JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan berharap Komjen Setyo Budiyanto yang baru terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029, dapat bersinergi dengan seluruh aparat penegak hukum.

Sinergitas ini dianggap penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Bersinergi ya dengan seluruh perangkat aparat penegak hukum. Fokus pada sesuai butir ketujuh Asta Cita presiden, fokus pada pemberantasan korupsi," ujar Budi Gunawan saat ditemui di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, pada Kamis (21/11/2024).

Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah menetapkan Komjen Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK untuk periode 2024-2029.

Penetapan ini dilakukan melalui pemungutan suara atau voting setelah uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap sepuluh nama calon pimpinan KPK.

Dalam pantauan Kompas.com di rapat pleno di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (21/11/2024), Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua KPK dengan perolehan 46 suara dari total 48 suara.

Rapat pleno ini dipimpin oleh Ketua Komisi III Habiburokhman dan dihadiri oleh empat Wakil Ketua Komisi III, yaitu Ahmad Sahroni, Rano Al Fath, Dede Indra Permana, dan Sari Yuliati.

Rapat tersebut dihadiri oleh 48 anggota Komisi III DPR RI dari delapan fraksi secara langsung di ruang rapat pleno.

Selain menetapkan Setyo Budiyanto, dalam rapat tersebut juga ditetapkan empat komisioner KPK terpilih lainnya, yaitu Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono.

Islamabad (ANTARA) - Pakistan memutuskan untuk meluncurkan operasi militer yang komprehensif guna membatasi organisasi-organisasi teroris yang aktif di Provinsi Balochistan, Pakistan barat daya, demikian diungkapkan Kantor Perdana Menteri (PM) Pakistan dalam sebuah pernyataan.

Sebuah pertemuan Komite Puncak Rencana Aksi Nasional yang dipimpin PM Shehbaz Sharif dan dihadiri jajaran menteri, Kepala Staf Angkatan Darat dan pejabat penting lainnya, digelar pada Selasa (19/11) malam waktu setempat untuk mengkaji situasi keamanan yang terus berkembang dan meninjau kembali upaya-upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah.

Para peserta pertemuan itu menyetujui upaya untuk membatasi organisasi teroris yang beroperasi di Balochistan, termasuk Tentara Pembebasan Balochistan (Balochistan Liberation Army), Front Pembebasan Balochistan (Balochistan Liberation Front), dan organisasi payung untuk beberapa kelompok militan Baloch, Baloch Raaji Aajoi Sangar.

Disebutkan bahwa kelompok-kelompok teroris tersebut menargetkan warga sipil dan warga negara asing untuk menggagalkan kemajuan ekonomi Pakistan dengan menciptakan ketidakamanan atas perintah dari kekuatan-kekuatan eksternal yang tidak bersahabat, tambah pernyataan itu.

Revitalisasi Otoritas Kontraterorisme Nasional Pakistan dan pembentukan Pusat Penilaian Ancaman dan Fusi Intelijen Provinsi dan Nasional juga disepakati, kata pernyataan tersebut.

Selain itu, komite koordinasi distrik juga akan dibentuk di bawah komite puncak provinsi guna memastikan implementasi arahan yang diterima dari pemerintah provinsi dan federal.

PM Pakistan mengarahkan semua pemangku kepentingan untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif yang telah ditetapkan dengan penuh kesungguhan, dan memastikan pelaksanaannya secara tepat waktu.

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku akan berupaya untuk melobi para ketua umum parpol dan DPR untuk memuluskan proses pembahasan RUU Perampasan Aset.

Hal itu Ia sampaikan merespons nasib RUU Perampasan Aset yang tak termasuk kedalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025.

"Karena itu sekarang kami lagi melakukan upaya dialog (soal RUU Perampasan Aset) bersama dengan Parlemen, dengan Ketua-ketua Umum Partai Politik," kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (20/11).

Supratman menjelaskan upaya lobi itu dibutuhkan untuk memastikan RUU Perampasan Aset akan langsung dibahas ketika Presiden Prabowo mengirim surat presiden (surpres).

Terlebih, kata dia, terdapat preseden Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah mengirim surpres terkait perampasan namun diabaikan oleh DPR.

