JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mungkin terinspirasi dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid soal pembentukan Kementerian HAM.

Ia menyebutkan, Gus Dur sempat membentuk Kementerian Negara Urusan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh almahrum Hasballah M. Saad, seorang aktivis HAM dari Aceh.

“Kita juga pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid untuk pertama kalinya dibentuk Kementerian Negara Hak Asasi Manusia, yang pada waktu itu dipimpin oleh seorang menteri, aktivis HAM dari Aceh, almahrum, Doktor Hasballah M Saad,” ujar Yusril dalam perayaan Puncak Hari HAM di TMII, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Bagi Yusril, para pemimpin Indonesia sejak zaman kemerdekaan memang sudah memperjuangkan nilai-nilai HAM dalam berbagai aturan yang berlaku.

Salah satu yang memiliki langkah progresif adalah Gus Dur.

Namun, Kementerian Negara Urusan Hak Asasi Manusia itu tak berjalan lama setelah kemudian duilebur dalam Kementerian Hukum dan Perundang-undangan dan sempat juga memiliki nama Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Tapi, situasi itu kemudian dipulihkan oleh Presiden Prabowo saat ini yang menunjuk Natalius Pigai untuk menjadi Menteri HAM.

“Yang sangat menarik ketika Presiden Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden dan membentuk kabinet, beliau mungkin mendapat ilham dari Presiden Abdurrahman Wahid, menciptakan kembali, menghadirkan kembali, Kementerian HAM,” paparnya.

“Yang kalau Gus Dur melantik aktivis HAM dari Aceh, maka Presiden Prabowo Subianto melantik aktivis HAM dari Papua, Pak Natalius Pigai, sebagai Menteri HAM,” sambung dia.

Terakhir, Yusril menekankan bahwa pemerintahan Prabowo bakal kembali membentuk Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Nantinya, aturan itu bakal menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan HAM berat yang terjadi di masa lalu.

“Pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto akan meneruskan upaya untuk menyusun kembali undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,” imbuh dia.

Aipda Robig telah ditetapkan sebagai tersangka penembak pelajar di Semarang, Gamma. Aipda Robig saat ini juga telah ditahan.

"(Aipda Robig) Kemarin sudah naik ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Langsung dikeluarkan dan diterima oleh Ditreskrimum penyidiknya, dilanjutkan penahan oleh Ditreskrimum," kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto, dilansir detikJateng, Selasa (10/12/2024).

Aipda Robig sebelumnya menjalani penempatan khusus (patsus) selama menjalani proses sidang etik. Setelah sidang etik selesai dan memutuskan memecat atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), Aipda Robig menjalani penahanan untuk mengikuti proses pidana terkait kasus penembakan yang dilakukannya.

"Jadi beralih proses penahanannya dari Patsus, dari Bid Propam, kemudian diserahkan ke Ditreskrimum itu dilakukan penahanan proses pidananya," sambungnya.

Sejauh ini sudah ada 23 saksi yang diperiksa dalam kasus penembakan Aipda Robig. Saksi itu merupakan keluarga dan teman Gamma serta pihak lainnya yang juga terkait dalam kasus penembakan tersebut.

Dalam kasus pidananya, Aipda Robig dilaporkan keluarga Gamma terkait Pasal 388 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Simak selengkapnya di sini.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Hari Hak Asasi Manusia diperingati setiap tanggal 10 Desember di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Peringatan ini merupakan pengingat atas pentingnya perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak dasar setiap individu.

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). DUHAM menandai pertama kalinya dalam sejarah, HAM dijadikan standar umum bagi semua bangsa dan negara.

Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal yang mencakup berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan utama DUHAM adalah untuk memastikan setiap orang memiliki martabat, kebebasan, kesetaraan, dan perdamaian.

Tanggal 10 Desember dipilih untuk memperingati hari adopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB. Diharapkan melalui peringatan ini, masyarakat global dapat mengingat dan memperloas komitmen terhadap pelaksanaan hak asasi manusia.

Hari Hak Asasi Manusia diperingati secara global melalui berbagai kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas-komunitas lokal. Di Indonesia, hari ini digunakan untuk memperkuat dukungan untuk kebijakan dan program yang mendukung hak asasi manusia.

Meskipun Deklarasi ini sudah berusia lebih dari 70 tahun, relevansi dan tantangan untuk melindungi hak asasi manusia tetap signifikan di abad ke-21. Deklarasi ini terus dijadikan acuan dalam menangani isu-isu hak asasi manusia kontemporer.

