Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan total ada 196 tersangka teroris yang berhasil ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri di sepanjang 2024.

Sigit mengatakan penangkapan terhadap ratusan tersangka pelaku teror itu dilakukan sebagai langkah preventif strike untuk mencegah aksi teror di masyarakat.

"Langkah ini menghasilkan zero attack sepanjang tahun 2023 sampai 2024 dengan total 196 tersangka yang diamankan," ujarnya dalam konferensi pers Rilis Akhir Tahun di Mabes Polri, Selasa (31/12).

Sigit mengatakan dalam periode yang sama jajarannya turut meningkatkan upaya deradikalisasi terhadap para pelaku teror dan keluarganya. Ia menyebut total terdapat 8.118 napi teroris dan keluarganya yang berhasil dilakukan deradikalisasi.

Selain itu, ia juga menyinggung upaya deradikalisasi yang dilakukan Densus 88 yang berhasil meyakinkan kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) untuk membubarkan diri pada 21 Desember 2024.

Berdasarkan Survei Global Terrorism Index (GTI) tahun 2024, Kapolri mengatakan Indonesia masuk dalam negara dengan dampak terorisme menengah (Medium impacted) di peringkat 31 dari 163 Negara.

"Namun, pencapaian ini tidak boleh membuat kita berpuas diri. Polri terus berupaya untuk menanggulangi terorisme dengan menggunakan soft approach dan hard approach," tuturnya.

Di sisi lain, ia mengatakan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku terorisme, pihaknya juga terus memperkuat hubungan dengan instansi dari dalam dan luar negeri.

"Sampai dengan saat ini, Polri telah menjalin Kerjasama dengan 11 Kementerian/Lembaga maupun stakeholder luar negeri dan 6 Kementerian/Lembaga dalam negeri," pungkasnya.

Buleleng -

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja mendeportasi sebanyak enam orang warga negara asing (WNA) sepanjang 2024. Mereka sebagian besar dideportasi karena menyalahgunakan izin tinggal dengan cara bekerja ilegal di Bali.

Kepala Kantor Imigrasi Singaraja Hendra Setiawan mengatakan ada 21 orang WNA pemegang izin tinggal kunjungan atau visa on arrival (VoA) yang menyalahgunakan izin tinggal. Mereka bekerja di Bali tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Beberapa pekerjaan yang dilakukan seperti menjadi instruktur yoga, instruktur diving, mempromosikan tur memancing, menjalankan bisnis spa, hingga mengelola penginapan.

"Awalnya pasti dia coba dulu, biasanya dia menyewa vila selama setahun, kemudian diiklankan ke sesama warga negaranya. Kemudian instruktur yoga sampai menawarkan tur memancing sampai tahu sedetail itu dia pasti awalnya mencoba dulu," kata Hendra, Selasa (31/12/2024).

Hendra mengatakan puluhan WNA yang dideportasi berasal dari sejumlah negara. Di antaranya warga negara (WN) Jerman 4 orang, China (4), Rusia (3), Australia (2), Inggris (2), Amerika Serikat (2), Serbia (2), dan Prancis (2). Sisanya berasal dari negara Argentina, Belgia, Ceko, Jepang, Malaysia, Rumania, Swiss, dan Taiwan yang masing-masing sebanyak 1 orang.

Selain karena bekerja ilegal di Bali, sejumlah WNA juga dideportasi karena mengganggu ketertiban umum serta melebihi izin tinggal. Rinciannya ada tiga orang yang melakukan perbuatan mengganggu ketertiban umum yakni tidak membayar biaya salon, mabuk-mabukan dan tidur di sembarang tempat, serta karena sakit dan tidak memiliki sponsor penjamin untuk membayar tunggakan rumah sakit selama berobat.

Sedangkan enam orang sisanya dideportasi karena overstay selama lebih dari 60 hari. Selain deportasi mereka juga menerima sanksi keimigrasian berupa penangkalan.

(nor/nor)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, pelaku korupsi masuk dalam kategori pelanggar HAM.

