JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 15 terdakwa kasus pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK) akan divonis pada Kamis (12/12/2024).

Kuasa hukum mantan Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK Hengki Tobing, Samuel Aldonero Siahaan membenarkan kliennya akan menghadapi pembacaan putusan.

Ia berharap, kliennya bisa bebas dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK.

"Bebas, sesuai pleidoi kami," kata Samuel saat dihubungi Kompas.com kemarin, Rabu (11/12/2024).

Kuasa hukum mantan perugas Rutan KPK Wardoyo, Karina Mastha juga membenarkan kliennya akan divonis hari ini.

"Jika tidak ada penundaan, maka besok putusan pengadilannya," tutur Karina.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pihaknya berharap putusan yang dibacakan hari ini menjadi bahan masukan dan perbaikan bagi internal KPK dalam mengelola rutan.

"Terlepas dari putusan tersebut. KPK tetap berkomitmen secara transparan, untuk menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran internal yang ada sebagai wujud penegakan integritas," kata Tessa.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rochendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki.

Kemudian, eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan beragam fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan. Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sementara itu, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Ma'sud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi.

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni sepakat dengan Menteri Koordinasi Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, soal pengguna narkoba merupakan korban. Menurut Sahroni, pemerintah dan aparat penegak hukum sebaiknya fokus ke pengedar dan bandar besar.

"Saya sangat setuju yang dikatakan Pak Yusril. Kita fokus cari pengedar dan bandaranya," ucap Sahroni, Rabu (11/12/2024).

Sahroni bicara potensi kerusakan para pemuda di Indonesia jika bandar narkoba tidak ditindak tegas. Menurutnya, jika bandar narkoba ditangkap, maka pengguna atau korban narkotika tidak akan ada lagi.

"Kalau bandar pengedar kita ga berantas, maka semakin banyak penerus bangsa akan rusak ke depannya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendr menyebutkan pemerintah menginginkan perbaikan terhadap penanganan kasus narkoba. Sejalan dengan perubahan KUHP, Yusril menyebut pengguna narkoba merupakan korban narkotika.

"Jadi memang di kalangan pemerintah kita berkeinginan, untuk melakukan perbaikan terhadap orang-orang di kasus narkotika itu. Sejalan juga perubahan KUHP, di mana harus dibedakan antara mereka yang trafficking, mereka yang terlibat dalam illegal trafficking dan trading, dengan mereka yang menjadi pengguna," kata Yusril kepada wartawan di Poltekip, Cinere, Depok, Rabu (11/12/2024).

Yusril mengatakan saat ini pengedar maupun korban atau pengguna masih dipidana. Namun, sejalan dengan perubahan KUHP, pengguna narkoba dikategorikan sebagai korban narkoba.

"Pengguna ini sebenarnya dikategorikan sebagai korban dari narkotika. Kalau sekarang kan, baik pengedar maupun korban, pengguna ya, dua-duanya dihukum," jelasnya.

Dia menyebutkan korban narkotika nantinya akan direhabilitasi dan dilakukan pembinaan. Dengan begitu, lanjut Yusril, penghuni lapas akan berkurang drastis ke depannya.

"Nanti mungkin sudah tidak begitu lagi. Mereka yang jadi korban akan direhabilitasi dan dilakukan pembinaan. Dengan demikian sebenarnya warga binaan masyarakat akan mengalami penurunan cukup drastis ke depannya," tuturnya.

"Dan tenaga-tenaga yang dapat melakukan kegiatan rehabilitasi itu juga harus dididik. Dan itu belum ada sampai sekarang, kecuali mungkin di Kementerian sosial," tambahnya.

Saksikan Live DetikPagi:

(aik/eva)

Jakarta (ANTARA) - Rektor Universitas Pancasila Jakarta Marsudi Wahyu Kisworo menargetkan perguruan tinggi tersebut mempunyai 72 guru besar dalam empat tahun ke depan.

"Jumlah dosen Universitas Pancasila saat ini 348 orang, guru besar 33 orang, yang akan di kukuhkan segera setelah keluar surat keputusan ada tiga orang jadi total guru besar 36 orang," kata Marsudi Wahyu Kisworo usai mengukuhkan dua guru besar Universitas Pancasila, di Jakarta, Rabu.