"Supaya begitu Presiden Prabowo akan mengirim supres untuk masuk di dalam prolegnas yang akan datang, memastikan bahwa itu akan dijamin untuk dibahas dan dilakukan pembahasan di Parlemen," jelas dia.

Di sisi lain, Supratman menegaskan Presiden Prabowo berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.

Ia menyinggung kinerja aparat penegak hukum di bawah Presiden Prabowo yang terus melakukan upaya pemberantasan korupsi.

"Nah karena itu sekali lagi, mohon bersabar, kami lakukan dialog dengan kekuatan-kekuatan yang ada di Parlemen," ujar dia.

Adapun RUU Perampasan Aset ini mandek selama lebih dari 1 dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008.

Pada 2023 RUU Perampasan Aset masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2023. Jokowi juga telah mengirim surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset. Surpres itu bernomor R 22-Pres-05-2023 yang dikirim tanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meluruskan bahwa Pemerintah Indonesia bukan dalam posisi memberi persetujuan kepada Pemerintah Filipina terkait pemberian grasi bagi terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso.

Diketahui, Pemerintah Indonesia menyetujui pemindahan Mary Jane ke Filipina. Tetapi, tetap sebagai narapidana yang harus menjalani hukumannya.

Menurut Yusril, begitu dipindahkan, pemidanaan hingga pembinaan Mary Jane Veloso menjadi tanggung jawab Pemerintah Filipina.

“Sebenarnya tidak dalam artian persetujuan karena kita akan menyerahkan kepada Pemerintah Filipina sendiri kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana,” kata Yusril dalam keterangan video yang diterima pada Kamis (21/11/2024).

“Jadi, narapidana itukan dijatuhi pidana (bukan) supaya untuk digebuki, disiksa, kan enggak. Supaya dibina jadi orang baik kan. Kalau sudah baik kembali lah mereka ke masyarakat,” ujarnya melanjutkan.

Oleh karena itu, Yusril menyebut, kewenangan terkait pembinaan hingga dijalankannya hukuman menjadi tanggung jawab Filipina setelah pemindahan Mary Jane dilakukan.

“Saya dengar di Filipina, dia (Mary Jane) akan ditempatkan di penjara Mandaluyong. Saya tahu tempat itu di tengah-tengah kota Manila dan katanya akan dibina di sana,” katanya.

Bahkan, menurut Yusril, jika Presiden Filipina akan memberikan grasi kepada Mary Jane maka sudah menjadi kewenangan Filipina setelah dipindahkan.

“Kemungkinan besar Presiden (Filipina) akan mengubah status hukuman matinya menjadi hukuman seumur hidup lebih dahulu. Setelah itu, dia mungkin akan dikurangi 20 tahun, dikurangi menjadi tahanan rumah, tahanan kota itu sepenuhnya sudah kita serahkan kepada Pemerintah Filipina sendiri,” ujarnya.

Akses pengawasan

Namun, Yusril menekankan bahwa pemerintah Indonesia bakal meminta akses untuk memantau perkembangan pemidanaan Mary Jane dalam perjanjian kerja sama dengan Filipina terkait pemindahan atau transfer narapidana tersebut.

“Dalam kesepakatannya nanti yang akan kita rumuskan dengan Filipina dalam konteks Mary Jane ini adalah Pemerintah Indonesia itu tetap memiliki akses untuk memantau perkembangan dari Mary Jane ini,” katanya.

Yusril mengatakan, pemantauan tersebut penting untuk memastikan narapidana yang dipindahkan tetap menjalankan hukuman yang menjadi tanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

“Tidak bisa kita katakan, ini kita serahkan transfer ke Filipina terus datang ke sana orangnya dibebasin saja. Itu enggak bisa. Jadi, dia tetap harus menjalani sisa hukuman,” ujarnya.

Menurut Yusril, akses pengawasan dan pemantauan tersebut bisa dilakukan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berada di Manila.

“Kita tetap mempunyai akses untuk mengetahui perkembangan ini. kan kita punya kedutaan di Manlia yang bisa membantau perkembangan ini,” kata Yusril.

