PALU, iNewsPalu.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kemenkumham Sulteng) menggelar acara Media Gathering sebagai bentuk apresiasi atas dukungan media dalam mensosialisasikan berbagai program dan kegiatan Kemenkumham Sulteng selama tahun 2024. Acara ini berlangsung di Ruang Garuda Kanwil pada hari Jumat, 27 Desember 2024.

Acara ini juga menjadi momentum untuk merayakan keberhasilan Kemenkumham Sulteng dalam meraih berbagai prestasi di tingkat nasional, terutama dalam pelayanan hukum dan hak asasi manusia. Kemenkumham Sulteng berhasil menduduki posisi teratas dalam bidang pemberitaan media konvensional internal Kemenkumham di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh media yang telah menjadi mitra kerja yang baik. “Media memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kami berharap melalui acara ini, sinergi antara Kemenkumham Sulteng dengan media dapat semakin erat,” ujarnya.

Hermansyah Siregar juga memaparkan sejumlah capaian yang telah diraih oleh Kemenkumham Sulteng sepanjang tahun 2024. Ia berharap kolaborasi yang telah dilakukan bersama dapat terus berlanjut.

Pertemuan ini juga menjadi momen bagi Hermansyah untuk berpamitan kepada seluruh insan pers di Sulteng, karena ia akan mengemban amanah sebagai Direktur Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kepemimpinan selanjutnya akan terus berupaya meningkatkan pelayanan, dengan peran media sebagai kunci penting.

“Prestasi yang kami raih saat ini tidak lepas dari dukungan seluruh jajaran Kemenkumham Sulteng dan tentunya juga peran media. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutupnya.

Editor : Jemmy Hendrik

Jakarta (ANTARA) - Ketua Pusat Riset Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) Sapto Priyanto memandang pendampingan yang berkelanjutan atau terus-menerus diperlukan bagi mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI).

“Dengan melibatkan semua unsur pemerintah dan masyarakat,” kata Sapto saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Menurut dia, perlu pelibatan ahli dalam penyusunan peta panduan untuk pendampingan para mantan anggota JI.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Densus 88 Antiteror Polri berencana membuat peta panduan untuk pendampingan dan pembinaan kepada mantan anggota JI.

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan bahwa upaya tersebut merupakan kewajiban negara dalam menjaga warganya agar tetap berada di pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kewajiban negara untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mantan anggota JI juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan catatan BNPT, 1.315 mantan anggota JI telah berikrar setia kepada NKRI di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (22/12), sehingga menandakan organisasi terlarang itu pun resmi bubar.

Ribuan orang mantan anggota Jamaah Islamiyah dari Keresidenan Surakarta, Kedu, dan Semarang mendeklarasikan pembubaran diri di Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 21 Desember 2024.

Deklarasi yang dibacakan bersama-sama tersebut, salah satunya mendukung (sami'na wa atho'na) terhadap pembubaran Al-Jamaaj Al-Islamiyah di Bogor, Jawa Barat, pada 30 Juni 2024.

Selain itu, pada deklarasi tersebut, sekitar 1.400 orang perwakilan mantan anggota Jamaah Islamiyah siap kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan terlibat aktif mengisi kemerdekaan serta menjauhkan diri dari paham dan kelompok ekstrem atau tatharruf.

Mereka juga menyatakan siap mengikuti peraturan hukum yang berlaku di NKRI, serta berkomitmen dan konsisten untuk menjalankan hal-hal yang merupakan konsekuensi logis.

Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror Polri Inspektur Jenderal Polisi Sentot Prasetyo mengapresiasi tokoh-tokoh yang telah berdedikasi mengajak mantan anggota Jamaah Islamiyah untuk berjihad yang sesungguhnya, yakni membela bangsa dan negara.

"Bersama dengan ini kami telah melakukan sosialisasi pembubaran Jamaah Islamiyah di berbagai titik di seluruh Indonesia. Kami telah menyaksikan bahwa mereka telah menunjukkan komitmen untuk sepenuhnya kembali ke NKRI," katanya.

