab BPIP yang hanya berpayung hukum Peraturan Presiden (Perpres 7/2018). Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 saja tak bisa membendung bertumbuhnya sistem ekonomi kapitalisme yang bercorak predatorik di Indonesia. Ekonomi pasar di Indonesia dipersepsi menimbulkan dampak negatif yang besar, karena prasyarat adanya regulasi dan sistem hukum yang kredibel dan birokrasi yang bersih, tidak kita miliki," jelasnya.

Karena itulah, Hendrawan menilai seharusnya Cak Imin menyertakan kritik dengan usulannya. Misalnya, lanjut dia, memperkuat payung hukum untuk BPIP dengan undang-undang.

"Cak Imin harus memperjelas usulannya, kalau punya. Apakah seperti yang diusulkan banyak kalangan, seperti payung hukumnya diperkuat dengan UU, dikembangkan seperti BP-7 di masa lalu, atau bagaimana?" tutur Hendrawan.

Lihat juga Video: Kunker ke Luar Negeri, Prabowo Minta Maaf Tak Hadiri Harlah Ke-26 PKB

[Gambas:Video 20detik]

Pernyataan Cak Imin

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebelumnya mengatakan ideologi Pancasila menjadi fondasi PKB dalam mengatasi tantangan yang ada. Cak Imin pun menyinggung bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saat ini belum dikelola secara cerdas.

Hal itu disampaikan Cak Imin saat memberikan sambutan dalam acara Mukernas PKB di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Selasa (23/7). Cak Imin mulanya mengusulkan salah satu hasil Mukernas ialah PKB dapat berpegang teguh pada ideologi Pancasila.

"Kalau saya ideologinya Pancasila, visinya politik rahmatan lil 'alamin. Kenapa saya bilang ideologinya Pancasila? Karena pada dasarnya semangat nilai-nilai dan prinsip yang ada di sila-sila Pancasila itu telah menjadi kecukupan kita di dalam melaksanakan seluruh agenda-agenda kita," kata Cak Imin.

"Asal apa? Asal istikamah, commit terhadap seluruh nilai-nilai Pancasila di dalam implementasi kehidupan pemerintahan kita," sambungnya.

Cak Imin mengatakan nilai-nilai Pancasila saat ini masih kurang diimplementasikan dengan baik. Cak Imin pun menyinggung BPIP yang masih belum dikelola dengan cerdas.

"Kita punya apa namanya itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tapi BPIP menurut saya belum dikelola secara cerdas," ujarnya.

Cak Imin pun mengajak para kader untuk membesarkan gagasan dan kelembagaan. Dia juga meminta untuk menahan pilar nilai-nilai Pancasila.

"Karena orang bisa bicara, ngomong, ekonomi kerakyatan, praktiknya kapitalisme. Orang bisa ngomong Marhaenisme, sistem yang terbangun adalah sistem yang disebut sebagai liberal kapitalisme. Ini fakta-fakta yang setiap hari kita jalankan," tuturnya.

(maa/idn)

Saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Dede mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Permohonan perlindungan tersebut juga dibenarkan oleh pimpinan LPSK Sri Suparyati. Sri menyebut pengajuan perlindungan dilakukan Dede bersama kuasa hukumnya, pada Selasa (23/7) hari ini.

"Iya ada permohonan perlindungan saksi atas nama Dede," ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat.

Selain Dede, Sri mengatakan permohonan perlindungan juga diajukan oleh enam terpidana beserta keluarga kasus pembunuhan pasangan Vina dan Eki.

"Permohonan atas nama Dede dan enam terpidana beserta keluarganya," jelasnya.

Sri mengatakan bakal melakukan penelaahan terhadap permohonan yang diajukan oleh Dede Cs. Apabila memenuhi syarat, kata dia, LPSK akan mengabulkan permohonan perlindungan saksi tersebut.

