Jakarta (ANTARA) - The National Counter Terrorism Agency (BNPT) warned that terrorists globally and regionally are increasingly focusing their attacks on strategic vital objects and transportation systems.

Brigadier General Imam Margono, BNPT's acting deputy for prevention, protection, and deradicalization, remarked that strategic vital objects and transportation systems broadly impact people's lives, political stability, the economy, and national resilience.

"To anticipate the trend of terrorist attacks at the global and regional levels, Law Number 5 of 2018 was stipulated," he noted at the handover of certificates for guidelines to protecting facilities and infrastructure for 16 strategic vital objects and transportation systems in preventing terrorism in Jakarta, Thursday.

The law contains amendments to Law Number 15 of 2003 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism.

Margono remarked that implementing those laws and regulations generated several program and activity innovations to prevent terrorism, including through the National Action Plan for Combating Violent Extremism Leading to Terrorism (RAN PE).

He elaborated that RAN PE is implemented collaboratively across 48 ministries and institutions, including local governments, through integrated actions, comprising 130 action plans implemented until 2024 as a form of a whole-of-government and whole-of-society approach.

According to the brigadier general, program and activity innovations also include the protection and improvement of facilities and infrastructure in collaboration with managers of vital objects and transportation systems, regional security forces, local governments, and the community.

To carry out the mandate in Law Number 15 of 2018 and Government Regulation Number 77 of 2019, his side issued BNPT Regulation Number 3 of 2020 concerning Guidelines for the Protection of Strategic Vital Object Facilities and Infrastructure in Preventing Criminal Acts of Terrorism.

"This guideline explains necessary security processes in strategic vital objects and transportation systems to prevent terrorism," he remarked.

Margono highlighted that managers of strategic vital objects and transportation systems can thus independently conduct early detection and efforts to prevent terrorism in their operational areas.

Strategic vital objects included areas, buildings, installations, or businesses with strategic value from a defense aspect and related to the people's lives, state interests, and/or sources of state revenue.

KOMPAS.com - China bukan satu-satunya negara yang menerapkan hukuman mati untuk koruptor.

Menurut Roeslan Saleh dalam Buku Stelsel Pidana Indonesia (1987), hukuman mati adalah jenis pidana terberat menurut hukum positif Indonesia.

Indonesia sendiri mengatur hukuman mati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 02/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer yang mengubah Pasal 11 KUHP.

Berdasarkan pasal 1 UU tersebut, pelaksanaan hukuman mati dijatuhkan Peradilan Umum atau Peradilan Militer dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

Hukuman mati diancamkan untuk pelaku kejahatan pembunuhan berencana, narkoba, dan terorisme.

Namun, di beberapa negara, hukuman mati juga diterapkan kepada pelaku tindak korupsi.

Di China, eksekusi mati kepada koruptor semakin marak terjadi sejak Presiden Xi Jinping menerapkan upaya antikorupsi.

Paling anyar, China menjatuhkan vonis hukuman mati kepada koruptor Li Jianping pada Selasa (17/12/2024).

Dilansir dari SCMP, mantan pejabat di Daerah Otonomi Mongolia Dalam sekaligus mantan Sekretaris Komite Kerja Partai Komunis itu dinyatakan bersalah usai menggelapkan lebih dari 3 miliar yuan atau sekitar Rp 6,6 triliun.

Lantas, mana saja negara yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor?

Negara yang berlakukan hukuman mati bagi koruptor

Bukan hanya China, berikut adalah beberapa negara yang menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi:

1. China

China menjadi negara nomor 3 teratas yang menerapkan hukuman mati setelah Irak dan Pakistan pada 2015.

Namun, eksekusi mati itu sangat rahasia sehingga sulit dihitung jumlah kematiannya.

Dilansir dari Rappler, hukuman mati di China ditujukan untuk pelaku kejahatan di ranah ekonomi dan politik, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, pengalihan obat terlarang, dan tindak korupsi.

Pada 2011, negara tersebut menjatuhkan hukuman mati kepada mantan Wakil Wali Kota Hangzhou Xu Maiyong dan Wakil Wali Kota Suzhou, Jiang Renjie setelah keduanya dinyatakan bersalah atas penyuapan senilai 50 juta dollar Amerika Serikat (sekitar Rp 814 miliar).

Kemudian, China menjatuhkan hukuman mati kepada mantan sekretaris komite kerja Partai Komunis Li Jianping pada 2022. Dia terbukti menggelapkan uang lebih dari 1,437 miliar yuan (sekitar Rp 3,1 trilun).

