Jakarta -

Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra merespons ide Presiden Prabowo Subianto akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang hasil korupsi. Yusril mengatakan hal itu bisa diberikan dengan amnesti dan abolisi.

"Bahwa rencana Presiden akan, kalaulah orang yang diduga melakukan korupsi, itu dengan sukarela mengembalikan harta atau uang negara yang mereka korup. Atau mereka sudah dipidana dengan sukarela menyerahkan lebih daripada apa yang sudah diputuskan," kata Yusril kepada wartawan di Kemenko Kumham Imipas di Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

"Misalnya juga diserahkan, maka Presiden mengatakan akan dimaafkan. Nah bahasa Pak Presiden begitu. Kalau bahasa hukumnya ya akan masuk dalam daftar orang yang diberikan amnesti dan diberikan abolisi," tambahnya.

Yusril mengatakan selain amnesti dan abolisi, juga ada opsi permohonan grasi individual. Sedangkan amnesti dan abolisi bisa diberikan untuk semua orang.

"Bisa juga kalau grasi itu individual. Si A dipidana, dia harus mohon grasi. Tapi kalau amnesti abolisi, itu Presiden mengatakan semua orang. Seperti Gus Dur dulu, semua orang yang terlibat dalam gerakan bersenjata, Gerakan Aceh Merdeka, diabolisi, diamnesti, nggak disebutin namanya," ucapnya.

Dia mengatakan keputusan amnesti dan abolisi akan diturunkan melalui Keppres. Apabila koruptor mengembalikan hartanya, maka dinyatakan diabolisi.

"Kalau misalnya, nanti keputusan, amnesti dan abolisi itu pakai Kepres. Jadi Kepres mengatakan, misalnya ya, 1 Agustus tahun 2025, barang siapa yang terlibat korupsi ini, mengembalikan hartanya, dinyatakan diabolisi. Nanti nama-namanya kita yang susun berdasarkan data yang kita miliki," ucapnya.

"Jadi ya, kalau bahasa Pak Prabowo ya, mengatakan ya, akan dimaafkan. Tentu prosesnya adalah pemberian amnesti dan abolisi," sambung dia.

Lihat juga Video 'Iran Ajukan Permohonan Pemindahan Napi, Yusril Lapor ke Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]

(idn/idn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang akan memaafkan koruptor apabila mengembalikan uang yang dicuri kepada negara merupakan bagian dari strategi pemulihan kerugian negara atau asset recovery.

Yusril mengatakan, hal itu sejalan dengan United Nation Convention Againts Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia.

"Apa yang dikemukakan Presiden itu sejalan dengan pengaturan UN Convention Againts Corruption (UNCAC) yang sudah kita ratifikasi dengan UU No 7 Tahun 2006. Sebenarnya setahun sejak ratifikasi, kita berkewajiban untuk menyesuaikan UU Tipikor kita dengan konvensi tersebut, namun kita terlambat melakukan kewajiban itu dan baru sekarang ingin melakukannya," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (19/12/2024).

"Penekanan upaya pemberantasan korupsi sesuai pengaturan konvensi adalah pencegahan, pemberantasan korupsi secara efektif dan pemulihan kerugian negara (asset recovery)," sambungnya.

Yusril mengatakan, pernyataan Presiden Prabowo itu menjadi gambaran dari perubahan filosofi penghukuman dalam penerapan KUHP Nasional yang akan diberlakukan awal tahun 2026 yang akan datang.

"Penghukuman bukan lagi menekankan balas dendam dan efek jera kepada pelaku, tetapi menekankan pada keadilan korektif, restoratif dan rehabilitatif. Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi haruslah membawa manfaat dan menghasilkan perbaikan ekonomi bangsa dan negara, bukan hanya menekankan pada penghukuman kepada para pelakunya, ujarnya.

Yusril juga mengatakan, jika aset hasil korupsi masih berada di tangan koruptor tanpa pengembalian ke negara, tidak akan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi.

Sementara, kata dia, apabila uang hasil korupsi dikembalikan masuk ke APBN, akan dapat membantu menyejahterakan rakyat.

"Kalau hanya para pelakunya dipenjarakan, tetapi aset hasil korupsi tetap mereka kuasai atau disimpan di luar negeri tanpa dikembalikan kepada negara, maka penegakan hukum seperti itu tidak banyak manfaatnya bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kalau uang hasil korupsi mereka kembalikan, pelakunya dimaafkan, uang tersebut masuk ke APBN untuk menyejahterakan rakyat," tuturnya.

