Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, mengatakan draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) belum bersifat final. Benny mengatakan saat ini draf RUU KUHAP masih dalam pembahasan.

"RUU itu masih draf, belum menjadi RUU final dari DPR. Jadi sangat terbuka untuk didiskusikan dan diperdebatkan," kata Benny saat dihubungi, Sabtu (15/3/2025).

Sebagai informasi, kewenangan jaksa dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi sorotan. Dalam RUU tersebut tertulis jaksa hanya menjadi penyidik kasus tindak pidana pelanggaran HAM berat.

Aturan itu tertuang dalam draf RUU KUHAP pasal 6 tentang penyidik. Pasal tersebut menjelaskan kategori penyidik, berikut bunyinya:

Pasal 6
(1) Penyidik terdiri atas:
a. Penyidik Polri;
b. PPNS; dan
c. Penyidik Tertentu.
(2) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
(3) Ketentuan mengenai syarat kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi bagi pejabat yang dapat melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan lebih lengkap, dijelaskan beberapa kategori yang termasuk dalam penyidik tertentu. Di antaranya penyidik KPK, penyidik TNI AL yang melakukan penyelidikan sesuai peraturan perundang-undangan, dan penyidik jaksa dalam hal ini melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat.

"Yang dimaksud dengan 'Penyidik Tertentu' adalah penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyidik perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perikanan, kelautan, dan pelayaran pada wilayah zona ekonomi eksklusif dan jaksa dalam tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat," demikian bunyi penjelasan tersebut.

Terbaru, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meluruskan kalau draf RUU KUHAP yang mengatur kewenangan jaksa hanya jadi penyidik kasus HAM bukan hasil akhir. Dia lantas memberikan draf hasil akhir terkait 'penyidik tertentu' yang tidak mengatur kewenangan jaksa.

"Saya melihat bahwa draf tersebut sepertinya bukan hasil yang terakhir. Draf terakhir yang seharusnya terakhir tertulis penyidik tertentu misalnya penyidik KPK, penyidik kejaksaan, atau Penyidik OJK sebagaimana diatur dalam undang-undang," kata Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (15/3/2025).

Habiburokhman menegaskan dalam RUU KUHAP tidak ada mengatur kewenangan institusi dalam memeriksa dan menyelidiki kasus. Ia menekankan KUHAP akan menjadi pedoman dalam proses pidana bukan mengatur tentang kewenangan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP atau KUHAP.

"Draf RUU KUHAP juga tidak mencabut undang-undang di luar atau materiil manapun sepanjang tidak mengatur acara pidana yang diatur dalam KUHAP," ujarnya.

Berikut penjelasan 'penyidik tertentu' berdasarkan draf terakhir:

"Yang dimaksud dengan 'Penyidik Tertentu' misalnya Penyidik Tertentu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Penyidik Tertentu Kejaksaan dan Penyidik Tertentu Otoritas Jaksa Keuangan (OJK),".

Lihat juga video: Soal UU KUHP, Guru Besar Unnes Minta Penegak Hukum Diberi Pelatihan

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kewenangan jaksa dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi sorotan. Dalam RUU tersebut, tertulis jaksa hanya menjadi penyidik kasus tindak pidana pelanggaran HAM berat. Lantas bagaimana dengan kasus korupsi?

Aturan itu tertuang dalam draf RUU KUHAP pasal 6 tentang penyidik. Pasal tersebut menjelaskan kategori penyidik, berikut bunyinya:

Pasal 6
(1) Penyidik terdiri atas:
a. Penyidik Polri;
b. PPNS; dan
c. Penyidik Tertentu.
(2) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
(3) Ketentuan mengenai syarat kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi bagi pejabat yang dapat melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan lebih lengkap, dijelaskan beberapa kategori yang termasuk dalam penyidik tertentu. Di antaranya penyidik KPK, penyidik TNI AL yang melakukan penyelidikan sesuai peraturan perundang-undangan, dan penyidik jaksa dalam hal ini melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat.

"Yang dimaksud dengan 'Penyidik Tertentu' adalah penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyidik perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perikanan, kelautan, dan pelayaran pada wilayah zona ekonomi eksklusif dan Jaksa dalam tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat," demikian bunyi penjelasan tersebut.

RUU KUHAP kini telah ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan penyusunan ditargetkan selesai pada masa sidang ini yang berakhir pada 21 Maret mendatang.

"Komisi III DPR RI akan segera menyusun dan membahas RUU Hukum Acara Pidana atau KUHAP pada masa sidang ini. Kami targetkan proses penyusunan draf dan naskah akademik selesai pada masa sidang ini," kata Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (22/1/2025).

