JAKARTA, KOMPAS.com - Praktisi Hukum dari Universitas Trisakti, Albert Aries menilai, publikasi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menominasikan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo harus disertai bukti pendukung yang cukup.

Albert berpandangan, adanya nama Joko Widodo yang dicap sebagai tokoh korup di dunia tanpa bukti yang jelas merupakan penghinaan terhadap bangsa Indonesia.

“Publikasi itu dapat dikualifikasikan sebagai fitnah, dan sekaligus penghinaan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia,” kata Albert kepada Kompas.com, Rabu (1/1/2025).

Albert menilai, tuduhan korupsi tanpa dasar hukum dan tidak disertai bukti permulaan yang cukup, atau "trial by NGO" oleh OCCRP bukan hanya ditujukan terhadap Joko Widodo, melainkan juga Pemerintahan Indonesia.

Sebab, Jokowi bekerja untuk negara selama 10 tahun memimpin Indonesia.

“Seolah-olah OCCRP mengambil peran konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan atau supervisi terhadap Presiden ke-7 RI, yang sama sekali tidak pernah diusulkan DPR, apalagi sampai terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 7 A UUD 1945,” kata Albert.

Ia pun mengingatkan LSM asing sebagai bagian dari demokrasi untuk tetap menghormati kedaulatan Indonesia.

Albert meminta LSM tetap memegang teguh asas hukum internasional “omnis indemnatus pro innoxio legibus habetur,” yang berarti setiap orang yang belum pernah terbukti bersalah oleh peradilan yang adil haruslah dianggap tidak bersalah secara hukum.

“Menominasikan Presiden ke-7 RI sebagai tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 tanpa bukti permulaan yang cukup adalah kejahatan fitnah yang merusak nama baik orang lain,” kata Albert.

“Sehingga publikasi OCCRP itu jelas bertentangan dengan Pasal 19 Ayat (3) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, dalam daftar OCCRP, selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.

Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah, Bashar Al Assad, mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

Jokowi juga sudah menanggapi penilaian tersebut.

Jokowi meminta pihak tersebut membuktikan jika ia dikategorikan sebagai orang paling korup.

"Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa," kata Jokowi sambil tertawa saat ditemui di rumahnya di Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Selasa (31/2/2024).

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan sedang merencanakan pembangunan gedung Pusat Kesiapsiagaan Nasional di wilayah Jakarta.

Kepala Biro Umum BNPT sekaligus Ketua Tim Teknis Pembangunan Pusat Kesiapsiagaan Nasional Marsma TNI Fanfan Infansyah mengatakan keberadaan Pusat Kesiapsiagaan Nasional akan berperan strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional dan meningkatkan daya tahan nasional atau national resilience.

"Bangunan ini akan memiliki peran yang strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman terorisme serta untuk membangun national resilience sebagai upaya pencegahan dan mengatasi ancaman terorisme," kata Fanfan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan pembangunan gedung yang direncanakan dimulai tahun 2025 di wilayah Jakarta Barat itu tidak hanya menjadi bagian dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional, tetapi juga bagian dari upaya BNPT untuk menjadi pusat koordinasi dan orang yang kembali dari rehabilitasi (returnees).

Kawasan tersebut, kata dia, kelak juga akan menjadi pusat pelayanan asesmen koordinasi aparat penegak hukum, kegiatan kontra-radikalisasi, hingga pemulihan korban tindak pidana terorisme.

"Gedung ini sekaligus menjadi simbol integrasi strategi nasional. Sarana prasarana yang akan dibangun bukan hanya untuk memperkuat kesiapsiagaan, tapi juga menjadi pusat koordinasi dan rehabilitasi para returnees," ucap dia menambahkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Jamkrindo menjalankan program dampak sosial berkelanjutan sesuai prinsip ESG dengan mendukung kesehatan mental para napi di lapas. PT Jamkrindo bekerja sama dengan Wenddy Mikael (WM Akademi) meluncurkan program "Aku Bangkit dan Berdaya" untuk para napi.

Program ini secara khusus berfokus pada pemberdayaan mental dan peningkatan kesadaran diri (self-awareness) bagi warga binaan perempuan di Lapas Wanita Kelas IIa Kota Tangerang. Sekretaris Perusahaan PT Jamkrindo, Aribowo, menekankan bahwa pemberdayaan mental adalah aspek fundamental yang sering kali terabaikan dalam upaya rehabilitasi.

