JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaa Agung (Kejagung) menyebut bahwa penyidikan hingga penahanan yang dilakukan terhadap Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Oleh karenanya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan bahwa lembaganya optimis bahwa praperadilan yang diajukan oleh Tom Lembong bakal ditolak oleh hakim.

“Semua pihak kan harus taat azas. Saya sudah sampaikan bahwa kita harus optimis karena apa yang kami kerjakan selama ini sesungguhnya sudah berdasarkan hukum acara yang berlaku,” kata Harli di Kejagung, dikutip dari tayangan Kompas TV, Selasa (26/11/2024).

Dia pun menjabarkan bahwa semua dokumen terkait upaya hukum yang dilakukan terhadap Tom Lembong sudah diserahkan kepada hakim untuk diperiksa dan dinilai.

“Selama dalam proses pemeriksaan persidangan, penyidik juga melalui kuasanya kan sudah secara taat menyampaikan dokumen-dokumen terkait bagamana ketaatan penyidik dalam proses penyidikannya sampai penetapan tersangka dan tindakan penyidik melakukan penahanan. semua itu sudah disampaikan ke pengadilan,” ujarnya.

Atas dasar itu, Harli mengatakan, keputusan berada di tangan hakim. Tetapi, dia menekankan bahwa Kejagung sudah melakukan semua prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.

“Nanti kita lihat bagaimana hakim mempertimbangkan fakta-fakta itu. Dan tentu sudah ada saksi, ahli yang sudah diperiksa dan dokumen, sudah pada kesimpulan masing-masing juga. Nanti tinggal kita lihat bagaimana pendapat hakim soal ini,” katanya.

Diketahui, Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka dan penahanannya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) tahun 2015.

Pada Selasa, 26 November 2024 ini, hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) akan membacakan putusan atas gugatan praperadilan yang diajukan Tom Lembong tersebut.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Tom Lembong Dodi S Abdulkadir mengatakan, jika majelis hakim menolak gugatan praperadilan kliennya, maka Menteri Perdagangan (Mendag) lainnya harus bersiap untuk dipidana juga.

“Keputusan kalau ini ditolak maka seluruh menteri harus hati-hati, seluruh menteri bisa dipidanakan, baik menteri sekarang yang lalu dan yang akan datang, juga harus berhati-hati,” ujar Dodi di PN Jaksel, Senin (25/11/2024).

“(Menteri) harus berhati-hati, karena satu kaki sudah dipenjara karena tidak ada kepastian hukum atau perlindungan hukum bagi penyelenggara negara di dalam menerbitan kebijakan-kebijakannya,” katanya lagi

Dodi lantas menyebut bahwa keputusan pengadilan atas gugatan praperadilan Tom Lembong akan menentukan sistem penegakan hukum selama ini.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) resmi membuka kembali layanan permohonan Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu Periode 2024—2028 mulai Senin (25/11) hingga 8 Juni 2028.

Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT Brigjen Pol. Imam Margono mengungkapkan bahwa layanan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 103 PUU-XXI/2023.

"BNPT melalui Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorime Masa Lalu menindaklanjuti Putusan MK 103 PUU-XXI/2023 dengan membuka kembali permohonan surat penetapan korban terorisme masa lalu," kata Imam dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Adapun pelayanan tersebut ditujukan kepada korban tindak pidana terorisme masa lalu yang belum memiliki surat penetapan korban atau haknya sebagai korban terorisme masa lalu belum sepenuhnya terpenuhi.

Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu oleh BNPT merupakan salah satu syarat formal permohonan korban terorisme masa lalu, sesuai dengan amanat Pasal 43 L Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU.

Alur permohonan dan dokumen pendukung yang dibutuhkan tertera jelas dalam laman resmi BNPT, yakni www.bnpt.go.id dan media sosial BNPT atau dapat menghubungi Subdirektorat Pemulihan Korban BNPT di nomor WhatsApp 0811-1726-699.

Putusan MK Nomor 103/PUU-XXI/2023 berisi tentang permohonan pengujian Pasal 43L ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme).

