JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah memastikan, seluruh kader PDI-P, termasuk Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, akan taat terhadap hukum.

Hal itu disampaikan Said merespons penetapan Hasto sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Adapun yang menyangkut masalah hukum, di manapun kader PDI-P akan taat hukum dan akan menjalani semua rangkaian proses hukum yang disangkakan kepada Pak Hasto,” ujar Said melalui pesan singkat, Selasa (24/12/2024).

Meski begitu, Said menegaskan bahwa semua pihak harus tetap menerapkan prinsip asas praduga tak bersalah.

“Dan saya berharap kita semua tetap berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah,” ujar dia.

Said pun mengungkapkan bahwa sampai saat ini Hasto masih melakukan aktivitas dan bekerja seperti biasa di kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat.

“Pak Hasto di DPP dan saya (tadi) bertemu beliau, dan beliau tetap seperti biasa melakukan rutinitas pekerjaan kesekjenan partai,” kata Said..

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka pemberi suap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut, suap itu dilakukan bersama-sama dengan calon anggota legislatif (Caleg) PDI-P tahun 2019, Harun Masiku, yang saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO).

“KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK/00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Hasto Kristiyanto bersama-sama Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan,” kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Setyo menyebut, suap diberikan agar Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR RI pergantian antar waktu (PAW) Daerah Pemilihan Sumatera Selatan (Sumsel), menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia.

Namun, operasi itu tidak berjalan mulus karena caleg dengan suara terbanyak kedua, Riezky Aprilia, menolak menyerahkan kursinya dan tidak mau mengundurkan diri.

Hasto kemudian mengendalikan bawahannya, Saeful Bahri, dan DTI menyuap Wahyu Setiawan serta Agustina Tio Fridelina selaku anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“(Suap) sebesar 19.000 dollar Singapura dan 38.350 dollar Singapura pada periode 16 Desember 2019 sampai 23 Desember 2019 agar saudara Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel,” tutur Setyo.

Selain itu, Hasto juga disangka merintangi penyidikan terhadap kasus suap Harun Masiku.

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam perkara Harun Masiku.

KPK membantah penetapan tersangka ini berkaitan dengan politisasi.

"Kami murni melakukan proses penegakan hukum saja," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Setyo juga mengatakan, surat perintah penyidikan (sprindik) penetapan tersangka Hasto dikeluarkan pada Desember 2024 ini karena penyidik mendapat banyak bukti dan petunjuk saat melakukan serangkaian proses pencarian Harun Masiku yang jadi buronan.

"Penyidik lebih yakin setelah pada tahap proses pencarian DPO Harun Masiku ada kegiatan pemanggilan, kegiatan pemeriksaan, kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di situ kami dapat banyak bukti dan petunjuk," ucapnya.

Menurut Setyo, temuan-temuan itu menguatkan penyidik untuk mengambil keputusan penerbitan sprindik.

Sprindik penetapan tersangka Hasto diterbitkan KPK dengan nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka Bersama Orang Kepercayaannya

Setyo menuturkan, KPK memiliki bukti bahwa Hasto Kristiyanto (HK) bersama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah (DTI), terlibat suap yang diberikan tersangka Harun Masiku kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud,” ungkapnya.

Dalam perkara ini, KPK menyampaikan, Hasto memerintahkan Donny melobi Wahyu Setiawan agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR periode 2019-2024.

Di samping itu, Hasto juga memerintahkan Donny untuk mengambil dan mengantarkan uang suap kepada Wahyu melalui Agustiani Tio Fridelina selaku anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Hasto dan Donny dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selain itu, Hasto Kristiyanto juga dijerat dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Pasal perintangan penyidikan.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Irfan Kamil | Editor: Ihsanudin, Ardito Ramadhan)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul KPK Resmi Umumkan Hasto Tersangka Kasus Harun Masiku; dan Tangan Kanan Hasto, Donny Tri Istiqomah, Turut Jadi Tersangka Kasus Harun Masiku

Surabaya (ANTARA) -

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penetapan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku adalah murni proses penegakan hukum.

Hal ini disampaikan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto sebagai respons terhadap pertanyaan wartawan mengenai pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menyatakan akan datang jika KPK menangkap Sekjen partai berlogo banteng moncong putih tersebut.

“Kami murni melakukan proses penegakan hukum saja, gitu, ya,” kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Setyo enggan menilai pernyataan Presiden ke-5 RI tersebut sebagai intimidasi terhadap KPK.

