KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup bakal memproses hukum pengelola tempat pemrosesan akhir (TPA) swasta ilegal alias tanpa izin lingkungan.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH Rizal Irawan di Jakarta, Rabu (12/3/2025).

"Untuk ke depan pastinya kita akan lakukan upaya-upaya lagi terutama untuk TPA-TPA swasta yang tanpa izin lingkungan itu juga ke depan akan menjadi sasaran kita," kata Rizal, sebagaimana dilansir Antara.

Dia menyebut, KLH sudah memulai proses penegakan hukum terhadap sejumlah TPA, baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun yang dijalankan secara ilegal.

Beberapa kasus yang sudah berjalan proses hukumnya, salah satunya TPA Rawa Kucing di Tangerang, Banten. Dia menargetkan pengiriman kembali berkas perkara dilakukan pada April 2025.

Selain itu ada TPA Burangkeng, Bekasi, Jawa Barat yang dalam tahapan pemeriksaan tersangka berinisial SDS pada Rabu.

Lalu ada TPA Bakung di Bandar Lampung, Lampung, yang sudah disegel KLH pada Desember 2024 yang kini sedang dalam proses pemeriksaan saksi dan penyusunan berkas perkara dan pengirimannya.

Rizal menuturkan, kementerian juga tengah memproses kasus TPA Sarbagita di Denpasar, Bali yang tengah diproses dalam tahapan permintaan klarifikasi dan mendengarkan keterangan dari ahli serta olah TKP dengan pakar mangrove.

Rizal menyampaikan, dalam menangani TPA ilegal, pihaknya berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Depok terkait proses hukum tersangka J yang mengelola TPA liar Limo, Depok, Jawa Barat dan memproses penetapan tersangka tambahan berinisial S.

Pihaknya juga tengah memproses hukum TPS Pasar Induk Caringin di Kota Bandung yang dalam tahapan klarifikasi, permintaan keterangan ahli, dan olah TKP dengan ahli.

Dia juga tengah memproses sanksi paksaan pemerintah terhadap 343 TPA yang dikelola oleh pemerintah daerah, termasuk tahapan awal menutup sistem open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka di 37 TPA.

"343 kita kejar dulu karena itu yang dikelola oleh pemerintah daerah dan untuk swasta ini ke depan akan kita lakukan lagi," jelas Rizal.

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Ketua Komisi III DPR Pieter C Zulkifli menilai korupsi di Indonesia telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan.

Ironi terbesar terjadi ketika mereka yang seharusnya memberantas korupsi justru terjerat dalam pusaran korupsi itu sendiri.

"Meski terasa getir, namun fenomena memberantas sambil korupsi bukan lagi kasus yang mengejutkan," kata Pieter dilansir dari Tribunnews.com, Senin (17/3/2025).

Ia mencontohkan mantan ketua KPK Firli Bahuri yang terlibat dalam skandal korupsi di Kementerian Pertanian.

KPK yang dulu dianggap sebagai benteng terakhir pemberantasan praktik rasuah, kini mengalami kemunduran besar.

"Kasus ini menunjukkan bahwa KPK sudah tidak lagi steril dari praktik korupsi yang selama ini mereka perangi.

Tak hanya KPK, Polri pun tercoreng oleh berbagai skandal. Misalnya, kasus Ferdy Sambo yang membunuh ajudannya sendiri demi menutupi kejahatan yang lebih besar.

Contoh lainnya, Irjen Teddy Minahasa yang seharusnya memberantas narkoba, tetapi justru terlibat dalam jual beli barang haram, semakin memperjelas betapa bobroknya sistem penegakan hukum di negeri ini.

Sementara itu, lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng keadilan malah menjadi sarang mafia hukum.

Baru-baru ini, tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya ditangkap karena menerima suap untuk memberikan vonis bebas bagi Ronald Tannur dalam kasus pembunuhan Dini Sera.

Penyidik bahkan menemukan uang suap sebesar Rp 20 miliar yang tersebar di enam lokasi berbeda.

"Kasus ini semakin menegaskan bahwa hukum di Indonesia bukan lagi soal keadilan, tetapi soal rendahnya moral dan siapa yang memiliki modal banyak dapat mempengaruhi berbagai kebijakan. Yang lebih mengejutkan lagi, uang dalam jumlah besar bisa membeli jabatan dan kekuasaan," kata Pieter.