“Kami percaya bahwa pemberdayaan bukan hanya tentang keterampilan teknis, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan mental yang tangguh. Program ini melengkapi pelatihan keterampilan yang telah diberikan sebelumnya, sehingga warga binaan lebih siap untuk hidup mandiri dan berdaya sesuai potensi mereka,” ujar Aribowo, Rabu (1/1/2024).

Kehidupan di balik jeruji besi kerap diwarnai oleh tekanan psikologis yang tinggi. Isolasi dari keluarga, stigma sosial, serta ketidakpastian masa depan menjadi beban mental yang harus dihadapi warga binaan setiap hari. Oleh karena itu, program "Aku Bangkit dan Berdaya" menghadirkan pendekatan yang komprehensif dengan menggabungkan pelatihan teknis dan pendampingan kesehatan mental.

Program ini tidak hanya bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan hidup, tetapi juga membantu mereka menemukan kembali semangat hidup, membangun rasa percaya diri, dan menghadapi tantangan dengan lebih optimis.

Inisiatif ini sejalan dengan aspirasi Kementerian BUMN untuk menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. Dukungan terhadap kesehatan mental di lapas tidak hanya bermanfaat selama masa tahanan, tetapi juga mempersiapkan warga binaan untuk kembali ke masyarakat dengan bekal mental yang lebih kuat.

“Kami berharap program ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi warga binaan untuk memulai kembali kehidupan di tengah masyarakat dengan penuh optimisme,” tambah Aribowo.

Pendekatan holistik yang memadukan pemberdayaan mental dan teknis ini diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi program serupa di lapas lain di seluruh Indonesia. Dengan semangat kolaborasi, Jamkrindo berkomitmen untuk terus mendukung kesejahteraan mental dan pemberdayaan warga binaan di Indonesia.

KARANGANYAR - DPR mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk sinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk memperbanyak ruang lintas agama. Kerja sama ini menjadi salah satu strategi pencegahan radikal terorisme.

Strategi soft approach seperti berdialog dengan masyarakat, lintas agama, hingga kontra narasi tidak hanya dapat mencegah terorisme. Namun mampu mendorong kepercayaan publik untuk berinvestasi, menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

?Inilah satu rumusan baru yang perlu menjadi contoh yang baik, dan sejuk. Harapannya juga di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo Subianto agar Indonesia tetap kondusif, agar masyarakat bisa terus melakukan pertumbuhan ekonomi,? ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Rinto Subekti di Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024).



Menurut Rinto, dialog kebangsaan dengan pemuka lintas agama merupakan cerminan baik, di mana tidak hanya mampu menangkal paham paham radikal, namun bisa membangun kepercayaan antar satu sama lain. Selain itu, menjalin persaudaraan dan persatuan untuk menjawab persoalan-persoalan bangsa dengan mengedepankan kebhinekaan.

Oleh karena itu, DPR mendorong BNPT dapat bekerjasama dengan Pemda, yakni gubernur maupun bupati, wali kota untuk terus melakukan dialog-dialog kebangsaan.

?Nanti tokoh lintas agama bisa menjadikan promosi (key opinion leader) untuk meyakinkan kepada masyarakat Indonesia tetap NKRI, dalam menjaga persatuan dan kesatuan.?

Ketua DPD Partai Demokrat Jateng ini menekankan, BNPT dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Pilar tersebut menjadi dasar BNPT untuk melakukan dialog kebangsaan dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang 1945.

?Bhinneka Tunggal Ika adalah keberagaman yang kita miliki, dan NKRI adalah harga mati yang harus kita jaga,? tegas Rinto.

Selain itu, Rinto menambahkan, BNPT sebagai badan koordinator dalam penanggulangan terorisme, harus terus meningkatkan koordinasi bersama stakeholder.

Hal itu untuk memitigasi propaganda ideologi asing, ideologi ekstrem, radikal di media online yang bisa menyebabkan seseorang terpapar paham radikal terrorism atau self-radicalization. Terutama fokus bagaimana memitigasi self-radicalization kepada kelompok rentan, yakni perempuan, anak dan remaja.

?Saya melihat yang paling bahaya itu adalah media sosial, pemerintah dalam hal ini BNPT maupun juga aparat penegak hukum apabila di dalam media sosial tersebut ada sesuatu yang menjurus hal-hal yang negatif tentang terorisme tentunya, langsung aja kita cut, di-take down,? tegas Rinto.