Ia menyatakan bahwa tindakan KPK untuk menjerat Hasto merupakan langkah lanjutan atas upaya yang dilakukan oleh pimpinan KPK sebelumnya.

“Ini juga menurut saya bagian dari isi memori serah terima yang kami terima dari pejabat lama. Jadi, sebenarnya, kami juga tinggal melanjutkan saja, kira-kira seperti itu,” kata Setyo.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengungkapkan keprihatinannya terhadap penyidikan kasus korupsi yang melibatkan mantan kader partainya, Harun Masiku.

Dalam penyidikan tersebut, KPK telah beberapa kali memanggil Hasto Kristiyanto untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

"Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya enggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya, dia adalah Sekjen saya," ujar Megawati dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis, yang berlangsung pada Kamis (12/12/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Megawati mendorong para praktisi hukum yang hadir untuk mengkritisi penanganan kasus Harun Masiku.

"Itu tahun 2019, coba ayo ahli hukum berani, hitung berapa semuanya yang ditahan," katanya.

Megawati juga menyoroti keanehan sikap dan cara berpakaian penyidik KPK, AKBP Rossa Purbo Bekti, saat memeriksa Hasto dan stafnya, Kusnadi.

Ia menduga Rossa menyadari bahwa tindakan yang diambilnya tidak sepenuhnya sesuai prosedur, termasuk saat menyita buku catatan dan ponsel pribadi Hasto dari tangan Kusnadi.

"Lalu saya bilang, siapa itu Rossa? Katanya ininya KPK, tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi sing ada depannya iku. Iya toh? Berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang enggak benar," ujar Megawati.

Hukum mengucapkan selamat hari Natal oleh seorang Muslim sering menjadi perbincangan yang mencuat setiap akhir tahun, terutama jelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan Islam terkait hal ini?

Kyai Ahmad Fahrur Rozi yang juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyebut, perkara mengucapkan selamat hari Natal sudah menjadi bagian dari perbedaan pendapat di kalangan ulama sejak lama. Kata dia, terdapat dua kelompok besar yang kerap mendebatkan perkara ini.

"Pertama kelompok yang memperbolehkan ucapan Natal dan yang lainnya, kelompok yang melarangnya, dengan alasan menjaga keyakinan tauhid dan menghindari potensi pelanggaran akidah," kata Fahrur Rozi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (13/12).

Lantas, bagaimana sebenarnya hukum mengucapkan selamat Natal?

Meski ada perbedaan pendapat, lanjut Fahrur Rozi, sejumlah ulama modern terkemuka cenderung memperbolehkan umat Muslim untuk mengucapkan Natal dengan batasan dan landasan.

Beberapa ulama terkemuka yang memperbolehkan di antaranya Syekh Yusuf Qaradhawi, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Musthafa Zarqa, Syekh Nasr Farid Washil, Syekh Abdullah bin Bayyah, Syekh Ishom Talimah, Majelis Fatwa Eropa, dan Majelis Fatwa Mesir.

Pendapat mereka didasarkan pada prinsip penting dalam Al-Qur'an, terutama pada firman Allah SWT dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi:

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."

Ayat ini menjadi dasar bahwa berbuat baik kepada non-Muslim yang tidak memusuhi umat Islam merupakan anjuran. Mengucapkan selamat Natal dianggap bagian dari bentuk berbuat baik, sehingga tidak bertentangan dengan syariat.

Fahrur Rozi juga menyebut, seorang Muslim yang mengucapkan selamat Natal bukan berarti membenarkan ajaran agama lain. Ucapan ini lebih kepada bentuk penghormatan, keramahan, dan hidup berdampingan secara damai.

"Ucapan ini juga menunjukkan hubungan baik dan toleransi antarumat beragama, sebagaimana diajarkan dalam Islam," kata dia.

Meski diperbolehkan, Fahrur Rozi mengingatkan bahwa seorang Muslim tetap harus memperhatikan akidah dan niat dalam mengucapkan selamat Natal.Beberapa batasan yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

1. Ucapan selamat Natal dilakukan dengan niat menjaga hubungan baik, bukan sebagai pengakuan atas keyakinan agama lain. 2. Hindari mengikuti ritual ibadah agama lain yang bertentangan dengan akidah Islam. 3. Pastikan ucapan tersebut tidak melibatkan unsur penghormatan berlebihan yang melampaui batas toleransi.