Eksekusi mati Li akan dilakukan Mahkamah Rakyat Tertinggi China dan dilaksanakan oleh pengadilan di Mongolia Dalam.

2. Korea Utara

Negara selanjutnya yang menerapkan hukuman mati adalah Korea Utara. Namun, hukuman ini acap kali dilakukan secara rahasia dan meningkat setelah Kim Jong-un berkuasa.

Sulit untuk mengonfirmasi laporan eksekusi mati di negara tersebut.

Namun, yang paling kontroversial adalah eksekusi Paman Kim, Chang Song-thaek yang menjadi Wakil Ketua Komisi Pertahanan Nasional pada 2015.

Laporan media pemerintah, KCNA, mengatakan, dia dituduh melakukan tindak korupsi dengan cara mentransfer unit konstruksi ke kontrak-kontraknya.

Chang juga dinyatakan berusaha menggulingkan negara dan memobilisasi kudeta.

Di tahun yang sama, sekitar 50 pejabat disebut telah dieksekusi mati atas tuduhan korupsi dan menonton drama Korea Selatan yang dilarang di negara tersebut.

3. Irak

Irak melakukan eksekusi mati paling keji di negara tersebut kepada Ali Hassan al-Majid pada 2010.

Dia dihukum mati karena tindak kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk serangan gas beracun di wilayah Kurdi pada 1988.

Sanksi PBB kepada Irak pada 1990-an, Ali Hassan memegang sejumlah jabatan senior di pemerintahan. Namun, dia dilaporkan menggunakan kekuasaannya itu untuk penyelundupan transaksi bisnis.

Korupsi secara terang-terangan diduga dilakukan sebagai alasan di balik pemecatannya sebagai menteri pada 1995.

4. Thailand

Salah satu negara ASEAN, Thailand juga menerapkan hukuman mati untuk koruptor.

Hal itu diatur dalam Undang-Undang Anti-Korupsi yang disahkan pada Juli 2015.

Dalam aturan tersebut, hukuman mati dapat dijatuhkan kepada pejabat asing dan staf organisasi internasional yang melakukan penyuapan.

Namun, tampaknya belum ada seorang pun yang dieksekusi akibat kejahatan tersebut.

5. Laos

Laos menjadi negara berikutnya yang menerapkan hukuman mati untuk pelaku korupsi.

Aturan di negara itu menjelaskan, pejabat publik yang mengganggu perdagangan, pertanian, atau kegiatan ekonomi lainnya dengan tujuan merusak perekonomian negara bisa dihukum mati.

6. Vietnam

Tindak korupsi berupa penggelapan uang senilai 500 juta dong atau lebih di Vietnam bisa dikenai hukuman mati.

Hukuman mati juga bisa dijatuhkan kepada pelaku penyuapan yang jumlahnya mencapai lebih dari 300 juta dong.

Nasib yang sama juga diberikan kepada pejabat yang melakukan perdagangan lintas batas ilegal atas benda-benda bernilai tinggi dan kasus sangat serius, seperti pembuatan, penyimpanan, pengangkutan, atau peredaran uang palsu, surat perbendaharaan negara, atau obligasi.

Itulah sejumlah negara yang menerapkan hukuman mati untuk koruptor.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sepakat untuk terus memperkuat Pancasila sebagai landasan utama dalam mencegah berbagai paham radikal yang mengarah pada terorisme

Dalam pertemuan dengan Ketua Umum PBNU di Jakarta, Rabu (18/12), Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan kesepakatan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat kolaborasi pada upaya mencegah radikalisme terorisme melalui penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), sesuai mandat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018.

"Kami akan terus melakukan pencegahan dari hulu. Pancasila ini menjadi dasar untuk mereduksi berbagai paham radikal terorisme," kata Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) Anti Teror 88 Polri tersebut menyampaikan upaya pencegahan yang dilakukan juga selaras dengan visi Presiden RI yang tercermin dalam Astacita, khususnya poin pertama dan kedelapan.

Adapun Astacita poin pertama berisi memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideologi utama negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan HAM.

Sementara poin kedelapan, yakni memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam poin tersebut, Prabowo-Gibran berjanji untuk memberikan jaminan keamanan beribadah, pengutamaan lingkungan alam, dan melestarikan budaya selama lima tahun ke depan.