Sebab, kata dia, korupsi membuat masyarakat menderita, kemiskinan meningkat, dan pendidikan semakin rendah.

"Sehingga para pelakunya (korupsi) sebenarnya bisa masuk kategori pelanggar HAM. Pelanggar HAM. Bukan pelanggar HAM berat ya. Mereka melakukan pelanggar HAM," kata Pigai saat ditemui di Graha Pengayoman Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Pigai menegaskan, pemerintah tak akan memberikan pengampunan terhadap koruptor. Ia memastikan, hal tersebut tidak akan dilakukan pada pemerintahan saat ini.

"Enggak mungkin lah. Siapa? Enggak mungkin. Saya kira terlalu jauh itu. Enggak mungkin. Presiden mengatakan, tidak mungkin," ujarnya.

Di sisi lain, Pigai menyoroti vonis penjara 6,5 tahun yang dijatuhi Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) kepada Harvey Moies dalam kasus korupsi tata niaga timah.

Ia menghormati putusan hakim PN Tipikor terhadap Harvey Moeis. Namun, ia mengatakan, ada keprihatinan dan ketidakpuasan dari masyarakat atas vonis tersebut.

"Ini saya sikap sebagai menteri ya, bukan pribadi. Sebagai Menteri, kami merasakan ada macam perasaan ketidakpuasan di masyarakat, ada rasa ketidakadilan di masyarakat," ucap dia.

Sebagai informasi, Harvey Moeis baru-baru ini dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti Rp 210 miliar dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah.

Kasus ini disebut telah merugikan negara sebesar Rp 300 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai mengingatkan pejabat manajerial di lingkungan Kementerian HAM (Kemenham) untuk tidak terlibat judi dan melakukan korupsi. Jika ketahuan melakukan dua pelanggaran itu, Pigai tidak segan untuk mencopot jajarannya.

"Tidak boleh main judi, judi online plus judi offline. Tidak boleh. Kalau ada yang main judi, out (keluar), copot!" kata Pigai dalam sambutannya usai melantik 56 pejabat manajerial Kementerian HAM di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

Menurut Pigai, judi tidak sesuai dengan aspek sikap (attitude) yang harus dijaga oleh pejabat Kementerian HAM. Di samping itu, dia menilai, korupsi termasuk pelanggaran HAM karena dapat menyebabkan pemenuhan hak masyarakat, seperti hak atas pendidikan dan kesehatan, menjadi terhambat.

Pigai juga mengimbau pejabat di kementeriannya untuk tidak melakukan zina serta menegakkan kejujuran. Pigai menekankan, menjaga moral dan integritas di dalam dan di luar kantor merupakan hal yang wajib sebagai insan Kemenham. Selain aspek sikap, Pigai juga memperhatikan aspek pengetahuan dan kemampuan dalam mengangkat pejabat manajerial.

Dia memastikan, pengangkatan pejabat di lingkungan Kemenham dilandaskan meritokrasi serta tidak berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). "Ukuran-ukuran yang menyangkut, baik itu kriteria pengetahuan, keterampilan, maupun juga attitude (sikap), mental, dan moral menjadi ukuran yang sangat penting. Maka, semua yang saya angkat ini hampir saya tidak kenal, tapi saya pelajari (latar belakangnya)," ucap Pigai.

Adapun Pigai melantik sebanyak 56 pejabat manajerial Kemenham pada Selasa, guna mempercepat transisi kementerian baru tersebut. Sebagian besar dari pejabat yang dilantik merupakan pegawai Direktorat Jenderal HAM yang sebelumnya tergabung dalam Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Ke depannya, Kemenham akan fokus pada pengarusutamaan HAM di Indonesia, baik di sektor kementerian/lembaga, TNI/Polri, pemerintah pusat dan daerah, hingga sektor swasta dan bisnis. Sebagai bagian dari upaya pengarusutamaan HAM tersebut, Pigai mengaku, sedang menyiapkan sejumlah peraturan menteri yang akan menjadi payung hukum.