"Dipenuhi formilnya setelah itu dilakukan asesmen dan penelaahan untuk mengecek apakah syarat perlindungan terpenuhi," jelasnya.

Bareskrim Polri mengaku mulai menyelidiki laporan dugaan keterangan palsu yang disampaikan Aep dan Dede di kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo mengatakan proses penyelidikan dimulai lewat gelar perkara awal dengan memanggil pihak-pihak pelapor, pada Selasa (23/7) hari ini.

"Yang dilakukan Bareskrim hari ini jam 11.00 WIB adalah gelar perkara awal," jelasnya kepada wartawan dalam konferensi pers.

"Kita melaksanakan gelar awal, dimana ini adalah proses dimulainya penyelidikan," imbuhnya.

Djuhandani mengatakan gelar perkara awal itu dilakukan pihaknya untuk mengetahui permasalahan ataupun objek yang dilaporkan.

Melalui proses penyelidikan, kata dia, nantinya penyidik juga akan mendalami apakah benar ditemukan dugaan unsur pidana seperti yang dilaporkan atau tidak.

"Setelah penyelidikan itu apakah terjadi sebuah tindak pidana yang kemungkinan kalau terjadi tindak pidana akan dinaikkan kepada penyidikan," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 6 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita (16) dan Muhammad Rizki atau Eky (16) mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kuasa Hukum 6 terpidana, Jutek Bongso menjelaskan, permohonan perlindungan itu sudah diajukan ke LPSK pada Selasa (23/7/2024).

“Tadi pukul 09.00 WIB kami ke LPSK dan diterima oleh tiga komisioner LPSK. Kami sudah menyerahkan permohonan untuk perlindungan kepada enam terpidana sekaligus keluarganya,” ujar Jutek di Bareskrim Polri, Selasa (23/7/2024).

Selain 6 terpidana, Jutek mengeklaim bahwa Dede, saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki juga turut mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK.

“Terkait dengan Dede tadi kuasa hukumnya Asido Hutabarat sudah menyampaikan, permohonan untuk perlindungan," kata Jutek.

Jutek menambahkan, permohonan perlindungan ini diajukan untuk memastikan Dede serta 6 terpidana lebih leluasa memberikan keterangan, dalam perkara dugaan kesaksian palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki.

“Supaya mereka dengan tenang bisa menyampaikan apa yang mereka ketahui secara benar. Tidak perlu ada ketakutan, tidak perlu ada kekhawatiran bahwa akan terjadi sesuatu kepada yang bersangkutan ketika berbicara itu tujuannya,” pungkasnya.

Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati membenarkan adanya permohonan perlindungan oleh pihak-pihak tersebut.

“Iya, ada permohonan atas nama Dede dan enam terpidana beserta keluarganya," kata Sri saat dikonfirmasi.

Saat ini, lanjut Sri, LPSK akan terlebih dahulu menelaah permohonan yang diajukan Dede, 6 terpidana dan pihak keluarganya.

"Perlu dipenuhi formilnya, setelah itu dilakukan asesmen dan penelaahan untuk mengecek apakah syarat perlindungan terpenuhi," kata Sri.

Diberitakan sebelumnya, tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky (16) melaporkan saksi Aep dan Dede karena diduga memberikan keterangan palsu, Rabu (10/7/2024).

Laporan tujuh terpidana itu diwakili oleh kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Roely Panggabean dan politikus Dedi Mulyadi.

Saat ini, laporan tersebut telah teregistrasi dengan nomor LP/B/227/VII/2024/SPKT/Bareskrim Polri.

Direktur Jenderal Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Djuhandhani Raharjo mengatakan, penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu itu.

JAKARTA - Dede, salah satu saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon -Eki, mendatangi Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta Timur, Selasa (23/7/2024). Dede ditemani kuasa hukumnya, Titus Tampubolon bersama politikus Dedi Mulyadi pada pukul 08.30 WIB. Serta Ketua PBH Peradi, Suhendra Asido Hutabarat.