Tak hanya itu, dari rezim ke rezim badai korupsi terus menghantam berbagai lembaga negara dan BUMN.

Pieter menyinggung skandal korupsi Asabri, Jiwasraya, Bumiputera, PT Timah, emas palsu Antam 109 ton, Pertamina, hingga kegiatan pertambangan ilegal yang menjadi bukti nyata betapa parahnya korupsi di negeri ini.

"Pertanyaannya, apakah penegak hukum benar-benar serius menangkap, menghukum, dan merampas harta para pelaku kejahatan korupsi untuk dikembalikan kepada negara? Ataukah semua ini hanya drama yang dimainkan untuk sekadar menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi masih berjalan?" ujar mantan politikus Partai Demokrat ini.

Berkaca dari kondisi yang terjadi, Pieter pun menilai pemberantasan korupsi di Indonesia tak lebih dari sandiwara untuk menipu publik.

Reformasi Hukum Mendesak

Ia menilai, hingga kini, belum ada komitmen serius dari pimpinan partai politik untuk menciptakan sistem yang kuat dan bersih dari korupsi.

Bahkan, dari tahun ke tahun, data menunjukkan tren peningkatan kasus korupsi yang melibatkan elite partai politik dan aparat penegak hukum.

"Meski telah ada undang-undang yang mengatur pemberantasan korupsi, namun implementasi payung hukum tersebut justru masih lemah," ujarnya.

Ambiguitas regulasi, rendahnya sanksi hukum, serta kurangnya transparansi dalam pengawasan internal menjadi kendala utama dalam upaya menciptakan sistem hukum yang bersih.

Oleh karena itu, Pieter mendorong reformasi politik, hukum, dan anggaran negara harus menjadi agenda utama dalam membangun Indonesia.

"Hukuman bagi para koruptor selama ini masih terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera. Sehingga, sudah saatnya Indonesia meniru negara-negara yang menerapkan hukuman paling keras bagi koruptor," katanya.

Ia mencontohkan China yang menghukum mati koruptor dengan skala besar. Ada juga, Arab Saudi yang menjatuhkan hukuman berat bagi pejabat yang terbukti korupsi tanpa pandang bulu.

Di Singapura, harta pelaku korupsi disita, keluarga mereka diperiksa, dan mereka dibuat miskin. Bahkan paspor, SIM, serta akses ke rekening bank mereka dicabut.

Ia pun menilai, para pemimpin negeri ini perlu mengambil tindakan tegas serupa untuk memberantas korupsi hingga ke akarnya.

"Indonesia tidak akan pernah bebas dari korupsi jika terus dipimpin oleh orang-orang yang korup dan takut mengambil tindakan tegas. Kita membutuhkan pemimpin yang berani membersihkan negeri ini dari para penjarah uang rakyat, menindak tegas para pelaku korupsi, dan mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap hukum," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Ketua Komisi III DPR Pieter C Zulkifli menilai korupsi di Indonesia telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan.

Ironi terbesar terjadi ketika mereka yang seharusnya memberantas korupsi justru terjerat dalam pusaran korupsi itu sendiri.

"Meski terasa getir, namun fenomena memberantas sambil korupsi bukan lagi kasus yang mengejutkan," kata Pieter dilansir dari Tribunnews.com, Senin (17/3/2025).

Ia mencontohkan mantan ketua KPK Firli Bahuri yang terlibat dalam skandal korupsi di Kementerian Pertanian.

KPK yang dulu dianggap sebagai benteng terakhir pemberantasan praktik rasuah, kini mengalami kemunduran besar.

"Kasus ini menunjukkan bahwa KPK sudah tidak lagi steril dari praktik korupsi yang selama ini mereka perangi.

Tak hanya KPK, Polri pun tercoreng oleh berbagai skandal. Misalnya, kasus Ferdy Sambo yang membunuh ajudannya sendiri demi menutupi kejahatan yang lebih besar.

Contoh lainnya, Irjen Teddy Minahasa yang seharusnya memberantas narkoba, tetapi justru terlibat dalam jual beli barang haram, semakin memperjelas betapa bobroknya sistem penegakan hukum di negeri ini.

Sementara itu, lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng keadilan malah menjadi sarang mafia hukum.

Baru-baru ini, tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya ditangkap karena menerima suap untuk memberikan vonis bebas bagi Ronald Tannur dalam kasus pembunuhan Dini Sera.