"Dengan prinsip Islam yang mengajarkan toleransi, adab, dan berbuat baik kepada sesama, mari jadikan perbedaan ini sebagai sarana untuk terus mempererat persatuan dalam keberagaman," kata dia.

Demikian penjelasan mengenai hukum mengucapkan selamat Natal. Semoga bermanfaat.

Ketum Pemantau Keuangan Negara (PKN) Patar Sitohang mendukung KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap Harun Masiku. Patar menyebut semua masyarakat sama di mata hukum.

"Kami sebagai aktivis anti-korupsi mendukung penegakan hukum dalam menetapkan Hasto Sekjen PDIP sebagai tersangka. Karena prinsipnya seluruh masyarakat Indonesia sama di mata hukum, sehingga apabila sudah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang mendukung. Maka pihak tersebut secara hukum dapat dijadikan tersangka," kata Patar kepada wartawan, Selasa (24/12/2024).

Patar berharap atas penetapan Hasto tersangka ini tidak ada pihak yang mengintervensi kerja-kerja KPK.

"Kami juga berharap kinerja KPK tidak diintervensi oleh pihak manapun agar KPK dapat bekerja dengan optimal," ucapnya.

Hasto diketahui ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan caleg PDIP Harun Masiku yang sudah menjadi tersangka lebih dulu sejak 2020. KPK menduga Hasto bersama Harun Masiku memberi suap kepada Wahyu Setiawan yang saat suap terjadi menjabat Komisioner KPU RI.

Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Tipikor. Suap dari Harun Masiku itu diberikan agar Wahyu mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI lewat proses pergantian antarwaktu (PAW). Sejauh ini, ada tiga orang yang telah dijatuhi hukuman penjara dalam kasus suap dari Harun Masiku.

Mereka yang telah divonis ialah Wahyu yang dihukum 7 tahun penjara, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio yang dihukum 4 tahun penjara, dan seorang swasta bernama Saeful yang dihukum 1 tahun 8 bulan penjara.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengakuan para warga Malaysia yang diduga menjadi korban pemerasan oleh polisi Indonesia viral di media sosial. Divisi Propam Polri pun mengamankan sebanyak 18 polisi atas dugaan pemerasan dalam gelaran konser Djakarta Warehouse Project (DWP) pada 13-15 Desember 2024.

Lalu bagaimana hukum memeras dalam Islam sendiri?

Dalam Islam, melakukan pemerasan merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran.

Memeras berarti mengambil harta orang lain secara paksa atau dengan cara yang tidak sah, baik melalui ancaman, tekanan, maupun tipu daya.

Dalam Alquran telah ditegaskan larangan memakan harta oraang lain secara batil. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil..." (QS Al Baqarah [2]: 188).

Pada ayat ini Allah melarang makan harta orang lain dengan jalan batil. "Makan" ialah "mempergunakan atau memanfaatkan", sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya.

Batil ialah cara yang dilakukan tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah. Para ahli tafsir mengatakan banyak hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkup ayat ini, antara lain makelar-makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli.

Jadi, ayat ini dengan tegas melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, termasuk melalui pemerasan.

Selain itu, memeras juga termasuk dosa besar dan orang yang melakukannya akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَخَذَمِنَ الْاَ ْرِض شِبْرًابِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَى سَبْعِ أَرْضِيْنَ.

Artinya: “Barangsiapa mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke dalam tujuh lapis bumi.” (HR Bukhari).

Dalam hadits lain, Rasulullah SAW juga bersabda:

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya, “Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.” (HR. Abu Dawud dan Ad-Daruquthni)

Di dunia ini, pelaku pemerasan dapat dikenakan sanksi berat oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mencegah kerusakan sosial dan memberikan keadilan.

Pelaku pemerasan wajib bertaubat dan mengembalikan harta yang diambil secara paksa kepada pemiliknya. Jika tidak, ia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Islam sangat menganjurkan umatnya menjaga amanah, kejujuran, dan integritas, terutama bagi yang memiliki kekuasaan seperti polisi.

Pemerasan oleh aparat tidak hanya melanggar hukum syariah, tetapi juga mencoreng citra Islam dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Dalam konteks kasus polisi Indonesia yang memeras turis Malaysia tersebut, selain tindakan hukum dari negara, Islam menuntut pelaku untuk introspeksi, bertobat, dan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi.

Ambon (ANTARA) - Lembaga pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Ambon Maluku membuka layanan kunjungan tatap muka dan penitipan barang khusus untuk warga binaan menjelang perayaan Natal 2024 hingga Tahun Baru 2025.