Dalam putusan itu, batas waktu pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban terorisme kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban diubah menjadi 10 tahun dari sebelumnya hanya 3 tahun.

Dari data yang dihimpun per September 2024, terdapat kurang lebih 1.157 korban tindak pidana terorisme masa lalu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 492 korban belum teridentifikasi.

Sementara itu, fasilitasi kompensasi korban tindak pidana terorisme di Indonesia pada tahun 2016—2024 yang dibayarkan negara tercatat mencapai Rp113,37 miliar.

Kompensasi disalurkan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibantu oleh BNPT kepada 785 korban dan/atau keluarganya pada periode tersebut lewat putusan pengadilan maupun skema kompensasi bagi korban terorisme masa lalu.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPT kembali buka layanan penetapan korban terorisme masa lalu

Pupuk yang palsu maupun pupuk yang spesifikasinya kurang itu semua merugikan petani. Kami minta mulai hari ini ditindaklanjut (proses hukum)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memproses hukum empat perusahaan penyedia pupuk palsu dan 23 perusahaan pupuk yang tak sesuai standar karena merugikan petani hingga Rp3,2 triliun, sekaligus menghambat terwujudnya swasembada pangan.

Mentan Amran di Jakarta, Selasa menjelaskan, perusahaan pupuk palsu dan tak sesuai standar tersebut didapatkan karena pihaknya telah menerima laporan, serta segera melakukan uji laboratorium yang membuktikan bahwa perusahaan itu hanya menggunakan Nitrogen, Phosphorus, dan Potassium (NPK) yang di bawah 1 persen. Padahal minimal penggunaan NPK pada pupuk yakni 15 persen.

"Pupuk yang palsu maupun pupuk yang spesifikasinya kurang itu semua merugikan petani. Kami minta mulai hari ini ditindaklanjut (proses hukum)," kata dia.

Selain memproses hukum perusahaan-perusahaan itu, dikatakan Mentan, dirinya juga melabelkan daftar hitam (blacklist) kepada para pemilik perusahaan. Walaupun membuat perusahaan baru, pihaknya tidak akan menerima kerja sama sebagai vendor di Kementerian Pertanian.

Menteri Amran menjelaskan, angka kerugian itu dihitung berdasarkan biaya rata-rata pengelolaan lahan yang dikeluarkan oleh petani di Indonesia yakni sebesar Rp19 juta per hektare.

Sehingga apabila diakumulasikan dari pupuk palsu dan pupuk dengan spesifikasi rendah, total kerugian masing-masing mencapai Rp600 miliar dan Rp3,2 triliun.

"Karena petani mengeluarkan biaya untuk pembibitan, pupuk, pengelolaan tanah, dan seterusnya. Itu kurang lebih per hektare Rp19 juta," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, dirinya juga sudah menonaktifkan 11 pegawai di Kementerian Pertanian yang terdiri dari eselon II dan III, serta pegawai yang memproses pengadaan pupuk tersebut.

"Bila perlu kami kirim ke penegak hukum," katanya.

Menteri Amran menegaskan tindakan yang dilakukannya bertujuan untuk mewujudkan Astacita dari Presiden Prabowo yakni untuk menyukseskan swasembada pangan kurang dari empat tahun.

Presiden RI Prabowo Subianto meyakini Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan atau kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya paling lambat empat hingga lima tahun ke depan.

Keyakinan itu, kata Prabowo, muncul usai berdiskusi dengan para pakar terkait. Oleh karena itu, swasembada pangan harus diwujudkan guna cegah ketergantungan pada bahan pangan negara-negara lain.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengatakan, ia tidak akan membiarkan politik kotor merusak Asia Tenggara dan negaranya yang merupakan reaksi pertamanya terhadap pernyataan dari wakil presidennya, Sara Duterte-Carpio. "Sebagai negara demokratis, kita harus menjunjung tinggi supremasi hukum," kata Marcos melalui video di Manila pada Senin (25/11/2024).