Sebelumnya, Yusril menjelaskan bahwa pemindahaan Mary Jane termasuk dalam kebijakan transfer of prisioner yang dilakukan Pemerintah Indonesia.

Kebijakan itu didasarkan pada perjanjian kerja sama dengan sejumlah negara sahabat untuk menjalankan kebijakan pemindahan narapidana itu. Salah satunya, adalah Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjelaskan perbedaan antara pelaku kriminal umum dan pelaku tindak pidana terorisme kepada jajaran PT Pindad.

Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Roedy Widodo mengatakan, terorisme berbeda dengan tindak pidana umum. Sebab, pelaku kriminal umum sadar bahwa apa yang dilakukan melanggar peraturan.

“Terorisme beda. Dia tidak sadar yang dilakukan salah, bahkan merasa benar dan paling benar," ungkapnya.

Dia mengatakan itu dalam Kegiatan Sosialisasi Radikalisme, Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Wawasan Kebangsaan di Kantor PT Pindad, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Selasa (19/11/2024).

Lebih lanjut, Roedy menuturkan, akar dari terorisme adalah intoleransi dan radikalisme yang menjadi ancaman negara.

Pasalnya, kedua perilaku itu tidak dapat menerima perbedaan, sedangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari berbagai macam kebudayaan dan agama.

Dia menegaskan, intoleransi, radikalisme, dan terorisme ini tidak sesuai dan mengancam NKRI karena paham radikal terorisme ini tumbuh dari bibit intoleransi.

“Intoleransi tidak bisa menerima perbedaan dan tidak sesuai dengan kehidupan kebangsaan Indonesia yang dibangun dari keberagaman," ujarnya dalam siaran pers.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menyampaikan alasan pentingnya sosialisasi pencegahan terorisme kepada PT Pindad.

“Dengan jumlah karyawan yang relatif banyak dan tersebar di Pindad Bandung maupun Turen, Malang, tentunya kami sangat memerlukan pemahaman atau sosialisasi yang akan disampaikan," jelasnya.

Adapun sosialisasi pencegahan radikalisme dan terorisme di PT Pindad merupakan salah satu implementasi dari kerja sama yang dilakukan antara BNPT dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kegiatan ini diikuti jajaran direksi beserta para pegawai PT Pindad yang dihadiri baik secara daring maupun luring.

Sebelumnya, BNPT dan Kementerian BUMN telah menandatangani nota kesepahaman (MoU). Salah satu isi dari ruang lingkup MoU tersebut adalah pelaksanaan kegiatan pencegahan paham radikal terorisme termasuk di PT Pindad.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa tidak ada dasar hukum dari kebijakan memindahkan penahanan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina.

Kebijakan tersebut, menurut Yusril, termasuk hal baru yang dilakukan pemerintahan saat ini yang disebut sebagai transfer of prisioner yaitu pemindahan narapidana ke negara asalnya dengan beberapa syarat.

“Memang belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang transfer of prisioner sampai sekarang. Juga belum ada yang mengatur tentang exchange of prisoners,” kata Yusril dalam keterangan video yang diterima pada Kamis (21/11/2024).

Namun, Yusril mengatakan, Indonesia memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan sejumlah negara sahabat untuk menjalankan kebijakan pemindahan narapidana itu. Salah satunya, adalah Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

“Kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat yang disebut dengan perjanjian MLA, Mutual Legal Assitance jadi bantuan hukum, kerja sama hukum timbal balik antar kedua negara itu,” ujarnya.

Oleh karena itu, Yusril menegaskan, proses pemindahan tahanan ke negara asalnya itu tetap bisa dilakukan meskipun tidak didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Didasarkan pada MLA dan juga didasarkan kepada kesepakatan para pihak dan juga diskresi dari Presiden untuk mengambil satu keputusan, satu kebijakan. Ya karena undang-undang tidak mengatur, menyuruh tidak, melarang juga tidak, maka Presiden berwenang untuk mengambil satu diskresi terhadap persoalan ini,” kata Yusril menjelaskan.

