Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung mendeportasi dan mencekal dua Warga Negara Asing (WNA) Pakistan berinisial MA dan SS yang melakukan penggalangan dana kemanusiaan di daerah itu.

"Kedua WNA ini dikenakan sanksi tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan pencekalan," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang melalui Kasi Intelijen dan penindakan Wahyu Purwanto di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang telah mengamankan dua orang WNA Pakistan hanya pemegang izin tinggal kunjungan dengan keperluan pra-investas.

Hasil koordinasi dengan Kementerian Agama Kota Pangkalpinang membenarkan laporan dua orang asing yang sedang menggalang dana untuk kegiatan kemanusiaan di wilayah Timur Tengah.

"Hasil pemeriksaan kemarin, dua WNA ini mengaku dan membenarkan bahwa benar telah meminta dan menerima sumbangan dari masyarakat," katanya.

Ia menyatakan dalam pemeriksaan dan pendalaman kepada dua WNA ini, Kantor Imigrasi Pangkalpinang telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kota Pangkalpinang mengenai keberadaan dan aktivitas warga negara asing ini.

"Kedua WNA ini tidak hanya menggalang dana kemanusiaan ke rumah-rumah warga, tetapi juga menyasar ke tempat ibadah dan toko-toko di Kota Pangkalpinang," katanya.

Ia mengatakan sebelumnya Imigrasi Pangkalpinang mendapat laporan dari salah satu instansi anggota Tim Pengawasan Orang Asing, bahwa adanya aktivitas orang asing yang menggalang dana untuk kegiatan kemanusiaan.

Setelah mendapatkan laporan, tim Imigrasi Pangkalpinang langsung melakukan pemeriksaan awal terhadap kedua warga negara asing ini di Masjid Jami’ Al Iman di Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang pada Senin (28/4).

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa waspada dan apabila mengetahui adanya segala bentuk aktivitas warga negara asing yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya dan diharapkan untuk segera melaporkan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Kami optimistis target tahun 2025 sebesar Rp7 miliar juga akan tercapai dengan baik bahkan melebihi dari target yang ditetapkan

Pangkalpinang (ANTARA) - Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Imigrasi Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 mencapai Rp11,07 miliar atau 220 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp5,02 miliar.

"Kami optimistis target tahun 2025 sebesar Rp7 miliar juga akan tercapai dengan baik bahkan melebihi dari target yang ditetapkan," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang Alimuddin di Pangkalpinang, Babel, Rabu.

Ia mengatakan DIPA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang sebesar Rp14,41 miliar dan hingga 30 Desember 2024 realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp14,39 miliar atau terealisasi 99,85 persen.

"Pada 2025 ini, kami terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan keimigrasian melalui inovasi-inovasi yang dihadirkan untuk memberikan layanan yang bersih, ramah, berintegritas, lugas, inovatif, akuntabel dan nyaman," ujarnya.

Ia menyatakan Kantor Imigrasi Pangkalpinang pada awal 2025 akan memastikan implementasi jenis dan tarif PNBP Keimigrasian sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), baik yang berasal dari pelayanan keimigrasian bagi WNI maupun WNA.

Kemudian untuk pelayanan keimigrasian bagi WNI, selain melalui pelayanan penerbitan Paspor Republik Indonesia di dalam Kantor Imigrasi Pangkalpinang, juga melalui kegiatan pelayanan paspor di luar Kantor Imigrasi Pangkalpinang.

"Hal ini sudah kami lakukan pada 2024 melalui inovasi eazy passport dan Pelayanan Keimigrasian Keluar Masuk Desa (Pasir Kuarsa) yang merupakan layanan permohonan paspor kolektif di lokasi pemohon untuk memberi kemudahan bagi masyarakat daerah terpencil," katanya.

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang pada 2025 akan melaksanakan sinergi serta koordinasi pengawasan orang asing di setiap kabupaten dan kota di wilayah kerja yaitu Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat dan Bangka Selatan.

"Ini dengan menerapkan pengawasan keimigrasian yang humanis, serta meningkatkan sosialisasi kepada pemilik hotel, penginapan mengenai kewajiban pelaporan keberadaan orang asing yang menginap di tempat penginapannya," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025