Pernyataan Bongbong Marcos tersebut muncul setelah Wapres Sara Duterte pada Sabtu (22/11/2024) mengeklaim, telah mengatur seseorang untuk membunuh presiden beserta istrinya, Liza Araneta-Marcos, dan Ketua DPR Martin Romualdez jika sesuatu terjadi padanya. Marcos menuturkan, kebenaran tidak bisa dibungkam dan drama politik saat ini bisa saja berakhir jika pihak-pihak terkait menjawab pertanyaan sah dari para legislator.

Sebelumnya, Sara Duterte menuduh Romualdez, sepupu Marcos, menginginkan dia terbunuh. Sara mencurigai, Romualdez menganggap dirinya ancaman terbesar terhadap keinginan Romualdez untuk mencalonkan diri pada Pemilihan Presiden 2028. "Kalau saya dibunuh, saya katakan, jangan berhenti sampai kalian membunuh mereka, dan dia kemudian bilang 'ya'," ucap Sara kepada seseorang yang dimintanya untuk membunuh.

Sang wapres menghadapi pengawasan yang semakin ketat di DPR, lembaga tempat Romualdez menghentikan dana khusus yang dialokasikan bagi kantornya. Upaya itu dilaporkan dipimpin oleh Romualdez, yang tampaknya ingin mencalonkan diri pada Pilpres 2028.

Namun sambil menekankan peran penting Kongres sebagai "cabang independen" pemerintahan, Marcos mengatakan, tidak akan mengorbankan supremasi hukum yang seharusnya berlaku pada semua orang. Dia mengingatkan pejabat pemerintah tentang kewajiban mereka untuk melindungi negara dan konstitusi, dan menekankan bahwa pejabat terpilih tidak boleh menekan pencarian kebenaran.

Marcos dan Sara mencalonkan diri sebagai sekutu sebelum Pilpres 2022, yang memberikan pasangan tersebut masa jabatan enam tahun. Namun, aliansi tersebut telah terbalik dalam beberapa bulan terakhir. Sara kemudian mengundurkan diri dari kabinet Marcos, yang memberinya tanggung jawab pada bidang pendidikan.

Kebijakan Reformasi Birokrasi 2010-2025 adalah upaya untuk mempercepat digitalisasi administrasi pemerintahan.

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq mengatakan bahwa pembangunan reformasi birokrasi ke depan adalah birokrasi yang lebih efisien dan lincah serta dapat menciptakan iklim yang inovatif.

"Grand design Reformasi Birokrasi 2010—2025 telah selesai dan sudah memberikan landasan yang kokoh untuk penataan birokrasi di Indonesia," kata Taufiq di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kebijakan Reformasi Birokrasi 2010—2025 adalah upaya untuk mempercepat digitalisasi administrasi pemerintahan. Selain itu, juga penataan pada bidang SDM terkait dengan pelayanan dalam rangka membangun birokrasi yang bersih.

Taufiq mengatakan bahwa reformasi birokrasi ke depan 2025—2045 menjadikan birokrasi lebih efisien, lincah, dan berinovasi untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Untuk itu, lanjut Taufiq, para birokrat harus mampu menjawab tantangan zaman ke depan, apalagi Presiden RI Prabowo Subianto menekankan agar pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 7—8 persen.

"Birokrasi harus mampu mengawal target pemerintah agar ekonomi meningkat dan mengurangi atau menghilangkan berbagai kebocoran-kebocoran dan inefisiensi," tuturnya.

Ketika transformasi birokrasi berjalan dengan baik, menurut dia, apa yang disampaikan Presiden dapat diminimalkan seperti kebocoran anggaran, inefisiensi, dan inovasi.

Plt. Kepala LAN menegaskan bahwa birokrasi harus mampu bekerja secara lebih efisien serta bekerja dengan integritas dan inovatif dalam langkah mendorong sumber-sumber baru untuk pertumbuhan ekonomi.