Untuk itu, kata Eddy, penguatan ideologi Pancasila menjadi dasar dalam mereduksi ancaman radikal terorisme, dengan mempromosikan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

Ketua Komisi XIII DPR dari NasDem, Willy Aditya, mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP masuk dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2025. Dia berharap ke depan ideologi tidak menjadi kerangka semata.

"Kita ini mengusulkan sebagai Prolegnas Prioritas," kata Willy saat ditemui di acara 'Memperkokoh Ideologi Pancasila Refleksi 5 (Lima) Tahun Perjalanan Pembinaan ideologi Pancasila 2020-2024' di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

"Saya mengajak teman-teman di BPIP tidak melakukan business as usual. Kalau business as usual ya ideologi hanya akan menjadi kerangka saja, tanpa soul. Yang paling penting dari ideologi itu apa ya? Soul, jiwanya, raga. Itu yang kemudian pekerjaan ideologi itu bukan pekerjaan yang biasa-biasa," tambahnya.

Menurut Willy, Pancasila tidak hanya bisa dilihat sebagai sebatas kerangka ideologi bernegara. Lebih dari itu, Willy menilai Pancasila harus dapat dilihat secara lebih mendalam.

Willy melihat penyelenggaraan acara refleksi akhir tahun yang diselenggarakan BPIP ini menjadi momentum untuk menjadikan RUU BPIP sebagai prioritas. Ia berharap RUU BPIP dapat segera diselesaikan dan eksistensinya sebagai ideologi bisa lebih didalami.

"Tapi setidak-tidaknya ini menjadi momentum refleksi yang kemudian RUU badan pembinaan ideologi Pancasila ini kan sudah jadi Prolegnas Prioritas di DPR periode ini. Semoga bisa cepat kita selesaikan dan kemudian eksistensinya jauh lebih mengakar dan metodologi sih yang paling penting," tutur Willy.

Pembahasan mengenai RUU BPIP sudah lama diperbincangkan dan RUU BPIP dibahas untuk menggantikan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Namun sampai saat ini RUU tersebut belum kunjung disahkan dan kini Komisi XIII DPR RI yang membidangi HAM, Keimigrasian, dan Penanggulangan Terorisme telah mengusulkan agar RUU BPIP bisa masuk Prolegnas.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sepakat untuk terus memperkuat Pancasila sebagai landasan utama dalam mencegah berbagai paham radikal yang mengarah pada terorisme

Dalam pertemuan dengan Ketua Umum PBNU di Jakarta, Rabu (18/12), Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan kesepakatan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat kolaborasi pada upaya mencegah radikalisme terorisme melalui penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), sesuai mandat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018.

"Kami akan terus melakukan pencegahan dari hulu. Pancasila ini menjadi dasar untuk mereduksi berbagai paham radikal terorisme," kata Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) Anti Teror 88 Polri tersebut menyampaikan upaya pencegahan yang dilakukan juga selaras dengan visi Presiden RI yang tercermin dalam Astacita, khususnya poin pertama dan kedelapan.

Adapun Astacita poin pertama berisi memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideologi utama negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan HAM.

Sementara poin kedelapan, yakni memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam poin tersebut, Prabowo-Gibran berjanji untuk memberikan jaminan keamanan beribadah, pengutamaan lingkungan alam, dan melestarikan budaya selama lima tahun ke depan.

Untuk itu, kata Eddy, penguatan ideologi Pancasila menjadi dasar dalam mereduksi ancaman radikal terorisme, dengan mempromosikan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

"Dalam rangka melaksanakan implementasi Astacita Presiden RI dengan memperkuat keselarasan hidup antara alam, agama, dan kerukunan umat beragama untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur, supaya pencegahan terorisme ini berjalan dengan baik," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Cholil Staquf menilai kolaborasi sangat penting untuk mengatasi masalah radikalisasi dan terorisme di lapangan.

Dengan sinergi yang semakin erat, ia berharap upaya pencegahan dapat semakin efektif, dengan menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara.

"Kerja sama antara BNPT dan PBNU ini sudah menjadi tradisi yang baik untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di lapangan," ujar Yahya dalam kesempatan yang sama.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyerukan agar negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dapat memperkuat persatuannya. Itu karena Islam mencintai kedamaian dan kesejahteraan.

