ANTARA - Sebanyak 1.060 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, di kawasan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Pontianak, Rabu (27/11). Sebagai upaya mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, petugas menyebut pencoblosan di lingkungan khusus ini di kelompokkan menjadi dua area.
(Indra Budi Santoso/Soni Namura/I Gusti Agung Ayu N)

Kapolres Blitar Kota AKBP Danang Setiyo P S mengantar langsung sejumlah tahanan untuk menyalurkan hak suaranya dalam Pilkada 2024. Para tahanan difasilitasi menuju masing-masing TPS untuk dapat menyalurkan hak piliihnya.

Pantauan detikJatim, Kaporles Blitar Kota turut mendampingi tahanan yang hendak nyoblos di TPS 004 Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo. Pengamanan ketat tetap dilakukan kepada tahanan saat berada di TPS.

"Ada sekitar 50 tahanan Polres Blitar Kota yang terfasilitasi untuk bisa menyalurkan hak pilihnya dari pihak penyelenggara," ujar Danang kepada detikJatim, Rabu (27/11/2024).

Danang menyebut beberapa tahanan turut diantarkan ke masing-masing TPS. Itu karena mereka tidak dapat melakukan pindah pilih. Sehingga sesuai regulasi, para tahanan itu tetap dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS tempat tinggalnya.

"Kemudian ada 11 tahanan yang kita antar menuju TPS tempat mereka terdaftar. Sesuai regulasi, mereka tetap bisa menyalurkan hak pilihnya. Di wilayah Kota Blitar ada delapan orang, dan di wilayah Kabupaten Blitar ada tiga orang," jelasnya.

Sementara di rutan Mako Polres Blitar Kota, ada sekitar 36 tahanan yang juga mengikuti pemungutan suara. Mereka turut mendapat fasilitas untuk menyalurkan hak pilihnya.

Adapun para tahanan diberikan hak pilih oleh petugas TPS yang ada sekitar Mako Polres Blitar Kota. Ada tiga tahanan lain berasal dari luar Provinsi Jatim.

"Ini menjadi komitmen Polres Blitar Kota, tidak hanya melakukan pengamanan. Tetapi, sekaligus siap memberikan jaminan setiap warga yang memiliki hak suaranya dalam Pilkada 2024," terangnya.

Lebih lanjut, Danang berharap pemungutan hingga perhitungan suara dalam Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar. Polres Blitar Kota juga mengimbau seluruh paslon, tim pendukung, dan masyarakat dapat menjaga kondusifitas wilayah.

Video: Momen Eri Cahyadi Nyoblos Diantar Iringan Hadrah

Video: Momen Eri Cahyadi Nyoblos Diantar Iringan Hadrah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut, sekitar 700 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba, Jakarta Pusat tidak bisa mencoblos pada Pilkada Serentak 2024.

Bima mengatakan, mereka terpaksa tidak bisa menggunakan hak suaranya karena bukan domisili Jakarta.

Informasi ini Bima ungkapkan ketika meninjau proses Pilkada Serentak di tempat pemungutan suara (TPS) di Lapas Salemba, Rabu (27/11/2024).

"Pertanyaan saya lebih (ke perugas lapas) kepada angka yang gkdam memiliki KTP DKI. Jadi terpaksa tidak menggunakan hak pilihnya. Sekitar ada 700, ya karena domisilinya bukan di sini mereka tidak bisa berpartisipasi," kata Bima saat ditemui di Lapas Salemba, Rabu.

Meski demikian, kata Bima, proses pemungutan suara di Lapas Salemba berlangsung dengan sangat baik. Semua warga binaan yang memiliki hak suara diarahkan untuk mencoblos.

Petugas Lapas Salemba bahkan menyediakan tiga TPS untuk melaksanakan pemungutan suara.

"Ada beberapa tadi yang ada kendala ya, seperti di rumah sakit, ataupun punya keterbatasan fisik sehingga harus dijemput ya," tutur Bima.

