Mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangan terborgol, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto turun dari lantai 2 Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Jakarta Selatan (Jaksel). Ia menapaki satu per satu 'tangga keramat' dengan dikawal dua petugas KPK.

Tangga yang menghubungkan antara lobi dengan ruang pemeriksaan di lantai 2 itu ternyata punya cerita tersendiri. Tangga tersebut tak bisa sembarang dilalui orang karena berada di titik zona merah.

Lantai 2 gedung KPK merupakan ruang pemeriksaan. Jumlahnya ada 72 ruang pemeriksaan. Sehingga hanya orang-orang tertentu yang boleh melewati 'tangga keramat' tersebut, seperti saksi, pengacara, dan tersangka.

Sementara, penyidik KPK tidak melewati tangga itu untuk menuju lantai 2. Mereka melewati akses lain untuk meminimalisir pertemuan antara penyidik KPK dengan saksi atau tersangka.

Jika seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka penyidik KPK akan membawa tersangka keluar dari ruang pemeriksaan di lantai 2 menuruni 'tangga keramat' itu.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Tangga tersebut hanya tertutup tembok kaca tembus pandang. Wartawan yang berada di ruangan media center lantai 1 bisa melihat jelas para tahanan berompi oranye yang sedang menapaki 'tangga keramat' tersebut.

Biasanya, para tahanan itu digiring ke mobil tahanan yang sudah terparkir di depan lobi gedung KPK. Tapi bisa juga para tahanan diarahkan ke ruangan konferensi pers untuk ditampilkan di depan awak media.

Salah satu tahanan KPK yang baru saja menapaki 'tangga keramat' itu adalah Hasto Kristiyanto. Ia adalah tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.

Saat menuruni tangga, ia sempat melambaikan tangan kepada para jurnalis yang merekam momen tersebut. Hasto sendiri langsung digiring ke ruangan konferensi pers untuk ditampilkan sejenak di hadapan para jurnalis.

Keterlibatan Hasto di Kasus Harun Masiku

Kasus yang menjerat Hasto ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2020. KPK kemudian menetapkan Wahyu Setiawan yang saat itu Komisioner KPU RI, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio, pihak swasta bernama Saeful, dan Harun Masiku selaku caleg PDIP pada Pileg 2019 sebagai tersangka.

Wahyu, Agustiani, dan Saeful telah menjalani proses hukum hingga divonis bersalah oleh pengadilan. Wahyu dinyatakan bersalah menerima suap sekitar Rp 600 juta agar mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat Pergantian Antarwaktu (PAW).

Sementara itu, Harun Masiku masih menjadi buron. Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto serta pengacara bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru.

KPK menduga Hasto berupaya menggagalkan Riezky Aprilia, yang memperoleh suara terbanyak kedua, menjadi anggota DPR lewat jalur PAW setelah Nazarudin Kiemas meninggal dunia. KPK menyebutkan Hasto diduga meminta KPU segera melaksanakan putusan MA berkaitan dengan PAW agar Harun Masiku bisa masuk DPR.

Hasto juga diduga menyuruh Donny melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari dapil I Sumsel. Donny juga disuruh Hasto mengantar duit suap ke Wahyu. KPK menduga sebagian uang suap ke Wahyu itu berasal dari Hasto.

Selain itu, Hasto diduga berupaya merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku merendam handphone sebelum kabur. Hasto juga diduga memerintahkan salah satu pegawai merendam ponselnya sebelum diperiksa KPK pada Juni 2024. KPK juga menduga Hasto meminta saksi memberi kesaksian palsu ke KPK.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Fatkhul Muin, berpendapat semua pihak harus menghormati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dia menuturkan ini adalah upaya penegakan hukum.

"Penahanan terhadap Sekjen PDIP harus dihormati sebagai upaya penegakan hukum," kata Fatkhul kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

Dia yakin penetapan Hasto sebagai tersangka, dan penahanan yang dilakukan KPK didasari bukti permulaan. Fatkhul menyebut jika penegak hukum telah menetapkan seseorang sebagai tersangka tentunya sudah ada minimal dua alat bukti yang dikantongi.

"Karena KPK dalam menentukan status tersangka pasti didasarkan kepada bukti permulaan, yang paling tidak dua alat bukti," jelas dia.

