SEOUL, KOMPAS.com -Eks Menhan Korsel coba bunuh diri di tahanan. Demikian dilaporkan oleh Kantor berita Korea Selatan, Yonhap, pada Rabu (11/12/2024).

Yonhap melaporkan kabar tersebut dengan mengutip keterangan dari pejabat pemasyarakatan.

"Mantan menteri pertahanan mencoba bunuh diri di fasilitas penahanan," tulis Yonhap di situs web mereka.

Yonhap belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai peristiwa tersebut.

Minta maaf ke warga

Sebelumnya, eks Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun telah secara resmi ditangkap terkait deklarasi darurat militer yang diumumkan Presiden Yoon Suk Yeol pada Selasa (3/12/2024) lalu.

Presiden Yoon diketahui kala itu menangguhkan pemerintahan sipil dan mengirimkan pasukan khusus dan helikopter ke parlemen, sebelum anggota Parlemen Korsel memaksanya untuk membatalkan dekrit tersebut.

Pengumuman darurat militer Korea Selatan oleh Presiden Yoon telah menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan.

Mantan Menhan Korsel pertama kali ditahan pada Minggu (8/12/2024).

Kim Yong-hyun kini resmi ditangkap dengan tuduhan termasuk “terlibat dalam tugas-tugas penting selama pemberontakan” dan “penyalahgunaan wewenang untuk menghalangi pelaksanaan hak asasi”.

Seorang Juru bicara Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengatakan kepada AFP pada Rabu (11/12/2024) pagi, bahwa penangkapan resmi Kim dilakukan di tengah kekhawatiran bahwa bukti-bukti dapat dimusnahkan.

"Telah ditetapkan bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan Kim termasuk dalam lingkup kejahatan yang dapat membuat jaksa penuntut melakukan penyelidikan," kata juru bicara tersebut.

Kim Yong-hyun pada Selasa (10/12/2024) sempat menyatakan penyesalan.

Melalui pengacaranya, ia berkata semua tanggung jawab atas situasi ini sepenuhnya berada di tangannya.

Disebutkan, Kim meminta maaf sebesar-besarnya kepada rakyat Korea Selatan. Ia menyebut, bawahannya hanya mengikuti perintahnya dan memenuhi tugas yang diberikan kepada mereka.

Selain mantan Menhan Korsel, dua pejabat tinggi kepolisian juga ditahan pada Rabu dini hari, seiring dengan penyelidikan atas kekacauan politik yang disebabkan oleh deklarasi darurat militer.

Kontak bantuan

Kontak bantuan Bunuh diri bisa terjadi di saat seseorang mengalami depresi dan tak ada orang yang membantu.

Jika Anda memiliki permasalahan yang sama, jangan menyerah dan memutuskan mengakhiri hidup.

Anda tidak sendiri. Layanan konseling bisa menjadi pilihan Anda untuk meringankan keresahan yang ada.

Untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa atau untuk mendapatkan berbagai alternatif layanan konseling, Anda bisa simak website Into the Light Indonesia di bawah ini:

https://www.intothelightid.org/tentang-bunuh-diri/hotline-dan-konseling/.

SEOUL, KOMPAS.com -Eks Menhan Korsel coba bunuh diri di tahanan. Demikian dilaporkan oleh Kantor berita Korea Selatan, Yonhap, pada Rabu (11/12/2024).

Yonhap melaporkan kabar tersebut dengan mengutip keterangan dari pejabat pemasyarakatan.

"Mantan menteri pertahanan mencoba bunuh diri di fasilitas penahanan," tulis Yonhap di situs web mereka.

Yonhap belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai peristiwa tersebut.

Minta maaf ke warga

Sebelumnya, eks Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun telah secara resmi ditangkap terkait deklarasi darurat militer yang diumumkan Presiden Yoon Suk Yeol pada Selasa (3/12/2024) lalu.

Presiden Yoon diketahui kala itu menangguhkan pemerintahan sipil dan mengirimkan pasukan khusus dan helikopter ke parlemen, sebelum anggota Parlemen Korsel memaksanya untuk membatalkan dekrit tersebut.

Pengumuman darurat militer Korea Selatan oleh Presiden Yoon telah menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan.

Mantan Menhan Korsel pertama kali ditahan pada Minggu (8/12/2024).