Sentot mengatakan deklarasi tersebut tidak hanya memberikan makna mendalam pada komitmen mereka, tetapi juga menjadi simbol nyata sinergi pemerintah dan masyarakat untuk merawat persatuan dan keutuhan negara dan bangsa.

"Kegiatan yang kami laksanakan pada hari ini bukan sekadar seremonial pembacaan ikrar kembali ke NKRI, tetapi juga kegiatan ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir dan dengan tangan terbuka menyambut kembalinya mereka yang menjadi bagian penting dari Indonesia yang kita cintai," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menjelang akhir tahun, Universitas Airlangga (UNAIR) menggelar sebuah talkshow bertajuk "Refleksi Tahun 2024: Penegakan Hukum untuk Kemajuan Ekonomi Jawa Timur." Kegiatan tersebut berlangsung di Hall Kantor Manajemen Lantai 1, Kampus MERR-C UNAIR pada Jumat (27/12/2024).

Hadir memberikan sambutan sekaligus keynote speech pada kegiatan ini, Rektor UNAIR, Prof Dr Mohammad Nasih SE MT Ak. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa penegakan hukum berperan penting terhadap perkembangan perekonomian di Jawa Timur.

“Perekonomian di Jawa Timur perkembangannya cukup tinggi. Tentu, itu tidak terlepas dari kontribusi dari penegakan hukum. Sebab, dengan tegaknya hukum, maka keadilan akan bisa tercipta. Dengan terciptanya keadilan, maka yang tercipta adalah produktivitas yang lebih baik lagi,” jelasnya.

Faktor Integritas

Meskipun begitu, Guru Besar FEB UNAIR itu mengakui bahwa penegakan hukum tidak semudah membalikkan tangan. Menurutnya, ada beberapa faktor kunci terkait dengan penegakan hukum, salah satunya integritas. “Integritas dari para penegak hukum dan aparat hukum benar-benar harus menjadi perhatian,” ucapnya.

Namun, sambung Prof Nasih, tidak mudah untuk menegakkan integritas pada lingkungan yang ada saat ini. Perlu adanya respon guna menyikapi hal tersebut. “Mungkin seleksi hakim atau jaksa itu perlu jadi perhatian lebih sehingga nantinya bisa diperoleh orang-orang yang tentu saja berintegritas di dalamnya,” imbuhnya.

Pengetahuan dan Kolaborasi

Tak kalah penting dengan faktor integritas, Prof Nasih juga mengungkapkan bahwa pengetahuan tentang dunia hukum juga menjadi faktor kunci untuk penegakan hukum yang lebih baik. “Pengetahuan dunia hukum harus direformasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan orang yang berintegritas dan berwawasan hukum yang luas. Sehingga bisa mengambil keputusan dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, Prof Nasih juga menyebutkan bahwa harus ada kolaborasi dan koordinasi yang lebih baik antarpihak dalam penegakan hukum. “Tak kalah penting harus ada kolaborasi dan koordinasi untuk saling bantu agar tidak menyulitkan banyak orang,” sebutnya.

Sebagai tambahan informasi, hadir juga dalam kegiatan ini, sejumlah pejabat. Di antaranya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Prof (HCUA) Dr Mia Amiati SH MH CMA CSSL; Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, H Charis Mardiyanto SH MH; Walikota Surabaya Terpilih diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Dr Ikhsan SPsi MM; dan Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono SE MM.Refleksi Akhir Tahun, Rektor UNAIR Tekankan Pentingnya Penegakan Hukum demi Kemajuan Ekonomi

Medan (ANTARA) - Sebanyak tujuh anggota Polrestabes Medan, Sumatera Utara telah ditempatkan di penempatan khusus (patsus), setelah tewasnya tahanan berinisial BS (42), yang sebelumnya ditangkap atas dugaan pengancaman dengan kekerasan.

Kepala Polrestabes Medan Kombes Gidion Arif Setyawan menjelaskan bahwa sebelumnya enam anggota polisi telah diperiksa terkait insiden tersebut. Namun, kini totalnya ada tujuh personil yang telah menjalani pemeriksaan mendalam.

