Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sepakat untuk terus memperkuat Pancasila sebagai landasan utama dalam mencegah berbagai paham radikal yang mengarah pada terorisme

Dalam pertemuan dengan Ketua Umum PBNU di Jakarta, Rabu (18/12), Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan kesepakatan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat kolaborasi pada upaya mencegah radikalisme terorisme melalui penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), sesuai mandat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018.

"Kami akan terus melakukan pencegahan dari hulu. Pancasila ini menjadi dasar untuk mereduksi berbagai paham radikal terorisme," kata Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) Anti Teror 88 Polri tersebut menyampaikan upaya pencegahan yang dilakukan juga selaras dengan visi Presiden RI yang tercermin dalam Astacita, khususnya poin pertama dan kedelapan.

Adapun Astacita poin pertama berisi memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideologi utama negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan HAM.

Sementara poin kedelapan, yakni memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam poin tersebut, Prabowo-Gibran berjanji untuk memberikan jaminan keamanan beribadah, pengutamaan lingkungan alam, dan melestarikan budaya selama lima tahun ke depan.

Untuk itu, kata Eddy, penguatan ideologi Pancasila menjadi dasar dalam mereduksi ancaman radikal terorisme, dengan mempromosikan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

"Dalam rangka melaksanakan implementasi Astacita Presiden RI dengan memperkuat keselarasan hidup antara alam, agama, dan kerukunan umat beragama untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur, supaya pencegahan terorisme ini berjalan dengan baik," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Cholil Staquf menilai kolaborasi sangat penting untuk mengatasi masalah radikalisasi dan terorisme di lapangan.

Dengan sinergi yang semakin erat, ia berharap upaya pencegahan dapat semakin efektif, dengan menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara.

"Kerja sama antara BNPT dan PBNU ini sudah menjadi tradisi yang baik untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di lapangan," ujar Yahya dalam kesempatan yang sama.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPT-PBNU sepakat perkuat nilai Pancasila cegah ideologi radikalisme

JAKARTA - Viral video penganiayaan yang melibatkan George Sugama Halim (GSH), anak pemilik toko roti ternama di Jakarta Timur, menjadi perbincangan khalayak luas. Setelah video insiden penganiayaan ini tersebar luas di media sosial, tekanan dari netizen berhasil memaksa aparat penegak hukum bergerak cepat. Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat, apakah hukum di Indonesia hanya bekerja jika sudah viral?

Dalam episode terbaru INTERUPSI malam ini bersama Anisha Dasuki, Bremana Tenaya, Aryanto Sutadi, Komjen Pol (Purn) Susno Duadji dan para narasumber kredibel lainnya akan membahas tema hangat ?No Viral No Justice, Netizen Teriak Hukum Bergerak?. Masyarakat akan melihat sejauh mana pihak berwajib bergerak cepat dalam menuntaskan sebuah kasus tanpa harus menunggu viral di media sosial.

Dalam video yang viral, GSH terlihat melakukan tindakan kekerasan terhadap Dwi Ayu Dharmawati yang merupakan karyawan toko roti milik keluarganya. Tersangka meminta korban untuk mengantarkan makanan ke kamar pribadinya. Korban menolak karena bukan merupakan tugasnya. Sontak penolakan tersebut memicu kemarahan GSH, yang kemudian menyerang DA secara brutal dengan cara melemparkan kursi dan mesin EDC ke arahnya.

Akibat kejadian tersebut, DA menderita luka sobek di bagian kepala yang mengakibatkan pendarahan. Lantas, Tindakan brutal tersebut mengundang kecaman luas dari masyarakat.



Di era digital ini, media sosial menjadi alat yang sangat efektif untuk menuntut keadilan. Bahkan tidak jarang, tekanan dari netizen menjadi faktor yang mempercepat proses hukum, meskipun seharusnya hukum berjalan independen tanpa desakan publik. Namun, ada kekhawatiran bahwa terlalu mengandalkan viralitas justru akan menciptakan ketimpangan. Bagaimana dengan kasus-kasus yang tidak viral, Apakah korban akan dibiarkan tanpa keadilan? Dan bagaimana para pakar membahas persoalan ini?