Rektor mengatakan jumlah guru besar ini saat ini belum cukup karena minimal jumlah guru besar harus mencapai 20 persen dari jumlah dosen.

"Sekarang 36 orang, berarti baru setengahnya," katanya.

Rektor menjelaskan guru besar memiliki tiga fungsi penting, yakni memimpin kebebasan mimbar akademik keilmuan artinya memiliki kewenangan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan;memanfaatkan ilmu pengetahuan agar berguna bagi masyarakat; dan sebagaitokoh masyarakat yang harus jadi panutan.

"Jangan sampai guru besar itu malah mempunyai karakter sombong. Nanti bukan jadi guru besar tetapi malah jadi guru besar kepala," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, pengguna narkotika harus direhabilitasi bukan lagi dijatuhi hukuman pidana penjara.

“Ada perubahan dalam Undang-Undang Narkotika, di mana para korban pemakai tidak lagi dipidana, tapi harus direhabilitasi,” kata Yusril saat orasi ilmiah pada Wisuda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) sebagaimana diikuti secara daring dari Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, pengguna narkotika sejatinya dikategorikan sebagai korban sehingga perlu direhabilitasi dengan tetap dibina oleh negara. Menurut Yusril, cara ini diharapkan dapat mengurai permasalahan jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan yang membludak.

“Barangkali warga binaan akan berkurang secara drastis, tapi bukan berarti mereka ini bebas karena mereka tidak dipidana masuk LP, tapi mereka harus direhabilitasi,” ujar dia menjelaskan.

Yusril menjelaskan, KUHP baru yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2026 lebih mengutamakan prinsip keadilan restoratif. Hal ini berarti, pemidanaan di Indonesia tidak lagi berorientasi kepada aspek penghukuman semata.

“Tetapi lebih kepada keadilan restoratif, rehabilitatif, dan lain-lain sebagainya, yang dalam anggapan saya lebih dekat kepada the living law; kepada hukum yang hidup dalam masyarakat kita, yaitu hukum adat dan hukum Islam,” sambung dia.

Dia bercerita, penyusunan KUHP baru membutuhkan diskusi panjang yang tidak terlepas dari perdebatan dan kontroversi. Namun begitu, Yusril meyakini bahwa KUHP baru mengakomodasi filosofi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

“Jenis penghukuman atau filsafat penghukuman kita itu sudah jauh berbeda dengan yang kita warisi dari zaman kolonial Belanda dahulu,” katanya pula.

Lebih lanjut, Menko Yusril mengimbau jajaran di Poltekip, sebagai lembaga pendidikan yang fokus pada ilmu pemasyarakatan, untuk berinovasi mengikuti perubahan dalam KUHP baru.

"Barangkali juga perlu ada jurusan baru di Poltekip, itu tentang bagaimana merehabilitasi korban narkotika ini. Jadi hal-hal ini mohon dipikirkan untuk kemajuan kita bersama di masa-masa yang akan datang,” ujarnya.

Singkawang (ANTARA) - Sedikitnya lima orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang, Kalimantan Barat yang berhasil menyelesaikan pendidikan sertifikat Diploma 1 Teologi di wisuda dalam lapas tersebut.

"Lima warga binaan tersebut dinyatakan lulus setelah menempuh pendidikan secara daring (dalam jaringan) selama satu tahun melalui kerja sama dengan Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia (STTAI) Surabaya dan Yayasan Indonesia Bangkit Bersinar(YIBB)," kata Kalapas Kelas IIB Singkawang, Priyo Tri Laksono di Singkawang, Rabu.

"Ini merupakan pencapaian luar biasa karena wisuda Diploma I ini menjadi yang pertama di Lapas Singkawang," ujarnya.

Dia mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia (STTAI) Surabaya dan Yayasan Indonesia Bangkit Bersinar (YIBB) yang telah memberikan pendidikan teologi kepada warga binaan yang dapat menjadi bekal ketika mereka nantinya kembali ke masyarakat.

Ke depannya, dia akan mengupayakan agar jumlah warga binaan yang mengikuti pendidikan makin bertambah dan akan dibahas mengenai pengembangan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi.

