Jakarta: Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Benny Susetyo, mengecam keras aksi kekerasan yang terjadi dalam acara diskusi kebangsaan di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024. Ia menegaskan, kekerasan tersebut merupakan tindakan yang menghancurkan keadaban Pancasila dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan.

"Kekerasan ini menghancurkan keadaban Pancasila karena negara yang berdasarkan Pancasila tidak boleh membiarkan kekerasan terjadi," tegas Benny dalam keterangannya, Minggu, 29 September 2024.

Benny menekankan, tindakan kekerasan, selain melanggar hukum, juga merupakan bentuk penghinaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang dijunjung tinggi oleh konstitusi negara.
"Kekerasan ini menghina kemanusiaan dan menghina keadilan," ujarnya.

Menurut Benny, dalam negara yang berlandaskan hukum dan konstitusi, setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya secara damai, seperti yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Diskusi dan dialog harus menjadi sarana utama dalam menyampaikan pandangan, bukan tindakan kekerasan.

"Diskusi adalah cara bermartabat untuk menyampaikan opini dan aspirasi. Ini dijamin dalam UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya," tambahnya.

Benny juga meminta agar aparat keamanan bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan dalam insiden tersebut. Ia menekankan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa tunduk pada tekanan kelompok premanisme, yang jika dibiarkan akan melemahkan wibawa negara sebagai negara hukum.

"Aparat keamanan tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Kekerasan yang mengganggu diskusi di Kemang harus diproses secara hukum. Hukum tidak boleh tunduk pada preman, dan harus menjadi pegangan bagi kita semua," tegas Benny.

Ia mengingatkan bahwa kekerasan yang dibiarkan dapat memberikan imunitas kepada pelaku dan merusak tatanan hukum serta peradaban negara. Menurut Benny, premanisme yang mendapatkan imunitas dapat menjadi bagian dari cara berpikir, bertindak, dan berelasi dalam masyarakat, yang sangat berbahaya bagi masa depan bangsa.

"Saatnya aparat keamanan bertindak tegas untuk memutus tali kekerasan demi terjaminnya konstitusi. Bernegara adalah berkonstitusi, maka warga negara harus tunduk pada konstitusi," tegasnya lagi.

Benny menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya menyelesaikan perbedaan pandangan dan pendapat melalui dialog dan argumentasi yang bermartabat, bukan dengan kekerasan yang hanya akan menghancurkan peradaban kemanusiaan. Ia berharap aparat keamanan segera bertindak tegas agar kekerasan tidak menjadi budaya di Indonesia.

"Kekerasan yang dibiarkan akan merusak keadaban hukum. Jangan sampai kekerasan menjadi budaya bangsa ini. Saatnya kita memulihkan peradaban kemanusiaan dan menjadikan Pancasila sebagai hukum tertinggi," pungkas Benny.

Sebelumnya diberitakan, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menetapkan dua tersangka terkait pembubaran paksa dan dugaan penganiayaan dalam seminar tersebut.
??????
Kombes Pol Wira Satya Triputra menyebutkan lima orang diamankan, dengan tiga lainnya masih dalam penyelidikan. Dua tersangka dijerat pasal 170 dan 406 KUHP tentang pengeroyokan dan perusakan, serta pasal 351 tentang penganiayaan.

Dua petugas keamanan hotel menjadi korban, dan barang bukti telah diamankan. Pihak kepolisian akan terus mendalami kasus ini.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Jakarta -

Hari Lahir Pancasila diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahun. Kemudian lepas dari pengujung September, rakyat Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober. Apa perbedaannya?

Dosen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Airlangga (Unair) Arya Wanda Wirayuda SHum MA berpendapat, Hari Lahir Pancasila merupakan awal pembentukan ideologi negara oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945.

Sementara itu, peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai penguatan kembali ideologi Pancasila dan penolakan pada ideologi selain Pancasila oleh pemerintah usai peristiwa Gerakan 30 September (G30S)1965 dan. Hari Kesaktian Pancasila ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967.

Arya menilai, Hari Kesaktian Pancasila menjadi penguat ideologi negara sebagai landasan idiil. Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, masyarakat diingatkan untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam keseharian.

"Hari Kesaktian Pancasila dapat dikatakan mitologisasi pemerintah untuk menguatkan Pancasila," ucapnya, dikutip dari laman Unair pada Senin (23/9/2024).

Perbedaan Hari Lahir Pancasila dan Kesaktian Pancasila

Berikut perbedaan Hari Lahir Pancasila dan Hari Kesaktian Pancasila berdasarkan sejarah, penetapan, makna, dan peringatannya.

Perbedaan Hari Lahir Pancasila dan Kesaktian Pancasila Menurut Sejarah

Sejarah Hari Lahir Pancasila tercatat sejak Sukarno mengusulkan lima sila untuk menjadi dasar negara Indonesia. Usulan lima sila yang disebut Pancasila itu dipaparkan Sukarno pada pidato di persidangan BPUPKI pada 1 Juni 1945, dikutip dari Ensiklopedi Sejarah Indonesia (ESI) Kemdikbud.