Fatkhul berharap pengusutan kasus yang menjerat Hasto dapat tuntas. "Harapannya kasus ini dapat terang benderang sebagai upaya penegakan hukum," ucap Fatkhul.

Menurutnya, PDIP harus menghormati proses hukum yang nantinya memberi kepastian hukum bagi Hasto dalam kasus ini. Dia mengatakan peradilan akan membuktikan bersalah atau tidaknya Hasto dalam kasus yang menjeratnya.

"PDIP harus menghormati proses tersebut, karena hal ini pun untuk memberikan kepastian hukum atas penyelesaian perkara tersebut. Proses yudisial akan menentukan apakah yg bersangkutan bersalah atau dapat bebas murni karena tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proses peradilan," terang Fatkhul.

Hasto diketahui ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Dia ditahan Kamis (20/2), pada pukul 18.08 WIB.

Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama. KPK diketahui telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Desember 2024.

Mengenai status tersangkanya ini, Hasto juga sudah mengajukan praperadilan. Namun, permohonannya itu tidak dapat diterima.

Kasus yang Jerat Hasto

Kasus yang menjerat Hasto ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2020. KPK kemudian menetapkan Wahyu Setiawan yang saat itu Komisioner KPU RI, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio, pihak swasta bernama Saeful, dan Harun Masiku selaku caleg PDIP pada Pileg 2019 sebagai tersangka.

Wahyu, Agustiani, dan Saeful telah menjalani proses hukum hingga divonis bersalah oleh pengadilan. Wahyu dinyatakan bersalah menerima suap sekitar Rp 600 juta agar mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW.

Sementara itu, Harun Masiku masih menjadi buron. Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto serta pengacara bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru.

KPK menduga Hasto berupaya menggagalkan Riezky Aprilia, yang memperoleh suara terbanyak kedua, menjadi anggota DPR lewat jalur PAW setelah Nazarudin Kiemas meninggal dunia. KPK menyebutkan Hasto diduga meminta KPU segera melaksanakan putusan MA berkaitan dengan PAW agar Harun Masiku bisa masuk DPR.

Hasto juga diduga menyuruh Donny melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari dapil I Sumsel. Donny juga disuruh Hasto mengantar duit suap ke Wahyu. KPK menduga sebagian uang suap ke Wahyu itu berasal dari Hasto.

Selain itu, Hasto diduga berupaya merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku merendam handphone sebelum kabur.

Hasto juga diduga memerintahkan salah satu pegawai merendam ponselnya sebelum diperiksa KPK pada Juni 2024. KPK juga menduga Hasto meminta saksi memberi kesaksian palsu ke KPK.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pakar hukum dari Untirta Aan Asphianto mendukung KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kasus suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku. Menurut Aan, langkah KPK untuk menahan Hasto sudah tepat.

"Setelah melalui persidangan di praperadilan, ditolak praperadilannya sehingga Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga karena terpenuhi dua alat bukti yang cukup sebagaimana pasal 21 KUHAP dan pasal 183 KUHAP, maka Hasto Kristiyanto sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan," ucap Aan, Jumat (21/2/2025).

"Untuk selanjutnya, saya setuju dengan langkah KPK bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan. Itu sudah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945," ujarnya.

Menurut Aan, tindakan sama harus dilakukan kepada Hasto meski dia merupakan pejabat di partai politik.

"Apakah orang biasa, warga negara biasa, ataukah seorang yang penjabat gitu ya, jadi tidak ada masalah. Karena setiap orang itu sama kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan," ujarnya.

"Equality before the law. Presumption of innocence. Tetap itu ada praduga tidak bersalah," ucapnya.

Bagi Aan, KPK memiliki alasan menahan Hasto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, Hasto bisa saja menghilangkan alat bukti atau kabur.

"Juga khawatir menghilangkan barang bukti, supaya bisa dilakukan penyidikan dengan fokus. Khawatir pergi ke luar negeri, dan seterusnya," ucapnya.

"Jadi saya mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK. Tinggal nanti bagaimana setelah ditahan, di satu proses sampai P21 nanti disidangkan di pengadilan. Maka nanti di sana akan terlihat pembuktian di sidang pengadilan," ujarnya.