Selain dedek juga hadir tim lawyer dari 6 terpidana yakni Roely Panggabean dan Jutek Bongso. Kemudian Dedi keluar terlebih dahulu pukul 09.51 WIB. Dedi mengatakan dirinya juga akan mendampingi Dede memberikan kesaksian di Bareskrim Polri.

"Meminta perlindungan dari LPSK karena dedek adalah saksi yang memiliki peran yang sangat kunci dari lahirnya delapan terpidana saya bukan pengamat hukum hanya menyampaikan fakta dan data yang saya temui bahwa terpidana. Sebanyak delapan orang itu kan alat-alat buktinya sampai saat ini tidak ada tetapi mereka hanya memiliki kesaksian,"kata dia.

Dedi mengatakan, Dede merupakan salah satu saksi dari tiga orang lainnya yaitu Aep dan Liga Akbar. Liga Akbar sudah cabut kemudian sekarang Dede datang menyampaikan peristiwa yang sebenarnya.

"Bahwa malam itu betul dede dan Aep beli rokok ke warung jarak dari gang tempat nongkrong anak-anak itu keluar tongkrongan itu kurang lebih 150 meter malam hari," kata dia.

Dedi mengatakan bahkan Dede dan Aep pun beli rokok pakai motor setelah itu dede pulang lagi ke tempat pencucian mobil mengantar Aep. Setelah itu dede pulang yang menyatakan bahwa tidak ada rombongan anak nongkrong, pelemparan dan pengejaran.

"Dede mengatakan selama peristiwa beli rokok bolak-balik tidak ada anak-anak nongkrong apalagi pelemparan pengejaran itu tidak ada itu berdasarkan keterangan dede," katanya.

Adapun hingga kini, Dede masih dimintai keterangan oleh LPSK untuk menyelesaikan berbagai penjelasan latar belakang kesaksiannya. "Sehingga nanti mudah-mudahan segera mendapatkan perlindungan dari LPSK," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengabulkan permohonan perlindungan terhadap eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Saka Tatal.

Selain itu, LPSK memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada lima orang anggota keluarga Vina, yakni VO, MR, SA, SK, dan SL.

Ketua LPSK Achmadi menyampaikan bahwa pemberian perlindungan ini adalah hasil Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada 17 dan 22 Juli 2024.

“Menerima permohonan perlindungan dari keluarga V, 5 orang, apakah itu Inisial VO, MR, SA, SK, maupun SL, berupa program bantuan rehabilitasi psikologis,” ujar Achmadi saat konferensi pers di Kantor LPSK, Senin (22/7/2024).

“Terkait Permohonan ST, LPSK memutuskan menerima permohonan pemenuhan hak prosedural dan rehabilitasi psikologis,” kata Achmadi.

Menurut Achmadi, LPSK sebelumnya juga telah menelaah soal pentingnya keterangan saksi dan korban dan tingkat ancaman yang membahayakan mereka.

Tim LPSK juga mengkaji hasil analisis tim medis serta psikologis, serta menelusuri rekam jejak tindak yang pernah dilakukan para saksi dan korban.

9 orang tak dapat perlindungan

Di luar keenam orang yang dapat perlindungan tersebut, kata Achmadi, LPSK memutuskan untuk menolak permohonan perlindungan 9 orang lainnya dalam kasus ini.

Sebanyak tujuh orang di antaranya adalah AR, SU, PS, MK, RU, TM, dan FR. Mereka terdiri dari pihak keluarga korban dan pelaku, serta warga yang dijadikan saksi.

“Tujuh orang itu ada dari pihak keluarga, ada juga pihak warga yang karena tidak ada status hukumnya,” kata Achmadi.

Menurut Achmadi, LPSK menolak memberikan perlindungan karena para pemohon tidak konsisten dalam memberikan keterangan.