Ia menegaskan bahwa segala bentuk konflik yang merenggut hak-hak asasi kemanusiaan harus berakhir. Pengeboman, pembunuhan, dan jangan sampai ada tangisan lebih banyak lagi di dunia. Hal tersebut disampaikan Ibas dalam pertemuan Pimpinan MPR RI dengan Sekretariat Jenderal Organisasi Kerja Sama (OKI) Islam di Jeddah, Arab Saudi (18/12).

"Terima kasih banyak atas kesempatan untuk berbicara dengan kami hari ini. Nama saya Edhie Baskoro. Saya dari Indonesia," kata Ibas ketika mengawali penyampainnya, dalam keterangannya, Kamis (19/12/2024).

Menurut Ibas, Indonesia dan OKI memiliki semangat yang sama dalam kepedulian, khususnya semangat ukhuwah islamiyah.

"Kita adalah satu. Indonesia dan negara-negara OKI berbagi kepedulian terhadap banyak hal yang serupa. Dalam semangat ukhuwah Islamiyah, bersatu dalam persaudaraan nilai-nilai Islam," ungkapnya.

"Kita telah melakukan banyak diskusi dan merumuskan berbagai solusi. Kini, saatnya melanjutkan langkah bersama dengan memperkuat upaya politik, komitmen, dan kebersamaan kita demi menghadapi berbagai tantangan, seperti keamanan, konflik, serta isu kemanusiaan seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya" lanjut Ibas.

Selain itu, Ibas juga menegaskan bahwa konflik-konflik yang merenggut hak-hak asasi kemanusiaan harus berakhir.

"Kita tidak ingin melihat lebih banyak pengeboman. Kita tidak ingin melihat lebih banyak pembunuhan. Kita tidak ingin melihat banyak pertempuran. Kita tidak ingin melihat lebih banyak tangisan," kata Ibas.

"Hal ini terutama bagi saudara-saudara kita Palestina, Sudan, Suriah, Yaman, dan negara anggota OKI lainnya yang masih dilanda konflik atau pertikaian," imbuhnya.

Tak hanya tentang konflik, Ibas juga mengajak seluruh pihak untuk melawan segala bentuk islamofobia.

"Saya juga ingin menyampaikan dukungan untuk meningkatkan pemahaman tentang Islam dan melawan segala bentuk Islamofobia," ujarnya.

Menurut Ibas, perlunya perubahan nyata dalam diskusi global mengenai hal ini.

"Sehingga Islam dapat dipahami sebagai agama yang menawarkan kehidupan, harapan, dan persaudaraan," ungkapnya.

"Islam adalah kehidupan, pemuda, dan keluarga. Islam adalah cinta. Islam adalah kedamaian. Islam adalah keramahan. Islam senang dalam kemajuan; dan Islam juga bersahabat dalam produktifitas," lanjut Ibas.

Ibas juga mengajak seluruh pihak untuk melanjutkan dukungan kita pada berbagai agenda penting, termasuk keamanan, kesehatan, ekonomi, sosial, sains, teknologi, kemanusiaan, pelestarian budaya, dan pendidikan. Hal tersebut salah satunya dengan meningkatkan kerja sama dan kolaborasi melalui bantuan nyata, dialog terbuka, dan tindakan kuat.

"Semua ini demi menyelamatkan dunia, menciptakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan, tidak hanya dalam Islam tetapi juga untuk seluruh umat manusia," katanya.

Di akhir pemaparannya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRI ini menjelaskan tiga point utama yang perlu diperjuangkan bersama.

"Pertama mendukung kemerdekaan Palestina. Kemudian, mendorong genjatan senjata, dan memberikan bantuan kemanusiaan khusus. Terakhir menyukseskan solusi dua negara sebagai jalan damai," tuturnya.

Ibas menutup dengan semangat optimisme untuk mewujudkan masa depan yang lebih cerah.

"Dengan semangat persaudaraan dan kerja sama ini, saya yakin kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi dunia Islam dan umat manusia secara keseluruhan," pungkasnya.

Sebagai informasi, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau Organisation of Islamic Cooperation (OIC) adalah sebuah organisasi antar pemerintah dengan 57 negara anggota yang memiliki seorang perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa.

OKI bertujuan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak muslim di seluruh dunia. Memajukan perdamaian dan stabilitas internasional, serta mengatasi masalah yang dihadapi oleh negara-negara muslim. Berfokus juga pada isu global seperti perdamaian, HAM, kemiskinan, hingga pendidikan.