JAKARTA, investor.id - Keberadaan industri aset keuangan digital (AKD)/aset kripto (AK) di Indonesia ini telah melibatkan hingga 21,63 juta investor dengan total transaksi Rp 475,13 triliun per Oktober 2024.

Jumlah ini bahkan melebihi investor pasar modal yang masih di sekitar  14,35 juta. Selain itu, instrumen investasi aset ini memiliki risiko yang tinggi dan sering marak kemunculan aset kripto ilegal.

Untuk itu, pemerintah diminta untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) sebagai ketentuan pelaksana atau teknis terkait  pengalihan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuagan (OJK). Ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam peralihan kewenangan tersebut.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), PP itu menjadi aturan teknis peralihan pengaturan aset kripto dari Bappebti ke OJK.

Mengutip pasal 312 ayat (1) UU P2SK, peralihan itu secara penuh paling lambat dilaksanakan 24 bulan sejak UU itu disahkan pada 12 Januari 2023 atau tepatnya 12 Januari 2025.

Sementara itu, untuk PP peralihannya semestinya sudah harus ditetapkan  paling lambat enam bulan sejak UU PPSK diterbitkan atau 12 Juli 2023.

Nyatanya, hingga saat ini, PP aset kripto belum juga berlaku, kendati kabarnya sudah diteken sejumlah menteri terkait.

Jika PP itu belum berlaku, tim transisi yang terdiri atas OJK, Bank Indonesia (BI), dan Bappebti tidak dapat dibentuk.

“Makanya, kami terus mendesak pemerintah beserta regulator terkait agar segera merampung peraturan turunan ini untuk memberikan kepastian hukum dalam menjalankan peralihan kewenangan tersebut,” ujar anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puteri Komarudin kepada InvestorDaily, Senin (30/12/2024).

Puteri mengaku, dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama OJK pada 18 November 2024 lalu, pihaknya sudah mengingatkan OJK untuk mendorong pemerintah agar mempercepat terbitnya PP tersebut.

“Dan, hal tersebut juga telah tertuang dalam kesimpulan rapat,” ucap anggota legislatif dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.

Ia menginformasikan, PP itu kini masih dalam bentuk rancangan yang tengah dalam proses pembahasan dan finalisasi oleh pemerintah dan regulator terkait.

Padahal, proses peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Bappenti ke OJK secara keseluruhan harus selesai pada 12 Januari 2025.  “Masih ada waktu yang tersisa untuk segera menyelesaikan peralihan ini sebaik mungkin,” tegas dia.

Menurut Puteri, OJK harus terus berkoordinasi dengan Bappebti dan regulator lain untuk memastikan agar proses transisi ini berjalan dengan lancar dan soft landing. Sehingga, kegiatan operasional dan proses bisnis yang telah berjalan terkait dengan aset kripto tidak mengganggu.

“Makanya, OJK perlu menjamin terciptanya ekosistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi,” tandas dia.

Untuk itu, Puteri menambahlan, OJK perlu memastikan kesiapan dari segi kelembagaan dan regulasi, perizinan, infrastruktur dan teknologi pengawasan, sumber daya manusia (SDM) pengawas, bursa, penjaminan, mitigasi risiko, keamanan data, hingga perlindungan konsumen.

“Kami tekankan agar OJK dapat memastikan aspek perlindungan bagi konsumen dan investor, termasuk menjamin upaya untuk edukasi kepada masyarakat terkait manfaat dan risiko dari aset ini,” pungkas Puteri.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku memahami kekecewaan publik atas vonis 6,5 tahun terhadap Harvey Moeis dalam kasus korupsi yang merugikan negara Rp300,003 triliun.

Pigai mengamini pidana badan tersebut melukai rasa keadilan masyarakat.

"Kami menangkap ada kekecewaan publik atas putusan ini dan itu sangat bisa dipahami karena dianggap tak masuk akal melukai rasa keadilan masyarakat. Meski kita juga perlu menghargai dan menghormati independensi hakim yang tidak bisa kita intervensi," kata Pigai di Jakarta, Senin (31/12).