Rinto berharap di tahun 2025 ini, ruang perjumpaan lintas agama semakin banyak, memperkuat kerukunan umat beragama, sehingga mampu meredam berbagai konflik dan membuat masyarakat tidak mudah terpapar propaganda transnasional.

Medan (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, Kemenkumham Sumatera Utara menyampaikan di malam pergantian tahun baru 2025, di lingkungan Rutan Kelas I Medan berjalan aman dan kondusif.

“Kita memastikan keamanan pada pergantian malam tahun baru 2025 di lingkungan Rutan Kelas I Medan berjalan aman dan kondusif,” ujar Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas I Medan Mytrando Indra Tuju ketika dihubungi dari Medan, Rabu (1/1).

Pihaknya bersama TNI-Polri, dari Koramil 0201-06/MS dan Polsek Helvetia sebelumnya melakukan kontrol keamanan di lingkungan Rutan Kelas I Medan menjelang pergantian malam tahun baru 2025.

Pengecekan sarana prasarana dan fasilitas keamanan, lanjut dia, diperlukan perhatian ekstra, mengingat meningkatnya aktivitas di dalam Rutan Kelas I Medan saat pergantian tahun, seperti di tempat layanan kunjungan dan tempat besukan.

"Kami lakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap fasilitas keamanan,” jelas dia.

Di antaranya, jelas dia, pengecekan di mulai dari pintu utama, layanan kunjungan dan tempat besukan, pos jaga, hingga peralatan pemantauan seperti CCTV.

“Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Rutan Kelas I Medan tetap dalam kondisi aman dan kondusif," ujar Mitrando.

Dia menambahkan, pengamanan bukan hanya tanggung jawab petugas, tetapi juga melibatkan sinergi seluruh pihak, seperti bantuan jaga dari APH (Aparat Penegak Hukum) TNI-Polri, dan juga warga binaan itu sendiri.

“Kami menghimbau kepada seluruh warga binaan untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama momen pergantian tahun, keamanan merupakan tanggung jawab kita bersama,” ucapnya.

Dia berharap semua pihak dapat bekerjasama menciptakan suasana yang aman dan kondusif dan diharapkan situasi di Rutan Kelas I Medan dipastikan tetap dalam kondisi aman dan terkendali setelah pergantian tahun.

“Kami berkomitmen terus memberikan pelayanan terbaik kepada warga binaan dan keluarga terkhusus di pelayanan besukan tatap muka tanpa mengabaikan aspek keamanan,” jelas Mytrando Indra Tuju.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan kekecewaan publik atas vonis 6,5 tahun terhadap Harvey Moeis dalam kasus korupsi yang merugikan negara Rp300,003 triliun sangat bisa dipahami.

Pigai mengamini pidana badan tersebut melukai rasa keadilan masyarakat.

"Kami menangkap ada kekecewaan publik atas putusan ini dan itu sangat bisa dipahami karena dianggap tak masuk akal melukai rasa keadilan masyarakat. Meski kita juga perlu menghargai dan menghormati independensi hakim yang tidak bisa kita intervensi," kata Pigai di Jakarta, Senin (31/12).

Menurut dia, nuansa kebatinan rakyat belakangan ini sangat terusik di tengah harapan yang sangat besar memperoleh keadilan.

"Karena bagaimana pun masyarakat punya hak atas rasa keadilan. Nuansa itu yang kita tangkap dan sangat bisa dipahami," lanjut dia.

Presiden Prabowo, lanjut Pigai, dalam berbagai kesempatan menyampaikan nilai keadilan sebagai elemen terpenting dalam memberi kepuasan atas tindakan perlawanan hukum yang dilakukan individu yang berada di jalur gelap merampok hak milik publik.

"Oleh karena itu, Kementerian HAM sebagai bagian dari pemerintahan tentu memiliki semangat seirama menghadirkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Rakyat menaruh harapan besar hak atas keadilan," ucap dia.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah membacakan putusan terhadap 14 terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk 2015-2022 dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Meski menilai kerugian negara sejumlah Rp300,003 triliun terbukti, hakim menghukum Harvey Moeis dkk lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Sontak hal tersebut memantik diskusi publik yang merasa geram. Publik menilai putusan hakim tersebut terlalu ringan.