"Ke depannya akan kita kembangkan untuk bisa dilanjutkan ke jenjang sarjana. Kami tentu berharap kerja sama dengan Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia (STTAI) Surabaya dan Yayasan Indonesia Bangkit Bersinar(YIBB) akan terus berjalan," ujarnya.

Selain mendukung pendidikan untuk WBP juga memberikan pelatihan keterampilan untuk pertukangan. Hal tersebut sebagai salah satu program pembinaan bagi narapidana di Lapas Singkawang.

"Adapun program kemandirian yang diberikan berupa pelatihan pertukangan, hal ini sangat penting dan bisa bermanfaat bagi narapidana agar mereka memiliki keterampilan dan keterampilan tersebut yang nantinya bisa dijadikan bekal hidup setelah bebas nantinya," ujarnya.

Dia menambahkan, pemberian pelatihan ketrampilan kemandirian ini untuk persiapan sebagai kompetensi pada masyarakat luar, yang mana nantinya narapidana yang telah selesai ikut pelatihan akan menerima sertifikat pelatihan.

"Sertifikat pelatihan ini sangat penting untuk mereka sebagai salah satu daya kompetensi ketika melamar atau mencari pekerjaan di luar karena ketrampilan mereka diakui dan bersertifikat," ucapnya.

Jakarta -

Kuasa hukum pasangan Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), Ronny Berty Talapessy, mengaku heran lantaran menemukan 0 suara untuk Risma-Gus Hans di 3.900 TPS, Jawa Timur. Ronny pun menduga adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Untuk Jawa Timur, kami menemukan ada 3.900 TPS di mana terjadi suara dari Bu Risma 0. Artinya apa? Artinya tidak ada yang memilih Bu Risma, sedangkan kami punya saksi dan lain-lain," kata Ronny di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).

Ronny mengatakan pihaknya juga menemukan kecurangan lainnya. Salah satunya, kata dia terdapat perbedaan surat suara tidak terpakai di provinsi dan kabupaten/kota.

"Kami juga pun menemukan bahwa surat suara yang tidak terpakai di Provinsi itu berbeda dengan surat suara yang tidak terpakai di Kabupaten/Kota. Terjadi selisih kurang lebih, kalau di Kabupaten/Kota setelah kita jumlah ada 600 ribu, sedangkan di Provinsi, surat suara yang tidak terpakai itu ada 1.200.000," ujarnya.

"Kami melihat bahwa apa yang terjadi ini merupakan TSM. Nanti kita akan pembuktian lebih lanjut lagi," sambung dia.

Ronny lantas berharap MK dapat mengabulkan gugatan yang diajukan. Menurutnya, MK merupakan tempat terakhir untuk mencari keadilan.

"Kami sangat berharap bahwa Mahkamah Konstitusi adalah tempat terakhir kami mendapatkan keadilan di tengah, yang terjadi bagaimana Pilkada tahun ini sangat brutal," tuturnya.

Sebelumnya, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), resmi mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan Risma-Gus Hans telah diterima oleh MK.

Dilihat di situs MK, Rabu (11/12/2024), gugatan tersebut diterima dengan akta permohonan 268/PAN.MK/e-AP3/12/2024. Akta pengajuan itu tertanggal 11 Desember 2024 pukul 22.34 WIB.

Pokok perkara ialah PHP Gubernur dan Wakil Gubernur Jaw Timur Tahun 2024. Perkara tersebut tercatat dengan pemohon Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), serta kuasa hukum Harli, Ronny Berty Talapessy, Alvon Kurnia Palma.

(lir/lir)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mendorong pemerintah untuk mempercepat reformasi birokrasi.

Ia menyampaikan dua rekomendasi kepada pemerintah untuk mempercepat hal tersebut, seperti dengan menguatkan peran aparat pengawas internal pemerintah (APIP).

"Kedua, terhadap 82,23 persen pemerintah daerah yang belum memiliki unit Zona Integritas (ZI), Komisi II DPR RI mendorong pemerintah daerah melakukan berbagai upaya percepatan pelaksanaan Zona Integritas yang merata di seluruh Indonesia," kata Rifqi saat memberikan sambutan dalam acara Satu Dekade Zona Integritas di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu.

