Densus 88 Antiteror Polri menangkap terduga teroris di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan (Sumsel). Ada dua orang yang ditangkap terkait terorisme jaringan kelompok NII.

"Benar, Densus 88 menangkap dua terduga terorisme di OKUT kemarin, Selasa (19/11). Kami Polres sifatnya hanya back up saja," kata Kapolres OKU Timur AKBP Kevin Leleury dikonfirmasi detikSumbagsel, Rabu (20/11/2024) malam.

Kedua terduga teroris yang ditangkap yakni MD (51), warga Desa Triyoso, dan MA (49), warga Desa Sidorahayu. Tersangka MD ditangkap sekitar pukul 05.30 WIB dan MA ditangkap sekitar pukul 07.30 WIB usai mengantar anaknya sekolah.

"Usai ditangkap, anggota Densus 88 langsung menggeledah rumah kedua terduga," kata Kevin.

Dari hasil penggeledahan, ditemukan sejumlah barang bukti berupa buku-buku tentang jihad, dokumen, handphone, hingga baju-baju kedua terduga teroris. Kedua terduga langsung dibawa ke Palembang untuk diintrogasi dan selanjutnya dibawa ke Jakarta.

"Sebelum melakukan penangkap, anggota Densus 88 sudah lama memantau kedua terduga tetoris ini. Usai diegeladah, para terduga pelaku lansung dibawa ke Palembang. Mungkin sudah bergeser ke Jakarta," ujarnya.

Menurut Kevin, kedua terduga ini bukan warga asli OKU Timur. MD lahir di Brebes, Jawa Tengah. Sedangkan MA lahir di Jakarta. Namun, keduanya sudah lama tinggal dan berkeluarga di OKU Timur.

"Mereka ini memang tidak terlihat seperti terduga teroris. Dalam kesehariannya, keduanya bekerja sebagai wirausaha. Yang satu menjual kopi secara online dan satu membantu istri menjual kosmetik. Jadi tidak terlihat mencurigakan," tuturnya.

Selain menangkap terduga teroris di OKU Timur, anggota Densus 88 Antiteror juga melakukan menangkap terduga teroris lainnya di sejumlah tempat di Indonesia, seperti di Jambi, Bengkulu dan Jakarta. Dengan adanya penangkapan ini, Kevin mengimbau masyarakat untuk lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan kenal tetangga masing-masing.

"Tetangga tidak ada yang tahu jika kedua warganya terduga teroris karena kurang peduli. Maka itu kita imbau kepada masyarakat lebih peduli dengan lingkungan dan lebih oeka jika ada yang mencurigakan silahkan laporkan," katanya.

Terduga Teroris Jaringan Al-Qaeda di Gorontalo Dikenal Ramah-Suka Bergaul

Terduga Teroris Jaringan Al-Qaeda di Gorontalo Dikenal Ramah-Suka Bergaul

Jakarta (ANTARA) - Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Rido Sani mengatakan Indonesia menerapkan empat langkah penting dalam mendukung litigasi iklim mulai dari pencegahan sampai penegakan hukum di pengadilan.

Berbicara dalam diskusi di Paviliun Indonesia Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) Azerbaijan, Rabu, Rasio Ridho Sani menyebut beragam kasus lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia memiliki dampak besar dalam peningkatan emisi.

Dia memberikan contoh beberapa aktivitas ilegal seperti pembalakan liar, penghancuran ekosistem mangrove dan gambut, perdagangan satwa liar ilegal serta pembakaran dan pembuangan sampah terbuka, yang berkontribusi dalam emisi yang dihasilkan sektor kehutanan dan sampah di Indonesia.

"Kami menerapkan empat pilar melawan aktivitas ilegal yang menyebabkan tantangan dalam penganan perubahan iklim dengan pilar pertama melakukan pencegahan. Bagaimana kami dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran publik," kata Rasio dalam diskusi dipantau daring dari Jakarta pada hari ini.

Pemerintah Indonesia melalui jajaran penegakan hukum di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) juga secara rutin melakukan kegiatan pengawasan lokasi pemilik izin berusaha seperti pabrik yang menghasilkan limbah serta patroli di area hutan.