Kim Yong-hyun kini resmi ditangkap dengan tuduhan termasuk “terlibat dalam tugas-tugas penting selama pemberontakan” dan “penyalahgunaan wewenang untuk menghalangi pelaksanaan hak asasi”.

Seorang Juru bicara Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengatakan kepada AFP pada Rabu (11/12/2024) pagi, bahwa penangkapan resmi Kim dilakukan di tengah kekhawatiran bahwa bukti-bukti dapat dimusnahkan.

"Telah ditetapkan bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan Kim termasuk dalam lingkup kejahatan yang dapat membuat jaksa penuntut melakukan penyelidikan," kata juru bicara tersebut.

Kim Yong-hyun pada Selasa (10/12/2024) sempat menyatakan penyesalan.

Melalui pengacaranya, ia berkata semua tanggung jawab atas situasi ini sepenuhnya berada di tangannya.

Disebutkan, Kim meminta maaf sebesar-besarnya kepada rakyat Korea Selatan. Ia menyebut, bawahannya hanya mengikuti perintahnya dan memenuhi tugas yang diberikan kepada mereka.

Selain mantan Menhan Korsel, dua pejabat tinggi kepolisian juga ditahan pada Rabu dini hari, seiring dengan penyelidikan atas kekacauan politik yang disebabkan oleh deklarasi darurat militer.

Kontak bantuan

Bunuh diri bisa terjadi di saat seseorang mengalami depresi dan tak ada orang yang membantu.

Jika Anda memiliki permasalahan yang sama, jangan menyerah dan memutuskan mengakhiri hidup.

Anda tidak sendiri. Layanan konseling bisa menjadi pilihan Anda untuk meringankan keresahan yang ada.

Untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa atau untuk mendapatkan berbagai alternatif layanan konseling, Anda bisa simak website Into the Light Indonesia di bawah ini:

https://www.intothelightid.org/tentang-bunuh-diri/hotline-dan-konseling/.

Bisnis.com, JAKARTA - Peneliti Asia Timur Amnesty International Boram Jang memberikan pandangan mengenai penetapan darurat militer oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol.

Boram mengatakan bahwa penetapan yang dilakukan Yoon bisa menjadi kesalahan fatal. Ia pun menegaskan bahwa darurat militer tidak boleh dilakukan yang mempengaruhi hak asasi manusia (HAM).

“Presiden Yoon harus sepenuhnya menjelaskan alasan untuk mengumumkan darurat militer dan memastikan bahwa tindakan apa pun yang membatasi hak asasi manusia adalah pengecualian, bersifat sementara dan terbatas pada apa yang benar-benar diperlukan oleh tuntutan situasi dan semua tindakan ini harus melalui peninjauan Kembali," ucap Boram Jang dikutip dari amnesty.org pada Kamis (5/12/2024).

Ia kemudian menjelaskan pemberlakuan darurat militer berarti penyerahan kekuasaan administratif dan yudisial kepada militer.

"Hal ini mengancam akan membatalkan kemajuan yang telah dicapai dengan susah payah selama beberapa dekade dan dapat berdampak buruk pada hak asasi manusia. Tanpa pembenaran yang memadai, hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum dan standar hak asasi manusia internasional," lanjutnya.

Kemudian penerapan militer darurat juga harus memenuhi supremasi hukum yang berlaku. Sehingga hal tersebut tidak dapat dan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menekan perbedaan pendapat atau membatasi kebebasan mendasar.

"Tindakan Presiden Yoon harus mematuhi standar internasional mengingat ancaman besar terhadap supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia," pungkasnya.

Dasar Hukum Penerapan Darurat Militer Korea Selatan

Berdasarkan hukum Korea Selatan, darurat militer hanya dapat diberlakukan dalam situasi yang menimbulkan ancaman luar biasa terhadap kelangsungan hidup negara. Misalnya seperti perang dan pemberontakan bersenjata.

Namun tidak jelas apakah klaim Presiden Yoon atas darurat militer memenuhi ambang batas hukum dan konstitusional yang disyaratkan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Militer dan Pasal 77 Konstitusi.

Berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, tindakan tersebut harus bersifat pengecualian, sangat diperlukan, proporsional, dan bersifat sementara.

Darurat militer hanya dapat diberlakukan karena keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, dan harus mematuhi pengamanan internasional yang melindungi hak asasi manusia (HAM).