Sementara itu, Hari Kesaktian Pancasila muncul sebagai upaya rezim Orde Baru usai peristiwa G30S untuk menggambarkannya sebagai momen perusakan ideologi Pancasila. Hari besar tersebut digambarkan sebagai kembalinya kesaktian Pancasila dan lenyapnya komunisme, seperti dikutip dari Mengenal Orde Baru oleh Dhianita Kusuma Pertiwi.

Perbedaan Hari Lahir Pancasila dan Kesaktian Pancasila Berdasarkan Makna

Makna Hari Lahir Pancasila adalah titik pembentukan dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Hari Lahir Pancasila juga menjadi titik terbentuknya ideologi negara, kepribadian bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum.

Sedangkan makna Hari Kesaktian Pancasila adalah momen peringatan dan penghormatan para jenderal dan perwira militer yang gugur pada peristiwa G30S.

Perbedaan Hari Lahir Pancasila dan Kesaktian Pancasila Berdasarkan Penetapan

Hari Lahir Pancasila ditetapkan berdasarkan pidato Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Hari Lahir Pancasila ditetapkan jatuh pada 1 Juni 1945 sebagai hari libur nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.

Hari Kesaktian Pancasila ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967.

Perbedaan Hari Lahir Pancasila dan Kesaktian Pancasila Berdasarkan Peringatan

Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Pada 1 Juni 2024, Presiden RI Joko Widodo memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Garuda, Kompleks Pertamina Hulu Rokan (PHR), Dumai, Riau.

Sebelumnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Pancasila di Gedung Pancasila (2019), secara online (2020), secara hybrid (2021), Kabupaten Ende (2022), dan Monumen Nasional atau Monas (2023), dikutip dari laman BPIP.

Sementara itu, Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dilakukan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pada upacara ini, peserta upacara mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para Pahlawan Republik Indonesia yang telah gugur, khususnya pahlawan revolusi.

Sebelum Hari Kesaktian Pancasila, warga diimbau untuk mengibarkan bendera setengah tiang setiap tanggal 30 September. Kemudian pada 1 Oktober pukul 06.00 waktu setempat, bendera Merah-Putih dinaikkan hingga satu tiang penuh.

(twu/pal)

AMBON - Peran agama di Indonesia yang dinilai semakin bergeser dari esensinya kini lebih sering digunakan sebagai formalitas serta alat politik. Akibatnya, peran agama dalam menjaga etika dan moralitas masyarakat melemah.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Ma'arif Institute Andar Nubowo dalam diskusi yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bertema ?Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara: Etika dan Agama? yang digelar di Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, Jumat (20/9/2024)

Nubowo mengungkapkan agama saat ini lebih sering digunakan sebagai alat politik dan ekonomi. ?Agama hanyalah alat untuk diperlemah atau dipergunakan untuk status quo politik dan ekonomi,? ungkapnya.

Nubowo juga menyoroti adanya favoritisme terhadap agama-agama tertentu yang dianggap memperburuk kondisi moralitas publik. Dengan agama digunakan sebagai instrumen politik, peran agama dalam menjaga etika dan moralitas masyarakat melemah, menyebabkan terjadinya tragedi etika dan moralitas publik.

?Agama tidak lagi mampu menjadi kekuatan moral yang independen, tetapi justru menjadi alat untuk kepentingan politik praktis,? ujarnya.

Padahal, dalam sejarahnya peran agama di Indonesia selalu dijadikan basis etika dalam kehidupan berbangsa, bahkan ikut menjadi instrument mencapai kemerdekaan Indonesia.

Di negara-negara barat, kata Nubowo, dikembangkan konsep mengenai civil religion yang berasal dari nilai universal dan nilai profetik agama yang disandarkan pada nilai-nilai agama yang universal sekaligus digabungkan pada prinsip sekular modern di Barat.

?Ini perlu jadi renungan kita semua bagaimana negara kita yang berideologi Pancasila perlu melakukan radikalisasi Pancasila, sebagaimana yang disebutkan Kuntowijoyo. Jadi bagaimana menjadikan Pancasila sebagai ideologi dasar kita. Sehingga Pancasila bukan cuma batang tubuh, tapi juga kaki-kaki kita,? katanya.

Akademisi IAIN Ambon Abidin Wakano melihat agama-agama di Indonesia kini kehilangan semangat profetiknya. Menurut Wakano, agama sudah tidak lagi memiliki daya untuk menuntun masyarakat menjawab berbagai tantangan sosial dan justru terjebak dalam industrialisasi politik identitas.

?Oligarki, kapitalisasi agama membuat agama-agama ikut terperangkap dalam sistem oligarki,? tegas Wakano, yang menyoroti kekuatan ekonomi dan politik elite turut menggerus otoritas moral agama.

Wakano menilai sejak Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019, agama telah digunakan secara luas dalam narasi politik identitas. Penggunaan agama dalam politik ini menyebabkan segregasi sosial, memecah masyarakat berdasarkan identitas agama, dan memunculkan mentalitas in-group dan out-group.

?Agama yang seharusnya berperan sebagai pedoman etis dan moral bagi masyarakat, kini terperangkap dalam dinamika politik praktis yang mengaburkan nilai-nilai substansial agama,? ujarnya.

Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ahmad Najib Burhani mengungkapkan adanya paradoks dalam keberagamaan di Indonesia. Salah satunya pluralitas yang terbatas. Menurut Burhani, meskipun Indonesia mengakui pluralisme agama, ada batasan-batasan tertentu yang diberikan oleh negara.