Penyidik bahkan menemukan uang suap sebesar Rp 20 miliar yang tersebar di enam lokasi berbeda.

"Kasus ini semakin menegaskan bahwa hukum di Indonesia bukan lagi soal keadilan, tetapi soal rendahnya moral dan siapa yang memiliki modal banyak dapat mempengaruhi berbagai kebijakan. Yang lebih mengejutkan lagi, uang dalam jumlah besar bisa membeli jabatan dan kekuasaan," kata Pieter.

Tak hanya itu, dari rezim ke rezim badai korupsi terus menghantam berbagai lembaga negara dan BUMN.

Pieter menyinggung skandal korupsi Asabri, Jiwasraya, Bumiputera, PT Timah, emas palsu Antam 109 ton, Pertamina, hingga kegiatan pertambangan ilegal yang menjadi bukti nyata betapa parahnya korupsi di negeri ini.

"Pertanyaannya, apakah penegak hukum benar-benar serius menangkap, menghukum, dan merampas harta para pelaku kejahatan korupsi untuk dikembalikan kepada negara? Ataukah semua ini hanya drama yang dimainkan untuk sekadar menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi masih berjalan?" ujar mantan politikus Partai Demokrat ini.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin yang menjadi sorotan di antaranya, uang sebanyak Rp2,6 miliar yang diamankan ketika penyidik KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) hingga Kepolisian Resor Jayawijaya masih menyelidiki kasus kericuhan yang terjadi saat acara syukuran Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya di Wamena.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. KPK ungkap ada uang Rp2,6 miliar diamankan saat OTT di OKU Sumsel

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan ada uang sebanyak Rp2,6 miliar yang diamankan ketika penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel).

Dia juga mengatakan bahwa OTT tersebut terkait dugaan korupsi proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU. Namun sejauh ini KPK belum secara resmi menjelaskan identitas orang-orang yang terkena OTT.

"Suap proyek Dinas PUPR," kata Fitroh saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini.

2. KPK tetapkan Kadis PUPR-Anggota DPRD OKU Sumsel tersangka suap proyek

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Dinas PUPR hingga tiga Anggota DPRD di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek, setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan dari OTT yang dilakukan KPK pada Sabtu (15/3) itu, ada sebanyak enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Adapun Kadis PUPR dan tiga Anggota DPRD berperan sebagai penerima suap sedangkan ada dua orang lainnya dari pihak swasta sebagai pemberi suap.

"Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten OKU, dari 2024 sampai 2025," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini.

3. Anggota DPR minta aparat penegak hukum tindak tegas pengoplos gas

Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim meminta aparat penegak hukum menindak tegas komplotan pelaku pengoplosan liquid petroleum gas (LPG) guna memberikan efek jera agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

“Tindak tegas dan usut tuntas komplotan pengoplos gas tiga kilogram. Pengoplosan gas yang disubsidi ini sudah berlangsung lama, tapi terus berulang seakan pelaku tidak takut untuk mengulangi kejahatannya itu,” kata Gus Rivqy, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Dia menilai pengoplosan gas tiga kilogram (3 kg) terjadi di antaranya karena gas tersebut tersedia banyak dalam waktu yang relatif lama di pangkalan.

Baca selengkapnya di sini.​​​​​​​

4. KPK ungkap DPRD OKU tagih imbalan yang dijanjikan cair jelang Lebaran

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa sejumlah anggota DPRD Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, menagih jatah "fee" atau imbalan jasa proyek kepada Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah (NOP) yang dijanjikan bakal cair sebelum Lebaran.

Dia mengatakan anggota DPRD yang menagih fee itu adalah Ferlan Juliansyah (FJ) selaku anggota Komisi III DPRD OKU, M Fahrudin (MFR) selaku Ketua Komisi III DPRD OKU, dan Umi Hartati (UH) selaku Ketua Komisi II DPRD OKU.

"Dijanjikan oleh saudara N (Kadis PUPR) akan diberikan sebelum Hari Raya Idul Fitri melalui pencairan uang muka sembilan proyek yang sudah direncanakan sebelumnya," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini.​​​​​​​

5. Polres Jayawijaya selidiki kericuhan di Wamena, enam orang terluka

Kepolisian Resor Jayawijaya masih menyelidiki kasus kericuhan yang terjadi saat acara syukuran Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya di Wamena hingga menyebabkan enam orang terluka.