Habiburokhman menargetkan KUHAP yang baru dapat berlaku bersama dengan berlakunya KUHP pada tanggal 1 Januari 2026. "Pentingnya pengesahan KUHAP ini karena KUHAP adalah hukum formil yang mengoperasikan pemberlakuan KUHP sebagai hukum materiil. Semangat politik hukum KUHAP haruslah sama dengan politik semangat politik hukum yang terkandung dalam KUHP," kata dia.

Lebih lanjut, Habiburokhman menegaskan pihaknya menyerap aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat dalam proses penyusunan RUU.

"Masukan yang paling banyak adalah agar institusi penahanan diperbaiki, jadi tidak gampang bagi penyidik untuk menahan orang. Diusulkan ada semacam mekanisme praperadilan aktif, di mana semua perkara harus diperiksa dahulu oleh hakim praperadilan untuk selanjutnya diputuskan apakah bisa dilakukan penahanan atau tidak," katanya.

"Kami akan melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat dalam penyerapan aspirasi terkait penyusunan RUU KUHAP ini," lanjut dia.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Beredar draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Dalam draf RUU itu, tertulis jaksa hanya menjadi penyidik kasus tindak pidana pelanggaran HAM berat.

Aturan itu tertuang dalam draf RUU KUHAP pasal 6 tentang penyidik. Pasal tersebut menjelaskan kategori penyidik, berikut bunyinya:

Pasal 6
(1) Penyidik terdiri atas:
a. Penyidik Polri;
b. PPNS; dan
c. Penyidik Tertentu.
(2) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
(3) Ketentuan mengenai syarat kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi bagi pejabat yang dapat melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan lebih lengkap, dijelaskan beberapa kategori yang termasuk dalam penyidik tertentu. Di antaranya penyidik KPK, penyidik TNI AL yang melakukan penyelidikan sesuai peraturan perundang-undangan, dan penyidik jaksa dalam hal ini melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat.

"Yang dimaksud dengan 'Penyidik Tertentu' adalah penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyidik perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perikanan, kelautan, dan pelayaran pada wilayah zona ekonomi eksklusif dan Jaksa dalam tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat," demikian bunyi penjelasan tersebut.

Terbaru, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meluruskan kalau draf RUU KUHAP yang mengatur kewenangan jaksa hanya jadi penyidik kasus HAM bukan hasil akhir. Dia lantas memberikan draf hasil akhir terkait 'penyidik tertentu' yang tidak mengatur kewenangan jaksa.

"Saya melihat bahwa draf tersebut sepertinya bukan hasil yang terakhir. Draf terakhir yang seharusnya terakhir tertulis penyidik tertentu misalnya penyidik KPK, penyidik kejaksaan, atau Penyidik OJK sebagaimana diatur dalam undang-undang," kata Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (15/3/2025).

Habiburokhman menegaskan dalam RUU KUHAP tidak ada mengatur kewenangan institusi dalam memeriksa dan menyelidiki kasus. Ia menekankan KUHAP akan menjadi pedoman dalam proses pidana bukan mengatur tentang kewenangan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP atau KUHAP.

"Draf RUU KUHAP juga tidak mencabut undang-undang di luar atau materiil manapun sepanjang tidak mengatur acara pidana yang diatur dalam KUHAP," ujarnya.

Berikut penjelasan 'penyidik tertentu' berdasarkan draf terakhir:

"Yang dimaksud dengan 'Penyidik Tertentu' misalnya Penyidik Tertentu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Penyidik Tertentu Kejaksaan dan Penyidik Tertentu Otoritas Jaksa Keuangan (OJK),".

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Ada kamar-kamar. Jadi kamar penyidikan, kamar penuntut umum, kamar pengadilan, kemudian ada kamar pemasyarakatan

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan bahwa wajar terdapat perbedaan antara tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU), dan vonis dari Majelis Hakim, karena perbedaan pendapat dalam hukum itulah hukum.

“Bahwa ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, ya itulah hukum,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar di Kantor Kejagung, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa perbedaan tersebut bisa terjadi karena terdapat kompartementasi dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

“Ada kamar-kamar. Jadi kamar penyidikan, kamar penuntut umum, kamar pengadilan, kemudian ada kamar pemasyarakatan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa ke depannya semua kompartemen tersebut harus berkolaborasi dalam rangka komitmen memberantas tindak pidana korupsi, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan.

Selain itu, kata dia, kolaborasi diperlukan untuk mendukung misi Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi, saya kira pertanyaan-pertanyaan ini juga harus disampaikan kepada kompartemen yang lain. Ya supaya kalaupun kami berada dalam kamar-kamar, tetapi kalau kamar-kamar itu berkolaborasi dan bersinergi, saya kira apa yang menjadi komitmen bersama bisa tercapai,” jelasnya.