Rasio menjelaskan pihaknya melakukan audit dan mengimplementasikan sanksi administrasi untuk meningkatkan ketaatan akan aturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan kehutanan. Dilanjutkan dengan penegakan hukum melalui pendekatan multi-instrumen serta pendekatan hukum restoratif jika masih melakukan pelanggaran.

"Karena banyak korporasi yang melakukan tindakan ilegal termasuk gagal menaati hukum yang meningkatkan dampak perubahan iklim terhadap kelompok rentan karena banyak aktivitas mereka yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca," demikian Rasio Ridho Sani.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

TikToker Lina Mukherjee bebas dari penjara setelah menjalani masa tahanan 16 bulan di Lapas Perempuan Kelas II Palembang. Pemilik nama asli Lina Lutfiawati (34) tampak bahagia akhirnya bisa menghirup udara bebas.

Lina Mukherjee menerima pembebasan bersyarat pada Rabu (20/11/2024). Saat keluar dari pintu Lapas Perempuan, Lina terlihat menggunakan dress serta aksesoris serbaungu. Dia membawa tas ungu yang dibuatnya sendiri selama mendekam di lapas.

Lina tak henti-henti tersenyum karena ia sangat menunggu momen kebebasannya. Lina ditahan karena kasus makan kriuk babi sambil mengucapkan bismillah.

"Sekarang aku sudah bebas ini surat bebasnya. Sudah bisa melihat dunia lagi sekarang," katanya sambil tersenyum.

Menurut Lina, sebelum kembali ke Jakarta, ia mau makan-makan dulu di Palembang. Kemudian baru berangkat ke Jakarta karena sudah ada pekerjaan yang menunggu.

"Ada yang ngajak kerja sama di sana buat endorse. Baru setelah itu pulang ke Kalimantan buat lihat keluarga di sana," ungkapnya.

Selama di dalam Lapas banyak pelajaran berharga yang ia dapat yakni jangan boros. Harus menggunakan air dan listrik sesuai keperluan saja.

"Saya ini kan boros orangnya jadi selama di sini banyak pelajaran yang saya ambil dan hidup lebih baik lagi," tuturnya.

Sebelum meninggalkan Lapas menuju ke Kejaksaan Negeri Palembang untuk mengurus administrasi pembebasannya Lina Mukherjee sempat memberikan salam perpisahan kiss bye.

Sementara itu, Kalapas Perempuan Kelas II A Palembang Desi Andriyani mengatakan Lina Mukherjee hari ini bebas. Ia bebas bersyarat karena sudah menjalani 2/3 masa hukuman serta berkelakuan baik dan melakukan aktivitas yang positif.

"Lina sudah berkelakuan baik dan banyak melakukan aktivitas positif yang menghasilkan kreasi terutama sempat viral yaitu bantalnya," katanya.

Dari vonis yang diberikan, Lina sudah menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan subsider 3 bulan dan mendapatkan potongan remisi 2 bulan 15 hari.

"Untuk remisi memang hak semua warga binaan yang sudah memenuhi syarat. Total remisi yang didapat 2 bulan 15 hari," katanya.

Diketahui, Selebgram Lina Mukherjee alias Lina Lutfiawati divonis dua tahun penjara dalam kasus penistaan agama makan kriuk babi sambil baca bismillah demi konten, pada Selasa 18 September 2023 lalu.

Majelis hakim PN Palembang diketuai Romi Sinatra menilai perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat khususnya umat Islam dengan menyebarkan konten makan kriuk babi sambil baca Bismillah melalui akun Tiktok @lilumukerji.

Ulah Lina Mukherjee Bikin Konten 'Kriuk Babi' Berujung Jadi Tersangka

Ulah Lina Mukherjee Bikin Konten 'Kriuk Babi' Berujung Jadi Tersangka

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku tengah melakukan lobi ke DPR RI dan ketua umum partai politik agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bisa dilakukan.

Lobi-lobi itu dilakukan karena RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025, hanya masuk prolegnas 2025-2029.

