JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong yang kini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi terkait impor gula kembali menulis surat terbuka dari balik tahanan.

Dikutip dari surat yang diunggah di akun Instagram @tomlembong, Tom menuliskan curahan hatinya bahwa ia melihat ada banyak warga negara Indonesia yang merindukan kebebasan, termasuk dirinya.

“Jutaan warga kita yang rindu kebebasan dari tekanan keuangan, rindu bebas dari penyakit, rindu untuk bebas dari kehinaan,” tulis Tom, dikutip pada Rabu (11/12/2024).

“Seperti saya pun merindukan kebebasan yang dirampas dari saya,” kata dia.

Surat ini ditulis Tom dalam rangka Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional yang jatuh pada Selasa (10/12/2024) kemarin.

Dalam surat itu, Tom mengaku selalu membela hak-hak masyarakat selama karirnya di dunia pemerintahan maupun politik karena hal itu adalah cita-cita baginya.

Hak-hak tersebut antara lain hak untuk punya pekerjaan yang baik dan penghasilan yang layak; hak untuk hidup sehat, terdidik, dan bahagia.

Kemudian, hak untuk punya wibawa sebagai manusia, serta hak untuk dapat menjalankan hidup sesuai nilai-nilai yang jujur dan baik sebagaimana diajarkan semua agama.

Tom menyebutkan, pengalamannya di tahanan juga semakin membuatnya sadar bahwa masih banyak warga yang belum dapat keadilan.

“Hidup di dalam tahanan semakin membuka mata dan membuka hati saya pada nasib warga kita yang masih belum bisa mendapat keadilan,” kata Tom.

Tom mengatakan, meskipun dirinya berada di balik jeruji besi, dia memastikan akan terus berada bersama rakyat, terutama yang termarginalkan.

“Saya akan tetap setia di garis rakyat, terutama yang tertindas dan yang terpinggirkan. Selamat Hari Hak Asasi Manusia Sedunia,” tulis Tom.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi untuk memberdayakan mantan narapidana terorisme di Brigade Pangan bentukan Kementan.

Ada sekitar 45 mantan narapidana yang dilibatkan dan akan bergabung ke dalam tiga kelompok Brigade Pangan.

“Bapak Presiden Prabowo menargetkan kita swasembada secepat-cepatnya. Dan kolaborasi dengan berbagai pihak merupakan salah satu kunci untuk mewujudkannya,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (11/12/2024).

Dok. Kementan Mentan Andi Amran Sulaiman dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024).

Amran telah melakukan audiensi dengan Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono guna membahas pelibatan eks narapidana terorisme itu di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).

Eddy mengatakan, rencana ini sebagai upaya deradikalisasi dengan cara tak biasa.

“Negara hadir untuk pencegahan terorisme dan kami masukkan ke Brigade Pangan, mantan narapidana bergabung mengolah lahan, rencana ada tiga Brigade Pangan,” kata Eddy.

Eddy berharap kolaborasi ini dapat berkontribusi pada program deradikalisasi sekaligus berdampak pada ketahanan pangan.

“Di mana para mantan napi menjadi lebih produktif dan tidak akan kembali terjerat masalah terorisme,” kata Eddy.

Adapun Kementan membentuk Brigade Pangan untuk mencapai swasembada pangan, target yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami sudah membentuk Brigade Swasembada Pangan (untuk) di 12 provinsi seluruh Indonesia, ada 85 kabupaten. Ini tim bersama TNI, untuk cetak sawah dan oplah (optimasi lahan),” kata Mentan Amran saat ditemui di kantor Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024).

Target dari cetak sawah dan optimasi lahan itu adalah terciptanya 2,4 juta hektar lahan baru dalam lima tahun ke depan. Rinciannya, intensifikasi (optimasi lahan) 1 juta hektar dan ekstensifikasi (cetak sawah) 1,3 juta hektar.