Ia menekankan pula bahwa reformasi birokrasi harus mampu menciptakan nilai tambah dalam investasi, sekaligus mendorong adanya investasi, kemudian potensi-potensi ekonomi baru yang berasal dari ekonomi hijau, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

GARUT, iNewsGarut.id – Sebagai bentuk upaya memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II A Garut, Jawa Barat, telah melakukan rehabilitasi sosial bagi para pengguna narkoba, dan membentuk satuan tugas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika (P4GN).

Hal itu dilakukan untuk mewujudkan Lapas Garut menjadi contoh Lapas Bersih Dari Narkoba (Bersinar).Selain itu, Lapas kelas II A Garut akhirnya ditetapkan sebagai Lapas Bersih Dari Narkoba atau Bersinar.

Ditetapkan sebagai Lapas Bersinar, hal tersebut berdasarkan hasil tes urine puluhan petugas dan 676 narapidana pada beberapa waktu lalu. Dan hasil test urine nya negatif oleh petugas BNN Kabupaten Garut.

Atas keberhasilan Lapas kelas II A Garut ini dalam diberikan dengan penyerahan piagam Lapas Bersinar.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat Masjuno mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk komitmen Kemenkum Jabar dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba melalui sinergi bersama Pemerintah Daerah dengan pengukuhan Satgas P4GN.

Tak hanya itu, Lapas kelas II A Garut pun telah merehabilitasi sebanyak 60 warga binaan agar bebas dari ketergantungan narkoba, sehingga kini kembali sehat dan bisa menjalani kehidupan normal.

"Ya ini bentuk komitmen dan konsisten Kami untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Dan merehabilitasi bagi para pengguna narkoba sesuai program Pak Menteri imigrasi dan pemasyarakatan, "ungkapnya, Senin (25/11/2024).

Masjuno menyatakan program rehabilitasi sosial pengguna narkoba yang dilakukan Lapas kelas II A Garut berhasil. Rencananya, imbuhnya, tahun depan seluruh jajaran Lapas dan rutan di Jawa Barat pun akan mengikuti kegiatan rehabilitasi medis dan sosial.

"Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi efek yang siginifikan untuk Kami berjuang memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba,"ujarnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas II A Garut Rusdedy mengatakan, bahwa dari ratusan narapidana yang mengikuti rehabilitasi narkoba ini ada sebanyak 70 warga binaan yang tengah mengikuti program tersebut.

"Jadi ada 70 warga binaan disini yang mengikuti program tersebut. Dan dari jumlah itu para warga binaan sudah pulih,"ucapnya.

Editor : ii Solihin

Bisnis.com, JAKARTA – Dasar hukum yang sejauh ini belum diterbitkan berisiko menimbulkan dualisme antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dengan Kementerian BUMN.

Pemerhati BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan memandang bahwa terdapat risiko dualisme antara Danantara dan Kementerian BUMN, selama belum ada landasan hukum yang kuat guna mengakomodasi gerak Danantara.

“Danantara sudah memanggil dan deklarasi ada 7 BUMN yang berada di bawahnya. Ini kan belum ada dasar hukumnya,” ujar Herry kepada Bisnis, Senin (26/11/2024).

Danantara di bawah komando Muliaman D. Hadad sejak pekan lalu diketahui telah memanggil 3 dari 7 direksi BUMN yang rencananya bakal dikelola. Tiga perusahaan pelat merah tersebut adalah BRI, PLN, dan Telkom Indonesia.

Sementara itu, pertemuan dengan perusahaan negara lainnya yakni Bank Mandiri, BNI, MIND ID, dan Pertamina batal berlangsung pada pekan ini.

Herry turut mencermati pemosisian Danantara dalam kapasitasnya di tujuh BUMN tersebut. Sebab, hingga saat ini, Danantara bukan pemegang saham ataupun pengendali karena lembaga ini belum menerima pengalihan saham dari pemerintah.

“Menurut UU BUMN, Kementerian BUMN itu adalah kuasa pemerintah sebagai pemegang saham. Kalau posisinya ada dua seperti ini, yang mungkin terjadi gerak BUMN akan semakin lambat dan ada jebakan birokrasi baru,” ucapnya.

