KOMPAS.com - Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso akan dipulangkan ke negaranya.

Kabar ini dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

"Saya sendiri beberapa hari yang lalu telah permohonan pemulangan narapidana Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina. Dengan Dubes FIlipina di Jakarta Gina Gamoralin hal itu juga sudah dibahas," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Rabu (20/11/2024).

Menurutnya, pemulangan Mary Jane ke Filipina ini dapat terwujud melalui kebijakan transfer of prisoner.

Lantas, apa itu transfer of prisoner?

Apa itu transfer of prisoner

Transfer of prisoner atau transfer of sentenced person (TSP) merupakan kerja sama internasional, di mana narapidana yang sudah menjalani hukuman di suatu negara dipindahkan ke negara asalnya untuk menjalani sisa hukuman.

Menurut laman Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), seseorang yang berada di wilayah suatu negara secara otomatis harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di tempat tersebut.

Meski begitu, mereka tetap berada dalam perlidungan negara asalnya.

Di Indonesia, pemindahan narapidana antarnegara dapat dilakukan dengan perjanjian, sebagaimana yang tertuang pada Pasal 45 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Tujuan transfer of prisoner

TSP pertama kali dikemukakan dalam Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crimmme and the Treatmment of Offenders pada 1985 dan kini telah menjadi praktik umum di dunia internasional.

Tujuan utama dari TSP untuk memberikan perlindungan HAM dengan melakukan rehabilitasi kepada narapidana di dalam wilayahnya sendiri.

Ini dilakukan agar tidak ada kendala selama menjalani proses hukum.

Kendala yang dimaksud, seperti perbedaan bahasa, kebudayaan, agama, adat istiadat maupun kebiasaan.

Dengan menjalani hukuman di negara asalnya, diharapkan fisik dan mental narapidana dapat menjadi lebih baik ketimbang dihukum di negara asing.

Narapidana jadi kewenagan negara asal

Yusril menjelaskan, Indonesia dapat memulangkan narapidana apabila pemerintah negara asal mengajukan permohonan dan disetujui oleh presiden.

Jakarta (ANTARA) - Para pembicara dan delegasi konferensi Sharia International Forum (SHARIF) 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama merumuskan sejumlah rekomendasi terkait penerapan prinsip syariah dalam layanan pemerintah, salah satunya dalam hal hukum kewarisan.

Plt. Direktur Urusan Agama Islam Kemenag Ahmad Zayadi mengungkapkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat Islam memegang peranan penting dalam menginisiasi regulasi penerapan hukum waris Islam yang relevan dan menjamin hak-hak ahli waris.

"Indonesia perlu menyusun aturan yang disusun untuk menunjang hukum waris Islam agar setara dengan undang-undang dan menyesuaikan dengan realita umat saat ini," ujar Zayadi di Jakarta, Kamis.

Zayadi menyebut SHARIF 2024 merupakan forum yang bertujuan untuk mengasosiasikan gagasan ulama dan akademisi internasional untuk mendorong relevansi prinsip syariah dengan kehidupan masyarakat di era modern.

"Tujuan dari forum ini agar para akademisi, ulama, dan komunitas Muslim dunia dapat merumuskan rekomendasi penerapan prinsip syariah yang relevan dengan perkembangan zaman," ujarnya.

Selain terkait kebutuhan dibentuknya hukum waris Islam setingkat undang-undang, terdapat sejumlah rekomendasi yang telah dirumuskan dalam konferensi internasional tersebut.

Hasil dari konferensi internasional SHARIF 2024 yakni pertama, Sharia International Forum (SHARIF) 2024 perlu menjadi forum tahunan untuk membahas berbagai isu relevan yang terkait dengan permasalahan syariah.

Kedua, Kementerian Agama bersama dengan lembaga fatwa, lembaga peradilan, dan perguruan tinggi keagamaan Islam dari Indonesia dan negara sahabat perlu memperbanyak pertemuan untuk mendiskusikan pelayanan syariah yang berdampak luas pada kemaslahatan publik.

Ketiga, komunitas dan organisasi keagamaan di negara-negara Muslim perlu berperan aktif dalam memberikan asistensi dan advokasi kebijakan yang memberikan kemaslahatan publik, khususnya bagi umat Muslim yang tinggal di negara-negara mayoritas non-Muslim.