Pewarta: Rio Feisal, Nadia Putri
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah di bawah kepresidenan Prabowo Subianto dinilai sedang mencari terobosan atau kebijakan untuk memberi 'karpet merah' terhadap koruptor. Setelah merencanakan pemberian amnesti asal kerugian keuangan negara dikembalikan, kali ini pemerintah menyampaikan opsi lain yakni pengenaan denda damai untuk kasus korupsi.

Dalam keterangan tertulisnya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menyatakan hal itu dimungkinkan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021.

"Tanpa lewat presiden pun memungkinkan (memberi pengampunan kepada koruptor) karena Undang-undang Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara seperti itu," ujar Supratman dalam keterangan resminya tersebut, Senin (23/12).

Namun, sejumlah pengamat dan pakar hukum menilai pernyataan Supratman selaku menteri Prabowo tersebut keliru. Pasalnya pada Pasal 35 ayat 1 UU Kejaksaan dengan tegas mengatur denda damai hanya bisa diterapkan untuk tindak pidana ekonomi seperti kepabeanan dan cukai. Sedangkan penyelesaian kasus korupsi tetap mengacu pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Lebih dari itu, sejumlah pengamat dan pakar hukum menilai usul yang disampaikan Supratman tersebut berbahaya karena mengabaikan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.

Merespons pernyataan Menkum Supratman itu, Dosen hukum pidana Universitas Tarumanegara Mochamad Praswad Nugraha menegaskan denda damai tidak bisa diterapkan dalam tindak pidana korupsi karena merupakan kejahatan luar biasa. Korupsi, tutur dia, telah mengakibatkan kerusakan yang sangat luar biasa bahkan bisa meruntuhkan negara.

"Ini bukan soal kerugian kayak misalnya tawar-menawar untung rugi, seperti jual-beli di pasar, tapi ini terkait dengan keselamatan bangsa dan negara," ungkap dia saat dihubungi, Jumat (27/12).

"Saya pikir ini yang belum dipahami oleh pemerintahan Bapak Prabowo maupun menteri-menteri kabinetnya, sejahat apa korupsi ini bisa menghancurkan sebuah negara," sambung eks penyidik KPK tersebut.

Atas dasar itu, Praswad meminta Supratman untuk membaca dan belajar lagi. Sebab, apa yang dilakukan saat ini memengaruhi arah kebijakan pemberantasan korupsi di masa mendatang.

"Tentu saja ini harus berhati-hati sekali karena ini kita berada di persimpangan jalan, jalan pemerangan korupsi yang kita pilih hari ini itu akan menentukan ke arah mana Indonesia ke depan, generasi-generasi kita ke depan akan kita bangun ke arah mana," ucap Praswad.

Untuk itu, ia meminta Presiden Prabowo sebagai panglima tertinggi dalam pemberantasan korupsia agar tidak tergoda dan terpengaruh menerapkan denda damai maupun amnesti untuk mempertimbangkan secara matang pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi.

"Jangan sampai semua orang nanti berpikir bahwa silakan saja korupsi nanti kalau ketangkap kita bayar denda damainya. Ini yang sangat berbahaya karena kejahatan korupsi bisa semakin merajalela dan menjamur di tengah masyarakat. Semuanya akan melakukan pungli dari hulu ke hilir, dari mulai istana sampai ke RT-RW akan melakukan pemerasan, melakukan pungli karena tertanam di benak masyarakat bahwa silakan korupsi nanti kalau ketahuan kita bayar dendanya. Kalau enggak ketahuan lanjut terus. Ini sangat berbahaya sekali," katanya.

Sehari sebelumnya, Eks Menko Polhukam Mahfud MD menilai wacana yang diumumkan Menkum Supratman itu salah kaprah lantaran kasus korupsi tak bisa diselesaikan secara damai.

"Saya kira bukan salah kaprah. Salah beneran. Kalau salah kaprah itu biasanya sudah dilakukan, terbiasa meskipun salah. Ini belum pernah dilakukan kok. Mana ada korupsi diselesaikan secara damai. Itu korupsi baru namanya kolusi, kalau diselesaikan secara damai," kata Mahfud di Kantor MMD Initiative, Jakarta, Kamis (26/12).

Mahfud mengatakan UU Tipikor dan aturan dalam hukum pidana tidak membenarkan penerapan denda damai untuk kasus korupsi.

Oleh karena itu, dia heran ketika menterinya Prabowo mencari dalil pembenar dengan merujuk UU Kejaksaan untuk menerapkan denda damai.

Mahfud menjelaskan penerapan denda damai di UU Kejaksaan hanya berlaku untuk tindak pidana ekonomi, bukan untuk tindak pidana korupsi. Hal ini terkait dengan pelanggaran tentang bea cukai, perpajakan, dan kepabeanan.