Rifqi meyakini bahwa kinerja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sudah lebih baik dan ingin bekerja berprestasi dengan menghadirkan warisan yang baik.

"Komisi II DPR RI meminta komitmen yang tinggi dari semua pimpinan kementerian/ lembaga, negara, dan kepala daerah sebagai pimpinan dalam melakukan perubahan mindset (kerangka berpikir, red) ASN (aparatur sipil negara) berakhlak agar ke depan Zona Integritas bukan merupakan barang mewah, barang yang sangat sulit dengan effort (usaha, red) yang luar biasa untuk dilakukan. Akan tetapi, menjadi standar kita bersama untuk melakukan pelayanan publik di Republik Indonesia tercinta ini," ujarnya.

Selain mendorong percepatan reformasi birokrasi, ia juga mendorong pemerintah untuk mempercepat transformasi digital dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.

"Digitalisasi menurut saya sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa lagi mengelak soal ini. Penggunaan gadget (gawai, red) oleh seluruh lapisan masyarakat kita bukan sekadar menjadi kebutuhan, tetapi hampir menjadi kebutuhan dasar," katanya.

Ia melanjutkan, "Dan karena itu kebutuhan dasar, ini harus kita manfaatkan sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan pelayanan publik di tempat kita."

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mendukung komitmen pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) yang baru sebab diperlukan untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu.

"UU ini perlu untuk adanya penyelesaian pelanggaran-pelanggaran HAM berat masa lalu, perlindungan HAM masa kini, dan pencegahan terjadinya pelanggaran HAM masa yang akan datang," kata Hugo kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan bahwa RUU tersebut merupakan inisiatif DPR yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, namun tiga pasal di dalamnya kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2006.

"UU ini dulu adalah inisiatif DPR yang kemudian sudah diundangkan, dan diajukan JR (judicial review) ke MK menyangkut pasal tertentu, tetapi oleh MK malah dibatalkan UU," ujarnya.

Untuk itu, dia mengatakan pemerintah perlu mengajukan pembahasan RUU tersebut untuk digulirkan kembali bila memang berkomitmen membentuk RUU KKR baru terkait HAM.

"Oleh karena itu, kalau memang serius sebaiknya pemerintah mengambil inisiatif untuk mengajukan kembali," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Pemerintah di bawah Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen membahas Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) baru terkait hak asasi manusia (HAM).

Upaya itu, kata Yusril, untuk meneruskan kebijakan sebelumnya yang sudah dimulai pada pemerintahan presiden ke-7 RI Joko Widodo.

"Kemudian juga sudah ditindaklanjuti sebagian, dan masih akan terus dilanjutkan oleh Pemerintah yang baru sekarang ini. Dalam pada itu memang sudah ada draf atau konsep tentang Rencana Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang mudah-mudahan mengadopsi prinsip-prinsip universal tentang KKR ini yang dipelajari dari banyak negara," kata Yusril saat menghadiri peringatan Hari HAM Sedunia di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Selasa (10/12).

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melalui Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006. MK menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Barangkali juga perlu ada jurusan baru tentang bagaimana rehabilitasi korban narkotika

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan harus ada perubahan pada Undang-Undang Narkotika yang mengatur para pemakai narkotika tidak lagi dipidana, tetapi direhabilitasi.

"Harapan kita semua ada perubahan dalam Undang-Undang Narkotika," kata Yusril di Jakarta, Rabu.

Menurut ia, pemikiran terkait para pengguna narkotika tidak lagi dipidana karena sesungguhnya mereka merupakan korban dari kejahatan peredaran ilegal narkotika.

Yusril menjelaskan bahwa ketika para pengguna narkotika ini direhabilitasi maka hal itu akan mengurangi jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan yang saat ini jumlahnya sudah melebihi ambang maksimal atau daya tampung.

Untuk itu, lanjut Yusril, pemikiran terkait perubahan Undang-Undang Narkotika harus terus digaungkan supaya para korban ini bisa direhabilitasi, bukan malah dibui..