Dari enam orang terluka tiga diantaranya anggota Polres Jayawijaya yang sedang melakukan pengamanan.

Kapolres Jayawijaya AKBP Heri Wibowo, Minggu mengatakan, insiden yang terjadi Sabtu sore (15/3) selain menyebabkan enam orang terluka juga mengakibatkan, tujuh mobil dirusak termasuk satu unit truk milik Polres Jayawijaya dibakar.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Partai Golkar siap memberikan pendampingan hukum apabila diperlukan kadernya yang merupakan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, terkait kasus dugaan korupsi penempatan dana iklan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).

Ridwan Kamil diduga mengetahui kasus tersebut sehingga rumah kediamannya digeledah tim penyidik KPK beberapa waktu lalu.

"Kalau membutuhkan bantuan dari Golkar, kami siap untuk membantu," ujar Sekretaris Jenderal Golkar M. Sarmuji di DPP Golkar, Jakarta Barat, Minggu (16/3) malam.

Sarmuji mengatakan Ridwan Kamil bersikap kooperatif membantu KPK dalam mengusut kasus tersebut. Ia menegaskan hubungan Ridwan Kamil dengan Golkar masih baik-baik saja.

"Ya kita hormati proses hukum, saya yakin pak Ridwan Kamil juga menghormati proses hukum dan bersedia membantu KPK untuk melaksanakan tugasnya," imbuhnya.

"DPD Jawa Barat sudah berkomunikasi ke pak Ridwan Kamil, mungkin juga Pak Ridwan kamil berkomunikasi dengan yang lainnya juga," lanjut Sarmuji.

Rumah kediaman Ridwan Kamil berikut 11 tempat lainnya, termasuk Kantor Bank BJB di Bandung, sudah digeledah tim penyidik KPK. Dari sana, ditemukan berbagai barang bukti diduga terkait perkara, di antaranya dokumen dan deposito Rp70 miliar.

Lembaga antirasuah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus itu. Mereka ialah mantan Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi; Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto; dan Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Kin Asikin Dulmanan.

Kemudian, Pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) Suhendrik; dan Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) Raden Sophan Jaya Kusuma.

KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dalam pengadaan penempatan iklan ke sejumlah media massa yang mengakibatkan negara merugi hingga Rp222 miliar.

Yudhi dkk disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Mereka belum dilakukan penahanan tetapi sudah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

KPK menggeledah rumah eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten (Bank BJB). Partai Golkar siap memberikan pendampingan hukum ke RK bila diperlukan.

"Kan Pak Ridwan kamil belum berstatus apa-apa ya, untuk saat ini belum diperlukan. Tapi kalau diperlukan suatu saat, dan Pak Ridwan Kamil meminta, Insyaallah kita ikut membantu sebagaimana masyarakat juga kalau membutuhkan bantuan dari Golkar kita juga siap untuk membantu," kata Sekjen Golkar M Sarmuji di DPP Golkar, Jakarta Barat, Minggu (16/3/2025).

Sarmuji mengatakan hubungan RK dengan Golkar masih terjalin baik. Sarmuji mengatakan Golkar dan RK akan menghormati proses hukum yang berlaku terkait pengusutan kasus tersebut.

"Ya kita hormati proses hukum, saya yakin Pak Ridwan Kamil juga menghormati proses hukum dan bersedia membantu KPK untuk melaksanakan tugasnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Sarmuji yakin RK sudah berkomunikasi dengan DPD Golkar Jawa Barat terkait penggeledahan tersebut. Sarmuji yakin RK akan membantu KPK mengusut kasus tersebut.

"Ya sudah, DPD Jawa Barat sudah berkomunikasi ke Pak Ridwan Kamil, mungkin juga Pak Ridwan kamil berkomunikasi dengan yang lainnya juga," ujarnya.

Tim penyidik KPK diketahui menggeledah rumah RK di Bandung, Jawa Barat, pada Senin (10/3). KPK menyebut ada sejumlah dokumen hingga barang yang disita dari penggeledahan tersebut.

"Pastinya, kalau soal disita atau tidak, pasti ada ya, beberapa dokumen, kemudian beberapa barang. Itu ada prosesnya, sedang dikaji, sedang diteliti oleh para penyidik," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (12/3).

"Memang tidak banyak, tapi setidaknya itu hal-hal yang relevan dengan penanganan perkara yang sekarang ditangani," tambahnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) bakal memberikan pendampingan hukum jika diminta oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ridwan Kamil.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar M Sarmuji saat ditanya pendampingan hukum terhadap Ridwan Kamil yang bakal diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau Bank BJB.