Langkah tersebut sebagai upaya agar masyarakat Muslim tetap bisa menjalankan agamanya bersamaan dengan tetap secara kohesif hidup dengan masyarakat di tempat tinggalnya.

Keempat, Indonesia perlu mengambil inisiatif dalam menyiapkan regulasi terkait dengan hukum waris Islam setingkat undang-undang agar dalam penerapannya tidak memunculkan sengketa.

Selain itu, kewarisan Islam yang merespons perkembangan fatwa terkini seperti kewarisan saudara, kewarisan ahli waris pengganti, dan washiyat wajibah sebagai solusi ketahanan dan kerukunan keluarga.

Kelima, Ijtihad Jama’i yang melibatkan pemerintah, lembaga-lembaga fatwa, perguruan tinggi, dan lembaga peradilan dari berbagai negara merupakan metode yang ideal untuk menjawab berbagai persoalan hukum Islam.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

ANTARA - Rutan Kelas IIA Pontianak berkomitmen menjaga kemurnian demokrasi di lingkungan internal melalui upaya pencegahan berbagai bentuk praktik politik praktis menjelang Pilkada 2024. Komitmen ini diwujudkan dengan sejumlah hal, dimulai dari penguatan sistem keamanan dan personel hingga edukasi dan sosialisasi kepada 849 Warga Binaan Pemasyarakatan yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). (Indra Budi Santoso/Arif Prada/Rinto A Navis)

Jakarta (ANTARA) - Terdakwa Rina Pertiwi selaku panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur periode 2020—2022 meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengubah status tahanannya menjadi tahanan kota.

Tim penasihat hukum Rina mengatakan bahwa permintaan tersebut seiring dengan kondisi kesehatan kliennya yang kurang baik.

"Izin majelis hakim, kami sampaikan surat permohonan terkait dengan pengalihan status tahanan Rina dari tahanan rutan menjadi tahanan kota karena alasan kesehatan," ujar penasihat hukum Rina di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Tahanan kota adalah salah satu jenis penahanan yang dilakukan di kota tempat tinggal tersangka atau terdakwa dengan beberapa ketentuan, antara lain, wajib melapor pada waktu yang ditentukan serta tidak boleh ke luar kota, kecuali dengan izin penyidik, penuntut umum, maupun hakim yang memberikan perintah.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Ketua Eko Aryanto mengatakan bahwa majelis hakim akan melihat terlebih dahulu surat permohonan dan mempertimbangkannya.

"Kami akan pertimbangkan dahulu seluruhnya karena ini perkara extraordinary crime. Untuk saat ini, terdakwa silakan kembali ke rutan," ucap hakim.

Rina didakwa menerima suap senilai Rp1 miliar terkait dengan kasus dugaan korupsi pada pengurusan eksekusi lahan PT Pertamina (Persero) pada tahun 2020—2022.

Suap diduga diterima Rina dari terpidana Ali Sopyan melalui perantara Dede Rahmana untuk mempercepat eksekusi atas putusan permohonan peninjauan kembali (PK) Nomor 795 pada 14 November 2019. Dalam putusan itu, pada pokoknya menghukum Pertamina membayar ganti rugi sebesar Rp244,6 miliar

Meski demikian, dari total uang suap yang diberikan, Rina hanya menerima Rp797,5 juta, sedangkan sisanya Rp202,5 juta diberikan Rina kepada Dede.

Dede disebutkan memberikan uang tersebut secara bertahap sebanyak dua kali, yakni sebesar Rp747,5 juta secara tunai dan Rp50 juta secara transfer kepada Rina.

Dengan demikian, perbuatan Rina diatur dan diancam pidana pada Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atas dakwaan yang dilayangkan jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung, Rina tak mengajukan keberatan atau eksepsi. Dengan begitu, sidang Rina akan langsung dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi pada tanggal 5 Desember 2024.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Jovi Andrea Bachtiar mengungkapkan keheranannya terkait akses yang dimiliki Nella Marsela untuk menggunakan kendaraan dinas milik Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tapanuli Selatan, Siti Holija Harahap.