Menurut dia, nuansa kebatinan rakyat belakangan ini sangat terusik di tengah harapan yang sangat besar memperoleh keadilan.

"Karena bagaimana pun masyarakat punya hak atas rasa keadilan. Nuansa itu yang kita tangkap dan sangat bisa dipahami," lanjut dia.

Presiden Prabowo, lanjut Pigai, dalam berbagai kesempatan menyampaikan nilai keadilan sebagai elemen terpenting dalam memberi kepuasan atas tindakan perlawanan hukum yang dilakukan individu yang berada di jalur gelap merampok hak milik publik.

"Oleh karena itu, Kementerian HAM sebagai bagian dari pemerintahan tentu memiliki semangat seirama menghadirkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Rakyat menaruh harapan besar hak atas keadilan," ucap dia.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah membacakan putusan terhadap 14 terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk 2015-2022 dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Meski menilai kerugian negara sejumlah Rp300,003 triliun terbukti, hakim menghukum Harvey Moeis dkk lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).Sontak hal tersebut memantik diskusi publik yang merasa geram. Publik menilai putusan hakim tersebut terlalu ringan.

Bahkan, Presiden RI Prabowo Subianto baru-baru ini menyentil keras putusan pengadilan yang terlalu ringan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan negara ratusan triliun.

Menurut dia, hal tersebut menyakiti rasa keadilan masyarakat Indonesia.

"Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun, vonisnya seperti itu. Ini bisa menyakiti rasa keadilan," kata Prabowo dalam pidatonya di Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, Jakarta, Senin (30/12).

Ada kamar-kamar. Jadi kamar penyidikan, kamar penuntut umum, kamar pengadilan, kemudian ada kamar pemasyarakatan

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan bahwa wajar terdapat perbedaan antara tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU), dan vonis dari Majelis Hakim, karena perbedaan pendapat dalam hukum itulah hukum.

“Bahwa ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, ya itulah hukum,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar di Kantor Kejagung, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa perbedaan tersebut bisa terjadi karena terdapat kompartementasi dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

“Ada kamar-kamar. Jadi kamar penyidikan, kamar penuntut umum, kamar pengadilan, kemudian ada kamar pemasyarakatan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa ke depannya semua kompartemen tersebut harus berkolaborasi dalam rangka komitmen memberantas tindak pidana korupsi, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan.

Selain itu, kata dia, kolaborasi diperlukan untuk mendukung misi Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi, saya kira pertanyaan-pertanyaan ini juga harus disampaikan kepada kompartemen yang lain. Ya supaya kalaupun kami berada dalam kamar-kamar, tetapi kalau kamar-kamar itu berkolaborasi dan bersinergi, saya kira apa yang menjadi komitmen bersama bisa tercapai,” jelasnya.

Pewarta: Rio Feisal, Nadia Putri
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Total ada 190 Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) sepanjang tahun 2024

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara dalam rangka tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) penegakan hukum keimigrasian sepanjang 2024 telah mendeportasi 92 warga negara asing (WNA) yang dianggap melakukan pelanggaran.

"Total ada 190 Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) sepanjang tahun 2024," kata Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara Qriz Pratama di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan dari 190 WNA yang terkena tindakan tersebut sebanyak 92 WNA dideportasi dan 45 lainnya dilakukan detensi.

"Kami juga melakukan pencegahan atau penangkalan (cekal) kepada 53 WNA yang tertangkap menyalahgunakan izin tinggal," kata dia.

Qriz juga mengatakan terkait pelayanan bagi WNA sepanjang tahun 2024 telah menerima permohonan Izin Keimigrasian dari 7.461 WNA.

Permohonan tersebut meliputi 1.536 permohonan Izin Tinggal Kunjungan (ITK), 5.440 permohonan Izin Tinggal Terbatas (ITAS), dan 485 permohonan Izin Tinggal Tetap (ITAP).