“Kami sudah melakukan pemeriksaan secara internal terhadap personil yang terlibat dalam upaya paksa penangkapan terhadap BS,” ujar Gidion di Medan, Sabtu (28/12).

Pemeriksaan dilakukan setelah adanya dugaan kekerasan yang dilakukan oleh personil Sat Reskrim Polrestabes Medan terhadap BS saat proses penangkapan, yang kemudian mengakibatkan kematian BS di rumah sakit pada Kamis (26/12).

Selain pemeriksaan terhadap tujuh personel yang ditempatkan di Patsus, Polrestabes Medan juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, baik saksi eksternal maupun saksi yang berada di tempat kejadian perkara (TKP) di Desa Semayam.

Di antaranya adalah rekan almarhum BS yang turut dibawa ke Polrestabes Medan pada saat penangkapan.

“Kami juga telah memeriksa penyidik yang menerima pelimpahan tersangka, serta memeriksa rekaman CCTV dengan matang, untuk memastikan peristiwa ini,” kata Gidion.

Dari hasil pemeriksaan sementara, pihaknya menyimpulkan kuat dugaan adanya kekerasan yang dilakukan oleh personil Polrestabes Medan terhadap BS saat proses penangkapan.

Hal ini sejalan dengan laporan polisi yang dibuat oleh pengacara dan keluarga almarhum BS ke Polda Sumut, mengenai penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang.

Selain itu, keluarga almarhum BS dan pengacaranya juga melaporkan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh anggota polisi Polrestabes Medan ke Polda Sumut.

Gidion menambahkan, proses selanjutnya akan ditangani oleh Polda Sumut, khususnya Bidang Propam.

“Kami telah melakukan pemeriksaan awal dan selanjutnya hasil pemeriksaan akan dilimpahkan ke Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut, baik terkait laporan kode etik maupun laporan pidana,” jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Suprtaman Andi Agtas mengatakan, pihaknya belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029.

Meskipun sebelumnya, pemerintah telah mengakui kepengurusan PMI kubu Jusuf Kalla (JK).

“Pemerintah sudah mengakui kepemimpinan Pak JK sebagai pengurus sah dari PMI tapi, Kementerian Hukum belum memberikan surat keputusan,” kata Supratman, di Kantornya, Jumat (27/12/2024).

Ia menjelaskan, saat ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) tengah mengembangkan sistem pendaftaran organisasi. Hal ini turut berdampak pada belum dikeluarkannya SK kepengurusan PMI kubu Jusuf Kalla.

“Karena sistem fitur pendaftaran perkumpulan yang melakukan kegiatan publik itu belum tersedia di Kementerian Hukum,” tambah dia.

Meski demikian, ia berjanji bahwa Ditjen AHU segera merampungkan proses verifikasi berkas kepengurusan yang diserahkan kubu Jusuf Kalla. Begitu proses verifikasi itu rampung, SK pun segera diterbitkan.

“Begitu fitur itu sudah ada di sistem kita, setiap administrasi hukum kita maka kepengurusan yang ada sekarang kita langsung SK-nya otomatis pasti keluar,” ujarnya.

“Saya yakin mungkin paling lambat awal bulan depan sudah ada,” imbuh dia.

JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis crazy rich Surabaya Budi Said dengan hukuman pidana 15 tahun penjara. Terdakwa kasus korupsi jual beli emas PT Antam itu juga dihukum denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Budi Said juga dijatuhkan pidana tambahan uang pengganti 58,841 kg emas Antam atau senilai Rp35 miliar sebagai pengganti kerugian negara.

Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hadjar menilai putusan hakim atas Budi Said dalam kasus korupsi jual beli emas PT Antam seberat 1,1 ton itu sudah tepat.