"Sekarang kami lagi melakukan upaya dialog bersama dengan parlemen, dengan ketua-ketua umum partai politik,” kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Supratman berharap, lobi tersebut dapat memuluskan pembahasan RUU Perampasan Aset bila Presiden Prabowo Subianto bersurat ke DPR untuk menuntaskan RUU tersebut.

Ia mengeklaim, Prabowo punya keinginan kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi sehingga lobi-lobi terus dilakukan

“Supaya begitu Presiden Prabowo akan mengirim surpres untuk masuk di dalam prolegnas yang akan datang, memastikan bahwa itu akan dijamin untuk dibahas dan dilakukan pembahasan di parlemen,” kata Supratman.

Politikus Partai Gerindra ini mengakui bahwa RUU Perampasan Aset belum sepenuhnya diterima oleh anggota DPR.

Misalnya, ada usul agar nomenklatur RUU Perampasan Aset diubah menjadi RUU Pemulihan Aset.

"Kemudian juga beberapa materi muatan yang ada di dalam itu masih resisten. Nah karena itu sekali lagi, bahwa lebih bagus kami clearkan dulu pembicaraan informal itu, melakukan lobi-lobi, baru kemudian kita lakukan upaya itu,” ujar Supratman.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar resmi menerima Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru periode 2024-2029 dari Kementerian Hukum (Kemkum).

Surat tersebut diserahkan langsung Menteri Supratman Andi Agtas kepada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia di kantor Kemkum, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Kami dari Kemenkum telah menyerahkan SK tentang susunan lengkap pengurus Partai Golkar. Dengan demikian SK yang lama itu kami cabut dan menerbitkan SK baru tentang kepengurusan lengkap Partai Golkar," kata Supratman.

Bahlil pada kesempatan itu didampingi Sekjen Partai Golkar Sarmuji, Waketum Adies Kadies Kadir, Waketum Ace Hasan Syadzily, dan Wakil Bendahara Umum.

Bahlil menjelaskan SK baru yang diterimanya berisi struktur kepengurusan lengkap Golkar yang terdiri dari 159 orang, termasuk Dewan Pembina, Kehormatan, Etik, serta Mahkamah Partai. Dia menuturkan Golkar kini memasuki babak baru kepengurusan.

"SK yang pertama itu kan pengurus sementara baru sekitar sembilan orang, dan hari ini SK yang keluar lengkap sudah 100 lebih, 159 dan sudah ada Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Etik, kemudian Mahkamah Partai," tuturnya.

Dia pun tak mau ambil pusing soal SK kepengurusan Golkar yang sempat digugat ke PTUN. Bahlil menyebut masalah tersebut biasa saja.

"Ya, saya pikir itu biasa saja ya, tidak ada sesuatu yang luar biasa," kata Bahlil.

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan buka suara mengenai kabar terpidana mati Mary Jane Veloso yang disebut-sebut bakal dipulangkan ke Filipina.

Ketua Kelompok Kerja Humas Dirjen Pemasyarakatan, Deddy Eduar Eka Saputra mengatakan bahwa hingga kini belum ada kesepatan antara Indonesia dengan Filipina terkait pemulangan Mary Jane.

"Saat ini terpidana mati Mary Jane Veloso masih menjalani pidana dan mengikuti kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta," ujar Deddy melalui keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Rabu (20/11/2024).

Kasus Mary Jane

Mary Jane Veloso sebelumnya ditangkap di Bandara Adi Sutjipto, Yogyakarta pada April 2010 karena membawa 2,6 kilogram heroin.

Kemudian pada Oktober 2010, Mary jane divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman.

Pada tahun 2014, Mary Jane Veloso pernah mengajukan grasi kepada Presiden Republik
Indonesia Joko Widodo namun ditolak.

Kemudian, Mary Jane pernah pernah mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu
Peninjauan Kembali (PK) pada 2015. Namun, hasilnya juga ditolak.

"Pada tahun 2015, eksekusi mati Mary Jane Veloso ditangguhkan di menit-menit terakhir setelah adanya penangkapan di Filipina terhadap seorang perempuan yang dicurigai merekrut Mary Jane Veloso terkait narkoba," kata Deddy.