LPSK juga menilai ketujuh pemohon tersebut memiliki kecenderungan menutupi informasi, yang berkaitan dengan peristiwa pembunuh Vina dan Eki pada 2016.

“Para Pemohon dalam memberikan keterangan atau Informasi tidak konsisten, berubah-ubah, bersifat normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa,” kata Achmadi.

Adapun dua pemohon lain yang juga ditolak permohonan perlindungannya adalah saksi LA dan terpidana SD.

Keduanya meminta perlindungan karena hendak menjalani pemeriksaan dalam penyidikan Pegi Setiawan.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali melontarkan kritik terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) lantaran belum dikelola secara cerdas.

"Kita punya apa namanya itu? Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tapi BPIP menurut saya belum dikelola secara cerdas," kata Cak Imin di Forum Mukernas PKB di JCC, Jakarta, Selasa (23/7).

Melihat hal ini, Cak Imin lantas meminta seluruh kader PKB ikut membesarkan gagasan dan kelembagaan untuk menjaga nilai-nilai Pancasila. Sebab, ia mencontohkan kondisi perekonomian Indonesia kini jauh dari nilai kerakyatan yang terkandung dalam Pancasila.

"Orang bisa bicara ngomong ekonomi kerakyatan, praktiknya kapitalisme. Orang bisa ngomong marhaenisme, sistem yang terbangun adalah sistem yang disebut sebagai liberal kapitalisme," ujarnya.

Di sisi lain, Cak Imin meminta produk Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dicek ulang. Ia mempertanyakan apakah produk undang-undang itu sudah sesuai atau tidak dengan Pancasila.

"Seluruh undang-undang terbaru yang ada di dalam Omnibus Law, kita cek ulang apakah sesuai dengan ideologi Pancasila? Di situlah yang disebut komitmen dan keistikamahan kita di dalam menjaga pilar," kata dia.

Bukan kali ini saja Cak Imin mengkritik BPIP. Ia sempat meminta supaya Ketua BPIP Yudian Wahyudi diganti ketika hadir dalam peringatan puncak Hari Lahir PMII ke-62 di Museum Nasional, Jakarta, pada medio April 2022.

Menurut dia, banyak penolakan terhadap Yudian, sehingga kerja BPIP tidak efektif.

"Terus terang Ketua BPIP sekarang sahabat saya, Pak Yudian begitu setelah dilantik sudah salah ngomong, sehingga banyak penolakan di kanan dan kiri. Oleh karena itu, kalau tidak efektif ya diganti saja, supaya lebih efektif," kata Cak Imin kala itu.

Jakarta -

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan ideologi Pancasila menjadi fondasi PKB dalam mengatasi tantangan yang ada. Cak Imin pun menyinggung bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saat ini belum dikelola secara cerdas.

Hal itu disampaikan Cak Imin saat memberikan sambutan dalam acara Mukernas PKB di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024). Cak Imin mulanya mengusulkan salah satu hasil Mukernas ialah PKB dapat berpegang teguh pada ideologi Pancasila.

"Kalau saya ideologinya Pancasila, visinya politik rahmatan lil alamin. Kenapa saya bilang ideologinya Pancasila? Karena pada dasarnya semangat nilai-nilai dan prinsip yang ada di sila-sila Pancasila itu telah menjadi kecukupan kita di dalam melaksanakan seluruh agenda-agenda kita," kata Cak Imin.

"Asal apa? Asal istikamah, commit terhadap seluruh nilai-nilai Pancasila di dalam implementasi kehidupan pemerintahan kita," sambungnya.

Cak Imin mengatakan nilai-nilai Pancasila saat ini masih kurang diimplementasikan dengan baik. Cak Imin pun menyinggung BPIP yang masih belum dikelola dengan cerdas.

"Kita punya apa namanya itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tapi BPIP menurut saya belum dikelola secara cerdas," ujarnya.

Cak Imin pun mengajak para kader untuk membesarkan gagasan dan kelembagaan. Dia juga meminta untuk menahan pilar nilai-nilai Pancasila.