Hal ini serupa dengan pendekatan "messianic tendency" yang dilakukan oleh negara-negara Barat dalam menyebarkan nilai-nilai mereka, seperti kolonialisme yang beralasan membawa peradaban. ?Di kita, dengan membawa mereka ke jalan yang benar, kita sebut itu paradigma yang melegalkan diskriminasi terhadap agama yang lain,? ujarnya.

Burhani juga menyebutkan paradoks negara beragama dan berketuhanan yang menunjukkan ada korelasi yang tampak negatif antara kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dengan keyakinan terhadap pentingnya agama.

?Negara yang memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi cenderung masyarakatnya menganggap agama tidak penting,? ujarnya, merujuk pada World Happiness Index yang menunjukkan negara-negara yang lebih bahagia sering kali adalah negara yang tidak terlalu religius.

Namun, Burhani juga mencatat negara-negara yang religius sering kali unggul dalam filantropi, termasuk Indonesia. "Filantropi adalah salah satu kekuatan dari negara beragama seperti Indonesia," tambahnya.

Akademisi Universitas Satya Wacana Salatiga Izak Lattu mengatakan ada pluralitas tanpa kesetaraan dalam pengelolaan agama di Indonesia, yang menyebabkan kelompok-kelompok tertentu merasa terpinggirkan.

"Kita berhadapan dengan mayoritanisme yang sangat besar," ungkap Lattu, yang menyoroti bagaimana kelompok mayoritas sering kali menganggap kelompok minoritas sebagai "denizen" atau warga negara setengah.

Lattu juga menekankan pentingnya memperkuat nasionalisme berdasarkan Pancasila. Lattu juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

?Kita harus kembali ke Pancasila sebagai akta hidup bersama yang harus ditempatkan sebagai political covenantal pluralism,? tegasnya.

Direktur Interfidei Elga Sarapung mempertanyakan pengakuan terhadap keberagaman agama di Indonesia. ?Setelah 79 tahun merdeka, kita masih berputar di sekitar berapa agama yang diakui. Masih banyak masyarakat yang menyebut hanya 5 agama yang diakui di Indonesia,? ungkapnya.

Elga mengamati meskipun konstitusi mengakui enam agama, praktik nyata di lapangan menunjukkan adanya diskriminasi terhadap agama minoritas seperti Baha?i dan Sikh yang dikategorikan sebagai penghayat kepercayaan. ?Praktik hidup beragama di Indonesia terjebak pada ritualitas tanpa memperhatikan substansi yang lebih dalam,? tambah Elga.

Guru Besar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Zuly Qodir mengatakan, Indonesia dan beberapa negara sudah masuk dalam tahap post-sekularism yang mengarah formalisasi. Beragama sifatnya hanya artifisia, sehingga tidak mendorong pada motivasi orang menjadi progresif.

?Misalnya bagaimana tentang kemiskinan, bagaimana kemiskinan direspons oleh agama-agama di Indonesia. Ya karena sering ambil sifatnya yang formalistic,? katanya.

Hamburg: Warga Negara Indonesia (WNI) di Jerman Utara, khususnya pemuda Indonesia yang datang ke Jerman untuk belajar dan bekerja (ausbildung dan aupair) kerap mengalami depresi karena culture shock dan kurangnya sistem pendukung (support system) untuk membantu mereka menghadapi situasi yang sama sekali berbeda dengan situasi di tanah air.

Sebanyak 6.655 masyarakat Indonesia yang berada di wilayah kerja KJRI Hamburg harus menyesuaikan dengan situasi sosial dalam berinteraksi dengan warga lokal yang beragam pula. Derap kehidupan di Jerman yang sangat cepat pascacovid-19, membuat beberapa anggota masyarakat Indonesia merasa kerekatan dan perasaan kebangsaan semakin berkurang.

Merespons situasi tersebut, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan KJRI Hamburg, Jerman menjalin kerja sama strategis dalam acara Silaturahmi Kebangsaan yang diselenggarakan KJRI Hamburg, 11-13 September 2024. Kegiatan ini mengandung makna strategis dalam upaya pembinaan ideologi Pancasila terhadap WNI di wilayah kerja KJRI Hamburg.
Dewan Pakar Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri BPIP, Darmansyah Djumala menuturkan, Pancasila merupakan solusi atas segala permasalahan sosial. Bukan hanya bagi Bangsa Indonesia, melainkan bagi masyarakat dunia secara universal.

“Pidato Bung Karno di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1960 yang berjudul ”To Build the World Anew” telah ditetapkan UNESCO sebagai Memory of The World. Ini berarti PBB mengakui bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang dapat diadopsi, baik oleh PBB maupun negara lain”, terang Djumala.

Ia menjelaskan, nilai-nilai kebaikan dalam Pancasila akan tetap kokoh bertahan dari masa ke masa sebagai kekuatan Bangsa Indonesia, termasuk bagi para diaspora di Jerman.