Bahkan, Presiden RI Prabowo Subianto baru-baru ini menyentil keras putusan pengadilan yang terlalu ringan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan negara ratusan triliun.

Menurut dia, hal tersebut menyakiti rasa keadilan masyarakat Indonesia.

"Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun, vonisnya seperti itu. Ini bisa menyakiti rasa keadilan," kata Prabowo dalam pidatonya di Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, Jakarta, Senin (30/12).

Bangunan ini akan memiliki peran yang strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman terorisme

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan sedang merencanakan pembangunan gedung Pusat Kesiapsiagaan Nasional di wilayah Jakarta.

Kepala Biro Umum BNPT sekaligus Ketua Tim Teknis Pembangunan Pusat Kesiapsiagaan Nasional Marsma TNI Fanfan Infansyah mengatakan keberadaan Pusat Kesiapsiagaan Nasional akan berperan strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional dan meningkatkan daya tahan nasional atau national resilience.

"Bangunan ini akan memiliki peran yang strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman terorisme serta untuk membangun national resilience sebagai upaya pencegahan dan mengatasi ancaman terorisme," kata Fanfan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan pembangunan gedung yang direncanakan dimulai tahun 2025 di wilayah Jakarta Barat itu tidak hanya menjadi bagian dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional, tetapi juga bagian dari upaya BNPT untuk menjadi pusat koordinasi dan orang yang kembali dari rehabilitasi (returnees).

Kawasan tersebut, kata dia, kelak juga akan menjadi pusat pelayanan asesmen koordinasi aparat penegak hukum, kegiatan kontra-radikalisasi, hingga pemulihan korban tindak pidana terorisme.

"Gedung ini sekaligus menjadi simbol integrasi strategi nasional. Sarana prasarana yang akan dibangun bukan hanya untuk memperkuat kesiapsiagaan, tapi juga menjadi pusat koordinasi dan rehabilitasi para returnees," ucap dia menambahkan.

Kesiapsiagaan nasional dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada warga negara Indonesia (WNI) sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Hal tersebut dimaknai bahwa negara melindungi semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyat hingga nilai-nilai bangsa yang harus dipertahankan.

Salah satu penjabaran dalam perlindungan yang diberikan Pemerintah kepada warganya diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai payung hukum bagi Pemerintah melalui kesiapsiagaan nasional dalam penanggulangan terorisme.

Kesiapsiagaan nasional dilaksanakan oleh Pemerintah dan dikoordinasikan oleh BNPT, di antaranya dalam aspek pemberdayaan masyarakat.

Dalam payung hukum tersebut, BNPT diamanatkan untuk melakukan pencegahan terorisme melalui tiga hal, yaitu kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Kesiapsiagaan nasional yang dimaksud dalam UU tersebut, yaitu siap siaga seluruh elemen masyarakat dari ancaman aksi terorisme dan bahaya paham radikal terorisme.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Sukabumi -

Polres Sukabumi pamer capaian kinerja di tahun 2024. Sebanyak 905 kasus tuntas tanpa tunggakan.

Kapolres Sukabumi AKBP Samian mengatakan kasus kejahatan di Kabupaten Sukabumi meningkat 1,79 persen ketimbang tahun lalu. Ada 965 kasus kriminal yang terjadi. Dari jumlah tersebut, 905 kasus di antaranya diselesaikan termasuk beberapa kasus menonjol.

"Beberapa kasus menonjol, yang terjadi sejak awal tahun 2024 saat ini semuanya bisa ditangani baik, dan tidak ada yang menjadi tunggakan. Diantaranya ada kasus pencurian pemberatan KR 2, kemudian ada juga penyerangan para pedagang di pasar Cibadak, oleh kelompok geng motor, aksi geng motor yang membuat onar perusakan di salah satu rumah warga di Citarik, pembacokan pelajar SMP hingga meninggal dunia," papar Samian dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).

"Isu ramai ramai semua dapat ditangani dengan baik, kemudian ada pembunuhan di pesisir pantai Citepus juga bisa diungkap, kemudian ada dua korban meninggal dunia di Caringin, beberapa juga bisa ditangani dengan baik, kemudian ada beberapa kasus perjudian online dan juga pengungkapan narkoba yang cukup besar yaitu dengan bukti dalam bukti yang diamankan mencapai 1,677 Kg," sambungnya.