Yusril mengungkapkan, Kementerian Koordinator Kumham Imipas sejak sebulan yang lalu telah mengoordinasikan rencana pemberian amnesti dan abolisi, termasuk terhadap kasus-kasus korupsi.

Langkah ini merupakan bagian dari rencana pemberian amenesti kepada total 44.000 narapidana yang sebagian besar merupakan narapidana kasus narkoba. Khusus untuk narapidana kasus korupsi, ada beberapa syarat yang sedang dibahas.

"Hal-hal yang sedang dikoordinasikan itu antara lain terkait dengan perhitungan berapa besar pengembalian kerugian negara yang diduga atau telah terbukti dikorupsi, termasuk pula pengaturan teknis pelaksanaan dalam pemberian amnesti dan abolisi tersebut. Ini perlu koordinasi yang sungguh-sungguh," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta kepada para koruptor untuk mengembalikan apa yang telah mereka curi dari negara.

Jika koruptor mengembalikan apa yang mereka curi, Prabowo menyebut mungkin saja mereka akan dimaafkan.

Hal tersebut Prabowo sampaikan saat bertemu mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024).

Pendidikan memainkan peran fundamental dalam membangun masyarakat yang tangguh terhadap pengaruh radikalisme dan terorisme.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan bahwa pendidikan mempunyai peran fundamental dalam mencegah masyarakat terpengaruh dengan paham radikal dan terorisme.

"Saya percaya bahwa pendidikan memainkan peran fundamental dalam membangun masyarakat yang tangguh terhadap pengaruh radikalisme dan terorisme," kata Satryo saat berpidato pada acara peluncuran buku seri Tercerahkan dalam Kedamaian di Jakarta, Jumat.

Pendidikan, kata Satryo, merupakan usaha yang paling ampuh untuk menyebarkan kesadaran, memperkuat nilai-nilai toleransi dan inklusif, serta mengembangkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.

Oleh sebab itu, Mendiktisaintek mengapresiasi buku seri yang diluncurkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Buku seri itu terdiri atas dua buku dengan tajuk Secercah Kisah Mantan dan Menggali Akar Radikal Terorisme di Indonesia.

Menurut dia, peluncuran dua buku ini menjadi tonggak penting dalam upaya kolektif Pemerintah untuk melawan ideologi radikalisme dan melumpuhkan jaringan terorisme berdasarkan pengalaman langsung mantan terpidana terorisme.

Buku-buku yang diluncurkan, lanjut Staryo, tidak hanya merefleksikan hasil analisis mendalam terhadap sumber-sumber radikalisme, tetapi juga menjadi bukti nyata kolaborasi antara akademisi dan berbagai pihak yang terkait dalam mewujudkan Indonesia tanpa radikalisme dan terorisme.

"Saya sangat mengapresiasi upaya BNPT bersama seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam menyusun buku ini. Kami yakin, buku ini akan menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat luas dalam memahami akar permasalahan radikalisme untuk mengatasi persoalan tersebut," kata Mendiktisaintek.

Ia juga mengajak semua pihak terkait untuk menjadikan peluncuran buku seri Tercerahkan dalam Kedamaian sebagai momentum memperkuat sinergi antara Pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat dalam mendorong terciptanya kedamaian yang berkelanjutan di Indonesia.

"Saya mengajak seluruh pihak untuk terus mendukung langkah-langkah strategis dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangan kebijakan yang berorientasi pada upaya pencegahan terorisme," katanya pula.

Buku seri Tercerahkan dalam Kedamaian merupakan hasil kajian dan analisis dari 15 buku yang sering dijadikan rujukan oleh pelaku tindak pidana terorisme. BNPT berkolaborasi dengan akademisi, peneliti, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menganalisis buku-buku radikal itu.

Buku seri tersebut menjadi kontranarasi dari buku-buku radikal yang dirujuk oleh teroris. BNPT mendistribusikan kedua buku yang diluncurkan itu dalam bentuk fisik maupun buku elektronik (e-book) yang dapat diakses melalui Google Play Book.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra melakukan pembahasan dengan Dubes Prancis Fabian Penone terkait permintaan pemindahan terpidana mati asal Prancis, Serge Atlaoui. Serge dijatuhi hukuman mati dalam kasus psikotropika.