Kemudian, Aan pun menanggapi soal Hasto yang ditahan padahal pihak PDIP sedang mengajukan praperadilan yang kedua. Bagi Aan, Hasto tetap bisa ditahan meski sedang ajukan proses praperadilan kedua.

"Ya bisa ditahan, karena kalau mengajukan praperadlan lagi harus beda materi, tak boleh sama. Ini kan penetapan tersangkanya (di-praperadilan-kan). Kalau ditolak artinya penetapan tersangkanya oleh KPK sudah sah, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu KUHAP, dan konsekuensinya bisa ditahan, walau mengajukan praperadilan lagi," ujarnya.

Hasto Ditahan KPK

Hasto diketahui ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Dita ditahan Kamis (20/2), pada pukul 18.08 WIB.

Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama. KPK diketahui telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Desember 2024.

Mengenai status tersangkanya ini, Hasto juga sudah mengajukan praperadilan. Namun, permohonannya itu tidak dapat diterima.

Kasus yang Jerat Hasto

Kasus yang menjerat Hasto ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2020. KPK kemudian menetapkan Wahyu Setiawan yang saat itu Komisioner KPU RI, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio, pihak swasta bernama Saeful, dan Harun Masiku selaku caleg PDIP pada Pileg 2019 sebagai tersangka.

Wahyu, Agustiani, dan Saeful telah menjalani proses hukum hingga divonis bersalah oleh pengadilan. Wahyu dinyatakan bersalah menerima suap sekitar Rp 600 juta agar mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW.

Sementara itu, Harun Masiku masih menjadi buron. Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto serta pengacara bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru.

KPK menduga Hasto berupaya menggagalkan Riezky Aprilia, yang memperoleh suara terbanyak kedua, menjadi anggota DPR lewat jalur PAW setelah Nazarudin Kiemas meninggal dunia. KPK menyebutkan Hasto diduga meminta KPU segera melaksanakan putusan MA berkaitan dengan PAW agar Harun Masiku bisa masuk DPR.

Hasto juga diduga menyuruh Donny melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari dapil I Sumsel. Donny juga disuruh Hasto mengantar duit suap ke Wahyu. KPK menduga sebagian uang suap ke Wahyu itu berasal dari Hasto.

Selain itu, Hasto diduga berupaya merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku merendam handphone sebelum kabur.

Hasto juga diduga memerintahkan salah satu pegawai merendam ponselnya sebelum diperiksa KPK pada Juni 2024. KPK juga menduga Hasto meminta saksi memberi kesaksian palsu ke KPK.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku. Hasto pun mengenakan rompi tahanan oranye.

Pantauan detikcom di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025), Hasto turun dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 18.08 WIB.

Dia tampak digiring oleh petugas KPK. Hasto terlihat sudah mengenakan rompi tahanan berwarna oranye.

Hasto terlihat ditemani oleh tim pengacaranya. Hasto akan ditahan di Rutan KPK untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Hasto mengaku siap ditahan. Hasto diketahui kembali mengajukan dua gugatan praperadilan melawan KPK.

"Saya sudah siap lahir batin (jika langsung ditahan)," jawab Hasto saat ditanyai kesiapannya jika langsung ditahan KPK oleh wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).

Hasto Kristiyanto ditahan KPK (Kurniawan/detikcom)

Kasus Menjerat Hasto

Kasus yang menjerat Hasto ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2020. KPK kemudian menetapkan Wahyu Setiawan yang saat itu Komisioner KPU RI, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio, pihak swasta bernama Saeful, dan Harun Masiku selaku caleg PDIP pada Pileg 2019 sebagai tersangka.

Wahyu, Agustiani, dan Saeful telah menjalani proses hukum hingga divonis bersalah oleh pengadilan. Wahyu dinyatakan bersalah menerima suap sekitar Rp 600 juta agar mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW.

Kini, Wahyu, Agustiani, dan Saeful telah bebas. Sementara Harun Masiku masih menjadi buron.

Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto sebagai tersangka. Selain Hasto, KPK menetapkan pengacara bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru kasus ini.

KPK menduga Hasto berupaya menggagalkan Riezky Aprilia, yang memperoleh suara terbanyak kedua, menjadi anggota DPR lewat jalur PAW setelah Nazarudin Kiemas meninggal dunia. KPK menyebutkan Hasto diduga meminta KPU segera melaksanakan putusan MA berkaitan dengan PAW agar Harun Masiku bisa masuk DPR.