Selain kasus kejahatan, Polres Sukabumi juuga mencatat kejadian kecelakaan lalu lintas. Sebanyak 153 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 88 orang, luka berat 25 orang, dan luka ringan 138 orang. Pelanggaran lalu lintas mencapai 5.378 tilang dan 26.723 teguran.

Sementara itu, untuk kecelakaan laut, tercatat 17 kejadian dengan 14 korban selamat, 13 meninggal dunia, dan satu orang hilang yang telah ditemukan.

Samian juga memaparkan beberapa peristiwa yang terjadi di Sukabumi sepanjang 2024. Kabupaten Sukabumi beberapakali diguncang bencana.

Samian memaparkan bahwa Kabupaten Sukabumi menghadapi 1.334 kejadian bencana sepanjang 2024, yang meliputi tanah longsor sebanyak 379 kejadian, banjir 109 kejadian, angin kencang 43 kejadian dan pergerakan tanah 803 kejadian. Penanganan bencana dilakukan dengan cepat, termasuk masa pemulihan dan pendataan relokasi warga terdampak.

"Kita libatkan semua jajaran, kita turun ke lapangan mensupport berbagai kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana. Tidak hanya bantuan, tetapi juga dukungan medis dan lainnya di titik-titik lokasi," jelasnya.

Sementara itu, dari sisi ekonomi, Kapolres Samian menyebutkan bahwa aktivitas masyarakat berjalan lancar, inflasi terkendali, dan kebutuhan sembilan bahan pokok tercukupi.

"Kondisi sosial budaya di Sukabumi juga relatif aman dan terkendali. Dari 43 rencana aksi unjuk rasa, hanya 18 yang terlaksana, dan semuanya dapat kami amankan dengan baik," tambahnya.

Samian menegaskan bahwa situasi keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Sukabumi sepanjang tahun 2024 terjaga dengan baik.

"Alhamdulillah, sepanjang tahun ini, stabilitas keamanan di Sukabumi tetap terjaga, termasuk dalam pengamanan agenda politik seperti Pilpres, Pileg, Pilkada, dan Pilbup. Semua berjalan lancar tanpa adanya konflik berkepanjangan," ujarnya.

(sya/dir)

Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Alimuddin mengatakan seorang warga negara asing (WNA) asal Nigeria di Kota Pangkalpinang terancam pidana lima tahun penjara dan denda Rp500 miliar, karena melanggar undang-udang keimigrasian.

"Warga negara Nigeria ini sudah ditetapkan sebagai terdakwa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang," kata Alimuddin di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Rabu.

Ia mengatakan warga negara Nigeria ini telah melanggar Pasal 119 ayat 1 dan Subsider ayat 2 Undang-Undang Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena tidak memiliki visa dan dan memalsukan paspor.

"Warga negara Nigeria ini melanggar Undang-Undang Keimigrasian dengan ancaman hukuman pidana lima tahun penjara dan denda Rp500 miliar," katanya.

Ia menyatakan Kantor Imigrasi Pangkalpinang selama 2024 hanya menangani tindakan pro justitia terhadap warga negara asing, dan pada 2023 dan 2022 nihil kasus pro justitia terhadap orang asing.

Sementara itu, Kantor Imigrasi Pangkalpinang selama 2024 telah mendeportasi tujuh orang warga negara asing dengan rincian empat orang warga negara Thailand, dua warga negara RRC dan satu orang warga negara Singapura.

"Kasus warga negara asing dideportasi 2024 berkurang dibandingkan 2023 sebanyak 11 orang dan 2022 sebanyak 28 orang warga negara asing," katanya.

Menurut dia, warga negara asing (WNA) yang dideportasi ini karena mereka tinggal melebihi dari 60 hari dan menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan. Warga negara asing ini diberikan visa kunjungan wisata, tetapi mereka menggunakan izin tersebut untuk bekerja.

"WNA yang memiliki visa kunjungan wisata ini rata-rata bekerja di tambak udang menggunakan visa bebas kunjungan, sehingga WNA ini ditangkap dan dideportasi ke negaranya," katanya.

Karawang (ANTARA) - Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Karawang, Jawa Barat menggagalkan aksi penyelundupan pil ekstasi yang dilakukan dua orang pengunjung perempuan.

"Kami mengamankan dua pengunjung perempuan yang hendak menyelundupkan pil ekstasi ke dalam lapas pada Selasa (31/12)," kata Kepala Lapas Karawang Christo Victor Nixon Toar, di Karawang, Rabu.