Adapun Pilkada serentak digelar di 545, terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pilkada Serentak juga menyediakan TPS di tempat-tempat khusus seperti lapas dan rumah tahanan (Rutan).

KOMPAS.com - Proses penghitungan suara Pilkada 2024 di TPS 901 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, rampung pada Rabu (27/11/2024) sore.

Kepala Lapas Singaraja, I Gusti Lanang Agus Cahyana Putra mengatakan, pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 1, Made Muliawan Arya-Putu Agus Suradnyana memperolehan 136 suara.

Hal itu membuat paslon yang diusung partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus ini unggul atas pasangan nomor urut 2, Wayan Koster-Nyoman Giri Prasta.

Di TPS khusus Lapas Singaraja tersebut, Koster-Giri meraih 106 suara.

"Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali jumlah pemilihnya 254 orang. Hasil suara paslon 1 adalah 136 suara, paslon 2 dengan 106 suara. Suara tidak sah 12," ujarnya ditemui Rabu di Lapas Singaraja.

Adapun untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Buleleng, pasangan calon nomor urut 2, Nyoman Sutjidra-Gede Supriatna unggul dengan perolehan 110 suara di TPS Lapas Singaraja.

Sedangkan pasangan calon nomor urut 1, Nyoman Sugawa Korry-Gede Suardana memperoleh 106 suara.

"Pemilihan bupati dan wakil bupati Buleleng, karena yang berdomisili di Buleleng saja yang bisa memilih, jumlah pemilihnya 229 orang. Suara tidak sah 13 suara," ujar dia.

Ia mengatakan, proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar dan aman.

"Proses pemungutan dari 07.30 Wita, selesai penghitungan jam 14.30 Wita," lanjutnya.

Ditambahkan, selama proses pemungutan dan penghitungan suara tersebut melibatkan pengamanan dari personel Polres Buleleng, Kodim 1609/Buleleng dan Polda Bali.

Pasuruan, Jawa Timur (ANTARA) - Tempat Pemungutan Suara (TPS) 901 Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur memiliki cara yang unik untuk meningkatkan partisipasi warga binaan dalam pelaksanaan pemungutan suara untuk Pilkada Serentak 2024 dengan dihias menggunakan atribut Kerajaan Majapahit.

Seluruh petugas kompak mengenakan kostum seperti prajurit dari Kerajaan Majapahit, termasuk Kepala Rutan Kelas II B Bangil, Bhanad Sofa Kuniawan.

"Kami ingin mengingatkan para petugas dan narapidana maupun masyarakat bahwa sejarah harus diingat dan diceritakan kepada generasi penerus," ujar Bhanad dalam keterangan yang diterima di Pasuruan, Rabu.

Bhanad mengaku bahwa pihaknya tampil all-out dalam menyambut Pilkada Serentak 2024 tersebut. Ornamen-ornamen bernuansa Kerajaan Majapahit, sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dengan bantuan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta para petugas.

Sementara itu, Bhanad menjelaskan, pada rumah tahanan tersebut terdapat 510 WBP yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Jumlah tersebut berkurang dari jumlah awal yang sebanyak 564 WBP lantaran 54 WBP telah dinyatakan bebas sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara.

"Jumlah DPT berkurang karena beberapa WBP ada yang bebas," terang Bhanad.

Sebagai informasi, dalam Pilkada Serentak 2024 di Pasuruan, KPU mencatat sebanyak 1.206.754 nama terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Pasuruan.

Para pemilih menggunakan hak suaranya di 2.338 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 365 desa di Kabupaten Pasuruan.

Dalam Pilkada Serentak 2024 ini terdapat dua pasangan calon yang mengikuti kontestasi, yakni pasangan Mujib Imron-Wardah Nafisah, dan pasangan Rusdi Sutedjo-Shobih Asrori.

Meskipun berada di dalam lapas, warga binaan yang berdomisili sesuai dengan KTP-nya mendapatkan hak untuk memilih di TPS khusus.