“Dengan Pancasila, Bangsa Indonesia tetap utuh dan mampu bertahan dalam kesatuan meski terjadi dinamika politik dunia. Berakhirnya Perang Dingin pada 1991 telah meruntuhkan Uni Soviet dan Yugoslavia. Arab Spring pada 2011 membuat banyak negara-negara Arab Timur Tengah bubar dan dilanda perang saudara. Namun di tengah gejolak politik dunia itu, Indonesia tetap utuh dengan Pancasila dan NKRI-nya,” ujar Djumala.

Djumala juga menguatkan para WNI agar selalu berpegang teguh kepada Pancasila untuk saling bergotong royong dalam menyelesaikan sejumlah persoalan selama tinggal di negara bagian yang memiliki keunggulan dalam industri penerbangan (Airbus dan Lufthansa Technik) ini. Ia juga berharap, WNI di Hamburg dapat selalu menjaga eksistensi Pancasila sebagai pedoman hidup yang menjadi citra diri sehingga kini mereka dihormati sebagai bangsa yang beretika dan dipandang positif oleh warga Jerman maupun pemerintah Jerman.

“Saat ini ideologi Pancasila menghadapi ancaman dari ideologi transnasional. Masyarakat Indonesia di Hamburg dapat mewaspadai hal tersebut karena dapat menyebabkan keterbelahan sosial dan bisa mencederai citra masyarakat Indonesia di luar negeri,” ungkap Djumala.

Di tengah intensnya hubungan antar-bangsa di dunia, masyarakat Indonesia di luar negeri sangat terekspose terhadap nilai-nilai baru yang dibawa oleh ideologi transnasional, yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. BPIP menilai, upaya menjaga ketahanan ideologis di kalangan masyarakat menjadi hal yang mendesak dalam pembinaan masyarakat Indonesia di luar negeri.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah mengajak masyarakat Indonesia di Braunschweig untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia di tanah rantau dengan senantiasa menghayati dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila.

“Pancasila adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia yang sudah final dan tidak bisa diubah oleh siapapun dan sampai kapanpun. Bangsa Indonesia yang merdeka didirikan bukan karena atas pertimbagan mayoritas atau minoritas. Tapi bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia yang beraneka ragam suku, etnik, bahasa, budaya dan agama,” ungkapnya.

Basarah juga mengajak masyarakat Indonesia di luar negeri untuk mejaga keutuhan, persatuan dan kesatuan dengan menghormati perbedaan dan keberagaman.

KJRI Hamburg dan Perwakilan-Perwakilan Indonesia di luar negeri memainkan peran strategis untuk senantiasa menjaga kekompakan dan keharmonisan hubungan sosial sesama bangsa Indonesia di luar negeri. Untuk itu, Konjen KJRI Hamburg, Renata Siagian berharap pembinaan kepada para diaspora terus dilakukan guna memupuk ketahanan ideologi Pancasila di kalangan masyarakat Indonesia di luar negeri.

“Kurangnya pemahaman terhadap budaya Indonesia menyebabkan mereka yang lahir di Jerman menjadi kurang peka terhadap isyarat sosial dari keluarga mereka sendiri, maupun ketika berinteraksi dengan keluarga di tanah air,” ungkap Renata.

Ia menambahkan, dalam beberapa pertemuan dengan masyarakat, KJRI menerima masukan mengenai concern orang tua yang menginginkan anak-anaknya dapat belajar Bahasa Indonesia, mengenal budaya dan nilai-nilai bangsa Indonesia, tanpa menutup diri terhadap hal-hal positif yang mereka pelajari di Jerman.

“Karena itu nilai-nilai tersebut perlu terus ditanamkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di Jerman,” tutup Renata.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

MAKASSAR - Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar hari ini menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) . FGD ini membahas tema "Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara."

FGD ini juga berfokus pada upaya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan etika yang dihadapi oleh para pejabat publik. FGD ini merupakan bagian dari serangkaian diskusi yang diadakan di berbagai daerah untuk menangani isu etika dan moralitas dalam pemerintahan.

FGD kali ini akan menghadirkan narasumber yang terdiri dari pakar hukum, politik, hak asasi manusia, pegiat anti-korupsi, akademisi, dan aktivis. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan kompilasi rekomendasi dan dokumentasi yang akan diterbitkan dalam bentuk buku bunga rampai.

"Penyelenggaraan FGD ini bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat integritas pejabat publik," tulis BPIP, Selasa (17/9/2024).

Dengan latar belakang sejumlah kasus pelanggaran etika yang mencuat, termasuk korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan, kegiatan ini menjadi penting untuk membahas dan mencari solusi praktis terhadap masalah-masalah tersebut.

Sebagai upaya konkret, BPIP menggarisbawahi pentingnya pembentukan Mahkamah Etika sebagai solusi yang diharapkan dapat sejalan dengan prinsip etika Kantian, dimana pejabat negara diharapkan bertindak dengan integritas dan keadilan yang tinggi.

Dengan agenda ini, BPIP berupaya memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila dapat kembali menguat dan diterapkan dalam seluruh aspek pemerintahan dan kehidupan berbangsa.

?Melalui FGD ini, diharapkan akan muncul langkah-langkah strategis yang dapat memperbaiki kondisi etika penyelenggara negara, serta memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang telah ditetapkan dalam Pancasila dan Konstitusi,? pungkas BPIP.