Amran mengatakan, satu kelompok Brigade Pangan terdiri dari 15 petani milenial yang kemudian akan mengelola lahan minimal 200 hektar. Setiap kelompok nantinya akan dibina langsung oleh TNI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi untuk memberdayakan mantan narapidana terorisme di Brigade Pangan bentukan Kementan.

Ada sekitar 45 mantan narapidana yang dilibatkan dan akan bergabung ke dalam tiga kelompok Brigade Pangan.

“Bapak Presiden Prabowo menargetkan kita swasembada secepat-cepatnya. Dan kolaborasi dengan berbagai pihak merupakan salah satu kunci untuk mewujudkannya,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (11/12/2024).

Dok. Kementan Mentan Andi Amran Sulaiman dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024).

Amran telah melakukan audiensi dengan Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono guna membahas pelibatan eks narapidana terorisme itu di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).

Eddy mengatakan, rencana ini sebagai upaya deradikalisasi dengan cara tak biasa.

“Negara hadir untuk pencegahan terorisme dan kami masukkan ke Brigade Pangan, mantan narapidana bergabung mengolah lahan, rencana ada tiga Brigade Pangan,” kata Eddy.

Eddy berharap kolaborasi ini dapat berkontribusi pada program deradikalisasi sekaligus berdampak pada ketahanan pangan.

“Di mana para mantan napi menjadi lebih produktif dan tidak akan kembali terjerat masalah terorisme,” kata Eddy.

Adapun Kementan membentuk Brigade Pangan untuk mencapai swasembada pangan, target yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami sudah membentuk Brigade Swasembada Pangan (untuk) di 12 provinsi seluruh Indonesia, ada 85 kabupaten. Ini tim bersama TNI, untuk cetak sawah dan oplah (optimasi lahan),” kata Mentan Amran saat ditemui di kantor Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024).

Seoul (ANTARA) - Mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun mencoba bunuh diri di sebuah fasilitas penahanan di timur Seoul, tempat dia ditahan dengan tuduhan pemberontakan terkait penyelidikan darurat militer, menurut pejabat pemasyarakatan pada Rabu (11/12).

Setelah percobaan bunuh diri yang gagal, Kim kini ditempatkan di sel perlindungan dan kondisinya dilaporkan stabil, kata Shin Yong-hae, Kepala Layanan Pemasyarakatan Korea, kepada anggota parlemen dalam sidang.

“Kami mengalami insiden di mana (Kim) menghentikan aksinya begitu kami datang dan memaksa pintu terbuka,” kata Shin.

Pengadilan memberikan persetujuan terhadap surat perintah penahanan pada Rabu pagi, menjadikan Kim sebagai orang pertama yang ditangkap dalam penyelidikan yang berkembang terkait kegagalan penerapan darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol.

Dengan penangkapan resmi Kim, penyelidikan terhadap tuduhan pemberontakan terhadap Yoon diperkirakan akan mempercepat prosesnya.

Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilarang bepergian ke luar negeri.

Sumber : Yonhap-OANA

Komnas Perempuan terus memantau dan mendalami kasus ini untuk memastikan proses hukum berjalan adil...

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta aparat penegak hukum menerapkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh tersangka penyandang disabilitas berinisial IWAS di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

"Komnas Perempuan terus memantau dan mendalami kasus ini untuk memastikan proses hukum berjalan adil, transparan, dan kita berharap aparat penegak hukum dapat secara konsisten menerapkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," kata Anggota Komnas Perempuan Bahrul Fuad dalam konferensi pers daring, di Jakarta, Rabu.

Komnas Perempuan berharap penanganan kasus ini bukan hanya sebatas proses hukum terhadap pelaku, tetapi para korban juga mendapatkan hak-haknya secara adil sebagaimana yang tercantum dalam UU TPKS.

Pihaknya juga mendorong para korban yang masih berusia anak agar mendapatkan hak pemulihan secara psikis maupun psikologis.