Dia pun memberi contoh saat Pemerintah Australia menyita harta terpidana Hendra Rahardja untuk menjalankan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Menurut Yusril, hal itu menjadi preseden bahwa kesepakatan dua negara bisa menjadi dasar melakukan kebijakan termasuk pemindahan narapidana ke negara asalnya.

“Jadi sudah ada preseden walaupun tidak dalam konteks transfer of prisioner tapi dalam hal melaksanakan putusan pengadilan Indonesia di negara lain itu sudah ada presedennya di masa yang lalu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan perihal kebijakan transfer of prisioner yang disebutnya memiliki beberapa syarat.

Pertama, negara yang bersangkutan meminta atau memohon kepada pemerintah Indonesia supaya warga negaranya ditransfer ke negaranya.

Kedua, Yusril mengatakan, negera itu mengakui keputusan pengadilan Indonesia dan tidak mempersoalkannya. Lalu, menghormati putusan pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia.

Ketiga, narapidana itu dikembalikan ke negaranya untuk menjalani sisa hukumannya. Meskipun, jika sudah diserahkan maka pembinaan terhadap narapidana itu menjadi kewenangan sepenuhnya kepada negara yang bersangkutan.

Yusril juga menegaskan bahwa kebijakan transfer of prisioner tersebut bersifat bersifat resiprokal.

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) berdialog dengan Komunitas Tionghoa di Pantjoran PIK, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. RK dalam kesempatan itu membahas komitmennya terhadap Pancasila dan toleransi di Jakarta.

"Pasangan RIDO jadi satu-satunya pasangan yang menuliskan Pancasila di Visi-Misinya. Kami akan mewujudkan keadilan termasuk untuk umat beragama,? kata RK didampingi Grace Natalie dari Partai Solidaritas Indonesia dalam keterangan tertulis, Kamis (21/11/2024).

?Kalau yang umat muslim didukung dengan magrib mengaji, yang Kristen kita dukung Sekolah Minggunya. Kalau yang muslim didukung dengan diberangkatkan umrah, yang Katolik kita dukung dengan pergi ke Vatikan yang Kristen ke Yerusalem,? ungkap Ridwan.



Sementara itu, Grace Natalie mengingatkan mengenai rekam jejak RK. ?Kita melihat rekam jejak Bang Ridwan di Jawa Barat dalam isu toleransi dan kebebasan beragama. Jawa Barat jadi provinsi yang indeks toleransinya meningkat, banyak rumah ibadah yang dibantu, dan Bang Ridwan terjun langsung mengatasi masalah radikalisme di Jawa Barat,? ujar Grace Natalie.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI ini mengatakan, komunitas Tionghoa melihat Ridwan Kamil sebagai orang yang toleran dan mengayomi seluruh golongan masyarakat. ?Saya kenal Bang Ridwan sudah tahunan, kerjanya sudah terbukti keren banget, luar biasa. Jadi saya sudah lama ngebatin, kapan Kang Emil bisa ?diekspor? ke Jakarta. Ternyata terjawab tahun ini, Bang Ridwan memiliki visi dan value pemimpin yang toleran, multikultur, dan multietnis,? pungkas Grace.

Adapun dialog di Pancoran PIK dilanjutkan dengan Blusukan ke Batavia COVE PIK. Ridwan Kamil berinteraksi dengan warga yang sedang menikmati malam mingguan di Batavia COVE PIK.

Komunitas yang turut hadir dan antara lain: Kipasan, Aliansi Tionghoa Indonesia, Rumah Juang Indonesia Emas, Perempuan Tionghoa Indonesia Emas, Pengusaha Bela Bangsa, Pengacara Merah Putih, Relawan Pemimpin Indonesia, Kesehatan Indonesia Raya, Repnas, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, dan Partai Koalisi. Deklarasi dukungan juga dilakukan dan dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina Kipasan Putri K Wardani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Rido Sani mengatakan Indonesia menerapkan empat langkah penting dalam mendukung litigasi iklim mulai dari pencegahan sampai penegakan hukum di pengadilan.

Berbicara dalam diskusi di Paviliun Indonesia Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) Azerbaijan, Rabu (20/11/2024), Rasio menyebut beragam kasus lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia memiliki dampak besar dalam peningkatan emisi.