"Karena orang bisa bicara, ngomong, ekonomi kerakyatan, praktiknya kapitalisme. Orang bisa ngomong marhaenisme, sistem yang terbangun adalah sistem yang disebut sebagai liberal kapitalisme. Ini fakta-fakta yang setiap hari kita jalankan," tuturnya.

(amw/azh)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menganggap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) belum dikelola optimal.

Padahal, keberadaan BPIP penting untuk menjamin Pancasila masih diimplementasikan dalam kehidupan bernegara.

“Kita punya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tapi, BPIP menurut saya belum dikelola secara cerdas,” ujar Muhaimin yang juga kerap dipanggil Cak Imin saat membuka Harlah ke 26 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Ia menyampaikan, saat ini banyak terjadi anomali dalam ideologis kenegaraan.

Muhaimin mengatakan, ada yang mengklaim menjalankan ekonomi kerakyatan, tapi praktiknya adalah kapitalisme.

“Orang bisa ngomong marhaenisme, sistem yang terbangun adalah sistem yang yang disebut sebagai liberal kapitalisme,” sebutnya.

“Ini fakta-fakta yang setiap hari kita kunyah, kita jalankan, bahkan kita mengambil banyak keputusan,” sambung dia.

Terakhir, ia menyebutkan PKB bakal melihat lagi apakah undang-undang (UU) omnibus law memang tepat digunakan untuk masyarakat.

“Seluruh undang-undang terbaru yang ada di dalam omnibus law, kita cek ulang apakah sesuai dengan ideologi Pancasila? Di situlah yang disebut komitmen dan keistikomahan kita dalam menjaga pilar,” imbuh dia.

BPIP dibentuk pada 2018 atau empat tahun sejak Presiden Joko Widodo berkuasa. Menurut laman resminya, BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BPIP memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila.

Saat ini BPIP diketuai Yudian Wahyudi sementara Ketua Dewan Pengarah adalah Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Umum PDI-P.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menolak permohonan perlindungan yang diajukan sembilan orang terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat.

Ketua LPSK Achmadi menjelaskan bahwa tujuh orang di antaranya adalah AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR. Mereka adalah pihak keluarga korban dan pelaku, serta warga yang dijadikan saksi.

“Tujuh orang itu ada dari pihak keluarga, ada juga pihak warga yang karena tidak ada status hukumnya,” ujar Achmadi saat konferensi pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin (22/7/2024).

Menurut Achmadi, LPSK menolak memberikan perlindungan karena para pemohon tidak konsisten dalam memberikan keterangan.

Selain itu, ketujuh pemohon juga dianggap memiliki kecenderungan menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa pembunuh Vina dan Eki.

“Para Pemohon dalam memberikan keterangan atau Informasi tidak konsisten, berubah-ubah, bersifat normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa,” kata Achmadi.

Achmadi menambahkan, dua pemohon lain yang juga tidak mendapat perlindungan LPSK adalah saksi LA dan terpidana SD. Keduanya mengajukan perlindungan karena hendak menjalani pemeriksaan untuk proses penyidikan Pegi Setiawan.

Namun, proses penyidikan untuk Pegi Setiawan saat ini telah dihentikan seiring dengan disetujuinya gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung.

“Dalam hal terdapat pemeriksaan kembali sebagai saksi dalam proses peradilan pidana, LA dan SD dapat mengajukan kembali permohonan ke LPSK,” kata Achmadi.

Meski begitu, Achmadi menegaskan bahwa LPSK memberikan memberikan catatan untuk kepolisian agar menjamin keselamatan SD apabila hendak digali keterangannya.

“Dalam pemeriksaan terhadap Saudara SD, agar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Vina dan Eki tewas karena kebrutalan geng motor di Cirebon delapan tahun silam. Saat itu, Vina masih berusia 16 tahun.