"Kami sudah membentuk tim layanan kunjungan hari raya Natal, mulai dari petugas pendaftaran, penggeledahan, hingga bantuan pengamanan. Hal tersebut dilakukan demi kelancaran layanan publik di hari Natal," kata Kepala Lapas Kelas II Ambon Mukhtar di Ambon, Selasa.

Seperti tahun-tahun sebelumnya sedikitnya ada 27 hingga 30 orang per hari selama menjelang Natal yang melakukan kunjungan dan menitipkan barang serta makanan untuk keluarganya yang menjadi warga binaan.

"Paling banyak 30 orang dalam sehari ya," katanya.

Namun kunjungan dan pengantaran barang atau makanan tersebut tentunya harus melalui alur dan prosedur yang telah ditentukan oleh pihak Lapas kelas II A Ambon.

Pertama-tama pengantar harus mengambil nomor antrean pada loket yang sudah disediakan.

Kemudian dilakukan pendataan KTP atau tanda pengenal yang sah, serta ditanyai akan mengunjungi dan mengantarkan makanan untuk siapa.

Setelah itu barang atau makanan yang akan diantarkan harus diperiksa terlebih dahulu untuk menghindari penyelundupan barang-barang yang dilarang seperti sendok, dan barang lainnya untuk mengantisipasi tindak kekerasan di dalam lapas.

Khusus untuk makanan yang ditempatkan dalam kotak plastik, pihak lapas akan mengganti wadah tersebut dengan kantong plastik.

“Layanan yang berikan ini demi mengobati rasa rindu keluarga narapidana setelah beberapa tahun lalu layanan kunjungan tatap muka ditiadakan,” katanya.

Sementara pada perayaan Natal nanti, pihaknya membuka jam kunjungan bagi keluarga warga binaan yang datang. Mereka akan disediakan ruangan untuk bertemu dengan kerabatnya yang menjadi warga binaan.

"Kalau biasanya kita batasi waktu 15 menit, kali ini kita berikan sedikit kelonggaran, namun tetap memperhatikan jumlah antrean. Kalau memang banyak kunjungan, kami berikan waktu tambahan 5-10 menit tapi kalau tidak, bisa sampai 30 menit. Nanti kita lihat seperti apa," katanya.

Ia mengharapkan kasih dan damai Natal dapat dirasakan seluruh warga binaan yang merayakannya.

Sebanyak 94 narapidana (napi) di Jambi akan mendapatkan remisi Hari Raya Natal 2024. Dua di antaranya akan langsung bebas.

Pemberian remisi itu menjadi bagian dari tradisi tahunan pemerintah, sebagai bentuk apresiasi terhadap narapidana yang menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa hukuman. Kepala Divisi Permasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi, Lili mengungkapkan pemberian remisi itu telah melalui proses evaluasi yang ketat.

"Remisi ini hak warga binaan yang berkelakuan baik selama di lapas, mengikuti pembinaan di lapas," kata Lili, Selasa (24/12/2024).

Lili juga mengatakan narapidana beragama Kristen di Provinsi Jambi berjumlah 120 orang. Sebanyak 94 di antaranya akan menerima potongan masa tahanan pada 25 Desember 2024.

"Dua orang narapidana RK II atau langsung bebas, (narapidana) Lapas Kuala Tungkal," ujarnya.

Remisi yang diberikan bervariasi, tergantung pada lamanya hukuman dan tingkat kedisiplinan narapidana. Mulai dari pengurangan masa tahanan 15 hari hingga 2 bulan

"Untuk remisi 15 hari berjumlah 19 orang, 1 bulan berjumlah 59 orang, 1 bulan 15 hari berjumlah 10 orang, dan remisi 2 bulan berjumlah 4 orang," rincinya.

Lili menambahkan narapidana yang mendapat remisi didominasi dari kasus pidana umum. Hanya ada 30 orang yang merupakan napi kasus pidana khusus.

"Pidana khusus, narapidana korupsi 4 orang, dan narkotika 26 orang," ungkapnya.

Untuk diketahui, jumlah narapidana dan tahanan yang menghuni lembaga permasyarakatan di seluruh Jambi berjumlah 5.587 orang. Rinciannya, 4.419 berstatus narapidana, 62 orang narapidana anak, dan 1.168 tahanan.

