Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni sepakat dengan Menteri Koordinasi Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, soal pengguna narkoba merupakan korban. Menurut Sahroni, pemerintah dan aparat penegak hukum sebaiknya fokus ke pengedar dan bandar besar.

"Saya sangat setuju yang dikatakan Pak Yusril. Kita fokus cari pengedar dan bandaranya," ucap Sahroni, Rabu (11/12/2024).

Sahroni bicara potensi kerusakan para pemuda di Indonesia jika bandar narkoba tidak ditindak tegas. Menurutnya, jika bandar narkoba ditangkap, maka pengguna atau korban narkotika tidak akan ada lagi.

"Kalau bandar pengedar kita ga berantas, maka semakin banyak penerus bangsa akan rusak ke depannya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendr menyebutkan pemerintah menginginkan perbaikan terhadap penanganan kasus narkoba. Sejalan dengan perubahan KUHP, Yusril menyebut pengguna narkoba merupakan korban narkotika.

"Jadi memang di kalangan pemerintah kita berkeinginan, untuk melakukan perbaikan terhadap orang-orang di kasus narkotika itu. Sejalan juga perubahan KUHP, di mana harus dibedakan antara mereka yang trafficking, mereka yang terlibat dalam illegal trafficking dan trading, dengan mereka yang menjadi pengguna," kata Yusril kepada wartawan di Poltekip, Cinere, Depok, Rabu (11/12/2024).

Yusril mengatakan saat ini pengedar maupun korban atau pengguna masih dipidana. Namun, sejalan dengan perubahan KUHP, pengguna narkoba dikategorikan sebagai korban narkoba.

"Pengguna ini sebenarnya dikategorikan sebagai korban dari narkotika. Kalau sekarang kan, baik pengedar maupun korban, pengguna ya, dua-duanya dihukum," jelasnya.

Dia menyebutkan korban narkotika nantinya akan direhabilitasi dan dilakukan pembinaan. Dengan begitu, lanjut Yusril, penghuni lapas akan berkurang drastis ke depannya.

"Nanti mungkin sudah tidak begitu lagi. Mereka yang jadi korban akan direhabilitasi dan dilakukan pembinaan. Dengan demikian sebenarnya warga binaan masyarakat akan mengalami penurunan cukup drastis ke depannya," tuturnya.

"Dan tenaga-tenaga yang dapat melakukan kegiatan rehabilitasi itu juga harus dididik. Dan itu belum ada sampai sekarang, kecuali mungkin di Kementerian sosial," tambahnya.

Saksikan Live DetikPagi:

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkap alasan pemulangan narapidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke negaranya, Filipina. Yusril menyebut transfer Mary Jane itu atas diskresi Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah satu kebijakan yang ditempuh oleh Presiden. Berpaku kepada beberapa konvensi walaupun belum, kita menjadi pihak ataupun kita ratifikasi," kata Yusril kepada wartawan di Poltekip, Cinere, Depok, Rabu (11/12/2024).

Yusril mengatakan sampai saat ini belum ada hukum tertulis tentang transfer narapidana warga negara asing. Sebab itu, kata dia, Presiden Prabowo menggunakan diskresi dengan mempertimbangkan berbagai konvensi praktik penyelenggara negara.

"Dan sampai hari ini sebenarnya aturan hukum tertulis tentang transfer personal itu belum ada, dan karena itu Presiden menggunakan diskresi kebijakan yang ada pada beliau," ucap Yusril.

"Dengan mempertimbangkan berbagai konvensi praktek penyelenggaraan negara dan asas umum pemerintahan yang baik, dan karena itu dapat dibenarkan dari sebuah pandang hukum administrasi negara," tambahnya.

Sebelumnya, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dan Wamen Departemen Kehakiman Filipina Raul Vasquez resmi teken kesepakatan soal transfer narapidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina sebelum Natal 2024. Raul menyebut kesepakatan ini sebagai kado Natal bagi Filipina dan Indonesia.

"We are hopeful that we will be able to do this before Christmas, so that it will be a happier Christmas for everyone. (Kami berharap dapat dilakukan sebelum Natal agar menjadi Natal yang lebih bahagia bagi semuanya)," kata Raul di kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/12).

"Not only for the Filipino people, but also for the Indonesian people as well,and most importantly, to the grieving family of the Velosos. They've long been wanting to see their family back and hold her in their arms. (Tidak hanya bagi masyarakat Filipina, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia dan terpenting bagi keluarga Mary Jane Veloso. Mereka menanti lama menunggu kembalinya keluarga mereka ke pelukannya)," sambungnya.

Saksikan juga video: Yusril Ungkap Diskusi dengan Prabowo soal Pemulangan Mary Jane

[Gambas:Video 20detik]

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM meluluskan 625 Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim), di Poltekim, Cinere, Depok. Kelulusan ini diharapkan menjadi tonggak penting penerapan restorative justice.