St Petersburg -

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan kuliah umum di hadapan mahasiswa St Petersburg University, Rusia. Dalam kuliah umumnya, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini menjelaskan soal semangat Pancasila yang membuat Indonesia aktif memperjuangkan perdamaian.

Megawati awalnya menjelaskan Indonesia aktif mewujudkan perdamaian di sejumlah negara. Dia mengatakan langkah itu menjadi legitimasi dan modal historis Indonesia menggalang bangsa-bangsa cinta damai.

"Indonesia juga aktif mewujudkan perdamaian di Kamboja, Sudan, Kongo, Vietnam dll. Inilah modal dan legitimasi historis yang dimiliki bangsa kami. Dengan modal historis ini, bangsa Indonesia menggalang bangsa-bangsa yang cinta damai," ujar Megawati di hadapan mahasiswa St Petersburg University, Rusia, Senin (16/9/2024).

Megawati mengatakan Indonesia terus menyerukan penghormatan terhadap prinsip nonintervensi atas kedaulatan bangsa lain. Dia mengatakan Indonesia telah mengambil inisiatif untuk menyelesaikan konflik di beberapa wilayah.

"Dengan prinsip ini, kami mengambil inisiatif bagi penyelesaian konflik terhadap persoalan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, konflik di Timur Tengah melalui aksi sepihak Israel terhadap Palestina. Konflik yang tidak seimbang tersebut nyata-nyata melanggar hukum internasional. Dampaknya adalah bencana kemanusiaan. Lebih dari 37.000 jiwa rakyat Palestina gugur akibat kekejaman Israel. Selain ketegangan di Timur Tengah, potensi konflik terbuka juga terjadi di Laut Tiongkok Selatan hingga Selat Taiwan, dan bara api yang terus menyala di Semenanjung Korea," ujarnya.

Dia mengatakan langkah aktif Indonesia itu dilakukan atas dasar semangat Pancasila. Megawati pun mengatakan PDIP telah menjadikan pengetahuan geopolitik sebagai materi di sekolah partai.

"Spirit yang kami bawa dalam membangun ketertiban dunia tersebut adalah mempraktikkan Pancasila sebagai jalan bagi tata dunia baru," ujar Megawati.

Megawati mengatakan upaya membangun ketertiban dunia itu dilakukan Indonesia lewat politik bebas aktif. Dia menegaskan Indonesia, lewat sila kemanusiaan, ingin menciptakan perdamaian dunia.

"Politik luar negeri bebas aktif dipandu oleh falsafah bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Pancasila terdiri dari lima prinsip, yakni Ketuhanan, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Kebangsaan, Demokrasi dan Keadilan Sosial. Dengan sila kemanusiaan kami bertekad membangun persaudaraan dunia. Dengan keadilan sosial, kami berjuang bagi tatanan dunia yang damai, adil, dan memperjuangkan kesetaraan antar bangsa. Ini contoh implementasi Pancasila dalam hubungan internasional," ucapnya.

Sebagai informasi, Megawati didampingi Duta Besar Dunia Pendidikan dan Iptek untuk St Petersburg University, Connie Rahakundini Bakrie, selama memberikan kuliah umum. Dubes Indonesia untuk Rusia Jose Tavares juga terlihat hadir dalam kuliah umum ini.

(haf/dwia)

Hamburg: Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengajak masyarakat Indonesia di Hamburg Jerman untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia di tanah rantau dengan menghayati dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Ajakannya tersebut disampaikan pada acara “Silaturahmi Kebangsaan: Merawat Kebhinekaan untuk Persatuan Masyarakat Indonesia di Jerman”, yang diadakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan dihadiri 60 orang perwakilan diaspora.

Basarah menjelaskan Pancasila untuk pertama kali disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Penerima penghargaan Democracy Award tahun 2020 dari Media Moeslem Choice Network ini juga menjelaskan fungsi Pancasila sebagai falsafah negara, ideologi negara, dasar dan sumber hukum.

“Para Founding Parents kita telah bersama-sama memikirkan dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang BPUPK. Ini artinya, bagaimana negara bangsa-Indonesia ini dibangun di atas fondasi kokoh ideologi Pancasila sebagai dasar negara,” terangnya.
Wakil Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini juga menegaskan, Pancasila adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia yang sudah final dan tidak bisa dirubah oleh siapapun dan sampai kapanpun.

“Sebab kalau mengubah atau membubarkan Pancasila, sama saja dengan membubarkan negara kesatuan Indonesia,” tegasnya sambil menyampaikan bangsa Indonesia Merdeka didirikan bukan karena persoalan mayoritas atau minoritas. Tapi bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia yang aneka ragam budaya, agama, suku, bahasa dan kekayaannya.

Hal sama disampaikan oleh Darmansyah Djumala, Dewan Pakar Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menurut Djumala, dengan Pancasila, bangsa Indonesia tetap survive, langgeng, tetap utuh bersatu meski terjadi gempa politik dunia.

Djumala menjelaskan sejarah pergolakan dunia mulai dari berakhirnya Perang Dingin pada 1991 yang disusul dengan runtuhnya Uni Soviet dan Yugoslavia, hingga terjadinya Arab Spring pada 2011, yang membuat banyak negara Arab Timur Tengah bubar dan dilanda perang saudara.