Dewan Hak Asasi Manusia, yang dibentuk pada tahun 2006, berfungsi sebagai organ PBB yang berkomitmen untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Organ ini memainkan peran penting dalam mempertahankan standar internasional yang telah ditetapkan oleh DUHAM.

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia mengingatkan generasi saat ini tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi bagi semua orang tanpa diskriminasi. Momen ini juga menjadi kesempatan bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperbarui komitmen terhadap penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Pelibatan semua pihak dalam menjamin realisasi hak asasi adalah kunci dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan damai.

Konten Ini Dibuat Menggunakan Artificial Intelligence

ANTARA - Seorang wanita warga negara Myanmar diamankan petugas Kantor Imigrasi Cilacap, Jawa Tengah saat mengurus pembuatan paspor dengan menggunakan identitas palsu sebagai WNI. Ia ditangkap saat sesi foto dan wawancara dengan petugas imigrasi yang dengan jeli mengamati bahwa pelaku tidak lancar berbahasa Indonesia. (Fx. Suryo Wicaksono/Chairul Fajri/Rinto A Navis)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengeklaim separuh misi pemerintahan Prabowo Subianto, Asta Cita, berisi komitmen soal HAM.

"Poin nomor satu dalam Asta Cita (yang berisi) delapan poin, nomor satu, adalah hak asasi manusia. Mari kita tepuk tangan," kata Natalius saat membuka acara puncak peringatan Hari HAM yang digelar Kementerian HAM di Taman Mini Indonesia Indah, Selasa (10/12/2024) malam.

"Tidak hanya nomor satu utamanya, kita juga dapat nomor empat, nomor enam juga HAM, dan nomor delapan juga HAM. Jadi dari delapan poin khususnya yang menyangkut tentang hak asasi manusia Itu adalah empat poin, 50 persen dari poin Asta Cita adalah menyangkut tentang HAM," lanjut dia.

Natalius menganggap, hal itu menunjukkan bahwa HAM dianggap penting sebagai titik temu peradaban antara nilai-nilai fundamental bangsa melalui Pancasila dan nilai-nilai dunia internasional.

Ia juga mengapresiasi pembentukan Kementerian HAM oleh Prabowo.

Natalius mengaku, kementeriannya tidak hanya mengurusi pembangunan HAM.

"Tetapi juga menyangkut tentang seluruh elemen dan unsur-unsur hak asasi manusia dalam tugas pokok dan fungsi yang ada pada kementerian/lembaga di pusat, provinsi, kabupaten, dan juga sektor-sektor swasta," sebut dia.

"Salah satu tugas dan fungsi dari kementerian adalah membuat regulasi-regulasi yang mengatur dan mengikat seluruh institusi, pusat maupun juga di daerah, mengawasi, mengevaluasi secara keseluruhan," tambah Natalius

Dikutip laman Indonesia.go.id, berikut ini adalah daftar lengkap isi Asta Cita Prabowo:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jateng telah menetapkan Aipda Robig sebagai tersangka kasus penembakan Gamma. Aipda Robig saat ini juga telah ditahan.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menjelaskan sebelumnya Aipda Robig menjalani penempatan khusus (Patsus) selama menjalani proses sidang etik. Kini setelah sidang etik selesai, Aipda Robig menjalani penahanan.

"(Aipda Robig) Kemarin sudah naik ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Langsung dikeluarkan dan diterima oleh Ditreskrimum penyidiknya, dilanjutkan penahan oleh Ditreskrimum," kata Artanto saat dihubungi awak media, Selasa (10/12/2024).

"Jadi beralih proses penahanannya dari Patsus, dari Bid Propam, kemudian diserahkan ke Ditreskrimum itu dilakukan penahanan proses pidananya," sambungnya.

Sejauh ini sudah ada 23 saksi yang diperiksa dalam kasus penembakan Aipda Robig. Saksi itu merupakan keluarga dan teman Gamma serta pihak lainnya yang juga terkait dalam kasus penembakan tersebut.

"Saksi yang diperiksa ada 23 yang berkaitan dengan kejadian itu, rekan-rekan almarhum pasti sudah diambil keterangan. Lainnya dari pihak keluarga dan pihak terkait," paparnya.

Artanto menyampaikan, dalam kasus pidananya, Aipda Robig dilaporkan keluarga Gamma terkait Pasal 388 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian.

"Kasusnya pasal 351, pasal 338, kemudian Undang-undang Perlindungan Anak," jelas Artanto.