Peristiwa maut itu terjadi di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada 27 Agustus 2016.

Selepas membunuh korban, geng motor tersebut merekayasa kematian korban seolah-olah Vina dan pacarnya tewas karena kecelakaan.

Saat itu, polisi menyatakan 11 orang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tetapi, tiga di antaranya masih buron.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan untuk memberikan perlindungan terhadap enam orang terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat.

Ketua LPSK Achmadi menjelaskan, lima orang di antaranya adalah anggota keluarga korban Vina. Para terlindung LPSK itu akan mendapatkan bantuan rehabilitasi psikologis.

“Menerima permohonan perlindungan dari keluarga V, 5 orang, apakah itu Inisial VO, MR, SA, SK, maupun SL, berupa program bantuan rehabilitasi psikologis,” ujar Achmadi saat konferensi pers di Kantor LPSK, Senin (22/7/2024).

Sedangkan untuk 1 orang lain yang mendapatkan perlindungan LPSK adalah Saka Tatal, eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki.

“Terkait Permohonan ST, LPSK memutuskan menerima permohonan pemenuhan hak prosedural dan rehabilitasi psikologis,” kata Achmadi.

Untuk proses rehabilitasi psikologis, lanjut Achmadi, LPSK akan bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat.

“Ini kita kerja samakan dengan Pemprov Provinsi Jawa Barat melalui UPTD-PPA Provinsi Jawa Barat,” jelas Achmadi.

Sebagai informasi, Vina dan Eki tewas karena kebrutalan geng motor di Cirebon delapan tahun silam. Saat itu, Vina masih berusia 16 tahun.

Peristiwa maut itu terjadi di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada 27 Agustus 2016.

Selepas membunuh korban, geng motor tersebut merekayasa kematian korban seolah-olah Vina dan pacarnya tewas karena kecelakaan.

Saat itu, polisi menyatakan 11 orang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tetapi, tiga di antaranya masih buron.

Dari delapan orang yang sudah divonis, tujuh di antaranya berusia dewasa. Mereka divonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana.

Adapun satu pelaku lainnya divonis delapan tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak.

Delapan orang terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina telah divonis Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017 lalu.

Pada 21 Mei 2024, salah satu buron kasus pembunuhan Vina dan Eki ditangkap yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong.

Namun, Pegi Setiawan kembali bebas setelah mengajukan sidang praperadilan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menyatakan penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah.

KSP juga mengawal proyek-proyek nasional strategis, perkembangannya day by day kami ikuti,....

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) mengawal perkembangan ragam Proyek Strategis Nasional (PSN) menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"KSP juga mengawal proyek-proyek nasional strategis, perkembangannya day by day kami
ikuti, sehingga nanti kami memahami betul PSN mana yang masih overlap, masih melewati tahun 2024," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), sebanyak
195 PSN yang bergulir sejak periode 2016 hingga Februari 2024 telah rampung, dengan total anggaran sebesar Rp1.519 triliun.

Sebanyak 77 proyek dan 13 proyek dalam tahap konstruksi dengan total nilai investasi berkisar Rp2.960,7 triliun

Sementara itu pada tahun ini, pemerintah menargetkan untuk menuntaskan pembangunan 41 PSN, dengan rincian lima proyek selesai pada periode Januari-Maret, 24 proyek pada periode April-September, dan 12 proyek pada periode Oktober-Desember.

Purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat itu meyakini bahwa PSN yang tersisa dapat diselesaikan secara optimal jika menjaga efektivitas pemerintahan.

"Itu kunci utama. Saya dari awal sudah mengatakan bahwa kita jaga efektivitas pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pelayanan publik tidak ada yang terganggu," katanya.

Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, batas waktu peralihan kekuasaan presiden dan wakil presiden jatuh pada 20 Oktober 2024.

Pada saat itu juga, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia terpilih akan mengucapkan sumpah/janji dan penandatangan berita acara di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024