"Tentang permintaan dari seorang narapidana warga negara Perancis yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia, Serge. Yang disampaikan kepada pemerintah Perancis bahwa yang bersangkutan dipidana mati oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena kasus psikotropika," kata Yusril dalam jumpa pers di Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

Yusril mengatakan Presiden telah menolak permohonan grasi yang diajukan Serge. Yusril juga menuturkan saat ini Serge dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba karena mengalami sakit kanker.

"Jadi bukan narkotik psikotropika dan permohonan grasi juga sudah ditolak oleh Presiden RI. Dan sekarang ini yang bersangkutan dalam keadaan sakit sehingga dipindahkan sementara dari Nusakambangan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba karena mengalami sakit kanker dan juga sudah dilakukan operasi beberapa waktu yang lalu," jelasnya.

Karena kondisi tersebut, Serge melalui Pemerintah Prancis meminta menjalani hukuman di negara asalnya. Yusril mengatakan hal itu merupakan permohonan pribadi dari Serge.

"Dan kondisi sakitnya memang agak serius dan karena itu yang bersangkutan melalui kepada Pemerintah Perancis minta supaya menjalani hukumannya itu dipindahkan ke Perancis. Jadi belum merupakan satu permohonan atau permintaan resmi yang diajukan oleh pemerintah Perancis tapi diajukan oleh yang bersangkutan," tuturnya.

Yusril menyampaikan pemerintah telah menerima surat dari Menteri Kehakiman Prancis terkait pemindahan narapidana. Namun pemerintah masih perlu melakukan diskusi mendalam dengan pemerintah Perancis mengenai hal ini.

"Dan kami telah menerima juga surat dari Menteri Kehakiman Perancis menjelaskan tentang sistem hukum di Perancis dan juga terkait dengan pemindahan narapidana. Yang kalau kami pelajari sepintas memang masih memerlukan diskusi yang sangat mendalam antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Perancis," tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, Fabian Penone mengatakan masih mencari cara untuk mengembalikan Serge ke Prancis. Dia mengatakan permintaan Serge ini masih diusahakan dengan menyiapkan perjanjian hukum.

"Di tengah-tengah perbicaraan kami, kami juga berbicara tentang situasi yang dialami oleh Serge Atlaoui dan cara bagaimana kami agar dapat mengembalikannya. Ini kami masih berusaha dan kami yakin dengan persiapan perjanjian hukum yang akan dilakukan dapat terselesaikan dan ini terus berjalan," ucapnya.

(idn/idn)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra buka suara mengenai terpidana pemerkosa berantai di Inggris Reynhard Sinaga yang dianiaya para narapidana lainnya di penjara HMP Wakefield, Yorkshire, Inggris. Yusril mengungkapkan Pemerintah Indonesia belum bersikap.

"Ini menjadi kasus yang sangat menyita perhatian publik di Inggris dan baru-baru ini yang bersangkutan itu diserang oleh narapidana yang lain. Dan kemudian mengancam hidupnya luka-luka dan orang yang menyerang pun sekarang diadili juga oleh Pengadilan Manchester," kata Yusril dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (20/12/2024).

Yusril pun menyoroti perpindahan narapidana yang dilakukan pemerintah Indonesia dan negara lain. Dirinya menekankan bahwa warga negara Indonesia yang menjadi terpidana di negara lain juga harus mendapatkan hak yang sama.

"Tentu kita sebagai sebuah negara berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia jadi semua warga negara kita di luar negeri, kita lindungi kepentingan-kepentingannya meskipun yang bersangkutan itu melakukan kesalahan dan dihukum berdasarkan pengadilan dari negara yang bersangkutan," jelasnya.

Yusril menyebut pihaknya saat ini masih mempelajari dan mengumpulkan banyak informasi tentang kasus tersebut. Dirinya pun menugaskan salah satu deputinya untuk berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri.

"Dan Kementerian Luar Negeri akan menghubungi perwakilan Kedutaan besar di London untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya termasuk juga upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar kita di London dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara kita yang dipidana di Inggris ini," ungkapnya.