Dia menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto perlu mengambil langkah tegas terkait pembentukan Danatara. Jika lembaga baru ini akan menjadi superholding, maka mandat kuasa pemegang saham di Kementerian BUMN harus diakhiri.

“Kalau percaya dengan Danantara, beri kekuasaan penuh pada lembaga tersebut sehingga evaluasinya menjadi jelas dan terukur,” pungkas Herry.

Dalam perkembangan lain, Muliaman D. Hadad menyatakan bahwa lembaga yang dinakhodainya bakal diresmikan pada tahun ini oleh Presiden Prabowo.

Seiring dengan hal tersebut, dia menuturkan nantinya payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) juga akan segera diteken oleh Kepala Negara.

“Tentu saja dilihat dari waktu presiden tapi dari danantara semua sudah siap. InsyaAllah [kemungkinan tahun ini]. Pak Presiden juga cuma berpesan secepat mungkin dengan kehati-hatian tinggi. Saya kira cuma itu,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, memastikan bahwa tidak ada hambatan perihal proses peluncuran Danantara.

Menurutnya, alasan instansi ini tak kunjung diresmikan karena masih menunggu proses penerbitan payung hukum. Pemerintah juga ingin memastikan bahwa struktur Danantara berjalan secara baik dan mengikuti undang-undang pasar modal.

“Jadi, mesti comply, kami harus mengikuti undang-undang pasar modal. Contohnya seperti itu. Jadi kami akan mengikuti itu, aturan itu semua,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Dasar hukum yang sejauh ini belum diterbitkan berisiko menimbulkan dualisme antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dengan Kementerian BUMN.

Pemerhati BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan memandang bahwa terdapat risiko dualisme antara Danantara dan Kementerian BUMN, selama belum ada landasan hukum yang kuat guna mengakomodasi gerak Danantara.

“Danantara sudah memanggil dan deklarasi ada 7 BUMN yang berada di bawahnya. Ini kan belum ada dasar hukumnya,” ujar Herry kepada Bisnis, Senin (26/11/2024).

Danantara di bawah komando Muliaman D. Hadad sejak pekan lalu diketahui telah memanggil 3 dari 7 direksi BUMN yang rencananya bakal dikelola. Tiga perusahaan pelat merah tersebut adalah BRI, PLN, dan Telkom Indonesia.

Sementara itu, pertemuan dengan perusahaan negara lainnya yakni Bank Mandiri, BNI, MIND ID, dan Pertamina batal berlangsung pada pekan ini.

Herry turut mencermati pemosisian Danantara dalam kapasitasnya di tujuh BUMN tersebut. Sebab, hingga saat ini, Danantara bukan pemegang saham ataupun pengendali karena lembaga ini belum menerima pengalihan saham dari pemerintah.

“Menurut UU BUMN, Kementerian BUMN itu adalah kuasa pemerintah sebagai pemegang saham. Kalau posisinya ada dua seperti ini, yang mungkin terjadi gerak BUMN akan semakin lambat dan ada jebakan birokrasi baru,” ucapnya.

Dia menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto perlu mengambil langkah tegas terkait pembentukan Danatara. Jika lembaga baru ini akan menjadi superholding, maka mandat kuasa pemegang saham di Kementerian BUMN harus diakhiri.

“Kalau percaya dengan Danantara, beri kekuasaan penuh pada lembaga tersebut sehingga evaluasinya menjadi jelas dan terukur,” pungkas Herry.

Dalam perkembangan lain, Muliaman D. Hadad menyatakan bahwa lembaga yang dinakhodainya bakal diresmikan pada tahun ini oleh Presiden Prabowo.

Seiring dengan hal tersebut, dia menuturkan nantinya payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) juga akan segera diteken oleh Kepala Negara.

“Tentu saja dilihat dari waktu presiden tapi dari danantara semua sudah siap. InsyaAllah [kemungkinan tahun ini]. Pak Presiden juga cuma berpesan secepat mungkin dengan kehati-hatian tinggi. Saya kira cuma itu,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, memastikan bahwa tidak ada hambatan perihal proses peluncuran Danantara.

Menurutnya, alasan instansi ini tak kunjung diresmikan karena masih menunggu proses penerbitan payung hukum. Pemerintah juga ingin memastikan bahwa struktur Danantara berjalan secara baik dan mengikuti undang-undang pasar modal.

“Jadi, mesti comply, kami harus mengikuti undang-undang pasar modal. Contohnya seperti itu. Jadi kami akan mengikuti itu, aturan itu semua,” tuturnya.

Bojonegoro (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Bojonegoro, Jawa Timur, menerima seorang narapidana kasus teroris (napiter), Khonurul Anas bin Moch. Bakri dari Rutan Cikeas, untuk dilakukan pembinaan di Lapas kategori menengah (medium security).

"Lapas Bojonegoro menerima pindahan napiter dari Cikeas untuk dilakukan pembinaan, sehingga dikirim ke sini," kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Klas IIA Bojonegoro, Sugeng Indrawan, di Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa.

Disampaikan Sugeng, pemindahan napiter tersebut berdasarkan surat Direktur Jendral pemasyarakatan nomor PAS-PK.05.05-1547 tertanggal 26 Juli 2024, terkait persetujuan pemindahan narapidana tindak pidana terorisme. Narapidana tersebut baru masuk Lapas Bojonegoro, pada Kamis (21/11).

"Saat ini napiter masih menjalani orientasi dengan penempatan di ruangan khusus, karena masa pengenalan lingkungan jadi harus disendirikan dan tidak dicampur dengan penghuni lapas yang lain," terangnya.

Setelah menjalani orientasi, menurut Sugeng, melalui program admisi orientasi atau masa pengenalan lingkungan (mapenaling) yang merupakan program awal dalam melakukan penelitian dan pengamatan terhadap sikap maupun perilaku narapidana.

"Orientasi tersebut dilakukan 14 hari, penilaian tergantung dari narapidana itu sendiri, pola pikir, observasi dan perilaku. Dia sudah merasa bisa bergaul dengan narapidana yang lain atau belum," jelas Sugeng.

Dikatakan dia, jika dianggap belum bisa bergaul dengan narapidana yang lain, maka napiter tersebut kembali menjalani masa orientasi selama 14 hari, sebelum dilakukan pembinaan.

"Dikarenakan saat pembinaan baru dilakukan bersama-sama dengan narapidana yang lainnya," katanya.

Sugeng menambahkan, napiter tersebut menjalani hukuman 3 tahun dan dijadwalkan akan bebas pada 1 Desember 2025, serta baru pertama kali terlibat jaringan teroris.

"Remisi akan dilihat nanti seperti apa sikap dan perilaku narapidana," imbuh Sugeng.

Koba, Babel (ANTARA) - Bupati Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Algafry Rahman mengatakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) merupakan organisasi strategis yang menjadi wadah terdepan dalam melindungi guru dari persoalan hukum.

"PGRI menjadi rumah dan sebuah organisasi yang harus mampu memperjuangkan hak-hak guru dan melindungi dari persoalan hukum serta tindak kekerasan," kata Algafry di Koba, Senin.

Bupati mendukung penuh adanya rencana menerbitkan undang-undang khusus untuk memberikan perlindungan kepada guru dan payung hukum ini diminta bersifat lex specialis atau aturan atau hukum bersifat khusus.

"Saya ingin mengajak seluruh guru yang tergabung dalam PGRI untuk bersama memperkuat ukhuwah para guru melalui wadah ini, agar bisa menyatukan dan menyamakan program dari para guru dalam menyikapi perkembangan dan perubahan zaman saat ini," ujar Algafry.

Algafry meminta para guru mempunyai kesepakatan di antara mereka dalam membangun SDM agar akhlak dan kepintaran memiliki keseimbangan.