Sebelumnya, IWAS (21), laki-laki disabilitas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerkosaan terhadap mahasiswi berinisial MA di sebuah homestay di Mataram, NTB.

Penetapan status tersangka berdasarkan dua alat bukti dan keterangan ahli.

Berkas perkara dugaan pelecehan seksual dengan tersangka IWAS saat ini sudah dilimpahkan dari Polda NTB ke Kejaksaan Tinggi NTB atau tahap 1, dan saat ini masih diteliti oleh Jaksa Peneliti Kejati NTB, terkait kelengkapan formil dan material.

Berkas perkara tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan korban yang berstatus mahasiswi.

Dalam kasus tersebut, ada dua korban yang sudah memberikan keterangan dan menjadi kelengkapan berkas.

Modus tersangka IWAS sebagai penyandang disabilitas tunadaksa dalam melakukan perbuatan pidana asusila terhadap korban adalah dengan mengandalkan komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi sikap dan psikologi korban.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Banda Aceh (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menyatakan dua pelajar sekolah menengah atas asal Kabupaten Simeulue terpilih menjadi Duta Pelajar Sadar Hukum 2024.

Asisten Intelijen Kejati Aceh Mukhzan di Banda Aceh, Rabu, mengatakan dua pelajar asal Kabupaten Simeulue tersebut Raihan Afif dan Nadya Azzhara berhasil terpilih Duta Pelajar Sadar Hukum 2024 setelah mengikuti seleksi dilaksanakan Kejati Aceh bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Aceh.

"Kami mengapresiasi atas suksesnya pelaksanaan kegiatan ini dan selamat atas terpilihnya sebagai Duta Pelajar Sadar Hukum 2024. Kami berharap sebagai duta pelajar sadar hukum bisa menjadi contoh dan teladan bagi yang lainnya," katanya.

Raihan Afif dan Nadya Azzhara sebagai Duta Pelajar Sadar Hukum 2024 setelah unggul dalam seleksi yang diikuti peserta dari 23 kabupaten kota. Masing-masing kabupaten kota mengirim dua wakil, putra dan putri.

Mukhzan mengatakan seleksi duta pelajar sadar hukum tersebut sebagai upaya membangun dan membentuk kesadaran hukum bagi pelajar, dan generasi muda secara keseluruhannya.

"Kegiatan ini memiliki nilai strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan Aceh. Program ini bertujuan menanamkan kesadaran hukum kepada para pelajar agar mereka tumbuh menjadi generasi muda yang berkarakter dan mampu menjadi pemimpin di masa depan," katanya.

Mukhzan menyebut peserta seleksi duta pelajar sadar hukum
merupakan para pelajar tingkat sekolah menengah atas, kejuruan, dan sederajat. Sebelumnya, mereka mengikuti seleksi di tingkat kabupaten kota.

Materi uji yang para peserta duta pelajar sadar hukum tersebut, kata dia, meliputi pengetahuan tentang hukum, seperti hukum pidana, tindak pidana korupsi, narkotika, informasi teknologi, dan transaksi elektronik, dan lainnya.

"Semua peserta seleksi adalah anak-anak yang menjadi duta sadar hukum yang akan menjadi contoh dan teladan bagi lingkungan dalam membangun dan membentuk kesadaran hukum bagi generasi muda," kata Mukhzan

Raihan Afif, duta pelajar sadar hukum asal Kabupaten Simeulue mengaku bangga atas apa yang diraihnya tersebut. Apalagi, wilayah asalnya merupakan pulau terluar dan jauh dari Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh, sehingga menempuh perjalanan melelahkan mengikuti kompetisi tersebut

"Saya juga sudah mempersiapkan diri dengan baik mengikuti seleksi duta pelajar sadar hukum ini. Saya juga pernah dua kali mengikuti seleksi hanya di tingkat kabupaten. Namun, kini berhasil meraih yang terbaik di tingkat kabupaten kota," kata Raihan Afif.