Meski begitu, Yusril menekankan bahwa pemerintah Indonesia belum menentukan sikap dan masih mempelajari kasus yang menimpa Reynhard tersebut. ?Jadi belum ada sikap apa pun dari pemerintah. Tapi kami mempelajari kami memantau dengan serius persoalan ini karena menyangkut seorang warga negara Indonesia. Di luar negeri yang melakukan kesalahan dan dipidana di negara lain," kata Yusril.

?Kita sudah melakukan perhatian Filipina misalnya terhadap Marie Jane ataupun Bali Nine menjadi concern bagi pemerintah Australia. Betapa pun salah, kita pun betapa pun salah warga negara kita di luar negeri kita tetap concern dengan apa yang terjadi dan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya sendiri,? pungkasnya.

Jakarta -

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meluncurkan seri buku 'Tercerahkan dalam Kedamaian' dengan judul 'Secercah Kisah Mantan' dan 'Menggali Akar Terorisme di Indonesia'. Buku itu hasil kolaborasi antara akademisi, peneliti, birokrat, dan mantan narapidana terorisme.

Adapun peluncuran buku ini merupakan perwujudan mandat negara terkait pencegahan yang diamanatkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018. Hal itu diungkapkan oleh Kepala BNPT Komjen. Pol. Eddy Hartono, S.I.K., M.H., dalam Kegiatan Peluncuran Buku Hasil Kajian Barang Bukti Tindak Pidana Terorisme di Jakarta, hari ini.

"Peluncuran ini merupakan wujud manifestasi mandat negara sesuai amanat Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018, karena disana kita diamanatkan untuk wajib melakukan pencegahan," kata Komjen Eddy dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).

Menurut Komjen Eddy, upaya ini merupakan membangun kesiapsiagaan nasional dengan berkolaborasi dengan konsep pentahelix.

"Hari ini kami mencoba melaksanakan bagian dari pencegahan itu yakni kesiapsiagaan nasional.Kita berkolaborasi dengan para ahli, akademisi, birokrat, peneliti dan mantan napiter," ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa buku ini merupakan hasil kajian dan analisis 15 buku yang sering dijadikan rujukan oleh para pelaku tindak pidana terorisme.

"Sejak tahun 2023, kurang lebih 60 putusan mengamanatkan agar buku - buku yang mengancam ideologi ini dirampas oleh negara. Maka, kami berkewajiban mengkaji dan menganalisis dari buku - buku tersebut. Ditemukan 15 buku yang sering dijadikan rujukan oleh para pelaku tindak pidana terorisme, maka kami kaji dan hasilnya adalah buku yang kita luncurkan hari ini," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan pendidikan adalah kunci untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan dirinya juga mengapresiasi BNPT atas peluncuran buku ini.

"Pendidikan adalah kunci untuk memperkuat kesadaran nilai - nilai toleransi, inklusif, dan mengembangkan wawasan kebangsaan serta cinta tanah air. Kami sangat mengapresiasi upaya BNPT yang telah bekerja dengan keras. Kami yakin buku ini akan menjadi referensi bagi akademisi, praktisi dan masyarakat umum dalam memahami akar radikalisme dan terorisme," ujar Prof. Satryo.

Sementara itu, Wakil Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan buku tersebut juga sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yakni penguatan ideologi Pancasila.

"Kegiatan ini senafas dan sejiwa dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto yang pertama yakni penguatan ideologi Pancasila di negara ini," tutup Sugiat.

Sebagai informasi tambahan, buku ini dapat diakses melalui permintaan ke BNPT dan sudah tersedia di platform Google Play Book. Turut hadir dalam kegiatan ini, Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polkam RI Irjen. Pol. Dr. Andry Wibowo, Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK Fithriadi, Kepala Departemen Pelindungan Konsumen OJK Rudy Agus Purnomo serta pejabat di lingkungan BNPT.

(prf/ega)

Jakarta -

Dubes Prancis Fabian Penone menemui Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra untuk membahas permintaan pemindahan terpidana mati asal Prancis, Serge Atlaoui. Yusril menyebut permintaan pemindahan Serge berbeda dari kasus Mary Jane dan Bali Nine.