Jovi mengatakan, Nella bukanlah seorang jaksa, melainkan pegawai pengawal tahanan.

"Karena statusnya harus kita ketahui bukan jaksa melainkan pengawal tahanan dan juga bukan seorang ajudan di dalam SK," kata Jovi dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Jovi juga membantah tudingan bahwa dirinya telah memfitnah Nella.

Ia menjelaskan, unggahan foto Nella yang menampilkan dirinya menggunakan mobil dinas Pajero milik Kajari Tapsel dimaksudkan sebagai kritik.

"Saya hanya melakukan yang pertama mengkritik saudara Nella Marsela yang suka pamer foto atau flexing menggunakan mobil dinas Pajero Sport Kajari Tapsel supaya berhenti melakukan hal tersebut," ungkapnya.

Sebelumnya, Jovi telah dituntut dua tahun penjara terkait kasus pencemaran nama baik terhadap Nella.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada Selasa (12/11/2024), Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai bahwa Jovi telah menyebarkan informasi yang melanggar kesusilaan di media sosial.

Kasus ini menjadi viral setelah Jovi mengeklaim bahwa dirinya dikriminalisasi.

Peristiwa ini bermula pada Selasa, 14 Mei 2024, ketika Nella menerima tangkapan layar unggahan dari akun Instagram Jovi yang dikirim oleh Nova Arimbi Parinduri, staf di bagian pidana umum Kejari Tapsel.

Dalam jepretan layar akun Instagram Jovi, tertulis ajakan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pegiat korupsi di Tapsel dan Kota Padangsidimpuan, apabila melihat Nella Marsela (disertai foto Nella) mengendarai mobil dinas Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Innova kepala Kejari Tapsel digunakan untuk pacaran dan keperluan pribadi, supaya mengirimkan informasinya ke Jovi.

Informasi tersebut kemudian akan disampaikan kepada Jaksa Agung Muda bidang pengawasan.

Merasa tidak terima, Nella menyurati Kajari Tapsel, Siti Holija Harahap, untuk meminta petunjuk.

Kajari Tapsel kemudian memberikan arahan bahwa permasalahan ini diserahkan sepenuhnya kepada Nella Marsela sebagai urusan pribadi.

Namun, pada 25 Mei 2024, Nella resmi melaporkan kasus ini ke Polres Tapanuli Selatan.

Mantan Kepala Pengamanan Lapas Kelas II B Sleman, dikenal juga Lapas Cebongan, berinisial MRP, resmi ditetapkan sebagai pelaku dugaan pungutan liar (pungli). MRP mematok aneka setoran yang harus diberikan para narapidana.

Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Riski Adrian, menerangkan nominal yang dipatok pelaku bervariasi. Bermodus 'uang selamat datang' bagi napi yang baru masuk hingga adanya setoran mingguan.

"Dengan rincian jumlah uang yang diminta pertama ucapan selamat datang sekitar Rp 1,5-Rp 5 juta, bayar kamar Rp 1-Rp 7 juta, kamar khusus Rp 50 juta, setoran mingguan Rp 100-200 ribu per anak per blok," urai Adrian dalam rilis kasus di Mapolresta Sleman, Triharjo, Rabu (20/11/2024).

Adrian mengungkapkan berdasarkan hasil pemeriksaan, MRP melakukan beragam modus agar napi membayar setoran kepadanya. Bahkan, dia juga menggunakan kekerasan.

"Modus yang dilakukan, melakukan pengancaman, melakukan pemukulan, meminta uang," ujarnya.

Adrian melanjutkan, MRP sudah memungut pungli selama setahun. Hasilnya, ia meraup uang ratusan juta dari para tahanan.

"Dari total uang selama terhitung 8 November 2022 sampai 16 November 2023 itu sebanyak Rp 730,25 juta," ucapnya.

Masukkan Uang ke Rekening Istri Napi

Adrian berujar MRP menerima pembayaran baik secara tunai maupun transfer rekening. Untuk menyembunyikan jejaknya, MRP memakai rekening atas nama istri mantan narapidana Lapas Cebongan.

"Jadi modus tunai ada ke rekening bank, yang setelah dilakukan penyelidikan rekening itu punya dari istri salah satu narapidana (Lapas Cebongan) yang sudah bebas," katanya.