Mantan Menteri Perdagangan yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong kembali menulis surat tangan dan mengungkapkan kerinduan yang sangat atas kebebasan.

Hal itu diutarakan Tom lewat surat tertulis dalam memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) 10 Desember kemarin. Surat tersebut dibagikan lewat akun X @tomlembong yang saat ini dalam penguasaan tim-nya.

"Hak untuk punya pekerjaan yang baik dan penghasilan yang layak. Hak untuk hidup sehat, terdidik dan bahagia. Hak untuk punya wibawa sebagai manusia, dapat menjalankan hidup sesuai nilai-nilai yang jujur dan baik, sebagaimana diajarkan semua agama," kata Tom mengawali surat tersebut.

[Gambas:Twitter]

Ia mengatakan membela hak asasi manusia sepanjang karier di pemerintahan dan politik telah menjadi cita-citanya. Hidup di dalam tahanan, kata Tom, semakin membuka mata dan hatinya pada nasib warga yang masih belum bisa mendapat keadilan.

"Jutaan warga kita yang rindu kebebasan dari tekanan keuangan, rindu bebas dari penyakit, rindu untuk bebas dari kehinaan. Seperti saya pun merindukan kebebasan yang dirampas dari saya. Saya akan tetap setia di garis rakyat, terutama yang tertindas dan yang terpinggirkan," ucap Tom.

"Selamat Hari Hak Asasi Manusia Sedunia," tandasnya.

Tom Lembong bersama CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) diproses hukum Jampidsus Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi impor gula.

Menurut Kejaksaan, kasus tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp400 miliar.

Tom dan CS sudah ditahan untuk waktu 20 hari pertama terhitung sejak Selasa (29/10) setelah menjalani pemeriksaan.

Pada Selasa, 26 November lalu, hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Tumpanuli Marbun menolak Praperadilan Tom untuk seluruhnya.

Menurut hakim, beberapa keberatan yang disampaikan Tom melalui kuasa hukumnya telah masuk ke dalam materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Hakim pun menilai proses penegakan hukum yang dilakukan Jampidsus Kejaksaan Agung (termohon) telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum acara pidana.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai GolkarBahlil Lahadalia membanggakan partainya yang bisa mendapatkan jatah banyak menteri di era pemerintahan Presiden RI-Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Bahlil menyebutkan, kursi menteri yang diperoleh Golkar di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan yang terbanyak sejak era Reformasi.

Bahlil mencontohkan, hanya ada 5 kursi menteri yang didapat oleh Golkar ketika Golkar dipimpin oleh Aburizal Bakrie pada 2009-2014.

"Saya tadi tanya kepada para senior, terutama Bang Ical, karena yang hadir di sini Bang Ical," ujar Bahlil dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPR RI dan DPRD RI Fraksi Partai Golkar, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

"Bang waktu abang jadi ketum berapa menterinya? 'Lima, Lil'. Saya tanya di zamannya Pak JK (Jusuf Kalla) waktu jadi wapres berapa menteri Golkar? Datanya belum lengkap tapi yang saya dapat informasi adalah sejak Reformasi, saat ini menterinya Golkar yang paling banyak, dalam periode Pak Prabowo Pak Gibran," ujar dia.

Bahlil mengatakan di era Prabowo-Gibran, ada delapan kader Partai Golkar yang mendapat amanah sebagai menteri.

"Kurang lebih sekitar 8 orang menterinya. Satu menko, satu gubernur tanpa pilkada yaitu gubernur Lemhannas, dan 3 wakil menteri," kata dia.

Dia juga menyampaikan amanah jabatan yang diberitakan tersebut harus digunakan dengan baik.

Para pejabat dari kader Partai Golkar juga diminta untuk mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

"Jadi urusan elektoral biarlah kerja-kerja partai dan urusan menteri jangan bicara elektoral. Kalau memang ada, itu hanya bagian dari efek daripada kerja kita. Tujuan kita adalah membantu presiden Pak Prabowo dan Wapres Pak Gibran untuk mensejahterakan rakyat, bangsa, dan negara," ucap dia.