Hasto juga diduga menyuruh Donny melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari dapil I Sumsel. Donny juga disuruh Hasto mengantar duit suap ke Wahyu. KPK menduga sebagian uang suap ke Wahyu itu berasal dari Hasto.

Selain itu, Hasto diduga berupaya merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku merendam handphone sebelum kabur.

Hasto juga diduga memerintahkan salah satu pegawai merendam ponselnya sebelum diperiksa KPK pada Juni 2024. KPK juga menduga Hasto meminta saksi memberi kesaksian palsu ke KPK.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Bisnis.com, JAKARTA — Kuasa Hukum paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi-Hasan Basri, Bambang Widjojanto (BW) menilai Pilkada Sumut 2024 unik dan ikonik.

Salah satu penyebabnya, kata dia, lantaran kontestasi itu salah satu calon gubernurnya, Bobby Nasution merupakan menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

“Tidak ada di seluruh Pilkada serentak di Indonesia tahun 2024 calonnya berasal anak menantu mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia,” ujarnya dalam sidang perkara PHPU di Gedung Mahkaman Konstitusi, Jakarta, Senin (13/1/2025).

Mantan komisioner KPK itu mengatakan dengan posisi Bobby seperti itu maka muncullah frasa kata cawe-cawe dan menjelma menjadi kekuatan. Dia juga mulai menyinggung soal penggunaan aparat negara guna memenangkan salah satu pasangan calon.

Misalnya, lanjutnya, tanpa ada urgensi tertentu pejabat gubernur Sumut tiba-tiba diganti menjadi Agus Fathoni oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), di tengah persiapan perhelatan PON ke XXI Aceh-Sumut 2024.

Bahkan, BW menyebut Agus seakan-akan ikhlas menjadi PR Bobby dan terlihat seperti berkampanye keliling Sumut dengan kedok agenda safari dakwah dan doa keselamatan PON ke XXI Aceh-Sumut 2024.

“Pejabat gubernur baru Agus Fathoni "Ikhlas" menjadi PR l, pihak terkait yaitu M. Bobby Afif Nasution keliling hampir seluruh kabupaten/kota di Sumut dengan cara yang mohon maaf menurut kami menggunakan kata-kata yang tegas, manipulatif,” tegasnya.

Oleh sebab itu, DW mengatakan dalam Pilgub Sumut 2024 ini pihaknya melihat ada orkestrasi secara tersruktur, sistematis & massif yang melibatkan pejabat-pejabat atau Pj.kepala daerah, bawaslu, aparat penegak hukum & penyelenggara pemilihan.

“Pilgub sumut memang beda, unik dan ikonik, ada cawe-cawe, ada dinasti [Jokowi], ada calon bernama Bobby, serta pelanggaran asas dan prinsip keadilan,” pungkasnya.

Polres Sukabumi pamer capaian kinerja di tahun 2024. Sebanyak 905 kasus tuntas tanpa tunggakan.

Kapolres Sukabumi AKBP Samian mengatakan kasus kejahatan di Kabupaten Sukabumi meningkat 1,79 persen ketimbang tahun lalu. Ada 965 kasus kriminal yang terjadi. Dari jumlah tersebut, 905 kasus di antaranya diselesaikan termasuk beberapa kasus menonjol.

"Beberapa kasus menonjol, yang terjadi sejak awal tahun 2024 saat ini semuanya bisa ditangani baik, dan tidak ada yang menjadi tunggakan. Diantaranya ada kasus pencurian pemberatan KR 2, kemudian ada juga penyerangan para pedagang di pasar Cibadak, oleh kelompok geng motor, aksi geng motor yang membuat onar perusakan di salah satu rumah warga di Citarik, pembacokan pelajar SMP hingga meninggal dunia," papar Samian dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).

"Isu ramai ramai semua dapat ditangani dengan baik, kemudian ada pembunuhan di pesisir pantai Citepus juga bisa diungkap, kemudian ada dua korban meninggal dunia di Caringin, beberapa juga bisa ditangani dengan baik, kemudian ada beberapa kasus perjudian online dan juga pengungkapan narkoba yang cukup besar yaitu dengan bukti dalam bukti yang diamankan mencapai 1,677 Kg," sambungnya.