“Tapi gempa politik tersebut tidak membuat Indonesia terpengaruh dan terpecah-belah, Indonesia tetap utuh. Karena ada Pancasila,” terangnya.

Djumala juga menunjukkan fakta sejarah bahwa pidato Bung Karno mampu menggetarkan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pidato berjudul ”To Build the World Anew” tahun 1960 tersebut telah ditetapkan UNESCO sebagai Memory of The World.

Lebih lanjut Djumala memaparkan ancaman ideologi transnasional terhadap ideologi Pancasila. Diingatkan Djumala bahwa ideologi transnasional tersebut bisa menyebabkan keterbelahan sosial dan bisa mencederai citra masyarakat Indonesia diluar negeri.

“Karena itu mari kita jaga dan bela negara Indonesa ini dengan menghidupkan nilai-nilai Pancasila.” ajaknya.

Djumala mencontohkan nilai-nilai Pancasila yang paling bisa dirasakan dan diaplikasikan adalah nilai gotong royong. Hampir semua kehidupan masyarakat Indonesia selalu ada nilai gotong royong.

“Bahwa nilai Pancasila sudah embedded dan built-in sudah ada dalam diri kita sebagai Bangsa Indonesia, salah satunya adalah gotong royong. Dan nilai ini sudah menjadi nilai keseharian bangsa Indonesia,” terangnya.

Renata Siagian, Konjen RI di Hamburg, mengatakan maksud diadakannya acara tersebut, untuk merekatkan silaturahmi dan penguatan nilai-nilai Pancasila bagi diaspora Indonesia di wilayah kerja Hamburg.

“Ada nilai-nilai positif dari diri kita yang melekat secara inheren, yang tidak disadari dan menjadi suatu hal yang biasa dilakukan, seolah-olah sudah given. Dan nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai Pancasila,” tegasnya. Hal ini terlihat dari pujian masyarakat Jerman terhadap diaspora Indonesia. Mereka menyatakan senang berinteraksi dengan orang Indonesia baik sebaik teman, karyawan, mahasiswa atau lainnya. “Bahkan ada yang minta dicarikan staf yang berasal dari orang Indonesia,” tuturnya bangga.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Hamburg: Masyarakat Indonesia di Jerman pada umumnya dipandang positif oleh warga Jerman maupun pemerintah Jerman. Hal itu tentunya tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila yang sudah tertanam di dalam diri masyarakat Indonesia.

"Nilai-nilai tersebut perlu terus ditanamkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di Jerman," kata Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hamburg Renata Siagian ketika ramah Tamah dengan rombongan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Selasa, 10 September 2024 di Hamburg.

Renata berharap kedatangan BPIP dan MPR bisa menguatkan kembali ideologi Pancasila bagi masyarakat Indonesia di Hamburg.
Lebih lanjut dijelaskannya, hingga saat ini, tercatat sekitar 45 organisasi kemasyarakatan yang cukup aktif yang berada di wilayah kerja KJRI Hamburg. Organisasi kemasyarakatan tersebut terdiri dari; lima (5 ) organisasi profesi, 21 organisasi keagamaan, delapan (8) organisasi pelajar (PPI), tujuh (7) organisasi budaya dan tiga (3) organisasi daerah.

“Dengan murahnya biaya pendidikan di Jerman, semakin banyak WNI yang mengambil kesempatan untuk bersekolah di Jerman, mulai dari sekolah kejuruan (ausbildung) hingga Pendidikan tinggi di universitas, dan melakukan riset untuk mengambil S-3,” ungkapnya.

Berdasarkan informasi, lanjut Renata, kedatangan WNI di Jerman Utara mulai besar dengan kedatangan para pelaut dan perawat. Sampai saat ini, sebagian WNI dan diaspora yang lahir di Jerman Utara sudah merupakan generasi ke-tiga dan ke-empat sejak kedatangan kakek/nenek mereka di Jerman Utara.

“Gelombang selanjutnya diperkirakan dikarenakan kerja sama di bidang teknologi dan pemberian beasiswa kepada anak-anak Indonesia oleh Departemen Riset dan Teknologi yang dipimpin mendiang B.J. Habibie,” terangnya.

Renata menegaskan, persepsi baik dari publik Jerman tersebut menjadi modal sosial penting untuk membangun kemitraan antara Indonesia dan Jerman.

Sementara itu Abib salah satu warga Indonesia yang bekerja di Hamburg menyatakan Masyarakat Indonesia diterima baik oleh warga Jerman. Komunitas-komunitas Masyarakat Indonesia secara berkala bertemu dan silaturahmi di Konjen atau di apartemen salah satu anggota.

Sebagai informasi KJRI Hamburg merupakan salah satu dari tiga perwakilan RI yang berada di Republik Federasi Jerman (RFJ) bersama KBRI Berlin dan KJRI Frankfurt. Wilayah kerja KJRI Hamburg meliputi wilayah Jerman bagian Utara dan Barat Laut dengan dua kota setingkat negara bagian dan memiliki status negara bagian khusus (Free Hanseatic City), yaitu Hamburg dan Bremen, dan dua negara bagian, yaitu Niedersachsen dan Schleswig-Holstein. Secara geografis, keempat negara bagian tersebut berbatasan dengan Laut Baltik, Laut Utara, serta memiliki akses di salah satu sungai penting Jerman, yaitu Sungai Elba.