15 Napi di Makassar Dapat Remisi Natal

15 Napi di Makassar Dapat Remisi Natal

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto, menyampaikan tekadnya untuk memperbaiki citra lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Permasalahan pungutan liar (pungli) dan penyelundupan sabu jadi fokus reformasi yang akan dilakukan mantan Wakapolri tahun 2023 ini.

"Mohon doa restu, mudah-mudahan image Lapas ini berubah. Orang yang kesulitan harus kita bantu, jangan sampai mereka malah dipungli. Harapannya, melalui upaya ini, kita dapat mengurangi potensi masalah yang ada di Lapas," kata Agus kepada awak media di Lapas Kelas II A Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Selasa (24/12/2024).

Terkait isu penyelundupan narkotika yang masih terjadi di Lapas, Agus menegaskan bahwa tindakan tegas akan terus diambil terhadap pihak-pihak yang terlibat. Mulai dari pencopotan kepala lapas hingga pemindahan narapidana yang terindikasi mengendalikan peredaran narkotika dari dalam penjara.

"Kalau masih ada lagi, pasti saya copot (kalapas). Kami sudah memindahkan 313 narapidana hukuman mati dan seumur hidup yang diduga masih mengendalikan peredaran narkotika di dalam Lapas," ujarnya.

"Saat ini, tahun anggaran sudah mepet, tapi kami berharap di awal tahun depan kami bisa melanjutkan pemindahan narapidana seumur hidup dan hukuman mati yang masih terindikasi melakukan kejahatan," sambungnya.

Agus juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dan sinergi dengan berbagai pihak untuk mencegah praktik-praktik ilegal di Lapas, termasuk peredaran narkotika. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat menciptakan Lapas yang lebih transparan, bebas dari korupsi, dan mampu menjalankan fungsi pembinaan dengan lebih baik.

Sekedar informasi, pada November 2024 lalu, MRP yang merupakan eks Kepala Pengamanan Lapas Cebongan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pungli di lapas. MRP meraup uang mencapai total Rp 730,25 juta.

Nominal uang yang diminta oleh pelaku bervariasi, mulai ratusan ribu rupiah hingga puluhan juta rupiah. Uang itu untuk kedatangan tahanan sekitar Rp1,5-RP5 juta, membayar untuk kamar sebesar Rp1-Rp7 juta, kamar khusus Rp50 juta hingga setoran mingguan Rp100-Rp200 ribu per orang dan per blok. Praktik pungli itu dilakukan tersangka selama satu tahun.

Sementara itu, buntut kasus narkoba di Lapas, Agus telah memecat belasan petugas lembaga pemasyarakatan (lapas) karena para petugas itu lalai dalam menjalankan tugas. Mereka yang dipecat berasal dari beragam level jabatan.

"Terdiri daripada ada yang kalapas (kepala lapas), ada yang karutan (kepala rumah tahanan), ada KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan), bahkan ada pegawai daripada sipir yang terlibat di dalamnya," kata Agus dikutip dari detikNews.

Ada pula kabar yang menyedot perhatian publik lewat video viral mengenai pesta sabu di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan. November lalu, Agus juga memindahkan 65 napi bandar narkoba dari Sumatera Utara ke Nusakambangan. Dari wartawan, Agus juga mendapatkan informasi mengenai adanya penyalahgunaan narkoba di sel Jember, Jawa Timur.

"Kepada yang terlibat baik pesta sabu seperti yang di Sumut, kejadian yang di Jember tadi diinformasiikan, mereka ditempatkan pada tempat penghukuman khusus. Kemudian kepada mereka tidak diberikan haknya berupa remisi sesuai yang diamanatkan undang-undang," kata Agus.

Video: 14 Petugas Lapas Dinonaktifkan Buntut Kasus Narkoba

Video: 14 Petugas Lapas Dinonaktifkan Buntut Kasus Narkoba

Ahli hukum pidana Universitas Brawijaya, Priya Jatmika, menilai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi tersangka oleh KPK sudah sesuai prosedur. Priya mengatakan KPK sudah mengantongi bukti dan memeriksa Hasto di kasus dugaan suap yang juga menyeret buron Harun Masiku.

"Ya nggak ada yang istimewa, biasa saja, orang ditetapkan jadi tersangka ini kan jadi besar karena dia jadi Sekjen PDIP. Tapi secara hukum kalau sudah ada dua alat bukti, keterangan saksi, alat bukti surat atau petunjuk, dan dia sudah diperiksa sebagai saksi, sah-sah saja dia ditetapkan jadi tersangka," kata Priya kepada wartawan, Selasa (24/12/2024).