"Jadi agak berbeda dengan Australia dan Filipina karena memang pemerintah Filipina itu secara resmi melalui Menteri Kehakiman Filipina meminta untuk Mary Jane itu dipindahkan ke Filipina. Dan Presiden Marcos juga melakukan pembicaraan hal itu secara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto begitu juga dengan pemerintah Australia," kata Yusril dalam konferensi pers di Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

Yusril mengatakan pemindahan Bali Nine juga disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ke Prabowo saat bertemu di Peru. Hal itu kemudian ditindaklanjuti hingga mencapai kesepakatan practical arrangement.

"Perdana Menteri Australia menyinggung masalah ini dalam pertemuan di Peru beberapa waktu yang lalu. Dan kemudian Menteri Dalam Negeri Australia juga menyampaikan surat langsung kepada saya untuk meminta dipindahkannya lima narapidana seumur hidup yang sisa dari Bali Nine," jelasnya.

Dia mengatakan permintaan Serge dipindah masih dalam tahap awal. Dia mengatakan permintaan baru datang dari Serge, bukan pemerintah Prancis sehingga pemerintah Indonesia tidak memberi respons resmi.

"Prancis baru di tahap awal belum ada permintaan dari pemerintah Prancis secara resmi hanya meneruskan permintaan dari Sergei sendiri kepada pemerintah Indonesia dan tentu kalau permintaan itu dari yang bersangkutan kita tidak bisa meresponsnya," ucapnya.

Dia menjelaskan permintaan pemindahan Serge harus diajukan oleh pemerintah Prancis sendiri terkait pemindahan narapidana. Yusril mengatakan Indonesia dan Prancis juga tidak punya Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Prancis.

"Karena permintaan itu harus diajukan oleh pemerintah negara yang bersangkutan karena ini menyangkut tentang pemindahan narapidana. Kita mengetahui bahwa kita sendiri belum punya undang-undang yang mengatur tentang ini dan kita dengan Prancis, MLA juga tidak ada," ucapnya.

Yusril mengatakan pihaknya ingin membahas MLA RI-Prancis lebih dulu. Dia mengatakan ketiadaan permintaan resmi dari Prancis itu membuat urusan pemindahan Serge berbeda dengan Mary Jane dan Bali Nine.

"Karena itu diutamakan tadi untuk membicarakan perjanjian MLA dan ya kita belum tahu sikap dari pemerintah Prancis terhadap permohonan pribadi yang dikemukakan oleh Serge dan disampaikan kepada pemerintah kita. Jadi agak berbeda dengan Australia dan Filipina jadi masih di tahap awal," ujarnya.

Sebagai informasi, Atlaoui, yang merupakan tukang las, ditangkap pada 2005 di sebuah pabrik narkoba rahasia di luar Jakarta. Dia merupakan 'ahli kimia' di lokasi tersebut.

Namun, ayah empat anak berusia 60 tahun itu terus mengaku tidak bersalah dan mengklaim dia sedang memasang mesin di tempat yang dia kira adalah pabrik akrilik. Awalnya, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tetapi Mahkamah Agung meningkatkan hukumannya menjadi hukuman mati pada 2007.

Atlaoui selama ini ditahan di Lapas Nusakambangan di Jawa Tengah setelah dijatuhi hukuman mati. Dia kemudian dipindah ke Lapas Tangerang pada 2015.

Dia seharusnya dieksekusi bersama delapan pelaku narkoba lainnya pada 2015. Tetapi, Atlaoui memperoleh penangguhan hukuman sementara.

(haf/haf)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Pemerintah Prancis belum meminta terpidana mati Serge Areski Atlaoui dipulangkan dari Indonesia. Diketahui, Serge adalah warga negara Prancis yang diamankan di sebuah pabrik narkoba Cikande, Tangerang pada 11 November 2005.

Yusril mengatakan bahwa permintaan transfer of prisoner atau pemindahan tahanan untuk terpidana mati Serge Areski Atlaoui masih dalam tahap pembicaraan. Hal tersebut disampaikan Yusril usai menggelar pertemuan dengan Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone di Gedung Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Jumat (20/12/2024) siang.

?Jadi agak berbeda dengan Australia dan Filipina, jadi kasus Serge ini masih di tahap-tahap awal pembicaraan dan belum ada pembicaraan yang mendalam mengenai persoalan ini,? kata Yusril dalam jumpa pers.



Yusril menjelaskan bahwa dokumen-dokumen terpidana Serge telah diserahkan di antaranya putusan Mahkamah Agung (MA), penolakan grasi, dan kondisi kesehatan saat ini. "Dan Pemerintah Perancis juga akan mempertimbangkan, jadi belum mengajukan permintaan untuk pemindahan narapidana yang bersangkutan," kata Yusril.