Berikut daftar kader Golkar yang masuk Kabinet Merah Putih:

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Bahlil Lahadalia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Wihaji

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional: Nusron Wahid

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Maman Abdurrahman

Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo

Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafid

Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

Gubernur Lemhannas: Ace Syadzily Hasan

Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Lodewijk F Paulus

Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani

Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti

Denpasar, Bali (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali memperkuat aspek hukum perkreditan bank perekonomian rakyat (BPR) di Pulau Dewata untuk memitigasi risiko kredit.

"Fokus dalam aspek hukum perkreditan BPR ini meliputi pemberian kredit dari proses awal hingga pasca-penyaluran kredit," kata Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali Yan Jimmy Hendrik Simarmata di Denpasar, Bali, Rabu.

Penguatan aspek hukum itu dilakukan melalui pemberian pelatihan kepada sumber daya manusia khususnya segmentasi usaha kecil dan menengah (UKM) BPR di Pulau Dewata.

Adapun aspek hukum perkreditan BPR meliputi prinsip kehati-hatian dalam perkreditan yang mencakup kebijakan pemberian kredit, penilaian kualitas kredit serta profesional dan integritas pejabat BPR di bidang perkreditan.

Dengan penguatan tersebut, SDM di BPR termasuk jajaran direksinya dapat meningkatkan pemahaman aspek hukum sehingga hambatan dan masalah dalam proses perkreditan dapat diminimalkan.

"Pelatihan aspek hukum perkreditan BPR ini sangat penting karena akan mempengaruhi kegiatan utama BPR," katanya.

Sementara itu, Direktur Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Edi Setiadi menjelaskan pelatihan peningkatan aspek hukum perkreditan bagi BPR merupakan bagian penting mengingat kegiatan usahaya yang beragam.

"Memasuki era digitalisasi tentunya akan menuntut BPR untuk lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada nasabahnya," kata Edi.

Sementara itu, Ketua DPD Perbarindo Bali Ketut Komplit menekankan aspek hukum merupakan pilar utama dalam operasional BPR, sehingga perlu meningkatkan kemampuan identifikasi, verifikasi dan legalitas agunan kredit.

"Selain itu juga meningkatkan fungsi pelindungan konsumen," ucap Komplit.

Berdasarkan data OJK, jumlah BPR di Bali mencapai 131 BPR termasuk satu BPR Syariah.

OJK mencatat kinerja BPR di Bali cukup terjaga baik di antaranya dari kecukupan modal (CAR) per Agustus 2024 mencapai 35,26 persen atau lebih tinggi dibandingkan periode sama 2023 mencapai 31,56 persen.

Sedangkan, risiko likuiditas BPR di Bali pada Agustus 2024 juga terjaga mencapai 14,77 persen atau berada di atas ambang batas 5 persen.

Adapun realisasi kredit secara keseluruhan di Bali pada Agustus 2024 mencapai Rp110,17 triliun atau naik dibandingkan periode sama 2023 mencapai Rp102 triliun.

Sedangkan, total dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan di Bali mencapai Rp187,72 triliun atau naik 16,19 persen dibandingkan periode sama 2023 mencapai Rp161,56 triliun.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Jasa Raharja berkolaborasi dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bidang Penegakan Hukum Triwulan IV/2024 di Aula Rupa Tama, Polda Kepulauan Riau, Senin (9/12).

Diikuti seluruh Kepala Cabang Jasa Raharja, kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara kedua institusi terkait upaya penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat, dengan fokus penanganan kecelakaan lalu lintas.

Direktur Operasional Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana menyampaikan, Monev Triwulan IV/2024 ini juga menandai koordinasi dan kolaborasi kuat antara Jasa Raharja dan Korlantas Polri.

"Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperdalam pemahaman bersama mengenai tugas dan fungsi masing-masing institusi, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat," kata Dewi.