"Dari sudut hukum pidana, putusan hakim terhadap Budi Said itu sudah wajar, karena dalam hukum pidana dikenal faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan," ujar Fikar di Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

Dalam kasus-kasus tertentu dengan berbagai pertimbangan yang dimiliki, seorang hakim tidak hanya bisa mengeluarkan putusan yang meringankan dan memberatkan, tetapi juga bisa menghapuskan hukuman.

Karena itu, Fikar menilai hakim yang menyidangkan kasus Budi Said sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang dalam mengeluarkan sebuah putusan. Apalagi hal ini menyangkut kasus korupsi di dunia pertambangan.

"Kalau lihat ini adalah perkara korupsi dan kasus korupsinya lebih kental dibanding masalah-masalah tambang seperti masalah izin, masalah lingkungan dan sebagainya. Jadi hal ini akan jadi penilaian tersendiri bagi hakim," ungkapnya.

Diketahui, dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024), Budi Said divonis 15 tahun penjara. Budi Said dinyatakan bersalah melakukan rekayasa jual beli emas PT Antam yang merupakan BUMN hingga merugikan keuangan negara Rp 1,1 triliun.

Selain itu, hakim juga menyatakan Budi Said bersalah melakukan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). ?Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 bulan," kata hakim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menghentikan wacana penerapan denda damai bagi koruptor. Sebab, penerapan denda damai hanya berlaku bagi pelaku kejahatan ekonomi, sebagaimana disampaikan Kejaksaan Agung sebelumnya.

"Karena itu, saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini, sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi. Tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Jadi supaya jangan disalahartikan," kata Supratman di Kantornya, Jumat (27/12/2024).

Wacana ini sebelumnya dilontarkan Supratman. Menurutnya, perkara korupsi bisa dihentikan di luar pengadilan, bila koruptor membayar denda damai yang disetujui oleh jaksa agung.

Supratman pun sempat berdalih bahwa ketentuan denda damai ini diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.

Namun, setelah wacana itu bergulir, sejumlah pihak justru mengkritik pemerintah.

Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, misalnya, menyatakan bahwa denda damai tidak bisa diterapkan untuk mengampuni koruptor.

Sebab, ketentuan di dalam beleid itu hanya bisa diterapkan dalam tindak pidana ekonomi yang meliputi perpajakan, bea cukai, dan kepabeanan.

“Korupsi enggak masuk,” kata Mahfud saat ditemui di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2024).

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar. Menurutnya, ada konteks berbeda antara penerapan denda damai dalam UU Kejaksaan dengan uang pengganti yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Denda damai dalam UU Kejaksaan itu bukan untuk pengampunan koruptor tapi penyelesaian perkara tindak pidana ekonomi seperti kepabeanan, cukai, hingga pajak,” kata Harli kepada Kompas.com, Kamis (26/12/2024).

“Penyelesaian tipikor berdasarkan UU tipikor, yaitu dengan uang pengganti” imbuhnya.

Sejauh ini, menuturkan, penerapan denda damai belum digunakan, bahkan untuk menyelesaikan masalah kepabeanan.

Apabila persoalan korupsi ingin dapat diselesaikan dengan mekanisme denda damai, maka perlu ada redefinisi korupsi sebagai tindak pidana ekonomi. Sejauh itu belum dilakukan, maka yang berlaku adalah ketentuan di dalam Pasal 2, 3 dan seterusnya yang diatur dalam UU Tipikor.

“Kalau dari aspek teknis yuridis, tipikor tidak termasuk yang dapat diterapkan denda damai yang dimaksud Pasal 35 (1) huruf k, kecuali ada definisi yang memasukkan korupsi sebagai tindak pidana ekonomi,” tegasnya.

Sebagai perbandingan

Setelah pernyataannya menuai polemik di publik, Supratman pun memberikan klarifikasi.

Menurutnya, wacana penerapan denda damai untuk koruptor hanya sebagai sebuah komparasi atau perbandingan dalam penerapan sebuah aturan.

Baik korupsi maupun tindak pidana ekonomi, menurutnya, kedua perbuatan itu sama-sama berimplikasi terhadap kerugian keuangan negara.