"Jadi masih panjang diskusinya, jadi saya kira belum ada hal yang katakan mengenai keputusan apa yang akan diambil terhadap narapidana Serge warga negara Perancis ini karena masih dalam pembicaraan di tahap yang awal sekali," sambungnya.

Yusril menjelaskan bahwa terpidana Serge dijatuhi hukuman mati oleh MA karena kasus psikotropika bukan narkotika. Dia menuturkan, permohonan grasi Serge sudah ditolak oleh Presiden RI.

Dirinya mengungkapkan bahwa saat ini Serge dalam keadaan sakit dan juga telah menjalani operasi. Karena hal tersebut, kata Yusril, Serge meminta kepada pemerintah Perancis untuk dipindahkan.

?Dan sekarang ini yang bersangkutan dalam keadaan sakit sehingga dipindahkan sementara dari Nusakambangan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba karena mengalami sakit kanker dan juga sudah dilakukan operasi beberapa waktu yang lalu juga kondisi sakitnya memang agak serius. Dan karena itu yang bersangkutan melalui pemerintah Perancis minta supaya menjalani hukumannya itu dipindahkan ke Perancis," tambahnya.

Oleh karena itu, Yusri menyebut bahwa permohonan perpindahan tersebut merupakan inisiatif pribadi Serge, bukan Pemerintah Perancis. "Dan kami telah menerima juga surat dari Menteri Kehakiman Perancis menjelaskan tentang sistem hukum di Prancis dan juga terkait dengan pemindahan narapidana yang kalau kami pelajari sepintas memang masih memerlukan diskusi yang sangat mendalam antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Perancis," ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Yusril dan Dubes Fabien juga membahas mengenai peningkatan kerja sama Indonesia - Perancis khususnya dibidang hukum. Salah satunya terkait dengan perjanjian mutual legal assisten (MLA)

"MLA antara pemerintah Indonesia dengan Perancis yang sudah dilaksanakan di Bali beberapa bulan yang lalu sebelum terjadi pergantian pemerintahan dan ini akan dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru sekarang. Sehingga diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama perjanjian tentang mutual legal assisten antara pemerintah Indonesia dan Pemerintah Perancis dapat dilaksanakan," pungkasnya.

“Sedang kami pelajari case-by-case (kasus per kasus) karena begitu banyak orangnya, lebih 50,”

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah Iran telah berkirim surat meminta agar narapidana berkewarganegaraan Iran yang ditahan di Indonesia dipindahkan ke negara asalnya.

Yusril saat ditemui di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Jumat, menyebut, surat tersebut telah diterima dan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto akan tetapi, belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai surat dimaksud.

“Kita juga menerima surat dari pemerintah Iran. Cukup banyak orang Iran yang dipidana di sini, lebih 50 [orang], dan belum kita bahas sama sekali, tapi saya sudah laporkan ke Presiden bahwa ada surat dari pemerintah Iran mengenai hal ini,” kata Yusril menjawab pertanyaan ANTARA.

Pemerintah Indonesia belum bersikap apa-apa terhadap surat dari pemerintah Iran. Menurut Yusril, pemerintah Indonesia tengah mempelajari kasus per kasus, mengingat cukup banyaknya jumlah narapidana yang diminta untuk dipindahkan.

“Sedang kami pelajari case-by-case (kasus per kasus) karena begitu banyak orangnya, lebih 50,” imbuhnya.

Di sisi lain, Menko Yusril mengatakan bahwa hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia yang dipidana di Iran.

“Kita mendapat informasi ada dua orang Indonesia dipidana di Iran, sudah diberikan grasi oleh Presiden Iran, dan sudah kembali ke Indonesia. Jadi, kita enggak punya narapidana di Iran,” ucap Yusri menjelaskan.

Lebih lanjut, Indonesia tengah membahas pemindahan terpidana mati psikotropika Serge Atlaoui yang merupakan warga negara Prancis. Menurut Yusril, permintaan pemindahan hanya disampaikan secara pribadi oleh Serge Atlaoui, tetapi belum ada permintaan resmi dari pemerintah Prancis.