Dia memberikan contoh beberapa aktivitas ilegal seperti pembalakan liar, penghancuran ekosistem mangrove dan gambut, perdagangan satwa liar ilegal serta pembakaran dan pembuangan sampah terbuka, yang berkontribusi dalam emisi yang dihasilkan sektor kehutanan dan sampah di Indonesia.

"Kami menerapkan empat pilar melawan aktivitas ilegal yang menyebabkan tantangan dalam penganan perubahan iklim dengan pilar pertama melakukan pencegahan. Bagaimana kami dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran publik," kata Rasio.

Pemerintah Indonesia melalui jajaran penegakan hukum di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) juga secara rutin melakukan kegiatan pengawasan lokasi pemilik izin berusaha seperti pabrik yang menghasilkan limbah serta patroli di area hutan.

Rasio menjelaskan pihaknya melakukan audit dan mengimplementasikan sanksi administrasi untuk meningkatkan ketaatan akan aturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan kehutanan. Dilanjutkan dengan penegakan hukum melalui pendekatan multi-instrumen serta pendekatan hukum restoratif jika masih melakukan pelanggaran.

"Karena banyak korporasi yang melakukan tindakan ilegal termasuk gagal menaati hukum yang meningkatkan dampak perubahan iklim terhadap kelompok rentan karena banyak aktivitas mereka yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca," kata Rasio.

Surabaya -

Kasus pembakaran, baik yang disengaja maupun yang terjadi karena kelalaian, sudah sering terjadi di Indonesia. Mungkin banyak detikers yang bertanya-tanya, bagaimana hukuman yang diterima pelaku pembakaran yang menimbulkan kerugian materiil, bahkan korban jiwa?

Pembakaran merupakan tindak pidana yang serius dan diatur dengan ketat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Tindak pidana ini memiliki konsekuensi hukum yang berat, terutama jika pembakaran tersebut menimbulkan kerugian pada harta benda atau, yang lebih parah, mengancam keselamatan jiwa seseorang.

Dalam hukum pidana Indonesia, pembakaran dapat dijerat dengan berbagai pasal yang memberikan hukuman berbeda-beda, bergantung pada niat dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Misalnya, jika pembakaran tersebut dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan kerusakan besar, pelaku bisa dijerat dengan pidana yang sangat berat, termasuk pidana penjara hingga seumur hidup, bahkan hukuman mati.

Jika pembakaran tersebut tidak disengaja, namun tetap mengakibatkan kerugian atau cedera, pelaku juga bisa dikenakan hukuman yang cukup serius, meski lebih ringan dibandingkan jika ada niat untuk melakukannya.

Hukum Pidana Pembakar Orang

Berikut penjelasan lebih lanjut bagaimana hukum pidana jika sengaja melakukan pembakaran dilansir dari laman Hukum Online.

Pasal 187 KUHP

Pasal 187 KUHP secara spesifik mengatur sanksi pidana terhadap tindakan pembakaran, ledakan, atau banjir yang dilakukan dengan sengaja. Isi pasal ini sebagai berikut.

• Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang.
• Dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain.
• Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 187 KUHP ini tidak terjadi karena kelalaian, tetapi kesengajaan. Hal ini terlihat jelas dari frasa "Barangsiapa dengan sengaja..." yang terdapat pada pasal tersebut.

Menurut S R Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, unsur utama dari tindakan yang dilarang dalam pasal ini adalah mengadakan kebakaran. Artinya, membakar sesuatu sehingga terjadi kebakaran yang memang dikehendaki pelaku. Cara pembakaran baik dengan api langsung, bahan kimia, maupun metode elektronik, tidak menjadi persoalan.

Pasal 340 KUHP

Jika pembakaran tersebut direncanakan sebelumnya dan ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 340 KUHP, yang mengatur tentang pembunuhan berencana:

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun."

Soesilo menjelaskan, unsur "dengan rencana terlebih dahulu" berarti terdapat jeda waktu antara niat untuk membunuh dan pelaksanaannya. Dalam jeda waktu ini, pelaku seharusnya memiliki kesempatan untuk membatalkan niatnya, namun memilih tetap melanjutkan rencana tersebut.