Lebih lanjut, pada pertemuan ini hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani; Wakil Ketua MPR dari PKS, Hidayat Nur Wahid; Wakil Ketua MPR dari PAN Eddy Soeparno; dan Wakil Ketua MPR dari DPD Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

Oleh karena itu mengantisipasi tren serangan terorisme pada level global dan regional, maka ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2018

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan saat ini tren serangan terorisme pada level global dan regional tidak hanya menargetkan manusia atau fasilitas publik, namun juga menjadikan objek vital strategis dan sistem transportasi sebagai salah satu target serangan.

Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Brigjen Pol Imam Margono menilai hal tersebut karena objek vital strategis dan sistem transportasi memiliki dampak yang luas terhadap hajat hidup orang banyak, stabilitas politik, ekonomi, dan ketahanan negara.

"Oleh karena itu mengantisipasi tren serangan terorisme pada level global dan regional, maka ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2018," kata Imam dalam acara penyerahan sertifikat penerapan pedoman perlindungan sarana serta prasarana 16 objek vital strategis dan sistem transportasi dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Jakarta, Kamis.

Adapun UU tersebut berisi tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dia menjelaskan implementasi dari peraturan perundang-undangan itu melahirkan beberapa inovasi program dan kegiatan dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme, di antaranya melalui Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

RAN PE dilaksanakan bersama-sama dengan 48 kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah melalui aksi terpadu, yang terdiri atas 130 rencana aksi yang dilaksanakan hingga tahun 2024 sebagai bentuk pendekatan whole of government (seluruh pemerintahan) dan whole of society (seluruh masyarakat).

Imam melanjutkan, inovasi program dan kegiatan juga meliputi perlindungan serta peningkatan sarana dan prasarana yang berkolaborasi dengan pengelola objek vital dan sistem transportasi, aparat keamanan wilayah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan amanat yang telah disampaikan pada UU Nomor 15 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019, BNPT menerbitkan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

"Pedoman ini menjelaskan mengenai tahap dan proses pengamanan yang harus dilakukan oleh pengelola objek vital strategis dan sistem transportasi dalam upaya mencegah terjadinya aksi terorisme," tuturnya.

Kemudian, lanjut dia, peraturan tersebut disosialisasikan kepada beberapa pengelola objek vital yang strategis dan sistem transportasi pada tahun 2023.

Dengan demikian, diharapkan para pengelola objek vital yang strategis dan sistem transportasi dapat secara mandiri melakukan deteksi dini dan upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah operasionalnya.

Sebagai informasi, objek vital strategis merupakan kawasan, bangunan, instalasi, atau usaha yang memiliki nilai strategis dari aspek pertahanan dan menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan/atau sumber pendapatan negara.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara membuat warga negara Indonesia (WNI) berhak menjadi Presiden Republik Indonesia karena semua orang yang sejajar.

Dengan begitu, menurut dia, Pancasila memberikan penghargaan tertinggi kepada siapa pun yang hidup di Tanah Air. Dengan kata lain, setiap WNI yang lahir itu sudah menyandang status "calon presiden".

"Masalah nanti jadi atau tidak, itu masalah induksinya. Tapi deduksinya, setiap WNI siapa pun itu terlahir sebagai calon Presiden Republik Indonesia," kata Yudian dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2024 BPIP, di Jakarta, Kamis.

Selain itu, dia mengatakan kehebatan Pancasila adalah berhasil membebaskan dan mempersatukan kesultanan atau kerajaan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Menurut dia, hal tersebut unik karena proklamasi hanya berlangsung selama 50 detik, tetapi membuat semua orang di Indonesia dijamin hak konstitusionalnya. Selain itu, kerajaan dan kesultanan pun rela menyerahkan kekuasaannya kepada Indonesia tanpa adanya nyawa yang menjadi korban.

"Tidak pernah terjadi di muka bumi ini, kecuali di Indonesia, begitu mudahnya, ikhlasnya para raja, sultan, penguasa pada waktu itu, menyerahkan negara mereka dengan segala konsekuensi konstitusionalnya kepada sebuah negara yang baru sekadar nama," kata dia.