Dewi menegaskan, sinergi antara Jasa Raharja dan Korlantas Polri penting untuk memberikan pelayanan terbaik, khususnya dalam penanganan kecelakaan lalu lintas.

"Kerja sama yang solid telah menunjukkan hasil positif, seperti penurunan angka kecelakaan lalu lintas, serta peningkatan responsivitas dalam penanganan korban kecelakaan," ujarnya.Hingga November 2024, Jasa Raharja mencatatkan penurunan nominal santunan sebesar 1,37 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023. Jumlah korban kecelakaan yang menerima santunan juga turun sebesar 4,19 persen atau setara dengan 6.822 korban.

Menurut Dewi, hal ini mencerminkan efektivitas kolaborasi dalam meningkatkan keselamatan di jalan.

Adapun kegiatan Monev Triwulan IV/2024 ini mencakup diskusi dan presentasi terkait penegakan hukum, analisis data kecelakaan lalu lintas, hingga upaya preventif dan edukatif untuk meningkatkan keselamatan di jalan.

Selain itu, peningkatan layanan kepada masyarakat juga menjadi pembahasan, termasuk optimalisasi penyaluran santunan kepada korban kecelakaan. Usai kegiatan, Dewi Aryani Suzana dan Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso memberikan pengarahan guna memperkuat koordinasi teknis antarjajaran Jasa Raharja dan Korlantas di wilayah terkait secara langsung di Kantor Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau.

"Semoga hasil dari Monev TW IV ini dapat diterapkan secara efektif di lapangan, sehingga mampu meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas," pungkas Dewi.

SEOUL, KOMPAS.com -Eks Menhan Korsel coba bunuh diri di tahanan. Demikian dilaporkan oleh Kantor berita Korea Selatan, Yonhap, pada Rabu (11/12/2024).

Yonhap melaporkan kabar tersebut dengan mengutip keterangan dari pejabat pemasyarakatan.

"Mantan menteri pertahanan mencoba bunuh diri di fasilitas penahanan," tulis Yonhap di situs web mereka.

Yonhap belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai peristiwa tersebut.

Minta maaf ke warga

Sebelumnya, eks Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun telah secara resmi ditangkap terkait deklarasi darurat militer yang diumumkan Presiden Yoon Suk Yeol pada Selasa (3/12/2024) lalu.

Presiden Yoon diketahui kala itu menangguhkan pemerintahan sipil dan mengirimkan pasukan khusus dan helikopter ke parlemen, sebelum anggota Parlemen Korsel memaksanya untuk membatalkan dekrit tersebut.

Pengumuman darurat militer Korea Selatan oleh Presiden Yoon telah menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan.

Mantan Menhan Korsel pertama kali ditahan pada Minggu (8/12/2024).

Kim Yong-hyun kini resmi ditangkap dengan tuduhan termasuk “terlibat dalam tugas-tugas penting selama pemberontakan” dan “penyalahgunaan wewenang untuk menghalangi pelaksanaan hak asasi”.

Seorang Juru bicara Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengatakan kepada AFP pada Rabu (11/12/2024) pagi, bahwa penangkapan resmi Kim dilakukan di tengah kekhawatiran bahwa bukti-bukti dapat dimusnahkan.

"Telah ditetapkan bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan Kim termasuk dalam lingkup kejahatan yang dapat membuat jaksa penuntut melakukan penyelidikan," kata juru bicara tersebut.

Kim Yong-hyun pada Selasa (10/12/2024) sempat menyatakan penyesalan.

Melalui pengacaranya, ia berkata semua tanggung jawab atas situasi ini sepenuhnya berada di tangannya.

Disebutkan, Kim meminta maaf sebesar-besarnya kepada rakyat Korea Selatan. Ia menyebut, bawahannya hanya mengikuti perintahnya dan memenuhi tugas yang diberikan kepada mereka.