Indonesia telah memindahkan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin, Mary Jane, ke negara asalnya, Filipina, Rabu (18/12) dini hari. Mary Jane dipindahkan atas dasar permintaan resmi pemerintah Filipina dan berdasarkan pengaturan praktis (practical arrangement) yang disepakati kedua negara.

Pemerintah juga telah memindahkan lima narapidana anggota Bali Nine ke Australia, Minggu (15/12) pagi. Scott Anthony Rush, Matthew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens merupakan sisa narapidana kasus Bali Nine yang menjalani hukuman penjara seumur hidup dalam kasus penyelundupan 8,2 kilogram heroin.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan rencana pemberian amnesti Presiden Prabowo Subianto kepada para koruptor tidak melanggar Undang-Undang (UU).

Yusril menyebut UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memang jelas menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus sifat pidana dari perbuatan korupsi. Akan tetapi, ia mengatakan ketentuan pemberian amnesti dari Presiden telah diatur dalam ketentuan lain yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Dasar 1945.

"Ada yang mengatakan itu bertentangan dengan undang-undang. Tapi saya mengatakan begini, harus baca undang-undang lain. Undang-undang lain itu lebih tinggi sumbernya UUD 1945, yaitu Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi," ujarnya kepada wartawan, Jumat (20/12).

"Presiden memberikan grasi meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau Presiden memberikan amnesti dan abolisi meminta pertimbangan DPR. Grasi, amnesti dan abolisi itu bisa diberikan terhadap tindak pidana apapun," imbuhnya.

Yusril pun mengingatkan jika Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada para koruptor, baik yang sudah divonis ataupun belum, maka perkaranya secara otomatis akan selesai.

"Kalau itu dilakukan maka ketentuan bahwa meskipun mengembalikan kerugian negara tidak menghapuskan sifat pidananya, dengan diberikan abolisi dan amnesti perkaranya selesai. Lebih tinggi itu UUD 1945," jelasnya.

Sebelumnya, Yusril juga mengatakan bahwa kebijakan memaafkan koruptor asal mengembalikan uang yang dikorupsi merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang menekankan pada pemulihan aset.

Menurut dia, hal itu sejalan dengan United Nation Convention Againts Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi dengan Undang-undang 7/2006.

Yusril menilai pernyataan Prabowo menjadi gambaran dari perubahan filosofi penghukuman dalam penerapan KUHP nasional yang akan diberlakukan awal tahun 2026.

"Kalau hanya para pelakunya dipenjarakan tetapi aset hasil korupsi tetap mereka kuasai atau disimpan di luar negeri tanpa dikembalikan kepada negara, maka penegakan hukum seperti itu tidak banyak manfaatnya bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Presiden Prabowo sebelumnya mempertimbangkan untuk memaafkan para koruptor yang mengembalikan duit hasil korupsi ke negara.

Prabowo mengaku pihaknya sedang memberi kesempatan bagi para koruptor untuk taubat. Dia berkata pemerintah akan memaafkan bila semua uang curian dikembalikan ke negara.

"Saya dalam rangka memberi apa istilahnya tuh memberi voor, apa voor, apa itu, memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk taubat," kata Prabowo saat berpidato di depan para mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, Rabu (18/12) waktu setempat.

"Hai, para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong," imbuhnya.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut narapidana yang akan menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto mayoritas terkait kasus narkotika, bukan koruptor.

Ia tidak menjelaskan secara rinci ihwal penerima amnesti tersebut. Hanya saja, Yusril mengatakan paling banyak merupakan narapidana kasus narkotika, sementara untuk kasus korupsi hanya berjumlah beberapa ribu saja.

"Sebagian besar adalah pengguna narkoba. Yang lain-lain, mungkin Pak Supratman (Menteri Hukum) yang lebih tahu. Tapi yang korupsi itu enggak banyak, itu cuma ya berapa ribu, yang paling banyak narkotika," ujarnya kepada wartawan, Jumat (20/12).

Dalam kesempatan yang sama, Yusril menegaskan rencana pemberian amnesti Presiden Prabowo Subianto kepada para koruptor tidak melanggar Undang-Undang (UU).

Yusril mengakui dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) disebutkan secara jelas bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak akan menghapus sifat pidana dari perbuatan korupsi.

Akan tetapi, ia mengatakan ketentuan pemberian amnesti dari Presiden telah diatur dalam ketentuan lain yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Dasar 1945.