Untuk itu, menurut dia, BPIP telah menyosialisasikan Pancasila ke seluruh penjuru Tanah Air selama lima tahun terakhir, dengan melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Selama perjalanannya, kata dia, BPIP pun mengalami sejumlah tantangan yang dihadapi. Namun dengan semangat gotong royong, menurut dia, BPIP bisa terus semakin memperkuat nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat sesuai visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

"Khususnya pada poin memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan acara refleksi akhir tahun membahas berbagai hal yang telah dilakukan BPIP dalam kurun waktu 2020-2024. Kepala BPIP yakin bahwa lembaga yang dipimpinnya itu bisa tetap eksis sesuai dengan misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Tentu dalam pelaksanaannya banyak tantangan yang dihadapi, namun dengan semangat gotong royong BIPP dapat terus eksis, bahkan semakin memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan misi Asta Cita Bapak Presiden dan Wakil Presiden," ucap ketua BPIP, Yudian Wahyudi, pada sambutannya di acara refleksi akhir tahun, di Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Yudian juga memaparkan berbagai program strategis BPIP yang telah dicapai. Terdapat delapan capaian program kerja yang sudah dilakukan BPIP, antara lain:

Satu, sosialisasi nilainya Pancasila ke seluruh penjuru tanah air dengan melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Dua, penetapan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila atau PIP melalui peraturan BPIP nomor 4 tahun 2024.

Tiga, terselesaikannya penyusunan buku teks utama atau BTU Pendidikan Pancasila yang bekerjasama dengan Kemendikbud Ristek.

Empat, Penetapan strategisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan atau Diklat PIP,

Lima, verifikasi dan pelerakiritasi penyelenggara Diklat PIP, dan stratifikasi penceramah dan pengajar Diklat PIP.

Enam, Pelaksanaan pelatihan training of trainers atau TOD BPIP melalui Diklat bagi pengajar PIP berbasis BTU Pendidikan Pancasila.

Tujuh, cetak biru pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Delapan, rekrutmen, seleksi, dan pelatihan Paskibraka serta penetapan Purna Paskibraka Duta Pancasila.

Atas pencapaian tersebut Yudian mengucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah membantu BPIP. Ia berharap semua pihak dapat terus melaksanakan, menghayati nilai-nilai Pancasila dan mensosialisasikannya.

"BPIP menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas gotong royong dan kerjasama yang baik dalam lima tahun ini bersama kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya, termasuk rekan-rekan media," tutur Yudian.

"Semoga kita terus dapat melaksanakan, menghayati nilai-nilai Pancasila dan mensosialisasikannya dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara," tambahnya.

Partai Bulan Bintang (PBB) bakal menggelar Muktamar atau Musyawarah Nasional di Bali. Acara muktamar ini salah satunya untuk memilih ketua umum definitif pengganti Yusril Ihza Mahendra.

"Muktamar yang akan memilih Ketua Umum definitif PBB tersebut akan dilaksanakan pada 13-15 Januari mendatang di Denpasar," kata Penjabat (Pj) Ketua Umum PBB, Fahri Bachmid, saat menemui Pj Gubernur Bali, Kamis (19/12/2024) sore dikutip dari siaran pers.

Bachmid mengungkapkan Bali dipilih karena selama ini mampu menjadi tuan rumah yang baik dan sukses untuk berbagai event, baik nasional maupun internasional. "Bahkan, sejumlah pertemuan dan event di Bali mampu menghasilkan keputusan-keputusan strategis dan penting," terang Bachmid.

"Terlebih, dalam muktamar kali ini, PBB akan memilih ketua umum baru menggantikan Yusril Ihza Mahendra yang diangkat menjadi menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto," tambah Bachmid.

Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyambut baik gelaran Muktamar PBB di Pulau Dewata. "Kami tentu menyambut baik, mendukung, dan siap memfasilitasi," kata Mahendra.

Mahendra berharap agar muktamar yang dihadiri pengurus partai dari seluruh Indonesia ini akan berdampak baik bagi Bali. Menurutnya, Bali selama ini banyak menjadi tuan rumah event berskala nasional dan internasional yang seluruhnya berjalan baik dan sukses.

"Tanah Bali ini dapat memberikan vibrasi positif dan membantu menghasilkan pikiran-pikiran positif guna keputusan strategis," ungkap Mahendra. "Semoga muktamar ini bukan hanya berjalan baik, tetapi juga labda karya atau sukses sempurna," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBB dalam sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) di DPP PBB, Jakarta. Fahri Bachmid ditunjuk sebagai Penjabat Ketum PBB.