Saksikan selengkapnya INTERUPSI malam ini bersama para narasumber, Aryanto Sutadi-Penasihat Ahli Kapolri, Suparji Ahmad-Pakar Hukum Pidana, Komjen Pol (Purn) Susno Duadji-Kabareskrim Polri 2008-2009, Irjen Pol (Purn) Rikwanto-Anggota Komisi III DPR RI, Dwi Ayu Darmawati-Karyawati Toko Roti/ Korban Penganiayaan (floor), Jainuddin-Pengacara Dwi Ayu (floor), pukul 20.00 WIB, live di iNews.

Sukabumi -

Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri melantik 2.265 perwira baru dalam upacara penutupan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-53 Gelombang II dan Pendidikan Alih Golongan (PAG) Gelombang II Tahun 2024. Dofiri mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi Polri.

Upacara penutupan dan pelantikan berlangsung di Lapang Soetadi Ronodipuro Setukpa Lemdiklat Polri, Sukabumi, Kamis (19/12/2024). Pantauan detikJabar, prosesi upacara berlangsung khidmat. Kegiatan itu turut dihadiri oleh keluarga Perwira baru. Bertindak sebagai Perwira Upacara Kabid Proftek Kombes Pol Aris Sulistyono.

"Dengan berakhirnya pendidikan ini, Polri berhasil menambah 2.265 perwira baru yang siap mengemban tugas di berbagai lini. Ini adalah pencapaian penting untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata Dofiri dalam amanat upacara.

Dari total lulusan, sebanyak 1.211 adalah peserta SIP Angkatan ke-53 Gelombang II, 23 peserta berasal dari program khusus Sipsus Intel, dan 1.031 peserta dari PAG Gelombang II. Lulusan ini juga termasuk 139 Polwan yang akan memperkuat jajaran Polri di tingkat pusat maupun kewilayahan.

Para peserta telah menyelesaikan pendidikan intensif dengan durasi empat bulan untuk SIP dan satu bulan untuk PAG. Pendidikan ini mencakup pelatihan akademik, keterampilan operasional, serta pembinaan moral dan integritas sebagai bekal menjalankan tugas.

Dofiri menyoroti tantangan yang akan dihadapi para lulusan. Menurutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat, bentuk-bentuk ancaman terhadap kepentingan masyarakat, bangsa dan negara juga semakin kompleks.

"Di antaranya adalah terjadinya potensi krisis pangan dan energi akibat konflik Rusia dan Ukraina serta konflik Timur Tengah yang berkepanjangan, perkembangan zaman era digital atau hyper connectivity yang berpotensi memunculkan kejahatan jenis baru di antaranya judi online," ujarnya.

"Kemudian saat ini kita sedang berhadapan dengan agenda nasional pengamanan rangkaian tahapan Pilkada serentak yaitu penetapan pemenang. Di beberapa daerah telah terjadi sengketa Pilkada. Dampak sangat signifikan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat," sambungnya.

Selain itu, Ahmad Dofiri juga meminta agar Perwira mengantisipasi pergerakan terorisme, transnasional crime, berkembangnya jaringan narkoba, antisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas pada berbagai proyek strategis nasional, sampai pada bencana alam serta perubahan iklim.

"Semua tantangan ini bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa dan negara. Untuk itu harus disikapi dengan tepat dan cepat, Polri tidak boleh ketinggalan, ikuti terus perkembangan teknologi, siapkan diri menghadapi ancaman yang juga menggunakan teknologi," ucap dia.

Terkait dengan berbagai macam potensi tantangan, pihaknya telah menerapkan konsep transformasi Polri dengan mengedepankan pendekatan predictive policing dan memanfaatkan teknologi informasi.