Acara 'Wisuda Poltekip (Politeknik Ilmu Pemasyarakatan) dan Poltekim (Politeknik Imigrasi) 2024' itu digelar di Poltekip, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (11/12/2024). Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menyerahkan para lulusan kepada Wamen Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Silmy Karim.

Prosesi ini juga disaksikan oleh Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Dalam Orasi Ilmiahnya, Yusril menekankan tiga pilar penting untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

"Yaitu pendidikan dan penguasaan teknologi, kebinekaan yang kuat, serta semangat inovasi dan kewirausahaan. Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama untuk mencapai Indonesia yang maju dan sejahtera," kata Yusril dalam paparannya.

"BPSDM Hukum dan HAM memiliki peran strategis dalam membentuk SDM unggul, khususnya di sektor imigrasi dan pemasyarakatan. Lulusan Poltekip dan Poltekim ini adalah bagian penting dari upaya tersebut," sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Eddy Hiariej menyampaikan pegawai pembimbing kemasyarakatan saat ini menjadi tonggak penting dalam penerapan restorative justice. Serta juga bagaimana mengembalikan peran pada warga binaan ke masyarakat.

"Lulusan Poltekip diharapkan menjadi tonggak penting dalam penerapan restorative justice melalui peran mereka sebagai pembimbing kemasyarakatan yang membantu warga binaan kembali ke masyarakat. Sementara itu, lulusan Poltekim diharapkan dapat memperkuat pengawasan keimigrasian, terutama di tengah tantangan perdagangan manusia, imigran gelap, dan peredaran barang terlarang," tuturnya.

"Kami percaya bahwa lulusan ini akan memberikan kontribusi maksimal untuk memajukan lembaga pemasyarakatan dan keimigrasian di Indonesia. Pendidikan berbasis teknologi dan praktik nyata yang mereka tempuh di BPSDM adalah bekal terbaik untuk menghadapi tantangan global," tutupnya.

Adapun, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, mengatakan sebanyak 625 taruna yang diluluskan terdiri dari dari 335 lulusan Poltekip dan 290 lulusan Poltekim.

"Sebanyak 625 taruna, terdiri dari 335 lulusan Poltekip dan 290 lulusan Poltekim dengan berbagai peringkat kelulusan, resmi diwisuda dan siap mengemban tugas baru di seluruh Indonesia," kata Gusti Ayu dalam paparannya.

Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, dalam wisuda 625 lulusan Poltekip-Poltekim (Foto: dok. Istimewa)

Dia mengatakan prosesi ini menjadi momen bersejarah sebab pertama kalinya para lulusan akan ditempatkan di kementerian yang berbeda.

Setelah wisuda, para lulusan akan langsung ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini tidak hanya memperkuat sistem pelayanan publik di sektor hukum dan HAM tetapi juga memastikan pemerataan SDM berkualitas di seluruh tanah air.

Wisuda 625 Lulusan Poltekip-Poltekim (Foto: dok. Istimewa)

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkap alasan pemulangan narapidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke negaranya, Filipina. Yusril menyebut transfer Mary Jane itu atas diskresi Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah satu kebijakan yang ditempuh oleh Presiden. Berpaku kepada beberapa konvensi walaupun belum, kita menjadi pihak ataupun kita ratifikasi," kata Yusril kepada wartawan di Poltekip, Cinere, Depok, Rabu (11/12/2024).

Yusril mengatakan sampai saat ini belum ada hukum tertulis tentang transfer narapidana warga negara asing. Sebab itu, kata dia, Presiden Prabowo menggunakan diskresi dengan mempertimbangkan berbagai konvensi praktik penyelenggara negara.

"Dan sampai hari ini sebenarnya aturan hukum tertulis tentang transfer personal itu belum ada, dan karena itu Presiden menggunakan diskresi kebijakan yang ada pada beliau," ucap Yusril.

"Dengan mempertimbangkan berbagai konvensi praktek penyelenggaraan negara dan asas umum pemerintahan yang baik, dan karena itu dapat dibenarkan dari sebuah pandang hukum administrasi negara," tambahnya.

Sebelumnya, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dan Wamen Departemen Kehakiman Filipina Raul Vasquez resmi teken kesepakatan soal transfer narapidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina sebelum Natal 2024. Raul menyebut kesepakatan ini sebagai kado Natal bagi Filipina dan Indonesia.

"We are hopeful that we will be able to do this before Christmas, so that it will be a happier Christmas for everyone. (Kami berharap dapat dilakukan sebelum Natal agar menjadi Natal yang lebih bahagia bagi semuanya)," kata Raul di kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/12).

"Not only for the Filipino people, but also for the Indonesian people as well,and most importantly, to the grieving family of the Velosos. They've long been wanting to see their family back and hold her in their arms. (Tidak hanya bagi masyarakat Filipina, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia dan terpenting bagi keluarga Mary Jane Veloso. Mereka menanti lama menunggu kembalinya keluarga mereka ke pelukannya)," sambungnya.

Saksikan juga video: Yusril Ungkap Diskusi dengan Prabowo soal Pemulangan Mary Jane

[Gambas:Video 20detik]