Diberitakan sebelumnya, Aipda Robig telah dijatuhi vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada sidang etik yang digelar Senin (9/12). Pria yang menembak Gamma siswa SMKN 4 Semarang hingga tewas itu menyatakan banding.

Di hari yang sama, penyidik Polda Jateng juga melakukan gelar perkara atas peristiwa penembakan tersebut. Usai gelar perkara mereka menetapkan Aipda Robig sebagai tersangka.

Video: Ayah Gamma Puas Aipda Robig Dipecat dari Kepolisian-Jadi Tersangka

Video: Ayah Gamma Puas Aipda Robig Dipecat dari Kepolisian-Jadi Tersangka

Imigrasi Medan akan menambah petugas dan konter jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Bandara Kualanamu, Deli Serdang. Hal ini dilakukan agar para calon penumpang tujuan luar negeri dapat cepat terlayani.

"Persiapan kita yang pertama, kita menambahkan petugas memaksimalkan kuonter yang ada sehingga penumpang yang datang ataupun yang berangkat bisa cepat dilayani," ungkap Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Sofyan Martono Wibowo, Selasa (10/12/2024).

Sofyan menyebutkan kenaikan jumlah calon penumpang tujuan luar negeri akan terlihat mulai terlihat pada tanggal 15 Desember 2024.

"Kalau kita prediksi untuk Nataru dimulai dari 15 Desember sampai 10 Januari 2025. Nanti prediksi kami setelah tanggal 15 itu pun setelah anak sekolah pada libur Nataru, prediksi kami akan meningkat," ujarnya.

Berdasarkan keterangan Sofyan, rata-rata penumpang tujuan luar negeri melalui Bandara Kualanamu mencapai 5.000-6.000 orang per hari saat Nataru.

"Paling tidak satu hari kita di 2.500-3.000 orang saat low season dan kalau sudah high season itu bisa 5.000 hingga 5.500, hampir dua kali lipatnya," kata Sofyan.

Dari jumlah data tersebut, Sofyan menyebut rata-rata para penumpang dengan tujuan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

"Kalau dari Kualanamu sendiri masih penerbangan ke luar negeri itu tujuannya ke Malaysia dan Singapura," ucapnya.

Video: 7 Orang Tewas Akibat Longsor di Deli Serdang, Jalur Medan-Karo Putus Total

Video: 7 Orang Tewas Akibat Longsor di Deli Serdang, Jalur Medan-Karo Putus Total

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar (Polman) di Kabupaten Polman, Sulawesi Barat (Sulbar), memiliki program bernama Larasati Care (layanan foto paspor di rumah sakit sepenuh hati dan peduli). Program ini memungkinkan warga yang sedang sakit dan butuh paspor mendapat pelayanan langsung di rumahnya.

"Lewat Larasati Care, kalau masyarakat ada yang sakit terus mau berobat ke luar negeri, dia butuh paspor, saya menyediakan pelayanan mudah, hubungi kami, kami ke rumah, kami bawa perlengkapan, foto di sana, paspor jadi langsung kami antarkan, supaya keluarga tidak kesulitan dan merasa terbantu secara psikis," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polman, Adithia P Barus kepada detikSulsel di kantornya, Senin (9/12/2024).

Foto: Kepala Kantor Imigrasi Polman, Adithia P. Barus. (Abdy Febriady/detikcom)

Diketahui, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polman terletak di Jalan Tritura Nomor 12, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali. Program Larasati Care mulai diterapkan sejak bulan November tahun 2023 lalu.

"Diterapkan pada saat saya di sini, 2023 bulan 11," ungkap Adithia.

Lebih lanjut, Adithia menuturkan, program Larasati Care merupakan hasil inovasinya. Dikembangkan dari program Larasati saat dirinya bertugas di Medan.

"Saya bikin program kebetulan karya saya sendiri. Dulu inovasi ini waktu di Medan sudah ada dan saya coba kembangkan menjadi Larasati Care," ujarnya.

Adithia mengungkapkan, warga yang hendak memanfaatkan program Larasati Care hanya perlu mendaftar secara online, atau menghubungi petugas imigrasi melalui nomor layanan yang telah disiapkan untuk diberi petunjuk lebih lanjut.

"Jadi orang tidak perlu datang ke kantor, cukup daftar di link yang sudah tersedia atau menghubungi petugas di media sosial melalui nomor telepon kita. Nanti kita pandu. Kirim saja datanya ke kita, nanti kita ke sana," terangnya.