"Penerapan konsep tranformasi ini harus didukung oleh seluruh personel Polri, khususnya rekan-rekan sekalian sebagai manajer tingkat Polsek yang merupakan motor penggerak di lapangan dengan tujuan untuk meraih kembali kepercayaan publik kepada Polri," tambahnya.

Para lulusan akan segera ditempatkan di berbagai wilayah untuk memperkuat tugas-tugas Polri, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penempatan ini akan disesuaikan dengan keahlian masing-masing perwira.

Kasetukpa Lemdiklat Polri Brigjen Pol Dirin menambahkan, pihaknya memikiki rencana pengembangan pendidikan. Salah satunya yang mengutamakan studi kasus yang viral di lapangan.

"Rencana ada karena dengan bapak Kepala Lemdikat yang baru lebih mengutamakan nanti studi kasus yang sering viral atau terjadi di lapangan sehingga mereka bersifat nanti aplikatif, lebih banyak pelajaran-pelajaran yang sifatnya aplikatif supaya bisa dilaksanakan di lapangan," kata Dirin.

Secara khusus, ia mendapatkan pesan dari Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri untuk permasalahan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

"Beliau menekankan masalah integritas, masalah karakter kemudian mengayomi, melayani masyarakat. Jadi harus merebut hati masyarakat, jadi public trust yang kita rebut dengan profesionalitas kita," tutupnya.

(dir/dir)

Denpasar -

Direktorat Jenderal Imigrasi membantah pengakuan warga Australia, Julian Petroulas, yang mengeklaim memiliki tanah seluas 1,1 hektare di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Imigrasi menegaskan telah mengecek kebenaran klaim bule Aussie tersebut.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi Saffar Godam mengatakan Julian tidak memiliki lahan maupun vila di Bali. Menurutnya, perbuatan Julian tersebut bisa membuat para investor untuk mengurungkan niat menanamkan modal di Indonesia.

"JP juga tidak terbukti memiliki lahan dan restoran sebagaimana yang disebutkannya dalam video," ungkap Godam dalam keterangannya, Kamis (19/12/2024).

Selain mengunggah video pengakuan memiliki tanah seluas 1,1 hektare di Canggu, Julian juga mengaku sudah berinvestasi dan membeli sejumlah vila di Bali sejak 2016. Dari kepemilikan tanah dan sejumlah vila itu, Julian menyebut dirinya sudah mendapat keuntungan.

Godam mengatakan Julian pernah ke Indonesia pada 17 Juni hingga 7 Juli 2024. Setelah itu, bule pria kembali bertandang ke Indonesia menggunakan visa on arrival (VoA) pada 20 Juli hingga 8 Agustus 2024. Tipe visa itu tidak mengakomodasi warga asing untuk memiliki lahan atau properti di Indonesia.

"Investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia jika banyak informasi yang tidak akurat beredar," kata Godam.

Sebelumnya, Julian menjadi perbincangan di media sosial setelah mengaku memiliki tanah seluas 1,1 hektare di Canggu. Ia menilai Bali sebagai tempat yang ideal untuk memulai bisnis berkat komunitas besar yang memudahkan koneksi dengan orang-orang sepemikiran.

Julian mengaku telah menghasilkan keuntungan dari vila-vila yang dimilikinya di Bali, meskipun awalnya tidak memiliki pengalaman di bidang properti. Ia mengeklaim pembelian tanah seluas 1,1 hektare di Canggu tu sebagai investasi terbesarnya sejauh ini.

Lokasi tanah tersebut dianggap strategis karena dikelilingi oleh zona hijau, sungai, penghijauan, dan pemandangan matahari terbenam. Julian mengaku telah menerima banyak tawaran kerja sama untuk membangun bisnis di atas tanahnya, tetapi menolak sebagian besar karena merasa tidak sejalan dengan visinya.

(iws/gsp)

Korea Utara disebut menghukum berat pasangan suami istri yang bercerai dengan mengirim mereka ke kamp kerja paksa.

Salah satu warga Korut mengatakan pasangan akan dikirim ke kamp kerja paksa selama satu hingga enam bulan untuk "menebus kejahatan."