Belum ada keputusan pemulangan Mary Jane

Lebih lanjut, Deddy menyampaikan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sempat mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Filipina untuk Indonesia H.E. Gina Alagon Jamoralin pada 11 November 2024 lalu.

Salah satu isi pertemuan tersebut adalah membahas penyelesaian masalah hukum yang dialami Mary Jane Veloso yang divonis hukuman mati.

Pemerintah Indonesia menghargai permohonan Pemerintah Filipina untuk memindahkan pidana Mary Jane Veloso ke Filipina.

Meski demikian, hal tersebut harus melewati sejumlah diskusi dengan berbagai pihak terkait, seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan sebagainya.

Hingga kini, para pihak terkait masih harus merumuskan kebijakan untuk menyelesaikan persoalan narapidana asing yang ada di Indonesia.

“Dapat disimpulkan hingga saat ini belum ada kesepakatan pembebasan dan/atau pemulangan Mary Jane Veloso ke Filipina,” tutur Deddy.

Kebijakan yang dirumuskan melalui perundingan bilateral itu, bisa berupa penyerahan narapidana (transfer of prisoner) atau pengembalian narapidana (exchange of prisoner).

Namun, Pemerintah Indonesia nantinya akan mengambil kebijakan transfer of prisoner, bukan exchange of prisoner atas dasar permintaan dari negara yang bersangkutan.

Kalaupun ada yang mempersoalkan SK yang baru, ya, itu artinya harus mengajukan gugatan yang baru lagi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut gugatan soal surat keputusan (SK) tentang pengesahan AD/ART Partai Golkar hasil Munas XI yang tengah bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah kehilangan objek.

Supratman menjelaskan bahwa Perkara Nomor 389/G/2024/PTUN.JKT tersebut menggugat SK yang lama sebelum SK kepengurusan yang baru diserahkan kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada hari Rabu ini.

"Secara prinsip, kami berpandangan bahwa dengan keluarnya SK yang baru, apa yang dipersoalkan sekarang di PTUN objeknya enggak ada, hilang," kata Supratman saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu.

Menurut Supratman, apabila ada persoalan terkait SK tersebut, seharusnya diajukan gugatan lain dengan objek gugatan SK kepengurusan Partai Golkar yang terbaru.

"Sekali lagi, kalaupun ada yang mempersoalkan SK yang baru, ya, itu artinya harus mengajukan gugatan yang baru lagi," katanya menjelaskan.

Meski objek gugatan yang tengah berlangsung dinilai telah hilang, Supratman mengatakan bahwa pihaknya tetap akan mengikuti proses hukum. Hal ini mengingat, gugatan tersebut menempatkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak tergugat.

"Kami akan tetap ikut prosesnya di pengadilan sampai kemudian keputusan itu yang keluar," ujar dia.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku tidak ambil pusing dengan gugatan tersebut.

Menurut dia, semua orang sama di hadapan hukum.

"Saya pikir itu biasa saja, tidak ada sesuatu yang luar biasa. Semua orang 'kan sama di mata hukum dan prosesnya normal saja," kata Bahlil saat ditemui pada kesempatan yang sama.

Sebelumnya, Ilhamsyah Ainul Mattimu menggugat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-3.AH.11.03 Tahun 2024 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2024.

Gugatan itu didaftarkan Ilhamsyah Ainul Mattimu pada hari Senin (21/10). Sebagaimana dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta, Ilhamsyah dalam petitumnya meminta Menteri Hukum dan HAM RI selaku tergugat untuk mencabut SK dimaksud.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, RIO DE JANEIRO — Forum Group of Twenty atau G20 mengusulkan reformasi terhadap sejumlah lembaga internasional seperti Bank Dunia agar lebih bermanfaat untuk negara-negara berkembang dan emerging countries.

Hal itu diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah resmi ditutupnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11/2024).

Airlangga menyebut banyak aspirasi negara berkembang yang mengusulkan adanya reformasi di tubuh lembaga-lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi multilateral seperti Bank Dunia.