Kendari (ANTARA) - Sebanyak 179 narapidana (napi) perempuan menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) khusus di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Perempuan Kendari, Sulawesi Tenggara.

Kepala Lapas Kelas III Kendari Rina Setiari saat ditemui di Kendari, Rabu, mengatakan bahwa ratusan napi perempuan yang ada di lapas tersebut terlihat antusias untuk menyalurkan hak suara mereka.

"Meskipun berada di dalam lapas, warga binaan yang berdomisili sesuai dengan KTP-nya mendapatkan hak untuk memilih di TPS khusus ini," katanya.

Sebelum hari-H pemungutan suara, kata Rina, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari telah melakukan sosialisasi tentang cara memilih serta membagikan buku yang berisikan visi misi pasangan calon pada Pemilihan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari.

"Dari situ tentu saja memberikan informasi ter-update mengenai calon-calon yang akan dipilih oleh mereka, jadi secara tidak langsung mereka harus mengenal seperti apa sih visi dan misi calonnya," ujarnya.

Kalapas ​​​berharap seluruh warga binaan dapat memilih pasangan calon pada Pilkada Kota Kendari dan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang betul-betul bisa memberikan yang terbaik bagi daerah dan masyarakat.

"Mudah-mudahan semua bisa memilih dan bisa memberikan hak suaranya di lapas ini," kata Rina.

Sementara itu, Ketua KPPS TPS 901 Ni Putu Desi A. mengatakan bahwa di Lapas Perempuan Kendari hanya terdapat satu TPS yang melayani seluruh narapidana dan anggota KPPS.

"Seluruh rangkaian kegiatannya berjalan dengan aman dan lancar, tidak ada kendala selama persiapan. Kalau KPPS semuanya adalah pegawai di sini, kecuali saksi-saksi dan panwaslu kecamatan," kata Desi.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Polres Malang menunjukkan komitmen nyata mendukung inklusivitas demokrasi dengan memfasilitasi hak pilih para tahanan melalui Tempat Pemungutan Suara (TPS) Keliling.

Sebanyak 57 tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Polres Malang turut berpartisipasi di Pilkada Serentak 2024. Pelaksanaan ini bekerja sama dengan TPS Keliling yang berada di Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Langkah tersebut menjadi bukti bahwa meskipun di balik jeruji besi, hak konstitusional para tahanan tetap dijamin.

"Kami memfasilitasi para tahanan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2024 melalui TPS keliling di Rutan Polres Malang," ujar Kasi Humas Polres Malang AKP Ponsen Dadang Martianto, Rabu (27/11/2024).

Dari total 135 tahanan yang berada di Rutan Polres Malang, sebanyak 57 orang memenuhi syarat sebagai pemilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk memilih Gubernur Jawa Timur dan Bupati Malang. Proses pemilihan ini juga didukung penuh oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang.

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mendatangi rutan dengan membawa logistik pemilihan, seperti surat suara dan kotak suara, yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian.

Sebelum pencoblosan dimulai, para tahanan menerima sosialisasi terkait tata cara pemilihan suara. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang pentingnya partisipasi mereka dalam proses demokrasi.

"Dari total tahanan, yang dapat menggunakan hak pilih adalah mereka yang memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan KPU. Kami memastikan semua berjalan sesuai aturan," tambah Dadang.

Proses pemungutan suara di rutan berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Para tahanan menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk berpartisipasi dalam Pilkada Serentak.

Di bawah pengawasan ketat, mereka mencoblos surat suara dengan tertib dan mematuhi aturan yang berlaku.

Salah satu tahanan, yang enggan disebutkan namanya, menyampaikan rasa syukur atas kesempatan ini.

"Kami sangat senang bisa tetap memilih meskipun berada di sini. Rasanya seperti masih dihargai sebagai bagian dari masyarakat," ujarnya.