Selain mantan Menhan Korsel, dua pejabat tinggi kepolisian juga ditahan pada Rabu dini hari, seiring dengan penyelidikan atas kekacauan politik yang disebabkan oleh deklarasi darurat militer.

Kontak bantuan

Kontak bantuan Bunuh diri bisa terjadi di saat seseorang mengalami depresi dan tak ada orang yang membantu.

Jika Anda memiliki permasalahan yang sama, jangan menyerah dan memutuskan mengakhiri hidup.

Anda tidak sendiri. Layanan konseling bisa menjadi pilihan Anda untuk meringankan keresahan yang ada.

Untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa atau untuk mendapatkan berbagai alternatif layanan konseling, Anda bisa simak website Into the Light Indonesia di bawah ini:

https://www.intothelightid.org/tentang-bunuh-diri/hotline-dan-konseling/.

SEOUL, KOMPAS.com -Eks Menhan Korsel coba bunuh diri di tahanan. Demikian dilaporkan oleh Kantor berita Korea Selatan, Yonhap, pada Rabu (11/12/2024).

Yonhap melaporkan kabar tersebut dengan mengutip keterangan dari pejabat pemasyarakatan.

"Mantan menteri pertahanan mencoba bunuh diri di fasilitas penahanan," tulis Yonhap di situs web mereka.

Yonhap belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai peristiwa tersebut.

Minta maaf ke warga

Sebelumnya, eks Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun telah secara resmi ditangkap terkait deklarasi darurat militer yang diumumkan Presiden Yoon Suk Yeol pada Selasa (3/12/2024) lalu.

Presiden Yoon diketahui kala itu menangguhkan pemerintahan sipil dan mengirimkan pasukan khusus dan helikopter ke parlemen, sebelum anggota Parlemen Korsel memaksanya untuk membatalkan dekrit tersebut.

Pengumuman darurat militer Korea Selatan oleh Presiden Yoon telah menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan.

Mantan Menhan Korsel pertama kali ditahan pada Minggu (8/12/2024).

Kim Yong-hyun kini resmi ditangkap dengan tuduhan termasuk “terlibat dalam tugas-tugas penting selama pemberontakan” dan “penyalahgunaan wewenang untuk menghalangi pelaksanaan hak asasi”.

Seorang Juru bicara Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengatakan kepada AFP pada Rabu (11/12/2024) pagi, bahwa penangkapan resmi Kim dilakukan di tengah kekhawatiran bahwa bukti-bukti dapat dimusnahkan.

"Telah ditetapkan bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan Kim termasuk dalam lingkup kejahatan yang dapat membuat jaksa penuntut melakukan penyelidikan," kata juru bicara tersebut.

Kim Yong-hyun pada Selasa (10/12/2024) sempat menyatakan penyesalan.

Melalui pengacaranya, ia berkata semua tanggung jawab atas situasi ini sepenuhnya berada di tangannya.

Disebutkan, Kim meminta maaf sebesar-besarnya kepada rakyat Korea Selatan. Ia menyebut, bawahannya hanya mengikuti perintahnya dan memenuhi tugas yang diberikan kepada mereka.

Selain mantan Menhan Korsel, dua pejabat tinggi kepolisian juga ditahan pada Rabu dini hari, seiring dengan penyelidikan atas kekacauan politik yang disebabkan oleh deklarasi darurat militer.

Kontak bantuan

Bunuh diri bisa terjadi di saat seseorang mengalami depresi dan tak ada orang yang membantu.

Jika Anda memiliki permasalahan yang sama, jangan menyerah dan memutuskan mengakhiri hidup.

Anda tidak sendiri. Layanan konseling bisa menjadi pilihan Anda untuk meringankan keresahan yang ada.

Untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa atau untuk mendapatkan berbagai alternatif layanan konseling, Anda bisa simak website Into the Light Indonesia di bawah ini:

https://www.intothelightid.org/tentang-bunuh-diri/hotline-dan-konseling/.