Sidang MDP berlangsung Sabtu (18/5/2024) dari pagi hingga pukul 21.30 WIB. Permintaan Yusril mengundurkan diri diterima oleh peserta MDP yang terdiri atas DPP PBB, Dewan Pimpinan Wilayah serta badan-badan khusus dan otonom PBB yang seluruhnya berjumlah 49 suara dalam pengambilan keputusan.

"Dalam pemungutan suara untuk memilih Penjabat Ketua Umum, Ketua Mahkamah Partai PBB Dr Fahri Bachmid mendapat dukungan 29 suara, sementara Ir Afriansyah Noor MSi, Sekjen DPP PBB memperoleh dukungan 29 suara," demikian keterangan pers yang diterima detikcom, Sabtu (18/5/2024).

"Dengan demikian, sesuai ART PBB, MDP mengesahkan Dr Fahri Bachmid menjadi Penjabat Ketua Umum PBB sampai terpilihnya Ketua Umum PBB definitif hasil Muktamar PBB yang akan datang, yang disepakati MDP akan dilaksanakan selambat-lambatnya akhir Januari 2025," tambah keterangan pers itu.

Video Yusril Dengar Filipina Ubah Hukuman Mary Jane Jadi Bui Seumur Hidup

Video Yusril Dengar Filipina Ubah Hukuman Mary Jane Jadi Bui Seumur Hidup

Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan usul Presiden RI Prabowo Subianto untuk memaafkan koruptor asal mengembalikan kerugian negara merupakan bagian dari amnesti.

Yusril mengatakan Prabowo sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara memiliki kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apa pun, termasuk korupsi.

Sesuai amanat konstitusi, terang dia, sebelum memberikan amnesti dan abolisi, Prabowo akan minta pertimbangan DPR.

Para menteri, lanjut Yusril, siap memberikan penjelasan ke DPR jika nanti Prabowo telah mengirim surat meminta pertimbangan.

"Presiden mempunyai beberapa kewenangan terkait dengan apa yang beliau ucapkan di Mesir terkait penanganan kasus-kasus korupsi, yaitu kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apa pun dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara," ujar Yusril melalui siaran persnya, Kamis (19/12).

Yusril mengatakan kementeriannya telah mengoordinasikan rencana pemberian amnesti dan abolisi sejak satu bulan lalu.

Langkah tersebut merupakan bagian dari rencana pemberian amenesti kepada total 44.000 narapidana yang sebagian besar merupakan narapidana kasus narkoba. Khusus untuk narapidana kasus korupsi, ada beberapa syarat yang sedang dibahas.

"Hal-hal yang sedang dikoordinasikan itu antara lain terkait dengan perhitungan berapa besar pengembalian kerugian negara yang diduga atau telah terbukti dikorupsi, termasuk pula pengaturan teknis pelaksanaan dalam pemberian amnesti dan abolisi tersebut. Ini perlu koordinasi yang sungguh-sungguh," ucap dia.

Yusril mengungkapkan memaafkan koruptor asal mengembalikan uang yang dikorupsi sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang menekankan pada pemulihan aset. Menurut dia, hal itu sejalan dengan United Nation Convention Againts Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi dengan Undang-undang 7/2006.

"Sebenarnya setahun sejak ratifikasi, kita berkewajiban untuk menyesuaikan UU Tipikor kita dengan konvensi tersebut, Namun, kita terlambat melakukan kewajiban itu dan baru sekarang ingin melakukannya," ucap dia.

"Penekanan upaya pemberantasan korupsi sesuai pengaturan konvensi adalah pencegahan, pemberantasan korupsi secara efektif dan pemulihan kerugian negara," tandasnya.

Yusril menilai pernyataan Prabowo menjadi gambaran dari perubahan filosofi penghukuman dalam penerapan KUHP nasional yang akan diberlakukan awal tahun 2026.

"Penghukuman bukan lagi menekankan balas dendam dan efek jera kepada pelaku, tetapi menekankan pada keadilan korektif, restoratif dan rehabilitatif. Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi haruslah membawa manfaat dan menghasilkan perbaikan ekonomi bangsa dan negara, bukan hanya menekankan pada penghukuman kepada para pelakunya," kata Yusril.

"Kalau hanya para pelakunya dipenjarakan tetapi aset hasil korupsi tetap mereka kuasai atau disimpan di luar negeri tanpa dikembalikan kepada negara, maka penegakan hukum seperti itu tidak banyak manfaatnya bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang hasil korupsi. Yusril mengatakan Prabowo memiliki kewenangan untuk memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apa pun, termasuk korupsi.