Dadang menekankan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ini tidak hanya memastikan hak konstitusional para tahanan terpenuhi, tetapi juga menjadi bentuk edukasi demokrasi kepada mereka.

Partisipasi aktif para tahanan dalam Pemilu 2024 ini menjadi salah satu bentuk upaya Polres Malang untuk mewujudkan hak demokrasi bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang tengah menjalani masa tahanan.

"Alhamdulillah, proses berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Kami harap langkah ini menjadi bukti bahwa setiap warga negara, termasuk tahanan, tetap memiliki hak untuk terlibat dalam pembangunan bangsa," pungkasnya.

Video: Momen Eri Cahyadi Nyoblos Diantar Iringan Hadrah

Video: Momen Eri Cahyadi Nyoblos Diantar Iringan Hadrah

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengutus tim untuk mendalami peristiwa penembakan siswa SMKN 4 Semarang Gamma Rizkynata Oktafandy oleh anggota Polres Semarang Bripka R.

"Saya sudah perintahkan staf untuk monitoring kasus ini secara serius," ujar Pigai lewat akun X @NataliusPigai2 dikutip Rabu (27/11).

Pigai lantas menyerahkan penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM kepada Komnas HAM. Hal itu sebagaimana mandat yang diberikan oleh Undang-undang.

"Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki UU 39 Tahun 1999 maka Komnas HAM RI sebagai institusi pemantauan dan penyelidikan kasus HAM dan lembaga kuasi judisial memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan atas tewasnya siswa di Semarang," kata Pigai.

Gamma dinyatakan tewas usai mengalami luka tembak di bagian pinggul. Meski sempat mendapat pertolongan dari Bripka R dan dibawa ke RSUP dr. Kariadi, namun Gamma tak tertolong.

Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar menuturkan peristiwa tersebut bermula saat Bripka R pulang dinas.

Di tengah perjalanan sekitar pukul 01.00 waktu setempat, Bripka R melihat tawuran antara geng Seroja dan Tanggul Pojok di wilayah Semarang Barat.

Bripka R disebut berinisiatif untuk membubarkan. Namun, saat hendak melerai, Bripka R yang bertugas di Satres Narkoba justru diserang oleh beberapa pelaku tawuran yang membawa senjata tajam.

Menurut Irwan, ada tiga anggota geng yang menaiki satu sepeda motor hendak menabrak Bripka R. Di antara tiga orang itu, satu di antaranya ialah Gamma.

"Tapi yang terjadi malah ada satu motor berboncengan tiga anggota gangster mau nabrak Bripka R dengan bawa senjata tajam. Merasa terancam, Bripka R coba melumpuhkan tapi kena pinggul salah satu anggota gangster yakni GRO yang kemudian meninggal," kata Irwan.

Sementara itu, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMKN 4 Semarang Agus Riswantini menyebut GRO merupakan anggota Paskibra. Belakangan, sekolah juga mengungkap dua rekan GRO juga mengalami luka tembak.

"Kebetulan mereka anak terpilih, karena kebetulan mengikuti ekstra paskibra, itu pilihan. Tiga anak itu enggak pernah (tercatat terlibat) tawuran," kata Agus seperti dikutip dari detikJateng, Selasa (26/11).

Sidoarjo (ANTARA) - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Y. Ambeg Paramarta menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh memenuhi hak demokrasi para narapidana dan warga binaan pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

"Hak yang dihapus dari narapidana dan warga binaan hanya hak kemerdekaan bergerak, hak-hak mendasar lain, seperti kesehatan dan hak demokrasi dalam pilkada kali ini kami dukung sepenuhnya," kata Ambeg di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu.

Pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di seluruh wilayah lembaga pemasyarakatan, Ambeg menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan TNI dan Polri mengamankan serta menjamin kelancaran pemungutan suara.

Menurut Ambeg, ada sekitar 640 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di seluruh lapas, sebanyak 60 lapas di antaranya berada di Jawa Timur.