Ia menyampaikan bahwa kedua perempuan yang berusaha menyelundupkan pil ekstasi saat melakukan kunjungan ke lapas, masing-masing berinisial AT (58) dan RJ (16) warga Karawang Barat.

Dua pengunjung ini masuk ke lapas untuk mengunjungi warga binaan atas nama Dian Permana yang merupakan tahanan dalam kasus narkotika.

"Saat petugas wanita melakukan pemeriksaan tubuh terhadap keduanya, ditemukan diduga 19 butir pil ekstasi yang disembunyikan di pakaian dalam atau bra dan satu buah LCD ponsel yang diikatkan di paha," katanya.

Atas peristiwa itu, Christo kemudian berkoordinasi dengan jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang.

"Hasil koordinasi dengan SatRes Narkoba Polres Karawang mengkonfirmasi bahwa (yang diselundupkan) adalah benar pil ekstasi," katanya.

Christo mengimbau kepada pengunjung lapas untuk tidak melakukan penyelundupan barang terlarang ke dalam lapas. Sebab pihaknya pasti menindak tegas aksi penyelundupan barang terlarang ke dalam lapas.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Karawang melarang penjualan minuman beralkohol selama musim libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, untuk mewujudkan suasana akhir tahun yang aman, tertib, dan kondusif.

"Kami telah mengeluarkan surat edaran mengenai larangan menjual minuman beralkohol pada momentum musim libur akhir tahun ini," kata Bupati Karawang Aep Syaepuloh.

Kami optimistis target tahun 2025 sebesar Rp7 miliar juga akan tercapai dengan baik bahkan melebihi dari target yang ditetapkan

Pangkalpinang (ANTARA) - Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Imigrasi Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 mencapai Rp11,07 miliar atau 220 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp5,02 miliar.

"Kami optimistis target tahun 2025 sebesar Rp7 miliar juga akan tercapai dengan baik bahkan melebihi dari target yang ditetapkan," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang Alimuddin di Pangkalpinang, Babel, Rabu.

Ia mengatakan DIPA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang sebesar Rp14,41 miliar dan hingga 30 Desember 2024 realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp14,39 miliar atau terealisasi 99,85 persen.

"Pada 2025 ini, kami terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan keimigrasian melalui inovasi-inovasi yang dihadirkan untuk memberikan layanan yang bersih, ramah, berintegritas, lugas, inovatif, akuntabel dan nyaman," ujarnya.

Ia menyatakan Kantor Imigrasi Pangkalpinang pada awal 2025 akan memastikan implementasi jenis dan tarif PNBP Keimigrasian sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), baik yang berasal dari pelayanan keimigrasian bagi WNI maupun WNA.

Kemudian untuk pelayanan keimigrasian bagi WNI, selain melalui pelayanan penerbitan Paspor Republik Indonesia di dalam Kantor Imigrasi Pangkalpinang, juga melalui kegiatan pelayanan paspor di luar Kantor Imigrasi Pangkalpinang.

"Hal ini sudah kami lakukan pada 2024 melalui inovasi eazy passport dan Pelayanan Keimigrasian Keluar Masuk Desa (Pasir Kuarsa) yang merupakan layanan permohonan paspor kolektif di lokasi pemohon untuk memberi kemudahan bagi masyarakat daerah terpencil," katanya.

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang pada 2025 akan melaksanakan sinergi serta koordinasi pengawasan orang asing di setiap kabupaten dan kota di wilayah kerja yaitu Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat dan Bangka Selatan.

"Ini dengan menerapkan pengawasan keimigrasian yang humanis, serta meningkatkan sosialisasi kepada pemilik hotel, penginapan mengenai kewajiban pelaporan keberadaan orang asing yang menginap di tempat penginapannya," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Washington (ANTARA) - Kementerian Pertahanan AS atau biasa disebut Pentagon pada Senin (30/12) mengumumkan bahwa tahanan bernama Ridah Bin Saleh Al-Yazidi dipulangkan dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo, Kuba, ke Tunisia.

Al-Yazidi (59) telah berada di Teluk Guantanamo sejak hari pembukaan tahanan pada 11 Januari 2002 dan dilaporkan sebagai seorang anggota al-Qaeda.

Sumber: Anadolu