"Presiden mempunyai beberapa kewenangan terkait dengan apa yang beliau ucapkan di Mesir, terkait penanganan kasus-kasus korupsi, yaitu kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apa pun dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara," kata Yusril dalam keterangan pers tertulis, Kamis (19/12/2024).

Yusril menerangkan, pernyataan Prabowo itu merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi. Menurut dia, pemulihan kerugian negara (asset recovery) menjadi sangat penting saat ini.

"Apa yang dikemukakan Presiden itu sejalan dengan pengaturan UN Convention Against Corruption (UNCAC) yang sudah kita ratifikasi dengan UU No 7 Tahun 2006. Sebenarnya setahun sejak ratifikasi, kita berkewajiban untuk menyesuaikan UU Tipikor kita dengan konvensi tersebut. Namun kita terlambat melakukan kewajiban itu dan baru sekarang ingin melakukannya," katanya.

"Penekanan upaya pemberantasan korupsi sesuai pengaturan konvensi adalah pencegahan, pemberantasan korupsi secara efektif dan pemulihan kerugian negara (asset recovery)," sambungnya.

Yusril menyampaikan pernyataan Prabowo menjadi gambaran perubahan filosofi penghukuman dalam penerapan KUHP Nasional yang akan diberlakukan pada awal 2026 mendatang. Menurut Yusril, dewasa kini, penghukuman buka lagi efek jera, tapi keadilan restoratif.

"Penghukuman bukan lagi menekankan balas dendam dan efek jera kepada pelaku, tetapi menekankan pada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi haruslah membawa manfaat dan menghasilkan perbaikan ekonomi bangsa dan negara, bukan hanya menekankan pada penghukuman kepada para pelakunya," kata Yusril.

Yusril menekankan, jika aset hasil korupsi masih berada di tangan koruptor, tidak banyak manfaatnya bagi pembangunan. Sementara itu, kata Yusril, jika hasil korupsi dikembalikan dan pelakunya dimaafkan, uang tersebut masuk ke APBN untuk menyejahterakan rakyat.

"Kalau hanya para pelakunya dipenjarakan, tetapi aset hasil korupsi tetap mereka kuasai atau disimpan di luar negeri tanpa dikembalikan kepada negara, maka penegakan hukum seperti itu tidak banyak manfaatnya bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kalau uang hasil korupsi mereka kembalikan, pelakunya dimaafkan, uang tersebut masuk ke APBN untuk menyejahterakan rakyat," katanya.

Saat ini, Yusril mengungkap Kementerian Koordinator Kumham Imipas telah mengoordinasikan rencana pemberian amnesti dan abolisi, termasuk terhadap kasus-kasus korupsi. Langkah ini, katanya merupakan bagian rencana pemberian amnesti kepada 44 ribu narapidana yang sebagian besar merupakan narapidana kasus narkoba.

Khusus untuk narapidana kasus korupsi, menurut Yusril, ada beberapa syarat yang sedang dibahas.

"Hal-hal yang sedang dikoordinasikan itu antara lain terkait dengan perhitungan berapa besar pengembalian kerugian negara yang diduga atau telah terbukti dikorupsi, termasuk pula pengaturan teknis pelaksanaan dalam pemberian amnesti dan abolisi tersebut. Ini perlu koordinasi yang sungguh-sungguh," ujarnya.

Prabowo Akan Maafkan Koruptor Jika Kembalikan Uang

Sebelumnya, Prabowo Subianto meminta koruptor mengembalikan uang yang telah dicuri dari negara. Jika koruptor mengembalikan apa yang mereka curi, menurut Prabowo, mereka akan dimaafkan.

"Saya dalam minggu minggu ini, bulan bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat, hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan, dong," kata Prabowo di depan para mahasiswa Indonesia, Rabu (18/12) kemarin.

Prabowo memastikan akan memberikan cara mengembalikan uang korupsi. Dia bisa memberi opsi agar pengembalian uang rakyat dilakukan secara diam-diam.

"Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam, tidak ketahuan, mengembalikan loh ya, tapi kembalikan," ucapnya.

Tak hanya itu, Prabowo juga sempat mewanti-wanti pihak-pihak tang telah menerima fasilitas dari negara untuk membayar kewajibannya. Dia meminta semua menaati hukum yang ada.

"Kemudian, hai kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa dan negara, bayarlah kewajibanmu, asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah, kita menghadap masa depan, kita tidak mungkin mundur," ujarnya.