Dalam kunjungan ke Lapas Kelas I Surabaya di Porong, Sidoarjo, Ambeg menjelaskan ada empat TPS yang disiapkan untuk memenuhi hak pilih 1.244 orang narapidana dan warga binaan di lapas tersebut.

Ambeg juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pilkada serentak di Lapas Kelas I Surabaya berjalan baik dengan tingkat partisipasi cukup tinggi.

"Tingkat partisipasi cukup tinggi, sekitar 70 hingga 80 persen dari total DPT yang terdaftar," ujar Ambeg.

Dalam kunjungan tersebut, Ambeg juga meresmikan Klinik Pratama Latubaya sebagai komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi keluarga narapidana.

Menurut Ambeg, melalui Klinik Pratama Latubaya yang telah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pemerintah dapat memberikan pelayanan secara gratis bagi para keluarga narapidana dan warga binaan yang kurang mampu.

"Kami juga memberikan jalan untuk pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga narapidana dan warga binaan yang berkunjung sehingga keluarga yang kurang mampu dapat dilayani secara baik," ujar Ambeg.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenimipas bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur turut mendukung program ketahanan pangan pemerintah dengan penanaman jagung di wilayah Lapas Kelas I Surabaya.

Hal ini merupakan bentuk dukungan dan komitmen Kemenkumham untuk mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai swasembada pangan.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, CIREBON - Sebanyak 651 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cirebon memanfaatkan hak pilih mereka dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 pada Rabu (27/11/2024). Pencoblosan dilakukan di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disediakan di area lapas, yaitu TPS 902 dan TPS 903.

Pantauan di lokasi menunjukkan suasana antusias para narapidana. Mereka tampak tertib berbaris untuk memastikan nama mereka terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Setelah nama dikonfirmasi, mereka duduk menunggu giliran untuk menerima surat suara.

Kepala Lapas Kelas I Cirebon, Yan Rusmanto, mengatakan pihaknya menargetkan partisipasi penuh dari warga binaan yang terdaftar dalam DPT.

"Kami menargetkan 100 persen hak suara tersalurkan. Kami berharap tidak ada yang golput, karena setiap suara sangat berarti dalam pesta demokrasi ini," ujar Yan.

Dari total 651 napi yang memiliki hak pilih, sebanyak 601 orang berhak memberikan suara dalam pemilihan gubernur Jawa Barat, sementara 50 lainnya memiliki hak suara ganda untuk memilih gubernur dan wali kota Cirebon.

Setiap TPS dilengkapi dengan empat bilik suara untuk mempercepat proses antrean. Setelah mencoblos, napi memasukkan surat suara ke kotak suara dan mencelupkan jari ke tinta biru sebagai tanda telah menggunakan hak pilih mereka.

"Kami telah memastikan semua logistik, mulai dari surat suara hingga kotak suara, tersedia sesuai kebutuhan," tambah Yan.

Proses pencoblosan berjalan lancar dengan waktu kurang dari lima menit untuk setiap napi. Pihak lapas bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan sosialisasi sebelumnya, memastikan para napi memahami proses pemilu.

Sebelumnya, pihak KPU memberikan sosialisasi terkait tahapan Pilkada dan visi-misi para calon. Langkah ini dinilai efektif meningkatkan kesadaran politik napi, meski mereka tidak mengenal kandidat secara langsung.

"Memang mereka tidak mengenal secara fisik para calon, tetapi melalui gambar dan informasi yang disampaikan saat sosialisasi, mereka memiliki pemahaman yang cukup baik untuk menentukan pilihan," jelas Yan.

Hadi berharap, siapa pun yang terpilih dapat membawa perubahan positif, terutama dalam memperjuangkan rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat kecil.

Yan Rusmanto menegaskan, partisipasi warga binaan dalam Pilkada merupakan wujud nyata inklusivitas demokrasi.

"Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar dan para warga binaan dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Ini adalah wujud nyata dari partisipasi mereka dalam demokrasi, meskipun sedang berada di dalam lapas," tuturnya.