Adrian berkata uang tersebut sudah tak bersisa. Saat diperiksa MRP mengaku sudah menggunakan semua uangnya.

"Itu aktivitas sudah satu tahun, rekening pas kita lakukan pemeriksaan itu sisanya sudah tidak ada lagi, jadi sudah dimanfaatkan yang bersangkutan untuk kebutuhan dia," katanya.

Polisi tengah mendalami untuk mengetahui apakah ada petugas lapas lain maupun narapidana yang terlibat. Namun, berdasarkan pemeriksaan terhadap 53 orang saksi termasuk pelaku, polisi belum menemukan bukti yang mengarah ke pelaku lain.

"Dari hasil pemeriksaan para saksi dan pemeriksaan tersangka sendiri sampai saat ini pelaku hanya yang bersangkutan karena sampai pemeriksaan terakhir pelaku masih menutup diri terkait masalah yang dilakukan. Jadi masih didalami," pungkas dia.

Video Nahas 2 Pemuda Hendak Tes CPNS Jadi Korban Pembacokan di Sleman

Video Nahas 2 Pemuda Hendak Tes CPNS Jadi Korban Pembacokan di Sleman

Komisi III DPR telah menetapkan lima calon pimpinan KPK terpilih setelah menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan dan calon Dewas KPK. Menko Polkam Budi Gunawan berharap pemimpin baru KPK dapat saling bersinergi.

"Bersinergi ya dengan seluruh perangkat aparat penegak hukum," kata Budi di Komdigi, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Budi juga meminta pimpinan KPK berfokus terhadap visi misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, dia pun berharap pimpinan KPK dapat fokus melakukan pemberantasan korupsi.

"Fokus pada sesuai butir ketujuh Asta Cita Presiden, fokus pada pemberantasan korupsi," ujarnya.

Sebelumnya, penetapan lima pimpinan dan lima Dewas terpilih KPK digelar di ruang Komisi III DPR kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dan pimpinan Komisi III DPR lainnya serta anggota.

Calon pimpinan KPK terpilih:
1. Setyo Budiyanto (Irjen Kementan) 46 suara
2. Fitroh Rohcahyanto (mantan Direktur Penuntutan KPK) 48 suara
3. Ibnu Basuki Widodo (hakim Pengadilan Tinggi Manado) 33 suara
4. Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK periode 2019-2024) 48 suara
5. Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK periode 2019-2023) 39 suara

Ketua KPK terpilih:
1. Setyo Budiyanto (Irjen Kementan) 45 suara

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap delapan terduga terorisme teroris di beberapa wilayah Indonesia. Mereka disebut tergabung dalam kelompok Negara Islam Indonesia (NII).

"Dilaksanakan penegakan hukum terhadap delapan tersangka kelompok Negara Islam Indonesia (NII) di beberapa wilayah di Indonesia," kata Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar dalam keterangan tertulis, Kamis (21/11/2024).

Aswin mengungkap delapan tersangka berinisial NAA, JN, ER, IS, SW, DYT, MA, dan SY. Mereka diringkus pada hari yang sama, yaitu pada Selasa, 19 November 2024.

Aswin menyebut kelompok teror dan radikal akan terus berupaya menanamkan pengaruh dan pemikiran radikal kepada masyarakat melalui kegiatan terselubung. Karena itu, dia mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap adanya penyebaran pengaruh radikal dengan memiliki kepekaan terhadap hal tersebut.

"Diharapkan masyarakat selalu waspada terhadap adanya penyebaran pengaruh radikal dengan memiliki kepekaan terhadap hal tersebut, dengan menjaga diri, keluarga, dan lingkungan, serta menyampaikan kepada pihak berwenang apabila menemukan adanya penyebaran paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi negara," ujar Aswin.

Aswun menuturkan penangkapan terhadap tersangka memberikan fakta bahwa kelompok teror secara sistematis berupaya melakukan perekrutan dan menanamkan pemahaman yang keliru di tengah masyarakat. Karen itu, masyarakat hendaknya waspada dan mampu memilah.

"Agar tidak terpengaruh oleh propaganda serta paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara," pungkasnya.