"Para korban pemakai tidak lagi dipidana, tetapi harus direhabilitasi. Sekarang memang sudah ada pikiran-pikiran seperti itu, nantinya warga binaan akan berkurang secara drastis," tuturnya.

Selain mengubah Undang-Undang Narkotika, Yusril mengatakan perlu juga ada tata cara terkait penanganan rehabilitasi bagi korban pengguna narkotika.

"Barangkali juga perlu ada jurusan baru tentang bagaimana rehabilitasi korban narkotika, ini mohon dipikirkan bersama pada masa-masa yang akan datang," katanya.

Sebelumnya, Menko Yusril mengatakan bahwa spirit Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang akan diterapkan pada tahun 2026 lebih dekat dengan filosofi hukum di tengah-tengah masyarakat.

"Presiden Prabowo Subianto menekankan hukum dan hak asasi manusia (HAM) harus direformasi, bukan hanya norma hukumnya, tetapi juga aparatur penegak hukum, sarana, dan prasarana," katanya.

Menurut ia, pada awal Januari 2026, Indonesia akan menerapkan KUHP baru dan tidak lagi menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda.

Yusril menjelaskan bahwa KUHP baru itu mempunyai filsafat penghukuman yang jauh berbeda dengan KUHP peninggalan Belanda karena KUHP baru ini tidak berorientasi pada penghukuman, tetapi lebih pada keadilan restoratif dan rehabilitasi.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, pengguna narkotika harus direhabilitasi bukan lagi dijatuhi hukuman pidana penjara.

“Ada perubahan dalam Undang-Undang Narkotika, di mana para korban pemakai tidak lagi dipidana, tapi harus direhabilitasi,” kata Yusril saat orasi ilmiah pada Wisuda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) sebagaimana diikuti secara daring dari Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, pengguna narkotika sejatinya dikategorikan sebagai korban sehingga perlu direhabilitasi dengan tetap dibina oleh negara. Menurut Yusril, cara ini diharapkan dapat mengurai permasalahan jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan yang membludak.

“Barangkali warga binaan akan berkurang secara drastis, tapi bukan berarti mereka ini bebas karena mereka tidak dipidana masuk LP, tapi mereka harus direhabilitasi,” ujar dia menjelaskan.

Yusril menjelaskan, KUHP baru yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2026 lebih mengutamakan prinsip keadilan restoratif. Hal ini berarti, pemidanaan di Indonesia tidak lagi berorientasi kepada aspek penghukuman semata.

“Tetapi lebih kepada keadilan restoratif, rehabilitatif, dan lain-lain sebagainya, yang dalam anggapan saya lebih dekat kepada the living law; kepada hukum yang hidup dalam masyarakat kita, yaitu hukum adat dan hukum Islam,” sambung dia.

Dia bercerita, penyusunan KUHP baru membutuhkan diskusi panjang yang tidak terlepas dari perdebatan dan kontroversi. Namun begitu, Yusril meyakini bahwa KUHP baru mengakomodasi filosofi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

“Jenis penghukuman atau filsafat penghukuman kita itu sudah jauh berbeda dengan yang kita warisi dari zaman kolonial Belanda dahulu,” katanya pula.

Lebih lanjut, Menko Yusril mengimbau jajaran di Poltekip, sebagai lembaga pendidikan yang fokus pada ilmu pemasyarakatan, untuk berinovasi mengikuti perubahan dalam KUHP baru.

“Barangkali juga perlu ada jurusan baru di Poltekip, itu tentang bagaimana merehabilitasi korban narkotika ini. Jadi hal-hal ini mohon dipikirkan untuk kemajuan kita bersama di masa-masa yang akan datang,” ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Kemensos juga melibatkan pihak keluarga MAS selaku wali

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) masih memberikan layanan rehabilitasi sosial kepada MAS (14) yang merupakan pelaku pembunuhan ayah dan nenek di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Rabu, Kepala Sentra Mulya Jaya Jakarta Romal Sinaga mengatakan pihaknya juga senantiasa mengawal proses hukum bagi MAS.

“Kami melakukan kordinasi secara berkala dengan Polres Metro Jakarta Selatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), BAPAS Jakarta Selatan, dan pihak keluarga untuk perlindungan dan rehabilitasi sosial demi kepentingan terbaik MAS,” kata Romal.