Dari aspek ekonomi, keempat negara bagian memiliki keunggulan dalam industri penerbangan (Airbus dan Lufthansa Technik), kemaritiman (Meyer Werft dan Hapag Lloyd), otomotif (Volkswagen dan Mercedes-Benz), logistik (Hermes), life sciences, serta energi baru dan terbarukan. Sementara dari aspek sosial-budaya, wilayah kerja KJRI Hamburg menjadi lokasi bagi pusat riset, lembaga pendidikan, maupun institusi think tank yang berkualitas.

Berdasarkan data per 31 Agustus 2024, masyarakat Indonesia di wilayah kerja KJRI Hamburg berjumlah 6.655 orang (Hamburg – 2.194, Schleswig Holstein – 798, Bremen – 733, dan Niedersachsen – 2.930) dengan tren yang cenderung terus meningkat (2015: 3.937 orang; 2016: 4.597 orang; 2017: 4.494; 2018: 5.298; 2019: 5.422, 2020: 6.025, 2021: 6.124, 2022: 6.175).

Komposisi masyarakat Indonesia di wilayah kerja KJRI Hamburg cukup beragam dengan kalangan pelajar/mahasiswa menempati jumlah terbesar (38%), kemudian diikuti oleh kelompok Ibu/Bapak rumah tangga (17%) dan karyawan/profesional (12%). Selebihnya adalah dari kalangan dosen/akademisi, dokter, perawat, koki, rohaniawan, pensiunan dan lainnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Jakarta -

Komisi II DPR RI melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sore ini terkait anggaran 2025. Dalam rapat ini, Kepala BPIP Yudian Wahyudi, mengajukan tambahan anggaran untuk lembaganya sebesar Rp 100 Miliar.

Rapat terselenggara di Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024). Kepala BPIP mulanya menyampaikan pagu anggaran yang didapat pihaknya untuk anggaran 2025 sebesar Rp 299 Miliar (Rp 299.428.347.000).

"Bahwa alokasi pagu anggaran BPIP tahun 2025 sebesar Rp 299.428.347.000," kata Yudi dalam rapat.

Ia mengatakan BPIP mengajukan anggaran tambahan ke DPR RI sebesar Rp 100 Miliar. Adapun anggaran ini akan digunakan untuk sosialisasi nilai Pancasila hingga percepatan implementasi BTU (buku teks utama) pendidikan Pancasila pada jenjang perguruan tinggi menengah dan dasar.

"Satu, sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan pemerintah, lembaga legislatif dan komponen lainnya sebesar Rp 30 Miliar," kata Yudi.

Adapun total tambahan dari Rp 100 Miliar itu juga akan dialokasikan untuk Penyelenggaraan Diklat pembinaan ideologi Pancasila (PIP) sebesar Rp 4 Miliar. Anggaran ini, juga digunakan untuk pembinaan program Paskibraka dan purna Paskibraka Duta Pancasila senilai Rp 29.100.000.000.

"Pelaksanaan sosialisasi Pancasila bagi pegiat media sosial," kata Yudian.

Dari presentasi yang ditampilkan, sebanyak Rp 17.494.500.000 anggaran itu akan digunakan untuk sosialisasi nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial, gen Z, gen Alpha di lingkungan sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, serta para pegiat media sosial. Anggaran ini juga dipakai untuk branding produk dan penguatan pemanfaatan layanan BPIP oleh kementerian atau lembaga dan masyarakat, pembuatan video pendek dan film animasi sebagai media pembelajaran buku teks utama (BTU) pendidikan Pancasila.

(dwr/yld)

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi meminta tambahan total anggaran sebesar Rp100 miliar ke DPR untuk tahun anggaran 2025 mendatang.

"BPIP mengajukan usulan tambahan anggaran 2025 dengan total senilai Rp100 miliar," kata Yudian di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

Yudian merinci tambahan anggaran itu akan digunakan membiayai lima program BPIP tahun 2025. Di antaranya pertama digunakan untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila sebesar Rp30 miliar.

Kemudian program kedua yakni percepatan implementasi Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila pada jenjang Perguruan Tinggi, Menengah dan Dasar sebesar Rp7,4 miliar.

Yudian mengatakan program ketiga yang akan dilakukan BPIP yakni menyelenggarakan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila sebesar Rp4 miliar. Kemudian program keempat yakni pelaksanaan sosialisasi nilai-nilai Pancasila bagi pegiat media sosial sebesar Rp29,4 miliar.

"Kemudian program pembinaan program Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila sebesar 29,1 miliar," kata Yudian.

Sebelumnya BPIP sempat menjadi sorotan usai tak ada satupun remaja putri Paskibraka yang bertugas pada momen peringatan HUT ke-79 RI lalu di IKN yang memakai jilbab. Sebelum dikukuhkan, beberapa di antara mereka disebut-sebut mengenakan jilbab bahkan dalam keseharian.

Persoalan itu segera menjadi perbincangan publik dan menimbulkan pertanyaan soal dugaan pelarangan jilbab di kalangan Paskibraka putri tingkat nasional.

Dugaan ini kian menguat setelah PP Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyebut terdapat 18 anggota Paskibraka yang memakai jilbab sejak proses seleksi.