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap delapan tersangka terorisme kelompok Negara Islam Indonesia (NII) di wilayah Sumatera dan Jawa Barat.

"Dilaksanakan penegakan hukum terhadap penegakan hukum terhadap delapan tersangka kelompok Negara Islam Indonesia (NII) di beberapa wilayah di Indonesia," kata Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar dalam keterangan tertulis, Kamis (21/11).

Para tersangka ditangkap di tempat berbeda-beda pada Selasa (19/11). Tersangka pertama berinisial NAA ditangkap di Labuhanbatu, Sumatera Utara.

NAA disebut pernah menghadiri kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka menyiapkan pasukan 'militer' dan Milad NII di Sumatera Barat. NAA juga pernah ikut kegiatan askar (pasukan) di Sumatera Barat.

Tersangka kedua dan ketiga masing-masing berinisial JN dan ER ditangkap di Agam, Sumatera Barat. Tersangka keempat berinisial IS ditangkap di Payakumbuh, Sumatera Barat.

"Keterlibatan IS, Sekretaris NII Komando Perang Setempat (Kompas) Sumatera Barat. Menghadiri kegiatan safari dakwah dan sosialisasi program NII 2024 di basecamp Komando Perang Setempat (Kompas) NII Sumbar," kata Aswin.

Tersangka kelima berinisial SW yang ditangkap di Pasaman, Sumatera Barat. Lalu, tersangka keenam dan ketujuh berinisial DYT dan MA ditangkap di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

Tersangka kedelapan, SY ditangkap di Bandung, Jawa Barat. SY disebut adalah Imam NII faksi MYT dan KETUA KPSI (Komando Perang Seluruh Indonesia)

Keterlibatan SY di antaranya melakukan kegiatan pelatihan persiapan askar/militer dan Milad Proklamasi NII Di Sumatera Barat.

"Aktif melakukan kajian dan pembinaan terhadap Jamaah NII di Jawa dan Sumatera. Melakukan perencanaan pembelian senjata sebagai upaya memperkuat Organisasi NII dalam rangka mempersiapkan jihad qital (perang fisik)," ujar Aswin.

MAGELANG, KOMPAS.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kota Magelang akan memberlakukan libur kunjungan bagi keluarga narapidana pada hari pencoblosan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 27 November 2024.

Kepala Lapas Kelas IIA Kota Magelang, Bambang Wijanarko menjelaskan bahwa keputusan ini diambil untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pilkada di lingkungan lapas.

"Libur satu hari saja, tanggal 27 (November)," ungkapnya kepada Kompas.com melalui aplikasi perpesanan pada Kamis, 21 November 2024.

Kebijakan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Nomor W.14_UM.01.01_14330 yang dikeluarkan pada 14 November 2024.

Dalam kesempatan ini, Bambang juga menginformasikan bahwa akan ada tempat pemungutan suara (TPS) khusus di Lapas Kelas IIA Magelang bagi 576 narapidana yang terdaftar.

Bambang menambahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang telah melakukan sosialisasi mengenai peserta Pilkada Jawa Tengah dan Pilkada Kota Magelang.

"Poster-poster berisi visi misi (pasangan calon) sudah ditempel di dalam lapas," ujarnya.

Dari total 576 narapidana, sebanyak 128 orang di antaranya merupakan warga Kota Magelang yang berhak memilih dalam Pilkada Kota Magelang dan Pilkada Jawa Tengah.

Sementara itu, narapidana asal Kabupaten Magelang yang berjumlah 287 orang hanya dapat menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada Jawa Tengah.

“Karena, menurut aturan yang ada, KPU Kabupaten (Magelang) tidak bisa membuka lokasi khusus di luar wilayah administrasinya,” jelas Ketua KPU Kota Magelang, Misbachul Munir, dalam pernyataannya yang dikutip oleh Kompas.com pada 4 September 2024.

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar layanan paspor jemput bola atau "Eazy Passport" di Belinyu Kabupaten Bangka, guna memudahkan masyarakat di daerah itu mengurus dokumen keimigrasian.