"Yang saya maksudkan itu adalah meng-compare. Karena UU Tindak Pidana Korupsi ataupun juga UU Kejaksaan, khusus pada tindak pidana ekonomi, dua-duanya itu adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara, merugikan perekonomian negara. Untuk itu, ada ruang yang diberikan," ujarnya.

Terkait kebijakan pengampunan, menurut Supratman, sebenarnya bukanlah sebuah barang baru di Indonesia. Ia mencontohkan, pemerintah sudah pernah dua kali menerapkan kebijakan tax amnesty.

Selain itu, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga diatur mengenai denda keterlanjuran yang ditujukan bagi kejahatan di sektor kehutanan. Kedua bentuk pengampunan itu dilakukan di luar pengadilan.

"Nah karena itu, itu hanya compare. Bahwa ada aturan yang mengatur, tetapi bukan berarti presiden akan menempuh itu. Sama sekali tidak," ujarnya.

Ia menegaskan, bukan menjadi wewenang bagi presiden untuk menerapkan denda damai yang diatur di dalam UU Kejaksaan RI. Wewenang penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk kejahatan ekonomi itu menjadi wewenang jaksa agung.

"Tetapi sekali lagi, untuk tindak pidana korupsi itu hanya sebagai pembanding bahwa ada aturan yang mengatur soal itu," kata dia.

Di sisi lain, ia menegaskan, wacana untuk memaafkan koruptor baru sebatas wacana. Dalam rencana pemberian amnesti terhadap 44.000 narapidana pun, Supratman mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga tidak berencana memberikan amnesti kepada pelaku kejahatan korupsi.

Namun, sebagai wacana, ia mengingatkan bahwa ketika Mahfud menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada masa pemerintahan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid, juga pernah mengusulkan wacana memaafkan koruptor dengan menempuh berbagai macam cara.

"Beliau menyatakan bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Latvia kalau tidak salah, dan juga Afrika Selatan. Artinya, waktu itu, menurut Prof Mahfud, tidak ada yang berani," ujarnya.

Ia menambahkan, di dalam konteks tindak pidana korupsi, sebenarnya juga sudah dikenal amnesti atau pengampunan yang diatur pada sistem hukum di Indonesia melalui mekanisme restorative justice.

"Tergantung berapa kerugian negaranya. Karena kalau semuanya diterapkan kalau kerugian negara cuma Rp 50 juta (atau) Rp 100 juta, padahal biaya penanganan perkaranya kan jauh lebih besar dibandingkan korupsinya yang sedikit," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menghentikan wacana penerapan denda damai bagi koruptor. Sebab, penerapan denda damai hanya berlaku bagi pelaku kejahatan ekonomi, sebagaimana disampaikan Kejaksaan Agung sebelumnya.

"Karena itu, saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini, sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi. Tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Jadi supaya jangan disalahartikan," kata Supratman di Kantornya, Jumat (27/12/2024).

Wacana ini sebelumnya dilontarkan Supratman. Menurutnya, perkara korupsi bisa dihentikan di luar pengadilan, bila koruptor membayar denda damai yang disetujui oleh jaksa agung.

Supratman pun sempat berdalih bahwa ketentuan denda damai ini diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.

Namun, setelah wacana itu bergulir, sejumlah pihak justru mengkritik pemerintah.

Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, misalnya, menyatakan bahwa denda damai tidak bisa diterapkan untuk mengampuni koruptor.

Sebab, ketentuan di dalam beleid itu hanya bisa diterapkan dalam tindak pidana ekonomi yang meliputi perpajakan, bea cukai, dan kepabeanan.

“Korupsi enggak masuk,” kata Mahfud saat ditemui di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2024).

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar. Menurutnya, ada konteks berbeda antara penerapan denda damai dalam UU Kejaksaan dengan uang pengganti yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Denda damai dalam UU Kejaksaan itu bukan untuk pengampunan koruptor tapi penyelesaian perkara tindak pidana ekonomi seperti kepabeanan, cukai, hingga pajak,” kata Harli kepada Kompas.com, Kamis (26/12/2024).