Priya juga merespons adanya anggapan politisasi di balik perkara yang menyeret kasus Hasto ini. Priya mengatakan sebaiknya hal itu dibuktikan di praperadilan.

"Jadi nguji di praperadilan saja, ajukan praperadilan penetapan tersangka tidak sah, nanti di praperadilan dibuktikan, dua alat buktinya apa. Kalau tidak akurat, tidak valid, tidak ada korelasinya dengan perbuatan, penetapan tersangkanya tidak sah, kan tinggal diuji saja nanti," kata Priya.

Priya belum mengetahui detail mengenai peran Hasto dalam pusaran kasus suap tersebut. Namun berdasarkan rangkaian kasus yang dia pantau dari awal, penetapan tersangka Hasto sudah sesuai prosedur.

"Sudah, dua alat bukti sudah, diperiksa sebagai saksi sudah, penetapan tersangka sudah prosedural," ujar Priya.

Hasto Tersangka KPK

Pada sore ini, KPK resmi mengumumkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Dia dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024).

Dia awalnya menjelaskan awal mula pengusutan kasus ini sejak 2020. Dia menyebut ada tiga orang yang telah diproses hukum hingga divonis bersalah, yakni Wahyu, Agustiani Tio, dan Saeful. Sedangkan Harun Masiku masih jadi buron.

Dia kemudian menjelaskan peran Hasto Kristiyanto (HK). Dia mengatakan kasus ini berawal saat Hasto menempatkan Harun di Dapil Sumsel I.

Dia menyebut Hasto berupaya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW. Dia mengatakan Hasto meminta MA memberi fatwa dan mengusahakan agar caleg yang seharusnya masuk ke DPR lewat PAW, Riezky Aprilia, mau diganti dengan Harun Masiku.

"Bahkan surat undangan pelantikan Riezky ditahan oleh HK (Hasto Kristiyanto)," ujar Setyo.

Singkat cerita, Hasto melakukan suap ke Wahyu. Dia mengatakan Wahyu merupakan kader partai yang menjadi komisioner KPU.

Dia mengatakan Hasto mengatur Saeful dan DT, yang sudah lebih dulu menjadi tersangka, dalam pemberian suap ke Wahyu. KPK pun menetapkan Hasto sebagai tersangka.

"Tersangka HK (Hasto Kristiyanto)," ucapnya.

Medan (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, Sumatera Utara mengikuti kegiatan panen raya dan penyerahan bantuan sosial (Bansos), yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) secara virtual.

“Acara kegiatan itu dipimpin langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Bapak Agus Andrianto yang terpusat di Lapas Kelas IIA Warung Kiara,” kata Kepala Rutan Medan Alanta Imanuel Ketaren di Medan, Selasa (24/12).

Dia mengatakan, kegiatan ini dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan pelaksanaan akselerasi program Menteri Imipas, pihaknya mengikuti acara tersebut secara virtual, dan dihadiri para pejabat struktural dan keluarga warga binaan Rutan Kelas I Medan.

“Pada kesempatan ini, kami juga membagikan bantuan sosial berupa sembako kepada keluarga warga binaan, sebagai bentuk nyata kontribusi terhadap masyarakat sekitar,” jelas dia.

Alanta menyampaikan adapun kata sambutan Menteri Imipas Agus Andrianto, yakni menekankan pentingnya ketahanan pangan sebagai pondasi pembangunan nasional.

“Beliau mengingatkan bahwa sejak dahulu masyarakat diajarkan untuk menjaga ketahanan pangan dimulai dari lingkup yang terkecil yaitu keluarga,” ujarnya.

Ketahanan pangan yang terbangun dari rumah masing-masing dapat menjadi kekuatan di lingkungan, bahkan dapat mendukung kedaulatan pangan secara nasional.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program akselerasi yang dicanangkan kementerian imigrasi dan pemasyarakatan, sejalan dengan Asta cita Presiden.

Menteri Agus juga menegaskan bahwa penyerahan bantuan sosial secara serentak oleh UPT Pemasyarakatan adalah bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

Dia mengatakan, semoga bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban keluarga warga binaan Rutan Kelas I Medan dan masyarakat sekitar yang membutuhkan.

“Kami salurkan bansos dari Menteri Imipas kepada keluarga warga binaan secara simbolis dari Rutan, serentak bersamaan dengan yang dilaksanakan di seluruh UPT pemasyarakatan di Indonesia sesuai dengan amanat dari Menteri Imipas,” kata Alanta Imanuel Ketaren.