"Kegiatan ini untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, efektif dan efisien serta dapat menjangkau masyarakat di daerah," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Alimuddin di Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengatakan kegiatan eazy passport hari ini red-Kamis (21/11) dipusatkan di Kantor Camat Kabupaten Bangka merupakan sebagai bagian dari inovasi Imigrasi Corner (ICON) yang digagas oleh Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Babel.

"Ini merupakan komitmen Jajaran Imigrasi Pangkalpinang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan upaya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat," katanya.

Ia menambahkan Imigrasi Corner merupakan inovasi yang digagas Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Babel dalam rangka menghadirkan layanan imigrasi di tengah masyarakat sebagai corong informasi melalui agen-agen literasi yang akan diberikan pengetahuan mengenai keimigrasian praktis, khususnya bagi daerah-daerah yang letaknya jauh dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Pangkalpinang.

Selain sebagai corong informasi, ICON juga dapat dipergunakan untuk memperoleh layanan keimigrasian, salah satunya yaitu Eazy Passport.

Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Dheka Triandy menuturkan masyarakat yang ingin mendapatkan layanan keimigrasian, dapat menghubungi agen literasi yang ada di setiap Imigrasi Corner yang kemudian akan mendata dan menjadwalkan pelaksanaan pembuatan paspor jemput bola secara kolektif.

"saat ini Imigrasi Corner telah tersedia di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan. Kemarin juga kami telah melaksanakan peresmian Imigrasi Corner di Kabupaten Bangka Tengah," katanya.

Ia menyatakan dengan telah dibukanya Imigrasi Corner di tiga kabupaten yang ada di Pulau Bangka ini, masyarakat dapat memanfaatkan inovasi tersebut dengan sebaik-baiknya

"Tentunya Kami berharap masyarakat yang berada di daerah tersebut dan sekitarnya dapat memanfaatkan layanan ini,” katanya.

Ia menambahkan melalui kegiatan pada hari ini tercatat sebanyak 39 permohonan terlayani. Hal ini menandakan bahwa masyarakat sangat antusias dengan program ini.

“Alhamdulillah pada hari ini kegiatan dapat berjalan baik dan tanpa ada kendala. Semoga masyarakat dapat terbantu dengan layanan paspor jemput bola ini dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada masyarakat," ujarnya.

Buatlah kurikulum Pancasila, kurikulum yang Bhinneka Tunggal Ika, kurikulum kebersamaan, persatuan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan berpesan agar guru-guru PAUD mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika kepada anak-anak supaya mereka memiliki karakter yang luhur dan berbudi pekerti.

"Buatlah kurikulum Pancasila, kurikulum yang Bhinneka Tunggal Ika, kurikulum kebersamaan, persatuan. Jadikanlah hatimu seperti hati seorang anak. Karena anak itu tidak pernah tahu adanya diskriminasi, perbedaan warna kulit, suku. Anak cuma tahu dia punya teman. Ketika dia jatuh, ada teman yang menolong," kata Veronica Tan di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakannya saat membuka acara "Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi Peningkatan Kompetensi Guru PAUD".

Menurut dia, PAUD memerlukan guru-guru yang memiliki hati yang mengasihi seperti seorang ibu. "Sehingga anak-anak PAUD adalah seperti anak kandung kita. Kita akan berusaha untuk membuat dia pintar, baik," kata Veronica Tan.

Dengan demikian, guru PAUD akan terus memberdayakan diri, berinovasi, mengasah kemampuan untuk memberikan pengajaran terbaik kepada anak agar anak menjadi pintar dan cerdas.

Pihaknya juga berpesan agar anak-anak PAUD dikuatkan sehingga mental mereka menjadi tangguh dan tidak mudah menyerah. Kemudian nilai-nilai gotong royong dan saling mengasihi juga harus ditanamkan pada anak sejak dini.

"Didik anak belajar tidak mudah patah semangat, menjadi lebih pintar, didik mereka menjadi tangguh. Ajari gotong royong, mengasihi, memiliki hati yang baik. Sehingga pembangunan karakter, kognitif, dan nalar, akan tumbuh bersama," kata Veronica Tan.

Wamen Veronica Tan pun meyakini jika pengajaran anak usia PAUD dilakukan oleh guru-guru PAUD yang berkualitas, maka target Indonesia Emas 2045 akan terwujud.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024