Pasal 338 KUHP

Jika pembakaran dilakukan tanpa perencanaan sebelumnya, tetapi tetap mengakibatkan kematian, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan:

"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun."

Dalam kasus pembakaran yang menyebabkan kematian, sering kali terjadi perbarengan tindak pidana antara Pasal 187 KUHP dengan Pasal 338 KUHP dan/atau Pasal 340 KUHP, tergantung pada niat awal dan tindakan pelaku.

Perbedaan Kesengajaan dan Kelalaian dalam Hukum Pidana

Hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa). Kesengajaan adalah perbuatan yang dikehendaki pelaku, sementara kelalaian adalah perbuatan yang tidak dikehendaki, tetapi terjadi karena kurang hati-hati atau ceroboh. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga jenis berikut.

• Kesengajaan yang bersifat tujuan.
• Kesengajaan secara keinsafan kepastian.
• Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan.

Hukuman Jika Kebakaran Disebabkan Kelalaian

Jika kebakaran terjadi karena kelalaian, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 188 KUHP atau Pasal 311 UU 1/2023. Berikut rincian hukuman pada kasus kebakaran disebabkan kelalaian.

Pasal 188 KUHP

Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, atau denda paling banyak Rp 4,5 juta.

Pasal 311 UU 1/2023

Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang, bahaya bagi nyawa orang lain, atau mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal Rp500 juta.

Selain tuntutan pidana, pelaku juga dapat dituntut secara perdata melalui gugatan ganti rugi atas dasar Pasal 1365 KUH Perdata.

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan pembakaran dengan sengaja, terutama yang menyebabkan korban jiwa, merupakan tindak pidana berat dengan ancaman hukuman hingga penjara seumur hidup atau pidana mati.

Namun, jika pembakaran terjadi karena kelalaian, hukuman yang dikenakan lebih ringan, dengan pidana maksimal lima tahun penjara atau denda. Pelaku juga dapat dituntut secara perdata untuk memberikan ganti rugi kepada korban.

Artikel ini ditulis oleh Angely Rahma, peserta Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

(ihc/irb)

Warga Malaysia berusia 42 tahun menghadapi hukuman cambuk di masjid usai dinyatakan bersalah karena berdekatan dengan pasangan yang belum menikah atau khalwat.

Laki-laki itu menjadi orang pertama yang dicambuk karena khalwat dan yang pertama pula dicambuk di depan umum.

Pengadilan syariah di negara bagian Terengganu memvonis hukuman cambuk kepada pria tersebut usai mengaku bersalah, Rabu (20/11).

Lebih lanjut, pengadilan menjatuhkan hukuman enam cambuk tongkat dan denda, demikian dikutip Reuters.

Anggota dewan eksekutif negara bagian Terengganu Muhammad Khalil Abdul Hadi mengatakan hukuman cambuk akan dilakukan di sebuah masjid setelah salat Jumat pada 6 Desember, jika terpidana tak mengajukan banding.

"Hukuman ini melibatkan hukuman cambuk, tetapi yang membuatnya tidak biasa kali ini adalah keputusan hakim untuk melakukan di depan umum," kata dia dalam video yang diunggah di Facebook.

"Ini adalah perkembangan baru di Terengganu. Sebelumnya, hukuman seperti itu dilaksanakan di tempat tertutup."

Malaysia menerapkan sistem hukum dua jalur yakni hukum pidana dan keluarga Islam serta hukum sekuler.

Hukum pidana juga mengizinkan hukuman cambuk untuk berbagai pelanggaran, termasuk pemerkosaan dan perdagangan narkoba. Namun, hukuman tersebut memiliki pengecualian bagi perempuan, laki-laki berusia di atas 50 tahun, dan laki-laki yang dijatuhi hukuman mati.

Pengadilan syariah di Malaysia juga bisa memerintah hukuman cambuk bagi laki-laki dan perempuan Muslim di beberapa negara bagian.

Terengganu dikenal sebagai daerah yang konservatif dan dikuasai partai sayap kanan Parti Islam Se-Malaysia (PAS). Partai ini telah mengadvokasi penafsiran hukum Islam secara lebih ketat.