Korut menganggap perceraian sebagai tindakan antisosialis dan secara umum tak disukai di negara yang menjunjung tinggi konfusianisme.

"Saya ke Pengadilan Rakyat Daerah Kimjongsuk, ada 12 orang menerima putusan perceraian," kata salah satu penduduk di Ryanggang, dikutip Radio Free Asia, Selasa (18/12).

Dia lalu berujar, "Segera setelah putusan, mereka dipindah ke kamp pelatihan kerja daerah."

Warga tersebut mengatakan aturan itu berlaku mulai Desember 2024.

"Mulai bulan ini, semua pasangan yang bercerai akan dikirim ke kamp pelatihan kerja," ungkap dia.

Ia juga bercerita sang kakak turut mengalami hukuman itu. Saudara perempuan dia mengajukan perceraian setelah menikah tiga tahun.

Sang istri dikirim ke kamp paksa selama enam bulan, sementara suaminya hanya satu bulan.

Salah satu perempuan yang bercerai dan telah menyelesaikan tiga bulan hukuman di kamp kerja paksa, sebut saja sumber, mengatakan perempuan menerima hukuman lebih berat dari laki-laki.

Sumber itu berkata ada sekitar 80 perempuan dan 40 laki-laki yang dipenjara di kamp kerja paksa Provinsi Pyongan Selatan.

"Sekitar 30 laki-laki dan perempuan dipenjara karena putusan cerai, dan hukuman para perempuan lebih lama," ungkap sumber itu.

Dia juga menerangkan perceraian sering terjadi di kelompok usia 30 tahun dan 40 tahun. Alasannya kekerasan suami terhadap istri karena kesulitan finansial.

Kekerasan tersebut menyebabkan para istri lebih sering mengajukan gugatan cerai sehingga mereka lebih banyak dihukum, imbuh sumber itu.

Pemerintah juga tetap menghukum perempuan yang mengajukan perceraian dan sudah memiliki anak. Mereka akan pulang-pergi ke kamp kerja paksa.

Hukuman perceraian juga berlaku bagi pejabat. Mereka yang memutuskan untuk mengakhiri pernikahan akan dikeluarkan dari Partai Pekerja Korea, diambil seluruh fasilitas termasuk akses ke pendidikan, perumahan, dan pekerjaan yang lebih baik.

Angka perceraian meningkat sejak 2020, saat pandemi Covid-19 menghantam dunia, termasuk Korut. Kondisi ekonomi yang buruk disebut-sebut menjadi penyebab pasangan di Korut mengakhiri pernikahan.

Untuk menekan angka perceraian di masa sulit, Korut mulai menghukum mereka yang bercerai.

Sejak Maret 2023, Korut juga gencar mengkampanyekan pendidikan untuk mencegah khususnya perempuan tak bercerai.

Ceramah-ceramah itu kerap disampaikan oleh organisasi perempuan terbesar di Korut, Serikat Perempuan Sosialis.

"Mari kita hilangkan fenomena perceraian secara menyeluruh dan membangun keluarga yang harmonis, sel masyarakat," demikian tema yang kerap mereka usung.

Kampanye tersebut juga mencoba berbagai cara pencegahan lainnya, termasuk mempermalukan orang tua dari orang yang bercerai di depan umum, dan pejabat perusahaan yang bertanggung jawab atas tingginya angka perceraian di kalangan pekerja.

Meskipun ada kampanye, perceraian belum menurun secara signifikan, dan sekarang pemerintah bereaksi dengan lebih keras.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut, saat ini tren serangan terorisme pada level global dan regional tidak hanya menargetkan manusia atau fasilitas publik. Namun, terorisme juga menjadikan objek vital strategis dan sistem transportasi sebagai salah satu target serangan.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Brigjen Imam Margono menilai hal tersebut karena objek vital strategis dan sistem transportasi memiliki dampak yang luas terhadap hajat hidup orang banyak, stabilitas politik, ekonomi, dan ketahanan negara.