Sementara itu Kepala Seksi Intelijen Penindakan Imigrasi (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara Widya Anusa Brata menambahkan dalam tahun 2024, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian juga berhasil menangkap seorang warga negara Tiongkok berinisial CL yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Kepolisian RRT.

"Kami juga berhasil menangkap dua orang warga Negara Uzbekistan dengan inisial NU dan KA yang diduga dan berpotensi melakukan tindak pidana terorisme serta kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum," kata dia.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara juga melaksanakan kegiatan Operasi Pengawasan Orang Asing dengan kendali pusat yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan sandi Operasi Jagratara III.

Ia mengatakan Operasi Jagratara III ini digelar atas instruksi Ditjen Imigrasi serta Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

"Tujuan utama dari operasi ini adalah mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian serta menegakkan hukum demi menjaga stabilitas dan keamanan negara," kata dia

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: PT Jamkrindo bekerja sama dengan Wenddy Mikael (WM Akademi) meluncurkan program pemberdayaan bertajuk "Aku Bangkit dan Berdaya". Program ini difokuskan pada pemberdayaan warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIa Kota Tangerang.

Sekretaris Perusahaan Jamkrindo Aribowo mengatakan, peluncuran program ini merupakan langkah awal memperkenalkan inisiatif yang dirancang untuk mendukung kesehatan mental dan meningkatkan kesadaran diri (self-awareness) para warga binaan. Program ini berlangsung selama tiga bulan.

“Kami percaya bahwa pemberdayaan bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga tentang membangun kepercayaan diri dan mental yang kuat,” ujar Aribowo dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 31 Desember 2024.

Baca juga: Masih Dikaji, Ini Alasan Pemerintah Lebur Pelni-ASDP dan Pelindo

Ia berharap program ini dapat membantu warga binaan untuk meningkatkan semangat hidup dan kepercayaan diri. Terlebih selama masa tahanan, para warga binaan telah mendapatkan pelatihan keterampilan (hardskill) sebagai bekal untuk memulai kehidupan baru di masyarakat usai menjalani masa hukuman.

“Program ini melengkapi pelatihan keterampilan yang telah diberikan sebelumnya. Dengan begitu diharapkan warga binaan dapat lebih siap untuk hidup mandiri dan berdaya sesuai potensi yang mereka miliki,” ungkapnya.

Ia mengatakan program tersebut juga merupakan wujud komitmen Jamkrindo untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. Hal tersebut juga sejalan dengan aspirasi Kementerian BUMN untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi Masyarakat.

“Program kolaborasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Jamkrindo dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pengembangan komunitas,” ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Capaian tersebut meningkat 79 persen dari target awal sebesar Rp41,4 miliar

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara berhasil menyumbangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) senilai Rp74,1 miliar (Rp74.03.467.000) selama periode Januari-29 Desember 2024.

"Capaian tersebut meningkat 79 persen dari target awal sebesar Rp41,4 miliar (Rp41.430.100.000)," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, Qriz Pratama di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan PNPB yang berhasil dihimpun ini berasal dari pelayanan paspor.

Menurut dia Kantor Imigrasi Jakarta Utara dalam memberikan layanan keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia (WNI) telah memberikan pelayanan paspor kepada 72.434 pemohon paspor yang terdiri atas 46.531 pemohon paspor elektronik dan 25.903 pemohon paspor biasa.

"Selain itu sepanjang tahun 2024, Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Utara telah melakukan penolakan paspor kepada 403 pemohon paspor,” kata dia.

Sedangkan untuk belanja Satuan Kerja (Satker) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara sebesar 98.99 persen atau senilai Rp74,8 miliar (Rp74.859.426.854) dari anggaran senilai Rp75,7 miliar (Rp75.704.094.000).

Selain itu sepanjang 2024 Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara yang bertugas mengelola publikasi dan kehumasan berhasil meraih penghargaan terbaik ketiga pengelolaan pemberitaan media daring pada ajang Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) 2024 yang diselenggarakan oleh Ditjen Imigrasi.

Qriz menyatakan komitmennya untuk senantiasa berusaha memaksimalkan tugas dan fungsi keimigrasian tidak hanya di bidang pelayanan, namun juga penegakan hukum.