“Penyelesaian tipikor berdasarkan UU tipikor, yaitu dengan uang pengganti” imbuhnya.

Sejauh ini, menuturkan, penerapan denda damai belum digunakan, bahkan untuk menyelesaikan masalah kepabeanan.

Apabila persoalan korupsi ingin dapat diselesaikan dengan mekanisme denda damai, maka perlu ada redefinisi korupsi sebagai tindak pidana ekonomi. Sejauh itu belum dilakukan, maka yang berlaku adalah ketentuan di dalam Pasal 2, 3 dan seterusnya yang diatur dalam UU Tipikor.

“Kalau dari aspek teknis yuridis, tipikor tidak termasuk yang dapat diterapkan denda damai yang dimaksud Pasal 35 (1) huruf k, kecuali ada definisi yang memasukkan korupsi sebagai tindak pidana ekonomi,” tegasnya.

Sebagai perbandingan

Setelah pernyataannya menuai polemik di publik, Supratman pun memberikan klarifikasi.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Universitas Airlangga (UNAIR) menggelar refleksi akhir tahun melalui sebuah talkshow. Talkshow bertajuk "Refleksi Tahun 2024: Penegakan Hukum untuk Kemajuan Ekonomi Jawa Timur" tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Prof (HCUA) Dr Mia Amiati SH MH CMA CSSL; Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, H Charis Mardiyanto SH MH; Walikota Surabaya Terpilih diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Dr Ikhsan SPsi MM; dan Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono SE MM.

Berlangsung di Hall Lantai 1 Kantor Manajemen Kampus MERR-C UNAIR, talkshow tersebut dipandu oleh Prof Dr H Suparto Wijoyo SH MHum, Wakil Direktur III Sekolah Pascasarjana UNAIR. Talkshow tersebut juga menghadirkan sejumlah pimpinan UNAIR, antara lain Rektor Prof Dr Mohammad Nasih SE MT Ak beserta jajaran wakil rektor, jajaran dekan fakultas, serta tamu undangan lainnya.

Kondisi Ekonomi Jawa Timur

Rektor UNAIR dalam sambutannya menyoroti kondisi perekonomian Jawa Timur yang peningkatannya cukup tinggi. “Tentu, itu tidak terlepas dari kontribusi dari penegakan hukum. Sebab, dengan tegaknya hukum, maka keadilan akan bisa tercipta. Dengan terciptanya keadilan, maka yang tercipta adalah produktivitas yang lebih baik lagi,” jelasnya, Jumat (27/12/2024).

Kemudian, Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Dr Ikhsan SPsi MM memaparkan kondisi ekonomi di Kota Pahlawan tersebut serta menyampaikan langkah strategis yang akan ditempuh pemerintah kota pada 2025 mendatang. Ia juga menerangkan arah pertumbuhan ekonomi Surabaya pada tahun 2025. Ikhsan berharap, Surabaya bisa mencapai stabilitas ekonomi pada 2025 mendatang.

“Arah pertumbuhan ekonomi pertama tentu berkaitan dengan stabilitas. Kami ingin keamanan dan ketenteraman Surabaya terjaga bersama-sama, kemudian juga tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Penegakan Hukum dalam Kemajuan Ekonomi

Dalam mencapai kemajuan ekonomi, penegakan hukum menjadi salah satu hal yang penting untuk disoroti. Dr Mia Amiati SH MH CMA CSSL dalam kesempatan tersebut menjelaskan fungsi kejaksaan dalam menegakkan hukum. Ia menyebut, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang penuntutan, memperoleh penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain itu, menurut pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan, kejaksaan juga berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. “Serta melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, H Charis Mardiyanto SH MH menambahkan bahwa kepastian hukum sangat penting dalam memajukan perekonomian. “Penegak hukum yang adil dan konsisten sangat diperlukan dalam membuat peraturan. Ketika aturan jelas dan tanpa diskriminasi, kepercayaan terhadap sistem akan meningkat,” katanya.

Namun demikian, menurut Charis kepastian dan penegakan hukum hingga kini masih menjadi dilema dan tantangan tersendiri. “Kepastian hukum ini masalahnya masih banyak, seperti kasus korupsi. Meski sudah diatur agar tidak ada kesenjangan hukum, tetapi seringkali masih ada penyimpangan,” tuturnya.

Mengamini penjelasan Charis, Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono SE MM mengatakan, kemajuan ekonomi sangat lekat dengan penegakan hukum. “Negara dengan penegakan hukum tinggi, GDP-nya juga cenderung tinggi. Indonesia ini berada di posisi tengah,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa industri saat ini menjadi peluang besar dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Besarnya potensi kawasan industri juga dibarengi dengan bonus demografi dan bonus tenaga kerja. Dengan demikian, salah satu jawaban untuk menghadapi bonus demografi adalah dengan optimalisasi industri dengan penegakan hukum yang memadai. “Kita bicara bonus demografi dan bonus tenaga kerja. Bonus demografi harus dijawab dengan skala industri menengah dan besar,” katanya.

Jakarta -

Menjelang akhir tahun, Universitas Airlangga (UNAIR) menggelar talkshow bertajuk 'Refleksi Tahun 2024: Penegakan Hukum untuk Kemajuan Ekonomi Jawa Timur'. Kegiatan tersebut berlangsung di Hall Kantor Manajemen Lantai 1, Kampus MERR-C UNAIR pada Jumat (27/12).

Dalam sambutannya, Rektor UNAIR, Prof Dr Mohammad Nasih menyoroti kondisi perekonomian Jawa Timur yang mengalami peningkatan cukup tinggi. Menurutnya capaian ini tidak lepas dari peran penegakkan hukum dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah.

"Perekonomian di Jawa Timur perkembangannya cukup tinggi. Tentu, itu tidak terlepas dari kontribusi dari penegakan hukum. Sebab, dengan tegaknya hukum, maka keadilan akan bisa tercipta. Dengan terciptanya keadilan, maka yang tercipta adalah produktivitas yang lebih baik lagi," jelasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/12/2024).

Kendati demikian, Guru Besar FEB UNAIR itu mengakui upaya menegakkan hukum tidak semudah membalikkan tangan. Dia menyebut terdapat sejumlah faktor kunci terkait dengan penegakan hukum, salah satunya integritas.

"Integritas dari para penegak hukum dan aparat hukum benar-benar harus menjadi perhatian," ucapnya.

Namun, sambung Prof Nasih, tidak mudah untuk menegakkan integritas pada lingkungan yang ada saat ini. Perlu adanya respon guna menyikapi hal tersebut.

"Mungkin seleksi hakim atau jaksa itu perlu jadi perhatian lebih sehingga nantinya bisa diperoleh orang-orang yang tentu saja berintegritas di dalamnya," imbuhnya.

Tak hanya itu, dia pun menekankan pentingnya pengetahuan tentang dunia hukum agar langkah penegakkan hukum berjalan lebih baik.

"Pengetahuan dunia hukum harus direformasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan orang yang berintegritas dan berwawasan hukum yang luas. Sehingga bisa mengambil keputusan dengan baik," ujarnya.

Lebih lanjut, Prof Nasih juga menyebutkan bahwa harus ada kolaborasi dan koordinasi yang lebih baik antarpihak dalam penegakan hukum.

(prf/ega)

Jakarta -

Rektor Universitas Airlangga (UNAIR) Prof Dr Mohammad Nasih menegaskan peran penegakan hukum dalam memajukan ekonomi Jawa Timur (Jatim). Hal itu dia sampaikan dalam talkshow bertajuk 'Refleksi Tahun 2024: Penegakan Hukum untuk Kemajuan Ekonomi Jawa Timur' yang diadakan Jumat (27/12).

Diketahui acara yang berlangsung di Hall Lantai 1 Kantor Manajemen Kampus MERR-C UNAIR tersebut turut dihadiri oleh sejumlah narasumber.