Tak hanya melibatkan pihak berwajib dalam menjalani proses hukum, Kemensos juga melibatkan pihak keluarga MAS selaku wali.

Ia mengatakan keluarga MAS kerap datang tak hanya untuk memberikan dukungan moril tetapi juga membawakan buku dan makanan.

Selain memfasilitasi proses hukum yang berjalan, Kemensos juga memberikan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan dasar MAS dan juga layanan kesehatan.

Adapun layanan yang diberikan berupa layanan pengasramaan, permakanan, kebersihan diri, pemeriksaan psikologi, pemeriksaan kesehatan, perawatan/pengasuhan dan layanan rehabilitasi sosial lainnya.

Layanan terapi psikososial juga diberikan kepada MAS melalui berbagai kegiatan positif seperti berolahraga, apel pagi dan morning meeting.

Pihaknya melaksanakan hal-hal tersebut bersama Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lain yang saat ini tengah menjadi residen Sentra Mulya Jaya Jakarta.

Ia menuturkan saat ini kondisi fisik dan kejiwaan MAS lebih baik dibandingkan saat ia mulai tinggal di sentra.

Meski tengah menjalani proses hukum, Kemensos tetap mendukung pemenuhan dasar kebutuhan MAS sebagai anak, salah satunya ialah hak untuk mendapatkan pendidikan.

Romal menjelaskan MAS yang masih duduk di sekolah menengah tersebut masih bisa menjalani ujian akhir semester meski lewat daring.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

MEDAN - Jelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), jumlah pemohon paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan meningkat. Jumlah permohonan paspor mencapai 525 per hari.

"Kebanyakan di sini pemohon rata-rata tujuan Malaysia. Dia berobat, mungkin berlibur bersama keluarganya," kata Kepala Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Ketut Satria Widasmara, Rabu (11/12/2024).

Ketut menambahkan, dari ratusan permohonan paspor setiap hari, ada yang tidak berlanjut atau tidak berproses. Hal ini antara lain disebabkan pihaknya menduga orang-orang tersebut akan bekerja secara ilegal di luar negeri.



"Periode 1 Januari sampai 10 Desember itu ada sekitar 175 penolakan, yang diduga akan bekerja secara ilegal ke luar negeri," ujarnya.

Ketut mengatakan, pada periode 1 Januari sampai 10 Desember, ada 928 penolakan permohonan paspor yang diakibatkan duplikasi paspor, salah jenis permohonan, salah jenis paspor, dan terdapat perbedaan data yang diajukan. "Mungkin dalam jangan waktu yang ditentukan, 14 hari, mereka diminta melengkapi, namun tidak bisa melengkapi, akhirnya permohonan itu batal," jelasnya.

Ketut mengatakan, para pemohon paspor elektronik juga bertambah. Menurutnya, paspor elektronik lebih aman karena telah menggunakan chip. "Bisa untuk menyimpan data pemohon secara aman di sana dan sulit untuk dipalsukan," ujarnya.

Listrina Monica, seorang pemohon paspor, datang bersama suami dan anaknya yang masih balita. Dia membuat paspor elektronik. "Saya memperpanjang paspor dan membuat paspor baru untuk suami dan anak saya," ujarnya.

Fasilitas Penunjang

Pantauan SINDOnews, fasilitas penunjang bagi para pemohon paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan cukup lengkap. Misal, ada Kids Zone yang dikhususkan untuk anak-anak para pemohon paspor agar bisa bermain sambil menunggu orang tuanya dipanggil petugas.

Di bagian pojok belakang kursi antrean pembuatan paspor, ada Ruang Menyusui yang dilengkapi dengan kulkas. Terdapat pula charger station gratis. Di sampingnya, Pojok Baca berisi aneka majalah dan buku di bagikan kanan ruang tunggu.



Sementara, air minum dalam dispenser dan makanan kecil serta koran edisi terbaru ada di bagian depan kursi para pemohon pemohon paspor.



"Fasilitas yang kami berikan tersebut itu untuk menunjang agar pelayanan kami selalu prima," ujar Kepala Seksi Dokumen Perjalanan Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Putri Angginamora.