Pihak lapas memastikan bahwa pemungutan suara berjalan transparan, tertib, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses ini menjadi bukti bahwa setiap warga negara memiliki hak politik, terlepas dari status hukum mereka.

Dengan antusiasme para narapidana, diharapkan partisipasi dalam Pilkada 2024 dapat memberikan dampak positif bagi masa depan kepemimpinan di Jawa Barat dan Kota Cirebon.

Mataram (ANTARA) - Seluruh warga binaan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat menggunakan hak pilihnya pada momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Kepala Lapas Kelas II B Selong Ahmad Sihabudin melalui keterangan resmi yang diterima di Mataram, Rabu, menyampaikan seluruh warga binaan Lapas Kelas II B Selong yang menggunakan hak pilihnya ini sebanyak 401 orang sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT) penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur.

"Alhamdulillah, semua warga binaan Lapas Kelas II B Selong mendapat kesempatan menggunakan hak pilihnya, baik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB maupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur," kata Ahmad.

Selain DPT, dia menyebutkan ada juga pemilih yang memberikan hak pilihnya pada tempat pemungutan suara (TPS) khusus di Lapas Kelas II B Selong. Mereka yang masuk dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) berjumlah 122 orang.

"Yang DPTb ini berasal dari petugas lapas dan tahanan luar titipan polres, ada juga warga yang berdomisili di Menanga Baris, Kecamatan Pringgabaya," ujarnya.

Ahmad mengungkapkan bahwa rangkaian pemungutan suara pada TPS khusus di Lapas Kelas IIB Selong berjalan aman dan lancar tanpa gangguan.

Ahmad memastikan ASN lapas yang bertugas sebagai ketua dan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) TPS Khusus pada Lapas Kelas II B Selong tetap menjaga netralitas maupun integritas sesuai dengan aturan.

"Pelaksanaan pencoblosan di TPS khusus Lapas Kelas IIB Selong berlangsung lancar dan kondusif. Ini semua berkat dukungan pengawasan pihak penyelenggara dan pengamanan dari TNI dan Polri," ucap dia.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar tengah mengkaji pemberian bantuan hukum kepada calon gubernur (calon) Bengkulu petahana, Rohidin Mersyah, yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, bidang hukum di partainya juga sedang melakukan kajian soal peristiwa hukum tersebut.

"Akan mengkaji betul-betul itu dari sisi mana yang perlu di bantu, ke depan ini. Untuk apa? Tetap dua hal itu, untuk memastikan apa? Untuk memastikan bahwa proses hukum ini berjalan secara profesional tidak ada pertimbangan-pertimbangan lain, kemudian, yang kedua (asas) praduga tidak bersalah," ujar Idrus di Kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Idrus mengatakan pihaknya juga sedang mengkaji peluang pengajuan gugatan praperadilan untuk Rohidin.

"Nanti setelah itu baru dilakukan kajian kan masih ada waktu untuk itu," ucap Idrus saat ditanya soal peluang Partai Golkar mengajukan praperadilan terkait kasus itu.

Dalam kesempatan ini, Idrus mengatakan partainya juga sudah meminta Rohidin untuk mengikuti proses hukum yang berjalan.

"Kita minta Pak Rohidin untuk mengikuti proses hukum yang ada, karena Golkar ini adalah partai yang taat asas, Indonesia adalah negara hukum maka kita harus ikuti itu," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bengkulu, Minggu (24/11/2024).

Selain Gubernur, KPK menetapkan 3 tersangka lainnya yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (IF), dan Ajudan Gubernur, Evriansyah (E) alias Anca.

"KPK selanjutnya menetapkan sebagai tersangka, yaitu, RM (Rohidin Mersyah), Gubernur Bengkulu," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih, Jakarta, Minggu.

KPK juga melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 24 November 2024 sampai dengan 13 Desember 2024.