"Oleh karena itu mengantisipasi tren serangan terorisme pada level global dan regional, maka ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2018," kata Imam dalam acara penyerahan sertifikat penerapan pedoman perlindungan sarana serta prasarana 16 objek vital strategis dan sistem transportasi dalam pencegahan tindak pidana terorisme, di Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Adapun UU tersebut berisi tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dia menjelaskan, implementasi dari peraturan perundang-undangan itu melahirkan beberapa inovasi program dan kegiatan dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme, di antaranya melalui Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

RAN PE dilaksanakan bersama-sama dengan 48 kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah melalui aksi terpadu, yang terdiri atas 130 rencana aksi yang dilaksanakan hingga tahun 2024 sebagai bentuk pendekatan whole of government (seluruh pemerintahan) dan whole of society (seluruh masyarakat).

Imam melanjutkan, inovasi program dan kegiatan juga meliputi perlindungan serta peningkatan sarana dan prasarana yang berkolaborasi dengan pengelola objek vital dan sistem transportasi, aparat keamanan wilayah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan amanat yang telah disampaikan pada UU Nomor 15 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019, BNPT menerbitkan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

"Pedoman ini menjelaskan mengenai tahap dan proses pengamanan yang harus dilakukan oleh pengelola objek vital strategis dan sistem transportasi dalam upaya mencegah terjadinya aksi terorisme," tuturnya. Kemudian, lanjut dia, peraturan tersebut disosialisasikan kepada beberapa pengelola objek vital yang strategis dan sistem transportasi pada tahun 2023.

Dengan demikian, diharapkan para pengelola objek vital yang strategis dan sistem transportasi dapat secara mandiri melakukan deteksi dini dan upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah operasionalnya.

Sebagai informasi, objek vital strategis merupakan kawasan, bangunan, instalasi, atau usaha yang memiliki nilai strategis dari aspek pertahanan dan menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan/atau sumber pendapatan negara.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan saat ini tren serangan terorisme pada level global dan regional tidak hanya menargetkan manusia atau fasilitas publik, namun juga menjadikan objek vital strategis dan sistem transportasi sebagai salah satu target serangan.

Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Brigjen Pol Imam Margono menilai hal tersebut karena objek vital strategis dan sistem transportasi memiliki dampak yang luas terhadap hajat hidup orang banyak, stabilitas politik, ekonomi, dan ketahanan negara.

"Oleh karena itu mengantisipasi tren serangan terorisme pada level global dan regional, maka ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2018," kata Imam dalam acara penyerahan sertifikat penerapan pedoman perlindungan sarana serta prasarana 16 objek vital strategis dan sistem transportasi dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Jakarta, Kamis.

Adapun UU tersebut berisi tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dia menjelaskan implementasi dari peraturan perundang-undangan itu melahirkan beberapa inovasi program dan kegiatan dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme, di antaranya melalui Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

RAN PE dilaksanakan bersama-sama dengan 48 kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah melalui aksi terpadu, yang terdiri atas 130 rencana aksi yang dilaksanakan hingga tahun 2024 sebagai bentuk pendekatan whole of government (seluruh pemerintahan) dan whole of society (seluruh masyarakat).

Imam melanjutkan, inovasi program dan kegiatan juga meliputi perlindungan serta peningkatan sarana dan prasarana yang berkolaborasi dengan pengelola objek vital dan sistem transportasi, aparat keamanan wilayah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan amanat yang telah disampaikan pada UU Nomor 15 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019, BNPT menerbitkan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

"Pedoman ini menjelaskan mengenai tahap dan proses pengamanan yang harus dilakukan oleh pengelola objek vital strategis dan sistem transportasi dalam upaya mencegah terjadinya aksi terorisme," tuturnya.

Kemudian, lanjut dia, peraturan tersebut disosialisasikan kepada beberapa pengelola objek vital yang strategis dan sistem transportasi pada tahun 2023.

Dengan demikian, diharapkan para pengelola objek vital yang strategis dan sistem transportasi dapat secara mandiri melakukan deteksi dini dan upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah operasionalnya.