Selain kasus kejahatan, Polres Sukabumi juuga mencatat kejadian kecelakaan lalu lintas. Sebanyak 153 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 88 orang, luka berat 25 orang, dan luka ringan 138 orang. Pelanggaran lalu lintas mencapai 5.378 tilang dan 26.723 teguran.

Sementara itu, untuk kecelakaan laut, tercatat 17 kejadian dengan 14 korban selamat, 13 meninggal dunia, dan satu orang hilang yang telah ditemukan.

Samian juga memaparkan beberapa peristiwa yang terjadi di Sukabumi sepanjang 2024. Kabupaten Sukabumi beberapakali diguncang bencana.

Samian memaparkan bahwa Kabupaten Sukabumi menghadapi 1.334 kejadian bencana sepanjang 2024, yang meliputi tanah longsor sebanyak 379 kejadian, banjir 109 kejadian, angin kencang 43 kejadian dan pergerakan tanah 803 kejadian. Penanganan bencana dilakukan dengan cepat, termasuk masa pemulihan dan pendataan relokasi warga terdampak.

"Kita libatkan semua jajaran, kita turun ke lapangan mensupport berbagai kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana. Tidak hanya bantuan, tetapi juga dukungan medis dan lainnya di titik-titik lokasi," jelasnya.

Sementara itu, dari sisi ekonomi, Kapolres Samian menyebutkan bahwa aktivitas masyarakat berjalan lancar, inflasi terkendali, dan kebutuhan sembilan bahan pokok tercukupi.

"Kondisi sosial budaya di Sukabumi juga relatif aman dan terkendali. Dari 43 rencana aksi unjuk rasa, hanya 18 yang terlaksana, dan semuanya dapat kami amankan dengan baik," tambahnya.

Samian menegaskan bahwa situasi keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Sukabumi sepanjang tahun 2024 terjaga dengan baik.

"Alhamdulillah, sepanjang tahun ini, stabilitas keamanan di Sukabumi tetap terjaga, termasuk dalam pengamanan agenda politik seperti Pilpres, Pileg, Pilkada, dan Pilbup. Semua berjalan lancar tanpa adanya konflik berkepanjangan," ujarnya.

Video: TikToker Gunawan 'Sadbor' Tertunduk Lesu Berbaju Tahanan

Video: TikToker Gunawan 'Sadbor' Tertunduk Lesu Berbaju Tahanan

Koordinator Pusat Badan Eksekutif Perguruan Tinggi Agama Islam se-Indonesia (BEM PTAI) Yayan Efendi mengkritik usulan Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, usulan tersebut merupakan pemikiran yang mundur bagi demokrasi dan mencederai reformasi.

"Usulan Deddy Sitorus soal Polri dikembalikan di bawah komando TNI atau Kemendagri benar-benar bentuk kemunduran demokrasi atau mencederai semangat reformasi," kata Yayan kepada wartawan pada Senin (2/12/2024).

Yayan berpendapat Polri telah bekerja dengan baik. Dan dalam hal pesta demokrasi, lanjutnya, Pilpres, Pileg hingga Pilkada Serentak 2024 berjalan aman.

"Pimpinan BEM PTAI tolak ide anggota DPR (dari) PDIP (untuk) tempatkan Polri di bawah Kemendagri. Kepercayaan publik terhadap Polri yang terus meningkat dan berada di level atas. Rakyat merasakan kehadiran dan kerja Polri dalam melakukan pengamanan dan ketertiban sudah maksimal, bahkan terbukti dalam pengamanan pemilu Pilpres Pileg dan Pilkada 2024," ungkap dia.

Yayan menekankan lagi, pihaknya menolak usul tersebut. "Dalam hal ini kami dari BEM PTAI tegas menolak usulan dari Deddy Sitorus, itu usulannya ngawur dan tidak mendidik," sambung dia.

Sebelumnya Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyampaikan usulan Polri agar di bawah Kemendagri. Deddy menyebutkan pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang Pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," kata Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai sebaiknya kepolisian berfokus pada tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, sebaiknya bukan menjadi ranah kepolisian.