“Kan Pak Ridwan kamil belum berstatus apa-apa ya, untuk saat ini belum diperlukan. Tapi, kalau diperlukan suatu saat (diperlukan), dan Pak Ridwan Kamil meminta, Insya Allah kita ikut membantu,” kata Sarmuji saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (16/3/2025) malam.

Sarmuji pun menegaskan bahwa Partai Golkar tidak akan lepas tangan terhadap perkara-perkara hukum yang melibatkan kader-kadernya. Bahkan, Partai Golkar pun membantu pendampingan hukum jika diperlukan oleh masyarakat umum.

Oleh sebab itu, Sekjen Golkar ini pun memastikan bahwa pihaknya bakal pasang badan jika Ridwan Kamil membutuhkan pendampingan hukum dari Partai Golkar.

“Sebagaimana masyarakat juga kalau membutuhkan bantuan dari Golkar, kita juga siap untuk membantu. Kalau membutuhkan bantuan dari Golkar kami siap untuk membantu,” ujar Sarmuji.

Namun demikian, Golkar menghormati rencana KPK yang bakal memanggil Ridwan Kamil terkait kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.

Sarmuji juga meyakini bahwa Ridwan Kamil akan menghormati KPK yang tengah melakukan proses penegakan hukum atas dugaan korupsi yang tengah didalami.

“Saya yakin pak Ridwan Kamil juga menghormati proses hukum dan bersedia membantu KPK untuk melaksanakan tugasnya,” katanya.

Diberitakan, penyidik KPK dipastikan bakal melakukan pemanggilan terhadap Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.

Pelaksana Tugas Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo menyebut, keterangan Ridwan Kamil dibutuhkan untuk melakukan klarifikasi terkait barang bukti yang disita dari penggeledahan rumahnya.

"Kapan akan dipanggil? Nanti pasti akan kita panggil (Ridwan Kamil) karena di rumah yang bersangkutan, kita laksanakan penggeledahan dan ada beberapa barang bukti yang kita sita, tentunya harus kita klarifikasi kepada yang bersangkutan," kata Budi Sokmo di Gedung Merah Putih, Jakarta pada Kamis, 13 Maret 2025.

Budi mengatakan, penyidik juga akan memanggil sejumlah saksi lain terkait hasil penggeledahan di Bandung, tidak hanya Ridwan Kamil.

"Untuk mengklarifikasi terhadap barang bukti yang kami ambil maupun kami sita dari tempat yang bersangkutan," ujar Budi.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat, terkait kasus Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB pada Senin, 10 Maret 2025.

Penggeledahan tersebut dilakukan setelah penyidik mendapatkan keterangan saksi terkait perkara Bank BJB.

"Didasari keterangan saksi, maka perlu geledah untuk memastikan ada tidaknya kaitan dengan perkara dan juga membuat terang perkara BJB," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto pada Selasa, 11 Maret 2025.

Dua hari berselang, pada 12 Maret 2025, KPK menggeledah kantor pusat Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB di Bandung, Jawa Barat.

"Benar (penggeledahan di kantor Bank BJB)," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi, Rabu, 12 Maret 2025.

KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi, Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto, Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Kin Asikin Dulmanan.

Kemudian, Pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) Suhendrik, serta Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) Raden Sophan Jaya Kusuma.

Dalam kasus ini, KPK menduga pengadaan iklan di Bank BJB dikorupsi dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 222 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) M Sarmuji menghormati proses hukum yang dilakukan terhadap Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil.

Hal ini disampaikan Sarmuji merespons rencana KPK yang bakal memanggil Ridwan Kamil terkait kasus korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau Bank BJB.

“Ya, kita hormati proses hukum,” kata Sarmuji, saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (16/3/2025) malam.

Sarmuji meyakini Ridwan Kamil akan menghormati KPK yang tengah melakukan proses penegakan hukum atas dugaan korupsi yang tengah didalami.

Ia menilai eks Gubernur Jawa Barat itu juga bakal membantu Komisi Antirasuah dalam proses hukum tersebut.

“Saya yakin Pak Ridwan Kamil juga menghormati proses hukum dan bersedia membantu KPK untuk melaksanakan tugasnya,” kata Sarmuji.

Diberitakan, penyidik KPK dipastikan bakal melakukan pemanggilan terhadap Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.