"Dengan tuntutan yang besar tersebut harus mampu dijawab dengan baik oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara dalam bentuk capaian kinerja,” kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Januari hingga 30 Desember 2024 telah menerbitkan 15.386 paspor atau berkurang dua persen dibandingkan tahun sebelumnya 15.666 paspor.

"Kegiatan hari ini sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kinerja pada tahun ini," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang Alimuddin saat jumpa pers di Pangkalpinang, Selasa.

Ia mengatakan Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang hingga 30 Desember 2024 telah menerbitkan 15.386 paspor dengan rincian 7.701 paspor biasa dan 7.685 paspor elektronik.

Penerbitan paspor selama 2023 sebanyak 15.666 dengan rincian 11.811 paspor biasa dan 3.855 paspor elektronik atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 12.232 paspor.

Sementara itu, terkait dengan pemeriksaan keimigrasian di empat tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) yaitu TPI Pangkalbalam, TPI Tanjung Gudang, TPI Tanjung Kalian dan Terminal Khusus Timah Muntok hingga 30 Desember 2024 sebanyak 5.285 orang keluar masuk melalui empat TPI tersebut.

"Lalu lintas orang melewati di empat TPI tahun ini mengalami penurunan sebesar 10 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 5.862 orang," katanya.

Ia menyatakan dengan berakhirnya 2024 yang ditandai dengan pembentukan kementerian baru yang mana sebelumya Direktorat Jenderal Imigrasi yang merupakan Unit Eselon I di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang sekarang menjadi kementerian tersendiri bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Ham, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

"Langkah ini merupakan momentum penting untuk peningkatan kualitas pengelolaan imigrasi dan pemasyarakatan di Indonesia, tentunya harapan ke depannya kehadiran Kementerian ini dapat membawa dampak positif bagi bangsa dan negara ini," katanya.

Ia mendukung penuh upaya ini dan berharap dapat bekerja sama untuk kemajuan Indonesia dan kegiatan press release capaian kinerja ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang di sepanjang tahun ini.

"Kegiatan hari ini sebagai komitmen Imigrasi Pangkalpinang menuju Kantor Imigrasi yang brilian, bersih, ramah, integritas, lugas, inovatif, akuntabel dan nyaman," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melantik sebanyak 56 pejabat manajerial di lingkungan Kementerian HAM untuk mempercepat proses transisi di kementerian baru tersebut.

Pigai dalam sambutannya mengatakan, sebagian besar pejabat yang dilantik merupakan pegawai Direktorat Jenderal HAM yang sebelumnya bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Ia meyakini kualitas dari para pejabat yang dilantik.

“Pegawai Kementerian HAM adalah pegawai-pegawai yang berkualitas, berintegritas, dan memiliki nilai yang tinggi dalam konteks dan keyakinan saya,” kata dia di Graha Pengayoman, Jakarta, Selasa.

Dia juga menegaskan, pejabat yang dilantik dipilih berdasarkan meritokrasi serta telah memenuhi tiga aspek, yaitu knowledge (pengetahuan), skills (kemampuan), serta attitude (sikap) yang baik.

“Dan saya tidak ambil berdasarkan suku, agama, ras, antargolongan (SARA). Artinya, saya menunjukkan suara pemimpin itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa di-matematika-kan,” katanya pula.

Lebih lanjut, Pigai mengatakan, pengangkatan pejabat berdasarkan meritokrasi alih-alih SARA merupakan upaya untuk mewujudkan misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau saya ambil berdasarkan SARA, belum tentu bisa memenuhi pencapaian cita-cita. Karena itulah, saya pelajari satu-satu berdasarkan rekam jejak. Saya pelajari juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi, terutama yang etika, moralitas, integritas, dan antikorupsi,” imbuhnya.