Sebagai informasi, objek vital strategis merupakan kawasan, bangunan, instalasi, atau usaha yang memiliki nilai strategis dari aspek pertahanan dan menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan/atau sumber pendapatan negara.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPT: Objek vital strategis kini dijadikan target serangan terorisme

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendesak kepolisian untuk memberikan sanksi hukum kepada tiga orang pelaku perundungan kepada korban seorang laki-laki penyandang disabilitas (22) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

"Agar dapat memberikan efek jera terhadap pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas, para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Selain itu, korban juga berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, dan atau diskriminasi.

"Korban mendapatkan pendampingan dan upaya pemulihan sesuai dengan kebutuhannya," kata Nahar.

Nahar mengatakan perbuatan para pelaku yang melakukan kekerasan fisik dan psikis atau menyiksa disabilitas, dapat dikenakan UU ITE dan UU Penyandang Disabilitas.

"Kejadian ini selain berkaitan dengan UU ITE dimana para pelaku mengunggah di media sosial, juga terkait dengan tidak terpenuhinya hak disabilitas sesuai UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang diantaranya menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak untuk hidup, bebas dari stigma, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi," kata dia.

Sebelumnya, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandung menangkap tiga orang pelaku perundungan yang diduga memaksa seorang laki-laki berkebutuhan khusus (22) memakan daging musang.

Salah satu pelaku merekam aksi perundungan yang dilakukan pelaku lainnya dan mengunggahnya ke media sosial.

Para pelaku mengatakan motifnya untuk membuat konten viral dan meningkatkan jumlah pengikut di media sosial.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Politikus PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira menilai pemerintah terkesan menutup-nutupi proses pemindahan lima narapidana kasus narkoba dari Australia atau Bali Nine.

Menurut Andreas, pemerintah Indonesia seolah tak tegas dalam proses pemindahan narapidana Bali Nine. Kata dia, pemerintah terkesan didikte untuk menuruti semua permintaan pemerintah Australia.

"Pemindahan narapidana (transfer of prisoner) yang dilakukan terhadap 5 napi WNA Australia ini terkesan ditutup-tutupi, hal yang sama juga terjadi terhadap Mary Jane, napi WNA asal Filipina," kata Andreas saat dihubungi, Kamis (19/12).

Narapidana Bali Nine merujuk pada sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena kedapatan menyelundupkan 8,2 kilogram heroin. Kesembilan narapidana itu yakni Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrence, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Namun, dua di antara mereka, yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran telah dieksekusi mati pada 2015, sedangkan Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa remisi. Lalu, Tan Duc meninggal dalam tahanan pada 2018 usai divonis pidana seumur hidup.

Politikus PDIP itu mengingatkan bahwa Indonesia tidak memiliki dasar hukum untuk pemindahan narapidana asing ke negara asalnya. Ia mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan practical arrangement atau pengaturan teknis dalam sistem hukum Indonesia.

"Lantas, practical arrangement ini apa? Di mana letak practical arrangement ini dalam sistem hukum kita?" Katanya.

Andreas khawatir pemindahan narapidana asing ke negara asalnya akan membuat hukuman mereka dikurangi atau malah justru dibebaskan. Pasalnya, kata Andreas, saat narapidana sudah 'dipulangkan', kewenangan sudah berada di pemerintahan negara mereka.

"Mau direhabilitasi atau dibebaskan itu bukan kewenangan Indonesia," kata dia.

Dia mengatakan Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang memiliki kebijakan tegas terhadap pelaku penyelundupan narkotika. Ketegasan ini harus tetap dijaga untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.

"Namun dengan dipulangkannya Mary Jane dan napi Bali Nine, muncul persepsi bahwa sistem hukum Indonesia dapat dinegosiasikan atau dipengaruhi oleh tekanan diplomatik," kata dia.