Pelaksana Tugas Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo menyebut keterangan Ridwan Kamil dibutuhkan untuk melakukan klarifikasi terkait barang bukti yang disita dari penggeledahan rumahnya.

"Kapan akan dipanggil? Nanti pasti akan kita panggil (Ridwan Kamil) karena di rumah yang bersangkutan, kita laksanakan penggeledahan dan ada beberapa barang bukti yang kita sita, tentunya harus kita klarifikasi kepada yang bersangkutan," kata Budi Sokmo, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Budi mengatakan, penyidik juga akan memanggil sejumlah saksi lain terkait hasil penggeledahan di Bandung, tidak hanya Ridwan Kamil.

"Untuk mengklarifikasi terhadap barang bukti yang kami ambil maupun kami sita dari tempat yang bersangkutan," ujar dia.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat, terkait kasus Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB pada Senin (10/3/2025).

Penggeledahan tersebut dilakukan setelah penyidik mendapatkan keterangan saksi terkait perkara Bank BJB.

"Didasari keterangan saksi, maka perlu geledah untuk memastikan ada tidaknya kaitan dengan perkara dan juga membuat terang perkara BJB," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto, dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025).

Dua hari berselang, KPK menggeledah kantor pusat Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB di Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (12/3/2025).

KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi, Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto, Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Kin Asikin Dulmanan.

Kemudian, Pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) Suhendrik, serta Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) Raden Sophan Jaya Kusuma.

Dalam kasus ini, KPK menduga pengadaan iklan di Bank BJB dikorupsi dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 222 miliar.

Pakar hukum Universitas Brawijaya (UB) Fachrizal Afandi mendorong peran kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum tegas dalam mengungkap kasus-kasus besar, terutama korupsi. Fachrizal berharap kewenangan kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi tidak dilemahkan.

"Kejaksaan diharapkan dapat terus berperan sebagai lembaga penegak hukum yang tegas dalam mengungkap kasus-kasus besar, terutama korupsi," ujar Fachrizal berbincang dengan detikJatim, Minggu (16/3/2025).

Menurut Fachrizal, kejaksaan selama ini telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Untuk itu, lanjut Fachrizal, cukup disayangkan jika dalam RUU KUHAP menghapus kewenangan kejaksaan dalam pemberantasan kasus korupsi.

"Jaksa harus diberikan kewenangan yang jelas, dan tertuang dalam KUHAP. Jika dihapus, maka ada upaya untuk melemahkan posisi kejaksaan melalui perubahan dalam RUU KUHP," tuturnya.

"Dimana mengharuskan jaksa untuk melapor kepada polisi sebelum melakukan penyidikan," sambungnya.

Fachrizal menekankan pentingnya revisi KUHAP dalam memperkuat kewenangan jaksa sebagai penyidik. Agar tidak ada pengaturan yang melemahkan pemberantasan korupsi.

Selain itu, kata Fachrizal, dalam upaya penegakan hukum harus dilakukan secara independen, tanpa intervensi politik, dan pengangkatan Jaksa Agung perlu melibatkan check and balance dari DPR.

"Ini untuk menjaga independensi kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi. Karena kasus korupsi sering kali memiliki dimensi politik karena pelakunya adalah pejabat yang memiliki kekuasaan," ungkapnya.

Kembali lagi pada RUU KUHAP, Fachrizal menilai peran dan kewenangan kejaksaan perlu diperkuat melalui revisi undang-undang.

Agar dapat menjalankan tugasnya dalam memberantas korupsi secara efektif dan independen.

"Upaya untuk melemahkan kejaksaan harus dihindari, dan penting untuk memastikan bahwa jaksa memiliki kekuasaan yang cukup untuk melakukan penyidikan tanpa intervensi dari pihak lain," tegasnya.

Video Dosen UB Kritik RUU TNI-Polri-Kejaksaan: Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Video Dosen UB Kritik RUU TNI-Polri-Kejaksaan: Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Sebanyak 34 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Advokasi HAM Internasional (HRWG) mengecam pembahasan revisi Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia atau revisi UU TNI.

Mereka menilai revisi ini tidak hanya mengancam profesionalisme militer, tetapi juga mengkhianati komitmen Indonesia dalam menjalankan berbagai rekomendasi PBB dan kewajiban hukum HAM internasional.

"Draf revisi ini dinilai bertentangan dengan rekomendasi Komite Hak Sipil dan Politik (CCPR), Universal Periodic Review (UPR), serta instrumen HAM global seperti Statuta Roma ICC dan Konvensi Anti-Penyiksaan (CAT)," bunyi keterangan HRWG, Minggu (16/3).

HRWG menjelaskan Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen HAM inti, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Anti-Penyiksaan. Instrumen ini mewajibkan negara memastikan akuntabilitas militer dan perlindungan hak sipil.

Akan tetapi, HRWG menganggap revisi UU TNI justru bertentangan dengan rekomendasi dari Komite HAM PBB tahun 2023 yang isinya menuntut Indonesia mengakhiri imunitas TNI, mengadili pelanggaran HAM di pengadilan sipil, dan menghentikan operasi militer berlebihan di Papua.

Kemudian, HRWG juga menilai RUU TNI telah melanggar Universal Periodic Review 2022 yang merekomendasikan penghapusan bisnis militer dan pembatasan peran TNI hanya untuk ancaman eksternal.

HRWG juga menolak rencana revisi UU TNI dengan alasan mengabaikan prinsip pemisahan fungsi militer-sipil. Mereka melihat keterlibatan TNI dalam program pembangunan dan keamanan dalam negeri melanggar prinsip-prinsip dasar PBB tentang peran militer, yang ditegaskan kembali dalam rekomendasi UPR 2017.

HRWG juga melihat ada potensi kembalinya dwi fungsi TNI seperti di zaman Orde Baru. Semisal mereka melihat pelbagai pasal revisi UU TNI melegalkan intervensi TNI dalam urusan sipil seperti program TNI Manunggal Membangun Desa dan operasi keamanan domestik.

"Mengembalikan praktik dwi fungsi yang menjadi ciri represif Orde Baru. Padahal, UU No. 34/2004 telah membatasi peran TNI hanya untuk pertahanan eksternal. Dwi fungsi terbukti menjadi akar pelanggaran HAM, korupsi, dan kontrol militer atas politik sipil pada masa lalu," bunyi keterangan HRWG.

HRWG memandang jika draft RUU TNI ini tetap dipaksakan, maka Indonesia akan menghadapi konsekuensi di pelbagai forum HAM PBB, termasuk sanksi diplomatik dan penurunan peringkat kebebasan sipil.

Atas dasar berbagai alasan tersebut, HRWG menuntut DPR dan pemerintah menghentikan pembahasan revisi UU TNI yang cacat prosedur dan bertentangan dengan rekomendasi CCPR/UPR.

"Bentuk panitia independen untuk meninjau ulang draf dengan melibatkan Komnas HAM, korban pelanggaran HAM, dan masyarakat sipil," bunyi tuntutan HRWG.

RUU TNI yang dianggap kontroversial oleh masyarakat sipil kini sedang dalam pembahasan oleh DPR. Bahkan, DPR telah menggelar rapat secara tertutup di Hotel Fairmont untuk membahas RUU ini.

Salah satu poin dalam pembahasan RUU TNI ini adalah mengatur jumlah kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif bertambah dari semula hanya 10 kini menjadi 16 usulan lembaga. Tambahan pos baru yang bisa ditempati TNI aktif itu meliputi kelautan dan perikanan, keamanan laut, BNPB, BNPT, dan Kejaksaan Agung dan BNPP.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah menegaskan bahwa sejumlah perubahan dalam RUU TNI tidak akan mengubah prinsip supremasi sipil di Indonesia.

Agus mengatakan TNI dalam menjalankan tugasnya akan menjaga keseimbangan peran tentara dan masyarakat secara profesional.

"TNI berkomitmen untuk menjaga keseimbangan peran militer dan otoritas sipil dengan tetap mempertahankan prinsip supremasi sipil serta profesionalisme militer dalam menjalankan tugas pokoknya," kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/3).

Agus menjelaskan RUU TNI berperan untuk mendefinisikan ulang tugas pokok TNI di tengah segala perkembangan ancaman yang muncul.

Agus mengatakan RUU tersebut juga berperan agar peran TNI tidak bertabrakan dengan lembaga lain yang juga memiliki fungsi menghadapi ancaman.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Bhatara Ibnu Reza mengkritik tajam Revisi Undang-Undang (RUU) TNI, Polri, hingga Kejaksaan yang bergulir di DPR. Bhatara menyayangkan DPR tidak berada dalam posisi melawan terhadap UU ini.

"Problem yang hari ini kita lihat adalah DPR tidak terlihat ada gerakan oposisi atau perlawanan terhadap UU ini secara politik," kata Bhatara dalam diskusi yang bertajuk 'Memperluas Kewenangan Vs Memperkuat Pengawasan: Kritik RUU Kejaksaan, Polri dan TNI' dilihat di kanal YouTube Universitas Trisakti, Minggu (16/3/2025).

Bhatara menguak satu persatu ketiga RUU tersebut. Di RUU TNI, kata Bhatara, kewenangan dan tugas TNI diperluas ke non-militer hingga bisa menangani pemberantasan narkotika.

"Problemnya ada di UU TNI, profesionalitas itu tidak ditunjukkan dalam UU ini bahkan itu melebar ke mana-mana bagaimana kewenangan tambahan misalnya tugas wewenang TNI dengan berlindung apa yang disebut sebagai operasi militer selain perang, misalnya pemberantasan terorisme, misalnya melawan separatisme," ujar Bhatara.

"Dengan berlindung di itu, mereka masuk ke ranah hukum mereka masuk di dalam konteks perang melawan narkotika dan adiktif apakah ini tugas militer TNI," tambahnya.

Padahal, kata Bhatara, tugas untuk memberantas narkotika adalah aparat penegak hukum. Sementara TNI, menurutnya, bukan aparat penegak hukum.

"Sepanjang yang kita tahu yang bisa melakukan itu aparat penegak hukum, sedangkan TNI bukan aparat penegak hukum," ujar Bhatara.

Kemudian di RUU Kejaksaan, dia melihat ada ekspansi tugas. Dia menyebut intelijensi Kejaksaan bisa masuk dalam ranah penyelidikan.

"Apa yang disebut di dalam perubahan itu ekspansi tugas yang saya katakan, yang nanti akan sangat panjang, bagaimana intel dalam perubahan pertama itu sudah tidak lagi sekadar mencari atau mencari info tapi masuk dalam ranah penyelidikan," kata Bhatara.

"Jadi tidak heran sejak diundangkan tahun 2021, kasi intel di kejari itu bisa mengundang seseorang tetapi sebenarnya dia mengatakan bahwa Anda diduga melalukan tindak pidana," sambungnya.

Bhatara juga mengungkit RUU Polri. Dia menyoroti RUU ini memiliki konsep keamanan manusia.

"Konsep ini memiliki konsep yang istilahnya dikritik oleh konsep apa yang disebut konsep keamanan manusia yang menitikberatkan bahwa keamanan tidak melulu bicara soal keamanan terhadap negara tetapi bicara soal warga negaranya," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

SUBANG, investor.id - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno dan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Farah Puteri Nahlia, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang TNI yang saat ini tengah dibahas di DPR tidak akan mengkhianati semangat reformasi.

Keduanya memastikan, tidak ada satu pun pasal dalam revisi tersebut yang berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Pernyataan kedua kader PAN ini menanggapi polemik mengenai revisi UU TNI yang tengah dibahas DPR. Masyarakat khawatir revisi ini mengembalikan dominasi militer seperti halnya terjadi pada era Orde Baru. Ada Kekhawatiran revisi tersebut dapat mengancam prinsip reformasi yang telah diperjuangkan sejak 1998.

“Sebagai partai yang lahir di era reformasi, (PAN) akan terus mengawal revisi UU TNI agar tetap sesuai dengan cita-cita reformasi,” ujar Eddy di sela acara Bazar Murah Ramadhan yang digelar Partai Amanat Nasional (PAN) di Subang, Jawa Barat, pada Minggu (16/3/2025).

Dia menegaskan bahwa revisi UU TNI tetap akan menjunjung tinggi supremasi sipil.

Sementara itu, Farah Puteri Nahlia menyatakan, dirinya terbuka terhadap masukan dari masyarakat sipil yang merasa khawatir dengan pembahasan revisi UU TNI.

Ia menjamin bahwa dalam revisi tersebut tidak ada pasal yang memberikan keleluasaan bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan strategis di kementerian maupun lembaga negara.

Selain membahas revisi UU TNI, acara Bazar Murah Ramadhan di Subang juga menyediakan 500 paket sembako bagi warga. Eddy Soeparno juga mengumumkan bahwa pihaknya akan menyediakan program mudik gratis bagi 2.000 warga yang ingin pulang ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News