"Dan ini sangat terkait dengan transisi energi, terkait dengan climate di mana dengan peran World Bank yang berbeda, saat dengan didirikan sekitar puluhan tahun yang lalu sehingga kebutuhan terhadap negara-negara emerging countries itu jauh meningkat," kata Airlangga saat ditemui di Hotel Hilton Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11/2024).

Airlangga pun menyampaikan bahwa Indonesia diminta untuk menyuarakan hal tersebut oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Menurutnya, suara Indonesia didengar.

"Terutama Indonesia dianggap sebagai middle power, dan juga sebagai negara demokratik yang transisi politiknya berjalan secara baik," imbuh Politisi Partai Golkar itu.

Adapun mengenai pembiayaan iklim atau transisi energi, Presiden Prabowo Subianto pada Sesi Ketiga Pertemuan Pemimpin Negara menyampaikan sejumlah potensi energi terbarukan di Indonesia.

Prabowo, kata Airlangga, menyampaikan kepada forum bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk energi terbarukan sampai dengan 75 gigawatt dalam 15 tahun ke depan.

Selain itu, RI disebut berkomitmen untuk menjadi leading sector di sejumlah energi non-fosil seperti hidro, geothermal, solar, dan tidal wave.

"Dan juga memikirkan untuk masuk ke small modular reactor. Dan Indonesia juga memiliki potensi di bidang thorium. Dan ini sejalan dengan yang dibicarakan oleh berbagai negara yang lain," tuturnya.

Negara Berkembang Pimpin G20

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyoroti bahwa negara berkembang kini telah memimpin forum ekonomi terbesar dunia sejak 2022.

Untuk diketahui, ada empat negara berkembang yang memimpin G20 dari 2022 sampai 2025. Mulai dari Indonesia pada 2022, India pada 2023, Brasil pada 2024 serta dilanjutkan oleh Afrika Selatan pada 2025.

"Indonesia, India, Brasil dan sekarang Afrika Selatan membawa sudut pandang yang merupakan kepentingan dari mayoritas populasi dunia," ujar Lula pada sesi penutup KTT G20 yang diselenggarakan di Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11/2024).

Adapun KTT G20 di bawah Presidensi Indonesia diselenggarakan di Bali, sedangkan G20 India di New Delhi. Kemudian, puncak Presidensi oleh Brasil diadakan di Rio de Janeiro.

"Dimulai di Bali, melewati New Delhi dan sampai di Rio de Janeiro, kami berusaha untuk mempromosikan langkah-langkah yang bisa memiliki dampak konkret di hidup masyarakat," ujarnya kepada forum.

Adapun Presidensi G20 Brasil, terang Lula, memiliki tiga pilar utama. Pertama, Global Alliance Against Hunger and Poverty (Aliansi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan).

Kedua, reformasi tata kelola global. Ketiga, transisi energi serta perubahan iklim.

Ketiga isu pilar utama Presidensi G20 Brasil itu dibahas dalam tiga sesi pertemuan pemimpin negara yang digelar 18-19 November 2024. Ketiganya juga sudah diadopsi ke Leaders' Declaration sejak hari pertama KTT.

Mereka mengajukan permohonan paspor melalui sistem percepatan.

Denpasar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, menolak permohonan tiga warga negara Indonesia asal Jawa Timur terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Mereka rencananya bekerja di salah satu negara di Afrika sebagai tukang kayu," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar Ridha Sah Putra di Denpasar, Rabu.

Menurut dia, ketiga orang yang tidak disebutkan identitasnya itu berencana sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) dengan tidak mematuhi prosedur resmi yakni tidak melengkapi syarat administratif, termasuk dokumen kontrak kerja resmi.

Ketika petugas imigrasi melakukan wawancara terhadap ketiga orang itu, kata dia, petugas mendapati ketidaksesuaian dokumen.

"Mereka mengajukan permohonan paspor melalui sistem percepatan. Namun, mereka gagal menunjukkan bukti kontrak kerja resmi sebagai persyaratan utama," imbuhnya.

Petugas lantas melaporkan temuan tersebut kepada tim supervisi untuk mendalaminya.

Setelah melalui pemeriksaan mendalam, lanjut Ridha, terkonfirmasi ketiga calon pekerja migran itu berniat bekerja di luar negeri tanpa dokumen yang sesuai sehingga pihaknya menolak permohonan paspor mereka.

Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Denpasar meminta masyarakat, khususnya calon pekerja migran, untuk mematuhi prosedur resmi dalam pengurusan dokumen perjalanan.

Ridha mengatakan bahwa pihaknya juga berkomitmen meningkatkan pengawasan untuk mencegah praktik serupa terjadi pada masa mendatang.

"Upaya itu tidak hanya memastikan perlindungan WNI dari tindak kejahatan TPPO, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mendukung keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran di luar negeri," katanya.

Sementara itu, berdasarkan data Imigrasi Denpasar selama semester pertama 2024, permohonan baru untuk paspor biasa mencapai 9.299 permohonan, penggantian paspor biasa sebanyak 7.675 paspor, permohonan paspor elektronik sebanyak 4.598 paspor, dan permohonan penggantian paspor elektronik sebanyak 8.924.

Di sisi lain, Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, juga menunda keberangkatan sebanyak 292 warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri karena diduga menjadi pekerja migran tidak sesuai dengan prosedur selama Januari—Oktober 2024.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Mereka ini sudah lama dipantau oleh Densus 88 hingga berhasil ditangkap tanpa perlawanan

Martapura (ANTARA) - Anggota Densus 88 Mabes Polri menangkap dua orang terduga teroris di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan yang berinisial MD (51) dan MA (49).

Kapolres OKU Timur AKBP Kevin Leleury dalam keterangan pers di Martapura, Sumsel, Rabu, mengatakan bahwa kedua tersangka ditangkap di wilayah hukumnya pada Selasa (19/11/2024).

Tersangka MD warga Desa Triyoso ditangkap sekitar pukul 05.30 WIB, sedangkan MA warga Desa Sidorahayu, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur diamankan pada pukul 07.30 WIB setelah mengantar anaknya sekolah.

Kedua tersangka merupakan teroris Negara Islam Indonesia (NII) di Kabupaten OKU Timur, Sumsel.

"Mereka ini sudah lama dipantau oleh Densus 88 hingga berhasil ditangkap tanpa perlawanan," katanya.

Setelah melakukan penangkapan, anggota Densus 88 langsung melakukan penggeledahan di rumah kedua pelaku teroris tersebut.

Hasil penggeledahan petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa buku-buku tentang jihad, dokumen, baju dan telepon genggam.

"Setelah ditangkap kedua tersangka dan barang bukti langsung dibawa ke Palembang untuk diinterogasi lebih lanjut," tegasnya.

Menurut Kapolres, penangkapan terduga teroris ini dilakukan oleh Densus 88 secara serentak di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya Bengkulu dan Jambi.

Oleh sebab itu, Kapolres mengimbau masyarakat untuk senantiasa waspada terhadap orang asing atau tetangga yang jarang bersosialisasi di lingkungan dan segera melapor jika mendapati hal yang mencurigakan.

"Jika ada yang mencurigakan masyarakat bisa langsung melapor ke Polres OKU Timur," ujarnya.

Pewarta: Edo Purmana
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Contoh bagaimana pendapatan dari aksi pembalakan liar dapat digunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan penambangan dan perkebunan liar serta berbagai kegiatan ilegal lain

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia telah melaksanakan strategi multi instrumen hukum untuk menangani kasus terkait lingkungan hidup dan kehutanan sebagai bagian dari upaya menekan emisi gas rumah kaca (GRK).

Dalam diskusi di Paviliun Indonesia Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) Azerbaijan, Rabu, Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan strategi multi instrumen hukum itu disertai juga kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan bersama kementerian dan lembaga seperti Kepolisian RI dan Kejaksaan untuk menangani beragam kasus.

"Penyelidikan pencucian uang itu penting untuk melawan tindakan ilegal terkait lingkungan hidup dan kehutanan karena kebanyakan keuntungan finansial yang didapat dari aktivitas ilegal biasanya digunakan untuk aktivitas ilegal lain," kata Rasio Ridho Sani dalam diskusi yang dipantau daring dari Jakarta pada hari ini.