Namun akhirnya BPIP membolehkan Paskibraka perempuan bisa mengenakan jilbab saat bertugas di Upacara HUT Ke-79 RI di IKN.

Jakarta -

Anggota Komisi II DPR RI mencecar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi terkait polemik anggota Paskibraka melepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Mereka meminta Yudian menjelaskan langsung polemik tersebut.

"Saya dapat info katanya bukan Pak Kepala BPIP yang larang jilbab. Coba dijelaskan kronologis kejadiannya karena kita semua kita dipertanyakan soal jilbab itu," kata anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, dalam rapat di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

Hal yang sama disampaikan oleh anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus. Ia menyebutkan sikap BPIP terkesan melarang penggunaan jilbab. Ia lantas mempertanyakan apakah aturan itu sudah dicabut atau belum hingga kini.

"Namun saya kemarin ditelepon, dia (penelepon) sampaikan bocoran ke saya bahwa surat keputusan itu belum dicabut. Saya minta klarifikasi itu betul apa tidak?" ujar Guspardi.

"Tapi info dari penelepon bahwa hari ini ada RDP dengan kepala BPIP, bahwa kebijakan soal berkaitan tanggal 17 Agustus itu apakah orang BPIP atau apa, tolong diklarifikasi surat itu belum dicabut atau gimana statusnya?" tambahnya.

Anggota Komisi II DPR Fraksi Demokrat Reska Oktoberia juga mengungkit penggunaan jilbab di Paskibraka. Ia ingin Yudian membeberkan rinci soal aturan lepas jilbab tersebut.

"Realisasi anggaran Bapak untuk 2024 ini 79,08 persen. Di dalamnya terdapat poin nomor 9, yaitu rekrutmen seleksi dan Diklat Paskibraka. Saya mau tanya. Apa yang terjadi sehingga pada pengukuhan itu adik-adik saya yang berjilbab tak gunakan jilbab," tutur Reska.

"Termasuk perwakilan saya dari Sumbar. Sampai keluarga mereka menangis, 'Suruh pulang saja anak saya ke Sumbar kalau harus buka jilbab'. Nah, Pak, kita mau dengar penjelasan Bapak," lanjutnya.

Simak juga Video: Kepala BPIP Absen Panggilan DPR soal Polemik Jilbab Paskibraka

[Gambas:Video 20detik]

(dwr/eva)

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi memamerkan sederet prestasinya sejak menempuh pendidikan di bangku pesantren hingga saat ini.

Hal itu disampaikan Yudian dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

Awalnya ia menjelaskan ihwal polemik pelepasan jilbab Paskibraka yang kontroversial jelang upacara HUT ke-79 RI di IKN.

Kemudian ia menjelaskan jika dirinya beragama Islam dan sudah sejak berusia 15 tahun mengenyam pendidikan di pesantren.

Yudian kemudian memamerkan sederet prestasinya ketika di pesantren. Mulai dari juara pidato hingga meraih nilai sempurna di pelajaran tafsir Alquran.

"Saya sudah juara pidato se-pesantren ketika usia 16 tahun. Saya lompat kelas dan saya juara umum di pesantren dan saya juara pidato di pesantren. saya juara imami solat istisqa ketika saya usia 16 tahun," kata Yudian.

"Saya mungkin hanya satu-satunya orang pesantren yang bisa dapat tafsir Alquran nilai 10 atau 100 di ijazah. Dan tarikh atau sejarah 100. Itu ketika saat saya lanjutkan di Pesantren Munawir Krapyak Yogya," tambahnya.

Tak berhenti sampai di situ, Yudian kembali memamerkan capaiannya ketika berkuliah. Ia mengaku kuliah di dua tempat yakni di IAIN dan Fakultas Filsafat UGM. Kemudian juga pernah mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Kanada serta lolos ke Fakultas Hukum Harvard.

"Saya pernah terjemahkan lebih dari 50 buku dari Arab, Inggris Prancis, Indonesia. Dan saya terpilih peraih beasiswa untuk kuliah di Kanada program MA dan doktor. Mungkin Saya satu-satunya dosen PTKIN yang bisa masuk Fakultas Hukum Harvard. The best law school on earth," kata dia.

"Saya pendiri pesantren. Saya pendiri tarekat. Mohon maaf ya. Di sini jelas," tambahnya lagi.

Pada kesempatan yang sama, Yudian juga menjelaskan terkait pernyataan kontroversialnya terkait agama merupakan musuh Pancasila.

Ia menjelaskan secara filosofis jika setiap benda atau mahkluk terdiri dari positif dan negatif. Tugas manusia, lanjutnya, hanya mengoptimalkan potensi positif suatu benda dan memikirkan negatifnya sampai titik keseimbangan. Berkaca pada hal itu, ia mengatakan perekat terkuat dalam Pancasila adalah agama.

"Suku, agama, ras, antargolongan itu kalau kita lihat mana perekat terkuatnya dalam Pancasila adalah agama. Tapi jangan salah, kalau dibenturkan penghancur terkuatnya agama juga. Itu hukum seimbang sederhana saja kok. Dalam cerita saya itu saya katakan Pancasila kesepakatan tertinggi bangsa Indonesia. Jangan dibenturkan dengan nilai agama," kata Yudian.