Menurut Andreas, pemindahan lima narapidana narkotika Bali Nine baru diketahui publik setelah mereka tiba di Australia. Lima terpidana Bali Nine ini diberangkatkan ke Australia pada Minggu (15/12) pagi Wita dari Bali.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyerahkan sertifikat penerapan pedoman perlindungan sarana serta prasarana 16 objek vital strategis dan sistem transportasi dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Jakarta, Kamis.

Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Brigjen Pol. Imam Margono mengatakan sertifikat yang diberikan merupakan cerminan dari upaya bersama seluruh manajemen pengelola objek vital strategis dan sistem transportasi yang telah bersungguh-sungguh berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme.

"Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengelola objek vital yang strategis dan sistem
transportasi yang menerima sertifikat pada hari ini," ucap Imam dalam acara penyerahan sertifikat.

Ia menjelaskan sertifikat diberikan kepada para pengelola setelah BNPT melakukan asesmen dan audit pada tahun 2024 terhadap 16 objek vital strategis dan sistem transportasi tersebut.

Ke depan, dia berharap kolaborasi antara BNPT bersama pengelola objek vital strategis dan sistem transportasi dapat terus ditingkatkan kualitasnya di masa yang akan datang.

Adapun sertifikat penerapan standar minimum pengamanan diberikan berdasarkan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

Imam menuturkan pedoman tersebut menjelaskan mengenai tahap dan proses pengamanan yang harus dilakukan oleh pengelola objek vital strategis dan sistem transportasi dalam upaya mencegah terjadinya aksi terorisme.

Peraturan tersebut, sambung dia, kemudian disosialisasikan kepada beberapa pengelola objek vital yang strategis dan sistem transportasi pada tahun 2023.

"Dengan demikian diharapkan para pengelola objek vital yang strategis dan sistem transportasi dapat secara mandiri melakukan deteksi dini dan upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah operasionalnya," ujarnya.

Adapun para pengelola 16 objek vital dan sistem transportasi yang menerima sertifikat meliputi PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit (UBP) Asam-Asam, serta PT PLN Indonesia Power UBP Bali–Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Gas (PLTDG) Pesanggaran.

Kemudian, PT PLN Indonesia Power UBP Banten 2 Labuan, PT PLN Indonesia Power UBP Banten 3 Lontar, PT PLN Indonesia Power UBP Berau, PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang-Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, PT PLN Indonesia Power UBP Pelabuhan Ratu, serta PT PLN Indonesia Power UBP Priok-Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Priok.

Lalu, ada pula PT Angkasa Pura Indonesia Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sepinggan, serta Kementerian Perhubungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Aji Pangeran Tumenggung Pranoto-Samarinda.

Selanjutnya, PT Pelabuhan Indonesia Belawan Multipurpose Terminal, PT Pelabuhan Indonesia Terminal I Prima Multi Terminal (PMT) Belawan, serta PT Pelabuhan Indonesia Belawan New Container Terminal (BNCT).

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) mengecam aksi penipuan yang dilakukan pengacara terhadap perempuan inisial D, korban penganiayaan anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur.

Korban D sempat menyewa jasa seorang pengacara untuk membantunya menghadapi kasus yang dialaminya. Namun, pengacara tersebut justru kabur setelah mendapat sejumlah uang.

Ketua Umum Peradi SAI, Juniver Girsang mengatakan jika pengacara itu merupakan anggota Peradi SAI dirinya akan meminta Dewan Kehormatan Pusat (DKP) untuk segera melakukan proses persidangan.

"Saya akan meminta kepada Dewan Kehormatan Pusat (DKP) Peradi SAI untuk menyidangkan dan apabila terbukti maka selayaknya diberi hukuman yang seberat-beratnya yaitu pemecatan tetap sebagai anggota," kata Juniver dalam keterangan tertulis, Kamis (19/12).

"Sebab profesi advokat adalah officium nobile yaitu profesi yang sangat terhormat sehingga profesi ini harus dijaga dan tidak disalahgunakan," imbuhnya.

Di sisi lain, Juniver juga meminta organisasi advokat lain untuk memproses anggotanya yang diduga melakukan pelanggaran ataupun aksi penipuan.