Dia juga memastikan syarat untuk mengakses layanan Larasati Care tidak rumit. Warga hanya perlu membuktikan jika kondisi mereka betul-betul sedang sakit sehingga tidak dapat mendatangi kantor Imigrasi.

"Yang penting mereka bisa membuktikan kalau memang lagi kondisi sakit. Gak mesti harus pakai surat sakit, mungkin mereka bisa fotokan ke kita kalau memang kondisinya lagi sakit," jelas Adithia.

Hanya saja kata dia, hingga saat ini belum satupun warga yang memanfaatkan layanan Larasati care. Meski sosialisasi telah dilakukan termasuk menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung program tersebut.

"Sayangnya belum ada yang menggunakan (Larasati Care) padahal sudah kita siapkan sarana dan prasarana medianya. Kita sosialisasikan ke rumah sakit, kita sosialisasikan ke masyarakat," tandasnya.

Adithia berharap warga memanfaatkan program Larasati Care. Sebab, program ini sengaja dibuat untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).

"Layanan itu gunanya untuk memfasilitasi orang sakit. Itulah output pelayanan berbasis HAM kita," pungkas Adithia.

Video: Pj Bupati Polman Dipolisikan, Diduga Tak Bayar Seragam Linmas Rp 1,6 M

Video: Pj Bupati Polman Dipolisikan, Diduga Tak Bayar Seragam Linmas Rp 1,6 M

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU--Pimpinan Ma’had Al-Zaytun Indramayu, Panji Gumilang, kembali berurusan dengan hukum. Statusnya pun kini menjadi tahanan kota dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hal itu terungkap setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap dua dalam kasus TPPU tersebut. Panji Gumilang sebelumnya memang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu oleh Bareskrim Polri.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Indramayu, Arie Prasetyo mengungkapkan, Panji Gumilang berstatus tahanan kota terhitung 9 Desember hingga 28 Desember 2024. ‘’Saat ini yang bersangkutan dilakukan penahanan untuk 20 hari kedepan. Statusnya tahanan kota, dibawah pengawasan tim Kejari,’’ ujar Arie, Selasa (10/12/2024).

Arie menerangkan, Panji Gumilang menjadi tahanan kota mengingat kondisinya yang kini sudah berusia 78 tahun. Selain itu, yang bersangkutan juga dinilai bersikap koperatif selama menjalani pemeriksaan.

Sementara untuk barang bukti yang diamankan dalam kasus itu, di antaranya berupa tiga unit kendaraan roda empat, tanah dan dokumen. Arie menyebutkan, jumlah objek tanah yang diamankan dalam kasus TPPU yang menjerat Panji Gumilang itu jumlahnya lebih dari satu. Begitu pula dengan dokumen. ‘’Lebih dari satu, banyak. Dan dokumen juga banyak,’’ katanya.

Arie menambahkan, tim JPU saat ini sedang merumuskan surat dakwaan untuk Panji Gumilang. Ia mengatakan, kasus itu akan segera dilimpahkan ke pengadilan dalam waktu dekat.

Panji Gumilang diduga melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2020 tentang TPPU dan/atau Pasal 70 juncto Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, serta Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

JAKARTA, investor.id - Setara Institute mengungkap indeks HAM 2024 mengalami penurunan ketimbang tahun lalu. Indeks HAM tahun ini 2,9 atau turun 0,1 dibandingkan tahun 2023. Karena itu, Setara Institute menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan mengatakan, penurunan indeks HAM terjadi di aspek hak sipil dan politik. Dimana tahun ini memperoleh 2,9 atau turun 0,1 dibanding tahun 2023.

"Penilaian dilakukan menggunakan skala Likert dengan rentang 1-7 yang menggambarkan nilai 1 sebagai perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM yang paling buruk, dan angka 7 menunjukkan upaya komitmen pemajuan HAM yang paling baik," kata Halili dalam konferensi pers indeks HAM pada Selasa (10/12/2024).

Sementara aspek sosial ekonomi dan budaya, kata Halili, indeks HAM tak mengalami kenaikan ketimbang 2023, yakni sebesar 3,3 poin.

"Harapan bergantung kepada pemerintahan Presiden Prabowo untuk berkomitmen dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu," katanya.

Setara Institute pun memberikan sejumlah rekomendasi ke Presiden Prabowo terkait menurunnya indeks HAM tersebut. 

Rekomendasi pertama, meminta Presiden Prabowo segera mengesahkan sejumlah RUU yang kontributif pada pemajuan HAM, seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Tindak Pidana Perdagangan Orang.

"Presiden Prabowo Subianto mengadopsi dan memastikan tata kelola pemerintahan yang inklusif sebagai basis dalam penerbitan regulasi dan kebijakan dalam pengelolaan keberagaman," ungkapnya.

Selain itu, Setara Institute juga meminta Presiden Prabowo terus menjamin kebebasan pers guna menciptakan iklim yang baik bagi demokrasi.

"Termasuk dan terutama memulihkan lingkungan politik demokratis yang patuh pada prinsip rule of law dan standar-standar etik demokrasi," kata dia.

Kemudian, Presiden Prabowo juga diminta memperkuat dukungan kebijakan yang mengikat sektor bisnis dan dukungan penganggaran yang signifikan untuk pengarusutamaan bisnis dan HAM.

"Sebagai instrumen perwujudan kesetaraan akses terutama hak atas tanah untuk mencegah keberulangan kasus pelanggaran HAM pada sektor bisnis," kata dia.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira bicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada peringatan Hari HAM sedunia hari ini, 10 Desember. Andreas mengatakan bangsa dan negara yang berbudaya tinggi dan menjadi negara maju adalah negara yang menghormati HAM.

Oleh karena itu, pemahaman, perlindungan, dan peningkatan kualitas penghormatan terhadap HAM merupakan kunci untuk membangun peradaban bangsa dan negara yang berbudaya menjadi negara maju.

"Indonesia sebagai negara dengan tingkat keragaman suku, budaya, agama, bahasa yang tinggi perlu memberikan porsi perhatian yang lebih tinggi terhadap HAM," kata Andreas dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).

Andreas menjelaskan sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, secara tegas dan jelas menempatkan aspek HAM sebagai salah satu pilar dasar negara Indonesia.

Wakil rakyat dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ini mengatakan ketika Indonesia mencanangkan menuju 100 tahun kemerdekaan, di mana negara ini akan memasuki fase Indonesia Emas, maka aspek pembangunan HAM harus menjadi pilar yang menopang kemajuan peradaban Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya. Keragaman dipandang sebagai anugerah Tuhan dan dijaga sebagian kekayaan dan kekuatan bangsa.

"Yang melihat keragaman sebagai anugerah dari Tuhan dan merawat serta mengembangkannya sebagai modal kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia," kata Andreas.

Video Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

Video Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

Untuk pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, kita akan melakukan dengan terus melaksanakan reformasi perpajakan....

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan berupaya mencapai target pendapatan negara tahun 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun, di antaranya dengan melakukan reformasi perpajakan.

Hal itu disampaikan Menkeu usai menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

“Untuk pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, kita akan melakukan dengan terus melaksanakan reformasi perpajakan, pajak dan biaya cukai, dengan terus menyusun program termasuk dalam hal ini menggunakan teknologi digital,” ujar Menkeu.

Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga terus menyampaikan bahwa kebocoran penerimaan negara terutama dari tindakan-tindakan ilegal akan terus menjadi pusat perhatian, dan juga dari sisi intensifikasi dan ekstensifikasi dari perpajakan.

“Kita juga mengikuti bahwa di dalam suasana global terjadi persaingan global taxation yang harus kita waspadai. Sehingga kita juga harus terus menjaga agar basis perpajakan Indonesia tidak mengalami erosi dari praktik-praktik perpajakan global yang memfasilitasi terjadinya tax evasion dan tax avoidance," ujarnya pula.

"Untuk program Coretax dengan pemanfaatan teknologi digital dan juga program CEISA dibiayai cukai akan terus disempurnakan,” katanya lagi.

Selain itu, ujar dia pula, pemerintah juga akan melakukan joint program serta penegakan hukum seperti yang seringkali telah disampaikan oleh Presiden.

Menkeu menyampaikan APBN 2025 dirancang dengan defisit Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Dalam kondisi global yang terus dinamis, kata dia lagi, pembiayaan defisit akan dilakukan secara hati-hati dengan terus meningkatkan kredibilitas, sustainabilitas, dan kesehatan APBN, sehingga biaya dari defisit dapat terus ditekan.

“Kami juga akan terus menggunakan pembiayaan termasuk di dalamnya dalam rangka penguatan dari Sovereign Wealth Fund dan peranan dari BUMN,” ujarnya lagi.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024