"Saya meyakini para guru harus segera membentuk forum dalam PGRI ini untuk berdiskusi minimal tiga bulan sekali, membahas langkah-langkah para guru dalam melindungi dari dari persoalan hukum," ujarnya.

Algafry memberikan apresiasi penuh kepada guru atas tugas mulia mereka dan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2024 menjadi momentum yang tepat dalam menempatkan para pendidik sebagai bagian pilar penting dalam membangun bangsa yang lebih kuat.

"Jangan pernah melupakan jasa seorang guru, apalagi mengabaikan hak mereka dan bersikap tidak adil terhadap mereka karena sebagian besar orang hebat itu juga berawal dari peran seorang guru yang hebat pula," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut 15 petugas Rumah Tahanan (Rutan) KPK dengan hukuman penjara antara empat hingga enam tahun.

Tuntutan ini terkait dengan kasus pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh para petugas terhadap tahanan, yang dinilai mencoreng kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, menyatakan bahwa tuntutan JPU sudah tepat dan diharapkan dapat memberikan efek jera.

"Para petugas memang sudah menerima suap ratusan juta dari para tahanan. Namun, yang memberatkan adalah mereka tidak menjunjung integritas," ujarnya saat dihubungi pada Selasa (26/11/2024).

Yudi menambahkan, hukuman empat hingga enam tahun penjara bagi 15 petugas Rutan KPK sepadan dengan perbuatan mereka.

Ia berharap hal tersebut dapat memberikan efek jera bagi pegawai KPK lain agar tidak ikut korupsi.

"Dan sekali lagi memang hukuman 4-6 tahun saya pikir sudah sepadan dengan perbuatan mereka, ini juga diharapkan akan membawa efek jera bagi pegawai KPK lain agar tidak ikut melakukan korupsi juga," ujarnya.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (25/11/2024), jaksa menyatakan bahwa tindakan belasan pegawai Rutan KPK merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK.

"Perbuatan para terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK," kata Jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Menurut Jaksa, hukuman terhadap belasan pertugas Rutan itu layak dijatuhi lantaran perbuatan mereka tidak mendukung program pemerintah dalam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam perkara ini, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rochendi dituntut selama enam tahun penjara.

Selain pidana badan, Deden juga dituntut dijatuhi pidana denda Rp 250.00.000 subsider enam bulan kurungan.

Selain itu, eks pimpinan Rutan KPK itu juga dituntut pidana uang pengganti sebesar Rp 398.000.000 subsider 1,5 tahun bui.

Kemudian, Jaksa KPK juga menuntut eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki selama enam tahun penjara.

Hengki juga dituntut membayar denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp 419.000.000 subsider 1,5 tahun kurungan.

Selanjutnya, eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK bernama Ristanta dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan bui.

Ristanta juga dituntut membayar uang pengganti Rp 136.000.00 subsider satu tahun kurungan.

Berikutnya, petugas Rutan KPK bernama Eri Angga Permana dituntut empat tahun penjara, denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan.

Eri juga dituntut membayar uang pengganti Rp 94.300.000 subsider enam bulan kurungan.

Lalu, petugas Rutan bernama Sopian Hadi, dituntut 4,5 tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp 317.000.000 subsider 1,5 tahun.

Berikutnya, eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsider satu tahun kurungan.

Selanjutnya, petugas Rutan KPK bernama Agung Nugroho dituntut empat tahun penjara dan denda Rp 250.000.00 subsider enam bulan bui, serta uang pengganti Rp 56.000.000 subsider enam bulan penjara.

Terakhir, petugas Rutan bernama Ari Rahman Hakim dituntut empat tahun penjara, denda 250.000.000 subsider enam bulan kurungan.

Tidak hanya delapan terdakwa, Jaksa Komisi Antirasuah juga menuntut tujuh orang petugas rutan lain selama empat tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsidair enam bulan kurungan.

Mereka adalah Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh dan Ramadhan Ubaidillah. Meskipun pidana penjaranya sama, mereka masing-masing dituntut dengan pidana uang pengganti yang berbeda-beda.