Dia memberikan, contoh bagaimana pendapatan dari aksi pembalakan liar dapat digunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan penambangan dan perkebunan liar serta berbagai kegiatan ilegal lain.

Untuk itu, Rasio menyoroti pentingnya penggunaan berbagai rezim hukum baik pidana maupun perdata sebagai bagian dari pendekatan multidoor, yang menggunakan berbagai aturan perundang-undangan untuk menangani kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.

"Sudah banyak inisiatif dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait litigasi iklim termasuk apa yang kami sebut sebagai strict liability untuk memastikan korporasi atau individu yang aktivitasnya merusak lingkungan bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan," jelasnya.

Dia juga menyampaikan bahwa Indonesia sudah melakukan langkah serius menangani kasus hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berkait dengan pencucian uang. Selain juga berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung serta Mahkamah Agung untuk menyusun pedoman untuk penanganan kasus lingkungan hidup dan kehutanan.

Hasilnya, kata Rasio Ridho Sani, tingkat kebakaran hutan dan lahan serta kemunculan titik panas (hotspot) di Indonesia sudah berkurang drastis sejak penegakan hukum dilakukan dari luasan 2,6 juta hektare terbakar pada 2015 menjadi 204.894 hektare pada 2022 dan 1,1 juta hektare pada 2023.

Pihaknya juga sudah berhasil memenangkan sejumlah kasus terkait penanganan sampah ilegal, termasuk penahanan pelaku atau pengelola tempat pembuangan akhir (TPA) ilegal serta denda yang mencapai miliaran rupiah.

Baik kasus kebakaran hutan dan lahan serta penanganan sampah ilegal, kata Rasio, jika tidak ditangani dapat berkontribusi dalam peningkatan emisi GRK baik karbon maupun metana dan menghalangi Indonesia mencapai target iklimnya.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menggandeng Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia untuk membuat paspor khusus bagi pekerja migran Indonesia (PMI).

"Ke depan paspor khusus PMI akan ada kode khusus," kata Menteri Karding setelah Rapat Koordinasi bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia Agus Andrianto di Jakarta, pada Rabu (20/11).

Menteri Karding mengatakan rencana kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya kolaborasi yang dilakukan Kementerian PPMI dengan kementerian terkait lain untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

Menurut dia, salah satu sumber utama terjadinya eksploitasi adalah karena masih banyak calon PMI yang memilih untuk bekerja di luar negeri melalui jalur non-prosedural.

Oleh karena itu, Kementerian PPMI berupaya mencegah arus PMI non-prosedural tersebut dengan bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi.

"Karena imigrasi beririsan dengan kepemimpinan kami. Oleh karena itu, tadi kami bisa membuat beberapa kesepakatan yang insya Allah kami tindaklanjuti dalam bentuk MoU," kata Menteri Karding.

Wakil Menteri PPMI Christina Aryani menambahkan bahwa tujuan pembuatan paspor berkode khusus tersebut adalah untuk memantau lalu lintas para PMI sehingga upaya perlindungan dapat lebih ditingkatkan.

"Jadi, mereka datang, mereka pergi, kita bisa tahu. Jadi, proteksi bisa lebih baik lagi. Jadi, enggak ada yang berangkat-berangkat secara tidak prosedural," katanya.

Dalam rencana pembuatan paspor khusus tersebut, Wamen mengatakan bahwa para calon PMI juga akan diminta untuk memiliki saldo tertentu di rekening mereka dalam tiga bulan terakhir. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kemungkinan mereka menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Jadi, ini untuk meminimalisir tadi, biar berangkat-berangkatnya jangan jadi korban TPPO juga," demikian katanya.

Sementara itu, selain rencana pembuatan paspor berkode khusus bagi PMI, Kementerian PPMI juga bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dalam data perlintasan pekerja migran sehingga data tersebut dapat terhubung langsung dengan SISKOP2MI, yang menjadi tempat untuk semua layanan perlindungan PMI.

"Jadi, data perlintasan pekerja migran ini juga langsung terkoneksi dengan data imigrasi untuk kami yang ada di SISKOP2MI," demikian kata Karding.

Pewarta: Katriana
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024