Prof Nasih mengungkapkan peningkatan perekonomian Jawa Timur tidak lepas dari kontribusi penegakan hukum.

"Sebab, dengan tegaknya hukum, maka keadilan akan bisa tercipta. Dengan terciptanya keadilan, maka yang tercipta adalah produktivitas yang lebih baik lagi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/12/2024).

Hal senada disampaikan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, H Charis Mardiyanto. Ia menyatakan kepastian hukum sangat penting dalam memajukan perekonomian.

"Penegak hukum yang adil dan konsisten sangat diperlukan dalam membuat peraturan. Ketika aturan jelas dan tanpa diskriminasi, kepercayaan terhadap sistem akan meningkat," katanya.

Namun demikian, menurut Charis kepastian dan penegakan hukum hingga kini masih menjadi dilema dan tantangan tersendiri.

"Kepastian hukum ini masalahnya masih banyak, seperti kasus korupsi. Meski sudah diatur agar tidak ada kesenjangan hukum, tetapi seringkali masih ada penyimpangan," tuturnya.

Mengamini penjelasan Charis, Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono mengatakan kemajuan ekonomi sangat lekat dengan penegakan hukum.

"Negara dengan penegakan hukum tinggi, GDP-nya juga cenderung tinggi. Indonesia ini berada di posisi tengah," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa industri saat ini menjadi peluang besar dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Besarnya potensi kawasan industri juga dibarengi dengan bonus demografi dan bonus tenaga kerja. Dengan demikian, salah satu jawaban untuk menghadapi bonus demografi adalah dengan optimalisasi industri dengan penegakan hukum yang memadai.

"Kita bicara bonus demografi dan bonus tenaga kerja. Bonus demografi harus dijawab dengan skala industri menengah dan besar," katanya.

(prf/ega)

JAKARTA,iNewsTTU.id-Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, memberikan keterangan terkait topik amnesti yang sedang menjadi pembicaraan akhir-akhir ini. Ia mengatakan pemerintah Indonesia tidak ada maksud untuk serta merta membebaskan pelaku tindak pidana, termasuk koruptor.

“Yang harus dimengerti oleh kita semua adalah pemerintah tidak bermaksud menggunakan amnesti, grasi, abolisi, untuk sekadar membebaskan para pelaku tindak pidana. Sama sekali tidak,” jelas Supratman di gedung Kementerian Hukum (Kemenkum), Sabtu (28/12/2024).

Supratman menyebut bahwa sistem hukum Indonesia memungkinkan adanya mekanisme pengampunan terhadap pelaku tindak pidana apa pun. Namun, tidak berarti pemerintah pasti memberikan pengampunan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Contoh lainnya adalah dalam Pasal 53k Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan, Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi. 

“Sebagai perbandingan, kami  memberikan contoh bahwa memang Undang-undang yang ada di Indonesia mengatur pemberian pengampunan. Tapi sekali lagi, tidak serta merta dilakukan untuk membebaskan pelaku tindak pidana, apalagi koruptor,” jelas Supratman.

Terkait dengan hal yang sedang ramai saat ini, pemerintah pernah menggunakan mekanisme pengampunan atas tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian atau keuangan negara, yaitu dalam bentuk tax amnesty atau pengampunan pajak yang telah dilakukan sebanyak dua kali.

Supratman mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan tentang mekanisme pengampunan kepada pelaku tindak pidana. Kabinet kerja masih menunggu arahan selanjutnya dari Presiden Prabowo.

“Kita butuh regulasi terkait amnesti, grasi, dan abolisi untuk mengatur mekanisme pemberian pengampunan. Kita masih menunggu arahan Bapak Presiden,” ucapnya.

Menteri Hukum juga menjelaskan bahwa Presiden dalam menjalankan kewenangan yang diatur konstitusi tentu saja tidak melanggar pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Karena Presiden  pasti memberikan amnesti, grasi, abolisi, atau metode pengampunan apa pun akan mengikuti aturan teknis yang berlaku.

Editor : Sefnat Besie