Jakarta -

Eks Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Rina Pertiwi, didakwa menerima suap sebesar Rp 1 miliar terkait kasus pengurusan eksekusi lahan salah satu perusahaan BUMN. Rina minta statusnya dialihkan sebagai tahanan kota.

Permohonan itu disampaikan kuasa hukum Rina usai pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (21/11/2024). Alasan kesehatan menjadi dasar permohonan pengalihan status tahanan tersebut.

"Baik Yang Mulia, terima kasih. Ini Terkait dengan permohonan yang kita sampaikan adalah terkait dengan permohonan pengalihan status tahanan terdakwa dari tahanan rutan menjadi tahanan kota, dengan alasan kesehatan terdakwa. Terima kasih Yang Mulia," ujar kuasa hukum Rina.

Ketua majelis hakim Eko Aryanto mengatakan akan mempertimbangkan permohonan tersebut. Hakim mengatakan perkara ini merupakan extraordinary crime.

"Seperti itu, yang penting sudah kita terima. Kita akan, ini penuntut umum, mau melihat, cukup ya? Kita nantilah, kita akan pertimbangkan untuk seluruhnya. Karena ini perkara extraordinary crime, seperti itu. Intinya kan seperti itu. Jadi itu, terdakwa," ujar hakim.

Rina Pertiwi tak mengajukan nota keberatan atau eksepsi dalam kasus tersebut. Jaksa mengatakan total ada 30 saksi yang nantinya akan dihadirkan dalam persidangan.

"Saya akan menanyakan kepada penuntut umum, dalam perkara ini, dalam berkas ada berapa saksinya penuntut umum?" tanya hakim.

"30 saksi," jawab jaksa.

Jaksa mengatakan akan ada lima saksi yang akan dihadirkan dalam sidang pertama pemeriksaan pokok perkara kasus tersebut. Sidang ditunda pada Kamis (5/12).

"Kita akan tunda sidang hari Kamis, tanggal 5 Desember, jam 9.00 WIB, pagi. Terdakwa, kembali ke tahanan, sidang ditutup," pungkas hakim.

Sebelumnya, Rina Pertiwi didakwa menerima suap sebesar Rp 1 miliar terkait pengurusan eksekusi lahan salah satu perusahaan BUMN. Jaksa mengatakan Rina menerima bagian Rp 797 juta dari total suap tersebut.

"Telah menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut," kata jaksa saat membacakan surat dakwaan.

Rina Pertiwi didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

(mib/aik)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan bahwa pemerintah perlu menjelaskan mekanisme dan prosedur hukum pemulangan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina.

"Pemerintah dalam hal ini perlu menjelaskan dengan mekanisme dan prosedur hukum seperti apa Mary Jane ini diserahkan ke pemerintah Filipina," kata Andreas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dia juga meminta adanya penjelasan terkait kepastian perjanjian ekstradisi RI-Filipina sebagai dasar pengembalian Mary Jane ke negara asalnya.

"Memang benar dia warga negara Filipina, tetapi dia melakukan pelanggaran hukum di otoritas wilayah negara Indonesia dan sudah divonis dan berkekuatan hukum tetap," tuturnya.

Dia lantas berkata, "Ini harus dijelaskan karena menyangkut kedaulatan dan kewibawaan hukum di negara ini."

Adapun Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan langkah pemerintah yang memulangkan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina merupakan wujud penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip hubungan internasional.

"Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, Presiden telah dengan bijak mempertimbangkan keputusan pemulangan Mary Jane," ujar Willy di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, Menko Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso bukan dibebaskan dari hukuman, melainkan dipindahkan ke Filipina dalam status masih sebagai narapidana.

Pemerintah Indonesia, kata dia, memindahkan yang bersangkutan ke negara asalnya atau dikenal dengan istilah transfer of prisoner dalam hukum pidana.

"Jadi bukan pembebasan, bukan pengampunan, tapi dikembalikan atau dipulangkan ke Filipina dalam status sebagai narapidana," tutur Menko Yusril dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Rabu (20/11).

Menurut Yusril, kebijakan pemindahan Mary Jane telah disetujui Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024