"Nah di situ kalau ada orang melanggar pajak atau bea cukai, itu tawar-menawar dulu. Oh kamu seharusnya bayar Rp100 miliar, kok hanya membayar Rp95 Miliar," kata eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

"Dan itu jelas, ada mekanismenya yaitu dibuat oleh instansi terkait dalam hal ini kementerian keuangan lalu minta izin kejaksaan agung. Minta izin ke Jaksa Agung, jelas tuh prosedurnya. Angkanya jelas, tidak diam-diam," tambahnya.

Sementara itu, Peneliti Pusat Studi Antikorupsi (SAKSI) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah meminta pemerintah tidak setengah hati memahami kesepakatan dalam konvensi PBB soal pemberantasan korupsi (United Nation Convention Againts Corruption/UNCAC).

Menurut dia, tujuan mengoptimalisasi aset hasil korupsi dengan pengampunan dan denda damai merupakan langkah yang keliru.

Ia memandang diperlukan revisi peraturan untuk memasukkan ketentuan penindakan terhadap suap yang melibatkan pihak asing atau foreign bribery, peningkatan kekayaan tidak wajar atau illicit enrichment, hingga penindakan korupsi di sektor swasta.

"UNCAC berpusat atau menegaskan bahwa pemulihan aset, pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan tapi proses pidana juga tetap harus berjalan bersamaan," ungkap akademisi yang karib disapa Castro tersebut.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintahan Prabowo Subianto menghentikan upaya-upaya untuk mengistimewakan koruptor. Peneliti ICW Diky Anandya menegaskan denda damai sangat kontraproduktif dengan semangat pemberantasan korupsi.

"Sebab, penyelesaian perkara di luar persidangan dalam tindak pidana korupsi jelas tidak dimungkinkan jika merujuk dalam Pasal 4 UU Tindak Pidana Korupsi, di mana pengembalian uang tidak menghapus tindak pidana," kata Diky saat dihubungi melalui pesan tertulis oleh CNNIndonesia.com, Jumat (27/12).

Menurut dia, konsep denda damai tidak akan menimbulkan efek jera terhadap koruptor. Berdasarkan catatan ICW, terang Diky, vonis ringan menjadi penyebab utama korupsi selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 saja, dari 898 terdakwa di tingkat pengadilan pertama, rata-rata vonis hanya 3 tahun 4 bulan penjara.

"Maka dari itu, bila orientasi pemerintah terletak pada pengembalian aset hasil korupsi, maka yang seharusnya dilakukan adalah mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset dengan langkah konkret mengirimkan surat presiden (surpres) ke DPR," ucap Diky.

"Sebab, regulasi hukum yang ada saat ini, baik dari UU Tipikor maupun UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) belum dipandang efektif untuk merampas aset koruptor," kata dia.

Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Institute Lakso Anindito menyatakan secara formil pendekatan denda damai bertentangan dengan ketentuan dalam UU Tipikor. Hal tersebut mengingat ketentuan dalam UU tersebut mensyaratkan kesesuaian dengan peraturan perundangan yang mengatur secara pokok pidana dimaksud untuk dapat menggunakan denda damai.

IM57+ merupakan organisasi bentukan puluhan mantan pegawai KPK yang dipecat karena dicap tidak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang kontroversial di masa kepemimpinan eks Ketua KPK Firli Bahuri.

"Ketentuan pada Pasal 4 UU Tipikor menyatakan secara tegas bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana sehingga intsrumen ekonomi tidak dapat sama sekali menghapuskan tindak pidana," tutur Lakso.

Menurutnya pengembalian kerugian keuangan negara memungkinkan untuk menjadi faktor peringan bagi hakim, tetapi dengan catatan harus melalui proses pemidanaan. Atas dasar itu, ia mengingatkan Supratman agar membaca sesuatu secara komprehensif.

"Kedua, secara materiil, penggunaan instrumen denda damai berpotensi akan menjadi 'tumpangan' bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk bebas dari segala pertanggungjawaban," imbuhnya.

Hal tersebut mengingat dari sisi jumlah, proses negosiasi sanksi terjadi di ruang tertutup dan dari rangkaian tindakan yang dilakukan tidak mencerminkan seluruh tindakan yang pernah dilakukan.

"Sebagai contoh satu tindakan akan berpotensi dijadikan bargain untuk seakan menghapus segala tindakan lainnya," ucap Lakso.

"Selain itu, tidak akan memberikan efek jera karena pelaku akan merasa selalu ada escape way untuk menghindari pertanggungjawaban,"lanjut dia.

Selanjutnya, denda damai juga hanya dapat berlaku untuk korporasi.

"Silakan dibandingkan konsep dalam FCPA di Amerika Serikat, UKBA di Inggris maupun SAPIN II di Prancis, denda damai hanya boleh digunakan pada konteks korporasi karena memang pidana pokok korporasi adalah denda," katanya.