Berikut 56 pejabat manajerial Kementerian HAM yang dilantik:
1. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama pada Sekretariat Jenderal Siti Fajar Ningrum
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Jenderal Edwin Aldrin Purba
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Ratih Ekarini Savitri
4. Direktur Penyusunan dan Evaluasi Instrumen Hak Asasi Manusia pada Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Sofia Alatas
5. Direktur Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara pada Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Novie Soegiharti
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Ernie Nurheyanti Miceleni Toelle
7. Direktur Pelayanan Hak Asasi Manusia pada Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Osbin Samosir
8. Direktur Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Henny Tri Rama Yanti
9. Sekretaris Inspektorat Jenderal Sambiyo
10. Inspektur Wilayah I pada Inspektorat Jenderal Andriyanto Wahyu
11. Inspektur Wilayah II pada Inspektorat Jenderal Indra Jaya Ali
12. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Hak Asasi Manusia Aditya Sarsito Sukarsono
13. Kepala Pusat Data dan Informasi Hak Asasi Manusia Linda Pratiwi
14. Kepala Bagian Program dan Anggaran pada Biro Perencanaan dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Widi Krisnowahadi
15. Kepala Bagian Kerja Sama pada Biro Perencanaan dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Muhammad Dimas Saudian
16. Kepala Bagian Evaluasi Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Fransisca Mirna Widyaningtyas
17. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur pada Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Rachmat Kurniawan Ratdityas
18. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana pada Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Apri Setyawan Priantoro
19. Kepala Bagian Keuangan pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Sigit Hidayat
20. Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Rendro Kusrianto
21. Kepala Bagian Tata Usaha, Protokol dan Hubungan Masyarakat pada Biro Umum Protokol dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Mikael Azedo Harwito
22. Kepala Bagian Umum, Rumah Tangga dan Pengelolaan Barang/Jasa pada Biro Umum Protokol dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Eka Kurniawan
23. Kepala Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Lidya Rosenanda
24. Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Ibrahim Reza
25. Kepala Subdirektorat Instrumen Hak Asasi Manusia Bidang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Vini Hygieani Waluya
26. Kepala Subdirektorat Sistem dan Strategi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara Mikeu Asriningpuri
27. Kepala Subdirektorat Sistem dan Strategi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia, Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha Lia Mariani
28. Kepala Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Anggrani Utami Dewi
29. Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Bayu Sukma Purwanto
30. Kepala Subdirektorat Pengelolaan Pengaduan Hak Asasi Manusia Vella Okta Rini
31. Kepala Subdirektorat Pembelaan Hak Asasi Manusia Febriyanto Hendy
32. Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Pelaporan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah Nova Santiur
33. Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Pelaporan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha Dewi Yuliana
34. Kepala Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal Roni Pratomo Yudistian
35. Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Inspektorat Jenderal Prita Annistya Rukmi
36. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Perencanaan dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Singgih Prabowo
37. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Lutfhi Waskita Eka Putra
38. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Dian Oktafiani
39. Kepala Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri Ilyas Putra Fatchrurhozi
40. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal, Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Ardy Utomo
41. Kepala Subbagian Protokol Dian Yusuf Ponco Saputro
42. Kepala Subbagian Umum Hefrandry
43. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Sekretariat Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Irny Widyowati
44. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Penyusunan dan Evaluasi Instrumen Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Alverina Damayanti Lestari
45. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Friska Merianti Sihaloho
46. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Riska Rahayu
47. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Yunita Christine
48. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Pelayanan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kadek Naraiswari Anggun
49. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Tina Terina
50. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Kepatuhan Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Ainil Mardhiah
51. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Sekretariat Inspektorat Jenderal Serafica Kartikavianney Jati
52. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Inspektorat Wilayah I Inspektorat Jenderal Dyah Tantri Tillotami
53. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Inspektorat Wilayah II Inspektorat Jenderal Nor Ustadi
54. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Hak Asasi Manusia Kamandanu Adji
55. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Pusat Data dan Informasi Hak Asasi Manusia Reza Putri
56. Kepala Subdirektorat Instrumen Hak Asasi Manusia Bidang Hukum, Politik, dan Pertahanan Keamanan Negara Arlita

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2024