Sebab, kata Juniver, advokat atau pengacara adalah profesi yang berharga di depan masyarakat pencari keadilan. Apalagi, ini korbannya adalah rakyat kecil.

"Kami sebagai pengurus organisasi advokat harus menertibkan oknum-oknum advokat yang tidak menjaga profesi ini," ujarnya.

Sebelumnya, perempuan berinisial D korban penganiayaan oleh anak bos toko roti bernama George Sugama Halim (GSH) mengungkap sejumlah pengalaman pahitnya dalam proses mencari keadilan.

Salah satunya, D mengaku sempat ditipu oleh seorang pengacara yang dikirim oleh keluarga pelaku dengan mengaku berasal dari LBH.

"Saya sempat dikirimkan pengacara dari pihak pelaku, tapi awalnya saya enggak tahu kalau itu dari pihak pelaku, dia ngakunya dari LBH utusan dari Polda, dia ngakunya," ujar D saat rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Selasa (17/12).

"Awalnya enggak tahu, terus pertemuan di Polres ngasih BAP terus di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya," imbuhnya.

Oleh karena itu, D kemudian memutuskan untuk mengganti pengacaranya setelah mengetahui hal tersebut.

Namun, D mengaku tak kunjung mendapat kejelasan terkait tindak lanjut laporannya meski telah mengganti pengacara. Ia justru harus menjual motor sebab pengacara baru itu kerap meminta uang.

"Di situ dia setiap ada info dia selalu ke rumah dan minta duit mama saya sampai jual motor," kata D.

"Jual motor?" tanya Habiburrokhman.

"Iya jual motor satu-satunya. Abis jual motor itu saya tanya-tanyakan itu udah enggak ada, enggak bisa dihubungin lagi," jawab D.

Setelah rapat, D mengungkap motor satu-satunya tersebut harus dijual karena pengacara itu meminta uang sejumlah Rp12 juta.

Dalam kasus ini, George telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Kasus ini ditangani Polres Jakarta Timur.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengatakan bahwa para ahli hukum akan mempertimbangkan permohonan grasi untuk Mary Jane, terpidana mati kasus penyelundupan narkoba.

MengutipReuters,Kamis (19/12/2024) Macros mengaku kepada wartawan bahwa mereka mengetahui adanya permintaan grasi dari perwakilannya, yakni dari keluarganya. Ia kemudian menyerahkan hal tersebut kepada para ahli hukum.

"Kami serahkan pada penilaian para ahli hukum kami untuk menentukan apakah visi pengampunan itu tepat,” tutur Marcos.

Adapun, Macros menjelaskan lebih lanjut bahwa Indonesia tidak menetapkan persyaratan apapun terkait pemulangan Mary Jane.

Saat ditanya bagaimana soal grasi lebih lanjut, Macros mengaku bahwa pihaknya masih jauh mengenai persoalan tersebut.

“Kami masih harus melihat statusnya,” terang Macros.

Diberitakan sebelumnya, pada Rabu (18/12) dini hari, Mary Jane tiba di negaranya, setelah negosiasi yang berlangsung selama bertahun-tahun antara Indonesia dan juga Filipina.

Kala tiba di bandara, Mary Jane dikawal ketat oleh petugas keamanan dan langsung dibawa ke fasilitas penjara khusus wanita. Keluarganya dan puluhan pendukung yang menunggu di luar terminal tidak menyambut Veloso saat kedatangannya.

Pengacara Mary Jane di Filipina Edre Olalia mengatakan pihak berwenang telah memberikan waktu pribadi kepada keluarganya di fasilitas penjara tersebut.

Adapun, keputusan apapun mengenai pengampunannya akan bergantung pada Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr.

Sebagai informasi, Mary Jane ditangkap di Yogyakarta pada tahun 2010 setelah kedapatan membawa 2,6 kg heroin yang disembunyikan di dalam sebuah koper. Ia mengaku sebagai kurir narkoba yang tidak tahu apa-apa, tetapi dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati.