Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (15/5) menjadi sorotan, mulai dari KPK geledah rumah pengusaha Robert Bono Susatyo di Jakarta hingga tiga tersangka kasus PPDS Undip Semarang dilimpahkan ke kejaksaan.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

KPK geledah rumah pengusaha Robert Bono Susatyo di Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa pada hari Kamis ini menggeledah rumah pengusaha Robert Bono Susatyo terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan terpidana sekaligus mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

"Benar," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis.

Ketika ditanya daerah rumah Robert Bono yang digeledah, Fitroh mengatakan bahwa lokasinya berada di Jakarta.

Baca selengkapnya di sini

Kapolri tegaskan tak ada toleransi untuk premanisme

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.

Jenderal Pol. Sigit dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, memastikan tindakan hukum akan diberlakukan tanpa pandang bulu, terlepas dari simbol atau kelompok mana pelaku berasal.

"Kalau meresahkan masyarakat kami tindak tegas. Apakah ini kelompok dalam tanda kutip ataupun siapa pun itu sepanjang meresahkan masyarakat kami tidak kompromi dan kami tindak tegas," kata Jenderal Pol. Sigit dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Baharkam dan Korps Brimob Polri di Gedung Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Kamis.

Baca selengkapnya di sini

Enam terdakwa kasus korupsi tata kelola emas dituntut 9 tahun penjara

Sebanyak enam terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas emas Antam seberat 109 ton periode 2010—2022 dituntut pidana penjara masing-masing selama 9 tahun serta denda masing-masing sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

"Kami menuntut para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung Syamsul Bahri Siregar dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Adapun keenam terdakwa dimaksud, yakni Vice President (VP) Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) Antam periode 2008—2011 Tutik Kustiningsih, VP UBPP LM Antam periode 2011—2013 Herman, serta Senior Executive VP UBPP LM Antam 2013—2017 Dody Martimbang.

Kemudian, General Manager (GM) UBPP LM Antam periode 2017—2019 Abdul Hadi Aviciena, GM UBPP LM Antam periode 2019—2020 Muhammad Abi Anwar, serta GM UBPP LM Antam periode 2021—2022 Iwan Dahlan.

Baca selengkapnya di sini

KPK panggil lima saksi terkait kasus korupsi LPEI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima orang sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

"Atas nama SR, SWP, S, WPR, dan AA," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Kamis.

SR diketahui merupakan mantan Direktur Eksekutif LPEI Sinthya Roesly. Sementara SWP dan WPR disebut sebagai mantan pegawai LPEI bernama Sunu Widi Purwoko, dan Wahyu Priyo Rahmanto.

Untuk S diketahui sebagai Supiyanto seorang swasta, sedangkan AA dikabarkan merupakan Staf Keuangan bernama Ayu Andriani.

Baca selengkapnya di sini

Tiga tersangka kasus PPDS Undip Semarang dilimpahkan ke kejaksaan

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah melimpahkan tiga tersangka dan barang bukti kasus kematian mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Aulia Risma Lestari ke Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Kamis.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang Candra Saptaji mengatakan bahwa ketiga tersangka yang dilimpahkan masing-masing dokter senior PPDS Undip Semarang ZYA; Kepala Prodi Anestesiologi FK Undip Semarang TEN; dan Kepala Staf Medis Prodi Anestesiologi FK Undip SM.

Terhadap ketiga tersangka, kata dia, penuntut umum langsung melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis crazy rich Surabaya Budi Said dengan hukuman pidana 15 tahun penjara. Terdakwa kasus korupsi jual beli emas PT Antam itu juga dihukum denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Budi Said juga dijatuhkan pidana tambahan uang pengganti 58,841 kg emas Antam atau senilai Rp35 miliar sebagai pengganti kerugian negara.

Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hadjar menilai putusan hakim atas Budi Said dalam kasus korupsi jual beli emas PT Antam seberat 1,1 ton itu sudah tepat.

"Dari sudut hukum pidana, putusan hakim terhadap Budi Said itu sudah wajar, karena dalam hukum pidana dikenal faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan," ujar Fikar di Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

Dalam kasus-kasus tertentu dengan berbagai pertimbangan yang dimiliki, seorang hakim tidak hanya bisa mengeluarkan putusan yang meringankan dan memberatkan, tetapi juga bisa menghapuskan hukuman.

Karena itu, Fikar menilai hakim yang menyidangkan kasus Budi Said sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang dalam mengeluarkan sebuah putusan. Apalagi hal ini menyangkut kasus korupsi di dunia pertambangan.

"Kalau lihat ini adalah perkara korupsi dan kasus korupsinya lebih kental dibanding masalah-masalah tambang seperti masalah izin, masalah lingkungan dan sebagainya. Jadi hal ini akan jadi penilaian tersendiri bagi hakim," ungkapnya.

Diketahui, dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024), Budi Said divonis 15 tahun penjara. Budi Said dinyatakan bersalah melakukan rekayasa jual beli emas PT Antam yang merupakan BUMN hingga merugikan keuangan negara Rp 1,1 triliun.

Selain itu, hakim juga menyatakan Budi Said bersalah melakukan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). ?Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 bulan," kata hakim.