"Ada yang mengatakan itu bertentangan dengan undang-undang. Tapi saya mengatakan begini, harus baca undang-undang lain. Undang-undang lain itu lebih tinggi sumbernya UUD 1945, yaitu Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi," jelasnya.

"Presiden memberikan grasi meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau Presiden memberikan amnesti dan abolisi meminta pertimbangan DPR. Grasi, amnesti dan abolisi itu bisa diberikan terhadap tindak pidana apapun," imbuhnya.

Sehingga, kata dia, apabila nantinya Presiden Prabowo telah memberikan amnesti kepada para koruptor baik yang sudah divonis ataupun belum maka perkaranya secara otomatis akan selesai.

"Kalau itu dilakukan maka ketentuan bahwa meskipun mengembalikan kerugian negara tidak menghapuskan sifat pidananya, dengan diberikan abolisi dan amnesti perkaranya selesai. Lebih tinggi itu UUD 1945," jelasnya.

Presiden Prabowo sebelumnya mempertimbangkan untuk memaafkan para koruptor yang mengembalikan duit hasil korupsi ke negara.

Prabowo mengaku pihaknya sedang memberi kesempatan bagi para koruptor untuk taubat. Dia berkata pemerintah akan memaafkan bila semua uang curian dikembalikan ke negara.

"Saya dalam rangka memberi apa istilahnya tuh memberi voor, apa voor, apa itu, memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk taubat," kata Prabowo saat berpidato di depan para mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, Rabu (18/12) waktu setempat.

"Hai, para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong," imbuhnya.

Setelah lima terpidana narkoba Bali Nine dipindahkan ke Australia dan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso dipindahkan Filipina, kini ada upaya pemindahan napi narkoba asal Prancis, Serge Areski Atlaoui, untuk dipindahkan ke negara asalnya.

Namun, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra memastikan Pemerintah Prancis belum mengajukan permohonan resmi terkait transfer of prisoner atau pemindahan narapidana hukuman mati tersebut. Ia mengatakan pemindahan Atlaoui baru dalam tahap awal pembicaraan dengan pihak Prancis.

"Jadi agak berbeda dengan Australia dan Filipina jadi kasus Serge ini masih di tahap-tahap awal pembicaraan dan belum ada pembicaraan yang mendalam mengenai persoalan ini," ujar Yusril  dalam konferensi pers dengan Duta Besar Perancis untuk RI Fabien Penone di Gedung Kemenko Kumham Imipas, Jumat (20/12). 

Yusril menjelaskan surat yang diterima pemerintah Indonesia masih sebatas permintaan dari Atlaoui yang diteruskan Pemerintah Perancis.

Namun, dia mengatakan surat permohonan dari Atlaoui itu tidak dapat ditindaklanjuti lantaran bukan pengajuan resmi dari negara asal.

"Belum ada permintaan dari pemerintah Perancis secara resmi, hanya meneruskan permintaan dari Serge sendiri kepada pemerintah Indonesia. Tentu kalau permintaan itu dari yang bersangkutan kita tidak bisa meresponsnya," jelasnya.

Dalam kasus ini, Yusril mengatakan bahwa terpidana Atlaoui telah dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Agung RI terkait kasus psikotropika. Permohonan grasi dari Atlaoui, kata dia, juga sudah ditolak Presiden RI.

Meskipun demikian, Yusril mengaku memang telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Kehakiman Prancis terkait mekanisme pemindahan narapidana serta sistem hukum yang dijalankan.

Hanya saja, ia mengatakan masih perlu pembicaraan lebih lanjut antar kedua negara karena adanya perbedaan sistem hukum dan aturan yang berlaku.

"Kalau kami pelajari sepintas memang masih memerlukan diskusi yang sangat mendalam antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Perancis," jelasnya.

Di sisi lain, ia mengatakan saat ini Atlaoui telah dipindahkan sementara dari Lapas Nusakambangan ke Lapas Salemba untuk menjalani pengobatan kanker. Kondisi itulah yang kemudian disebut Yusril menjadi alasan Atlaoui meminta pemindahan tahanan ke Prancis.

"Kondisi sakitnya memang agak serius dan karena itu yang bersangkutan melalui kepada Pemerintah Prancis minta supaya menjalani hukumannya itu dipindahkan ke Prancis," kata dia.